LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DAN FUNGSINYA TERHADAP PENYELESAIAN BANK GAGAL DI INDONESIA ZULFI DIANE ZAINI FH Univenit|s Bsrdlr Lrnpung Jl. ZA PagNrAIamNo 26 Lrbuhan Ratu Bardrr Lrmpung
Abstrsct Trust of society to industry banking oJ nationol represent one of key to look after industrial stability of banking, so that monetary cisis goodness and also expectedglobal crisis not recurred. Trust ofsociely can be obtained with existence of rule of lav in atqngement and obseNdtion of bank and also guarantee of bank client deposit to increase the continuity .)f the efort bank healthyly. If bank losing of trust of society so that the continui\) of tire efort such bank cannot be conlinued, hence such bank becone Bank Fail causilg to be abstracted its effort permit. On that accounl, owner goodhess and organizer of lelated authority and also bank in arrangement and/or obsefiation of bank have lo natk along to realize trust of society to industry bank. teg lation of LPS \pecify guaruntee of expected bank client deposit can look afler trust of society to banking industry and risk minimization can encumbering State budget or risk generating moral of hazard. Guarantee of the bank client deposit carried out by LPS owinti t\'\) function that is guarantying bat k client deposit atld partake active in looking after banking system stubility as eccording to its. Keltwonl: Indonesia Deposit lksurance, Fu ctioh, Solring of Ba k Fail.
I. PENDAHULUAN Salah satu bagian dari sistem keuangan yang paling penting adalah industri perbankanyang berpemn sangat berperan strategis dan keberadaannya mutlak dalam kegiatanataupembangunan ekonomi.Keberadaanbank menjadisemakin penting bagi negaraberkembangtermasuklndonesia.Keterlibatanbank dalam mengumpulkan dana dan menyalurkan kembali dana-dana masyarakat akan
sangat membantu proses pembatrgunan ekonouri. Kondisi perbankanyang sehatdan kuat sangat penting guna mendukutg perekonomiannasional.Bisnis perbankan adalah bisnis yang menjanjikan keuntunganbesarbila dikelola secarabaik dar penuh kehati-hatian (prudent). Narollfr disatu sisi juga merupakanbisnis'yang penuh risiko (full rbk business)kwena sebagian besar merupakan dana titipan masyatraKaL
Perbankan mempunyai fungsi utarna sebagaisaranaintermediasi,yaitu sebagaipenghimpundanadari masyarakat dan meyalurkannya secan efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakanpembangunandafl stabilitas perekonomiansuatu negara.(Ema Priliasar\ "Mediasi PerbankanSebagai ,yujud Perlindungan TerhadapNasabah bank," http://rvwlv. legalitas.org / ? q: content/ mediasi - perbankan- sebagai- wujudperlindungan- terhadap- nasabah- bank, TanggalI8 September 2012). Perkembanganpendirian bank di Indonesiaterjadi semakinpesatpadamasa orde baru setelah digulirkannyapaket deregulasiperbankanpada Tahun 1988. Adanya paket Deregulasi 1938 memberikan kemudahan bagi pertumbuhan bank-bank swasta. Sebagai akibat dari kemudahantersebut,maka perkembangan pendirian bank tidak terkontrol. Secara nasional jumlah bank sebelum Paket Deregulasi1988baru mencapail1l bank, tetapi pada akhir Tahun 1997jumlahnya menjadidua kalinya atau sebanyak222 bank danm sampaidenganakhir Tahun 1995jurnlah bank mencapai240 bank. Pada Tahun 199711998, perkcmbangansektormonetermengalamikrisrs, dimara padabulan Juli 1997loisis nilai tukar telah berubah menjadi krisis moneter dan akhimya menjadi loisis ekonomi.Krisis tersebutditandaidengan laju inflasi yang meningkattajam.Upaya pertamayang dilakukantsank Indonesia dalam mengatasi kisis tersebut adalah denganmemperlebarrentang intervcnsi nilai tukardari 8% menjadi12 % pada1l Juli 1997 dan melakukan pengetatan likuiditas denganmenaikkan suku bunga SBI, namun upayatersebuttemyatatidak banyak membuahkanhasil. Bank Indo-
nesia tetus melakukan intervensi dengan menghentikanperdagangan SBPU, fasrlitas diskonto,dan SBI. Selainitu Bark Indonesia juga memperketat fasilitas kedit likuiditas dengan menunda pencairan likuiditas berjumlah besar. Untuk sementaraupaya tersebutdapat menahan kemerosotankurs rupiah. (Didik J. Rachbinidan Suwidi Tono, Bank IndonesiaMenuju IndependensiBank Sentral, PT. Mardi Mulyo (Anggota IKAPI), Jakarta,2000,hlm. 9). Sebagailangkah awal reformasi dibidangperbankan, Tanggal1 November 1997pemerintahmencabutizin usaha16 bank yang tidak sehat. Upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan tetapi kondisi tersebut justru membuatrnasyarakatsemakintidak percayapada sistem perbankannasional. (rush) mePenarikandanab€sar-besaran landa sebagianbesar perbankannasional. Akibatnya banyak bank yang akhimya menjadibankbermasalah. Suatubark dikatakanbermasalah jika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang bisa membahayakankelangsungan yaknikondisiusaha usahanya, banksemakinmemburuk.yangantaralain pernodalan. ditandaidenganmenurunnya kualitasaset, likuiditas,dan rentabilitas sertapengelolaan bank ya[g tidak dilakpririsipkehari-hatian sanakanberdasarkan dan asas perbankan yang sehat. (Rachmadi Usman, Aspek-aspekHukum Perba kan di Indonesia, PT.Gramedia PustakaUtama,Jakarta,2003, hlrn.59). Bank bermasalah tersebutberakibat pada tedadinya bank gagal dan berujung pada likuidasi bank. Menurut ketentuan Pasal I angka 7 UndangUndangNomor 24 Tahun2004 Tentang
Lenbasa Penjanin Sinpana dan FungsinyatethadapPenlelesaianBank ...(Zuili Diane Zaini)
t67
Lembaga Penjamin Simpanan,(UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lc'mbagaPenjamin Simpananyurg kemtdian Undang-Undang tercebut terakhir telah diubah dengan Undang-Uodang Nomor 7 Tahun 2009. (untuk selanjutnya disebutdenganUndang-UndangLembaga P€njaminSimpanan). Krisis moneter dan perbankan nasional Indonesia dipenghujung Tahun 1997 yar,g ditandai dengandilikuidasinya 16 bank b€rmasalah.Dengan adanya likuidasi tersebuttelah menurunkankepercayaa[ masyarakatterhadapdunia perbankan, serta dampaknya terlihat dengan menumnnyalikuiditas perbankansehingga memberikan tambahar beban berupa semakin mernperburuk perekonomian hdonesia- (Muhammad Djurnhan4 Arllam Perbankan di Indonesia, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,hlm. 6970). Untuk mengatasik sis yang terjadi, pemerinlah mengeluarkanbeberapa kebtakan diantamnyadenga.nm€ngeluarkan kebijakan blahket guoruntee yang merupakan kebijakan sementara yang diberlalarkan pemerintah scjak Tahun pada KeputusanPre1998 berdasarkan idenNomor 26 Tahun1998(KeppresNo. 2611998).Progam penjaminantersebut pada saat itu dilaksanakan oleh Badan PerbankanNasional(BPPN) Penyehatan yang sudah berakhir masa kerjanya di Tahun2004.Kebijakant.rsebutmemberikar jaminan pembayaraf atas kewajiban bank-bank umum kq)ada nasabah penyimpan (deposan)dan keditur dalam dan luar negeri. Tujuannya adalahuntuk mencegahkehancuran sistem perbankan akibat te{adinya rush yutg merupakan dampakdari dilikuidasinya 16 bank kurun waktuNovember1997yanglalu. 168
Terdapatbeberapahal positif yang dapat dicapai dengan dihapuskarnya progaJii blanlcetguarantee, yakni : menguraogi biaya yang harus dikeiuarkan pemerintah;meminimalkanmoral hazard bagi pemilik dan pengelola bank; serta meningkatkandisiplin pasar.(Muhammad Djumhaaa" Hukum Perbankan di Indonesia,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,hlm. 250). Sisi negatiftya adalah dengan tidak adanyaprogrampenjaminantersebut dapat melemahkan kepercayaanmasyar0katterhadaplembagaperbankannasional. Lemahnya kepercayaanmasyarakat dapat mudah memicu teqadinya rusll yakni suatu situasi yarrg sangat tidak diinginkan oleh lembaga perbankan dan otoritas moneter. Muhammad DjdDhan4 HukumPerbankan di Indonesia,PT. Cilrc, Aditya Bal,1i,Bardung , 2000,hkrl. 251 Berdasarkanketentuan Pasal 37 (B) Undang-UndangNomor l0 Tahun 1998tentangPerbankan,bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang b€rsangkutan melalui Lembaga Penjamir Simpanan (uotuk selanjutnyadisebut dengan LPS)- Berlakunya Undang-UndangNomor 24 Tahun 2004,tentangLembagaPenjaminSimpanan menandaimulahya babak baru rezrm penjamioan simpanal nasabai (depoJil _ gualanlee scheme) dan resolusi bank (bankresolutionloleh LembagaPenjamin Simpanansebagaisuatu lembagayang 'Ztt tdart (RizalRamadhani, independen. Terhadap Bank yang Berbentuk Hukuu PerusahaanDaerah: Suatu UpayaPerlindungan Hukum terhadap kepe tingan Lembaga Penjamin Simpanan," Buletin Hukum Perbankandan Kebanksentralan Volume 4 Nomor 3 (Desember2006), hlnr 25).
KEADILAN PROGRESIF l/olume3 Nomor2 Septehber2012
Adapun alasandasarbagi pemerintah untuk memfasilitasipendirianLPS adalah kepercayaanpada industri perbankansangatpentingbagi dapatmenrinimalkan terjadinyakebangkrutanbank, dan kebangkrutan itu sendiri dapat diprediksidan merupakankejadianyang dapatdicegahMenurut Pasal4 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan selain mempunyai fungsi dalam menjaminsimpanannasabah penyimpanjuga turut aktif dalam memelihara stabilitassistemperbankansesual dengan kewenangannya. Dengan demikian, LembagaPenjamin Simpanar tidak sekedar menjalankanfungsi penjamin simpananmasyarakatyang menabungdi bank. K€wenanganultuk melakukanrestrukturisasiperbankanjuga dilakukanoleh LPS yang diberikan kewenanganuntuk melakukan penanganansuatu bank serta melakukanlikuidasi terhadapbank.
II. PEMBAHASAN KedudukanIlukun LembagaPeujamin Simpqnan dalam Kegiatan Petbankqn di Indonesia Berdasarkan ketentuan Pasal 2 (3) ayat Undang-UndangLembagaPenjamin SimpanaqLPS adalahlembagayang independen,tmnsparan,daJlakuntabeldalam melaksanakantugas dan wewenangnya. L€mbagaPenjaminSimpanandalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepadaPresiden. lndependensiLembagaPenjamin Simpananmengandungarti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS tidak bisa dicampurtanganiolch
pihakmanapuntermasukoleh pernerintah kecuali dalam hal menciptakan dan memeliharastabilitas sistem keuangan dimana LPS harus bekerjasamadengan Menteri Keuangan,Bank Indonesia,dan LembagaPengawas Perbankan. Selainitu LPS dalam melaksanakantugas-tugas tertentu scpeni melal-ukan verifikasi. membuatopini hukunr, melakukanpenelitian mengenairisiko penjaminan,atau likuidasi dapat menunjuk, menguasakan, atau menugaskanpihak-pihak lain seperti akuntan publilq konsultan hukun! penasihat investasi, lernbagapenelitian, perupenilai,dan/ataupejabatlelang. sahaan Mengingatkebijakanpenjaminan dapat berdampakpada sektor perbankan dan fiskal, maka di dalam LPS terdapat wakil dari masing-masingotoritas berwenang. Keberadaanpara wakil otoritas tersebut dimaksudkan untuk bersamasamamerumuskankebijakanpada sektorsektor tersebut. Namurl pelaksanaan kebijakantersebutmerupakansepenuhnya tanggungjawab dan kewenganLPS. LPS adalahBadan Hukum yang menyelenggarakankegiatan penjaminal atas simpananNasabah.Denganberdirinya LPS makaBank semakinberhati-hati dalam mengelola dana masyarakatyang disimpandan nasabahbahk akan semakln berhatihatimemilihbank untuk menyimpan dana.KedudukanLPS dalam Pasal 1820Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.(Pasal1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakanbahwa penanggungan adalah suatu pedanjian denganmana seoraogpihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhiperikatansi berutang manakalaorang ini sendiritidak memenuhinya adalah sebagai Penanggung Utang). Apabila dihubungkan dengan
Leftbaga Penjanin Sinpanan dan FungsinyaterhudapPenyelesaianBank ...(Zulf Disne Zaini)
r69
Lembaga Penjamin Simpanan sebagai BadanHukuq maka berdasarkankerangka hukum jaminan perorangan,Lembaga Penjamin Simpanan temasuk dalam jaminan korporasi (coorporate guarantee). Nilai simpananyang dijamin oleh LembagaPenjamitrSimpananuntuk setiap nasabahpaling banyakRp 100.000.000,(seratusjuta rupiah). (Pasal1l ayat (l) Undang-UndangNomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjelakan bahwa nilai sirnpananyang dijamin untuk setiap Msabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dadatau bentuk lainnya yang dipersamakandenganitu). Namun pasca terjadinya kns1s Tahun2008.nilai simpananyangdijamin oleh LPS dinaiklan menjadi Rp. (dua milyar rupiah)ber2.000.000.000,dasarkanUndang-UndangNomor 7 Tahun 2009. MerujukPasal81 ayat(2) tru No. 24 Tahun 2004 tentangLPS, assetLPS merupakankekayaaosendiri dan teryisah dari kekayaan negara. Artinya, ketrdati kekayaan tersebut berasal dari Negara, pengelolaannyadilakukan secamterpiah. Kekayaan LPS berbentuk investasi dan bukan investasi. Kekayaan yang berbgntuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berhargayang diterbitkanoleh Pemerintah Indonesia dar/atau Bank Indonesia. investasi LPS tidak menempatkan pada bank atau perusahaan lainnya, kecuali dalam bentuk penyedaanmodal sementara dalam ftngka penyelamataD atau penanganan ba* gagal.LPS dapat menempatkankekayaanbukan investasi dalamkegiatanoperasionalnya. 170
Fungsi Lembaga Penjanin Simpanan di Indonesia LPS memiliki dua tungsi yaitu menjamfursimpanannasabahpenyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankansesuaikewenangarurya. Fungsi penjaminan diejawantahkan dengan melakukanpembayaraoklaim penjaminan atas msabah bank yang dicabut izimya dan melunjuk tim likuidasi untuk membercskanaset dan kewajiban bank tersebut. Sedangkanftngsi aktif dalam memeliha.rastabilitasperbankandiwujudkan dalam bentuk upaya penyelarnatan atau penyehatanbank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun berdampak sistemik. Dalam menjalarkan fungsinya tersebutLPS bekerjasamadenganL4e en Keuangan,BankIndonesia,dan Lembaga PengawasPerbankan. LPS bersamaMenteri Keuangar! Bank Indonesi4 dan Lembaga Pengawas PerbaDkanmerumuskankebijakan penyel€saianBank Gagal. Penyelesaian Bank Gagal atau yang dalam dunia perbankan disebut resolusi batk (bank resolution) adalahtindakanmenyelamatkanatautidak menyelanatkan Rank gagal dengan pertimbangan pek aan biaya penyelamatan danperkiraanbiaya tidak menyelamatkan. Tindakan penyelesaianatau penangananBank Gagal oleh LPS didahului berbagaitindakanlain oleh Bank Indonesia dan LembagaPengawasPerbankan sesuai peratuan perundang-undangan. Bank Indonesia, melalui mekanisme sistempembayaran,akanmendeteksibank yang mengalamikesulitan keuangandan dapat menjalankan fungsinya sebagai Lender of The Last Resort. Lernbaga juga dapat mendoPengawasPerbankan teksi kesulitan tersebut dall berupaya
XEADILAN PROGRESIF volune 3 Nonot 2 Scptenber2012
mengatasidengan menjalankanfungsi pengawasannya, antaralain berupatindapemilik kan agar bank menambahmodal ataumenjualbank, atau agarbank melakukan merger atau konsolidasidengan bank lain. Apabilakondisibankyangmerlgalami kesulitan tersebutsemakin mernbuiuk, antaralain ditandaidenganmenurunnya tingkat solvabilitasbank, tindakan penyelesaian lain harus dan penanganan segera dilakukan. Dalam keadaan ini, penyelesaian Bank Gagal danpenanganan diserahkan kepadaLPS yangakanbekerja setelahterl€bih dahulu dipertimbangkan perkiraandampakpencabutan izin usaha bank terhadap perekonomian nasional. Dalam hal pencabutanizin usaha bank diperkirakan memiliki dampak terhadap perekonomiannasional, tindakan penadgananyang dilakukan LPS didasarkan padaKeputusanKomite Koordinasi. Ilubungan Hukum Bank lndonesia SebagaiLembag. PengawasPerbankrn denganLembagaPetrjaminSimpanan LPS berfungsi menciptakandan memeliharastabilitas sistem keuangan benama denganMenteri Keuangan,Bank Indonesia,dan LembagaPengawasPerbankan(LPP) (PasalI angka3 UndangUndangLPS). LPS bersama dengan Menteri Keuangan,Bank lndonesia,dan LPP merumuskankebijakanpenyelesaianBank Gagal.Dalam hal ini, LPS memmuskan dan menetapkankebijakan yang diperlukan dalam rangkapelaksanaan penyeyang lesaianBank Gagal tidak berdaflpak sisterniksetelahdinyatakanoleh LPP sebagai tidak dapat disehatkanlagi berkewenargan yangdimilikinya. dasarkan
PenyelesaianBank Gagal atau dalam istilah perbankandisebutresolusi baik (bank resolutiotl) adalah menyelamatkanBank Gagal, atau tidak menyelamatkanBank Gagal.Dalampelaksanaan tugasnyaLPS melaksanakankebijakan dan merumuskanpelaksanaanpenanganam Bank Gagal yang berdampaksistemik setelahdiputuskanoleh Komite Koordirasi. Tindakanpenyelesaian ataupenangananBank Gagal oleh LPS didahului berbagaitindakanlain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai peraturan penrndang-undangan. Bank Indonesia,melalui mekanisme sistem pembayaran,akan mendeteksibank yang mengalanikesulitan keuangan dan dapat medalankan fungsinya sebagaiLoLR. LPP juga dapat mendeteksikesulitantersebutdan berupayamengatasidenganmenjalankanfungsi pengawasannya, antaralain berupatmdakan agar pemilik bank menambah modal atau menjual bank, atau agar bank melakukan merger atau konsolidasi denganbank lain. Apabilakondisibankyangmengalami kesulitan tetsebut semakin memburuk,antaralain ditandaidenganmenurunnya tingkat solvabilitasbanl! tindakan penyelesaiandan pcnangananlain harus segeradilakukan. Dalam keadaanini. penyelesaian danpenanganan Bank Gagal diserahkan kepadaLPS yangalan bekerja setelahterlebih dahulu dipertin$angkan perkiraandampakpencabutan izin usaha banl< terhadap perekonomian nasional. Dalam hal pencabutanizin usahabank diperkirakan memiliki dampak terhadap perekonomiannasional,tindakan penangananyang dilakukanLPS didasarkan padaKeputlsaflKorniteKoordinasi.
LembasaPenjaminSinpatnn .lan F lnssin),at?!hd&1pPenyelesaianBank ...(Zulli Diane Zaihi)
t7l
LPS berfungsi menciptakandan memeliharastabilitas sistem keuangan benama denganMenteri Keuangar!Bar* Indonesia,dan LembagaPengawasPerbankan, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.Selanjutnya, LPS mempunyai tugas (Pasal 5 Undang-Undang LPS). antaralain merumuskandan menetapkan kebijakan dalam rangkatuut aktif memeliharastabilitassistem perbankan, yang dilaksanakanbersamadenganMented Keuanga4 Bank Indonesia,dan LPP dengan nerumuskan kebijakan penyelesaianBankGagal. Dalam merumuskan,menetapka4 dan melaksanakankebijakanpenyelesaian Bank Gagal (bonk re.solution)yang tidak berdampak sistemik, LPS memmuskan dan menetapkankebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaanpenyelesaianBank Gagalyang tidak berdampak sistemik setelah dinyatakanoleh LPP sebagaitidak dapat disehatkanlagi berdasarkan kewenanganyang dimilikinya. Bentuk penyelesaianBank Gagal atau resolusi bank ada dua, yaitu menyelamatkan Bank Gagal atau tidak menyelamatkanBank Gagal. Selanjutnyapelaksan:um pen.lnganzmBank Gagal yang berdampak sistemi& LPS melaksanakan kebijakan dan merumuskanpelaksanaan penangananBank Gagal yang berdampak sistemiksetelahdiputuskanoleh Komite Koordinasi. (Komire Koordinasi sesuaj denganPasal I angka 9 Undang-Undang LPS adalah komite yang beranggotakan MenleriKeuanganLPP. Bark Indonesia. dan LPS yang memutuskan kebtakan penyelesaiandan penanganansuatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik). KewenanganLPS dalam penanganan Bank Gagal antam lain adalah 172
mengambil alih dan menjalankansegala hak dan wewenang pemegang saharn, terrnasuk hak dan wewenang Rapal Umum PemegangSaham(RUPS). Arti. nya, LPS dapat melakukan pembelesan asetdankewajibandari bank yang dicabut izirmya oleh LPP, sehinggadapatmemaksimalkanpengembaliandanapenjamhan.( Pasal6 ayat(2) Undang-Undang LPS). Upaya untuk mewujudkan dan memelihara stabilitas sistem keuangan memerlukan dukungan jarhg pengaman sistem keuangan (JPSK) yang efektif Bank Indonesiadan LPS memiliki peran signifikan dalam JPSK sehinggakeiasama antara Bank Indonesiadan LPS perlu dilakukan secarakomprehensifdan bersinergi agar masing-masinglembaga dapat menjalankan tugasnya secara efektif Koordinasi.penukaraninformasi. kejelasal kewenangan,tanggung jawab, dan al:untabilitas antar otoritas mutlak diperlukan untuk memperkuatkestabilan sistemkeuangan.Ha1ini diharapkandapat segeradiwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undalganyang secara jelas memberikan tugas dafl tanggung jawab kepada masing-masing otoritas dalam kerangka JPSK. SementaraRUU terkait JPSK masih dalam pembahasan, maka adanyaSKB BI - LPS diharapkan dapat menjadi landasan untuk meningka&an efektivitas koordinasi yang merupalan komponen pokok dalam crisrs protocol. management Surat Keputusan Bersama Bank Indonesia-LPS memperluas cakupan.koordinasi sertapenukarandatadan informasr, antara lain meliputi jenis data yang digunakan dalam pelaksanaanprogram penjaminan Pemerintah danresolusiBank penggunaan Gagal"serta data hasil stress
KEADIL}IN PROGRESIF yolme 3 Nonor 2 SeDtenber2012
/e.rtdari Bank Indonesiaoleh LPS. Hasil stress test menrpakan salah satu sarana yang digunakanBank Indonesiaterkait sistemdeteksidini (earlywamingsystem) in.l',.frincrhrnk^n
Kriteria Bank Gagalyang Dilikuidasi Bank Indonesiamemiliki peranan yang sangat penting dalam lembagaperbankandi Indonesia.Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuanPasal 8 UndangUndang Ba.nk Indonesiadimana Bank Indonesiamemiliki tugas antara lain : menetapkandan melaksanakankebijakan monetel mengaturdan manjagakelancalan sistempembayaransertamengaturdan mengawasi bank, Namun tugas Bank Indonesla sebagai pengatu dan pengawas barlk tersebutakanberalih ke lembagalain yang akan dibentuk. Sebagaimanaketentuim Pasal14 Undang-Undang Banl< Tndone.ia. tugas mengawasibanl< akan dilakukan Lembaga Pengarvas Jasa Keuangan (LPJK) yang independen,dan dibenruk denganUndang-Undan8. Selanjutnya,berdasarkanUndangUndang Nomor 21 Tahln 2011 telal, disahlanpembentukan OloritasJasaKe' uangan(OJK) yang mempunyaitungsi. pengatugas dan wewenangpengaturan, wasan,pemeriksaan danpenyidikan. Salah satu kewenanganBank IndonesiadalamPasal26 huruf (a) adalah memberikan atau mencabut izin bank. Suatubankyangtelahdicabutizin usahanya oleh Bank Indonesiadan dilakukan tindakan lik-uidasi olehLembaga Penjamln Simpanan,dinyatakansetagaibank dalam likuidasi. Bank yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesiatersebutdisebut sebagaibank gagal yang ridak dapatlagi
diselamatkanoleh Lembaga Penjamm SimpananMenurut ketentuanPasal5 ayat (2) PeraturanBank Indonesial.lomor 6/9/ PBI/2004tentangTindak Lanjut Pengawasan dall Peletapan Status Bank, dinyatakankriteria bank gagal sebagai bedkut : 1. Rasio KewajibanPenyediaanModal Minimumkuang dari 8% 2. Rasio Gio Wajib Minimum dalam rupiah L-urangdari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Mininum Bank, dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau penilaianBankIndonesra berdasarkan mengalami permasalahanlikuiditas yang mendasar. Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) Bank Indonesia dalam rangka melaksanakantugasnya maka ditentukan jenis pengawasan yang didasarbeberapa kan atas analisisterhadapkondisi suatu bank tertentuyaitu : a. IengawasanNomal (Rutin) yaitu pengawasanyang dilakukal terhadap bank yang memenuhikiteria tidak nemiliki potensiatau tidak mcmbahayakan kelangsungan usahanya. Umumnya,ftekuensipengawasan dan pemantauan kondisi bank dilakukan secaranormal sedangkanpemeriksaanterhadapjenis bank dilakukan secamberkala atau sekurang-kuangnyasetahunsekali. b. Pengawasan Intensif (lnrcnsivc Supenisi on) y aitn dilakukanterhadap Bankyangmemilikipotensikesuljtan yang dapat membahayakankelang(2u1fiDianeZaini, sunganusahanya. hlm.28l). Langkah-langkah yang dilaL-ukan Bank Indonesia pada bank
LembasaPenjaminSimpananddn F nssnryakrhadap Penyelelaiat1Bank ...eun Diane Zaini)
dengan Status PengawasanIntensiq antaralain: 1. memintabark untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bad( Indonesia 2. melakukanpeningkatanfrekuensr pengkiniandanpenilaianrencana kerja denganpenyesuaiarterbadap sasaranyangakandicapai 3. meminta baDk untuk men}'lrsun rencana tindakan sesuai dengan pennasalahanyang dihadapi menempatkan pengawas dar/atau pemedksa Bank Indonesia pada bank, apabila diperlukan (Zulfi Diare Zaini,hlm.28l). c. Bank Dalam Pengawasan Khusus (,tpeci aI Srr' ei IIahce) Ba* dalam PengawasanIoteisif yang tidak menghasilkanperbaikan kondisi keuangandan manajerial dan berdasarkananalisis Bank Iodonesiadiketahui balwa bank tersebut dapar diklasifrkasikan sebagai bank yang memiliki kesulitan yang dapat membahayakankelangsungan usahany4 maka bank tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai bank denganstatuspengawasan khusus. Bank dalamPengawasan Khusus (SSt4 biasanya tingkat permasalahan pada Bank tersebut lebih berat lagi. Misalnya, Bank tersebut sudah bermasalah dengan kinerja modal (Cl,R) bank yang menunD terus di bawah 8% dan ditambah dengankondisi .|y'Ptryangjuga di atas 5% dan sangat mungkin ada tambahal masalahlain sepertitingkatprofitabilitas yang juga il:ut rnenurun. Dalam hal (2u1fi Diane Zaini, hlrr! 403) Bank Indonesiamenilai suatu bank mengalami kesulitan yang 114
membahayakankelangsuoganusahany4 maka bank tersebutditempatkan dalam pengawasan khusus Bark Indonesia. Terhadap bank dengan status pengawasankhusus, terdapat beberapa tindakan Bank Indonesia yang diambil, antaralain : 1. Memerintahkan bank dao/atau pemegangsaham untuk mengajukan rencanaperbaikal permodalar secaratertulis kepadaBank Indolesia 2. Memerintahkan bank untuk memenuhikewajiban melaksanakan tindakar perbaikan 3. Memerintahkan bank dar,/atau pemegang saham bank urrtuk melakukantindakanantaralain : a. Mengganti dewan komisaris da!,/ataudireksi bank b. Menghapuskan kredit atau pembiayaanberdasarknprinsip syariah yang tergolong macet dan memperhatikan kerugianbank denganmodal bank c. Melakukanrzerget ata.ukonsolTasi denganbank d, Menjual bank kepada pembeli yang bersediamengambil alih seluuh kewajiban bank e. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau se.bagiankegiatan bark kepadapihak lain f, Menjual sebagianatau seluruh harta dan/ataukewajiban bank kepadabank ataupihak lain g. Membekukankegiatanusaha teientu tidak dipublikasikar. (Megawati, Peflanggungjawaban Bank Terhadap
KEADILAN PROGRESIF Volune 3 Nonor 2 SeDtember 2012
NasabahDalanx Hal Bank GagalDihubungkanDengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2004,Tesis, Medan, 2009,hlm. 47), Apabila bank dalam pengawasan khusustidak dapatmembaikkondisinya, makaBanl(Tndonesia akanmencaburizin usaha.Sebagaimana Pasal 13 Peraturan Ba.nk Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentangTindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Baok menentukail bahwa: Bank Indonesia menetapkanbank untuk dicabut izin usahanyaapabila memenuhipersyaratan: Kondisibankmenurunsehingga: 1) Memiliki rasio Kewajiban Penyediaan ModalMinimum kurang dari 2 o/odar. d|,li,tlat tidak dapat ditingkatkan menjadi8% 2) Memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari 87o dan kondlsl bank tidak mengalamiperbaikan Bank Indonesiamenetapkan untuk mencabulizin usaha apabila Komire Koordinasimerekomendasikan pencabutan izin usaha.Komite Koordinasiadalah komite pengambilankeputusandalam penangananBank bermasalahdan berdampaksisremik. yangterdiridariMenrrri Keuangan dan CubernurBankIndoncsir sebagaimana diatur dalamPasal1 angka (q) Undang-Undang LembagaPenjamin Simpanan. Apabila LPS dergan pertimbangannyamemutuskanuntuk menyelamatkan bank yang dicabut izin usahanya, maka bank teNebut hanya sebatas
dinyatakan sebagai bank gagal yang kemungkinannya masih dapat diselamaf kan atau dapatjuga tidak diselamatkan. Akan tetapi, apabila LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadapbank yang dicabut izin usahanya, maka banl Iersebutdinyatalanscbagai bad
Lehbasa Penjanin Siry)anandan nnssin a terhadapPenyelesaidnBank ...(7"unDiane Zaini)
l"/5
Fungsi Lembaga Petrjamin Simpanan dalamProsesPenyelesaian Bank Gagal. DalarnUndang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, kewenanganuntuk melakukan likuidasi bank berada di tanganLPS yaog sebeluruya merupakan kewenangan penuh pemegang salnm bank, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaanlikuidasi yang sebelumnya beradadi Bank Indonesia.Dengaokata LembagaPenajamin lain. Undang-Undang Simpananmemberikankewenanganyang sangat besar kepada LPS untuk menangani seluruh proses likuidasi bank. (Komite Koordinasi adalah komite pengambilanksputusandalam penanganan Bank berrnasalahdan berdampaksistemik, yang terdiri dali Menteri Keuangan dan Gubernur Bank lndonesiasebagaimana diatur dalam Pasal I angka (9) Undang-Undang Lembagr Penjamin Simpanan). LPS melakukanpenyelesaianbanl gagal baik yang berdampak sistemik maupun yang tidak berdampak sistemik serelah LPP atau Komile Ko.,'rdinasi menyerahkan penanganannya kepada Bank Gagalyangtidak LPS. Penyelesaian berdampak sistemik dilakukan dengan melakukanpenyelamatan atautidak melakukan penyelamatan tcrhadap Bank Gagal. PenangananBank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan deogan melakukanpenyelamatanyang mengikutsertakanpemegangsahamlama atautanpa pemegangsahamlama. mengikutsedakan Keputusan untuk melakukan pellyelamatan atau tidak melakukanpenyelamatan suatu baJlkgagal sebagaimanaditetapkan oleh LPS, dengan sekurang-kurangnya didasarkanpada perkiraanbiaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak l'76
melakukan penyelamatan Bank Gagal t€rscbut, yang didapat dari hasil perhitungan atas perktaan biaya penyelamatan dan tidak melakukan penyelamata& (Pasal 22 Undang-UndangLembagaPenjaminSimpanan). Selanjutnya menurut ketentuan Pasal23 Undang-UndangLembaga Penjamin Simpanar\perkiraanbiaya penyelamatan meliputi penambahan modal sampaibark tersebutmemenuhiketentuatr tirgkat solvabilitas dan tingkat likuiditas. Perkiaan biaya tidak melakukan peny€lamatan memperhitungkanbiaya pembayaran simpanannasabahyang dijamin. biaya talangan gaji teruta.og, talangan pesangonpegarvai, dan perkiraan penerimaanLPS dari penjualanasetbank yang dicabutizin usahanya. Apabila LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan, maka ada perbedaanperlakuanantarapenyelamatan bank gagal berdampaksistemik dan bank gagal tidak berdampak sistemik. Untuk bank gagal tidak berdampak sistemik penyelamatan dilakukan dengan tidak mengikutsertakanpemegangsahamlama. Artinya segala biaya yary timbul untuk penyelamatanakan menjadi disediakan oleh pihak LPS. Selanjutny4 untuk bank gagalberdampaksistemikdapatdilakukan baik tanpa melibatkan pemegangsaham lama maupun dengal cara melibatkan pemegang saham lana (open bank ass$tance).
LPS menetapkanuntuk menyelamatkanBank Cagalyang tidak berdampak sislemikjila dipenuhiperslaratansebagai beril
KEADILAN PROGRESIF Volune 3 Nonkt 2 Sepbnber 2012
b.
bankmasihmesetelahdiselamatkan, nunjukkanprospekusahayangbajk ada pemyataan dari Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)bank yattg memuatkesediasekurang-kurangnya an untuk: hak dan wewenang 1. menyerahkan RUPSkepadaLPS 2 . menyerahkankepengurusanbanl. kepadaLPS 3 . tidak menuntut LPS atau pihak yangditunjukLPSapabilaproses penyelamatan tidak berhasil, sepanjangLPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukantugasnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan 4. bank menyerahkankepadaLPS dokumenmengenai: a, penggunaa[ fasilitas pendanaandariBankIndonesia b. data keuangan Nasabah Debitur c. strul(ur permodalan dan susunanpemegangsaham3 (tiga) tahunteraklir d. informasilainnya yang terkait denganaset,kewajibao teflrasuk permodalan bank, yang dibutuhkanoleh LPS. (Pasal 24 Undang-Undang LembagaPenjaminSirrpanan).
Setelahpersyaratantersebut dipenuhi, RUPS menyerahkansegalahak dan LPs LPS.Sehingga kepada wewenangnya dapatmelakukantindakansebagaiberikut: a- menguasai,mengelola,dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hakiak kewajibanbank bark darL/atau b. melakukanpenyertaanmodal sementara tib;ga
c. menjualatau mengalihkanasetbank tanpa persetujuanNasabahDebitur dan/atau kewajiban bank tanpa pe$etujuanNasabahKreditur d. mengalihkanmanajemenbank kepada pihaklain e. melck!kanmergeratau kon.olrdasi denganbank lain melakukan pengalihankepemilikan bank c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhid, dalvatau mengubahkontrak bank yang mengikat banl dengan pihak ketiga, yang menurut LPS meruSikanbank (Pasal 25 dan 26 Undang-Undanglembaga Penjamin Simpanan) Bank gagalyang tidak berdampak sistemik yang tidak diselamatkanadalah bank gagal yang tidak dapat memenuhi oleh LPS atau persyaratan penyelamatan LPS memutuskanuntuk tidak melanjutkan prosespenyelamatar! makaLPS meminta pencabutanizin usaha banl< dimaksud sesuai dengan peratuan penrndang_ undangan.KemudianLPS melaksanakan pembayaranklaim Penjaminankepada NasabahPenyimpanbank yang dicabut tersebut. izin usahanya Penanganan bank gagal Yang berdampaksistemikdilakukanoleh LPS dengan mengikutseitakanpemegang saham (open bank as.sistanee)dllakukan apabila: a. PemegangsahamBank Gagal telah menyetormodal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh p€rseratus)dan perkiraanbiayapenanganan dariRUPSbankyang b. Ada pemyataan sekurang-L_urangnya memualle\ediaanuntuk: 1) menyerahkankepada LPS hak danwewenangRUPS
Penianin Sinpanan dan FuhssinyaterhadapPeryetesaianBank
AuUi Diane Zdini)
177
2) menyerahkaikepadaLPS kepengurusanbank 3) tidak menuntutLPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal prosespenanganan tidak berhasil, sepanjangLPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Terhitung sejak LPS menetapka! untuk melakukan penanganan Bank Gagal, maka berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang LembagaPenjaminsimpanan: l Pemegangsahamdan pengurusbank melepaskandan menyeratrkankepada LPS segalahal, kepemilika4 kepengurusandarvataukepentinganlain pada bark tersebut. 2. Pemegang sahamdan pengurusbank tidak dapat menuntut LPS ataupihak yang diturjuk LPS dalamhal proses penanganantidak berhasil, sepanjang LPS atau pilak yang dilunjuk LPS melalukan tugasoya sesuai dengan pclatulan perundang-undangan. LPS bertanggung jawab atas kekurangaLn biaya penangananBank Gagal setelahpemegangsahamlama melakukan penyetoran. Biaya penangananBank GagalyangdikeluarkanolehLPS menjadi penyedaanmodal sementamLPS pada bank. Dapat disimpulkanbahwa dalam melakukan penangurnan bank gagal yang tidak berdampak sistemik,LPSdiserahkan segala hak dan kewajiban pemegang saham guna melakukan penalgalan lerseoul, Dalam hal penangananbank gagal berdampak sistemik, LPS melakukan penangaflan baDk gagal tersebut tanpa mengikutsertakan pemegang saham. 178
Terhitug sejak LPS menetapkanuntuk melalarkanpen,lngananbank gagal berdampak sistemik, maka LPS melakukan beberapatindakanantaralain : l. LPS mengambilalih segalahak dan wewemng RUPS,kepemilikan,kepengurusatLdan/atau kepentingan lain padabank tersebut 2, Pemegangsahamdan pengurusbank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk oleh LPS dalam hal penanganantidak b€rhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturanperundang-undangan. (Pasal 40 Undang-Undang LembagaPenjamin Simpanan). Setelah LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan,dan/atau kepentingan lain padabank terscbut,LPS dapat melakukanthdakn antamlaio : a. rrenguasai, mengelol4 dan melahrkan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/ataukewajibanbank b. melalcukanpenyertaanmodal sementala c. menjual atau mengalihkanaset balrk tanpa persetujuanNasabahDebitur dan/ataukewajibanbanktanpapersetujuanNasabahKreditur d. me[galibkan manajemen bank kepadapihak lain e. melakukanmerger atau konsolidasi denganbank lain i melalcukan pengalihan kepemilikan bank g. rneninjau ulang, membatalkan, mengakhili, dadatau rnengubahkontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikanbark.
XEADIL,IN PROGRESIF yolune 3 Nanot 2 September2012
LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penangananpaling lama 3 (tiga) tahunsejakdimulainyapenanganan bank gagal berdampaksistemik.Dalam hal ekuitasbank bernilaipositifpadasaat penyerahankepada LPS, maka hasil penjualansahambank tersebutdigunakan untuk pengembalianseluruhbiaya penyelamatanyangtelahdikeluarkanoleh LPS, pengembaliankepadapengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitaspadasaatperyerahan, dan apabilo setelahpenggunaanhasil penjualansaham tersebutmasihadasisa,makaakandibagi secara propomional kepada LPS dan pemegangsahamlama.Sedangkan dalam hal ekuitasbank bemilai nol ataunegatif pada saat penyerahan kepada LPS, pemegangsahamlama tidak memiliki hak atas hasil penjualansahambank setelah penanganan. (Pasal42 ayat (1), (6), dan (7) Undang-UndangLembagaPenjamin Simpanan). Dalam rangka melakukanlikuidasi Bank Gagalyang dicabutizin usahany4 LPS melakukantindakansebagaiberikut i a. melakukan kewenanganmenetapkan dan memuDgutkontribusipada saat baok pertamakali menjadiperserta .b. memberikan talangan untuk pembayamn gaji pegawaiyang terutangdan talanganpesangonpegawaisebesar jumlah minimum pesangonsebagarmana diatur dalam peraturan perundang-undangan c. melakukantindakan yang diperlukan dalam rangka pengamananasetbank sebelumproseslikuidasidimulai d. mgmutuskanpembubaranbadan hukum bank.rnembentuk tim likuidasi, dan menyalakanstatusbark sebcgai bankdalamlikuidasi
Denganterbentuknyatim likuidasi maka tanggungjawab kepengurusanbank (Pasal43 Undang-UldangLembagaPenjamin Simpanan) dalam likuidasi serta pelaksanaan likuidasi dilaksanakanoleh tim likuidasi. Menurut ketentuanPasal48 Undang-Undang LembagaPenjaminSimpanan,pelaksaanlikuidasi bank oleh tim likuidasiwajib diselesaikan dalamwaktu paling lama 2 (dua) tahu terhitung sejak tanggal pembentukantim likuidasi dan dapat diperpanjangoleh LPS paling paling banyak2 (dua)kali masing-masing lama1 (satu)tahun. Pengawasanatas proses pelaksanaaolikuidasibankdilakukanoleh LPS. Demikian pula setelahproses likuidasi selesai, tim likuidasi menyampaikan nemca akhir likuidasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepadaLPS.Apabilalaporanpertanggung jawabantim likuidasidapatditerirnaoleh LPS. maka LPS dapat meminla Iim likuidasi untuk mengumumkanberakhrnya likuidasidenganmenempatkan dalam Beita Negara Republik Indonesiadan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyaiperedaranluas, serta memberitahukankepada instansi yang berwenang agar nama badan hukum bank dicoret dari daftar perusahaan-Selanjutnya setelahsegalatugas tim likuidasl selesai,LPS dapat membubarkantrm likuidasi. Dengandemikian LPS memiliki frrngsiyang pentingdalam proseslikui" dasi suatu bank karenakewenanganuntuk menyelamatkanbank gagal merupakan kewenangan dari LPS.Apabilabankgagal tersebul diputuskanuntuk di lilaridasj maka LPS melakukansegala tindakan pemberesan dalam proses likuidasi tersebut. Sesuai dengan flrngsinya LPS
Lenbaga Penjanin Simpananddn Funssinyate ladap PenyelesaianBank ...(Zulli Diane Zaini)
t79
memberikan penggaltian klaim dana nasabahyang terdapat pada bank dalam likuidasitersebut.
III. PENUTUP Bank dalam likuidasi adalahbank gagal tidak berdamprk sistemik yarg tidak dapatdilakukanupayapenyelamata, ataubank gagal tidak berdampaksistemik yang telah dilakukan upaya penyelamatan namun tidak berhasil dan pada akhimva bank gagal tidak berdampak sistemik tersebut dicabut izin usahanyadan dilakukan tindakan likuidasi yang diputuskar olehBankIndonesiadandiselesaikan oi€h LPS. Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Proses PenyelesaianLikuidasi Bank memiliki fungsi yaitu memutuskan atau tidal menyeuntuk menyelamatkan lamatkan bank gagal tidak berdampak sistemik, kemudianmelaksanakanseluruh kewajiban-kewajiban bal* gagal baik dalam rangkapenyehatanmaupunlikuidasi bank. Kemudian LPS juga membentuk, mengawasikinerja, dan meDerima hasil kerja tim likuidasi dalam proses likuidasi. Perlindunganhukum yang dilaku-kanLPSlerhadapnasabah banl sebagai akibat tedadinya likuidasi bank adalah pemberian jaminal dana nasabah Rp. (seratusjuta rupiah),yang 100.000.000,kcmudian nilai simpananyang dijaml) oleh LPS dinaikkan menjadi Rp. (duamilyarrupiah). 2.000.000.000,-
I 80
DAF'TAR PUSTAKA Bukui Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra AdityaBakti,Bandung,2006. Abdul R. SalimarL Hermansyalf Ahmad JalA,Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Perdura Media Group, Jakarta,2005. A.ddan Sutedi Hukum Perbankan Suatu TinjaunaPeacucianuang,Merger, Likuidasi, dan Kepatlitan, Sit].^r Grafika,lakart4 2006. Adrian Sutedi, Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Sinat Grafik4 Jakada,2010 Bachsan Mustaf4 Sisten Hukum Indonesia Terpadu,Citra Aditya Bakti, Bandung,2003. BambangSunggono,PengantarHubum Perbankan, Mandar Majq Bandung,1995. CFC.SunaryatiHanono.Hul'umEkonomi PembangunanIndonesia, Blna Cipta"Badung, 1988. DepanemenKeuangan. Buku Putih : Upaya PemerintahDalam Pencegahan dan Penanga a Krisis, Tim AsistensiSosialisasiKebijakan Pencegahandan Penanganan Icisis Sistem Keuangar! Departemen Keuangan Republik lndonesia"Edisi Januari2010,Jakart4 2010. Diektorat Perizinan dan lnfoft|asi Perbarkaa Baak Indoiesia, Booklet PerbankanI ndonesia 20I 0. Dfektorat Penelitian dan Pengaturan PerbankanBank lndonesi4 Iaporun Pehgawasan Perbankan Tahun2009,Jakarta,2009.
KE4DILAN PROGRESIF l/olune 3 Nonor 2 Septenber2al2
EndangSutrisno,Brrga RanPai : Hukum Dan Globalisasi, Genta Press, Yoglakarta,2007. Hermansya\ Hukum PetbankanNasional Indonesia,Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta' 200?. Humas Ba[k Indonesia, Knslj GloDal, Dan Penyelamatan Sistem Per' bankanIndonesia,Jakarta,2010. Jonker Sihombing, Tanggungjawub Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabafi,Alumni,Bandung,2009. Kameyama, Takuji, et. A1. Coryorate Govemanceof Banl<sin Indonesia, UFJ Institute Indonesia- Forunl for Corporate Covemance in Indonesia,2005. Ma\tyu, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara,Jakada"2004. Muhaflrnad Djumhan4 Hukum Perbankan di Indonesia,PT. Citra Aditya Baldi,Bandung,2000. Rachmadi Usman, Aspek-aspekHukum Perbankan di Indonesia, PT. GramediaPustakaUtama,Jakarta, 2003. Sentosa Sernbiring, Hukum Perbankan, MandiriMaju, Bandung,2002. Undang-nndangdan PeraturanLailmya: Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992 tentangPerbaakanyangkemudian ' sebagianpasal-pasalnya telah diubah dan ditambahdenganUndangUndangNomor 10Tahun1998. Undang-UndangNomor 23 Tahun 1999 tenta!|rg Bank Indonesia yang kemudiansebagianpasal-pasalnya
telah diubah dan ditambahdengan Nomor 3 Tahun Undang-Undang 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2009. Nomor 24 Tahun 2004 Undang-Undang LembagaPenjaminSim1ater:t:ang nan yarrE kemudian UndangUndang tercebut terakhi telah diubah dengan Undang-Undang
2009. Nomor7 Tahun PeraturanBank IndonesiaNo 13/3/PBI/ 2011 tentangStatus dan Tindak PengawasanBank. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor IPLPS/2006 tentar\EProgram Penjaminan Simpanan. Peratwan Lembaga Penjamin Simpanan No 4/?LPS/2006 ter,t^ig Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No 5IPLPS/2006teriu\g Bank Gagal YangBerdampakSistcmik. SumberLainny.: J.C.T. Simorangkir,Rudy T. Erwin, J,T. Prasetyo. Katnus Hulatm. Sinu Grafika.Jakarta.2000 Rizal Ramadhani, Likuidas{ Terhadap Bank yang Berbentuk Hukum PerusahaanDaerah: Suatu Upaya Perlindungan Hukum terhadap kepentingah Lembaga Penjam,n Simpanan, Blulettn Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume4 Nomor3, 2006. www.bi.go.id http://www.scribd.com
Lehbasa PenjaminSinpanan dah FunssinyaterhadapPenyelesaianBank ...(Zulli Diane Zaini)
I 8I
