LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK SINAR HARAPAN BALI PERIODE : TAHUN 2010

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK SINAR HARAPAN BALI PERIODE : TAHUN 2010 1.

Pendahuluan Dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha kinerja Bank dan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan Manajemen, melindungi stakeholders dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan serta nilai-nilai etika ( code of conduct ) yang berlaku secara umum pada perbankan, maka Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governanace merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi semakin meningkat. Implementasi Good Corporate Governanace sebagai sebuah sistem dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh tingkatan dan jenjang organisasi yakni pengurus dan karyawan Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai pada pegawai tingkat pelaksana. PT. Bank Sinar Harapan Bali senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. PT. Bank Sinar Harapan Bali telah meningkatkan fungsi tata kelola perusahaan dan berkomitmen penuh untuk melaksanakan tata kelola perusahaan. Kebijakan tata kelola perusahaan di PT. Bank Sinar Harapan Bali telah sesuai dengan prinsip dasar Good Corporate Governance yaitu Keterbukaan (Transparancy) Akuntabilitas ( Accountability ) Tanggung jawab ( Responsibility ) Independensi ( Independency ) dan Kewajaran ( Fairness ) Dalam implementasinya PT. Bank Sinar Harapan Bali berkeyakinan bahwa Good Corporate Governanace akan berjalan dengan baik kalau dilandasi komitmen yang kuat dari seluruh jajaran PT. Bank Sinar Harapan Bali. Untuk mendukung pelaksanaan Good Corporate Governanace Bank telah memiliki budaya kerja perusahaan yang dikenal dengan “ TITIP-C “ yaitu : • Trust ( kepercayaan ) Perilaku utamanya : jujur, tulus, terbuka, mengapresiasikan citra dan reputasi perusahaan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2010

1

•

Integrity ( integritas ) Perilaku utamanya : berpikir, berkata dan bertindak yang benar dan terpuji, loyal kepada perusahaan, disiplin, bersemangat tinggi, berbuat yang sopan dan santun, memberikan teladan yang positif kepada bawahan.

•

Team Work ( kerjasama ) Perilaku utamanya : saling menghargai dan bekerja sama, saling memberikan motivasi dan inspirasi dengan penuh antusiasme untuk mewujudkan kondisi Bank yang sehat secara berkelanjutan, sering berdiskusi/rapat/meeting, melakukan koordinasi antara bagian dan saling mengingatkan.

•

Innovative ( inovatif ) Perilaku utamanya : kreatif dan memberikan solusi, berorientasi mengapresiasikan nilai perusahaan, mencari informasi tentang pesaing, berfikir yang konstruktif dan mengikuti perkembangan untuk mencari ide-ide baru.

•

Professionalism ( profesionalisme ) Perilaku utamanya : bekerja tuntas, cepat dan akurat, kreatif, inovatif dan produktif, menguasai pekerjaan/produk dibidang masing-masing dan orientasi pada kerja dan pelayanan yang berkualitas dan rasional.

Sosialisasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance dilaksanakan kepada seluruh jajaran PT. Bank Sinar Harapan Bali melalui berbagai cara antar lain sosialisasi secara langsung melalui Kantor Pusdiklat, kunjungan ke seluruh Kantor Cabang Pembantu, dalam sosialisasi dilakukan oleh Unit Kepatuhan dengan tujuan agar seluruh jajaran PT. Bank Sinar Harapan Bali dapat memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam menjalankan tugas. Disamping itu Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dimuat dalam Laporan Tahunan ( annual report ) yang dapat diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance di PT. Bank Sinar Harapan Bali maka disusunlah laporan ini.


2

2.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pada tanggal 30 Juni 2010 PT. Bank Sinar Harapan Bali telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan keputusan sebagai berikut : 1. Keputusan Agenda Pertama : a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Sri Marmo Djogosarkoro Ak. CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagai mana dinyatakan dalam laporannya No. 13/A/III/10 tanggal 22 Februari 2010 dan menyetujui Laporan Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. b. Dengan telah disetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan Laporan Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, maka diusulkan kepada RUPS untuk memberikan pelunasan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurus dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. 2. Keputusan Agenda Kedua : Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2009 sebesar Rp. 11.999.304.366,00 ( Sebelas milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah ) sebagai berikut : 1. Sebesar 50,003 % dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp. 6.000.000.000,00 ( Enam milyar rupiah ) dialokasikan untuk pembentukan cadangan. 2. Sebesar 49,997 % dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp. 5.999.304.366,00 ( Lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah ) ditetapkan sebagai laba ditahan.


3

3. Keputusan Agenda Ketiga : Penunjukan Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 1. Menyetujui dan menetapkan Akuntan Publik Drs. Sri Marmo Djogosarkoro, Ak.CPA sebagai Auditor Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan biaya jasa sesuai dengan kewajaran dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut. 4. Keputusan Agenda Keempat : Perubahan komposisi Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut : No 1 2

Nama

Pemegang saham lama PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Total

Lbr Saham

37.078.686 162.921.314 200.000.000

Nominal

18.539.343.000 81.460.657.000 100.000.000.000

%

18,54 81,46 100,00

5. Keputusan Agenda Kelima : Persetujuan Pemberian Tantiem Pengurus Perseroan Tahun 2009 1. Pemberian tantiem sebesar 12 % gross dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2009 termasuk beban pajak penghasilan, yang bersumber dari cadangan yang telah dibebankan menjadi biaya tahun buku 2009. 2. Porsi tantiem Dewan Komisaris adalah 21,6374 % dari total tantiem, sedangkan porsi tantiem Direksi adalah sebesar 78,3626 % dari total tantiem. 3. Prosentase pembagian tantiem diatur sebagai berikut : a. Prosentase pembagian tantiem diantara Direksi : • Direktur Utama 100 % dan masing-masing Anggota Direksi 75 % dari porsi tantiem Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada butir 2 secara proporsional sesuai jangka waktu jabatan masing-masing sebagai pengurus. • Prosentase pembagian tantiem diantara Dewan Komisaris : o Komisaris Utama dan masing-masing Anggota Komisaris memperoleh porsi yang sama dari porsi tantiem Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada butir 2 secara proporsional sesuai jangka waktu jabatan masing-masing sebagai pengurus.


4

6. Keputusan Agenda Keenam : Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang Masa Jabatan Pengurus dan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang Masa Jabatan Pengurus dan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut : 1. Menyetujui untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan pasal 12 ayat 3 dan pasal 15 ayat 3, sehingga pasal 12 ayat 3 menjadi berbunyi sebagai berikut : • Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS tahun yang ke-5 ( lima ) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktuwaktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali RUPS menentukan lain. Untuk pasal 15 ayat 3 akan mengalami perubahan menjadi sebagai berikut : • Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke-5 ( lima ) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktuwaktu dapat memberhentikan para Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali RUPS menentukan lain. 2. Menyetujui untuk menyesuaikan dan menggabungkan Anggaran Dasar pasal 10 ayat 4,5,6,7 dan 8 menjadi pasal 10 ayat 4, sehingga pemimpin RUPS adalah Komisaris Utama dan bunyinya sebagai berikut • Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dan dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan dalam RUPS, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, oleh Direktur Utama. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2010

5

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lain yang hadir, dan dalam hal semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih dari para Pemegang Saham yang hadir. 7. Keputusan Agenda Ketujuh : Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan 1. Menerima dan mengukuhkan pengunduran diri Adang Joedianto sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat. 2. Mengangkat Benny Yustanto C.,SE,MBA sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak mendapat persetujuan Bank Indonesia atas uji kelayakan dan kepatutan dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan ke-5 ( lima ) sejak pengangkatan. 3. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris : • Komisaris Utama : Sukoriyanto Saputro • Komisaris Independen : I Wayan Deko Ardjana • Komisaris Independen : Nyoman Oka • Komisaris : Benny Yustanto C. Direksi : • Direktur Utama • Direktur • Direktur • Direktur • Direktur

: Ida Bagus Kade Perdana : Ketut Suarsa : I Gusti Ngurah Alit Asmara Jaya : Bambang Sugiharto : Ida Ayu Kade Karuni

3. Dewan Komisaris a. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris untuk posisi akhir bulan Desember 2010 telah sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance yaitu : Jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari 4 ( empat ) orang dengan komposisi sebagai berikut :


6

No. 1 2 3 4

Nama Sukoriyanto Saputro Benny Yustanto C I Wayan Deko Ardjana Nyoman Oka

Jabatan Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen

Semua Anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dan berdomisili di Indonesia b. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : 1)

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi

2)

Memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

3)

Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

4)

Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi.

5)

Memberitahukan kepada Bank Indonesia jika ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

6)

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.

7)

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.


7

8) Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. 9) Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 10) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. 11) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut 12) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan : a) Kepemilikan sahamnya, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan Perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan / atau pemegang saham Bank. 13) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 14)

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada Bank Indonesia, yang meliputi : a) Pendapat Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis b) Penilaian atas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank c) Pendapat Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja Bank

15)

Melakukan peninjauan secara berkala atau sekurang-kurangnya secara tahunan mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit, yang disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank Sinar.

16)

Melakukan pengawasan likuiditas dan mengevaluasi penerapan strategi pendanaan khususnya dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan.


8

17) Melakukan pengendalian intern dengan cara melakukan penilaian secara berkala, untuk mengendalikan dan mengatasi risiko c. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris : Dewan Komisaris secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui komite-komite yang telah dibentuk. Selama tahun 2010, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan rekomendasi terhadap hal- hal : •

Evaluasi secara rutin terhadap laporan-laporan Direksi baik yang berupa laporan harian, laporan mingguan, maupun laporan bulanan.

•

Evaluasi terhadap laporan-laporan dari Compliance unit untuk mengambil tindakan pencegahan agar gejala-gejala penyimpangan atau fraud yang mungkin terjadi dapat dihindari.

•

Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit internal dan eksternal termasuk hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

•

Kecukupan sistem pengendalian intern.

•

Rencana Bisnis Bank.

•

Meminta kepada Direksi untuk melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan menyelenggarakan pendidikan dan latihan secara kontinyu, memberikan kesempatan kepada karyawan yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan.

•

Meningkatkan posisi kredit dengan cara memperluas daerah pemasaran ke wilayah-wilayah baru yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, memaksimalkan peran Account Officer sebagai ujung tombak dalam pencapaian target yang ditetapkan.


9

4. Direksi a. Jumlah anggota Direksi, telah memenuhi ketentuan Good Corporate Governance yaitu terdiri dari 5 ( lima ) orang dengan komposisi sebagai berikut : No.

1 2 3 4

Nama Ida Bagus Kade Perdana Ketut Suarsa Ida Ayu Kade Karuni IGN Alit Asmara Jaya

5

Bambang Sugiharto

Jabatan

Direktur Utama Direktur Pengembangan Bisnis Direktur Kepatuhan, Hukum & SDM Direktur IT, Operations & Risk Management Direktur Bisnis

Semua Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dan berdomisili di Indonesia . b. Tugas dan tanggung jawab Direksi : 1) Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya. 2) Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap usaha kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain yang berwenang. 4) Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance Direksi telah membentuk: Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan. 5) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 6) Direksi wajib mengungkapkan kepada bersifat strategis di bidang kepegawaian.

pegawai kebijakan Bank yang

7) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Data dan informasi dimaksud diperlukan dalam Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2010

10

kaitan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengendalian terhadap kebijakan Bank. 8) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. 9) Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. 10)

Anggota Direksi wajib mengungkapkan : a. kepemilikan sahamnya, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan Perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan / atau pemegang saham Bank.

11) Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 12) Menyusun Rencana Bisnis secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis tersebut harus mendapat persetujuan dari Komisaris. 13) Rencana Bisnis dimaksud disampaikan kepada Bank Indonesia. mengkomunikasikan Rencana Bisnis tersebut kepada:

Direksi

a) Pemegang saham Bank b) Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank 14) Melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif dalam pengelolaan usaha Bank dan menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan kepada Bank Indonesia.


11

15) Membuat laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance. 16) Khusus Direktur Kepatuhan berfungsi untuk memastikan bahwa rancangan keputusan yang akan diambil oleh Direksi dan Komisaris tidak melanggar prinsip kehati-hatian. Apabila setelah dikaji rancangan keputusan tersebut mengandung unsur ketidakpatuhan, maka Direktur Kepatuhan berkewajiban meminta agar rancangan keputusan dimaksud dibatalkan. 17) Direktur Kepatuhan membuat laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. 18) Setiap semester Direktur Kepatuhan membuat laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. 5. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas-tugas Komite a. Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Selanjutnya berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris maka Direksi PT. Bank Sinar Harapan Bali telah mengangkat Ketua & Anggota Komite Audit, Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko dan Ketua & Anggota Komite Remunerasi & Nominasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : No. 1 2 3 4

Komite Audit Nama Nyoman Oka I Wayan Deko Ardjana Benny Yustanto C I Made Wiratmika

No 1 2 3 4

Komite Pemantau Risiko Nama I Wayan Deko Ardjana Nyoman Oka Benny Yustanto C Ketut Santiawan


Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota

Ketua Anggota Anggota Anggota

Jabatan

12

No 1 2 3 4 5

Komite Remunerasi & Nominasi Nama Nyoman Oka Sukoriyanto Saputro I Wayan Deko Ardjana Benny Yustanto C I Made Subagiarta

Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

Jabatan

b. Mengenai keahlian dan independensi anggota Komite telah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance. c.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite antara lain sebagai berikut : 1). Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit antara lain sebagai berikut : a) Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite Audit untuk memenuhi tujuan Komite sesuai dengan pembentukannya, diantaranya bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut : • Menentukan rencana kerja Tahunan • Menentukan jadwal rapat Tahunan • Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite audit serta halhal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Koimisaris • Membuat self assessment mengenai efektifitas dari kegiatan Komite Audit. b) Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab diantaranya untuk : • Menyelenggarakan rapat secara teratur • Mempelajari materi rapat terlebih dahulu • Menghadiri rapat • Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan Komite • Membuat risalah rapat • Melakukan kunjungan kerja ke lapangan c).

Ketua dan anggota Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan atas kecukupan pengendalian intern, kecukupan dan kebenaran atas proses dalam pembuatan laporan keuangan, efektivitas kerja dari internal dan eksternal auditor, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris,


13

menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan Komite Audit dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang meliputi : • • • • • • •

Laporan Keuangan Internal Control Compliance Internal Audit Eksternal Audit Good Corporate Governance Manajemen Risiko

Laporan Kerja Komite Audit pada tahun 2010 telah menyampaikan 12 (dua belas) rekomendasi terhadap temuan audit internal dan Bank Indonesia yang telah disampaikan kepada Direksi. Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan auditor eksternal setelah terlebih dahulu mengkaji kelayakan Audit Ekternal yang dimaksud. Untuk memperjelas penugasan Audit eksternal, Komite Audit telah membahas bersama auditor eksternal mengenai rencana, metodologi, pelaksanaan, serta hasil akhir audit terhadap kegiatan Bisnis yang berakhir tanggal 30 Juni 2010 dan audit tahunan Bank Sinar tahun 2010, yang telah berakhir pada tgl 10 Maret 2011. Komite audit juga telah menelaah Rencana Bisnis tahunan Bank Sinar tahun 2010 dan tiga tahunan untuk periode tahun 2010-2013. 2). Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko antara lain : a. Ketua Komite bertugas & bertanggung jawab dalam mengkoordinir rapat komite dan mengusulkan materi rapat. b. Anggota Komite bertugas & bertanggung jawab dalam : • Menyelenggarakan rapat secara teratur • Mempelajari materi rapat terlebih dahulu • Menghadiri rapat • Memberikan kontribusi dan berperan aktif • Membuat risalah rapat ( sekretaris ) c. Ketua dan Anggota Komite secara bersama–sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang meliputi hal–hal sebagai berikut : • Memberikan masukan kepada Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, perkreditan serta operasional sebelum mendapat persetujuan Komisaris • Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2010

14

masalah yang manajemen risikonya perlu atau sedang dibahas. • Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan dalam kegiatan Bank. • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. • Mempelajari, mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko yang dibuat Direksi. • Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk PT Bank Sinar Harapan Bali yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal PT. Bank Sinar Harapan Bali. • Mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan manajemen resiko beserta pedoman pelaksanaannya dan semua perubahan serta penyesuaian kebijakan manajemen resiko. • Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko. • Mengikuti dan mempelajari keputusan-keputusan Risk & Capital Committee. • Melakukan kajian draft laporan triwulanan profil risiko PT Bank Sinar Harapan Bali secara individual maupun konsolidasi bersama Komisaris, sehingga laporan triwulanan profil risiko PT Bank Sinar Harapan Bali secara individual maupun konsolidasi ke Bank Indonesia telah dibahas dengan Komisaris. • Menyampaikan rekomendasi atau masukan kepada Komisaris atas halhal yang perlu mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar Direksi melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite. • Secara proaktif menyelenggarakan rapat dengan Direksi PT. Bank Sinar Harapan Bali apabila Komite mengantisipasi akan adanya risiko, khususnya apabila ada peristiwa penting, peraturan eksternal yang mempengaruhi bidang usaha PT Bank Sinar Harapan Bali. • Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan atas perubahan struktur organisasi yang sedang dijalankan oleh PT Bank Sinar Harapan Bali. • Monitoring adanya informasi negatif terhadap nasabah-nasabah PT Bank Sinar Harapan Bali yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko kredit. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2010

15

Selama tahun 2010 Komite Pemantau Risiko telah melangsungkan 11 kali pertemuan dengan beberapa agenda penting antara lain : • Melakukan evaluasi pencapaian target kerja RBB • Monitoring pelaksanaan tindak lanjut temuan SKAI • Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Karangka Kerja Manajemen Risiko • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko antara lain : penetapan dan monitoring risiko kredit di masing-masing segmen bisnis, monitoring Special Asset Management Resolution. 3). Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi & Nominasi antara lain sebagai berikut : a) Menyusun atau membuat sistem remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Komisaris yang akan menjadi bagian dari kebijakan Good Corporate Governance dari PT. Bank Sinar Harapan Bali serta akan menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Direksi dan Komisaris. b) Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinir rapat Komite dan mengusulkan materi rapat. c) Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam : • Menyelenggarakan rapat secara teratur • Mempelajari materi rapat terlebih dahulu • Menghadiri rapat • Memberikan kontribusi dan berperan aktif • Membuat risalah rapat (sekretaris) d) Ketua dan Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut : • • • •

Membantu Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi Membantu Dewan Komisaris untuk penetapan kebijakan umum sumber daya manusia Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon pejabat satu tingkat di bawah Direksi secara triwulanan dan setiap waktu jika ada perubahan


16

•

Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Komisaris, Direksi dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya • Memiliki data base calon-calon Direksi dan Komisaris • Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai :  Kebijakan remunerasi bagi Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham  Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi • Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham • Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan dan selama tahun 2010, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melangsungkan 3 ( tiga ) kali pertemuan dengan beberapa agenda pengajuan calon Komisaris dan pembahasan KPI karyawan. 4). PT. Bank Sinar Harapan Bali telah membentuk Komite Teknologi Informasi yang bertugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan kebijakan dan straregi yang terkait dengan aktivitas pengembangan Teknologi Informasi. a) Adapun tugas dari Komite Teknologi Informasi adalah : • Memastikan bahwa IT Plan tetap konsisten dengan strategi Bisnis dari PT. Bank Sinar Harapan Bali. • Memastikan IT Project tetap sesuai dengan IT Strategic Plan, dengan penekanan pada efisiensi dan efektivitas. • Memastikan proyek-proyek IT dilaksanakan sesuai dengan Project charter yang disetujui. • Memastikan bahwa telah diselesaikannya berbagai masalah diantara bisnis unit yang terkait IT secara efektif, efisien dan tepat waktu. • Melaporkan secara tertulis kepada Direksi mengenai hasil pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab. b) Wewenang dan tanggung jawab Komite Teknologi Informasi adalah : • Menetapkan kerangka acuan strategi untuk mengelola sumber daya IT. • Memberi arahan, pengawasan dan keputusan terhadap perencanaan, pengembangan dan penambahan sistem IT yang bersifat strategis.


17

• • • • •

Mengajukan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan atas strategic Plan dan/atau perubahannya serta alokasi budget IT Strategic Plan tersebut. Memonitor proyek-proyek yang terkait dengan IT Strategic Plan. Memutuskan kebijakan dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya dalam rangka mengamankan aset IT dan meyakinkan kesinambungan layanan IT. Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran IT yang telah diputuskan oleh Direksi. Dalam kapasitasnya sebagai komite, Komite IT tidak memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili serta untuk dan atas nama Perseroan untuk melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, hal mana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran Dasar.

Komite Teknologi Informasi fokus kepada restrukturisasi internal dan penyesuaian atau pembaharuan tata tertib komite ( IT Commitee Charter ) untuk mendukung kinerja Komite agar lebih efektif. 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern a. Fungsi Kepatuhan Fungsi kepatuhan adalah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah mematuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang, maupun kepatuhan terhadap kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1). Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Pemantauan tersebut dilakukan melalui penelitian, evaluasi dan pengkajian berdasarkan data-data dan laporan dari unit-unit kerja lainnya yang terkait. 2) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank dengan Bank Indonesia sesuai dengan keperluan 3) Melakukan pengujian atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian, antara lain : Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2010

18

• Pengujian atau pengkajian terhadap rancangan keputusan sebelum dilaksanakan dalam menunjang operasional • Pengujian penggolongan kolektibilitas kredit (Non Performing Loan) • Pengujian Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Giro Wajib Minimum (GWM) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) 4). Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC), penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme ( APU & PPT ), maka Satuan Kerja Kepatuhan secara berkesinambungan terus mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta perundangundangan lainnya, dengan melaksanakan tugas/kegiatan sebagai berikut : - Penyusunan Pedoman APU dan PPT - Penyempurnaan Infrastruktur terkait dengan teknologi informasi - Pembangunan single customer information file ( CIF ) in progres - Penunjukan pegawai yang menjalankan fungsi Unit Kerja Khusus ( UKK ) di setiap kantor Capem - Penyiapan sumber daya manusia yang memadai dengan melakukan pelatihan penerapan program APU dan PPT kepada karyawan. - Penyesuaian teknologi informasi untuk pelaksanaan program pengkinian data nasabah. 5). Melakukan analisis atas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ( STR ) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai ( CTR ) dari unit kerja khusus untuk disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta. 6). Melakukan review Pedoman Kerja untuk penyempurnaan disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia serta kompleksitas usaha PT. Bank Sinar Harapan Bali dan melakukan sosialisasi kepada pegawai. b. Fungsi Audit Intern Fungsi audit intern adalah melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank dengan tujuan : 1) Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank 2) Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku


19

4) Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud dan pelanggaran prinsip kehati-hatian 5) Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efesiensi biaya Dalam menjalankan fungsinya tersebut, dilakukan antara lain sebagai berikut :

tindakan atau kegiatan yang telah

1) Menyusun Rencana Kerja dan Jadwal Pemeriksaan, antara lain mencakup ruang lingkup pemeriksaan yang meliputi : financial audit, operasional/performance audit dan manajemen/policy audit 2) Jadwal pemeriksaan ditetapkan 1 (satu) kali dalam setahun dan sasaran atau obyek pemeriksaan adalah seluruh Unit Kerja PT Bank Sinar Harapan Bali yang terdiri atas 1 (satu) unit Kantor Pusat Operasional, 20 unit Kantor Cabang Pembantu dan 128 unit Kantor Kas. 3) Khusus untuk pemeriksaan SKNBI, BI-RTGS dan Security BI-RTGS dilakukan 1 ( satu ) kali dalam satu tahun. 4) Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern untuk masing-masing Unit Kerja disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, SKMR dan Unit Kerja yang bersangkutan. Sedangkan Laporan audit SKNBI, BI-RTGS dan Security BIRTGS dikirim ke Bank Indonesia. 5) Disamping itu setiap enam bulan (semester), PT Bank Sinar Harapan Bali menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Komisaris. c. Fungsi Audit Ekstern • Fungsi Audit Ekstern adalah melaksanakan audit dan penilaian terhadap prinsip-prisip akuntansi yang digunakan di PT Bank Sinar Harapan Bali dan penilaian estimasi yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. • Pelaksanaan audit atas laporan keuangan tahun 2010 dilakukan oleh Akuntan Publik Drs. Sri Marmo Djogosarkoro Registered Public Accountants yang independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pelaksanaan audit tersebut sangat efektif dan cakupan audit sangat baik. • Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia berjalan baik dan pelaksanaan audit berjalan lancar sehingga laporan auditor dapat diterima tepat pada waktunya.


20

7. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. a. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : 1. 2. 3.

4.

Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Bank Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskannya sehingga memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Mengevaluasi kecukupan kebijakan, prosedur, penetapan limit dan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

b. Wewenang dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut : 1.

2. 3. 4.

5.

6.

Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Mengembangkan budaya manajemen risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko antara lain dengan cara program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko dilaksanakan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi. Melakukan identifikasi untuk memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas yang baru telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan dan harus disetujui oleh Direksi dan direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko terlebih dahulu.


21

7.

Melakukan pengendalian intern dengan cara melakukan penilaian secara berkala, menerapkan pedoman dan praktek-praktek yang sehat untuk mengendalikan dan mengatasi risiko melalui serangkaian tindakan korektif

c. Untuk menjamin agar penerapan manajemen risiko tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien maka telah dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 1). Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko antara lain sebagai berikut : a) Melakukan Pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan telah disetujui oleh Direksi. b) Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan per jenis risiko maupun per aktivitas fungsional. c) Penerapan stres testing guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap hasil kerja dan pendapatan masing-masing Satuan Kerja Operasional. d) Pengkajian terhadap usulan aktivitas dan produk baru yang diajukan oleh unit pengembangan termasuk sistem dan prosedur yang digunakan serta dampak eksposur risikonya. e) Memberikan rekomendasi mengenai maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara. f) Melakukan evaluasi terhadap akurasi dan validasi data yang digunakan untuk mengukur risiko. g) Membuat laporan Profile/Komposisi Risiko yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan. f) Disamping itu Satuan Kerja Manajemen Risiko diberikan wewenang untuk melakukan evaluasi atas kelengkapan data dan analisa kredit yang dilakukan oleh Account Officer untuk jumlah kredit Rp.100 juta ke atas untuk menilai tingkat kelayakan kredit yang diusulkan. 2). Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko antara lain sebagai berikut : a) Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta perubahannya apabila diperlukan, termasuk strategi contingency plan ketika kondisi eksternal tidak normal bersama-sama dengan pimpinan Satuan Kerja Operasional dan pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko. b) Perbaikan dan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidentil Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2010

22

8.

karena suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kecukupan permodalan dan profile risiko PT Bank Sinar Harapan Bali. c) Penetapan (justification) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur yang normal. Justifikasi ini berupa rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan hasil analisis yang terkait dengan transaksi tertentu yang didasarkan atas pertimbangan bisnis maka diperlukan pertimbangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) NO.

Penyediaan Dana

Debitur

Jumlah

1

Kepada Pihak Terkait

25

Nominal (Jutaan Rupiah) 534

2

Kepada debitur inti: a. Individu b. group

10 -

12.292 -

9. Rencana strategis Bank a. Rencana jangka panjang ( corporate plan ) : PT. Bank Sinar Harapan Bali saat ini belum menyusun rencana jangka panjang, namun ke depan untuk memberikan arahan yang jelas kepada manajemen guna menghadapi dan mengantisipasi perkembangan business environment serta sesuai dengan kebijakan pemegang saham, maka PT. Bank Sinar Harapan Bali akan menyusun rencana jangka panjang dimaksud. b. Rencana jangka menengah dan pendek (business plan) : 1). Pengembangan Jaringan Kantor 2). Pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI). 3). Perubahan Struktur Organisasi dan Budaya Perusahaan (Corporate Culture) 4). Penambahan produk baru 5). Meningkatkan kualitas SDM secara profesional 6). Meningkatkan pelayanan dan memperkuat daya saing 7). Meningkatkan pangsa pasar / market share 8). Memperluas kerjasama dengan berbagai instansi, baik Pemerintah maupun Swasta 9). Implementasi EDC 10). Implementasi ATM 11). Implementasi Sinar-Sip


23

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Bank menyempaikan pelaporan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders serta publik antara lain melalui Laporan Keuangan Publikasi Triwulan dan Laporan yang diaudit tahunan. PT. Bank Sinar Harapan Bali menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tatacara dan cakupan sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia meliputi : o Laporan Tahunan yang diaudit o Laporan Keuangan Publikasi Triwulan o Laporan Keuangan Bulanan 11. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham : Jumlah Saham (Lembar)

Nominal Saham ( Rupiah)

Kepemilikan pada Bank Sinar

-

-

-

Dewan Komisaris Direksi Kepemilikan pada Perusahaan Lainnya

-

-

-

-

-

-

Nama Pemegang Saham

Prosentase (%)

12. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Bank : tidak ada

13. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi : Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain 1. Remunerasi (gaji, bonus,

tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) 2. Fasilitas lain dalam bentuk natura

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Dewan Komisaris Direksi

Orang

4

Jutaan Rp.

1.136


Orang

5

Jutaan Rp.

3.676

24

(perumahan,transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya ) yang *) a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki

1

-

Total 5 *) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah Jumlah Remunerasi per Orang dalam *) di atas Rp 2 miliar di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar Rp 500 juta ke bawah *) yang diterima secara tunai 14. Shares option Keterangan / Nama

Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)

44

5

1.180

10

1 tahun

-

4.179 (Satuan orang) Jumlah Komisaris 4

Jumlah Direksi 5 -

Jumlah Opsi yang yang telah diberikan dieksekusi (lembar (lembar saham) saham)

503

Harga Opsi (Rupiah)

Jangka Waktu

Komisaris

-

-

-

-

-

Direksi

-

-

-

-

-

Pej.Eksekutif

-

-

-

-

-

Total

-

-

-

-

-

15. Rasio gaji tertinggi dan terendah Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut : a. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah : 7.23 x b. Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah : 1,11 x c. Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah : 1,11 x d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 4,39 x *) Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.


25

16. Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan Direksi Rapat Komisaris periode Januari s/d Desember 2010 No.

Nama

Jabatan

1

Sukoriyanto Saputro

2

Benny Yustanto

Komisaris Utama Komisaris

3

I Wayan Deko. Ardjana

4

Nyoman Oka

Jumlah Rapat 7

Kehadiran Anggota *) 7

7

1

14,28

7

7

100

7

6

85,71

Komisaris Independen Komisaris Independen

Rapat Direksi periode Januari s/d Desember 2010 No.

Nama

Jabatan

1 2

Ida Bagus Kade Perdana Ketut Suarsa

3

Ida Ayu Kade Karuni

4 5

IGN Alit Asmara Jaya Bambang Sugiharto

Direktur Utama Direktur Pengemb.Bisnis Direktur Kepatuhan Hukum & SDM Dir IT,Op & Risk Direktur Bisnis

A 1 2 3 4

Nama

Kehadiran Anggota*) 19 19

20

19

95

20 20

18 19

90 95

Benny Yustanto I Wayan Deko Ardjana Nyoman Oka

% hadir 95 95

Jumlah Rapat

Kehadir an Anggota *)

Komisaris Utama

5

5

100

Komisaris

5

2

40

Komisaris Independen

5

5

100

Komisaris Independen

5

5

100

Jabatan

KOMISARIS Sukoriyanto Saputro

100

Jumlah Rapat 20 20

Rapat gabungan periode Januari s/d Desember 2010 No.

% hadir


% hadir

26

B

DIREKSI

1

Ida Bagus Perdana Ketut Suarsa

2 3 4

5

Kade Direktur Utama Direktur Pengembangan Bisnis Ida Ayu Kade Karuni Direktur Kepatuhan, Hukum & SDM IGN Alit Asmara Jaya Direktur IT, Operations & Risk Bambang Sugiharto

Direktur Bisnis

80

5

4

5

5

100

5

5

100

5

5

100

5

5

*). Hadir secara fisik

100

17. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud) Internal fraud lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Internal Fraud Dalam 1 tahun

Total Fraud Telah diselesaikan

Dalam proses penyelesaian di internal Bank Belum diupayakan penyelesaiannya Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.

(Satuan)

Jumlah kasus yang dilakukan oleh Pengurus Pegawai tetap Pegawai tidak tetap Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun sebelum berjalan sebelumn berjalan sebelum berjalan nya ya nya (2009) (2010) (2009) (2010) (2009) (2010)

Nihil -

Nihil -

Nihil -

330 juta 1

-

-

Nihil -

-

-


-

-

Nihil -

-

-

-

27

18. Permasalahan hukum Permasalahan Hukum

Perdata 2

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Dalam proses penyelesaian Total

Jumlah

(Satuan) Pidana -

3

-

5

-

19. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No. -

Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan -

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi

Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)

-

Nihil

-

Keterangan *)

-

*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku 20. Buy back shares dan buy back obligasi bank : tidak ada 21. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan • Pemberian dana untuk kegiatan sosial sebesar Rp 254 juta dengan perincian sebagai berikut : No Jenis Jumlah 1 Bencana Alam Rp. 2 juta 2 Sarana dan Prasarana Umu Rp. 80 juta 3 Agama ( Upacara Adat ) Rp. 100 juta 4 Kesehatan Rp. 8 juta 5 Pendidikan Rp. 7 juta 6 Kegiatan sosial Rp. 57 juta Rp.254 juta • Pemberian dana untuk kegiatan politik : tidak ada


28

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BAK SINAR HARAPAN BALI POSISI AKHIR BULAN DESEMBER 2010

NO

ASPEK DINILAI

YANG

BOBOT (a)

PERINGKAT (b)

NILAI (a) x (b)

CATATAN

1

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

10.00%

2

0.2

2

Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

20.00%

2

0.40

3

Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas Komite

10.00%

2

0.2

Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namum masih perlu ditingkatkan secara optimal.

4

Penanganan Benturan Kepentingan

10.00%

2

0.2

Bank memiliki kebijakan system dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang cukup memadai, telah disosialisasikan kepada seluruh pihakpihak yang berkepentingan.

5

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

5.00%

1

0.05

Kepatuhan Bank tergolong baik dan tidak pernah melanggar terhadap ketentuan dan komitmen yang dibuat

6

Penerapan Fungsi Audit Intern

5.00%

2

0.1

Pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank telah berjalan efektif namun masih perlu ditngkatkan secara optimal.

7

Penerpan Fungsi Audit Ekstern

5.00%

1

0.05

Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik.

7.50%

2

0.15

Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank

7.50%

1

0.075

Tidak ada pelanggaran BMPK dan pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan dengan sangat independen.

15.00%

2

0.3

Bank Transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.

5.00%

2

0.1

Realisasi Rencana Bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Sinar dan Low Strategic Risk Rating atau Moderate to Low Strategic Risk Rating

8

9

10

11

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal Rencana Strategis Bank

NILAI KOMPOSIT

100.00%

1.825

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor

PREDIKAT KOMPOSIT : BAIK


29

KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK SINAR HARAPAN BALI POSISI AKHIR BULAN DESEMBER 2010 Sesuai dengan hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance posisi akhir bulan Desember 2010, Nilai Komposit adalah 1.825 dan predikatnya ”baik”. Peringkat masing-masing faktor yang dinilai adalah sebagai berikut : No

Faktor yang dinilai

Peringkat

Kelemahan dan Penyebabnya

Rencana tindak (Action Plan)

Target waktu terus Juni 2012

1

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris

2

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris telah memenuhi prinsipprinsip GCG berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.

Secara menerus melakukan koordinasi dan motivasi kepada komite-komite yang berada dibawah Komisaris

2

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

2

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG berjalan sangat efektif namun masih terdapat kelemahan minor

Juni 2012

3

Kelengkapan dan pelaksanaan Komite

2

4

Penanganan Benturan Kepentingan

2

Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namun masih perlu ditingkatkan secara optimal Bank memiliki kebijakan, system dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang cukup memadai.

Memberikan pengarahan dan motivasi terus menerus kepada unit-unit kerja agar pelaksanaan GCG dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan Lebih ditingkatkan dalam melakukan pengawasan secara optimal. Secara bertahap disempurnakan disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank Sinar.

Desember 2012

5

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

1

Peningkatan pengawasan dan pemantauan secara cermat dan intensif

Juli 2012

Tidak ada kelemahan


Juni 2012

30

6

Penerapan Fungsi Audit Intern

2

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank telah berjalan efektif namun masih perlu ditingkatkan secara optimal

7

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

1

Tidak ada kelemahan

8

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

2

9

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar Transparansi Kondisi Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal

1

Rencana Strategi Bank

2

10

11

2

Mengoptimalkan frekwensi pemeriksaan keseluruh kantor Pusat, Cabang Pembantu dan Kantor Kas. Peningkatan pengawasan dan pemantauan secara cermat dan intensif

Juli 2012

Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. Tidak ada kelemahan

Meningkatkan intensitas pemantauan dan identifikasi risiko.

Agustus 2012

Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada public melalui homepage dan media yang memadai Realisasi Rencana Bisnis secara keseluruhan telah sesuai Rencana Bisnis Bank ( business plan )

Melakukan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan Bank.


-

Meningkatkan produktivitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan

-

-

Oktober 2012

Nopem ber 2012

31

PT. Bank Sinar Harapan Bali terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan dengan pembentukan perangkat tata kelola yang baik dan proses pengelolaan yang sehat. Kekuatan pelaksanaan Good Corporate Governance adalah memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku.

Denpasar, 19 April 2011 PT. BANK SINAR HARAPAN BALI

Dewan Komisaris

Direksi

Sukoriyanto Saputro Komisaris Utama

Ida Bagus Kade Perdana Direktur Utama


32

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK SINAR HARAPAN BALI PERIODE : TAHUN 2010

Recommend Documents