KOTA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : KEP.44/MEN/2004 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 2 ayat (4) butir b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka dalam rangka menentukan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan pada Kabupaten/Kota dipandang perlu menetapkan Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;

b.

bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

: 1.

Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah;

22

Tahun

1999

tentang

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7.

Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

8.

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 35 Tahun 2004; 9.

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004;

10.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND;

11.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

12.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

13.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;

14.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA tanggal 8 Juli 2002 perihal Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal;

Memperhatikan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA.

PERTAMA

:

Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Pedoman Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan bidang kelautan dan perikanan yang disesuaikan dengan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2004 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, ttd ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi ttd. NARMOKO PRASMADJI

LAMPIRAN :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.44/MEN/2004 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.

DAFTAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA NO. 1.

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

KETERANGAN

Batas waktu mengeluarkan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan maksimal 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan dokumen tidak lengkap maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima.

Usaha perorangan: Persyaratan yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan; Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; Rencana Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan Pembudidayaan; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk; Rekomendasi Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Menyelenggarakan Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan a. Perikanan Budidaya

Memberikan Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan (air tawar, air payau dan di laut) sampai dengan 4 (empat) mil laut dengan tidak menggunakan tenaga kerja asing dan/atau modal asing;

Usaha Badan Hukum: Persyaratan yang harus dipenuhi: Usaha Pembudidayaan dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia; Surat Permohonan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan; Foto copy Akte Pendirian Badan Hukum; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP;) Memiliki Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang; Surat Pernyataan Tidak Menimbulkan Pencemaran; Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Obat-Obatan atau Bahan Biologis yang Membahayakan

NO.

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

KETERANGAN Lingkungan Sumber Daya Ikan dan/atauKesehatan Manusia; Rekomendasi Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan Usaha Pembudidayaan Ikan; Rencana Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan Kajian Analisis berkaitan dengan lingkungan dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) setempat sesuai peraturan yang berlaku; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Menyelenggarakan perizinan terpadu pemanfaatan kawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

Batas waktu mengeluarkan izin maksimal 12 Usaha perorangan: (dua belas) hari kerja sejak permohonan Persyaratan yang harus dipenuhi: diterima dan dokumen lengkap; Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Kawasan Batas waktu pemberitahuan penolakan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dokumen tidak lengkap maksimal 6 Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; (enam) hari kerja sejak permohonan Rencana Kegiatan Pemanfaatan Usaha Kawasan; diterima. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk; Rekomendasi Lokasi Usaha Kawasan Terpadu yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

NO.

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

KETERANGAN Usaha Badan Hukum: Persyaratan yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Kawasan Terpadu Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Izin Usaha Kawasan Terpadu dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia; Foto copy Akte Pendirian Badan Hukum; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Memiliki Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang; Surat Pernyataan Tidak Menimbulkan Pencemaran; Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Obat-Obatan atau Bahan Biologis yang Membahayakan Lingkungan Sumber Daya Pesisir dan Laut dan/atauKesehatan Manusia; Rekomendasi Lokasi Pemanfaatan Kawasan Terpadu yang dikeluarkan pemerintah daerah kabupaten/kota; Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan Kawasan Terpadu Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan; Kajian analisis berkaitan dengan lingkungan dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) setempat sesuai peraturan yang berlaku; ditetapkan oleh Persyaratan lainnya yang Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

Memberikan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi ikan hidup antar-Kabupaten/Kota;

Batas waktu mengeluarkan Surat Keterangan Asal Ikan Hidup maksimal 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan dokumen tidak lengkap maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima.

Persyaratan yang harus dipenuhi: Memiliki Izin Usaha Pembudidayaan Ikan (baik untuk usaha perorangan atau usaha badan hukum); Surat Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) Ikan; Surat Keterangan Cara Memperoleh Ikan Hidup yang dikeluarkan oleh kepala desa/camat setempat.

NO.

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

Memberikan persetujuan operasional kolam pancing yang bersifat komersial termasuk pemberian bimbingan teknisnya;

Batas waktu memberikan persetujuan maksimal 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan dokumen tidak lengkap maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima.

KETERANGAN Usaha perorangan: Persyaratan yang harus dipenuhi:

Surat Permohonan Pembuatan Kolam Pancing; Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; Rencana Kegiatan Pembuatan Kolam Pancing; Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Tambak/Kolam; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk; Rekomendasi Lokasi Usaha Pembuatan Kolam Pancing yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Usaha Badan Hukum: Persyaratan yang harus dipenuhi:

Izin Usaha Pembudidayaan Ikan yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia; Surat Permohonan Pembuatan Kolam Pancing; Foto copy Akte Pendirian Badan Hukum; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Memiliki Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang; Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Obat-Obatan atau Bahan Biologis yang Membahayakan Lingkungan Sumber Daya Ikan dan/atau Kesehatan Manusia; Rekomendasi Lokasi Usaha Pembuatan Kolam Pancing yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Tambak/Kolam; Rencana Kegiatan Pembuatan Kolam Pancing; Kajian Analisis Berkaitan Dengan Lingkungan dari Badan Pengelolaa Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) setempat sesuai peraturan yang berlaku; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

NO.

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

KETERANGAN

Melakukan pengujian mutu hasil perikanan;

Batas waktu jasa pengujian mutu maksimal 9 (sembilan) hari kerja sejak diterimanya contoh.

Unit pengolah ikan harus memiliki: Surat Izin Usaha Perikanan; Sertifikat Kelayakan Pengolahan; Sertifikat Pengendalian Manajemen Mutu Terpadu; Sertifikat Pengolahan Ikan

Memberikan sertifikat mutu induk dan benih, izin produksi, dan pengawasan peredaran benih ikan;

Batas waktu menerbitkan sertifikat mutu induk dan benih serta izin produksi maksimal 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan maksimal dokumen tidak lengkap 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima.

Usaha perorangan: Persyaratan yang harus dipenuhi:

Surat Permohonan Sertifikat Mutu Induk dan/atauBenih Ikan; Izin Usaha Pembudidayaan Ikan; Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; Rencana Kegiatan Induk dan/atauBenih Ikan; Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan Pembudidayaan Ikan; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk. Usaha Badan Hukum: Persyaratan yang harus dipenuhi: Izin Usaha Pembudidayaan Ikan oleh Badan Hukum Indonesia; Surat Permohonan Sertifikat Mutu Induk dan/atau Benih Ikan; Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Surat Pernyataan Tidak Menimbulkan Pencemaran;

Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Obat-Obatan atau Bahan Biologis yang Membahayakan Lingkungan Sumber Daya Ikan dan/atau Kesehatan Manusia; Rekomendasi Lokasi Pembudidayaan Ikan yang

NO.

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

KETERANGAN dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Bukti Kepemilikan atau Pengusahaan Lahan Pembudidayaan; Rencana Kegiatan Induk dan/atauBenih Ikan; Kajian Analisis Berkaitan Dengan Lingkungan dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Setempat Sesuai Peraturan Yang Berlaku; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Memberikan izin penggunaan obat ikan dan pakan ikan (pengadaan, penggunaan, dan peredaran obat ikan dan pakan ikan).

Batas waktu menerbitkan izin penggunaan obat ikan dan pakan ikan (pengadaan, penggunaan, dan peredaran obat ikan dan pakan ikan) maksimal 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap;

Batas waktu pemberitahuan penolakan maksimal dokumen tidak lengkap 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima.

Usaha perorangan: Persyaratan yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Izin Pengadaan, Penggunaan, dan Peredaran Obat Ikan dan Pakan Ikan; Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; Rencana Kegiatan Pengadaan, Penggunaan, dan Peredaran Obat Ikan dan Pakan Ikan; Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk. Usaha Badan Hukum: Persyaratan yang harus dipenuhi: Izin Usaha Pengadaan, Penggunaan, dan Peredaran Obat Ikan dan Pakan Ikan Yang Dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia; Surat Permohonan Izin Pengadaan, Penggunaan, dan Peredaran Obat Ikan dan Pakan Ikan; Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Memiliki Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang; Surat Pernyataan Tidak Menimbulkan Pencemaran; Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Obat-Obatan atau Bahan Biologis Yang Membahayakan Lingkungan Sumberdaya Ikan dan/atau Kesehatan Manusia; Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;

NO.

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

KETERANGAN Rencana Kegiatan Pengadaan, Penggunaan, dan Peredaran Obat Ikan dan Pakan Ikan; Kajian analisis berkaitan dengan lingkungan dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) setempat sesuai peraturan yang berlaku; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

b. Perikanan Tangkap Memberikan izin usaha penangkapan ikan pada perairan laut sampai dengan 4 (empat) mil (kapal tanpa motor, motor luar, motor dalam sampai dengan 10 (sepuluh) GT): Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Batas waktu mengeluarkan SIUP maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan dokumen tidak lengkap maksimal 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

Persyaratan yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Izin Usaha Perikanan; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Batas waktu mengeluarkan Surat Izin Penangkapan Ikan maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan dokumen tidak lengkap maksimal 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

Persyaratan yang harus dipenuhi: ` Surat Permohonan Penangkapan Ikan; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); Foto copy Tanda Pendaftaran Kapal (Gross Akte atau Pas Biru) dengan menunjukkan aslinya atau foto copy yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal (asli) yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau instansi yang berwenang dibidang perikanan Kabupaten/Kota; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

NO.

JENIS PELAYANAN Surat Izin (SIKPI)

Kapal

Pengangkut

Perizinan Pengolahan Hasil Perikanan; Surat untuk Usaha Pengolahan Ikan

Ikan

INDIKATOR

KETERANGAN

Batas waktu mengeluarkan SIKPI maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan dokumen tidak lengkap maksimal 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

Persyaratan yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Pengangkutan Ikan; Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); Foto copy Tanda Pendaftaran Kapal (Gross Akte atau Pas Biru); Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksaan fisik kapal di daerah setempat, yang dilampiri ringkasan hasil pemeriksaan fisik; Surat Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Antar Perusahaan Pengangkutan/Pengumpul Ikan dengan Pemilik Ikan, kecuali digunakan untuk mengangkut hasil tangkap sendiri; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Batas waktu mengeluarkan Surat Usaha Pengolahan Ikan maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan dokumen tidak lengkap maksimal 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

Usaha Perorangan: Persyaratan yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Usaha Pengolahan Ikan; Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; Rencana Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan; Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Usaha Badan Hukum: Persyaratan yang harus dipenuhi:

Izin Usaha Perikanan dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia; Surat Permohonan Usaha Pengolahan Ikan; Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;

NO.

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

KETERANGAN Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Memiliki Izin Lokasi dari Pejabat yang Berwenang; Surat Pernyataan Tidak Menimbulkan Pencemaran; Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Obat-Obatan atau Bahan Biologis yang Membahayakan Lingkungan Sumber Daya Ikan dan/atauKesehatan Manusia; Rencana Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan; Kajian Analisis berkaitan dengan lingkungan dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) setempat sesuai peraturan yang berlaku; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Izin Pemasangan Rumpon;

Batas waktu memberikan Izin Pemasangan Rumpon maksimal 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap; Batas waktu pemberitahuan penolakan dokumen tidak lengkap maksimal 2 (dua) hari kerja sejak permohoman diterima.

Usaha perorangan: Persyaratan yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Pemasangan Rumpon; Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah; Rencana Kegiatan Pemasangan Rumpon; Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk. Usaha Badan Hukum: Persyaratan yang harus dipenuhi: Izin Usaha Perikanan dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia; Surat Permohonan Pemasangan Rumpon; Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

NO.

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

KETERANGAN Memiliki Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang; Surat Pernyataan Tidak Menimbulkan Pencemaran; Surat Keterangan Tidak Menggunakan Obat-Obatan atau Bahan Biologis Yang Membahayakan Lingkungan Sumberdaya Ikan dan/atau Kesehatan Manusia; Rencana Kegiatan Pemasangan Rumpon; Kajian Analisis berkaitan dengan lingkungan dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) sesuai peraturan yang berlaku; Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

2.

Menyelenggarakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di semua Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);

Terlaksananya pemantauan dan pengawasan TPI secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Hasil pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.

Menyelengarakan pengelolaan Pendaratan Ikan (PPI).

Terlaksananya pemantauan dan pengawasan PPI secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Hasil pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.

Terlaksananya diklat bagi pembudidaya ikan/nelayan minimal 1 (satu) kali setahun; Diklat pengembangan diikuti minimal 1 (satu) orang dalam setiap lokasi.

Hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.

Pangkalan

Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kelautan dan Perikanan Penyelenggaraan diklat bagi pembudi daya ikan/ nelayan;

NO.

3.

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

KETERANGAN

Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan diklat kedinasan petugas kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhannya;

Terlaksananya diklat kedinasan petugas kelautan dan perikanan minimal 1 (satu) kali setahun.

Hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.

Menyusun data ketenagakerjaan bidang kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten/Kota.

Tersedianya data ketenagakerjaan sektor kelautan dan perikanan dalam wilayah Kabupaten/Kota per tahun.

Hasil penyajian data ketenagakerjaan sektor kelautan dan perikanan dilaporkan Bupati/Walikota Gubernur, dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.

pengawasan

Terlaksananya pemantauan dan pengawasan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali; Tersedianya pengawas pada setiap unit lokasi minimal 1 (satu) orang.

Hasil pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.

Mengawasi bahan baku ikan dan mutu pakan ikan dalam peredaran;

Terlaksananya pengawasan terhadap bahan baku ikan dan mutu pakan ikan secara periodik setiap tahun; Tersedianya pengawas pada setiap unit lokasi pengawasan minimal 1 (satu) orang.

Hasil pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.

Menetapkan pengawasan dan penerapan mutu dan standar pengolahan pengujian mutu hasil perikanan;

Terlaksananya pengawasan secara periodik setiap tahun; Tersedianya pengawas pada setiap wilayah pengawasan sesuai kebutuhan maksimal 10 (sepuluh) orang.


Melakukan pengawasan terhadap dan/atausuaka perikanan;

Terlaksananya pengawasan secara periodik terhadap resaervaat dan/atausuaka perikanan setiap tahun;

Hasil pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung

Menyelenggarakan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kelautan dan Perikanan Menetapkan pemantauan dan kawasan pembudidayaan ikan;

reservaat

NO.

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

KETERANGAN

Tersedianya pengawas pada setiap unit lokasi pengawasan minimal 1 (satu) orang.

jawab dibidangnya selaku pembina teknis.

Terlaksananya pengawasan secara periodik pada setiap bulannya; Tersedianya pengawas pada setiap pelabuhan perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan/atau Tempat Pendaratan Ikan (TPI) atau Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan minimal 1 (satu) orang. Terlaksananya pengawasan secara periodik setiap bulan; Tersedianya pengawas pada setiap pelabuhan perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan/atau Tempat Pendaratan Ikan (TPI) atau Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan minimal 1 (satu) orang.


Melakukan pengawasan terhadap produksi induk dan/ataubenih ikan;

Terlaksananya pengawasan terhadap produksi induk dan/ataubenih ikan secara periodik setiap tahun; Tersedianya pengawas pada setiap wilayah usaha minimal 1 (satu) orang.


Melaksanakan pengawasan lalu lintas ikan hidup;

Terlaksananya pengawasan secara rutin setiap hari; Tersedianya pengawas pada setiap wilayah pengawasan minimal 1 (satu) orang.


Melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan, penggunaan, dan peredaran obat ikan dan pakan ikan di Kabupaten/Kota;

Terlaksananya pengawasan secara periodik setiap tahun; Tersedianya pengawas pada setiap unit lokasi pengawasan minimal 1 (satu) orang.


Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan;

Pengawasan penegakan hukum dalam pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut Kabupaten/Kota;


NO.

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

KETERANGAN

Melaksanakan pemantauan dan pengawasan usaha pembudidaya ikan sampai dengan wilayah laut Kabupaten/Kota;

Terlaksananya pengawasan secara periodik setiap tahun; Tersedianya pengawas pada setiap unit lokasi pengawasan minimal 1 (satu) orang.


Melaksanakan pengawasan pengadaan kapal perikanan tanpa motor, bermotor tempel, dan bermotor dalam sampai dengan 10 (sepuluh) GT;

Terlaksananya pengawasan secara periodik untuk setiap bulan; b) Tersedianya pengawas pada setiap unit lokasi pengawasan minimal 1 (satu) orang.


Melaksanakan pengawasan kapal di Pangkalan Pendaratan Ikan atau Tempat Pendaratan Ikan atau tempat lainnya yang dianggap perlu;

Terlaksananya pengawasan secara periodik untuk setiap bulan; Tersedianya pengawas pada setiap unit lokasi pengawasan minimal 1 (satu) orang.


Melaksanakan pengawasan ekosistem laut.

Terlaksananya pengawasan ekosistem laut secara periodik untuk setiap tahun; Tersedianya tenaga pengawas setiap unit lokasi pengawasan minimal 1 (satu) orang.

Hasil pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Gubernur Bupati/Walikota, dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.

Kualifikasi pengawas: Memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang ekosistem laut, perikanan dan hukum lingkungan. 4.

Menyelenggarakan Peningkatan Kualitas Hasil Perikanan Memberikan bimbingan penggunaan alat tangkap dan mesin perikanan;

Terlaksananya bimbingan yang dilakukan secara perodik setiap bulan; Tersedianya penyuluh perikanan pada setiap wilayah minimal 1 (satu) orang.

Hasil bimbingan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.

NO.

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

KETERANGAN

Memberikan bimbingan terhadap unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil perikanan.

Terlaksananya bimbingan peningkatan mutu yang dilakukan secara periodik setiap bulan; Tersedianya penyuluh perikanan pada setiap wilayah kerja minimal 1 (satu) orang.

Hasil bimbingan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.

5

Menyediakan data dan informasi kelautan dan perikanan.

Tersedianya statistik kelautan dan perikanan di Kabupaten/Kota secara periodik setiap bulan.

Hasil laporan statistik kelautan dan perikanan disampaikan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.

6

Bimbingan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Terlaksananya bimbingan pemasaran hasil kelautan dan perikanan secara periodik setiap bulan; Tersedianya informasi bulanan tentang harga ikan dan peluang pasar perikanan.

Hasil bimbingan pemasaran atas pelaksanaan kegiatan dimaksud disampaikan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.

7

Menyediakan informasi peluang usaha dan investasi di bidang kelautan dan perikanan.

Tersedianya informasi peluang usaha dan investasi di bidang kelautan dan perikanan setiap semester; Tersedianya peta potensi penangkapan dan lahan pembudidayaan.

Hasil penyajian data informasi peluang usaha, peta potensi, dan pengelolaan lahan disampaikan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidangnya selaku pembina teknis.

NO.

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

KETERANGAN

8

Memberikan bimbingan dan penyuluhan penerapan teknologi penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan hasil perikanan.

Terlaksananya pemberian bimbingan dan penyuluhan penerapan teknologi penangkapan, pembudidayaan, dan pengolahan hasil perikanan minimal 1 (satu) kali setiap setahun; Tersedianya penyuluh perikanan minimal 3 (tiga) orang setiap wilayah.

Hasil bimbingan dan penyuluhan dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidangnya selaku pembina teknis.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, ttd ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi ttd. NARMOKO PRASMADJI

KOTA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Recommend Documents