BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini berbentuk analisis data sekunder dan lokasi yang diambil adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJPK) melalui website resmi, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber-sumber lain seperti BPS. Data tersebut berupa laporan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014.
B. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1.
Data anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJPK) melalui website resmi (www.djpk.depkeu.go.id), dan Dinas Pendapatan Pengelolaan
46
47
Keuangan dan Aset Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2.
Data gambaran umum, profil serta potensi Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2015.
3.
Data dan informasi lainnya yang diperoleh dari buku referensi, jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.
C. Definisi Operasional Variabel 1.
Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota Provinsi DIY tahun 2010-2014 berupa target dan realisasi yang dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah.
2.
Total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berupa total keseluruhan penerimaan yang bersumber dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lainlain PAD yang sah Kabupaten/ Kota Provinsi DIY tahun 2010-2014 yang dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah yang diambil dari target dan realisasi.
3.
Total Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) yaitu berupa dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana darurat, dan dana pinjaman daerah Kabupaten/ Kota Provinsi DIY tahun 2010-2014 yang dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah.
48
4.
Total Belanja Langsung berupa total keseluruhan belanja langsung Kabupaten/ Kota Provinsi DIY tahun 2010-2014 yang dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah.
5.
Total Belanja Tidak Langsung berupa total keseluruhan belanja tidak langsung Kabupaten/ Kota Provinsi DIY tahun 2010-2014 yang dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah.
6.
Total Belanja yaitu berupa total belanja langsung dan tidak langsung Kabupaten/ Kota Provinsi DIY tahun 2010-2014 yang dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah.
7.
Penerimaan Daerah berupa total keseluruhan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten/ Kota Provinsi DIY tahun 2010-2014 yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah.
D. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi dokumentasi atau dengan cara menelusuri data, yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa data laporan keuangan atau anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJPK
RI)
melalui
website
resmi
(www.djpk.depkeu.go.id),
Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pusat Statistik.
49
E. Teknik dan Analisis Data 1.
Analisis Deskriptif Analisis deskriptif merupakan suatu bentuk analisis yang menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data dengan kegiatan mengumpulkan, mengelompokkan atau memisahkan komponen/ bagian yang relevan dari keseluruhan data sehingga data mudah dikelola dan hasilnya dapat dipelajari, ditafsirkan secara singkat dan penuh makna (Kuncoro, 2003). Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu berupa perkembangan APBD selama tahun 2010-2014, kontribusi pendapatan dan Belanja di Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.
Analisis Kuantitatif Analisis kuantitatif merupakan analisis yang menggunakan data yang diukur dalam suatu skala numerik/ angka (Kuncoro, 2003). Analisis ini digunakan untuk mengetahui Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan otonomi daerah, melalui perhitungan sebagai berikut: a.
Kinerja Keuangan Daerah 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
50
Rasio
Kemandirian
Keuangan
Daerah
adalah
perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern), meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman (Rahman dalam Widodo 2014:63). Dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat diketahui kondisi keuangan Daerah dengan potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Persamaan dari rasio ini yaitu (Rahman dalam Widodo 2014:63): ..... (3.1) 2) Rasio Efektivitas PAD Rasio
Efektivitas
Keuangan
Daerah
merupakan
perbandingan antara target penerimaan PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Rasio efektivitas ini digunakan untuk melihat realisasi penerimaan PAD apakah sudah memenuhi target yang direncanakan dari tahun sebelumnya. Persamaan dari rasio ini yaitu (Machmud 2014:9): …...... (3.2) 3) Rasio Aktivitas Rasio
Aktivitas
Keuangan
Daerah
merupakan
perbandingan antara belanja rutin terhadap total APBD dan belanja pembangunan terhadap total APBD. Persamaan dari rasio ini yaitu (Sijabat 2013:239):
51
……................….. (3.3) %...(3.4) Dengan
adanya
perubahan
terhadap
pengelolaan
keuangan daerah yang baru, maka rumus rasio aktivitas belanja disesuaikan dengan perubahan terhadap pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sehingga rumus rasio aktivitas menjadi sebagai berikut: ..(3.5) .....................(3.6) 4) Rasio Pertumbuhan PAD Rasio Pertumbuhan PAD adalah perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan dikurangi Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya dengan Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya. Persamaan dari rasio ini yaitu (Machmud 2014:10): ………..…....(3.7) Keterangan: t1
= tahun berjalan
t0
= tahun sebelumnya
b. Kemampuan Keuangan Daerah 1) Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF)
52
Rasio Derajat Otonomi Fiskal merupakan perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Persamaan dari rasio ini yaitu (Sijabat 2013:238): ..................................(3.8) 2) Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Rasio
Indeks
Kemampuan
Rutin
merupakan
perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Belanja Rutin. Persamaan dari rasio ini yaitu (Sijabat 2013:238): …………..…............(3.9) Dengan
adanya
perubahan
terhadap
pengelolaan
keuangan daerah yang baru, maka rumus rasio Indeks Kemampuan Rutin disesuaikan dengan perubahan terhadap pospos yang ada dalam laporan keuangan. Sehingga rumus rasio Indeks Kemampuan Rutin menjadi sebagai berikut: ...........................(3.10)
