1
LANDASAN OPERASIONALISASI LAM-PTKes DAFTAR ISI 1 PETA STRATEGI LAM-PTKes........................................................................................................ 2 GRAND DESIGN................................................................................................................................... 3 TUGAS TIM INTI DALAM BALANCED SCORECARD (BSC) LAM-PTKes.......................... 4 ASESMEN DAN FASILITASI DALAM AKREDITASI OLEH LAM-PTKes......................... 4.1 Analisis Kondisi Program Studi (Situation Appraisal)................................................... 4.2 Analisis Persoalan (Problem Analysis)................................................................................. 4.3 Analisis Keputusan (Decision Analysis)................................................................................ 4.4 Analisis Persoalan Potensial (Potential Problem Analysis)........................................... 5 ACUAN KEBIJAKAN AKREDITASI PENDIDIKAN INTERPROFESIONAL............................ 5.1 Prinsip – Prinsip Pendidikan Interprofesional.................................................................. 5.2 Kemitraan dalam Pendidikan Interprofesional dan Kolaborasi Interprofesional. Referensi ………………………………………………………………………………………………............................
hal. 1 3 10 13 13 14 18 19 20 21 23 24
DAFTAR KOTAK Kotak 5.1 : Peran LAM-PTKes dalam Menerapkan Pendidikan Interprofesional............................
hal. 24
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 : Peta Strategi LAM-PTKes.............................................................................................................. Gambar 4.1 : Metode Kepner – Tregoe............................................................................................................. Gambar 5.1 : Pendidikan Interprofesional sebagai Pemicu Kolaborasi Interprofesional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan....................................................................................................
hal. 2 13 21
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 : Grand Design LAM-PTKes.................................................................................................................. Tabel 2.2 : Penjabaran Langkah menjadi Kegiatan LAM-PTKes............................................................. Tabel 3.1 : Tugas Tim Inti dalam Balanced Scorecard (BSC) LAM-PTKes................................ Tabel 4.1 : 7 Langkah Analisis Persoalan........................................................................................................... Tabel 4.2 : Analisis Hambatan / Analisis Persoalan Potensial (Potential Problem Analysis)...
1. Peta Strategi LAM-PTKes Lihat Gambar 1.1.
hal. 3 6 10 17 20
2 Gambar 1.1 : Peta Strategi LAM-PTKes [1] Visi : Terjaminnya mutu pendidikan tinggi kesehatan yang berstandar global
MISI : Terselenggaranya akreditasi nasional pendidikan kesehatan secara berkelanjutan (sustainable) yang dipercaya oleh semua pemangku kepentingan
ATRIBUT UNTUK NILAI TAMBAH BAGI PELANGGAN PERSPEKTIF PELANGGAN
Meningkatkan kinerja institusi pendidikan (CQI)
Memetakan jenjang karir tenaga kesehatan (CPU)
Mempadukan kualitas pendidikan dengan kualitas pelayanan kesehatan (Q Cascade)
Hubungan Pelanggan
Atribut Produk / Layanan
PERSPEKTIF KEUANGAN
Meningkatkan Pendapatan dan Sumbernya
PERSPEKTIF PRODUKSI
Kebijakan Akreditasi sesuai Nilai Operasional
KESELARASAN PERSPEKTIF BELAJAR & BERKEMBANG
Terpadunya akreditasi pendidikan akademik, vokasi dan profesi kesehatan
Citra
Pendanaan Yang Berkelanjutan Efisiensi Biaya dan Produktifitas
Standar Akreditasi sesuai Nilai Operasional
Instrumen Akreditasi sesuai Nilai Operasional
Mampu dipercaya oleh semua pemangku kepentingan (Trustworthy)
Pemanfaatan Aset / Strategi Investasi
Prosedur Akreditasi sesuai Nilai Operasional
Umpan balik Penilaian LAM yang tepat waktu dalam format yang spesifik, konstruktif dan adil dengan saran untuk perbaikan sesuai standar
Human Resources Management
Knowledge Management (Benchmarking)
Good Governance
Modal / Kapasitas SDM Kompetensi & Profesionalisme
Modal / Kapasitas Informasi Sistem Informasi, Jejaring & Pengetahuan
+
+
Modal / Kapasitas Organisasi Sistem Komunikasi & Pembuatan Keputusan; Norma & Perilaku; Sistem Akuntabilitas & Insentif
NILAI DASAR: Amanah dan Mandiri
3
2. GRAND DESIGN LAM-PTKes Tabel 2.1: Grand Design LAM-PTkes [2] Tantangan Sub-Sistem Pendidikan Profesi Kesehatan Kompetensi tenaga kesehatan yang belum sesuai dengan kebutuhan individual pasien maupun populasi; Kerja sama antar profesi yang masih rendah; Paradigma yang lebih berorientasi kepada pelayanan medik/pengobatan – bukan Paradigma Sehat yang berorientasi pada manusia sebagai subyek; Pelayanan kepada pasien yang hanya bersifat episodik – bukan holistik yang berkelanjutan (continuous care); Orientasi yang lebih condong ke pelayanan rumah sakit dari pada pelayanan kesehatan dasar; Kebutuhan tenaga kesehatan yang belum terpenuhi baik dari segi kualitas maupun kuantitas; Arogansi profesi (tribalism of the professions) dalam bentuk elitisme bahkan kompetisi antar profesi kesehatan.
Orientasi Strategis
STRATEGI
LANGKAH
VISI : 1.Menggalang komitmen nasional dari 1. Memilih Majelis Pemangku Kepentingan LAM-PTKes dari Terjaminnya mutu pendidikan semua pemangku kepentingan untuk 7 Asosiasi Institusi Pendidikan Kesehatan; tinggi kesehatan yang meningkatkan mutu pendidikan 7 Organisasi Profesi; berstandar global tinggi kesehatan. Pemerintah : MISI : o Kemendikbud : Ditjen Dikti; 2. Menggalang kolaborasi lintas disiplin Terselenggaranya akreditasi o Kemenkes : BPPSDM Kesehatan ilmu dan lintas sektor; nasional pendidikan tinggi Masyarakat Pengguna : YLKI. kesehatan secara berkelanjutan 3. Memfasilitasi (melalui akreditasi) 2.1. Majelis Pemangku Kepentingan Mengawal Tata Nilai LAMpeningkatan kualitas lulusan dan (sustainable) yang dipercaya PTKes, yaitu : praktisi tenaga kesehatan agar oleh semua pemangku Nilai Dasar : Amanah dan Mandiri sesuai dengan kebutuhan kepentingan Nilai Operasional : masyarakat pengguna; TUJUAN : 1. Komitmen untuk meningkatkan kinerja institusi pendidikan 4. Memfasilitasi institusi pendidikan 1. Tersusunnya kebijakan, tinggi kesehatan (Continuous Quality Improvement); kesehatan (melalui akreditasi) agar standar, instrumen dan 2. Perpaduan kualitas pendidikan tinggi kesehatan dengan mampu memantau kinerja prosedur akreditasi kualitas pelayanan kesehatan (Quality Cascade); lulusannya di tempat tugasnya; pendidikan tinggi 3. Pemetaan jenjang karir tenaga kesehatan mulai dari tahap 5. Mewujudkan sistem akreditasi kesehatan berdasarkan pendidikannya, penempatannya sampai dengan pendidikan kesehatan yang Nilai Operasional LAMpengembangan profesional berkelanjutan transparan dan mudah diakses oleh PTKes; (CPU : Conceptualization - Production - Usability); semua pemangku kepentingan. 2. Terpadunya akreditasi 4. Mampu dipercaya oleh semua pemangku kepentingan pendidikan akademik, yang meliputi 4 Pilar Utama: institusi pendidikan; 6. Mengakreditasi semua prodi baru vokasi dan profesi yang organisasi profesi; pemerintah; masyarakat pengguna; terlebih dulu sebelum menerima saling mendukung serta mahasiswa dan masyarakat internasional mahasiswa baru. peningkatan keterampilan (Trustworthy / Social Accountability). 7. Melakukan koordinasi agar praktisi tenaga kesehatan secara 2.2. Majelis Pemangku Kepentingan mensahkan Rencana kesehatan formal hanya mendapat keseluruhan; Strategis LAM-PTKes kredensial jika lulus dari institusi 3. Terwujudnya kemampuan pendidikan tinggi kesehatan yang LAM-PTKes untuk 3.1. Mengelola LAM-PTKes sebagai Sistem Adaptif yang terakreditasi oleh LAM-PTKes. membiayai kegiatan Kompleks operasionalnya sendiri 3.2. Melaksanakan Akreditasi dengan Model 3 Dimensi 8. Mulai 2012, LAM-PTKes mulai atau dengan bantuan 3.3. Memfasilitasi penyusunan standar, kriteria dan metode berusaha untuk mandiri dalam pemerintah yang secara asesmen Pendidikan Interprofesional menurut kaidah memenuhi biaya operasionalnya, bertahap semakin profesi masing-masing; walaupun masih memungkinkan berkurang. 3.4. Memfasilitasi integrasi Pendidikan Interprofesional ke untuk disubsidi sampai 2015. dalam instrumen akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan.
4 Tantangan Sub-Sistem Pendidikan Profesi Kesehatan
Orientasi Strategis
STRATEGI
LANGKAH 4. Melaksanakan Standar Akreditasi dengan Model CPU* 5.1. Menerapkan Nilai Operasional LAM-PTKes melalui Sistem Umpan Balik (Feedback Loops) dengan Ciri Utama : Tepat waktu; Spesifik; Konstruktif; dan Adil. 5.2. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk memfasilitasi Pembelajaran Transformatif institusi pendidikan kesehatan melalui Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) 5.3. Mengembangkan pool Asesor dan Fasilitator yang memiliki Integritas dan mampu menerapkan Nilai Operasional LAM-PTKes 5.4. Menyusun SOP Tim Asesor dan Fasilitator 6. Melakukan Akreditasi yang bersifat Formatif untuk prodi baru 7. Menerapkan Kebijakan Peralihan Status Akreditasi dari sistem BAN-PT ke sistem LAM-PTKes bagi prodi yang sudah pernah diakreditasi. 8.1. Menyusun Business Plan LAM-PTKes berdasarkan : Biaya Satuan Paket Akreditasi Pendanaan Paket Akreditasi Tarif Paket Akreditasi 8.2. Menyepakati besarnya kisaran Biaya Satuan akreditasi secara nasional 8.3. Menyepakati mekanisme pendanaan akreditasi secara nasional 8.4. Menyepakati Sistem Pendanaan Bersama Akreditasi secara nasional 8.5. Menyepakati besarnya kisaran tarif akreditasi di luar Sistem Pendanaan Bersama
5
*Standar Akreditasi Menggunakan Model CPU (Conceptualization – Production – Usability) [3;4] Conceptualization : merupakan konsep profesi kesehatan yang dibutuhkan dan konsep sistem
pelayanan kesehatan yang akan memanfaatkannya. 1. Acuan 1.1. Nilai-nilai : mengacu kepada nilai-nilai mutu, keadilan, relevansi dan efektifitas 1.2. Masyarakat : mengacu kepada ciri-ciri dan prioritas kebutuhan kesehatannya 1.3. Sistem Kesehatan : mengacu kepada perkembangan sistem kesehatan setempat agar terpadu 1.4. Tenaga Kesehatan : mengacu kepada kebutuhan kualitatif dan kuantitatif (lihat 1.1, 1.2, 1.3) 2. Kegiatan 2.1. Mandat / amanat : Misi dan Tujuan prodi konsisten dengan Acuan (lihat 1) 2.2. Ruang Lingkup : terlibat dalam pengelolaan kesehatan pada wilayah dan masyarakat tertentu 2.3. Kemitraan : kemitraan dengan pemangku kepentingan utama di tingkat lokal dan nasional 2.4. Luaran yang diharapkan : definisi / justifikasi profil kompetensi lulusan (lihat Acuan) 3. Tata Kelola 3.1. Rencana Strategis : meliputi kegiatan dalam rencana pengembangan yang sudah disepakati 3.2. Manajemen : validasi, koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari rencana 3.3. Sumber Daya : Mobilisasi sumber daya internal dan eksternal sesuai dengan Kegiatan (lihat 2)
Production : adalah pembelajaran oleh mahasiswa dan pendidikan yang diterimanya 4. Ruang Lingkup : pendidikan, penelitian dan pelayanan yang konsisten dengan Kegiatan (lihat 2) 5. Program Pendidikan 5.1. Tujuan dan substansi : konsisten dengan profil tenaga profesional kesehatan (lihat 2.4) 5.2. Struktur Kurikulum : pemaparan sejak dini dan berkelanjutan kepada isu-isu kesehatan di komunitas 5.3. Proses Pembelajaran : mengatasi persoalan kesehatan yang kompleks pada individu dan komunitas 5.4. Wahana Praktek : utamanya fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang berhubungan dengan tingkat pelayanan kesehatan lainnya 6. Mahasiswa 6.1. Penerimaan : kesempatan yang adil-merata dengan prioritas calon mahasiswa dari komunitas yang kurang mendapat pelayanan publik 6.2. Pengembangan Karir : mengarahkan dan membantu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang berkaitan dengan isu kesehatan prioritas 6.3. Evaluasi : mengacu kepada definisi / justifikasi profil kompetensi lulusan (lihat 2.4) 7. Dosen 7.1. Asal : beragam dari sektor kesehatan dan sosial 7.2. Kemampuan : berperan sebagai teladan mengacu kepada profil kompetensi lulusan (lihat 2.4) 7.3. Dukungan yang diberikan : pelatihan dan insentif untuk meningkatkan kemampuan dalam pendidikan kedokteran dan kesehatan masyarakat 8. Penelitian : berkaitan dengan manajemen sistem kesehatan (lihat Acuan di butir 1, dan Usability di butir 10 dan 11) 9. Pelayanan/Pengabdian : pelayanan kesehatan dasar yang prima (lihat Usability di butir 10 dan 11)
Usability : merupakan upaya institusi pendidikan untuk menjamin agar lulusannya dimanfaatkan
seoptimal mungkin sesuai dengan kompetensi yang diperolehnya 10. Pekerjaan : 10.1. Peluang Kerja : advokasi dan kemitraan untuk tumbuhnya profesi kesehatan yang menjadi prioritas 10.2. Penempatan / penugasan : retensi dan distribusi lulusan sesuai kebutuhan (lihat 1.1 dan 1.2) 10.3. Mutu pelayanan : mempertahankan kompetensi lulusan (lihat 2.4) 10.4. Praktek : meningkatkan kondisi kerja di tingkat pelayanan kesehatan dasar (lihat butir 4, 9, 10) 11. Dampak 11.1. Kemitraan : bersama pemangku kepentingan memperbaiki manajemen sistem kesehatan 11.2. Imbas pada kesehatan : penurunan risiko dan promosi kesehatan dalam Ruang Lingkupnya (lihat 2.2, 2.3, 4) 11.3. Promosi : diseminasi hasil Usability ke lembaga pembuat keputusan di tingkat lokal dan nasional
6 Tabel 2.2 : Penjabaran Langkah menjadi Kegiatan LAM-PTKes [2] LANGKAH-LANGKAH
KEGIATAN
1. Memilih Majelis Pemangku Kepentingan LAM-PTKes dari 7 Asosiasi Institusi Pendidikan Kesehatan 7 Organisasi Profesi Kesehatan Pemerintah : o Kemendikbud : Ditjen Dikti; o Kemenkes : BPPSDM Kesehatan o KKI Masyarakat Pengguna : o YLKI o Praktisi / yang berpengalaman dalam akreditasi pendidikan tinggi o Peminat / pemerhati akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan
1.1. Melakukan internalisasi antara Task Force dengan Sekretariat HPEQ tentang bahan audiensi dengan Dirjen Dikti yang antara lain meliputi : a. Konsep LAM b. Target akreditasi yang berhubungan dengan KPI c. Kemandirian LAM d. Studi kelayakan perbandingan proses akreditasi BAN PT dan LAM-PTKes 1.2. Melakukan diseminasi informasi kepada 7 Organisasi Profesi dan 7 Asosiasi Institusi Pendidikan , wakil pemerintah dan wakil masyarakat pengguna tentang hasil internalisasi pada butir 1.1 1.3. Melakukan internalisasi antara 7 Organisasi Profesi dan 7 Asosiasi Institusi Pendidikan, wakil pemerintah dan wakil masyarakat pengguna 1.3.A. Mengumpulkan bukti legal aspek dari 7 Organisasi Profesi dan 7 Asosiasi Institusi Pendidikan 1.3.B. Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan yang belum mendapatkan aspek legal agar mengurus ke Kemenkumham 1.3.C. Konsultan hukum memfasilitasi proses pengumpulan aspek legal Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan 1.4. Meminta 7 Organisasi Profesi dan 7 Asosiasi Institusi Pendidikan, wakil pemerintah dan wakil masyarakat pengguna untuk memberikan usulan calon anggota Majelis Pemangku Kepentingan dengan pertimbangan kriteria : a. interested; b. concerned; c. committted; d. consistent. 1.5. Menyusun draf Surat Kesepakatan Penetapan Majelis Pemangku Kepentingan LAM-PTKes 1.6. Memfinalisasi draf AD ART LAM-PTKes 1.7. Menetapkan Surat Kesepakatan Penetapan Majelis Pemangku Kepentingan LAM-PTKes 1.8. Memilih Ketua dan Sekretaris Majelis Pemangku Kepentingan 1.9. Memilih Ketua dan Sekretaris Badan Pelaksana 1.10. Melakukan konsultasi anggota Majelis Pemangku Kepentingan dengan notaris dalam rangka pembuatan akte pendirian LAM-PTKes 1.11. Notaris akan mendaftarkan akte pendirian ke Kemenkumham
7 2.1. Majelis Pemangku Kepentingan Mengawal Tata Nilai LAM- PTKes, yaitu : Nilai Dasar : Amanah dan Mandiri Nilai Operasional : a. Komitmen untuk meningkatkan kinerja institusi pendidikan tinggi kesehatan (Continuous Quality Improvement); b. Perpaduan kualitas pendidikan tinggi kesehatan dengan kualitas pelayanan kesehatan (Quality Cascade); c. Pemetaan jenjang karir tenaga kesehatan mulai dari tahap pendidikannya, penempatannya sampai dengan pengembangan profesional berkelanjutan (CPU : Conceptualization - Production Usability); d. Mampu dipercaya oleh semua pemangku kepentingan yang meliputi 4 Pilar Utama: institusi pendidikan; organisasi profesi; pemerintah; masyarakat pengguna; serta mahasiswa dan masyarakat internasional (Trustworthy / Social Accountability). 2.2. Majelis Pemangku Kepentingan mensahkan Rencana Strategis LAM-PTKes
2.1. Menetapkan milestones dan kebijakan umum berdasarkan Tata Nilai LAM-PTKes 2.2. Mengintegrasikan Tata Nilai LAM-PTKes ke dalam Naskah Akademik masingmasing profesi kesehatan yang terwakili dalam Majelis Pemangku Kepentingan 2.3. Menyepakati sistematika penyusunan Renstra 2.4. Melakukan review terhadap draf Renstra yang disusun oleh Badan Pelaksana 2.5. Melakukan pertemuan dengan stakeholders untuk mengkomunikasikan draf final Renstra 2.6. Menyepakati dan mensahkan Renstra
3.1.Mengelola LAM-PTKes sebagai Sistem Adaptif yang Kompleks 3.2 Melaksanakan Akreditasi dengan Model 3 Dimensi 3.3.Memfasilitasi penyusunan standar, kriteria dan metode asesmen Pendidikan Interprofesional menurut kaidah profesi masing-masing; 3.4. Memfasilitasi integrasi Pendidikan Interprofesional ke dalam instrumen akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan.
3.1. Melakukan diseminasi cara akreditasi oleh BAN PT 3.2. Membentuk Divisi Akreditasi dan Divisi Pengembangan LAM-PTKes 3.3. Menyusun draf Pedoman Akreditasi LAM-PTKes 3.4. Membahas draf Pedoman Akreditasi dengan stakeholders 3.5. Merevisi draf Pedoman Akreditasi berdasarkan masukan stakeholders 3.6. Menetapkan Pedoman Akreditasi LAM-PTKes 3.7. Melakukan diseminasi Pedoman Akreditasi LAM-PTKes kepada stakeholders
8 4. Melaksanakan Standar Akreditasi dengan Model CPU* dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Sisdiknas, PP No 19/2005, Perpres No.8 / 2012 ttg KKNI, UU Guru dan Dosen, dll)
4.1. Melakukan pelatihan Standar CPU kepada Asesor dan Fasilitator 4.2. Melakukan uji coba Standar CPU 4.3. Melakukan perbaikan Standar CPU berdasarkan uji coba 4.4. Melakukan implementasi Standar CPU yang sudah diperbaiki 4.5. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Standar CPU
5.1.Menerapkan Nilai Operasional LAM-PTKes 5.1. Menyusun Pedoman Umpan Balik Akreditasi melalui Sistem Umpan Balik (Feedback 5.2. Melakukan pelatihan Pedoman Umpan Balik Akreditasi bagi Asesor dan Fasilitator Loops) dengan Ciri Utama : 5.3. Melakukan uji coba Pedoman Umpan Balik Akreditasi 5.4. Melakukan perbaikan Pedoman Umpan Balik Akreditasi berdasarkan uji coba Tepat waktu; 5.5. Implementasi Pedoman Umpan Balik Akreditasi yang sudah diperbaiki Spesifik; 5.6. Monitoring dan evaluasi implementasi Pedoman Umpan Balik Akreditasi Konstruktif; dan 5.7. Menyusun Prosedur Asesmen untuk Akreditasi dan Fasilitasi Akreditasi Adil. 5.8. Melakukan uji coba Prosedur Asesmen untuk Akreditasi dan Fasilitasi Akreditasi 5.2. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk 5.9. Melakukan perbaikan Prosedur Asesmen dan Fasilitasi Akreditasi memfasilitasi Pembelajaran Transformatif 5.10. Implementasi Prosedur Asesmen dan Fasilitasi Akreditasi yang diperbaiki institusi pendidikan kesehatan melalui 5.11. Monitoring dan evaluasi Prosedur Asesmen dan Fasilitasi Akreditasi Manajemen Pengetahuan (Knowledge 5.12. Menyusun cetak biru SIM Akreditasi Management) 5.3. Mengembangkan pool Asesor dan Fasilitator 5.13. Melakukan uji coba SIM Akreditasi 5.14. Melakukan perbaikan SIM Akreditasi berdasarkan uji coba yang memiliki Integritas dan mampu 5.15. Implementasi SIM Akreditasi yang sudah diperbaiki menerapkan Nilai Operasional LAM-PTKes 5.4. Menyusun SOP Tim Asesor dan Fasilitator 5.16. Mengintegrasikan SIM Akreditasi dengan PDPT 6. Melakukan Akreditasi yang bersifat Formatif untuk prodi baru
6.1. Akreditasi Formatif oleh LAM-PTKes 6.1.A. Melakukan rekrutmen dan pelatihan Akreditasi Formatif bagi Asesor dan Fasilitator 6.1.B. Melakukan uji publik instrumen formatif kepada stakeholders 6.1.C. Melakukan uji coba instrumen formatif 6.1.D Melakukan perbaikan instrumen formatif berdasarkan uji coba 6.1.E. Melakukan penetapan instrumen formatif 6.1.F. Melakukan implementasi instrumen formatif yang sudah diperbaiki 6.1.G. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi instrumen formatif 6.2. Akreditasi Formatif untuk Prodi 6.2.A. Melakukan diseminasi konsep akreditasi formatif 6.2.B. Mendorong internally driven quality assurance 6.2.C. Mengevaluasi penerapan SPMI 6.2.D. Memfasilitasi penerapan SPMI sesuai standar 6.2.E. Menyampaikan saran-saran tindak lanjut untuk memenuhi standar
9 7. Menerapkan Kebijakan Peralihan Status 7.1. Melakukan diseminasi akreditasi LAM-PTKes kepada prodi yang sudah diakreditasi oleh Akreditasi dari sistem BAN-PT dan Kemkes ke BAN-PT dan Kemkes sistem LAM-PTKes bagi prodi yang sudah 7.2. Melaksanakan akreditasi oleh LAM-PTKes setelah masa berlaku status akreditasi prodi pernah diakreditasi. dari BAN-PT dan Kemkes habis. 8. Upaya LAM-PTKes untuk memenuhi biaya 8.1. Menyepakati besarnya kisaran Biaya Satuan akreditasi secara nasional operasionalnya 8.1.A. Melakukan exercise Satuan Biaya Khusus (SBK) untuk akreditasi oleh LAM-PTKes 8.1. Menyepakati besarnya kisaran Biaya Satuan 8.1.B.Usulan Satuan Biaya Khusus dari LAM-PTKes kepada Kemendikbud akreditasi secara nasional 8.1.C.Usulan Satuan Biaya Khusus dari Kemendikbud kepada Kemenkeu 8.2. Menyepakati mekanisme pendanaan 8.1.D.Penetapan Satuan Biaya Khusus Akreditasi oleh Menteri Keuangan akreditasi secara nasional 8.1.E.Melaksanakan kegiatan dengan dukungan dana sesuai dengan SBK dari Kemenkeu 8.3. Menyepakati Sistem Pendanaan Bersama Akreditasi secara nasional 8.2. Menyepakati mekanisme pendanaan akreditasi secara nasional 8.4. Menyepakati besarnya kisaran tarif akreditasi 8.2.A. Memperkenalkan mekanisme pendanaan akreditasi berdasarkan Sistem Arisan / Asuransi Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Kesehatan di luar Sistem Pendanaan Bersama 8.2.B. Menyepakati besarnya pendanaan yang diperlukan untuk akreditasi secara nasional 8.2.C. Mengidentifikasi sumber pendanaan reguler untuk akreditasi secara nasional 8.2.D. Menyepakati mekanisme penyaluran dana untuk akreditasi secara nasional 8.2.E. Menyusun Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) untuk akreditasi secara nasional 8.3. Menyepakati Sistem Pendanaan Bersama Akreditasi secara nasional 8.3.A. Menyusun rancangan awal Sistem Pendanaan Bersama Akreditasi 8.3.B. Menyepakati sumber daya yang diperlukan agar sistem berfungsi optimal 8.3.C. Menyepakati cara memenuhi sumber daya yang diperlukan oleh sistem 8.3.D. Menyusun Indikator Penentu Kinerja (Key Performance Indicators) untuk sistem 8.3.E. Menyusun sistem monitoring – evaluasi dan pencatatan – pelaporan untuk Sistem 8.4. Menyepakati besarnya kisaran tarif akreditasi di luar Sistem Pendanaan Bersama 8.4.A. Melakukan exercise kisaran tarif akreditasi di luar Sistem Pendanaan Bersama 8.4.B. Mengkomunikasikan hasil exercise kisaran tarif akreditasi kepada Perguruan Tinggi Swasta 8.4.C. Menyusun MoU tentang kisaran tarif akreditasi antara Perguruan Tinggi Swasta dengan LAM-PTKes
10
3. TUGAS TIM INTI DALAM BALANCED SCORECARD (BSC) LAM-PTKes Tabel 3.1 : Tugas Tim Inti Dalam Balanced Scorecard (BSC) LAM-PTKes [5] PERSPEKTIF Pelanggan
Keuangan
Tim Persiapan Pool Asesor & Fasilitator Mencari Atribut Produk / Layanan lain selain Harga untuk Nilai Tambah bagi Pelanggan dari segi : Kegunaan; Kualitas; dan Waktu.
Tim Persiapan Manajemen
Tim Peralihan Akreditasi dari BAN-PT ke LAM-PTKes Menciptakan Kualitas Prima dalam hal Hubungan dengan Pelanggan melalui : Melakukan Analisis Kebijakan Peralihan Akreditasi utamanya Pelayanan Kehumasan yang responsif; yang berkaitan dengan Tarif Pelayanan Administratif yang memuaskan; dan Pelayanan kepada Pelanggan secara unik berdasarkan dukungan Manajemen Paket Akreditasi ; Mengusulkan hasil Analisis Pengetahuan. Kebijakan Peralihan Akreditasi yang berkaitan dengan Tarif Paket Akreditasi ke Kemendikbud. 1. Menyepakati besarnya kisaran Biaya Satuan akreditasi secara nasional Melakukan exercise Satuan Biaya Khusus/SBK untuk akreditasi oleh LAMPTKes Mengusulkan Satuan Biaya Khusus dari LAM-PTKes kepada Kemdikbud Membantu mengusulkan Satuan Biaya Khusus dari Kemendikbud ke Kemkeu Membantu Penetapan Satuan Biaya Khusus Akreditasi oleh Menteri Keuangan Melakukan kegiatan dengan dukungan dana sesuai dengan SBK dari Kemkeu 2. Memfasilitasi Kesepakatan mekanisme pendanaan akreditasi secara nasional Memperkenalkan mekanisme pendanaan akreditasi berdasarkan Sistem Arisan / Asuransi Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Kesehatan Memfasilitasi Kesepakatan besarnya pendanaan yang diperlukan untuk akreditasi secara nasional Mengidentifikasi sumber pendanaan reguler untuk akreditasi secara nasional Memfasilitasi Kesepakatan mekanisme penyaluran dana untuk akreditasi secara nasional Menyusun Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) untuk akreditasi secara nasional 3. Memfasilitasi Kesepakatan Sistem Pendanaan Bersama Akreditasi secara nasional Menyusun rancangan awal Sistem Pendanaan Bersama Akreditasi Memfasilitasi Kesepakatan sumber daya yang diperlukan agar sistem berfungsi optimal Memfasilitasi Kesepakatan cara memenuhi sumber daya yang diperlukan sistem
11 PERSPEKTIF
Tim Persiapan Pool Asesor & Fasilitator
Tim Persiapan Manajemen
Tim Peralihan Akreditasi dari BAN-PT ke LAM-PTKes
Menyusun Indikator Penentu Kinerja (Key Performance Indicators) untuk sistem Menyusun sistem monitoring – evaluasi dan pencatatan – pelaporan untuk Sistem 4. Memfasilitasi Kesepakatan besarnya kisaran tarif akreditasi di luar Sistem Pendanaan Bersama Melakukan exercise kisaran tarif akreditasi di luar Sistem Pendanaan Bersama Mengkomunikasikan hasil exercise kisaran tarif akreditasi kepada Perguruan Tinggi Swasta Menyusun MoU tentang kisaran tarif akreditasi antara Perguruan Tinggi Swasta dengan LAM-PTKes Produksi
1) Menyusun draf Pedoman Akreditasi Formatif; 2) Membahas draf Pedoman dengan stakeholders; 3) Merevisi draf Pedoman berdasarkan masukan; 4) Memfasilitasi penyusunan standar, kriteria dan metode asesmen Pendidikan Interprofesional menurut kaidah tiap profesi; 5) Memfasilitasi integrasi Pendidikan Interprofesional ke dalam instrumen akreditasi Pendidikan Tinggi Kes.; 6) Menyusun Standar Akreditasi dengan Model CPU; 7) Menyusun Sistem Umpan Balik (Feedback Loops) yang Tepat waktu; Spesifik; Konstruktif; dan Adil.
Menyusun Rencana Strategis; Mempersiapkan mekanisme peralihan akreditasi; Menyusun Model Sistem Manajemen Pengetahuan (KMS) LAM-PTKes sesuai dengan : Melakukan Analisis Kebijakan o Misi yang diembannya; Peralihan Akreditasi utamanya o Grand Design yang sudah disepakati; yang berkaitan dengan Akreditasi o Pelaksanaan asesmen dan fasilitasi akreditasi formatif melalui siklus Formatif; Analisis Kondisi Program Studi; Analisis Persoalan; Analisis Keputusan; dan Analisis Hambatan / Persoalan Potensial. Menata organ-organ Sekretariat, Divisi Akreditasi dan Divisi Pengembangan, Mengusulkan hasil Analisis Kebijakan Peralihan Akreditasi Monev dan Banding LAM-PTKes sesuai hasil Analisis Jabatan yang sudah yang berkaitan dengan Akreditasi dibuat; Formatif ke Kemendikbud. Melakukan Analisis Pasar yang lebih mendalam; Mensosialisasikan kebijakan akreditasi pendidikan tinggi kesehatan secara nasional.
12 PERSPEKTIF
Tim Persiapan Pool Asesor & Fasilitator 8) Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk memfasilitasi Pembelajaran Transformatif prodi melalui Manajemen Pengetahuan;
Tim Persiapan Manajemen
9) Mengembangkan pool Asesor dan Fasilitator yang Berintegritas dan mampu menerapkan Nilai Operasional LAM-PTKes; 10) Menyusun SOP Tim Asesor dan Fasilitator. Belajar dan Berkembang
Menginisiasi pengembangan Komunitas Praktisi (Community of Practice) di dalam lingkungan HPEQ maupun di masyarakat.
1. Memfasilitasi pengembangan Komunitas Praktisi : Menterjemahkan Strategi Pokok organisasi menjadi berbagai jenis Pengetahuan Strategis yang dapat dikembangkan oleh Komunitas Praktisi; Melegitimasi pekerjaan Komunitas Praktisi sesuai dengan prioritas organisasi; Menyalurkan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin kesuksesan Komunitas Praktisi; Menilai kelayakan dari Hasil Pembelajaran oleh Komunitas Praktisi untuk diterapkan dalam proses produksi organisasi; Menjembatani struktur vertikal yang formal dari organisasi dengan struktur horisontal yang informal dari Komunitas Praktisi; Memfasilitasi pertemuan, transport dan anggaran untuk tugas khusus tertentu; Memfasilitasi komunikasi dan dokumentasi Hasil Pembelajaran; Menyediakan Tim ‘Fasilitator’ dalam organisasi yang bertugas membantu Komunitas Praktisi untuk hal-hal sebagai berikut : o Memberi pendampingan ahli (coaching) kepada pimpinan Komunitas Praktisi; o Memfasilitasi komunikasi dengan struktur formal organisasi; o Memfasilitasi koordinasi dalam seluruh organisasi. 2. Pengembangan Model Sistem Manajemen Pengetahuan (KMS) LAM-PTKes 3. Menata Aspek Dinamis Organisasi
Tim Peralihan Akreditasi dari BAN-PT ke LAM-PTKes
13
4. ASESMEN DAN FASILITASI DALAM AKREDITASI OLEH LAM-PTKes [5] Akreditasi yang dilakukan oleh LAM-PTKes perlu memiliki komponen formatif maupun sumatif. Komponen Sumatif dilakukan oleh asesor seperti yang selama ini dilakukan oleh asesor BAN-PT. Sedangkan Komponen Formatif dilakukan oleh fasilitator / pendamping yang ahli (coach). Asesor dan fasilitator LAM-PTKes perlu memiliki kemampuan analitis dalam hal sebagai berikut : 1) Analisis Kondisi Program Studi (Situation Appraisal); 2) Analisis Persoalan yang perlu diketahui penyebabnya (Problem Analysis); 3) Analisis Keputusan tindakan untuk mengkoreksi persoalan (Decision Analysis); dan 4) Analisis Persoalan Potensial untuk mencegah hambatan di masa depan (Potential Problem Analysis). Walaupun ke 4 kemampuan analitis di atas perlu dimiliki oleh asesor dan fasilitator LAMPTKes, namun asesor perlu mengutamakan keahlian dalam butir 1) dan 2). Sedangkan fasilitator perlu mengutamakan keahlian dalam butir 3) dan 4).
4.1. ANALISIS KONDISI PROGRAM STUDI (SITUATION APPRAISAL) Proses ini banyak menggunakan teknik evaluasi yang memudahkan untuk memilih satu atau lebih dari ketiga proses analitis lain yang diperlukan untuk mengatasi situasi / kondisi yang ditemukan. Rangkaian hubungan antara Analisis Kondisi/Situasi dengan ketiga proses analitis lainnya bersifat siklis/ reiteratif sebagaimana terlihat pada Gambar 4.1 di bawah. Gambar 4.1 : Metode Kepner – Tregoe [6] Analisis Kondisi Program Studi (MASA KINI)
Analisis Persoalan
Analisis Keputusan
Analisis Persoalan Potensial
Apa penyimpangannya?
Koreksi penyimpangannya
Mencegah penyimpangan
Penyebabnya timbul di MASA LALU
Keputusan untuk MASA KINI
Mengamankan tindakan di MASA DEPAN
Keterangan :
–– = Tindakan; - - = Umpan balik
Analisis Kondisi / Situasi terdiri atas 5 langkah berikut ini : 1) Identifikasi Isu/Perihal yang Menjadi Perhatian (Concerns), seperti : Penyimpangan dari standar; Ancaman; Peluang;
14 Keputusan yang harus dibuat secara mendesak; Perubahan yang diantisipasi; dan Rencana yang akan dilaksanakan. 2) Spesifikasi dan memilah-milah Isu untuk ditindaklanjuti, seperti : Klarifikasi dan definisi Isu yang ditemukan; Bukti adanya Isu; dan Penyimpangan, ancaman, peluang, keputusan, perubahan dan rencana apa yang berkaitan dengan Isu yang ditemukan ? 3) Menentukan Prioritas Isu berdasarkan 3 kriteria berikut ini : a) Gawat / dampak yang serius : Bagaimana dampaknya pada karyawan, pelanggan, pemangku kepentingan, masyarakat, biaya, produktifitas, reputasi dan sebagainya ? Bukti apa yang mendukung ? Isu mana yang paling gawat atau akan berdampak paling serius ? Apa dampaknya kalau Isu tidak ditangani ? b) Mendesak : Kapan batas akhir waktu untuk mengatasi Isu ? Kapan tindakan untuk mengatasi Isu harus dimulai ? Kapan tindakan untuk mengatasi Isu akan menjadi semakin sulit, semakin mahal, dan/atau semakin tidak efektif ? Isu mana yang akan menjadi paling sulit untuk ditangani di kemudian hari ? Bukti apa yang mendukung ? c) Kecenderungan : Apakah Isu menjadi semakin gawat dan seberapa cepat perubahannya ? Jika Isu tidak ditangani, bagaimana dan kapan kegawatannya akan berubah ? Isu mana yang paling cepat menjadi gawat ? Bukti apa yang mendukung ? 4) Pilih satu atau lebih dari ketiga proses analitis lain untuk mengatasi Isu. 5) Buat rencana siapa yang akan terlibat dalam penanganan Isu; apa tugasnya; dimana keterlibatan mereka; dan sejauh apa keterlibatan mereka.
4.2. ANALISIS PERSOALAN (PROBLEM ANALYSIS) Proses ini paling banyak dipakai di antara ke 4 proses dari Metode Kepner – Tregoe. Analisis Persoalan (Problem Analysis) terdiri atas 7 langkah sebagai berikut : (lihat Tabel 4.1) Langkah 1 : Merumuskan Persoalan sebagai : Penyimpangan dari standar; Penyebabnya belum diketahui : o Jika penyebabnya dapat segera ditemukan, maka prosesnya langsung ke Analisis Keputusan (Decision Analysis). o Suatu persoalan baru bisa disebut “belum diketahui sebabnya”, jika setelah 5 kali bertanya “kenapa” (5 Whys technique) sudah tidak lagi diperoleh jawabannya. Penyebabnya perlu diketahui untuk dapat ditindaklanjuti.
15 Langkah 2 : Merinci Persoalan Persoalan dirinci dalam 4 dimensi (lihat Kolom 1 dari Tabel 5.1), yaitu : o Apa ? Apa obyek yang mengalami penyimpangan ? Apa penyimpangannya ? o Dimana ? Dimana pada obyek penyimpangannya terjadi ? Dimana lokasi penyimpangannya (pada tempat / bagian dari organisasi) ? Dimana dari segi proses penyimpangannya ditemukan ? o Kapan ? Waktu penyimpangan pertama kali diketahui Frekuensi terjadinya penyimpangan o Berapa Derajatnya ? Berapa banyak obyek yang mengalami penyimpangan ? Berapa besarnya penyimpangan ? Berapa banyak penyimpangan pada tiap obyek ? Bagaimana kecenderungan penyimpangan dari segi besar dan frekuensinya? Persoalan dirinci dari segi ‘terjadi’ (lihat Kolom 2) dan ‘tidak terjadinya’ penyimpangan (lihat Kolom 3) pada 4 dimensi di atas. o Kolom Terjadinya Penyimpangan (lihat Kolom 2 dari Tabel 5.1) memberi rincian spesifikasi dari penyimpangannya. Langkah 3 : Mencari Perbedaan antara „terjadi‟ dan „tidak terjadinya‟ penyimpangan pada 4 dimensi di atas (lihat Kolom 4 dari Tabel 5.1). Kolom ini memberi gambaran awal tentang ruang lingkup dari tindakan korektif yang diperlukan. Langkah 4 : Menelusuri Perubahan antara „terjadi‟ dan „tidak terjadinya‟ penyimpangan pada 4 dimensi di atas (lihat Kolom 5 dari Tabel 5.1). Apa yang berubah sehingga ada perbedaan antara „terjadi‟ dan „tidak terjadinya‟ penyimpangan pada 4 dimensi di atas ? Bagaimana perubahan di atas dapat menghasilkan perbedaan ? Kolom ini memberi gambaran awal tentang kemungkinan penyebab adanya perbedaan antara „terjadi‟ dan „tidak terjadinya‟ penyimpangan pada 4 dimensi di atas Langkah 5 : Mengidentifikasi Sebab-Sebab yang Mungkin Dicari dari Perubahan antara „terjadi‟ dan „tidak terjadinya‟ penyimpangan pada 4 dimensi di atas. Eliminasi terhadap Sebab-Sebab yang Tidak Mungkin dengan cara melihat apakah sebab-sebab tersebut dapat menerangkan „terjadi‟ dan „tidak terjadinya‟ penyimpangan pada 4 dimensi di atas. Asumsi-asumsi apa yang harus dibuat ?
16 Langkah 6 : Menentukan Sebab yang Paling Mungkin Sebab mana yang paling memungkinkan untuk menerangkan „terjadi‟ dan „tidak terjadinya‟ penyimpangan pada 4 dimensi di atas. Sebab mana yang memiliki asumsi yang paling sedikit, paling sederhana dan paling masuk di akal ? Langkah 7 : Verifikasi Sebab Apa yang dapat dilakukan untuk memverifikasi asumsi-asumsi yang telah dibuat ? Bagaimana mengobservasi sebab ini dalam prakteknya ? Bagaimana dapat menunjukkan hubungan sebab-akibat ?
17 Tabel 4.1 : 7 Langkah Analisis Persoalan 1) RUMUSAN PERSOALAN : 2) RINCIAN APA: Obyek Deviasi
TERJADI ............................. .............................
DIMANA: Pada Obyek ............................. ............................. Tempat / Bagian ............................. Proses
TIDAK TERJADI
3) PERBEDAAN
4) PERUBAHAN
............................... ...............................
.............................................. ..............................................
........................................... ...........................................
............................... ...............................
.............................................. ..............................................
........................................... ...........................................
...............................
..............................................
...........................................
KAPAN: Waktu Frekuensi
............................. .............................
............................... ...............................
.............................................. ..............................................
........................................... ...........................................
BERAPA: Banyak Besar Trend
............................. ............................. .............................
............................... ............................... ...............................
.............................................. .............................................. ..............................................
........................................... ........................................... ...........................................
5) SEBAB-SEBAB YANG MUNGKIN : 1. ........................................................................................... ........................................................................................... 2. ........................................................................................... ........................................................................................... 3. ........................................................................................... ........................................................................................... 7) VERIFIKASI SEBAB :
6) SEBAB YANG PALING MUNGKIN :
18
4.3. ANALISIS KEPUTUSAN (DECISION ANALYSIS) Pembuatan keputusan mencakup 3 kegiatan pokok yaitu : Menentukan tujuan dari proses membuat keputusan; Mempertimbangkan opsi / alternatif yang ada; dan Menilai manfaat dan risiko dari opsi-opsi yang ada. Langkah-langkah dalam Analisis Keputusan adalah sebagai berikut : 1) Merumuskan Keputusan yang harus dibuat Rumusan Keputusan harus mencakup pilihan yang harus diambil berdasarkan prakondisi / prasyarat (preconditions) yang ada. Langkah ini perlu dilakukan berulang kali sampai diperoleh Rumusan Keputusan yang spesifik sebagai tindakan untuk mengkoreksi persoalan. 2) Mengembangkan Kriteria untuk memilih Kriteria disusun berdasarkan Rumusan Keputusan yang spesifik. Merinci Kriteria Mutlak : o Merupakan keharusan; o Dapat diukur; dan o Harus realistis mengingat selalu ada batasan-batasan pada sistem. Merinci Kriteria Keinginan o Berdasarkan pembobotan menurut kesepakatan 3) Menginventarisasi Alternatif yang ada Berdasarkan informasi yang bersifat : o Akurat; o Terkini; o Relevan. 4) Membatasi Alternatif Berdasarkan Kriteria Mutlak o Opsi yang tidak dapat memenuhi satu saja dari Kriteria Mutlak – harus gugur (no go). 5) Menilai Alternatif Berdasarkan Kriteria Keinginan o Tiap opsi yang lolos dari penyaringan Kriteria Mutlak diberi nilai. o Nilai Total tiap opsi = Bobot X Nilai 6) Mempertimbangkan Konsekuensi Negatif dari opsi-opsi dengan nilai total tertinggi Tujuannya adalah mengidentifikasi risiko dalam menjalankan opsi yang akan dipilih. Tiap Konsekuensi Negatif diberi nilai berdasarkan informasi yang dapat memberi gambaran sebagai berikut : o Deskripsi Konsekuensi Negatif secara potensial; o Besarnya kemungkinan terjadi : rendah / sedang / tinggi; o Tingkat kegawatannya : rendah / sedang / tinggi. 7) Menyepakati Keputusan Akhir
19
4.4. ANALISIS PERSOALAN POTENSIAL (POTENTIAL PROBLEM ANALYSIS) Dalam mengupayakan kelancaran dan keberhasilan implementasi Keputusan Tindakan Korektif terhadap persoalan, diperlukan suatu pengamanan dalam bentuk pengenalan terhadap hambatan yang kemungkinan besar timbul yang akan dapat menggagalkan tindakan tersebut. Upaya pengamanan ini disebut Analisis Hambatan / Analisis Persoalan Potensial (Potential Problem Analysis). Jadi sebelum sampai pada tahap implementasi suatu tindakan, terlebih dahulu harus dilakukan Analisis Hambatannya. Analisis Hambatan dapat diartikan sebagai berikut : Pengenalan hambatan yang mungkin timbul pada implementasi tindakan / rencana yang dapat menggagalkan pencapaian tujuannya; Penetapan tindakan pencegahan bagi timbulnya hambatan tersebut; dan Penetapan tindakan penanggulangan jika hambatan tersebut benar-benar terjadi. Jika Fasilitator LAM-PTKes membiasakan diri melakukan Analisis Hambatan, maka kemampuan memprediksi ancaman yang akan timbul dalam pendampingan (coaching) akan menjadi lebih tajam. Jika Analisis Hambatan telah menjadi suatu kebiasaan, maka tanpa disadari cara berpikirpun berubah menjadi lebih tanggap, lebih hati-hati dan tidak terlalu mudah menyalahkan suatu keadaan sebagai sebab dari kegagalan. Suatu hal / keadaan dapat dianggap sebagai hambatan jika memenuhi 2 syarat yaitu : [7] Kemungkinan terjadinya besar; Jika terjadi akan menggagalkan pencapaian tujuan. Langkah-langkah dalam Analisis Hambatan adalah sebagai berikut : (lihat Tabel 4.2) 1) Menentukan Daerah / Wilayah Hambatan. Hambatan (Potential Problem) dapat berasal dari luar atau dalam : a) Hambatan dari luar, misalnya : cuaca, peraturan, keadaan ekonomi dan politik. b) Hambatan dari dalam, misalnya : dana, tenaga dan sumber daya lain. 2) Menetapkan apa hambatannya serta spesifikasinya, letak geografisnya, waktunya dan luasnya hambatan. 3) Memperkirakan besarnya kemungkinan terjadinya (probability) hambatan. 4) Menentukan sebab timbulnya hambatan. 5) Menetapkan tindakan pencegahan. 6) Memperkirakan besarnya kemungkinan masih akan timbulnya hambatan. Walaupun tindakan pencegahan telah dilakukan, tetapi terkadang suatu hambatan tidak ditemukan tindakan pencegahannya. Ini berarti besarnya kemungkinan masih akan timbul hambatan yang serupa akan sama dengan kemungkinan timbulnya waktu pertama kali. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : a) Ada sebab yang tidak diketahui saat dilakukan Analisis Hambatan; b) Tindakan pencegahannya tidak tuntas; c) Timbulnya keadaan lain secara mendadak yang tidak diramalkan sebelumnya.
20 7) Menetapkan tindakan Penanggulangan (Protective Actions) : Tindakan penanggulangan adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu hambatan benar-benar terjadi. Tujuan dari tindakan ini adalah mengurangi akibat dari terjadinya suatu hambatan. Tindakan penanggulangan ini disiapkan sebelum suatu hambatan terjadi dan baru dilaksanakan setelah hambatan itu memang timbul. Tabel 4.2 : Analisis Hambatan / Analisis Persoalan Potensial (Potential Problem Analysis) [7]
No
Daerah / Hambatan & Kemungkinan Sebab Wilayah Spesifikasinya timbulnya Hambatan
Tindakan Pencegahan
Kemungkinan Tindakan masih akan Penanggulangan timbul
5. ACUAN KEBIJAKAN AKREDITASI PENDIDIKAN INTERPROFESIONAL Kini sudah tidak cukup lagi bagi tenaga kesehatan untuk sekedar bersikap profesional. Dalam iklim globalisasi seperti saat ini, tenaga kesehatan juga harus bersikap interprofesional. [8] Melalui Kolaborasi Interprofesional tenaga kesehatan akan mampu : 1) menghadapi Tantangan Bagi Sub-Sistem Pendidikan Profesi Kesehatan; 2) memberdayakan sistem kesehatan; dan 3) akhirnya meningkatkan kesehatan masyarakat. Kolaborasi Interprofesional bukan hanya sekedar bersepakat dan berkomunikasi, tetapi lebih merupakan sinergi dan kreasi. Kolaborasi Interprofesional terwujud bila 2 orang atau lebih dari profesi yang berbeda berinteraksi untuk menghasilkan pemahaman bersama yang tidak akan mungkin terjadi jika mereka bekerja sendiri-sendiri. Satu-satunya cara tenaga kesehatan dapat menerapkan Kolaborasi Interprofesional adalah melalui Pendidikan Interprofesional. [8] Pendidikan Interprofesional terjadi saat 2 atau lebih profesi saling belajar bersama dari satu sama lain untuk meningkatkan kolaborasi dan mutu pelayanan kesehatan. Pendidikan Interprofesional mencakup semua pembelajaran di lingkungan akademik dan lingkungan kerja sejak sebelum sampai dengan setelah kualifikasi lulusan.[9] Pendidikan Interprofesional bukan merupakan : [10] Sekelompok pembelajar dari berbagai profesi yang duduk bersama dalam satu ruangan mendengarkan kuliah yang sama; atau Pembelajar dari sebuah profesi yang bertukar pengetahuan dengan satu atau lebih profesi lain secara satu arah. Pendidikan Interprofesional Kesehatan akan memicu Kolaborasi Interprofesional di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan di masyarakat sebagaimana terlihat pada Gambar 5.1 di bawah.
21 Gambar 5.1 : Pendidikan Interprofesional sebagai Pemicu Kolaborasi Interprofesional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan [8;11] HEALTH AND EDUCATION SYSTEMS
5.1. PRINSIP – PRINSIP PENDIDIKAN INTERPROFESIONAL [12] 1) Tata Nilai dalam Pendidikan Interprofesional : Mengutamakan kebutuhan pasien, keluarga dan komunitas untuk meningkatkan mutu pelayanan dan hasil akhirnya serta kesejahteraan mereka dengan cara berpedoman pada best practices sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran; Memberikan kesempatan yang sama kepada semua profesi dan semua yang belajar maupun bekerja dengan mereka dengan cara mengesampingkan perbedaan kekuasaan dan status antar profesi meskipun hal itu mungkin ada; Menghormati keunikan, perbedaan dan keaneka-ragaman antar profesi dan semua yang belajar maupun bekerja dengan mereka dengan cara memberi kontribusi yang spesifik dari tiap profesi dalam proses pembelajaran dan praktek; Memelihara identitas dan keahlian setiap profesi dengan cara menampilkan setiap profesi secara positif dan unik; Mendorong kesetaraan antar profesi dalam lingkungan belajar dengan cara menyepakati aturan-aturan dasar (ground rules); Menanamkan nilai-nilai dan sudut pandang interprofesional dalam pendidikan profesi maupun multiprofesi dengan cara menerapkan kaidah-kaidah interprofesional dalam proses pembelajarannya. 2) Proses dalam Pendidikan Interprofesional : Mencakup proses pembelajaran dalam profesi pendidikan, kesehatan, manajemen, medis, sosial dan profesi lain dengan cara penyampaian yang bertahap dan berjenjang sejak pendidikan awal sampai dengan pendidikan berkelanjutan; Mendorong partisipasi mahasiswa dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses pembelajaran mereka dengan cara melibatkan mereka bersama dosen dan pihak lain dalam kelompok kerja;
22 Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaannya menurut berbagai sudut pandang dengan cara membandingkannya secara kritis terhadap pengalaman dan kenyataan; Mendorong profesi untuk saling belajar tentang satu sama lain agar mengoptimalkan pertukaran pengalaman dan keahlian dengan cara memfasilitasi interaksi dan refleksi / perenungan bersama saat mereka membandingkan persepsi, tata nilai, peran, tanggung jawab, keahlian dan pengalaman mereka; Menanggapi perbedaan untuk memperoleh titik temu dengan cara menonjolkan peran dan keahlian yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam praktek yang kolaboratif berdasarkan saling pengertian dalam mencapai tujuan bersama; Mempadukan pembelajaran di institusi pendidikan dengan tempat bekerja dengan cara kerja sama antara dosen dan pembimbing praktek dalam merencanakan, menyampaikan, menguji dan menilai pembelajaran di kelas dan di tempat praktek; Mempadukan teori dengan praktek dengan cara menyimpulkan teori dari praktek untuk dapat diterapkan di lapangan; Menerapkan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan bukti dengan cara mengutip hasil penelitian dan evaluasi sistematis terhadap proses dan hasil akhir dari pembelajaran interprofesi; Menerapkan kriteria dan proses penilaian yang konsisten untuk semua profesi dengan cara penilaian sumatif yang sama dengan standar yang sama; Memberi angka kredit untuk kualifikasi profesi dengan cara mengupayakan agar tugas-tugas Pendidikan Interprofesional yang diselesaikan dengan baik dapat memenuhi persyaratan perolehan angka kredit untuk kualifikasi profesi; Melibatkan pengguna Pendidikan Interprofesional dan pemberi pelayanan kesehatan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan cara melibatkan mereka dalam merencanakan, menyampaikan, menilai dan mengevaluasi pengajaran. 3) Hasil Akhir yang Diharapkan dari Pendidikan Interprofesional : Terwujudnya kemampuan interprofesional dengan cara pembelajaran yang berorientasi pada hasil akhir berupa kemampuan kolaborasi antar profesi; Meningkatnya kemampuan praktek tiap profesi dengan cara memberdayakan tiap profesi untuk mampu melengkapi praktek profesi lain; Adanya kerja sama untuk meningkatkan pelayanan dan inovasi dengan cara menerapkan analisis kritis dalam Kolaborasi Interprofesional; Meningkatnya hasil akhir pelayanan kesehatan untuk pasien, keluarga dan komunitas dengan cara menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan mereka; Terdiseminasinya pengalaman Pendidikan Interprofesional dengan cara berkontribusi terhadap kemajuan dan saling pengertian dalam pembelajaran interprofesional melalui pertemuan ilmiah serta literatur profesi dan interprofesi;
23 Berkembangnya materi Pendidikan Interprofesional berdasarkan penelitian dan evaluasi sistematis dengan cara mengumpulkan data secara sistematis sesuai dengan persyaratan dan harapan pemangku kepentingan, peraturan, penyandang dana dan lembaga akreditasi serta perkembangan ilmu pengetahuan.
5.2. KEMITRAAN DALAM PENDIDIKAN INTERPROFESIONAL DAN KOLABORASI INTERPROFESIONAL Menghubungkan standar akreditasi pendidikan dengan standar akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan membantu menjamin agar mahasiswa dan praktisi tahu dan trampil dalam Kolaborasi Interprofesional. Oleh karena itu, kemitraan yang perlu digalang dalam rangka Pendidikan Interprofesional dan Kolaborasi Interprofesional adalah sebagai berikut di bawah ini : [13] 1) Pemerintah Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten / Kota dapat mendorong fasilitas pelayanan kesehatan agar menerapkan dan mengevaluasi Kolaborasi Interprofesional. Kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Kesehatan akan memperkuat keberlanjutan Pendidikan Interprofesional dari institusi pendidikan sampai dengan tempat praktek lulusan. 2) Organisasi Profesi Organisasi Profesi dapat berperan sebagai Fasilitator Perubahan (Change Agents) dengan cara sebagai berikut : Mempromosikan konsep pembelajaran dan kolaborasi interprofesional ke seluruh anggota mereka; Mengkaitkan pembelajaran dan kolaborasi interprofesional dengan sumber daya dan kegiatan interprofesional. 3) Institusi Pendidikan Kerja sama antara dosen dengan konsulen / pembimbing pendidikan spesialis (preceptor) dalam perencanaan dan pelaksanaan Pendidikan Interprofesional adalah esensial dalam mewujudkan keberlanjutan pendidikan untuk mahasiswa dan praktisi. Bentuk kerja sama lain adalah pemberian beasiswa pendidikan dan penelitian tentang dampak Pendidikan Interprofesional dan Kolaborasi Interprofesional. Oleh karena itu, institusi pendidikan harus mengintegrasikan Pendidikan Interprofesional dalam kurikulum mereka – bukan sekedar kuliah tambahan yang terpisah dari bidang klinis atau sistem kesehatan yang sangat relevan bagi mahasiswa dan pembelajar. 4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Lahan Praktek Keberlanjutan Pendidikan Interprofesional dari institusi pendidikan sampai dengan tempat praktek lulusan adalah landasan dari pembelajaran untuk Kolaborasi Interprofesional. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Lahan Praktek merupakan sarana dan mekanisme untuk mencapai pemahaman bersama dalam mewujudkan keberlanjutan Pendidikan Interprofesional. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Lahan Praktek juga memberi kontribusi kepada Akreditasi Pendidikan Interprofesional melalui Pengembangan Profesi Berkelanjutan (Continuing Professional Development /CPD) bagi konsulen / pembimbing pendidikan spesialis (preceptor) yang membimbing mahasiswa. Oleh karena itu, kemitraan antara
24 institusi pendidikan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Lahan Praktek pada akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui kolaborasi di tempat praktek. Pendidikan Interprofesional Kesehatan adalah aplikasi nyata dari Nilai Operasional LAMPTKes yaitu : Continuous Quality Improvement (CQI); Quality Cascade; Conceptualization - Production – Usability (CPU); dan Trustworthy [14]. Kotak 5.1 : Peran LAM-PTKes dalam Menerapkan Pendidikan Interprofesional LAM-PTKes memiliki peran strategis untuk menerapkan Pendidikan Interprofesional dalam Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan cara sebagai berikut : [11] Memfasilitasi penyusunan standar, kriteria dan metode asesmen Pendidikan Interprofesional menurut kaidah profesi masing-masing; Memfasilitasi integrasi Pendidikan Interprofesional ke dalam instrumen akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan.
REFERENSI 1. Soedarmono Soejitno. Laporan Bulanan Pertama Technical Assistance for Developing Business Plan Lembaga Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) Proyek Peningkatan Kualitas Pendidikan Tenaga Kesehatan (Health Professional Education Quality Improvement / HPEQ). Jakarta. Desember 2011. 2. Soedarmono Soejitno. Laporan Ketiga : Operasionalisasi LAM-PTKes. Technical Assistance for Developing Business Plan Lembaga Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) Proyek Peningkatan Kualitas Pendidikan Tenaga Kesehatan (Health Professional Education Quality Improvement / HPEQ). Jakarta. Mei 2012. 3. Woollard RF. Strengthening Policies and Procedures for School Accreditation. First stage Report. Health Professional Education Quality (HPEQ) project. Jakarta, Indonesia. May 12, 2010. 4. Boelen C, Woollard R. Social accountability and accreditation: A new frontier for educational institutions. Medical Education 2009; 43: 887–894. 5. Soedarmono Soejitno. Laporan 4 : Langkah Awal LAM-PTKes. Technical Assistance for Developing Business Plan Lembaga Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) Proyek Peningkatan Kualitas Pendidikan Tenaga Kesehatan (Health Professional Education Quality Improvement / HPEQ). Jakarta. Mei 2012. 6. Kepner CH, Tregoe BB. The New Rational Manager. Princeton, NJ. Princeton Research Press. 1981. 7. RE Laksmono. Analisa Hambatan. Disampaikan pada Pelatihan Penyusunan Tarif RS Pemerintah di lingkungan Ditjen Pelayanan Medik. Cisarua, Bogor. Juli, 2000. 8. WHO. Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice. Geneva. WHO. 2010. 9. Centre for the Advancement of Interprofessional Education (CAIPE) : Defining IPE. 2002. Diakses pada tanggal 14 Maret, 2012 dari http://www.caipe.org.uk/resources/defining-ipe 10. AIPHE Principles and Practices for Integrating Interprofessional Education into the Accreditation Standards for Six Health Professions in Canada. (May 2009). Accreditation of Interprofessional Health Education (AIPHE). Diakses pada tanggal 7 Pebruari, 2012 dari www. aiphe.ca 11. Irawan Yusuf. Building Interprofessional Education through Reform in Accreditation System. Disampaikan pada 2nd HPEQ International Conference : Promoting Health through Interprofessional Education. Nusa Dua, Bali. December 3-5, 2011. 12. Barr H, Low H. Principles of Interprofessional Education. Centre for the Advancement of Interprofessional Education (CAIPE). January 2011. Diakses pada tanggal 14 Maret, 2012 dari http://www.caipe.org.uk/resources/principles-of-interprofessional-education 13. AIPHE Interprofessional Health Education Accreditation Standards Guide. (March 2011). Accreditation of Interprofessional Health Education (AIPHE). Diakses pada tanggal 7 Maret, 2012 dari www. aiphe.ca 14. Soedarmono Soejitno. Laporan Bulanan Kedua : Pembentukan LAM Profesi Kesehatan. Technical Assistance for Developing Business Plan Lembaga Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) Proyek Peningkatan Kualitas Pendidikan Tenaga Kesehatan (Health Professional Education Quality Improvement / HPEQ). Jakarta. Januari 2012.
