BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2000 tentang terbentuknya Provinsi Gorontalo maka dibentuklah Badan, Dinas dan Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo merupakan salah satu Badan yang dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan prinsip desentralisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo di tahun 2015 sebagai komponen operasional yang memfasilitasi pelaksanaan kebencanaan di daerah sebagaimana yang dituangkan dalam pola dasar pembangunan daerah Provinsi Gorontalo perlu memposisikan diri dalam merespon secara proaktif mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Dalam era otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk lebih menata ulang proses dan manajemen pemerintahannya serta mendefinisikan kembali masyarakat dan dunia usaha dalam hubungannya dengan pemerintah daerah. Mengingat betapa strategisnya otonomi daerah untuk mewujudkan Good Governance, demi peningkatan pemberdayaan masyarakat daerah sangat diperlukan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pengukuran kinerja yang dapat menunjukkan suatu kemajuan dalam rangka menuju capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 1.2.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB I
Berdasarkan Peraturan Gubernur No.21 tahun 2014 tentang tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan tugas BPBD Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi sebagai berikut:
PENDAHULUAN
FUNGSI KOORDINASI FUNGSI KOORDINASI KOORDKOORDINASI FUNGSI KOMANDO FUNGSI PELAKSANAAN
PRA BENCANA
SAAT BENCANA
1.3.
STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06 BENCANA Tahun 2009, PASCA tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai susunan organisasi sebagai berikut: Kepala Badan; Sekretariat; Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Bidang Kedaruratan dan Logistik; Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penjabaran Uraian Tugas dapat disampaikan sebagai berikut: 1. SEKRETARIAT Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dibidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan umum serta urusan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksana tugas. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. Mengkoordinasikan rencana dan program kegiatan rutin. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan. c. Pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga. d. Mengkoordinasikan penyiapan peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan badan. e. Pengelolaan kepegawaian dan perlengkapan. f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan. Sekretariat terdiri atas: a. Sub.Bagian Program b. Sub.Bagian Keuangan dan c. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian program mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana, program, monitoring, evaluasi, pengendalian, laporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, sub.bagian program menyelenggarakan fungsi: a. Menyiapkan kebijakan teknis program sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas. b. Mengumpulkan data rencana kegiatan sesuai kebutuhan sebagai bahan peyusunan program kerja. c. Menyusun program kerja berdasarkan juklak/juknis untuk melancarkan tugas unit. d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis. Dalam melaksanakan tugasnya, sub.bagian keuangan menyelenggarakan fungsi: a.Menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan. b.Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan program untuk kelancaran tugas. c.Melaksanakan pengelolaan admistrasi keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan. d.Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan. Sub bagian umum dan kepegawaian melaksanakan tugas inventarisasi, penataan dan pemeliharaan aset serta mengelola administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, sub.bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
LKIP BPBD PROVINSI GORONTALO 2015
2
BAB I PENDAHULUAN
a.Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengarsipan. b.Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga badan. c.Melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan, dan peñata-usahaan aset milik negara/daerah. d.Menyusun rencana kebutuhan barang unit. e.Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi. f.Pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pengembangan karir, kenaikan pangkat berkala, mutasi intern dan kesejahteraan pegawai. g.Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan.
2. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN Bidang pencegahan dan kesiagaan mempunyai tugas mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi: a.Melaksanakan kegiatan dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. b.Menghimpun kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas. c.Mengidentifikasi potensi sumber daya dan melakukan uji coba penanggulangan bencana. d.Pemetaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi suatu sumber bahaya bencana. e.Pemasangan dan pengujian system peringatan dini untuk mengurangi resiko terkena bencana. f.Melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan gladi tentang pengurangan resiko bencana. g.Menetapkan lokasi evaluasi korban bencana. h.Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. i.Melaksanakan moitoring dan evaluasi seluruh kegiatan bidang sebagai bahan penyusunan laporan. Bidang Pencegahan dan Kesigapan terdiri dari: a. Seksi Pencegahan dan b. Seksi Kesiapsiagaan. Seksi pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pencegahan menyelenggarakan fungsi: a. Menyusun rencana kegiatan seksi pencegahan. b. Melakukan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana dari penguasaan sumber daya alam dan teknologi. c. Melakukan pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana. d. Melakukan penguatan dan pemantapan peran lembaga terkait dan dunia usaha terhadap penanggulangan bencana. e. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas seksi pencegahan. f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan Seksi kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi: a. Menyusun rencana kegiatan seksi kesiapsiagaan. b. Menyiapkan kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas. c. Melakukan penyesuaian dan uji coba rencana pengurangan resiko bencana. d. Mengadakan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini untuk mengurangi resiko terkena bencana. e. Melakukan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi penanganan korban bencana. f. Melakukan penyiapan lokasi evaluasi bersama instansi terkait untuk penanganan korban bencana. g. Melakukan penyusunan data, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap penanggulangan bencana.
LKIP BPBD PROVINSI GORONTALO 2015
3
BAB I PENDAHULUAN
h. i. j.
Melakukan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas seksi kesiapsiagaan. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan.
3. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada tanggap darurat. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang kedaruratan dan logistik menyelenggarakan fungsi: a. menyusun rencana kegiatan bidang kedaruratan dan logistik b. merumuskan kebijakan teknis dibidang kedaruratan dan logistik. c. Mengaktifkan peran pusat koordinasi pengendali operasi penanggulangan bencana. d. Melakukan pengkajian terhadap bencana melalui identifikasi untuk mengetahui jumlah korban dan tingkat kerusakan. e. Melakukan kajian penentuan status keadaan darurat bencana sesuai skala bencana. f. Mengkoordinasikan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kelompok rentan. g. Merencanakan pengadaan logistik sesuai kebutuhan untuk penanganan bencana. h. Mengkoordinasikan bantuan dan kerja sama dengan pihak lain dalam penanggulangan bencana. i. Mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian bantuan penanggulangan bencana. j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. k. Mengkoordinasikan dan menkonsultasikan pelaksanaan tugas bidang kedaruratan dan logistik. l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan bidang kedaruratan dan logistic sebagai bahan penyusunan laporan. Bidang kedaruratan dan logistik terdiri dari: a. seksi kedaruratan b. seksi logistic Seksi kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kedruratan dan logistik. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi kedaruratan menyelenggarakan fungsi: a. menyusun rencana kegiatan seksi kedaruratan. b. Menyiapkan kebijakan teknis kedaruratan sesuai kebutuhan. c. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, dan sumber daya untuk mengetahui cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan tingkat kerusakan. d. Melakukan pengkajian terhadap bencana bersama unit terkait untuk menentukan status keadaan darurat bencana. e. Melakukan penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan social kepada korban bencana dan terhadap masyarakat rentan yang terkena bencana bersama unit terkait. f. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai skala prioritas untuk membantu korban bencana. g. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas seksi kedaruratan. h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan sub.bidang kedaruratan sebagai bahan penyusunan laporan. Seksi logistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kedaruratan dan logistik. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi logistik menyelenggarakan fungsi: a. menyusun rencana kegiatan seksi logistik. b. Menyiapkan kebijakan teknis logistic sesuai kebutuhan. c. Melakukan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang. d. Melakukan penyediaan dan penyiapan obat-obatan/pelayanan kesehatan, berkerjasama dengan pihak terkait. e. Melakukan penyediaan dan penyiapan dapur umum, tenda pengungsian, sanitasi dan air bersih bekerjasama dengan pihak terkait. f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan sub. Bidang logistik sebagai bahan penyusunan laporan.
4. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTURKSI
LKIP BPBD PROVINSI GORONTALO 2015
4
BAB I PENDAHULUAN
Bidang rehabilitasi dn rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada pasca bencana. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang rehabilitasi dan rekonsturksi menyelenggarakan fungsi: a. menyusun rencana kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. b. Merumuskan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi dan rekonsturksi. c. Melakukan identifikasi untuk mengetahui tingkat kerusakan dan nilai kerugian. d. Menyusun draf kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitaasi dan rekonstruksi bekerjasama dengan pihak terkait. f. Mengkoordinaskan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas bidang rehabiltiasi dan rekonstruksi. g. Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di kabupaten/kota. h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bahan penyusunan laporan. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari: a. Seksi Rehabilitasi b. Seksi Rekonstruksi Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidan Rehabilitasi dan Rekonsturksi. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi: a. Menyusun rencana kegiatan seksi Rehabilitasi. b. Menyiapkan kebijakan teknis Rehabilitasi sesuai kebutuhan. c. Melakukan perbaikan lingkungan daerah bencana bersama instansi/lembaga terkait untuk perbaikan ekosistem. d. Melakukan perbaikan persarana/sarana umum bersama instansi terkait untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas social dan umum. e. Memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat melalui dana simultan. f. Melakukan pemulihan social psikologi bersama instansi/lembaga terkait untuk pemulihan kondisi masyarakat. g. Melakukan pelayanan kesehatan bersama instansi/lembaga terkait untuk pemulihan kondisi kesehatan masyarakat pasca bencana. h. Melakukan rekonsiliasi dan resolusi konflik bersama instansi/lembaga terkait untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan. i. Melakukan pemulihan sosial ekonomi budaya bersama instansi/lembaga terkait untuk pemulihan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pasca bencana. j. Melakukan pemulihan keamanan dan ketertiban bekrjasama dengan instansi/lembaga terkait. k. Melakukan pemulihan fungsi pemerintahan seperti kondisi sebelum terjadi bencana. l. Melakukan pemulihan fungsi pelayanan public pasca bencana. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi. Seksi Rekonstruksi melakukan tugas rekonstruksi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana pada wilayah pasca bencana. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi rekonstruksi menyelenggarakan fungsi: a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis rehabilitasi pasca bencana sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas. b. Melakukan pembangunan kembali prasarana/sarana umum dan sosial dilokasi bencana. c. Pemulihan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat pasca bencana. d. Melakukan penetapan rancang bangun yang tepat, penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. e. Memberdayakan peran dan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat pasca bencana. f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan penyusun laporan. 1.4. 1.4.1.
KEADAAN SUMBER DAYA MANUSIA Keadaan Umum Pegawai Gambaran umum dari komposisi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari tabel berikut ini: No.
Komposisi Pegawai
LKIP BPBD PROVINSI GORONTALO 2015
Ket.
5
BAB I PENDAHULUAN
Jumlah (Orang)
Jenis Kelamin 1.
Perempuan
2.
Lelaki
36
Jumlah
56
1.4.2.
19
Jumlah (Orang) 1 4 12 1 3 5 30 56
Eselon IIIA IVA Staf IIA IIIA IVA Staf Jumlah
Keadaan Pegawai Menurut Golongan Komposisi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel Keadaan pegawai menurut golongan per 31 Desember 2016
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Jumlah (Orang) 1 5 4 7 2 13 7 3 5 8 1
Golongan Pembina Utama Muda/IV d Pembina Tk.I/IV b Pembina / IV a Penata Tk.I/III d Penata/III c Penata Muda Tk. I / III b Penata Muda/III a Pengatur/II c Pengatur Tk.I / II d Pengatur Muda Tk.I/II b Pengatur Muda/II a Jumlah
1.4.3.
Ket.
56
Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Keadaan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut ini : Tabel Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan per 31 Desember 2016 No. 1. 2. 3. 4. 5.
Pendidikan Doktor (S.3) Pasca Sarjana (S. 2) Sarjana (S.1) Diploma SLTA
Jumlah(Orang) 0 5 24 7 19
Jumlah
1.4.4.
Ket.
56
Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan Tabel Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Penjenjangan No 1. 2.
1.4.5.
Penjenjangan PIM Tk. III/III PIM Tk.IV/IV
Jumlah (Orang) 4 11
Ket.
Jumlah ini sudah termasuk eselon III yang telah mengikuti Pim Tk. IV
Struktur Organisasi Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo
LKIP BPBD PROVINSI GORONTALO 2015
6
BAB I PENDAHULUAN
1.5. SARANA DAN PRASARANA Berikut sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo per Desember 2016. No.
Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah
Satuan
1
Transportable Water Pomp
4
unit
2
Station Wagon (SUV, MPV)
1
unit
3
Perahu Penumpang
10
unit
4
Perkakas Pengangkat Lain-lain
1
paket
5
MOUBILER LAINNYA
1
unit
6
AC Unit
1
unit
7
Alat Rumah Tangga Lain-lain
1
paket
8
P.C Unit
2
unit
9
Lap Top
2
unit
10
Printer
4
unit
11
Meja Kerja Pejabat Eselon II
1
unit
12
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
2
unit
13
Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff
15
unit
14
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis
1
unit
15
Power Amplifier
1
unit
16
Peralatan studio Visual Lain-lain
4
unit
17
Instalasi Listrik
1
unit
18
Bangunan pagar
1
unit
19
Bangunan gedung kantor (wallpaper)
1
unit
20
Bangunan gudang tertutup
1
unit
Total
55
LKIP BPBD PROVINSI GORONTALO 2015
7
BAB I
***
PENDAHULUAN
LKIP BPBD PROVINSI GORONTALO 2015
8
