KONSTITUSI
A. Himmawan Utomo
MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Ahu--Fils Ahu
1
KONSEP KONSTITUSI Dalam pengertian yang luas ,konstitusi adalah keseluruhan dari ketentuanketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (droit (droit constituonelle), constituonelle), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya Dalam pengertian sempit (terbatas), g ( ) Konstitusi berarti piagam dasar atau UndangUndang-Undang Dasar (Loi (Loi constitutionelle), constitutionelle), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturanperaturanperaturan dasar negara. Ahu--Fils Ahu
2
“………A CONSTITUTION IS A DOCUMENT WHICH CONTAINS THE RULES FOR THE OPERATION OF AN ORGANIZATION” (BRIAN THOMPSON)
KONSTITUSI KENISCAYAAN BAGI ORGANISASI BERBENTUK BADAN HUKUM (LEGAL ENTITY)
NEGARA • PERATURAN TERTULIS • KEBIASAAN & KONVENSI KETATANEGARAAN •SUSUNAN & KEDUDUKAN ORGAN NEGARA •HUB. ANTAR ORGAN NEGARA • HUB. ORGAN NEGARA DG WARGA 3 Ahu--Fils NEGARA Ahu
Definisi Konstitusi Herman Heller Konstitusi sebagai pengertian sos sosial politik. politik. political decision. decision. BangunanBangunan-bangunan yang ada dalam masyarakat tersebut sebagai hasil keputusan masyarakat k t itu it sendiri. di i Konstitusi sebagai pengertian hukum, hukum, dalam pengertian p g ini keputusankeputusan p -keputusan p masyarakat y dijadikan perumusan yang normative normative,, yang kemudian harus berlaku. Cont: aliran kodifikasi, yaitu yang menghendaki sebagaian ditulis dengan e g e da sebaga a hukum u u d u s de ga maksud untuk mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Konstitusi sebagai suatu peraturan hukum hukum. Pengertian ini adalah suatu peraturan hukum yang tertulis. Dengan demikian UndangUndang-undang dasar adalah salah satu bagian dari konstitusi Ahu--Fils Ahu
4
KEKUASAAN SEBAGAI PUSAT PERHATIAN
PEMBATASAN KEKUASAAN
PENGAWASAN KEKUASAAN
RAKYAT
LEGITIMASI KEKUASAAN
K O N S T I T U S I
INSTRUMEN PENGALIH KEWENANGAN
Ahu--Fils Ahu
5
Teori untuk menilai sebuah konstitusi oleh Karl Loewenstein K Konstitusi tit i bernilai b il i normative normative, ti , artinya ti secara h hukum k diakui dan semua ketentuan yang ada secara murni dan konsekuen dilaksanakan. Konstitusi memiliki nilai nominal nominal,, artinya bahwa secara hukum konstitusi tersebut diakui kedudukannya sebagai b i kkonstitusi tit i di suatu t Negara, N namun tidak tid k semua ketentuan di dalamnya dilaksanakan, ada beberapa pasal ya yang dikesampingkan. bebe apa pasa gd esa p g a Sedangkan konstitusi yang memilki nilai simpati apabila secara yuridis diakui namun dalam prakteknya tid k dil tidak dilaksanakan.hanya k k h dij dijadikan dik hi hiasan konstitusional. Ahu--Fils Ahu
6
Sifat konsititusi Formil dan materiil Flexibel (Flexible (Flexible constitution) constitution) dan rigid (rigid (rigid constitution) constitution) Tertulis dan tidak tertulis
Ahu--Fils Ahu
7
Cara perubahan konstitusi menurut CF Strong oleh kekuasaan legislatif (by (by ordinary legislative g but under certain restrictions)) oleh rakyat melalui referendum (by (by the people thr through of referendum) referendum) oleh sejumlah Negara bagian (by (by a major of all unit of a federal states) states) dengan konvensi ketata negaraan (by (by spescial convention) convention) Ahu--Fils Ahu
8
KONSTITUSIONALISME “Constitutionalism Constitutionalism is the name given to the trust which men response in the power of words wngrossed on parchment to keep a government in order” (Walton H. Hailton)
Mengatur dan Membatasi Kekuasaan “constitutionalism constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraint up on governmental action” (CJ Friedrich) Ahu--Fils Ahu
9
KONSTITUSIONALISME KONSENSUS (GENERAL AGREEMENT
NEGARA UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN BERSAMA DAN DIWUJUDKAN BERSAMA
1. TUJUAN/CITA-CITA BERSAMA (THE GENERAL GOALS OF SOCIETY OR GENERAL ACCEPTANCE OF THE SAME PHILOSOPHY OF GOVERNMENT) 2. THE RULE OF LAW SEBAGAI LANDASAN & PENYELENGGARAAN NEGARA (THE BASIS OF GOVERNMENT) 3. BENTUK INSTITUSI & PROSEDUR KETATANEGARAAN (THE FORM OF INSTITUTIONS AND PROCEDURS) Ahu--Fils Ahu
10
PANCASILA NKRI
TUNAS STAATSIDEE
FILOSOFI GRONDSLAG COMMON PLATFORMS
Ahu--Fils Ahu
11
KONSTITUSIONALISME • HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAN WARGA NEGARA •HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH
KONSTITUSI • PEMBATASAN KEKUASAAN ORGAN NEGARA • MENGATUR HUBUNGAN ANTAR ORGAN NEGARA • MENGATUR HUBUNGAN KEKUASAAN ORGAN NEGARA DENGAN WARGA NEGARA • PEMBATASAN KEKUASAAN DAN • MEMB. LEGITIMASI KEKUASAAN PEMERINTAH • INSTRUMEN PENGALIHAN KEWENANGAN
Ahu--Fils Ahu
12
UUD NKRI 1945 1. TOOL OF SOCIAL AND POLITICAL CONTROL 2. TOOL OF SOCIAL AND POLITICAL REFORM 3. TOOL OF SOCIAL AND POLITICAL ENGINEERING
PRINSIP PENYELENGGARAAN NEGARA 1. KETUHANAN YANG MAHA ESA 2. CITA NEGARA HUKUM (NOMOKRASI) 3 PAHAM KEDAULATAN RAKYAT (DEMOKRASI) 3. 4. DEMOKRASI LANGSUNG/DEMOKRASI PERWAKILAN 5. PEMISAHAN KEKUASAAN & PRINSIP CHECK AND BALANCES 6. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL 7. PRINSIP PERSATUAN & KERAGAMAN DALAM NEGARA KESATUAN 8. DEMOKRASI EKONOMI 9. CITA MASTARAKAT MADANI
Ahu--Fils Ahu
13
LEMBAGA NEGARA
1. MPR (PS 2 DAN 3) 2. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (PS 4 S/D 16) 3. DPR (PS 19 S/D 22B) 4. DPD (PS 22C S/D 22D) 5. BPK (PS 23E S/D 26G) 6. MA (PS 24 S/D 24A) 7. KOMISI YUDISIAL (PS 24B) 8. MAHKAMAH KONSTITUSI (PS 24C S/D 25)
Ahu--Fils Ahu
14
TATA URUT PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PERATURAN DASAR (UUD, PERUBAHAN UUD, PIAGAM DASAR (UUD : Naskah Induk;PERUBAHAN UUD :N Naskah k hP Perubahan;PIAGAM b h PIAGAM DASAR : Pi Piagam D Dasar HAM misal UUD meliputi pembukuan dan batang tubuh
UU/PERPU/JURISPRUDENSI PP & PERATURAN PRESIDEN PERMEN/PERATURAN PEJABAT SETINGKAT MENTERI PERDA PROVINSI PERATURAN GUBERNUR PERDA KAB/KOTA PERATURAN BUPATI/WALIKOTA PERATURAN DESA Ahu--Fils Ahu
15
