L)

PANDUAN TEKNIS

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-K/L) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

APLIKASI RKAKL DIPA 2013

2

PANDUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-K/L)

PANDUAN TEKNIS

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-K/L) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM


3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Nomor : KU.01.01-Sr/900 Lampiran : 1 (satu) buku

Jakarta, 18 Oktober 2012

Kepada Yth. Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian PU

Perihal : Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Kementerian Pekerjaan Umum, perlu ditetapkan Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan penjelasan sebagai berikut: I. UMUM Panduan teknis ini diterbitkan dalam rangka penyusunan Kertas Kerja RKA-K/L yang merupakan tugas seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan terbitnya Panduan Teknis ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman operator dan penyelia/supervisor terhadap substansi dan teknis penyusunan Kertas Kerja RKA-K/L, sehingga kemudian dapat menyeragamkan struktur Kertas Kerja RKAK/L, meningkatkan ketepatan penggunaan akun belanja, serta meningkatkan kesiapan dalam proses penelaahan RKA-K/L dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan lebih baik. Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum mencakup: Bagian I Pendahuluan Bagian II Landasan Hukum Dan Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Bagian III Pengaturan Struktur Kertas Kerja RKA-K/L Bagian IV Panduan Pemilihan Akun Belanja Bagian V Panduan Pengisian Volume Output Bagian VI Panduan Penulisan Lokasi Pekerjaan


Bagian VII Panduan Input Prakiraan Maju Bagian VIII Penyusunan RKA-K/L Untuk Kegiatan Tertentu Bagian IX Tahapan Penyusunan dan Contoh Kertas Kerja yang Mengikuti Panduan Teknis Bagian X Penyusunan Rencana Penyerapan dan Data Dukung Panduan teknis ini diberlakukan dalam rangka penyusunan Kertas Kerja RKA-K/L oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

II. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 3. Peraturan Pemerintah No.90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 4. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu. 5. Peraturan Menteri Keuangan No.112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 6. Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden No.72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 8. Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran; 9. Peraturan Menteri Keuangan No.95/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013; 10. Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013; 11. Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; 12. Peraturan Menteri Keuangan No.248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 13. Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar; yang dirinci dan dimutakhirkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.Per-80/ PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;


III. LINGKUP PENGATURAN Lingkup pengaturan Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum mencakup: 1. Struktur Kertas Kerja RKA-K/L Pengaturan struktur kertas kerja difokuskan pada penyempurnaan penggunaan masing-masing tingkatan/level secara runtut dari tingkat Program, Kegiatan, Output, Sub-output, Komponen, Sub-komponen, sampai pada Jenis Akun dan Rincian Pekerjaannya. 2. Penggunaan Akun Belanja Dalam bagian ini disampaikan penjelasan mengenai peruntukkan masing-masing jenis belanja. Hal ini diperlukan dikarenakan RKA-K/L, selain terkait erat dengan pelaksanaan kegiatan, juga menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan dan proses audit keuangan. 3. Pengisian Volume Output Pengisian volume Output dengan cermat menjadi bagian penting untuk menilai konsistensi antara dokumen RKA-K/L dan DIPA dengan target output dalam dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya. 4. Penulisan Lokasi Pekerjaan Tata cara penulisan lokasi pekerjaan menjadi salah satu mekanisme yang harus diatur. Hal ini terkait dengan pengelolaan database program dan anggaran, terutama yang berbasis Wilayah Provinsi/ Kabupaten/Kota, yang sering dibutuhkan bagi pengendalian program serta penyusunan rencana dan program pada tahun mendatang. 5. Input Prakiraan Maju 3 (tiga) Tahun Kedepan/Penerapan KPJM Penerapan KPJM yang semakin ketat mendorong kita untuk menerapkannya dengan lebih disiplin, yaitu melalui input prakiraan maju paling tidak untuk 1 (satu) tahun kedepan dengan lebih baik. Untuk itu panduan teknis mengenai tata cara input prakiraan maju dalam KPJM tersebut sangat diperlukan. 6. Penyusunan RKA-K/L untuk Kegiatan Tertentu Beberapa kondisi memerlukan penyusunan RKA-K/L dengan tata cara tersendiri, antara lain untuk kegiatan dengan sumber pendanaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), untuk Satker Badan Layanan Umum, serta untuk kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 7. Penyusunan Rencana Penyerapan dan Data Dukung Hal-hal lain yang perlu disiapkan pengaturannya adalah terkait dengan penyusunan rencana penyerapan anggaran dan penyiapan data dukung yang diperlukan, untuk meningkatkan kesiapan dalam proses penelaahan dan pelaksanaan kegiatan.


Ketentuan lebih lanjut mengenai Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat ini. Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan KLN

Ir. Taufik Widjoyono, MSc.

Tembusan disampaikan kepada Yth. 1. Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian PU (sebagai laporan) 2. Direktur Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran 3. Direktur Anggaran I, Direktorat Jenderal Anggaran 4. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 5. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 6. Direktur Akuntasi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PU 8. Direktur Bina Program, Ditjen Sumber Daya Air 9. Direktur Bina Program, Ditjen Bina Marga 10. Direktur Bina Program, Ditjen Cipta Karya 11. Direktur Bina Program dan Kemitraan, Ditjen Penataan Ruang 12. Sekretaris Badang Litbang Kementerian PU 13. Sekretrais Badan Pembinaan Konstruksi 14. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PU


8


KATA PENGANTAR i


KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, Buku “Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum” ini telah diselesaikan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih bagi seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan maupun memberikan masukan secara substantif sehingga Buku Panduan Teknis ini dapat mencakup berbagai aspek dengan cukup komprehensif. Kebutuhan terhadap Panduan Teknis ini cukup penting mengingat Kertas Kerja RKA-K/L yang disusun oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian PU selama ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari sisi teknis penyusunan maupun penggunaan akun belanja. Panduan Teknis ini menjadi semakin penting mengingat data yang terinci dalam RKA-K/L selain menjadi dasar dalam penyusunan profil kegiatan Kementerian PU, juga terkait dengan keperluan audit dan pelaporan keuangan serta evaluasi program dan kegiatan tahunan.

ii

Panduan Teknis ini utamanya diperuntukkan bagi operator penyusun Kertas Kerja RKAK/L, Petugas Penelaah Internal Unit Eselon-I, serta Pejabat dan Staf yang terkait dengan penyusunan program dan anggaran tahunan. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan di level teknis operasional penyusunan RKA-K/L. Kami menyadari bahwa Buku Panduan ini belumlah sempurna. Untuk itu kami sangat terbuka terhadap koreksi dan masukan semua pihak untuk perbaikan Panduan Teknis mendatang maupun dalam penyusunan pedoman terkait Program dan Anggaran lainnya. Semoga Buku Panduan Teknis ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Terima kasih.

Jakarta, 18 Oktober 2012

Kepala Biro Perencanaan dan KLN

Ir. Taufik Widjoyono, MSc.


DAFTAR ISI • DAFTAR TABEL • DAFTAR GAMBAR • DAFTAR ISTILAH/ PENGERTIAN UMUM • DAFTAR SINGKATAN


iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR........................................................................................................................................ ii DAFTAR TABEL................................................................................................................................................ vi DAFTAR GAMBAR......................................................................................................................................... vi DAFTAR ISTILAH/PENGERTIAN UMUM.............................................................................................. viii DAFTAR SINGKATAN.................................................................................................................................... ix BAGIAN I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang............................................................................................................. 1.2 Tujuan............................................................................................................................. 1.3 Lingkup Pengaturan..................................................................................................

BAGIAN II LANDASAN HUKUM DAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN 2.1 Landasan Hukum Terkait Penyusunan RKA-K/L.............................................. 2.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Penyusunan Kertas Kerja RKA-K/L..................................................................................................

iv

2 3 3

6 6

BAGIAN III PENYERAGAMAN STRUKTUR KERTAS KERJA RKA-K/L 3.1 Struktur Anggaran sebagai Acuan dalam Struktur Kertas Kerja............... 10 3.2 Permasalahan dalam Struktur Kertas Kerja...................................................... 13 3.3 Penyeragaman Struktur Kertas Kerja RKA-K/L................................................. 16 3.4 Pertimbangan dalam Penulisan Rincian Pekerjaan....................................... 22 BAGIAN IV PANDUAN PEMILIHAN AKUN BELANJA 4.1 Permasalahan Penggunaan Akun Belanja........................................................ 24 4.2 Penerapan Bagan Akun Standar (BAS)............................................................... 24 4.3 Beberapa Hal yang Memerlukan Perhatian...................................................... 31 BAGIAN V PANDUAN PENGISIAN VOLUME OUTPUT 5.1 Permasalahan Pengisian Volume Output.......................................................... 34 5.2 Pengisian Volume Output....................................................................................... 35 BAGIAN VI PANDUAN PENULISAN LOKASI PEKERJAAN 6.1 Keterbatasan dalam Aplikasi RKA-K/L................................................................ 6.2 Keberagaman Penulisan Lokasi Pekerjaan........................................................ 6.3 Pengaturan Cara Penulisan Lokasi Pekerjaan..................................................


40 41 44

BAGIAN VII PANDUAN INPUT PRAKIRAAN MAJU 7.1 Permasalahan dalam Input Prakiraan Maju.................................................... 46 7.2 Penghitungan Prakiraan Maju............................................................................. 46 7.3 Input dan Pemeriksaan Hasil Prakiraan Maju dalam RKA-K/L.................. 48 BAGIAN VIII PENYUSUNAN RKA-K/L UNTUK KEGIATAN TERTENTU 8.1 Penyusunan RKA-KL untuk kegiatan yang dananya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)................................................ 52 8.2 Penyusunan RKA-KL untuk Satker Badan Layanan Umum (BLU)........... 54 8.3 Penyusunan RKA-KL untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan............................................................................................................... 55 BAGIAN IX TAHAPAN PENYUSUNAN DAN CONTOH KERTAS KERJA YANG MENGIKUTI PANDUAN TEKNIS 9.1 Pengecekan Versi Aplikasi RKA-K/L DIPA 2013.............................................. 60 9.2 Perekaman Satuan Kerja........................................................................................ 60 9.3 Perekaman Program, Kegiatan, dan Output................................................... 61 9.4 Perekaman Sub-Output......................................................................................... 68 9.5 Perekaman Komponen.......................................................................................... 69 9.6 Perekaman Sub-komponen................................................................................. 70 9.7 Perekaman Akun...................................................................................................... 70 9.8 Perekaman Detil/Item Pekerjaan ....................................................................... 76 9.9 Input Data Kelengkapan DIPA............................................................................. 78 9.10 Validasi RKA-K/L........................................................................................................ 79 9.11 Contoh Kertas Kerja yang Mengikuti Panduan Teknis................................ 81 BAGIAN X

PENYUSUNAN RENCANA PENYERAPAN DAN DATA DUKUNG 10.1 Penyusunan Rencana Penyerapan Anggaran............................................... 84 10.2 Kelengkapan Data Dukung.................................................................................. 86


v

DAFTAR TABEL Tabel 1. Tabel 2.

Standardisasi Output........................................................................................................... Kode dan Keterangan Validasi..........................................................................................

19 79

DAFTAR GAMBAR

vi

Gambar 1. Diagram Struktur Anggaran Penerapan PBK.............................................................. Gambar 2. Kesalahan Penggunaan Sub-Output............................................................................. Gambar 3. Kesalahan Penggunaan Sub-Komponen..................................................................... Gambar 4. Belum Dilakukannya Standardisasi Kode Output..................................................... Gambar 5. Tersebarnya Komponen-komponen 1 (Satu) Output.............................................. Gambar 6. Struktur Kertas Kerja RKA-K/L........................................................................................... Gambar 7. Contoh Penggunaan Seluruh Bagian Struktur Anggaran...................................... Gambar 8. Contoh Kesalahan Input Volume Output..................................................................... Gambar 9. Input Volume Output pada Level Sub-output............................................................ Gambar 10. Pilihan Hitung Volume Output Secara Otomatis....................................................... Gambar 11. Laporan Rekapitulasi Output............................................................................................ Gambar 12. Penggunaan Atribut Lokasi Pada Perekaman Output............................................. Gambar 13. Laporan Alokasi per Provinsi dalam Aplikasi RKA-K/L............................................. Gambar 14. Penulisan Lokasi Pekerjaan pada Detil Kegiatan....................................................... Gambar 15. Penulisan Lokasi pada Sub-komponen dan Detil Pekerjaan................................ Gambar 16. Penulisan Lokasi Pekerjaan pada Judul Paket Pekerjaan........................................ Gambar 17. Penulisan Lokasi Pekerjaan yang Belum Seragam.................................................... Gambar 18. Contoh Kertas Kerja yang Menggunakan Lokasi Output sebagai Lokasi Pekerjaan.................................................................................... Gambar 19. Contoh Kesalahan Input Prakiraan Maju...................................................................... Gambar 20. Contoh Pengisian Prakiraan Maju pada Perekaman Output................................ Gambar 21. Pengisian Prakiraan Maju pada Perekaman Komponen......................................... Gambar 22. Bagian yang Perlu Diperiksa dari Laporan KPJM RKA-K/L...................................... Gambar 23. Input Sumber Pendanaan dari PNBP.............................................................................. Gambar 24. Ilustrasi Input Target Pendanaan PNBP......................................................................... Gambar 25. Ilustrasi Perekaman Output untuk Memilih DK atau TP.......................................... Gambar 26. Ilustrasi Perekaman Satker................................................................................................. Gambar 27. Ilustrasi Perekaman/Pemilihan Nama Output............................................................ Gambar 28. Ilustrasi Pemilihan Kode Inisiatif Baru............................................................................ Gambar 29. Ilustrasi Pemilihan Lokasi Output/Pekerjaan.............................................................. Gambar 30. Ilustrasi Pemilihan Jenis Kewenangan........................................................................... Gambar 31. Ilustrasi Pengisian Volume Output................................................................................. Gambar 32. Tahun Awal dan Akhir Pencapaian Output per Lokasi............................................ Gambar 33. Volume KPJM..........................................................................................................................


10 14 14 15 16 17 18 34 36 37 38 40 41 42 42 43 43 46 46 48 48 49 53 54 58 61 62 63 64 65 66 67 68

Gambar 34. Ilustrasi Perekaman Sub-output..................................................................................... Gambar 35. Ilustrasi Perekaman Komponen...................................................................................... Gambar 36. Ilustrasi Perekaman Sub-komponen............................................................................. Gambar 37. Ilustrasi Perekaman Akun.................................................................................................. Gambar 38. Ilustrasi Perekaman Kode KPPN...................................................................................... Gambar 39. Tampilan Jenis-jenis Sumber Pendanaan.................................................................... Gambar 40. Informasi Register PHLN................................................. .................................................. Gambar 41. Tampilan Input Cara Hitung untuk Pendanaan PHLN ............................................ Gambar 42. Ilustrasi Input Catatan Akun dan Blokir........................................................................ Gambar 43. Ilustrasi Perekaman Detil/Item Pekerjaan................................................................... Gambar 44. Ilustrasi Input Data KPA...................................................................................................... Gambar 45. Tampilan Bila Proses Validasi Berhasil........................................................................... Gambar 46. Contoh Kertas Kerja untuk Pekerjaan Swakelola Non-Fisik................................... Gambar 47. Contoh Kertas Kerja untuk Pekerjaan Fisik.................................................................. Gambar 48. Ilustrasi Input Rencana Penyerapan Anggaran..........................................................

69 70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 81 82 82 85

vii


DAFTAR ISTILAH/PENGERTIAN UMUM

viii

1) Alokasi Anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan Pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR. 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 3) Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/ Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara. 4) Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (DHP RKA-K/L) adalah dokumen yang berisi rangkuman RKA-K/L per program dalam suatu K/L yang telah ditetapkan dari proses penelaahan. 5) Kegiatan merupakan penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen Kegiatan untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur. 6) Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 7) Kertas Kerja RKA-K/L adalah dokumen rincian belanja yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/L). 8) Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. 9) Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/ Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L. 10) Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/ Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja-K/L. 11) Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi K/L yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I atau unit K/L yang berisi Kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. 12) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. 13) Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 14) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.


DAFTAR SINGKATAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23)

BAS : Bagan Akun Standar BLU : Badan Layanan Umum DHP : Daftar Hasil Penelaahan DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IKK : Indikator Kinerja Kegiatan IKU : Indikator Kinerja Utama KMK : Keputusan Menteri Keuangan K/L : Kementerian Negara/Lembaga KPA : Kuasa Pengguna Anggaran KPJM : Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PBK : Penganggaran Berbasis Kinerja Perpres : Peraturan Presiden PHLN : Pinjaman/Hibah Luar Negeri PMK : Peraturan Menteri Keuangan PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak POK : Petunjuk Operasional Kegiatan PP : Peraturan Pemerintah RAPBN : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Renja K/L : Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga RKA-K/L : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga RKP : Rencana Kerja Pemerintah Satker : Satuan Kerja


ix

x


I

PENDAHULUAN

1


I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen penganggaran yang wajib disusun oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran atas Bagian Anggaran yang dikuasainya. Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dilakukan setiap tahun. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.90 tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.

2

Penyusunan RKA-K/L dilakukan berdasarkan Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pagu Anggaran K/L disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada setiap K/L paling lambat akhir bulan Juni dan penelaahan RKA-K/L diselesaikan paling lambat akhir bulan Juli. Finalisasi RKA-K/L dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN dengan DPR yang harus diselesaikan paling lambat akhir bulan Oktober. Dalam penyusunan RKA-K/L, terdapat 3 (tiga) landasan hukum utama yang perlu dipahami dan menjadi acuan, yaitu: (i) Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pada Bab III Penyusunan dan Penetapan APBN Pasal 14; (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L; serta (iii) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L. Namun demikian ketiga landasan hukum, termasuk Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas, belum dapat memberikan panduan secara teknis dalam penyusunan RKA-K/L yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan database program dan anggaran Kementerian PU. Misalnya dengan tidak diaturnya keseragaman penulisan lokasi pekerjaan, maka akan menyulitkan penyusunan profil program dan kegiatan per Wilayah Provinsi/ Kabupaten/Kota. Sebaliknya, keseragaman penulisan lokasi akan mempermudah pengendalian konsistensi antara perencanaan dan penyusunan program dengan pengalokasian anggarannya dalam RKA-K/L. Untuk menjawab kebutuhan terhadap pengaturan yang lebih teknis tersebut, maka disusunlah buku “Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum” ini. Pengaturan dalam Panduan Teknis ini diupayakan tetap sejalan dengan PMK Petunjuk Penyusunan RKA-K/L yang berlaku serta peraturan terkait penganggaran lainnya, agar terhindar dari komplikasi permasalahan dalam penelaahan Kertas Kerja RKA-K/L, pelaksanaan pekerjaan, proses pencairan anggaran, maupun terkait pelaporan dan audit keuangannya.


Panduan Teknis ini utamanya diperuntukkan bagi operator penyusun Kertas Kerja RKAK/L, Petugas Penelaah Internal Unit Eselon-I, serta Pejabat dan Staf yang terkait dengan penyusunan program dan anggaran tahunan. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan di level teknis operasional penyusunan RKA-K/L.

1.2 Tujuan Tujuan disusunnya Panduan Teknis ini adalah untuk menyempurnakan Kertas Kerja RKA-K/L dari sisi Struktur Kertas Kerja yang mengikuti struktur anggaran yang berlaku, penerapan Bagan Akun Standar (BAS) yang tepat, penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), serta tata cara input datanya. Dengan demikian diharapkan RKA-K/L yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai database profil program dan anggaran untuk berbagai keperluan, termasuk terkait dengan pengendalian dan evaluasi program. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat tantangan yang kemungkinan dihadapi yaitu bagaimana mengubah kebiasaan dalam penyusunan Kertas Kerja RKA-K/L dari yang selama ini dilakukan, dengan ketidakseragaman tata cara penulisannya, menjadi lebih disiplin mengikuti peraturan dan pedoman yang berlaku.

3

1.3 Lingkup Pengaturan Lingkup pengaturan dalam Panduan Teknis ini difokuskan untuk menyempurnakan RKA-K/L dari beberapa aspek, yaitu: 1. Struktur Kertas Kerja RKA-K/L Pengaturan struktur kertas kerja difokuskan pada penyempurnaan penggunaan masingmasing tingkatan/level secara runtut dari tingkat Program, Kegiatan, Output, Sub-output, Komponen, Sub-komponen, sampai pada Jenis Akun dan Rincian Pekerjaannya. Dalam bagian ini juga disampaikan mengenai pertimbangan terhadap kelebihan dan kekurangan cara penulisan detil pekerjaan yang dilakukan baik secara rinci ataupun tidak rinci, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan Kerja. 2. Penggunaan Akun Belanja Dalam bagian ini disampaikan penjelasan mengenai peruntukkan masing-masing jenis belanja. Hal ini diperlukan dikarenakan RKA-K/L, selain terkait erat dengan pelaksanaan kegiatan, juga menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan dan proses audit keuangan. 3. Pengisian Volume Output Pengisian volume Output dengan cermat, baik yang dilakukan dengan input langsung pada saat perekaman Sub-output maupun dengan menggunakan fasilitas hitung otomatis yang disediakan dalam aplikasi, menjadi bagian penting untuk menilai


4.

5.

6.

4

7.

konsistensi antara dokumen RKA-K/L dan DIPA dengan target output dalam dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Penulisan Lokasi Pekerjaan Tata cara penulisan lokasi pekerjaan menjadi salah satu mekanisme yang harus diatur. Hal ini terkait dengan pengelolaan database program dan anggaran, terutama yang berbasis Wilayah Provinsi/Kabupaten/ Kota, yang sering dibutuhkan bagi pengendalian program serta penyusunan rencana dan program pada tahun mendatang. Input Prakiraan Maju 3 (tiga) Tahun Kedepan/Penerapan KPJM Penerapan KPJM yang semakin ketat mendorong kita untuk menerapkannya dengan lebih disiplin, yaitu melalui input prakiraan maju paling tidak untuk 1 (satu) tahun kedepan dengan lebih baik. Untuk itu panduan teknis mengenai tata cara input prakiraan maju dalam KPJM tersebut sangat diperlukan. Penyusunan RKA-K/L untuk Kegiatan Tertentu Beberapa kondisi memerlukan penyusunan RKA-K/L dengan tata cara tersendiri, antara lain untuk kegiatan dengan sumber pendanaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), untuk Satker Badan Layanan Umum, serta untuk kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pengaturan untuk ketiga hal tersebut termasuk di dalam buku Panduan Teknis ini, yaitu dengan mengacu pada PMK No. 112/PMK.02/2012. Penyusunan Rencana Penyerapan dan Data Dukung Hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan penyusunan rencana penyerapan anggaran dan penyiapan data dukung yang diperlukan. Keduanya harus disiapkan secara paralel pada saat penyusunan RKA-K/L, sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan, termasuk dalam proses penelaahan Kertas Kerja RKAK/L di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.


II

LANDASAN HUKUM DAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN 5


II. LANDASAN HUKUM DAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN 2.1 Landasan Hukum Terkait Penyusunan RKA-K/L Beberapa landasan hukum yang terkait dengan penyusunan RKA-K/L antara lain sebagai berikut. • Dasar hukum yang terkait dengan proses Penyusunan RKA-K/L: 1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Peraturan Pemerintah No.90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 3. Peraturan Menteri Keuangan No.112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

• Dasar hukum yang terkait dengan Kebijakan Penganggaran:

6

1. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 2. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu; 3. Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden No.72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 5. Peraturan Menteri Keuangan No.95/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013; 6. Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013; 7. Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; 8. Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran; 9. Peraturan Menteri Keuangan No.248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 10. Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar; yang dirinci dan dimutakhirkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.Per-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

2.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Penyusunan Kertas Kerja RKA-K/L Dalam PMK No. 112/PMK.02/2012 dinyatakan bahwa penyusunan rincian anggaran belanja Satker dalam Kertas Kerja (KK) RKA-K/L merupakan tugas Satuan Kerja. Kertas Kerja tersebut


kemudian dikompilasi di tingkat Kementerian menjadi RKA-K/L. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan KK RKA-K/L tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui dasar alokasi anggaran Satker berdasarkan Daftar Alokasi Anggaran Per Satker. Daftar Alokasi Anggaran Per Satker tersebut berguna sebagai kontrol batas tertinggi alokasi anggaran satker pada akhir penyusunan KK RKA-K/L; 2. Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta target sasaran Output kegiatan, beserta alokasi anggarannya, terutama dalam rangka pemenuhan target prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP); 3. Mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui penggunaan komponen/rincian biaya dalam rangka pencapaian output kegiatan dengan memanfaatkan penyediaan/penyajian makanan dan snack berbasis pangan lokal non beras, non terigu, sayuran dan buah sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah; 4. Rincian biaya dalam rangka pencapaian Output kegiatan yang dibatasi dalam hal iklan layanan masyarakat kecuali untuk: a. Iklan yang mengajak/mendorong partisipasi masyarakat untuk turut aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan program/kebijakan Pemerintah; dan b. Tetap mempertimbangkan bahwa manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. 5. Rincian biaya dalam rangka pencapaian output kegiatan yang dibatasi dan tidak diperbolehkan secara substansi masih mengacu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) dan (2), sebagai berikut. a. Rincian biaya yang dibatasi: 1) Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin. 2) Pemasangan telepon baru, kecuali untuk satker yang belum ada sama sekali. 3) Pembangunan/gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tupoksi (antara lain: mess, wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan), kecuali untuk gedung yang bersifat pelayanan umum dan gedung/ bangunan khusus (antara lain: laboratorium, gudang). 4) Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali: a) Kendaraan fungsional seperti kendaraan roda dua untuk petugas lapangan; b) Pengadaan kendaraan bermotor untuk Satker baru yang sudah ada ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia; c) Penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat sehingga secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi; d) Penggantian kendaraan yang rusak berat yang secara ekonomis memerlukan biaya pemeliharaan yang besar untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan tidak diperbolehkan dialokasikan biaya pemeliharaannya (didukung oleh berita acara penghapusan/pelelangan); dan


7

8

e) Kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk keperluan antar jemput pegawai dapat dialokasikan secara sangat selektif. Usulan pengadaan kendaraan bermotor memperhatikan azas efisiensi dan kepatutan. Keterangan: Kendaraan yang diadakan dan merupakan penggantian kendaraan yang dihapuskan harus sama jenis maupun fungsinya dengan kendaraan yang dihapuskan. b. Rincian biaya yang tidak dapat ditampung (dilarang) meliputi: 1) Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya, dan hari ulang tahun Kementerian Negara/Lembaga; 2) Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa, kecuali unit kerja suatu K/L dalam rangka mengemban tugas-fungsinya; 3) Pesta untuk berbagai peristiwa dan POR (Pekan Olah Raga) pada Kementerian Negara/Lembaga kecuali Kementerian Negara/ Lembaga yang mengemban tugasfungsi tersebut; 4) Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan sejenis/serupa dengan yang tersebut di atas; 5) Kegiatan yang memerlukan dasar hukum berupa PP/Perpres, namun pada saat penelaahan RKA-K/L belum ditetapkan dengan PP/Perpres; dan 6) Kegiatan yang memerlukan penetapan Pemerintah/Presiden/ Menteri Keuangan (dengan Peraturan Pemerintah/PP atau Peraturan Presiden/Perpres atau Peraturan/ Keputusan Menteri Keuangan) tidak dapat dilakukan sebelum PP/Perpres/ KMK/PMK dimaksud ditetapkan, kecuali kegiatan tersebut sebelumnya sudah dilaksanakan berdasarkan penetapan Peraturan/Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga. Peningkatan tarif atas tunjangan-tunjangan yang sifatnya menambah penghasilan, tidak dapat dialokasikan sebelum ditetapkan dengan Peraturan/ Keputusan Menteri Keuangan. 6. Untuk biaya masukan/output yang belum tercantum dalam PMK tentang Standar Biaya maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan, wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan bahwa PA/KPA bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L diluar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 7. Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan Perincian biaya dalam rangka pencapaian output dalam KK RKA-K/L meliputi penyajian informasi mengenai item/detil biaya yang akan dibelanjakan. Penyajian informasi dimaksud terkait cara pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan baik secara swakelola atau kontraktual.


III

PENYERAGAMAN STRUKTUR KERTAS KERJA RKA-K/L 9


III. PENYERAGAMAN STRUKTUR KERTAS KERJA RKA-K/L 3.1 Struktur Anggaran sebagai Acuan dalam Struktur Kertas Kerja Struktur Anggaran merupakan penggambaran satu kesatuan perencanaan dan penganggaran dalam unit organisasi K/L. Struktur Anggaran dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) lebih memperhatikan keterkaitan hubungan lebih jelas antara perencanaan dan penganggaran yang merefleksikan keselarasan antara kebijakan (top down) dan pelaksanaan kebijakan (bottom up). Gambaran Struktur Anggaran dalam rangka penerapan PBK yang terdapat dalam PMK No.112/PMK.02/2012 sebagaimana di bawah ini.

10

Gambar 1. Diagram Struktur Anggaran Penerapan PBK Masing-masing tingkatan beserta fungsinya dalam struktur anggaran dijelaskan sebagai berikut: 1. Program • Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi K/L yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I atau unit K/L yang berisi Kegiatan untuk mencapai hasil dengan Indikator Kinerja yang terukur. • Rumusan Program merupakan hasil restrukturisasi tahun 2011 dan penyesuaiannya. • Rumusan Program dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan Program yang ada dalam dokumen Renja-K/L. 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Program a. IKU Program merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil pada tingkat Program. b. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun IKU Program berorientasi pada kuantitas, kualitas, dan/atau harga.


c. Dalam menetapkan IKU Program, K/L berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. d. Rumusan IKU Program dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan IKU Program yang ada dalam dokumen Renja-K/L. 3. Hasil (Outcome) a. Hasil merupakan prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari Kegiatan dalam satu Program. b. Secara umum kriteria dari hasil sebuah Program adalah : 1) Mencerminkan Sasaran Kinerja unit Eselon I sesuai dengan visi, misi dan tugasfungsinya; 2) Mendukung Sasaran Strategis K/L; 3) Dapat dilakukan evaluasi. c. Rumusan Hasil dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan hasil yang ada dalam dokumen Renja-K/L. 4. Kegiatan a. Kegiatan merupakan penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen Kegiatan untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur. b. Rumusan Kegiatan merupakan hasil restrukturisasi tahun 2011 dan penyesuaiannya. c. Rumusan Kegiatan dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan Kegiatan yang ada dalam dokumen Renja-K/L. 5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) a. IKK merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur output pada tingkat Kegiatan. b. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun IKK berorientasi pada kuantitas, kualitas, dan/atau harga. c. Dalam menetapkan IKK, K/L berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. d. Rumusan IKK dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan IKK yang ada dalam dokumen Renja-K/L. 6. Output a. Output merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. b. Rumusan output dalam dokumen RKA-K/L mengambil dari rumusan output yang ada dalam dokumen Renja-K/L.


11

12

c. Rumusan output berupa barang atau jasa berupa : 1) Jenis output, merupakan uraian mengenai identitas dari setiap output yang mencerminkan tugas fungsi unit Satker secara spesifik. 2) Volume output, merupakan data mengenai jumlah/banyaknya kuantitas Output yg dihasilkan. 3) Satuan output, merupakan uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas (volume) output sesuai dengan sesuai karakteristiknya. d. Secara umum kriteria dari output adalah : 1) Mencerminkan sasaran kinerja Satker sesuai Tugas-fungsi atau penugasan prioritas pembangunan nasional; 2) Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh Satker penanggung jawab kegiatan; 3) Bersifat spesifik dan terukur; 4) Untuk Kegiatan Fungsional sebagian besar output yang dihasilkan berupa regulasi sesuai tugas-fungsi Satker; 5) Untuk Kegiatan penugasan (Prioritas Pembangunan Nasional) menghasilkan output prioritas pembangunan nasional yang mempunyai dampak secara nasional; 6) Setiap Kegiatan bisa menghasilkan output lebih dari satu jenis; 7) Setiap Output didukung oleh komponen masukan dalam implementasinya; 8) Revisi rumusan output dimungkinkan pada penyusunan RKA-K/L dengan mengacu pada Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L. e. Jenis Output dalam Aplikasi RKA-K/L dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Output dengan Standar Biaya Keluaran (SBK) serta Output Non-SBK. Output yang disebutkan terakhir dapat dikelompokkan lagi kedalam Output yang terkait dengan Tugas dan Fungsi serta Output Standar atau yang digunakan oleh hampir seluruh Satuan Kerja secara nasional. Output dengan SBK terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.95/PMK.02 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013. f. Khusus untuk pekerjaan-pekerjaan dengan kontrak multi-tahun (multiyears contract/ MYC) dikelompokkan pada Output tersendiri yang terpisah dari output induknya. Misalnya untuk kelompok pekerjaan dengan MYC pada Output “Pembangunan Jalan Baru”, maka nama Output yang baru adalah “Pembangunan Jalan Baru (MYC)”. 7 Proses Pencapaian Output terbagi dalam: a. Sub-Output 1) Sub-Output pada hakekatnya merupakan output. 2) Output yang dinyatakan sebagai Suboutput adalah output-output yang mempunyai kesamaan dalam jenis dan satuannya. 3) Suboutput digunakan sebagai penjabaran dari masing-masing barang atau jasa dalam kumpulan barang atau jasa sejenis yang dirangkum dalam satu output.


4) Banyaknya Sub-suboutput atau akumulasi dari volume Sub-suboutput mencerminkan jumlah volume output. 5) Suboutput sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh tidak). 6) Suboutput hanya digunakan pada output yang merupakan rangkuman dari barang atau jasa yang sejenis. 7) Output yang sudah spesifik dan berdiri sendiri (bukan rangkuman dari barang atau jasa yang sejenis) tidak memerlukan Suboutput. b. Komponen 1) Komponen merupakan tahapan/bagian dari proses pencapaian output. 2) Komponen bisa langsung mendukung pada output atau pada Sub-output. 3) Komponen disusun karena relevansinya terhadap pencapaian output, baik yang terdiri atas komponen utama dan komponen pendukung. 4) Antar komponen mempunyai keterkaitan yang saling mendukung dalam pencapaian output, sehingga ketidakterlaksanaan/ keterlambatan salah satu komponen bisa menyebabkan ketidakterlaksanaan/keterlambatan komponen yang lain dan juga bisa berdampak pada penurunan kualitas, penurunan kuantitas maupun kegagalan dalam pencapaian output. c. Sub-komponen 1) Sub-komponen merupakan kelompok-kelompok detil belanja, yang disusun dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaan Komponen; 2) Sub-komponen sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh tidak). d. Detil Belanja Detil Belanja merupakan rincian kebutuhan belanja dalam tiap-tiap jenis belanja yang berisikan item-item belanja.

3.2 Permasalahan dalam Struktur Kertas Kerja Pengaturan dalam Panduan Teknis ini lebih diarahkan untuk menjaga konsistensi penyusunan Struktur Kertas Kerja sesuai dengan tingkatan/level dan peruntukkannya dalam Struktur Anggaran. Pengaturan akan difokuskan pada penyeragaman struktur, standardisasi kode output, dan penulisan komponen-komponen yang seharusnya tidak terpisah. Permasalahan umum terkait Struktur Kertas Kerja RKA-K/L antara lain sebagai berikut.

•

Belum Tepatnya Penggunaan Tiap Tingkatan dalam Struktur Anggaran Struktur Kertas Kerja secara berurutan terdiri atas Program, Kegiatan, Output, Sub-output (optional), Komponen, Sub-komponen (optional), dan Akun/Rincian Pekerjaan. Saat ini masih terdapat kerancuan dalam penggunaan masing-masing tingkatan, khususnya pada level setelah Output atau dari Sub-output sampai Rincian Pekerjaan. Hal ini terutama disebabkan oleh input datanya yang dilakukan secara bebas dan bukan dengan melakukan pemilihan. PANDUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-K/L)

13

Beberapa contoh kurang tepatnya penggunaan tiap level dalam struktur anggaran tersebut ditunjukkan dalam 2 (dua) kertas kerja berikut ini.

Sub-Output digunakan untuk input judul pekerjaan, yang berbeda jenis dengan Output induknya

Gambar 2. Kesalahan Penggunaan Sub-Output

14

Sub-komponen digunakan untuk penulisan lokasi pekerjaan; bukan merupakan kelompok dari detil belanja

Gambar 3. Kesalahan Penggunaan Sub-Komponen


•

Belum Dilakukannya Standardisasi Kode Output Kementerian Keuangan telah mengatur standardisasi kode terhadap beberapa output yang pada umumnya digunakan oleh semua Satker untuk memfasilitasi operasionalisasi perkantoran. Namun demikian masih terdapat ketidakseragaman dalam pemilihan kode Output seperti Gambar di bawah ini.

Kode Output tidak seragam

15 Gambar 4. Belum Dilakukannya Standardisasi Kode Output

•

Penulisan Komponen-komponen Output Secara Terpisah Sebagaimana dijabarkan sebelumnya, Output merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu pekerjaan yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Barang atau jasa di atas merupakan sesuatu yang berkinerja melalui kesatuan komponen-komponen pendukung output tersebut. Output juga harus mengindikasikan lokasi barang atau jasa tersebut dihasilkan.

Dengan demikian sudah semestinya dalam penulisan dokumen anggaran, maupun dalam rangka evaluasi program, komponen-komponen pendukung disatukan penulisannya di bawah output per lokasi. Salah satu contoh kurang tepatnya pengaturan pengelompokkan rincian pekerjaan yang mengganggu kesesuaian struktur Kertas Kerja dengan struktur anggaran sebagaimana digambarkan berikut ini.


Bagian-bagian dari1 (satu) kesatuan output, seharusnya disatukan/dikumpulkan

Gambar 5. Tersebarnya Komponen-komponen 1 (Satu) Output

16 3.3 Penyeragaman Struktur Kertas Kerja RKA-K/L 3.3.1 Penyeragaman Struktur Beberapa pertimbangan mengenai perlunya pengaturan penggunaan masing-masing tingkatan dalam Struktur Kertas Kerja ini antara lain sebagai berikut: 1) Menjaga kesesuaian fungsi masing-masing tingkatan dalam Struktur Anggaran dengan Struktur dalam Kertas Kerja RKA-K/L; 2) Memudahkan pengelolaan database di tingkat Kementerian; 3) Memudahkan penelusuran konsistensi perencanaan dan penganggaran; 4) Mempermudah pengendalian dan evaluasi kinerja kegiatan; Secara skematis, Struktur Kertas Kerja beserta peruntukan tiap tingkatannya sebagaimana gambar berikut ini.


PROGRAM

UNIT ESELON I

KEGIATAN

Penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu K/L

OUTPUT

Barang atau jasa yang dihasilkan. Merupakan salah satu ukuran kinerja kegiatan atau bagian yang berkinerja, yang didukung oleh kesatuan komponen pembentuknya. Lokasi pekerjaan (kabupaten/kota) menggunakan Lokasi sebagai atribut Output

SUB OUTPUT

Pada hakekatnya merupakan output, namun lebih spesifik. Uraiannya dapat digunakan untuk menjelaskan dukungan terhadap Program Nasional Lintas Sektor, misalnya Dukungan MP3EI, dll.

KOMPONEN

Tahapan/bagian dari proses pencapaian output

SUB KOMPONEN

Digunakan untuk input judul paket-paket pekerjaan (swakelola/kontraktual)

AKUN / DETIL

Pembebanan rincian pekerjaan kedalam akun yang tepat dengan mengacu pada pengaturan Bagan Akun Standar yang berlaku

Gambar 6. Struktur Kertas Kerja RKA-K/L Tata cara penggunaan masing-masing tingkatan adalah sebagai berikut: • Perekaman untuk tingkatan Program, Kegiatan, dan Output dilakukan melalui pemilihan pada daftar yang disediakan dalam aplikasi RKA-K/L. • Lokasi pekerjaan (kabupaten/kota) menggunakan pilihan lokasi yang disediakan pada saat melakukan perekaman Output, sehingga perlu dilakukan pengulangan perekaman Output pada lokasi Kabupaten/Kota yang berbeda. • Penggunaan Sub-output merupakan pilihan, terutama bagi yang memerlukan penajaman spesifikasi Output. Uraian Sub-output dapat dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan terhadap pekerjaan yang mendukung program nasional/sektoral tertentu yang tidak berbasis pada wilayah administratif, misalnya Dukungan terhadap Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dengan uraian Sub-output: “Mendukung MP3EI”, Mendukung Pengembangan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET), dan lain-lain. • Komponen-komponen disesuaikan dengan tahapan-tahapan atau bagian yang diperlukan untuk menghasilkan atau mencapai output, misalnya tahapan Perencanaan, Desain Teknis, Pembangunan, Supervisi, Evaluasi, dan lain-lain.


17

•

Untuk level Sub-komponen, walaupun bersifat pilihan atau optional, uraiannya agar diisi nama/judul paket swakelola maupun kontraktual, baik untuk pekerjaan fisik dan non-fisik. Khusus untuk pekerjaan dengan sumber pendanaan dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), agar juga dituliskan kode PHLN setelah nama paket pekerjaan. Selain itu, uraian lokasi pekerjaan secara lebih detil dapat menggunakan uraian pada Sub-komponen ini yang juga dituliskan setelah nama pekerjaan.

Di bawah ini merupakan salah satu contoh Struktur Kertas Kerja yang menggunakan seluruh bagian/level struktur anggaran secara lengkap.

18

Gambar 7. Contoh Penggunaan Seluruh Bagian Struktur Anggaran Bagian yang tidak kalah penting adalah pembebanan rincian pekerjaan ke dalam akun yang harus dilakukan dengan tepat yang mengacu pada Bagan Akun Standar (BAS) yang berlaku. Peraturan teknis yang paling terkini adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar. 3.3.2 Standardisasi Kode Output Dalam PMK No.112/PMK.02/2012 diatur mengenai standardisasi kode output, yaitu terhadap: 1. Output-output yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan sarana penunjang yang secara umum dibutuhkan oleh instansi/perkantoran. 2. Output-output sebagai penunjang pelaksanaan tusi dan penunjang aktifitas-aktifitas perkantoran.


3. Merupakan output yang digunakan hanya untuk memfasilitasi sarana dan prasarana operasionalisasi perkantoran. 4. Output-output ini bisa digunakan oleh semua Satker pada umumnya, sedangkan Unit Eselon II (pengelola Kegiatan tetapi bukan satker) yang memiliki Output jenis ini hanya Unit Eselon II yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau sejenisnya. 5. Output-output ini tidak hanya digunakan untuk Kegiatan-Kegiatan dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya. 6. Dalam hal unit Eselon I mempunyai 2 (dua) Program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, maka: Output berupa Bangunan/Gedung hanya digunakan pada salah satu Kegiatan saja dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 7. Standardisasi output tersebut di atas termasuk dalam lingkup perbaikan/ penyempurnaan angka dasar. Tabel 1. Standardisasi Output No 1

Jenis Output Layanan Perkantoran

Satuan

Sub-Output/ Komponen/Detil

Bulan Layanan

1. Komponen 001: Pembayaran Gaji dan Tunjangan

2. Komponen 002: Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran

Keterangan 1. Output “Layanan Perkantoran”, komponennya terdiri dari Komponen 001 dan/atau Komponen 002. 2. Output “Layanan Perkantoran”, dimungkinkan hanya mempunyai 1 (satu) komponen saja (Komponen 001 atau Komponen 002 saja) a. Komponen 001, hanya digunakan untuk output Layanan Perkantoran b. Komponen 001 adalah anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional antara lain pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai. a. Komponen 002, hanya digunakan untuk output Layanan Perkantoran b. Komponen 002 adalah anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional antara lain kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor.


19

No

Jenis Output

Satuan

Sub-Output/ Komponen/Detil

Keterangan

2

Kendaraan Bermotor

Unit

antara lain: 1. Kendaraan Pejabat Negara 2. Kendaraan Pejabat Es. I 3. Kendaraan Pejabat Es. II 4. Kendaraan Roda 6 5. Kendaraan Roda 4 6. Kendaraan Roda 2

1. Merupakan output yang sifatnya insidentil (adhoc) & dihasilkan melalui pengadaan. 2. Output “Kendaraan Bermotor”, adalah output dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana transportasi darat untuk pejabat, angkutan pegawai, operasional kantor/ lapangan. 3. Output “Kendaraan Bermotor”, secara umum berupa alat transportasi darat yang merupakan produk manufaktur dan dipasarkan secara umum/masal. 4. Suboutput “Kendaraan Roda 6, 4, 2” merupakan suboutput dalam rangka pemenuhan sarana angkutan pegawai, operasional kantor/ lapangan. 5. Alat transportasi yang mempunyai karakteristik khusus, spesifikasi khusus dan/atau pengadaannya berdasarkan pesanan khusus dan/ atau digunakan dalam rangka pelaksanaan tusi teknis khusus, maka outputnya dinyatakan tersendiri, terpisah dari Output “Kendaraan Bermotor”.

3

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Unit

antara lain: 1. Laptop 2. Komputer/PC 3. Printer/Printer Multiguna 4. Scanner/ Scanner Multiguna 5. Server 6. LCD/Proyektor 7. Camera/ Handycam/ CCTV 8. Mesin Fotokopi/ Mesin Fotokopi Multiguna 9. Harddisk Eksternal 10. Pesawat Telepon 11. Mesin PABX 12. Mesin FAX 13. Mesin Handkey

1. Merupakan output yang sifatnya insidentil (adhoc) dan dihasilkan melalui pengadaan. 2. Output “Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi”, adalah output dalam rangka pemenuhan kebutuhan media pemroses data, penyimpan data, menampilkan hasil olahan data, dan/ atau media komunikasi. 3. Output “Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi”, secara umum berupa peralatan elektronikal dalam rangka pengolahan data dan telekomunikasi yang menunjang aktivitas administratif umum sebuah instansi/perkantoran. 4. Peralatan pemenuhan kebutuhan media pemroses data, penyimpan data, menampilkan hasil olahan data, dan/ atau media komunikasi yang mempunyai karakteristik khusus, spesifikasi khusus dan/atau pengadaannya berdasarkan pesanan khusus serta digunakan dalam rangka pelaksanaan tusi teknis khusus, maka outputnya dinyatakan tersendiri, terpisah dari Output “Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi”.

20


No

Jenis Output

Satuan

4

Peralatan Fasilitas Perkantoran

Unit

5

Gedung/ Bangunan

M2/M’

Sub-Output/ Komponen/Detil antara lain: 1. Meubelair 2. Lift 3. Genzet 4. Lemari berkas 5. Brankas 6. AC 7. Mesin Penghancur Kertas

Keterangan 1. Merupakan output yang sifatnya insidentil (adhoc) dan dihasilkan melalui pengadaan. 2. Output “Peralatan Fasilitas Perkan toran”, adalah output dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana keleng kapan gedung perkantoran yang memadai dan layak. 3. Output “Peralatan Fasilitas Perkan toran”, secara umum berupa peralatan elektronik/non elektronik yang disedia kan dalam rangka memenuhi unsur ke layakan secara umum fasilitas sebuah gedung/ bangunan perkantoran. 4. Peralatan Fasilitas Perkantoran yang mempunyai karakteristik khusus, spesifikasi khusus dan/atau peng adaannya berdasarkan pesanan khu sus dan/atau serta digunakan dalam rangka pelaksanaan tusi teknis khusus, maka outputnya dinyatakan tersendiri, terpisah dari Output “Peralatan Fasilitas Perkantoran”. 1. Merupakan output yang sifatnya insidentil (adhoc) dan dihasilkan melalui pengadaan. 2. Output “Gedung/ Bangunan”, adalah output dalam rangka mendirikan/ membangun/ merehabilitasi sarana prasarana instansi/perkantoran maupun rumah dinas. 3. Output “Gedung/ Bangunan”, secara umum berupa mendirikan/ memba ngun/ merehabilitasi sarana prasarana instansi/perkantoran maupun rumah dinas berupa gedung/bangunan, taman, tempat parkir, pagar, pos pengamanan. 4. Apabila dalam rangka pemenuhan Output“Gedung/Bangunan” dibutuhkan pengadaan tanah terlebih dahulu, maka tanah tersebut dinyatakan sebagai komponen dalam Output “Gedung/ Bangunan”. 5. Pembangunan Gedung/Bangunan yang mempunyai karakteristik khu sus, spesifikasi khusus dan/atau pengadannya berdasarkan pesanan khusus serta digunakan dalam rangka pelaksanaan tusi teknis khusus, maka outputnya dinyatakan tersendiri, ter pisah dari Output “Gedung/Bangunan”.


21

Adapun Kode Output-output yang dilakukan standardisasi dalam RKA-K/L mulai tahun 2013 yaitu Output Layanan Perkantoran (kode: 994), Kendaraan Bermotor (995), Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (996), Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (997), Gedung/ Bangunan (998), dan Output Cadangan (blokir) (999). Khusus untuk Output Layanan Perkantoran, walaupun dalam aplikasi RKA-K/L 2013 masih memungkinkan menggunakan kode Output selain 994, namun dianjurkan agar tetap menggunakan kode 994. Kelompok rincian pekerjaan Administrasi Kegiatan dapat menggunakan kode Komponen 011 Administrasi Kegiatan, sedangkan untuk alokasi pekerjaan rutin perkantoran lainnya tetap menggunakan kode Komponen 001 dan 002.

3.4 Pertimbangan dalam Penulisan Rincian Pekerjaan

22

Salah satu isu yang menjadi bahasan adalah seberapa detil rincian pekerjaan harus dituliskan dalam Kertas Kerja RKA-K/L. Diskusi tersebut terus bergulir karena memang tidak dapat disamakan antara satu kertas kerja dengan kertas kerja lainnya, tergantung dari konteks keperluan dokumennya. Artinya, tidak ada aturan atau standar baku dalam penulisan rincian pekerjaan tersebut. Beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan tingkat kedetilan penulisan rincian pekerjaan dalam Kertas Kerja RKA-K/L adalah sebagai berikut: 1. Penulisan yang tidak detil, dengan rincian lebih detil dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB), akan mempermudah dalam melakukan revisi anggaran. Misalnya, pekerjaan swakelola yang penulisan judul workshop atau sosialisasinya tidak ditulis dalam Kertas Kerja RKA-K/L-nya, sehingga memudahkan realokasi rincian anggaran antar workshop atau sosialisasi di dalam Swakelola tersebut. 2. Penulisan rincian pekerjaan secara detil dapat dilakukan untuk pekerjaan rutin tahunan yang penghitungan kebutuhannya dilakukan berdasarkan Standar Biaya (SB) dan Standar Biaya Keluaran (SBK). Hal ini dapat mempermudah penyusunan Kertas Kerja pada tahuntahun mendatang, termasuk untuk melakukan review angka dasar.


IV

PANDUAN PEMILIHAN AKUN BELANJA 23


IV. PANDUAN PEMILIHAN AKUN BELANJA 4.1 Permasalahan Penggunaan Akun Belanja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan perhatian khusus terkait penerapan Bagan Akun Standar (BAS) ini, dengan temuan untuk kegiatan tahun 2011 antara lain sebagai berikut: 1. Pengelompokan Jenis Belanja pada saat penganggaran tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, antara lain penganggaran belanja modal yang belum sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan atas realisasi belanja modal tersebut belum dicatat sebagai aset tetap. 2. Penganggaran belanja barang tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan realisasi belanja konsultan dengan kode akun 52 yang dapat diklasifikasi sebagai aset tetap belum dicatat sebagai aset tetap.

4.2 Penerapan Bagan Akun Standar (BAS)

24

Secara umum penerapan Bagan Akun Standar diatur sebagai berikut: 1. Belanja Pegawai Belanja Pegawai merupakan pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah: a. Belanja Pegawai difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji, honor-honor pegawai non PNS serta tunjangan-tunjangan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. b. Sementara itu, sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor-honor untuk pelaksana kegiatan yang semula disediakan dari “Belanja Pegawai” diintegrasikan ke dalam kegiatan induknya dan kode akun yang digunakan mengikuti jenis belanja kegiatan yang bersangkutan. Belanja Pegawai dipergunakan untuk: 1. Belanja Gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran Gaji pegawai Negeri meliputi PNS; 2. Belanja Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap; 3. Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara; 4. Belanja Uang Makan PNS; 5. Belanja Uang Tunggu dan Pensiun Pegawai Negeri dan pejabat Negara yang disalurkan melalui PT Taspen dan PT. ASABRI; PANDUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-K/L)

6. Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri yang disalurkan melalui PT. ASKES; 7. Belanja Uang Lembur PNS; 8. Belanja Pegawai Honorer yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah; 9. Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/ Badan tertentu; 10. Pembayaran uang vakasi; 11. Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan; 12. Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan, namun database pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Alikasi Belanja Pegawai Satuan kerja (Satker) karena belum ditetapkan sebagai Pegawai negeri pada Satker berkenaan; 13. Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangfan yang berlaku. Dikecualikan untuk pekerjaaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang. 2. Belanja Barang Belanja Barang merupakan Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam alokasi Belanja Barang adalah sebagai berikut: a) Belanja Barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap lainnya serta biaya perjalanan. Jenis pekerjaannya harus dipastikan tidak mengakibatkan kapitalisasi asset. b) Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor-honor bagi para pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat Pembuat/Penguji SPM serta Penyusun Laporan Keuangan/UAKPA). c) Sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan induknya. d) Selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal: • Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi; • Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah masa manfaat/umur ekonomis, peningkatan kapasitas atau standar kinerja; • Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang habis pakai.


25

26

Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk kegiatan operasional Satker BLU (gaji dan operasional pelayanan Satker BLU). Belanja barang dipergunakan untuk: 1. Belanja Barang operasional; merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang besifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain: a. Belanja keperluan kantor; b. Belanja pengadaan bahan makanan; c. Belanja penambah daya tahan tubuh; d. Belanja bahan; e. Belanaja pengiriman surat dinas; f. Honor yang terkait dengan operasional Satker; g. Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai Listrik, Telepon, dan air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni; h. Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional); i. Belanja biaya pemeliharaan peralatan dana mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan asset yang terkait dengan pelaksanaan operasional Satker seharihari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi; j. Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satuan kerja; k. Belanja barang operasional lainya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. 2. Belanja barang Non operasional; merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu Satuan Kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Jenis pengeluaran terdiri antara lain: a. Honor yang terkait dengan output kegiatan; b. Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/ pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan; c. Belanja jasa konsultan; d. Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja; e. Belanja jasa profesi; f. Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkan dengan target kinerja; g. Belanja jasa; h. Belanja perjalanan; i. Belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi; j. Belanja barang penunjang kegiatan tugas pembantuan;


k. Belanja barang fisik lain tugas pembantuan; l. Belanja barang non operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan. 3. Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU. 4. Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan Bantuan Sosial. 3. Belanja Modal Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Untuk mengetahui apakah suatu jenis belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal atau tidak maka perlu diketahui definisi Aset Tetap/Aset Lainnya dan kriteria pengakuannya sebagai berikut: a. Dimiliki dan Berwujud (untuk Aset Lainnya bisa tidak berwujud); b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; c. Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; d. Memenuhi kriteria nilai satuan minimum kapitalisasi (untuk jenis Asset Tetap yang ada pembatasan nilai minimum kapitalisasinya). Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/asset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset. Dalam PMK No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran dinyatakan bahwa kriteria kapitalisasi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya asset dan/ atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan. 2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset. 3. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut: a. Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp 300.000,b. Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp 10.000.000,-


27

4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/ dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

Sementara kriteria pengakuannya adalah sebagai berikut: 1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal; 3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 5. Bukan merupakan asset tetap yang akan diberikan kepada pihak ketiga (entitas di luar pemerintah pusat) atau diserahkan kepada masyarakat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam alokasi Belanja Modal adalah sebagai berikut: a) Belanja Modal meliputi keseluruhan pengeluaran/biaya untuk pembelian/konstruksi/ perolehan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan sampai dengan aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta modal fisik lainnya) siap digunakan. b) Pengadaan aset tetap yang dilaksanakan dengan metode swakelola, keseluruhan biaya yang dikeluarkan dituangkan dalam belanja modal; c) Belanja perawatan untuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang mengakibatkan bertambahnya umur ekonomis/masa manfaat atau kapasitas dan nilainya memenuhi syarat kapitalisasi dituangkan dalam belanja modal. d) Sementara itu, untuk pengadaan aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta Aset Tetap Lainnya) yang akan diberikan kepada pihak ketiga (entitas di luar pemerintah pusat) atau diserahkan kepada masyarakat maka tidak dituangkan dalam akun belanja modal, melainkan menggunakan akun belanja barang. e) Selanjutnya secara prinsip akuntansi, belanja modal yang dialokasikan dalam dokumen anggaran pada laporan keuangan akan menambah nilai Aset Tetap atau Aset Lainnya K/L yang bersangkutan.

Belanja modal dipergunakan antara lain untuk: 1. Belanja modal tanah Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, baik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran- pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/ pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ dipakai. 2. Belanja modal peralatan dan mesin Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya

28


3.

4.

5.

6.

instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Belanja modal gedung dan bangunan Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan Pengeluaran untuk memperoleh jalan dn jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikelurakan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi an jaringan. Belanja Modal Lainnya Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/ pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (jalan, irigasi, dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barangbarang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU) Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

4. Bantuan Sosial Bantuan Sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut: a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/ atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. b. Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan. c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial,


29

perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial. e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan.

30

Risiko sosial yang dimaksud adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Kriteria belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut: 1. Tujuan penggunaan Penggunaan belanja bantuan sosial ditujukan antara lain: a. Belanja Rehabilitasi Sosial Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampian seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. b. Belanja Pemberdayaan Sosial Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. c. Belanja Perlindungan Sosial Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. d. Belanja Penanggulangan Bencana Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. e. Belanja Jaminan Sosial Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan kegiatan yang masuk kategori di dalam skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. f. Belanja Penanggulangan Kemiskinan Pengeluaran anggaran yang terkait langsung dalam kebijakan, program, dan


kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Pemberi bantuan Penggunaan belanja bantuan sosial hanya jika pemberi bantuan adalah Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. 3. Persyaratan penerima bantuan Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. 4. Masa berlaku pemberian bantuan Belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan apabila kriteria penerima bantuan sosial masih melekat pada penerima bantuan sosial berkenaan.

4.3 Beberapa Hal yang Memerlukan Perhatian Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan akun belanja, selain terhadap peruntukan masing-masing belanja sebagaimana dijabarkan di atas, antara lain sebagai berikut: • Pemilihan jenis belanja harus benar-benar didasarkan atas karakteristik pekerjaan yang akan dilakukan; • Pemilihan jenis belanja juga harus mempertimbangkan keperluan audit dan pelaporan keuangan; • Pemilihan pembebanan pada jenis belanja modal harus mempertimbangkan pencatatan dan pengelolaan asset kedepan; • Penggunaan belanja bantuan sosial harus benar-benar selektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Agar dapat terus mengikuti pemutakhiran peraturan-peraturan terkait penerapan Bagan Akun Standar.


31

32


V

PANDUAN PENGISIAN VOLUME OUTPUT 33


V. PANDUAN PENGISIAN VOLUME OUTPUT 5.1 Permasalahan Pengisian Volume Output Pengisian volume output merupakan salah satu bagian penting dalam penyusunan Kertas Kerja RKA-K/L. Hal ini dikarenakan selain sebagai alat pengukuran kinerja per Satuan Kerja, juga dalam skala nasional menjadi alat pengendalian pemenuhan target-target yang telah ditetapkan sebelumnya, terutama output yang menjadi prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam aplikasi RKA-K/L terdapat menu laporan yang menjabarkan total volume sasaran tiap-tiap Output beserta alokasi anggarannya. Namun demikian, laporan tersebut dapat memberikan informasi yang kurang tepat akibat adanya kemungkinan tidak sama dengan rincian pekerjaan di dalam Kertas Kerja. Hal ini mengingat pengisian total volume Output dalam suatu Satuan Kerja dapat dilakukan dengan melakukan input/mengetik langsung saat perekaman Output, yang berpotensi berbeda dengan rincian pekerjaannya. Contoh kesalahan input sasaran/volume Output tergambar di bawah ini.

34

Gambar 8. Contoh Kesalahan Input Volume Output


5.2 Pengisian Volume Output Pengisian volume output dalam rekam Output RKA-K/L 2013 dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan input total volume pada level Sub-Output atau memilih agar penghitungannya dilakukan secara otomatis terhadap satuan-satuan yang sama dari rincian pekerjaan dalam komponen utama output yang bersangkutan. Kedua cara di atas tidak dapat disatukan karena akan mengakibatkan penghitungan ganda (double counting). Kedua cara tersebut memiliki potensi untuk terjadinya kesalahan, terutama dalam hal akurasi konsistensi antara rincian dengan total output yang terdapat dalam menu laporan dalam aplikasi RKA-K/L. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengisian volume Output melalui kedua cara tersebut adalah sebagai berikut: 1. Input Total Volume pada Level Sub-output Kesalahan yang kerap terjadi adalah tidak dilakukannya update terhadap isian total volume dalam menu rekam output, walaupun terjadi penambahan atau pengurangan target volume dalam rincian pekerjaan. 2. Penghitungan Otomatis terhadap Komponen Utama Penghitungan secara otomatis ini merupakan fasilitas baru dalam aplikasi RKA-K/L 2013. Beberapa kemungkinan kesalahan yang terjadi antara lain pengetikan satuan volume yang tidak sama dengan satuan volume dalam aplikasi, misalnya seharusnya “Kawasan” namun ditulis “Kws”. Kemungkinan lain adalah penempatan rincian pekerjaan utama pada komponen yang tidak dijadikan sebagai komponen utama. Penggunaan fasilitas hitung otomatis ini terbatas hanya untuk Output dengan jumlah huruf satuan volume paling banyak 5 (lima) huruf. Contohnya berlaku untuk satuan “km” (2 huruf ), namun tidak berlaku untuk satuan “kawasan” (7 huruf ).


35

36

Gambar 9. Input Volume Output pada Level Sub-output


Gambar 10. Pilihan Hitung Volume Output Secara Otomatis

37 Hal yang terpenting untuk dilakukan adalah melakukan pemeriksaan konsistensi pada saat seluruh proses perekamanan/rincian pekerjaan telah selesai dilakukan, yaitu antara hasil dalam menu laporan dengan rincian pekerjaan yang sudah diinputkan. Adapun tampilan menu laporan yang menunjukkan rekapitulasi sasaran output beserta alokasi anggaran per belanja sebagaimana gambar di bawah ini.


LAPORAN REKAPITULASI ANGGARAN TA, 2013 (DALAM RIBUAN RUPIAH)

Volume Output

Gambar 11. Laporan Rekapitulasi Output

38


VI

PANDUAN PENULISAN LOKASI PEKERJAAN 39


VI. PANDUAN PENULISAN LOKASI PEKERJAAN 6.1 Keterbatasan dalam Aplikasi RKA-K/L Terkait dengan input data lokasi kegiatan, aplikasi RKA-K/L yang ada saat ini masih belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan data program dan anggaran Kementerian PU, antara lain karena data lokasi yang diinput pada saat melakukan perekaman Output bukan ditujukan sebagai lokasi pekerjaan, namun lebih kepada Lokasi kantor Satuan Kerja yang berkenaan berada. Fasilitas Lokasi Output dengan kedalaman sampai tingkat Kabupaten/Kota tersebut sebenarnya dapat digunakan juga sebagai lokasi pekerjaan. Oleh karena itu, lokasi pekerjaan dapat ditentukan melalui pemilihan lokasi pada saat perekaman Output.

40

“Lokasi” dalam menu rekam Output lebih untuk menunjukkan Lokasi Satker; Diharapkan dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi pekerjaan.

Gambar 12. Penggunaan Atribut Lokasi pada Perekaman Output Penggunaan Lokasi sebagai atribut Output yang menunjukkan Lokasi Satker, seperti yang selama ini diterapkan, mengakibatkan kurang akuratnya Laporan alokasi anggaran per provinsi yang merupakan salah satu menu laporan dalam aplikasi RKA-K/L. Salah satu contohnya adalahn alokasi anggaran di DKI Jakarta/Pusat yang sangat besar, padahal angka


tersebut sebagian besarnya merupakan alokasi anggaran untuk investasi di daerah, berupa pembangunan Rusunawa, Penyediaan Air Minum, dan lain-lain yang tersebar di berbagai provinsi, yang dilaksanakan oleh Satker Pusat. Ilustrasi kurang akuratnya Laporan alokasi anggaran per provinsi sebagaimana dalam gambar berikut ini.

41 Sebagian besar alokasi di DKI Jakarta (Pusat) diperuntukkan bagi investasi di daerah lain

Gambar 13. Laporan Alokasi per Provinsi dalam Aplikasi RKA-K/L

6.2 Keberagaman Penulisan Lokasi Pekerjaan Tata cara penulisan lokasi kegiatan yang selama ini dilakukan sedikit banyak tidak sesuai dengan struktur anggaran yang sudah diatur oleh Kementerian Keuangan akan menyulitkan pengelolaan database terutama penyusunan profil program dan anggaran per wilayah dan penghitungan investasi di daerah. Termasuk dalam hal ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang merupakan bagian dari satu kesatuan output yang dituliskan terpisah-pisah. Kondisi ini juga berdampak pada terkendalanya evaluasi program yang akan dilakukan. Beberapa cara penulisan lokasi pekerjaan dalam Kertas Kerja RKA-K/L yang selama ini dilakukan sebagaimana digambarkan berikut ini:


•

Cara penulisan lokasi di bawah akun dengan pengelompokkan berdasarkan jenis kegiatan;

Cara Penulisan: di bawah akun dan dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan (fisik dan pendukung)

42

Gambar 14. Penulisan Lokasi Pekerjaan Pada Detil Pekerjaan

• Cara penulisan lokasi kabupaten/kota menggunakan header di bawah komponen dan detil lokasi menggunakan header di bawah akun;

Cara Penulisan: lokasi Kab/Kota menggunakan header di bawah komponen, detil lokasi di bawah akun

Cara Penulisan: lokasi Kab/Kota menggunakan header di bawah komponen, detil lokasi di bawah akun

Gambar 15. Penulisan Lokasi pada Sub-komponen dan Detil Pekerjaan


•

Cara penulisan lokasi menggunakan header di bawah komponen dan detil lokasi di bawah akun;

Penulisan lokasi yang diulang, dengan header di bawah komponen dan dalam rincian pekerjaan di bawah akun

Penulisan lokasi yang diulang, dengan header di bawah komponen dan dalam rincian pekerjaan di bawah akun

Gambar 16. Penulisan Lokasi Pekerjaan pada Judul Paket Pekerjaan

•

43

Cara penulisan lokasi dalam rincian pekerjaan;

Cara Penulisan: di bawah akun, namun dengan pola penulisan lokasi Kab./Kota yang belum seragam

Gambar 17. Penulisan Lokasi Pekerjaan yang Belum Seragam


6.3 Pengaturan Cara Penulisan Lokasi Pekerjaan Sebagaimana juga telah disampaikan pada Bagian III sebelumnya, Lokasi Pekerjaan akan menggunakan pilihan Lokasi Output yang telah disediakan dalam Aplikasi RKA-K/L, dimana pengisiannya dilakukan pada saat melakukan perekaman Output. Untuk itu diperlukan pengulangan perekaman untuk lokasi-lokasi Output pada kabupaten/kota yang berbeda. Contoh kertas kerja yang telah menggunakan pola seperti ini sebagaimana digambarkan di bawah ini.

Lokasi pekerjaan dengan menggunakan “Lokasi Output”

44

Gambar 18. Contoh Kertas Kerja yang Menggunakan Lokasi Output sebagai Lokasi Pekerjaan Untuk keperluan penulisan lokasi yang lebih detil, misalnya di tingkat Kecamatan/Desa/ Kelurahan termasuk lokasi-lokasi khusus lainnya, dapat dituliskan pada level Sub-komponen setelah nama Paket Pekerjaan. Adapun untuk penulisan lokasi pekerjaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, maka lokasi yang dipilih pada saat perekaman output adalah pada tingkat provinsi yang berkenaan dengan pemberian keterangan kabupaten/kota yang dilingkupi dapat diinputkan pada level Sub-komponen. Berbagai keuntungan yang akan didapatkan dari penyeragaman penulisan lokasi pekerjaan ini antara lain dalam database pengelolaan database khususnya dalam penyusunan profil wilayah sampai pada tingkat kedetilan kabupaten/kota. Dengan semakin baiknya pengelolaan database berupa profil kegiatan yang berbasis kewilayahan, maka akan memudahkan dalam melakukan penilaian konsistensi antara perencanaan, pemrograman, dan penganggarannya. Hal ini tentunya juga akan memudahkan evaluasi kegiatannya.


VII

PANDUAN INPUT PRAKIRAAN MAJU 45


VII. PANDUAN INPUT PRAKIRAAN MAJU 7.1 Permasalahan dalam Input Prakiraan Maju Saat ini penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) semakin disiplin. Penerapan KPJM secara teknis adalah pada input prakiraan maju dalam Renja-K/L maupun RKA-K/L. Hasil prakiraan maju 1 (satu) kedepan akan menjadi angka baseline/dasar dalam penyusunan program dan anggaran tahun berikutnya. Oleh karena itu, penghitungan dan input data prakiraan maju harus dilakukan dengan cermat dan disiplin. Salah satu bentuk kesalahan dalam input data prakiraan maju digambarkan di bawah ini. Kesalahannya adalah melakukan input data untuk Output Layanan Perkantoran yang tidak menerus.

46

Output Layanan Perkantoran hanya ditulis untuk TA. 2013

Gambar 19. Contoh Kesalahan Input Prakiraan Maju

7.2 Penghitungan Prakiraan Maju Dalam PMK No.112/PMK.02/2012 dijabarkan mengenai cara penghitungan prakiraan maju secara generik, dengan mengelompokkan kegiatan kedalam 3 (tiga) kategori Output yaitu Kegiatan/Output Layanan Perkantoran, Kegiatan/Output Multiyears, dan Kegiatan/Output Non-Multiyears. Penajaman cara penghitungan harus dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik/sifat kegiatan/output di tiap-tiap Program. PANDUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-K/L)

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penghitungan secara generik tersebut adalah sebagai berikut: 1. Formulasi penghitungan Prakiraan Maju untuk Kegiatan/Output Layanan Perkantoran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: • Output Layanan Perkantoran bersifat berlanjut (on-going); • Mencerminkan kebutuhan biaya operasional, meliputi: kebutuhan belanja pegawai dan tunjangan yang melekat dan kebutuhan belanja barang penyelenggaraan perkantoran (kebutuhan sehari-hari perkantoran, biaya operasional, pemeliharaan peralatan kantor); • Penghitungan angka prakiraan maju mengaju pada kondisi eksisting (dengan asumsi volume output yang sama) dan dikalikan dengan indeks dalam aplikasi RKA-K/L yang ditetapkan untuk Output Layanan Perkantoran; • Untuk tambahan kebutuhan anggaran karena adanya tambahan pegawai baru atau asset yang dipelihara, diperhatikan pada saat reviu angka dasar. 2. Formulasi penghitungan Prakiraan Maju untuk Kegiatan/Output Multiyears memperhatikan hal-hal sebagai berikut: • Output Multiyears bersifat berlanjut (on-going), sepanjang periode multiyears yang telah ditetapkan; • Mencerminkan kebutuhan biaya setiap tahun sesuai cost table yang telah disusun, baik untuk komponen utama maupun komponen pendukung; • Penghitungan angka prakiraan maju setiap tahun mengikuti kebutuhan anggaran sesuai cost table dengan asumsi volume Output yang sama dan tidak perlu dikalikan dengan indeks; • Dalam hal terjadi perubahan cost table atau perubahan durasi multiyears, angka prakiraan maju dapat disesuaikan setelah perubahan ijin multiyears disetujui Menteri Keuangan. 3. Formulasi penghitungan Prakiraan Maju untuk Kegiatan/Output Non-Multiyears memperhatikan hal-hal sebagai berikut: • Output non-multiyears dapat berasal dari Kegiatan yang merupakan tugas fungsi unit atau Kegiatan yang mencerminkan penugasan/ prioritas nasional; • Untuk Output yang merupakan tugas fungsi unit bersifat berlanjut (on-going), sedangkan untuk Output yang merupakan penugasan berlanjut sesuai periode penugasan yang telah ditetapkan; • Mencerminkan kebutuhan biaya setiap tahun sesuai volume/target Output yang direncanakan, baik untuk komponen utama maupun komponen pendukung; • Penghitungan angka prakiraan maju setiap tahun mengacu pada volume Output yang direncanakan dan dikalikan dengan indeks yang ditetapkan. Khusus untuk Output dalam rangka penugasan/Prioritas Nasional, angka prakiraan maju untuk TA 2015 dan TA 2016 agar dikosongkan (volume Output “0”). Hal ini sesuai dengan kebijakan dalam RPJMN yang berakhir pada tahun 2014.


47

7.3 Input dan Pemeriksaan Hasil Prakiraan Maju dalam RKA-K/L Input prakiraan maju dalam RKA-K/L dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu pada saat perekaman Output dan perekaman Komponen. Pada saat perekaman Output dimasukkan tahun akhir dari Output tersebut beserta volume Output tiap tahunnya. Pada saat peremana Komponen dilakukan penentuan indeks yang digunakan apakah Indeks KPJM atau Indeks Output.

48

Gambar 20. Contoh Pengisian Prakiraan Maju pada Perekaman Output

Gambar 21. Pengisian Prakiraan Maju pada Perekaman Komponen


Pada saat perekaman akun harus dipastikan agar tahun 2013 telah dipilih/dicontreng (P). Belum dicontrengnya tahun 2013 akan mengakibatkan tampilan berwarna biru pada kolom jumlah dalam isian Kertas Kerja RKA-K/L yang akan menjadi temuan dalam proses validasi dan kemudian akan dimintakan perbaikan input datanya. Jika tidak dilakukan perbaikan data, maka ada kemungkinan DIPA tidak akan dapat tercetak. Pemeriksaan prakiraan maju untuk masing-masing Satuan Kerja maupun pada level Program harus dilakukan agar terhindar dari angka Prakiraan Maju yang jauh dari rencana awal, misalnya akibat dari kesalahan input data. Hasil prakiraan maju tersebut dapat diperiksa melalui menu Form KPJM yang memperlihatkan angka prakiraan maju per tahun selama 3 (tiga) tahun kedepan. Pemeriksaan ini juga perlu dilakukan mengingat penghitungan prakiraan maju dalam RKA-K/L 2013 dilakukan dengan perkalian terhadap indeks-indeks khusus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

!"#$%"$#&'())'#'(&*'(&+,#$("$%%'((-'&

Prakiraan maju per Output

49

Gambar 22. Bagian yang Perlu Diperiksa dari Laporan KPJM RKA-K/L


50


VIII PENYUSUNAN RKA-K/L UNTUK KEGIATAN TERTENTU 51


VIII. PENYUSUNAN RKA-K/L UNTUK KEGIATAN TERTENTU 8.1 Penyusunan RKA-KL untuk kegiatan yang dananya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

52

Penyusunan RKA-K/L untuk kegiatan yang alokasi dananya bersumber dari PNBP (bukan satker BLU) diatur sebagai berikut: 1. Nomenklatur kegiatan yang anggarannya bersumber dari PNBP menggunakan nomenklatur kegiatan sesuai dengan tabel referensi pada Aplikasi RKA-K/L; 2. Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-K/L mengacu pada: a. Peraturan Pemerintah tentang tata cara penggunaan PNBP yang bersumber dari kegiatan tertentu; b. Keputusan Menteri Keuangan/Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP; c. Angka Pagu penggunaan PNBP dari Direktorat PNBP. 3. Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan/atau sesuai ketentuan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP; 4. Pembayaran honor pengelola kegiatan PNBP (honor atasan langsung bendahara, bendahara dan anggota sekretariat) menggunakan akun belanja barang operasional yaitu honor yang terkait dengan operasional satker (akun 521115), sedangkan honor kegiatan non-operasional yang bersumber dari PNBP masuk dalam akun honor yang terkait dengan output kegiatan (akun 521213). Input data yang menunjukkan bahwa suatu pekerjaan didanai dari PNBP adalah pada saat melakukan perekaman akun, dimana terdapat pilihan “Beban” termasuk yang bersumber dari PNBP. Ilustrasi input data saat perekaman/edit akun sebagaimana tergambar di bawah ini.


53 Gambar 23. Input Sumber Pendanaan dari PNBP

Selain dari penggunaan PNBP, data target PNBP per tahun juga diperlukan. Data target PNBP tersebut diinput melalui menu “Form Pendapatan” sebagaimana tergambar di bawah ini. Angka yang dimasukkan sebagai Target PNBP merupakan angka yang disepakati dengan Direktorat PNBP, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Penentuan Jenis dan Tarif PNBP di lingkungan Kementerian PU diatur dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum.


Menu untuk Input Data Pendapatan PNBP

Perekaman Data Target PNBP

54

Gambar 24. Ilustrasi Input Target Pendanaan PNBP

8.2 Penyusunan RKA-KL untuk Satker Badan Layanan Umum (BLU) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA-K/L BLU: 1. Program dan kegiatan yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L BLU merupakan bagian dari program dan kegiatan hasil restrukturisasi program dan kegiatan K/L induk; 2. Output-output yang dibiayai dari PNBP/BLU dicantumkan ke dalam output-output yang sesuai, yang sudah disusun dan tercantum dalam aplikasi RKA-K/L. PNBP/BLU hanya merupakan sumber pembiayaan layaknya RM atau PHLN; 3. Perlunya pencantuman mengenai saldo awal dan penetapan ambang batas pada KK RKAK/L satker BLU; 4. Penerapan Standar Biaya dan Rincian Biaya a. Satker BLU yang mampu menyusun standar biaya menurut jenis layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya maka penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Satker BLU tersebut mengunakan standar biaya yang telah disusun, yang mengacu pada peraturan tentang RBA BLU. b. Perhitungan akuntansi biaya dimaksud setidaknya meliputi biaya langsung dan tidak langsung termasuk biaya variabel dan biaya tetap, sedangkan untuk Satker BLU pengelola dana setidaknya terdapat perhitungan imbal hasil pengembalian/hasil perinvestasi dana.


c. Rincian biaya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya tersebut memberikan informasi mengenai komponen biaya yang tidak bersifat paket, kecuali untuk biaya yang bersifat administratif/pendukung. d. Dalam hal Satker BLU sudah mampu memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dapat menggunakan besaran standar biaya yang disusun dengan melampirkan surat pernyataan sudah memenuhi kriteria huruf a, huruf b, dan huruf c. e. Dalam hal Satker BLU belum mampu memenuhi kriteria huruf a, huruf b, dan huruf c, maka harus melampirkan Proposal/TOR dan RAB, serta menggunakan SBM dan SBK. Apabila Satker BLU akan menggunakan besaran standar biaya yang berbeda dari SBM, maka harus menggunakan nomenklatur yang berbeda serta harus melampirkan SPTJM.

8.3 Penyusunan RKA-KL untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pengalokasian anggaran dalam RKA-K/L untuk kegiatan-kegiatan K/L yang dilaksanakan oleh Satker Perangkat Daerah (SKPD) melalui mekanisme Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP), mengacu pada PMK No.248/PMK.07/2010 tentang perubahan atas PMK No.156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Ketentuan-ketentuan dalam pengalokasian anggara melalui mekanisme DK dan TP tersebut di atas diatur sebagai berikut: 1. Prinsip Dasar a. Urusan pemerintahan yang dapat di-Dekonsentrasikan atau di-Tugas Pembantuankan dan didanai dari APBN merupakan urusan pemerintah pusat. b. Pendanaan Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan nonfisik, seperti koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya. c. Pendanaan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan fisik, seperti kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan dan kegiatan fisik lain yang menghasilkan keluaran dan menambah nilai aset pemerintah. Sebagian kecil dapat digunakan sebagai belanja penunjang pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya. 2. Pengalokasian anggaran dengan menggunakan mekanisme DK/TP perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L (merupakan kegiatan dari eselon I dan sesuai dengan rumusan hasil restrukturisasi program/kegiatan), dan sepenuhnya dari APBN melalui RKA-K/L/DIPA; b. Target Kinerja (jenis, volume, dan satuan output) dan besarnya alokasi anggaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD dituangkan dengan jelas dalam RKA-K/L;


55

56

c. K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping; d. Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan; e. Dana DK dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur; f. Dana TP dilaksanakan setelah adanya penugasan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/Bupati/Walikota; g. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran: • Biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD; • Biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan; • Honorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan; dan • Biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. h. Penuangan alokasi anggaran kegiatan DK diatur sebagai berikut: • Komponen Utama; yang bersifat non-fisik, antara lain: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survei, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian. Alokasi anggarannya menggunakan akun Belanja Barang sesuai peruntukannya. • Komponen Penunjang; untuk pelaksanaan tugas administratif dan/ atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya, dialokasikan dengan menggunakan akun belanja barang sesuai peruntukannya. • Dalam hal Komponen Penunjang digunakan untuk pengadaan barang berupa aset tetap, pengalokasian anggarannya menggunakan akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Ke Pemerintah Daerah (526211). i. Penuangan alokasi anggaran kegiatan Tugas Pembantuan diatur sebagai berikut: • Komponen Utama; yang bersifat fisik, antara lain: pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan. Alokasi anggarannya menggunakan akun Belanja Modal sesuai peruntukannya. • Komponen Utama; yang bersifat fisik lain, antara lain: obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda. Alokasi anggarannya menggunakan akun Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526115). • Komponen Penunjang; untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya, dialokasikan dengan menggunakan akun Belanja Barang sesuai peruntukannya. • Dalam hal Komponen Penunjang digunakan untuk pengadaan barang berupa aset


tetap, pengalokasian anggarannya menggunakan akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Ke Pemerintah Daerah (526212). j. Pengalokasian Dana Penunjang • Sebagian kecil dana DK/TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap; • Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L. k. Rincian penggunaan jenis belanja dalam kegiatan DK/TP diatur sebagai berikut: • Kegiatan dalam rangka DK Alokasi anggaran yang disediakan untuk komponen biaya penunjang, apabila digunakan untuk pengadaan barang yang menghasilkan aset tetap, maka pengalokasiannya (selama ini menggunakan jenis Belanja Modal) menggunakan jenis Belanja Barang (Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Ke Pemerintah Daerah, kode akun 526211). • Kegiatan dalam rangka TP Alokasi anggaran yang disediakan untuk komponen utama (yang bersifat fisik), apabila digunakan untuk hal-hal yang menghasilkan aset tetap, pengalokasiannya menggunakan jenis Belanja Modal. Apabila digunakan untuk hal-hal yang tidak menghasilkan aset tetap atau habis pakai (seperti untuk pengadaan obat-obatan, vaksin, atau bibit), pengalokasiannya menggunakan jenis Belanja Barang (Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda, kode akun 526115). Sedangkan alokasi anggaran yang disediakan untuk komponen biaya penunjang, apabila digunakan untuk pengadaan barang yang menghasilkan aset tetap, maka pengalokasiannya menggunakan jenis Belanja Barang yaitu Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah, kode akun 526212. l. Dokumen pendukung yang harus dilampirkan oleh SKPD harus sudah dilengkapi pada saat penelaahan RKA-K/L; Proses perekaman untuk Kegiatan DK dan TP dimulai dari pemilihan jenis kewenangan pada saat perekaman Output. Aplikasi RKA-K/L 2013 telah memberikan pembatasan secara otomatis terhadap jenis kewenangan yang dapat dipilih untuk masing-masing Satker. Misalnya untuk Satker Pusat, maka tidak akan muncul jenis kewenangan DK atau TP. Ilustrasi pada saat perekaman Output sebagaimana digambarkan berikut ini.


57

Jenis Kewenangan untuk Satker SKPD

58

Gambar 25. Ilustrasi Perekaman Output untuk Memilih DK atau TP


IX

TAHAPAN PENYUSUNAN DAN CONTOH KERTAS KERJA YANG MENGIKUTI PANDUAN TEKNIS


59

IX. TAHAPAN PENYUSUNAN DAN CONTOH KERTAS KERJA YANG MENGIKUTI PANDUAN TEKNIS 9.1 Pengecekan Versi Aplikasi RKA-K/L DIPA 2013 Sebelum melakukan input data untuk penyusunan Kertas Kerja RKA-K/L 2013, terlebih dahulu perlu dilakukan pemeriksaan terhadap versi aplikasi yang akan kita gunakan. Versi terbaru aplikasi RKA-K/L dapat diunduh melalui website Direktorat Jenderal Anggaran dengan alamat: www.anggaran.kemenkeu.go.id. Pemutakhiran aplikasi RKA-K/L perlu terus dilakukan untuk menghindari agar data yang pernah disusun dengan menggunakan versi aplikasi yang lama tidak terbaca oleh versi aplikasi yang baru. Penyempurnaan aplikasi, termasuk database pendukungnya, masih terus dilakukan mengingat aplikasi ini digunakan oleh seluruh K/L dengan perkembangan kebutuhan yang dapat terus berkembang. Walaupun demikian perubahan yang dilakukan pada aplikasi bukan merupakan perubahan besar-besaran seperti perubahan struktur anggaran, namun lebih kepada penyempurnaan database pendukungnya saja.

60

9.2 Perekaman Satuan Kerja Langkah awal dalam proses penyusunan Kertas Kerja RKA-K/L adalah melakukan pemilihan kode dan/atau nama Satuan Kerja. Perekaman Satker dilakukan melalui menu “ Form Belanja”. Selain dengan cara melakukan input dari awal, dapat juga dilakukan dengan cara melakukan konversi dari data RKA-K/L 2012, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang rutin, menerus, dan sudah menggunakan Standar Biaya pada saat input data sebelumnya, seperti untuk Output Layanan Perkantoran pada Komponen 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Komponen 002 Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran. Ilustrasi untuk input/perekaman Satker sebagaimana gambar berikut ini.


Masukkan kode Satker Atau Klik di sini untuk pencarian Satker

Pencarian dengan menuliskan kode atau nama Satker

61

Gambar 26. Ilustrasi Perekaman Satker

9.3 Perekaman Program, Kegiatan, dan Output Dalam aplikasi RKA-K/L 2013, perekaman Program dan Kegiatan tidak dilakukan secara langsung, namun dengan memilih Output di bawah Program dan Kegiatan yang bersangkutan. Dengan demikian Program dan Kegiatan terpilih secara otomatis. Perekaman Output Non-SBK akan membutuhkan perincian lebih lanjut, namun untuk Output dengan SBK tidak memerlukan perincian karena sudah terintegrasi dalam aplikasi RKA-K/L. Output Non-SBK ditampilkan dalam aplikasi RKA-K/L dengan tulisan warna hitam, sedangkan Output dengan SBK ditampilkan dengan warna hijau. Ilustrasi pemilihan Output sebagaimana gambar berikut ini.


Memilih Output

Output Non SBK

Output dengan SBK

62

Gambar 27. Ilustrasi Perekaman/Pemilihan Nama Output

Selain memilih Output yang akan digunakan, juga terdapat atribut-atribut atau kelengkapan data Output yang sebagian besarnya harus diisikan pada saat perekaman Output, yang terdiri dari Kode Inisiatif Baru (IB), Lokasi, Jenis Satuan Kerja, Kewenangan, Volume Output, Tahun Awal dan Tahun Akhir, dan Volume KPJM. Penjelasan masing-masing atribut Output adalah sebagai berikut. 1. Kode Inisiatif Baru (IB) Kode IB perlu diisi untuk membedakan Output yang didanai dari anggaran baseline atau yang merupakan kegiatan inisiatif baru. Kegiatan inisiatif baru beserta alokasinya terdapat dalam Surat Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP).


Untuk mengetahui apakah pekerjaan per Satker merupakan bagian dari Inisiatif Baru, masing-masing Satker diharapkan dapat berkoordinasi dengan Unit Eselon II pembina program masing-masing. Diharapkan pengisian kode IB ini dapat dilakukan dengan disiplin, mengingat rekapitualasinya akan menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan Inisiatif Baru yang dilakukan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Adapun ilustrasi perekaman kode Inisiatif Baru sebagaimana gambar berikut ini.

Klik untuk memilih Jenis Kegiatan Baseline atau Inisiatif Baru

63

Gambar 28. Ilustrasi Pemilihan Kode Inisiatif Baru 2. Lokasi Output Sebagaimana juga dijelaskan pada Bagian III sebelumnya, Lokasi Output digunakan sebagai Lokasi Pekerjaan dengan kedetilan pada tingkat Kabupaten/Kota. Untuk itu diperlukan pengulangan input untuk Output-output yang berbeda lokasi kabupaten/kota-nya. Dengan kata lain, bila input item-item pekerjaan di suatu kabupaten/kota telah selesai dilakukan, maka kemudian dilakukan perekaman Output kembali untuk Lokasi Output pada kabupaten/ kota lainnya. Pembahasan Input lokasi pekerjaan secara lebih detil terdapat pada Bagian VI.


Klik untuk memilih Lokasi Output/Pekerjaan

Gambar 29. Ilustrasi Pemilihan Lokasi Output/Pekerjaan

64 3. Jenis Satuan Kerja dan Kewenangan Pengelompokkan Jenis Satuan Kerja sudah termasuk dalam database aplikasi RKA-K/L dan keterangannya akan muncul otomatis begitu pemilihan Satuan Kerja dilakukan. Jenis Satker ini akan menentukan jenis kewenangan pelaksanaan kegiatan baik dalam bentuk Kegiatan Kantor Pusat, Dekonsentrasi, maupun Tugas Pembantuan. Ilustrasi pemilihan jenis kewenangan sebagaimana gambar di bawah ini. Khusus untuk penyusunan RKA-K/L Kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan telah diuraikan pada Bagian VIII.


Klik untuk memilih Jenis Kewenangan

Gambar 30. Ilustrasi Pemilihan Jenis Kewenangan

65

4. Volume Output Volume Output yang terlihat pada saat perekaman Output tidak dapat diisikan secara langsung pada saat perekaman, namun datanya diinputkan pada level Sub-Output maupun dengan menggunakan fasilitas hitung otomatis untuk pekerjaan-pekerjaan pada komponen utama dan dengan satuan yang sama namun yang kurang dari 6 (enam) huruf. Pembahasan lebih lengkap pada Bagian V.


Akan terisi begitu data volume Output diinput pada level Sub-output Volume Output dari atau dengan memanfaatkan penghitungan otomatis dari item komponen utama

66

Gambar 31. Ilustrasi Pengisian Volume Output 5. Tahun Awal dan Tahun Akhir Output Atribut Output yang lain adalah tahun awal dan tahun akhir Output yang perlu diisi disesuaikan dengan tahun pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di bawah output tersebut. Pengisian ini terkait dan harus sinkron dengan pengisian volume KPJM yang merupakan atribut Output yang harus diisikan berikutnya.


Diisi sesuai tahun awal dan akhir dilaksanakannya pekerjaan-pekerjaan di bawah Output berkenaan Volume Output dari

Gambar 32. Tahun Awal dan Akhir Pencapaian Output per Lokasi 6. Volume KPJM Volume KPJM perlu diisi dan disesuaikan dengan tahun awal dan tahun akhir Output, namun khusus untuk Output dalam rangka penugasan/ Prioritas Nasional, angka prakiraan maju untuk TA 2015 dan TA 2016 agar dikosongkan (volume Output “0”). Hal ini sesuai dengan kebijakan dalam RPJMN yang berakhir pada tahun 2014 dan diatur dalam PMK No.112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L.


67

Pengisian volume KPJM disesuaikan dengan tahun akhir Output, kecuali untuk Kegiatan Prioritas Nasional

68

Gambar 33. Volume KPJM

9.4 Perekaman Sub-Output Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa Sub-output sebenarnya merupakan Output juga namun lebih spesifik dan memiliki satuan volume yang sama. Dengan kata lain, Sub-output merupakan kelompok pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai karakteristik khusus yang sama. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka penggunaan Sub-output yang bersifat optional dapat diarahkan untuk hal-hal tertentu, misalnya pengelompokkan berdasarkan kewilayahan secara fungsional yang bukan berbasis wilayah administratif. Penggunaan uraian Sub-output antara lain dapat diarahkan untuk memberikan keterangan dukungan Kementerian PU terhadap program-program nasional lintas sektor yang berbasis wilayah, misalnya dukungan terhadap MP3EI maupun KAPET, atau yang lainnya.


Uraian Sub-output dapat digunakan untuk menjelaskan dukungan terhadap Program Lintas Sektor, misalnya Dukungan MP3EI.

Input total volume Output per lokasi

Gambar 34. Ilustrasi Perekaman Sub-output

9.5 Perekaman Komponen Tahapan perekaman berikutnya adalah perekaman Komponen, yang merupakan tahapan atau bagian dari proses pencapaian Output, misalnya Perencanaan, Desain, Pembangunan, dan Evaluasi. Komponen merupakan bagian yang harus diisi. Pengisian Komponen merupakan keharusan walaupun penulisan uraiannya dilakukan secara lebih bebas tanpa memilih, seperti melakukan input pada level Sub-output. Terdapat beberapa atribut Komponen dalam aplikasi RAK-K/L yang perlu diisi, yaitu Kode dan Uraian Komponen, Jenis Biaya (Operasional atau Non-operasional), Sifat Biaya (Utama atau Pendukung), Indeks KPJM dan Indeks Output, serta tahun pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di bawah Komponen berkenaan. Sebagian besar input Kode dan Nama Komponen dilakukan dengan mengetikkan dalam form isian, kecuali untuk Komponen Output Layanan Perkantoran (kode 001 dan 002) yang dilakukan dengan memilih. Adapun pemilihan jenis belanja dilakukan secara otomatis oleh aplikasi RKA-K/L yang mengacu pada Output dan Komponen yang telah diisi sebelumnya. Atribut Komponen yang harus dipilih adalah Sifat Biaya (Utama atau Pendukung), untuk Output selain Layanan Perkantoran. Juga perlu memilih terkait dengan prakiraan maju tahun-tahun berikutnya, apakah menggunakan Indeks KPJM atau menggunakan Indeks Output. Selain itu, harus dipastikan juga agar tahun yang direncanakan yaitu 2013 telah dicontreng (P).


69

Sifat Komponen: Utama atau Pendukung

Harus dipastikan tercontreng ( )

Gambar 35. Ilustrasi Perekaman Komponen

9.6 Perekaman Sub-komponen

70

Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa Sub-komponen merupakan kelompok-kelompok akun dan detil belanja. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka uraian Sub-komponen dapat digunakan untuk menginput judul paket swakelola/kontraktual, baik berupa pekerjaan konstruksi fisik maupun non-fisik.

Input judul Paket Pekerjaan (Swakelola/Kontraktual)

Gambar 36. Ilustrasi Perekaman Sub-komponen

9.7 Perekaman Akun Dalam aplikasi RKA-K/L DIPA 2013, Akun memiliki beberapa atribut yaitu Kode dan Nama Akun, Kode KPPN, Sumber Pendanaan, Kode Register untuk Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Cara Hitung Pendanaan melalui PHLN, Catatan Akun, dan Catatan Blokir. Penjelasan masing-masing atribut adalah sebagai berikut:


1. Kode dan Nama Akun Pemilihan jenis akun harus dilakukan sesuai dengan karakteristik pekerjaannya. Peraturan mengenai Bagan Akun Standar yang terkini yang harus diacu yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.Per-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.

71

Gambar 37. Ilustrasi Perekaman Akun 2. Kode KPPN Kode KPPN dipilih yang sesuai dengan Kantor Bayar Ditjen Perbendaharaan. Pengisiannya harus dilakukan secara teliti agar tidak mengakibatkan permasalahan pada saat pelaksanaan dan pencairan anggarannya. Kode KPPN dalam aplikasi RKA-K/L DIPA 2013 disesuaikan dengan data kantor bayar pada tahun 2012 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan.


72

Gambar 38. Ilustrasi Perekaman Kode KPPN 3. Sumber Pendanaan Dalam aplikasi RKA-K/L DIPA 2013, pemilihan sumber pendanaan pada saat perekaman Akun dilakukan melalui menu “Beban/JnsBantuan/ CaraPenarikan”. Tidak semua sumber pendanaan digunakan di Kementerian Pekerjaan Umum. Beberapa sumber pendanaan yang umum digunakan antara lain: • Rupiah Murni (kode: RM); • Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk Rupiah (RPLN); • Local Cost/Rupiah Murni Pendamping (L.COST/RMP); • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); • Badan Layanan Umum (BLU); • Hibah Luar Negeri dalam bentuk Rupiah (Hibah RHLN);


Gambar 39. Tampilan Jenis-jenis Sumber Pendanaan 4. Kode Register dan Cara Hitung Pendanaan melalui PHLN Beberapa informasi lebih rinci terkait dengan pendanaan dari PHLN harus diinput dalam proses perekaman akun, yaitu Nomor Register dan Cara Hitung pendanaan dengan PHLN. Pengalokasian anggaran kegiatan yang bersumber dari dana PHLN secara umum mengacu PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Secara khusus pengalokasian tersebut mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Hibah Luar Negeri (NPPHLN) masing-masing. Nomor register PHLN dipilih sesuai dengan kode register yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Di bawah ini merupakan tampilan daftar Register dalam aplikasi RKA-K/L DIPA 2013.


73

Gambar 40. Informasi Register PHLN

74 Selain Register, juga harus dipilih Cara hitung untuk pekerjaan dengan sumber pendanaan dari PHLN, yaitu dengan pilihan Non PPN, Netto, Bruto, atau Non Sharing. Di bawah ini digambarkan metode penghitungannya, dengan keterangan selengkapnya terdapat dalam PMK No.112/PMK.02/2012. • Non PPN; Metode ini hanya menghitung besaran nilai fisik proyek tanpa memperhitungkan pajak karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dikenakan dan ditanggung oleh pemerintah. Metode ini digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek PHLN dengan persentase pembiayaan sebesar 100%. • Netto; Metode ini digunakan untuk menghitung besaran alokasi pengadaan barang dan jasa yang sebagian dananya bersumber dari pinjaman luar negeri dan pajak tidak dikenakan terhadap porsi pinjamannya. Sedangkan bagi RMP dikenakan sebesar nilai sharingnya dikalikan besaran nilai pajaknya. Metode ini dapat digunakan untuk pinjaman-pinjaman yang berasal dari Bank Dunia (IBRD) dengan porsi ≥ 91%, ADB, JBIC, dan lain-lain, kecuali ditentukan lain oleh NPPHLN (loan agrement) bersangkutan.


• Bruto; Metode ini digunakan untuk menghitung besaran alokasi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari pinjaman luar negeri yang berasal dari World Bank dengan persentase/porsi pembiayaan sebesar 90% ke bawah maupun pinjaman lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam NPPHLN (loan agreement) yang bersangkutan. Cara hitung ini hanya untuk IBRD, dengan porsi PHLN kurang dari 90%. • Non Sharing; Metode ini digunakan untuk menghitung besaran alokasi dalam RKA-K/L bagi pinjaman luar negeri yang tidak mempersyaratkan persentase namun langsung menentukan besaran sumber dana. Penggunaan metode ini langsung menuliskan besaran dana PHLN dan rupiah murni pendampingnya.

75

Gambar 41. Tampilan Input Cara Hitung untuk Pendanaan PHLN 5. Catatan Akun dan Catatan Blokir Catatan akun merupakan bagian yang dapat tidak diisi atau akan diisi oleh Petugas Direktorat Jenderal Anggaran. Juga termasuk keterangan blokir. Di bawah ini merupakan ilustrasi Input Catatan Akun (Opsional) dan Catatan Blokir.


76

Gambar 42. Ilustrasi Input Catatan Akun dan Blokir

9.8 Perekaman Detil/Item Pekerjaan Setelah melakukan perekaman akun, maka tahap selanjutnya adalah merekam detil/item pekerjaan untuk masing-masing akun. Pendetilan penulisan agar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Output Kegiatan karena tidak ada standar baku dalam penulisan detil kegiatan. Beberapan pertimbangan kedetilan penulisan item pekerjaan terdapat pada Sub-bagian 3.4 sebelumnya. Beberapa atribut Detil Pekerjaan yang harus diisi adalah Uraian Detil Pekerjaan, Volume Pekerjaan (Volkeg), Satuan Pekerjaan/Output (Satkeg), Harga Satuan, Blokir, dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Untuk item pekerjaan yang memiliki Standar Biaya Masukan agar pengisiannya menggunakan menu SBM sebagaimana tampak pada ilustrasi di bawah ini.


Pilih awal waktu pelaksanaan pekerjaan

Input detil / item pekerjaan

Input Otomatis untuk item yang memiliki SBM

Input volume dan harga satuan item pekerjaan

Gambar 43. Ilustrasi Perekaman Detil/Item Pekerjaan Penjelasan pengisian masing-masing atribut Item Pekerjaan adalah sebagai berikut: 1. Uraian Item Pekerjaan Uraian item pekerjaan diisikan secara jelas mengenai apa saja yang akan dilakukan. Kedetilan uraian agar mempertimbangkan fleksibilitas revisi anggarannya, terutama revisi terhadap Petunjuk Operasional Kegiatam (POK). Misalnya tidak perlu menuliskan item seperti “pensil, pulpen, dan penghapus” namun cukup dituliskan item “Alat Tulis Kantor (ATK)”. Kedetilan yang tidak perlu seperti di atas kerap ditemukan dalam Kertas Kerja RKA-K/L terdahulu. 2. Volume, Satuan, dan Harga Satuan Pekerjaan Volume (Volkeg) diisikan sebagai besaran target yang akan dicapai. Untuk Satuan Pekerjaan (Satkeg) diisikan Satuan sesuai dengan Satuan Output, khususnya untuk komponen utama dan memilih fasilitas hitung otomatis untuk penghitungan total Output-nya. Pembahasan lebih lengkap mengenai Volume Output terdapat pada Bagian V.

Bila memerlukan perincian volume kegiatan, dapat dilakukan dengan menekan “Esc” pada saat akan melakukan input data “Volkeg” maka akan keluar isian yang lebih rinci untuk pekerjaan dengan satuan yang lebih dari 1 (satu), misalnya untuk satuan Orang-Hari (OH).

3. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Awal waktu pelaksanaan pekerjaan merupakan salah satu atribut item pekerjaan yang harus diisi. Pengisiannya disesuaikan dengan bulan awal pelaksanaan pekerjaan. 4. Blokir Blokir diisi bila pekerjaan yang berkenaan belum dapat disetujui oleh petugas penelaah RKA-K/L Direktorat Jenderal Anggaran. Pengisian blokir/pemblokiran pekerjaan lebih merupakan domain dari Kementerian Keuangan.


77

5. SBM (Standar Biaya Masukan) Menu pilihan SBM dimaksudkan untuk mempermudah input data item pekerjaan yang memilik Standar Biaya Masukan. Rincian item pekerjaan dengan SBM terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun 2013.

9.9 Input Data Kelengkapan DIPA Mulai Tahun Anggaran 2013, penyusunan dan pengesahan DIPA merupakan lingkup tugas Direktorat Jenderal Anggaran, yang dirancang dengan Format 1 (satu) DIPA untuk tiap Program yang dilengkapi dengan petikan DIPA untuk masing-masing Satuan Kerja. Oleh karena itu beberapa data untuk kelengkapan DIPA yang pada tahun-tahun sebelumnya dapat tidak diisi kedalam aplikasi RKA-K/L, mulai DIPA tahun 2013 data-data tersebut harus sudah diinputkan dalam aplikasi RKA-K/L.

78

Beberapa data kelengkapan DIPA yang harus diisi antara lain Data Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara, Pejabat SPM, termasuk alamat e-mail resmi Satuan Kerja. Data e-mail tersebut diperlukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran untuk menyampaikan pemberitahuan resmi khususnya terhadap proses penelaahan dan persetujuan RKA-K/L beserta revisi anggarannya. Pengisian data tersebut merupakan bagian dari validasi kelengkapan data RKA-K/L. Ilustrasi input data kelengkapan DIPA tersebut sebagaimana digambarkan di bawah ini.

Gambar 44. Ilustrasi Input Data KPA PANDUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-K/L)

9.10 Validasi RKA-K/L Validasi RKA-K/L merupakan proses “verifikasi otomatis” oleh aplikasi RKA-K/L terhadap kelengkapan dan kesesuain data yang diinput sebelumnya, mulai dari perekaman Program/ Kegiatan/Output sampai pada pengisian data kelangkapan DIPA. Harus dipastikan agar seluruh Kertas Kerja lolos dari proses validasi ini. Apabila terdapat kesalahan atau tidak lengkapnya data yang diinput, maka Kertas Kerja tidak akan lolos dari validasi. Oleh karena itu diperlukan perbaikan data sampai data dalam Kertas Kerja bersih dari kesalahan. Hal ini sangat diperlukan karena apabila belum lolos dari proses validasi maka ada kemungkinan DIPA tidak dapat tercetak. Proses validasi dilakukan secara otomatis oleh aplikasi RKA-K/L melalui menu RKAKL2013/ Validasi Data. Validasi ini meliputi keseluruhan rincian data dalam Kertas Kerja RKA-K/L, dengan kode dan keterangan kegagalan validasi sebagaimana Tabel berikut ini. Tabel 2. Kode dan Keterangan Validasi Kode Validasi

Keterangan

79

0001

Kode Satker tidak ada di referensi t_satker

0002

Jenis Satker Permanen/Pusat (1), kode dekon bukan Kantor Pusat (1)

0003

Jenis Satker Vertikal/UPT (2), kode dekon bukan Kantor Daerah (2)

0004

Jenis Satker Khusus (3), kode dekon bukan Kantor Pusat//Kantor Daerah (1)

0005

Jenis Satker SKPD (4), kode dekon bukan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama (3,4,5)

0006

Jenis Satker Non Vertikal Lainnya (5), kode dekon bukan Kantor Pusat/Kantor Daerah (1)

0007

Jenis Satker Sementara (6), kode dekon bukan Kantor Pusat/Kantor Daerah (1,5)

0008

Jenis Satker BUMN (7), kode dekon bukan (1,2,3,4,5,6)

0009

Jenis Satker BLU (8), kode dekon bukan Kantor Pusat/Kantor Daerah (1,2)

0010

Kode K/L tidak ada di referensi

0011

Kode Unit tidak ada di referensi

0012

Kode Program tidak ada di referensi

0013

Kode Kegiatan tidak ada di referensi

0014

Kode Output tidak ada di referensi

0015

Kode Output double di d_output

0016

Kode Lokasi tidak ada di referensi t_lokasi

0017

Kode Lokasi Kabupaten/Kotamadya tidak ada di t_kabkota

0018

Kode Dekon tidak sesuai dengan kode lokasi Kabupaten/Kotamadya

0019

Kode Sub Output tidak punya induk Output

0020

Kode Sub Output double di d_soutput


Kode Validasi

80

Keterangan

0021

Kode Dekon tidak ada di referensi t_dekon

0022

Kode Komponen tidak punya induk Sub Output

0025

Kode Komponen double di d_kmpnen

0026

Kode Sub Komponen tidak punya induk di Komponen

0027

Kode Sub Komponen double di d_skmpnen

0028

Kode Akun tidak ada di referensi t_akun

0029

Kode Akun tidak punya induk Sub Komponen

0030

Kode Akun tidak sesuai dengan sumber dana (BLU)

0031

Kode Akun double di d_akun

0032

Kode KPPN tidak ada di referensi t_KPPN

0033

Kode KPPN tidak sesuai dengan Kode KPPN yang ada di referensi t_satker

0034

Kode Beban tidak ada di referensi

0035

Kode Jenis Bantuan tidak ada di referensi

0036

Kode Cara Penarikan tidak ada di referensi

0037

Item Data tidak punya induk di d_akun

0038

Kode Register tidak ada di referensi

0039

Kode Register harus diisi

0040

Kode Register seharusnya tidak diisi

0041

Kode Register close

0042

Kode Register 99999*** tidak diblokir

0043

Data PHLN, Jumlah # (pagurmp+paguphln+pagurkp)

0044

Data Blokir, (blokirrmp+blokirphln+blokirrkp) # 0

0045

Jumlah harus dalam ribuan

0046

Catatan Blokir tidak ada

0047

Volume Sub Output kosong

0048

Komponen Operasional seharusnya di Output (994) Layanan Perkantoran

0049

Kode IB tidak ada di referensi

0050

Jenis Satker BLU (8), Saldo awal belum diisi

0051

KPA/Bendahara/Pejabat SPM belum diisi

0052

Rencana Penarikan belum diisi


Tampilan aplikasi RKA-K/L apabila data dalam Kertas Kerja RKA-K/L telah berhasil lolos dari proses validasi sebagaimana gambar di bawah ini.

Data Valid. Proses Validasi berhasil

81

Gambar 45. Tampilan Bila Proses Validasi Berhasil

9.11 Contoh Kertas Kerja yang Mengikuti Panduan Teknis Berikut ini terdapat 2 (dua) contoh tampilan Kertas Kerja RKA-K/L yang mengikuti Panduan Teknis. Contoh yang pertama adalah untuk Pekerjaan Swakelola Non-Fisik dan contoh yang kedua adalah untuk Pekerjaan Fisik.


Nama Paket Swakelola pada level Sub-Komponen

Gambar 46. Contoh Kertas Kerja untuk Pekerjaan Swakelola Non-Fisik

82

Lokasi pekerjaan (Kab./Kota) sebagai atribut Output Nama Paket Swakelola pada level Sub-Komponen Lokasi pekerjaan (Kab./Kota) sebagai atribut Output Nama Paket Kontraktual pada level Sub-Komponen Detil pekerjaan, dimungkinkan sama dengan nama Paket Pekerjaan

Gambar 47. Contoh Kertas Kerja untuk Pekerjaan Fisik


X

PENYUSUNAN RENCANA PENYERAPAN DAN DATA DUKUNG 83


X. PENYUSUNAN RENCANA PENYERAPAN DAN DATA DUKUNG 10.1 Penyusunan Rencana Penyerapan Anggaran Penyusunan rencana penyerapan anggaran bulanan diharapkan dapat dilakukan secara paralel dengan penyusunan Kertas Kerja RKA-K/L. Perkiraan penyerapan perlu disiapkan sedini mungkin agar dapat memiliki waktu yang cukup untuk menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dengan lebih awal, lebih matang, serta benar-benar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Lebih dari itu, belum siapnya rencana penyerapan anggaran pada saat penyusunan RKAK/L dan DIPA dapat mengakibatkan tertundanya penetapan POK oleh Pejabat Eselon I di Kementerian PU. Hal ini kemudian dapat berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran.

84

Rencana penyerapan anggaran disusun sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang benar-benar realistis namun menantang untuk dilaksanakan. Dalam penyusunan penyerapan anggaran bulanan agar tidak dilakukan simplifikasi dengan membagi rata pengeluaran selama 12 (dua belas) bulan, kecuali untuk pengeluaran yang rutin operasional kantor dan kegiatan rutin lainnya. Rencana penyerapan anggaran disusun dengan kedetilan menurut jenis belanja per Output Kegiatan. Oleh karena itu penghitungan rencana penyerapan harus dilakukan dalam lembar kerja yang berbeda untuk tiap-tiap Output-nya, sebelum dilakukan input kedalam Aplikasi RKA-K/L. Ada baiknya penghitungan rencana penyerapan dapat dilakukan pada level detil pekerjaan di bawah akun, sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan POK-nya. Dalam aplikasi RKA-K/L DIPA 2013, input data Rencana Penyerapan Anggaran diisi melalui menu “Rencana Penarikan”. Rincian rencana penarikan disusun berdasarkan rencana penyerapan anggaran tiap kelompok Jenis Belanja (2 digit awal) untuk tiap bulannya. Ilustrasi Input Rencana Penyerapan Anggaran sebagaimana digambarkan di bawah ini.


85 Gambar 48. Ilustrasi Input Rencana Penyerapan Anggaran


10.2 Kelengkapan Data Dukung

86

Dalam PMK No.112/PMK.02/2012 diuraikan mengenai data dukung yang diperlukan terutama dalam proses penelaahan Kertas Kerja RKA-K/L di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Data-data dukung yang utama antara lain berupa: 1. Hasil cetakan Kertas Kerja RKA-K/L dan Arsip Data Komputer-nya (ADK); 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB); 3. Gender Budget Statement (GBS) apabila berkenaan dengan ARG. Penyusunan GBS mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Bab 8 PMK No.112/PMK.02/2012; 4. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU) apabila berkenaan dengan Satker BLU; 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengg una Anggaran (KPA) apabila satuan biaya yang tercantum dalam KK RKA-K/L tidak terdapat dalam Standar Biaya. Penyusunan SPTJM mengacu pada format dan tatacara pengisian sebagaimana tercantum dalam Bab 8 PMK No.112/PMK.02/2012; 6. Data pendukung untuk pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara, berupa: a) Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/ gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan/ gedung Negara untuk pekerjaan pembangunan/renovasi bangunan/ gedung negara yang berlokasi di dalam negeri dan pekerjaan renovasi bangunan/gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang mengubah struktur bangunan; atau b) Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/ gedung negara atau yang sejenis dari konsultan perencana setempat dan SPTJM KPA kantor perwakilan setempat untuk pekerjaan renovasi bangunan/gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang tidak merubah struktur bangunan. Informasi mengubah atau tidak struktur bangunan dijelaskan dalam dokumen tersebut. 7. Data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu antara lain: peraturan perundangan/ keputusan pimpinan K/L yang mendasari adanya kegiatan/output, surat persetujuan dari Menteri PAN dan RB untuk alokasi dana satker baru, dan lain sebagainya; 8. Data dukung terkait lainnya sehubungan dengan alokasi suatu output. Diharapkan agar seluruh data pendukung yang diperlukan sudah siap sebelum dilakukannya penelaahan di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, sehingga dapat meminimalisir alokasi anggaran yang diblokir akibat kurangnya data pendukung. Hal ini tentunya akan dapat mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.


Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi: Bagian Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Gedung Baru Kementerian PU, lantai 5 Jl. Pattimura 20 Jakarta Selatan Telp./Faks : (021) 7392627 e-mail : [email protected]

88


89


90

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Jl. Pattimura 20 Jakarta Selatan Telp./Faks : (021) 7392627


L)

Recommend Documents