BAB II
LANDASAN TEORI
A.
Auditing
1.
Pengertian Auditing
Auditing bagi suatu perusahaan merupakan hal yang cukup
signifikan karena memberikan pengaruh besar dalam kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Untuk mengetahui auditing secara
lebih jelas, dibawah ini diberikan beberapa definisi auditing yang dikemukakan oleh para ahli.
Menurut Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke (2000:9):
Auditing adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti mengenai informasi untuk menetapkan dan melaporkan apakah bahan bukti yang diperoleh sesuai
dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Menurut
The
American
Accounting
Association's
Committee on Basic Auditing Concepts yang dikutip oleh Jerry R.Strawser dan Robert H.Strawser (2001:1 -2):
Auditing merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bahan bukti yang berkaitan dengan kejadian dan kegiatan ekonomi secara objektif dalam rangka memastikan tingkat kesesuaian antara hasil yang dilaporkan dengan kriteria yang ditetapkan serta menyampaikan
berkepentingan.
hasilnya
kepada
pihak-pihak
yang
2.
Jenis-Jcnis Auditing
Menurut Mulyadi (2002:30), Audit dibagi menjadi tiga jenis yaitu:
a. Audit Uporan Keuangan (Financial Statement Audit). Audit Iaporan keuangan adalah audit yang diiakukan
oleh auditor independen terhadap Iaporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran Iaporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran Iaporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi
berterima umum. Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit,
laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, kreditur, dan Kantor Pelayanan Pajak.
b. Audit Kepatuhan (Compliance Audit).
Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan
kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.
c.
Audit Operasional (Operational Audit).
Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan
organisasi,
atau
bagian
daripadanya,
dalam
hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk:
1.
Mengevaluasi kinerja
2. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut
Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen
atau
pihak
ketiga.
Hasil
audit
operasional
diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.
3.
Tujuan dan Manfaat Auditing
Audit digunakan sebagai suatu kerangka dasar dalam pengumpulan bukti-bukti yang kompeten yang diperlukan untuk memutuskan bukti mana yang perlu dikumpulkan. Tujuan Audit menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah untuk
menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
10
Tujuan audit meniirut Mulyadi (2002:72) secara umum dapat diklasifikasikan: a. Keberadaan (Existence)
Tujuannya untuk meyakinkan bahwa semua aktiva, kewajiban, modal dan transaksi yang tefah tercatat benar-benar terjadi selama periode.
b. Keabsahan (Validity)
Maksudnya bahwa angka-angka yang ada dalam laporan
keuangan yang diperiksa dapat dipertanggungjawabkan. c. Kelengkapan (Completeness)
Tujuannya
adalah
untuk
meyakinkan
semua
saldo-saldo
perkiraan dan transaksi yang harus masuk dalam laporan keuangan sudah dicatat sebagaimana mestinya. d. Penilaian (Valuations)
Tujuannya adalah untuk meyakinkan apakah prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum telah diterapkan dengan benar.
e. Klasifikasi (Clasifications)
Maksudnya adalah angka-angka yang ada dalam laporan keuangan telah digolongkan dalam kelompok tepat.
11
f. Ketepatan (Accuracy)
Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa semua transaksi telah
dicatat
dalam
saldo
perkiraan
yang
tepat
serta
diikhtisarkan dalam buku besar secara akurat. g. Pengungkapan (Disclosure)
Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya salah tafsir dalam pengambilan keputusan dan memberikan informasi kepada
pihak yang berkepentingan. Cara penyajian disclosure tersebut ada yang berbentuk footnote (catatan kaki), tanda kurung dan narasi (uraian dalam bentuk kalimat). h. Pisah batas (Cut off)
Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa semua transaksi telah dicatat pada periode yang benar. Transaksi yang mungkin salah dicatat adalah transaksi yang mendekati akhir periode akuntansi.
Adapun
manfaat
dari
auditing
menurut
Mulyadi
(2002:75) dapat dikelompokkan menjadi tiga, dilihat dari pihak yang menikmati manfaat auditing tersebut yaitu:
1) Bagi pihak yang diaudit (auditee):
a)
Menambah kredibilitas laporan keuangannya.
b)
Mengurangi kecurangan yang dilakukan baik oleh pihak manajemen maupun karyawan.
12
c)
Memberikan dasar-dasar yang lebih dipercaya untuk penyimpanan surat pembentahuan pajak (SPT) yang diserahkan kepada pemerintah.
d)
Membuat peluang bagi masuknya sumber-sumber pembiayaan dari luar.
e)
Menyingkapkan
kesalahan
dan
penyimpangan
moneter dalam catatan keuangan klien.
f)
Memberikan jaminan yang tidak memihak bahwa kebijaksanaan dan prosedur perusahaan tersebut benar-benar ditaati dengan cermat dan konsisten.
2) Bagi para pihak lain dalam dunia usaha :
a)
Memberikan dasar yang meyakinkan kepada rekanan dan kreditur untuk mengambil laporan yang berkaitan dengan pemberian kredit.
b)
Memberikan dasar yang terpercaya bagi para investor untuk menilai prestasi investasi dan kepengurusan manajemen.
c)
Memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim atas kerugian yang bisa diasuransikan.
d)
Memberikan dasar yang obyektif pada serikat buruh dan
pihak
sengketa.
yang
diaudit
untuk
menyelesaikan
13
3) Bagi pemerintah dan pihak yang bergerak dibidang hukum : a)
Surat pemberitahuan pajak (SPT) dan laporan keuangan yang berisi informasi yang dikutip dan
laporan keuangan yang sah diaudit memberikan tambahan kepastian.
b)
Laporan yang sudah diaudit memberikan dasar yang independen kepada mereka yang bergerak dibidang hukum, untuk menggunakan harta warisan dan harta
titipan, menyelesaikan masalah dalam kebangkrutan dan menentukan pelaksanaan perjanjian persekutuan dengan cara semestinya.
B.
Jen is Auditor
Menurut Mulyadi
(2002:28),
orang atau
kelompok
yang
melaksanakan audit dapat dikeiompokkan menjadi tiga golongan : auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor intern. 1. Auditor Independen
Auditor independen adalah auditor profesional yang
menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama
dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti kreditur,
14
investor, calon kreditur, calon investor dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak).
Untuk berpraktik sebagai auditor independen, seseorang
harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengaiaman kerja tertentu. Auditor independen harus telah lulus dari jurusan
akuntansi fakultas ekonomi atau mempunyai ijazah yang
disamakan, telah mendapat gelar akuntan dari Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan, dan mendapat izin praktik dari Menteri Keuangan.
Profesi auditor independen ini mempunyai ciri yang berbeda dengan profesi lain (seperti profesi dokter dan pengacara). Profesi dokter dan pengacara dalam menjalankan
keahtiannya memperoleh honorarium dari kliennya, dan mereka berpihak kepada kliennya. Profesi auditor independen memperoleh honorarium dari kliennya dalam menjalankan
keahliannya, namun auditor independen harus independen,
tidak memihak kepada kliennya. Pihak yang memanfaatkan jasa auditor independen terutama adalah pihak selain kliennya. Oleh karena itu, independensi auditor dalam melaksanakan keahliannya merupakan hal yang pokok, meskipun auditor tersebut dibayar oleh kliennya karena jasa yang diberikannya tersebut.
15
2. Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang
bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit
organisasi
pertanggungjawaban
atau
entitas
keuangan
yang
pemerintahan ditujukan
atau kepada
pemerintah. Meskipun banyak terdapat banyak auditor yang
bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah yang bekerja di Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi pajak. BPKP adalah instansi
pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Auditor yang bekerja di BPKP mempunyai tugas pokok melaksanakan
audit atas laporan keuangan instansi pemerintahan, proyekproyek pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Proyek pemerintah, dan Perusahaan-perusahaan swasta yang pemerintah mempunyai penyertaan modal yang besar di dalamnya.
BPK adalah lembaga tinggi negara yang tugasnya
melakukan audit atas pertanggungjawaban Keuangan Presiden RI dan aparat di bawahnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat
16
(DPR). Instansi pajak adalah unit organisasi di bawah Departemen
Keuangan
yang
tugas
pokoknya
adalah
mengumpulkan beberapa jenis pajak yang dipungut oleh
pemenntah. Tugas pokok auditor yang bekerja di instansi pajak
adalah mengaudit pertanggungjawaban keuangan masyarakat wajib
pajak
kepada
pemerintah
dengan
tujuan
untuk
memverifikasi apakah kewajiban pajak telah dihitung oleh
wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang pajak yang berlaku.
Dibawah ini adalah gambar struktur hubungan antara Auditor Pemerintah (BPKB), kliennya dan Pemakai laporan akuntan:
17
Gambar2-1
Struktur Hubungan antara Auditor Pemerintah (BPKB), kliennya dan Pemakai Laporan Akuntan
Pemakai Informasi Keuang,
Pembuat Asersi
■¥-■*■ 11
' ■ ,' *
■
*V • ''
^'"~
IS* '
'
" '*' ;,
*
Menyajikan
(.) "
Laporan Keuangan
(4)
Menyajikan
Laporan Keuangan Auditan Mengaudit (melakukan atestasi)
(2)
Laporan Audit
Auditor Pemerintah
Menyusun
Sumber: Mulyadi (2002)
Keterangan :
(1) = Menyajikan pertanggungjawaban keuangan (2) = Melaksanakan pemeriksaan akuntan (3) - Menyusun laporan keuangan auditan
(4) = Menyajikan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan
18
3. Auditor Intern
Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam
perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan
prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah
dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap
kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Umumnya pemakai jasa auditor intern adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama Perusahaan.
C.
Standar Audit
Akuntan publik sangat dipengaruhi oleh Ikatan Akuntan Indonesia
sebagai satu-satu organisasi profesional akuntan di Indonesia. IAI terutama
kompartemen
Akuntan
Publik,
menetapkan
persyaratan
profesional bagi seorang akuntan publik, menyelenggarakan penelitian dan menerbitkan bahan bacaan dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan
akuntansi, audit, konsultasi manajemen dan perpajakan. Anggota IAI-KAP (Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik) terbatas pada anggota-anggota IAI yang bekerja pada kantor akuntan publik, dan
sekarang ini berjumlah lebih dari 800 orang dari sekitar 10.000 anggota IAI.
19
IAI berwenang menetapkan standar yang merupakan pedoman dan aturan yang hams dipatuhi oleh seluruh anggota dan akuntan publik lain
yang beroperasi sebagai auditor Independen. Persyaratan-persyaratan ini dirumuskan oleh komite-komite yang dibentuk oleh IAI. Ada empat bidang utama dimana IAI berwenang menetapkan standar dan membuat aturan, yaitu Standar Auditing, Standar Kompilasi, Dan Penelaahan
Laporan Keuangan, Standar Atestasi Uinnya serta Kode Etik Profesi. Standar auditing, standar atestasi, dan standar review dibukukan menjadi satu sebagai Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).
Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam
menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Standar-standar ini meliputi pertimbangan mengenai kualitas profesional mereka, seperti keahlian dan independensi, persyaratan pelaporan dan bahan bukti. Pedoman utama dalam sepuluh standar auditing yang disusun oleh AICPA pada tahun 1947, kemudian diadaptasi oleh IAI di Indonesia sejak 1973 dan disebut
dengan Standar Auditing Yang Ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (SAIAI). Standar-standar ini tidak cukup spesifik untuk dapat dipakai sebagai
pedoman kerja oleh auditor, tetapi menggambarkan suatu kerangka sebagai landasan interpretasi oleh AICPA atau IAI. Kesepuluh standar tersebut adalah :
20
1.
Standar Umum
a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teicnis cukup sebagai auditor.
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya,
auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2.
Standar Pekerjaan Lapangan
a. Pekerjaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan sebaiknya.
b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan ruang lingkup pengujian yang harus dilakukan.
c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui
inspeksi,
pengamatan,
pengajuan
pertanyaan
dan
konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas Iaporan keuangan yang diaudit.
21
3. Standar Pelaporan
a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
b. Laporan audit harus menunjukan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam
hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
c Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu
asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.
Jika pendapat keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang mana auditor dihubungkan dengan laporan keuangan, laporan
auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.
22
Pemyataan standar auditing atau PSA merupakan pedoman kerja yang paling utama bagi para auditor. Pemyataan ini dikeluarkan oleh IAI
dan merupakan penjabaran atau interpretasi dan sepuluh butir standar auditing yang ditetapkan IAI. Pemyataan standar auditing baru akan dibuat apabila timbul
masalah
auditing
yang
cukup
penting,
sehingga
menghendaki suatu interpretasi yang resmi dari IAI.
D.
Pembentukan Persepsi
Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain
dalam kehidupannya sehari-hari. Kebutuhan ini menyebabkan timbulnya keharusan akan kesamaan sikap dan perilaku, hal ini dapat mempersempit perbedaan atau variasi antar individu yang satu dengan yang lainnya (Desraini, 1993:6)
Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berhadapan dengan
berbagai macam rangsangan baik yang menyangkut dirinya sendiri sebagai makhluk sosial. Reaksi terhadap rangsangan berbeda antara satu dengan yang lain, hal ini disebabkan oleh banyak hal, antara Iain : Pengalaman,
Pikiran, dan Harapan pada diri manusia itu sendiri. Dengan kata lain perbedaan reaksi ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan persepsi pada setiap individu (Ludigdo dan Machfoedz, 1999:17).
23
Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia* (1995) Persepsi
didefinisikan sebagai tanggapan langsung dari suatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.
Sedangkan menurut (Rahmi Desraini, 1993:6) persepsi adalah : Tanggapan individu terhadap suatu kejadian atau obvek vane
terbentuk melalui rangsangan yang diterimanya, proses perleps'Tni dmiuki dan panca ndra sebagai resepsor da, diteruski^ '^
menvL01^ L01^ ^^ T^ PSik°l0gi PSikli ^ ^
menyadan dan mengetahui apa yang telah diinderainya.
Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan tanggapan menyeluruh dari individu terhadap rangsangan yang diterima
oleh panca inderanya yang dipengaruhi oleh pengalaman, dan pikiranpikiran individu pada suatu proses pembentukan persepsi.
E.
Persepsi sebagai Kegiatan Psikologis
Peran dan tanggung jawab auditor merupakan hal yang pokok yang
harus diperhatikan dan dipenuhi oleh setiap auditor dalam setiap penugasannya. Bila harapan masyarakat agar laporan keuangan bebas dari
salah saji material dan auditor juga dapat memberikan sinyal kalau ada kesangsian pada kelangsungan hidup perusahaan masa yang akan datang,
• besar kemungkinan auditor semakin dipercaya oleh masyarakat luas pengguna jasa audit. Karena profesi akuntan publik bergantung kepada
kepercayaan masyarakat, maka terpenuhi atau tidak harapan masyarakat terhadap realisasi peran dan tanggung jawab auditor tersebut, tergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri.
24
Persepsi merupakan faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku seseorang. Persepsi adalah bagaimana individu melihat dan menafsirkan
kejadian/obyek. Individu akan bertindak berdasar persepsi mereka tanpa memperhatikan apakah persepsi tersebut menggambarkan realita yang
sebenarnya. Proses persepsi dimulai dari panca indra, yaitu proses diterimanya stimulus melalui alat reseptornya, kemudian diteruskan kepusat susunan saraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis, sehingga individu menyadari apa yang dialaminya, dan ini dikatakan ia mengalami persepsi.
Jadi persepsi adalah suatu proses pemberian arti kepada stimulus untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya dengan jalan
menyeleksi
dan
mengorganisir
masukan-masukan
serta
menginterprestasikannya. Karena setiap orang memberi arti kepada
stimulus, maka individu yang berbeda akan melihat hai yang sama secara berbeda pula.
F.
Akuntan Publik sebagai Suatu Profesi
Kegiatan yang dilakukan seorang akuntan publik, bila dikategorikan
sebagai profesi, karena kriteria suatu pekerjaan disebut profesi telah terpenuhi, antara lain:
I. Memiliki disiplin ilmu tertentu, dimana akuntan publik harus terlebih dahulu melalui proses pendidikan dan memiliki pengalaman praktik.
25
2. Memiliki persyaratan tertentu untuk memasuki profesi tersebut dan diatur UU, yaitu dalam SK Menteri Keuangan RI no. 763/KMK. 001/1986.
3. Memiliki kode etik yang bertujuan untuk mengatur moral anggota. 4. Mengutamakan kepentingan masyarakat.
5. Memilki organisasi profesi, yaitu IAI yang dibentuk pada tahun 1957.
G.
Peran dan Tanggung Jawab Auditor
Auditor (akuntan publik) mempunyai peran yang sangat strategis. Pendapat yang dinyatakan auditor akan berguna bagi pihak pengguna
laporan keuangan hasil auditan untuk membuat keputusan ekonomi. Auditor berfungsi melindungi pihak yang berkepentingan, dengan menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan, baik
bagi pihak luar perusahaan maupun bagi pihak manajemen dalam
mendukung pertanggungjawaban kepada pemilik dan memberikan kepastian bahwa laporan keuangan tidak mengandung informasi yang menyesatkan pemakainya (Baridwan, 1996:363). Untuk itu, auditor harus mematuhi prinsip akuntansi diterima umum, standar auditing dan kode etik (SPAP,2001).
Peran dan tanggung jawab auditor saat ini dirasakan semakin luas, sesuai dengan perkembangan kemajuan dan didukung juga oleh perhatian pemerintah. Hal ini sangat jelas terlihat setelah dibukanya kembali pasar
26
modal dan dihaoiskannya perusahaan yang akan go public mengaudit laporan keuangannya minimal dua tahun terakhir.
Pemakai
laporan
keuangan
mengharapkan
auditor
lebih
bertanggung jawab mendeteksi dan melaporkan kecurangan dan tindakan illegal, memperbaiki keefektifan audit dengan mendeteksi salah saji material, mengkomunikasikan kepada pemakai
laporan keuangan
informasi yang lebih berguna termasuk peringatan awal kemungkinan kegagalan bisnis, dan mengkomunikasikan dengan lebih jelas dengan komite audit.
Tetapi harapan pemakai ini dirasakan tidak terpenuhi oleh auditor.
Kegagalan bisnis dan kerugian investasi justru juga terjadi setelah laporan
keuangan diaudit dengan menerima pendapat wajar tanpa pengecualian {unqualified opinion) dari auditor. Kegagalan bisnis dan kerugian investasi disamakannya dengan kegagaian audit. Untuk kasus ini, auditor menyatakan bahwa dia telah memenuhi tanggung jawabnya dengan melakukan audit sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku.
Sebenarnya peran dan tanggung jawab yang hams diemban auditor yang merupakan harapan masyarakat, yaitu sebagai berikut:
1.
Tanggung jawab mendeteksi dan melaporkan kekeliruan dan ketidakberesan, terutama kecurangan (fraud). PSA No.32, Tanggung jawab Auditor untuk Mendeteksi
dan Melaporkan Kekeliruan dan ketidakberesan (SA 316.02 dan
■
27
.03) merumuskan pengertian kekeliruan dan ketidakberesan sebagai berikut:
Istilah kekeliruan (error) berarti salah saji (misstatement) atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kekeliruan dapat berupa:
a. Kekeliruan
dalam
pengumpulan
atau
pengelolaan data
akuntansi yang dipakai sebagai dasar pembuatan laporan keuangan.
b. Kesalahan estimasi akuntansi yang timbul sebagai dari akibat dari kekhilafan atau salah menafsirkan keadaan.
c. Kesalahan
dalam
menyangkut
penerapan
jumlah
prinsip
klasifikasi,
cara
akuntansi
yang
penyajian
atau
pengungkapan.
Istilah ketidakberesan {irregularities) adalah salah saji atau
hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang disengaja. Ketidakberesan mencakup kecurangan dalam
pelaporan keuangan yang dilakukan untuk menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan, yang seringkali disebut kecurangan manajemen (management fraud), dan penyalahgunaan aktiva, yang sering kali disebut dengan unsur penggelapan. Ketidakberesan dapat terdiri dari perbuatan:
28
a. Yang
mengandung
unsur manipulasi,
pemalsuan,
atau
pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang merupakan sumber untuk pembuatan laporan keuangan.
b. Penyajian salah atau penghilangan dengan sengaja peristiwa, transaksi atau informasi signifikan yang lain.
c. Penerapan salah prinsip akuntansi yang dilakukan dengan sengaja.
PSA No.32, (SA 316.05) menetapkan bahwa tanggung
jawab
auditor
dalam
kaitannya
dengan
kekeliruan
dan
ketidakberesan adalah sebagai berikut:
a. Menentukan risiko bahwa suatu kekeliruan dan ketidakberesan kemungkinan menyebabkan laporan keuangan berisi salah saji material.
b. Berdasarkan penentuan ini, auditor hams merancang auditnya untuk memberikan keyakinan memadai bagi pendeteksian kekeliruan dan ketidakberesan.
c. Melaksanakan audit dengan saksama dan tingkat skeptisme profesional yang semestinya dan temuannya.
Auditor hams
lebih
sensitive
terhadap
kemungkinan
ketidakberesan (irregularities) yang material dalam setiap audit yang dilakukan. Auditor hams hati-hati mempertimbangkan dan mengevaluasi
resiko kemungkinan terdapat
salah
salah
material karena disengaja oleh karyawan atau manjemen senior.
saji
29
Dalam penentuan resiko salah saji material, auditor mendesain auditnya untuk memberikan keyakinan memadai (reasonable
assurance).
Audit
hams
direncanakan
dan
dilaksanakan dengan sikap skeptisme profesional, dimana auditor tidak boleh menganggap manajemen orang yang tidak jujur, juga tidak boleh menganggap tidak diragukan lagi kejujurannya. Auditor juga dapat mempertimbangkan SPI klien.
Tanggung jawab menghindari konflik dan mempertahankan sikap independensi.
Independen maksudnya tidak mudah dipengaruhi. Auditor secara intelektual harus jujur, bebas dari kewajiban terhadap
kliennya dan tidak mempunyai kepentingan dengan klien, baik terhadap manajemen maupun terhadap pemilik (SPAP. Seksi 220). Auditor independen berkewajiban mempertahankan fakta
bahwa dia independen {independent in fact), dan juga harus menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap independensinya (independent in appearance).
Independensi merupakan state of mind yang tidak bisa diatur. Independensi berarti kemampuan bertindak obyektif dan dengan penuh integritas. Seorang yang independen bebas dari hubunganhubungan tertentu.
30
3.
Tanggung jawab mengkonmnikasikan kepada pemakai laporan keuangan informasi yang lebih bergnna tentang sifat dan hasil proses audit, serta memberi peringatan awal tentang kemungkinan kegagalan bisnis (going concern).
Informasi akuntansi adalah sarana komunikasi yang efektif antara investor dan kreditor di satu pihak serta manajemen di pihak
lain. Agar komunikasi efektif, data akuntansi harus lebih akurat, dapat dipercaya serta dapat diproses lebih lanjut oleh penerimanya. Akuntan adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan kedua pihak. Sebagai perantara, akuntan harus jujur, bijaksana dan profesional.
Selama pelaksanan audit, apabila auditor menemukan
kelemahan yang material struktur pengendaiian intern (SPI) klien dan harus diketahui komite audit atau yang setara dengannya, auditor bertanggung jawab mengkomunikasikannya. Karena ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan dan melaporkan data keuangan.
Auditor juga dapat mengkomunikasikan kepada klien berbagai pengamatan yang menyangkut aktivitas perusahaan klien diluar
SPI, misalnya, efisiensi operasi atau administrasi, strategi usaha yang mungkin bermanfaat bagi klien, juga kebijakan akuntansi,
31
estimasi akuntansi, penyesuaian yang dilakukan, dan kesulitan yang dijumpai selama pelaksanaan audit.
Pengkomunikasian pada pihak luar, mencakup tanggung
jawab menilai apakah terdapat kesangsian besar pada kemampuan satuan usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk
periode 1 tahun mendatang sejak tanggal laporan keuangan auditan.
Tanggung jawab yang dimaksud bukanlah berarti auditor
bertanggung jawab memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Apabila auditor tidak mencantumkan dalam laporan auditnya adanya kesangsian besar, ini tidak boleh dianggap sebagai
jaminan kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kalau memang berakhir kelangsungan hidup perusahaan setelah menerima laporan tersebut, bukan berarti kinerja auditor tidak memadai (SPAP Seksi 341 (04)).
Dalam SPAP Seksi 341 dinyatakan, jika hasil evaluasi yang
dilakukan
mengindikasikan
adanya
ancaman
terhadap
kelangsungan hidup perusahaan, auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen untuk memperbaiki kondisi tersebut. Bila
ternyata tidak memuaskan, auditor boleh tidak memberikan pendapat dan perlu diungkapkan.
32
4.
Tanggung jawab menemukan tindakan melanggar hukum dari klien.
Dalam SPAP Seksi 317, pengertian unsur pelanggaran
hukum oleh klien adalah pelanggaran terhadap hukum atau perundang-undangan oleh suatu satuan usaha (manajer atau
karyawan) yang laporan keuangannya diaudit. Penentuan suatu perbuatan melanggar hukum bukanlah kompetensi auditor, tetapi hasil peniJaian ahli hukum.
Auditor hams waspada terhadap adanya kemungkinan unsur pelanggaran hukum (illegal act) oleh klien. Tetapi bukan
berarti harus mendesain suatu prosedur audit khusus untuk mendeteksinya. Jika ada indikasi yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan, baru auditor melaksanakan prosedur audit yang dirancang khusus, agar diperoleh keyakinan memadai apakah unsur pelanggaran hukum telah dilakukan.
SA Seksi
317.09 menyatakan
bahwa selama audit
berlangsung informasi berikut bisa memberikan petunjuk mengenai kemungkinan adanya unsur pelangaran hukum: (1) transaksi tanpa otorisasi, (2) penyelidikan oleh instansi pemerintah, dan (3)
keterlambatan pengisian dan pengembalian surat pemberitahuan pajak. Apabila auditor menduga bahwa unsur pelagaran hukum telah terjadi, maka ia harus membicarakan hal tersebut dengan
manajemen pada tingkat yang sesuai dan berkonsultasi dengan
33
penasehat hukum klien. Apabila diperlukan, auditor harus menerapkan prosedur tambahan untuk mendapat pemahaman mengenai peraturan hukum dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan.
5.
Tanggung jawab raeningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbaiki keefektifan audit.
Dengan makin berkembangnya perekonomian, semakin dibutuhkan pula sumber daya manusia yang berkualitas. Akuntan publik dituntut agar selalu meningkatkan kualitasnya agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat pengguna jasa audit. Peningkatan sumber daya manusia merupakan tanggung
jawab
profesi
dan
individu.
Pemakai
laporan
keuangan
mengharapkan laporan keuangan bebas dan salah saji material dan
informasi yang disajikan berguna bagi pengambilan keputusan. Menurut Soedajono (mantan ketua IAI), baik kompetensi bidang auditing maupun dalam teknologi informasi dan komunikasi perlu disiapkan untuk menghadapi abad 21.
Suyono
Salaraun
(1999)
dalam
Media
Akuntansi
memberikan pendapat tentang sifat-sifat yang harus selalu melekat pada din seorang akuntan, diantaranya: betul-betul menghayati profesionalismenya sebagai etos kerjanya, benvawasan luas dan
bervisi ke depan, benvawasan dan berorientasi internasional dan multikultural, berkarakter secara enterprenur atau wirausahawan,
34
mempunyai kemampuan teknis terter.tu (spesialis), dan mempunyai
kepekaan terhadap tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Perbaikan keefektifan audit juga merupakan tugas profesi. Profesi akuntan publik selalu melakukan berbagai upaya untuk mengurangi expectation gap (kesenjangan harapan) ini, baik di
Amerika maupun di Indonesia sendiri. IAI dalam rangka memperbaiki keefektifan audit, berbagai masukan dari instansi pemerintah, IAI Cabang, KAP, BUMN, Perusahaan swasta, perguruan tinggi dan perorangan turut memberi kontribusi dan proses penyusunan buku Standar Profesional Akuntan Publik, agar
mutu jasa yang dihasilkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Semua yang telah dilakukan, tidak lain agar keefektifan audit dapat senantiasa terpelihara.
H.
Review Hasil Penelitian Terdahulu
Studi expectation gap reiatif masih sedikit yang melakukannya.
Secara umum hasil penelitian menunjukkan adanya gap atau kesenjangan antara apa yang diharapkan masyarakat dari auditor dengan apa yang
auditor yakini tanggung jawabnya. Penelitian Lowe dan Pany (1993)
terdapat ahli hukum dan auditor menunjukkan, ahli hukum secara sistematis mengharapkan lebih dari apa yang auditor yakini tanggung jawabnya.
35
Humprey, Moizer dan Turley (1993) melakukan penelitian di
Britania menyimpulkan, ada ketidakpastian sekitar peran audit dan selalu mengkritik auditor dalam hubungannya dengan kecurangan, going concern dan aktifitas bisnis secara umum.
Hal yang sama juga diteliti kembali oleh Gramling, Schatzberg dan Wallace (1996) untuk membuktikan dugaannya bahwa pendidikan dan pengalaman praktek dapat mengurangi expectation gap yang ada. Hasil penelitiannya menunjukkan, persepsi tentang peran dan tanggung jawab auditor berubah setelah mahasiswa menyelesaikan studi auditingnya, dan persepsi yang berbeda tetap ada antara auditor dengan mahasiswa yang telah menyelesaikan studi auditing tersebut. Perbedaan itu mungkin disebabkan oleh pengalaman auditor, dimana auditor lebih mengetahui iingkungan bisnis, persaingan kompetitif jasa audit dan trade-off biaya/manfaat auditing.
Porter (1993) juga melakukan penelitian expectation gap di New
Zealand
tahun
1989.
hasil
penelitiannya
menunjukkan,
terjadinya
kesenjangan ekspektasi terdapat kinerja auditor oleh perusahaan yang diaudit, analis keuangan, akademisi, jurnalis keuangan, dan ahli hukum dengan kinerja yang diyakini auditor harus diberikan.
Untuk di Indonesia sendiri, Nadirsyah (1993) telah melakukan penelitian tentang persepsi pemakai informasi akuntansi, akuntan dan masyarakat
umum
terhadap
independensi
akuntan
publik.
Hasil
penelitiannya menunjukkan, pemakai informasi akuntansi, akuntan dan
36
masyarakat umum tidak mempersepsikan akuntan publik independent,
dimana ketidak independenannya berbeda bagi tiap kelompok responden. Penelitian Iain dilakukan oleh Erlina (1993), yaitu tentang persepsi
akuntan publik dan pemakai laporan pemeriksaan terhadap laporan akuntan negatif, yang berarti pemakai laporan keuangan kurang mau menggunakan laporan akuntan untuk membantu dalam pembuatan keputusan ekonomi.
