KONSISTENSI PELAKSANAAN HUKUM TA’ZIR DI PONDOK PESANTREN AS-SALAFIYAH MLANGI YOGYAKARTA
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM
Oleh : MUHAMMAD NUR ABDIL MUGHIST 03370253
PEMBIMBING 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum 2. AHMAD BAHIEJ, SH,. M. Hum
JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA 2010
MOTTO
“Tetap Berusaha Untuk Konsisten Pada Satu Kebaikan”
v
PERSEMBAHAN
Karya ini kupersembahkan untuk :
Illahi Robbi Apa, Mamah dan keluarga di Tangerang Almamater tercinta Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Seluruh sahabat yang setia menemaniku dalam suka dan duka
****************
vi
PEDOMAN TRANSLITERASI
Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 1. Konsonan Tunggal Huruf Arab
Nama
Huruf Latin Tidak
Keterangan
ا
Alif
ب
Ba
b
-
ت
Ta
t
-
ث
Tsa’
S’
s (dengan titik diatas)
ج
Jim
j
-
ح
ha’
h
h (dengan titik dibawah)
خ
kha’
kh
-
د
Dal
d
-
ذ
zal
z
z (dengan titik di atas)
dilambangkan
vii
Tidak dilambangkan
ر
ra’
r
-
ز
Zai
z
-
س
Sin
s
-
ش
Syin
sy
-
ص
sad
s
s (dengan titik di bawah)
ض
dad
d
d (dengan titik di bawah)
ط
ta’
t
t (dengan titik di bawah)
ظ
za’
z
z (dengan titik di bawah)
ع
‘ain
‘
koma terbalik di atas
غ
Ghain
gh
-
ف
fa’
f
-
ق
Qaf
q
-
ك
Kaf
k
-
ل
Lam
l
-
م
Mim
m
-
ن
Nun
n
-
و
Wau
w
-
viii
هـ
ha’
h
apostrof (tetapi tidak
ء
Hamzah
‘
dilambangkan apabila terletak diawal kata)
ي
ya'
y
-
2. Vokal a. Vokal Tunggal Tanda Vokal
Nama
Huruf Latin
Nama
َ
Fathah
a
a
ِ
Kasrah
i
i
ُ
Dammah
u
u
Contoh :
آﺘﺐ
ﺳﺌﻞ
kataba
su’ila
b. Vokal Rangkap Tanda
ي َ َو
Huruf Latin ai
Nama Fathah dan ya Fathah dan wau
au
Contoh :
ix
Nama a–i a–u
آﻴﻒ
ﺣﻮل
kaifa
haula
Vocal Panjang (maddah) : Tanda
Nama
Huruf Latin
Nama
َأ ي َ ي ِ
Fathah dan alif
ā
a dengan garis di atas
Fathah dan ya
ā
a dengan garis di atas
Kasrah dan ya
ī
i dengan garis di atas
ُو
Dammah dan ya
ū
u dengan garis di atas
Contoh :
ﻗﺎل
qala
ﻗﻴﻞ
رﻣﻰ
rama
ﻳﻘﻮل
qila
yaqulu
3. Ta' Marbutah a. Transliterasi ta' marbutah hidup Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t". b. Transliterasi ta' marbutah mati Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun , transliterasinya adalah "h". Contoh :
ﻃﻠﺤﺔ
talhah
x
c. Jika ta' marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka ta' marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h. Contoh :
روﺿﺔ اﻷﻃﻔﺎل
raudatul atfal atau raudah al-atfal
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮّرة
al-Madinatul Munawwarah atau
al-Madinah al-Munawwarah 4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata. Contoh :
ﻧﺰّل
nazzala
اﻟﺒ ّﺮ 5. Kata Sandang "
al-birru
" ال
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “
” ال. Namun dalam translitersi ini kata sandang tersebut dibedakan
atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah. a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah
xi
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “
ال
” diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang tersebut. Contoh :
اﻟﺮّﺟﻞ
ar-rajulu
اﻟﺴّﻴﺪة
as-sayyidatu
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-). Contoh :
اﻟﻘﻠﻢ
al-qalamu
اﻟﺒﺪﻳﻊ
al-badi’u
6. Hamzah Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.
xii
Contoh :
ﺷﻴﺊ
syai’un
اﻣﺮت
umirtu
اﻟﻨﻮء
an-Nau’u
7. Huruf Kapital Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.
Contoh :
ﻻ رﺳﻮل ّ وﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ إ
Wama Muhammadun illa Rasul
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacan, pedoman tranaliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
xiii
KATA PENGANTAR
ﺒﺴم ﷲ اﻠﺮﺤﻤﻦ اﻠﺮﺤﻳﻢ اﻠﺤﻤد ﷲ ﺮﺐ اﻠﻌا ﻠﻤﻴﻦ وﺒﻪ ﻨﺴﺘﻌﻴﻦ ﻮﻋﻠﻰ اﻤﻮﺮاﻠﺪ ﻨﻳا ﻮاﻠﺪ ﻴﻦ ﻮاﻠﺼﻼة ﻮاﻟﺴﻼ م ... اﻤا ﺑﻌﺪ.ﻋﻠﻰ اﺴﺮﻒ اﻷﻨﺑﻴﺈ ﻮاﻠﻤﺮﺴﻠﻴﻦ ﺴﻴﺪ ﻧا ﻤﺤﻤﺪ ﻮﻋﻠﻰ أﻠﻪ ﻮﺼﺤﺑﻪ اﺠﻤﻌﻴﻦ
Segala puji bagi Allah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya semua. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Konsistensi Pelaksanaan Hukum Ta’zir Di Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta” ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa saran maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1. Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2. Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku pembimbing I yang telah memberikan motivasi dan bimbingannya dari awal penyusunan proposal sampai selesainya skripsi ini.
xv
4. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M. Hum, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan secukupnya kepada penyusun. 5. Para staf pengajar S1 Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas ilmu yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah serta pahala selalu mengalir kepada bapak/ibu sekalian. 6. Ibu Endang, SE, selaku staff Tata Usaha Jurusan Jinayah Siyasah, terima kasih atas segala bentuk kebaikan dan bantuannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan segala kebaikan. 7. Seluruh civitas akademika Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta, Gus Nur Hamid, Gus Yasin, Ustadz Muhammad Warsun, dan semua santri yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga skripsi ini dapat terwujud. 8. Bapak H. Endih Sumardi dan Ibu Nur’aeni, selaku orang tua penulis, tiada kata yang dapat terucap atas segala pengorbanan, kasih sayang yang sangat tulus serta dukungan baik moril maupun materil, kecuali do’a semoga Allah membalas dengan kasih sayang yang lebih besar dan abadi. Amin ya robbal ‘alamin. 9. The
Big
Family,
A’
Erwan&Teh Isti, A’ Iphank&Teh Evha,
A’Adhie&Teh Enon, Ceu Ilim&A’ Iyad, Wahid “the boss”, Uyu “jaly” terima kasih atas pengertian, kesabaran dan dukungan baik moril maupun
xvi
materil selama ini, semoga apa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan semoga Allah membalas dengan kasih sayang yang lebih besar dan abadi. Amin ya robbal ‘alamin. Best Ponakan: ‘Ai, Adith, Kia, Chaca (korban keusilan oomnya). Love you all. 10. Seseorang yang selalu memberikan motivasi dan semangat “via telephone” semoga semua pulsa yang terbuang menjadi amal ibadah dan semoga Allah membalas dengan kasih sayang yang lebih besar dan abadi. Amin 11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Temanteman angkatan 2003, Mas Haryanto, Mas Amin, Mas Dimas, Mas Damar, Mas Wildan, Mas Sholahuddin, dkk. Penulis mengucapkan terima kasih atas
segala
bentuk
kesetiakawanan,
solidaritas,
pengertian
dan
dukungannya selama ini, semoga persahabatan kita akan terus berlanjut sampai kapanpun. 12. Ning Zulfa “ndut” yang memang sudah kenal dari dulu tapi baru kali ini diberi kesempatan untuk lebih akrab lagi, semoga tali silaturahmi kita akan tetap terjaga, Amin. 13. Cici Fitri, terima kasih atas semua bantuannya baik itu riil ataupun materiil, semoga apa yang diberikan kepada penyusun menjadi amal ibadah yang tak pernah putus sampai kapanpun. Amin.
xvii
14. Teman-teman sekost-an: Koko, Ruri, Asep, Erick, dkk, suatu kebanggaan bagi penulis bisa bertukar pengalaman dengan teman-teman semua, semoga kost-an kita tambah bagus. Amin. 15. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi penulis. Sebetulnya masih banyak sekali pihak-pihak yang ingin kami sebutkan satu persatu, namun karena keterbatasan yang ada, sehingga penyusun hanya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada pihak yang belum sempat penulis sebutkan dalam deretan nama di atas. Penyusun sadar, bahwa “tak ada gading yang tak retak”.
Yogyakarta, 09 Rabbi’ul Awwal 1431 H 23 Februari 2010 Penyusun
Muhammad Nur Abdil Mughist NIM : 03370253
xviii
ABSTRAK
Islam adalah agama yang dinamis tidak pandang masa, waktu maupuun tempat, dimanapun Islam akan tetap eksis. Hal ini dapat dilihat dari penerapan hukum Islam yang tetap relevan untuk diterapkan dari masa ke masa hingga era sekarang ini, namun dalam proses penyelerasannya hukum Islam tidak terkonstruksi secara instan begitu saja. Akan tetapi melalui proses yang begitu panjang, dan dalam proses inilah para ulama mempunyai andil yang begitu besar dalam meletakkan dasar pijakan yang bersumber dari nash (al-Qur’an dan Hadits). Berkat jasa ulama terdahulu, generasi penerus sekarang mampu memecahkan berbagai persoalan hukum kontemporer yang belum terdapat hukumnya secara pasti menurut hukum Islam. Dapat dirumuskan beberapa pokok masalah permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini yaitu, bagaimana penerapan hukum ta’zir di Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta dan bagaimana konsistensi dari pelaksanaan hukum ta’zir di Pondok Pesantren? Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bentuk Konsistesnsi dari Pelaksanaan Hukum Ta’zir di Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan pertimbangan dalam penerapan metode pelaksanaan hukuman ta’zir di Pondok Pesantren AsSalafiyah Mlangi Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar belakang Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendektan normatif, sedangkan analisis datanya lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan indukatif yaitu apakah Konsistensi Pelaksanaan Hukum Ta’zir di Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta. Kesimpulannya bahwa Konsistensi Pelaksanaan Hukuman Ta’zir di Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta sudah sangat realitis dan vasiabel jika dilihat dari kebutuhan suatu aturan yang aktual dan sesuai dengan konteks kekinian, namun dalam prakteknya terkadang inkonsisten hal tersebut dikarenakan kurangnya ketegasan dari pihak pengurus dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan.
xxii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i HALAMAN NOTA DINAS ................................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN................................................................................ iv HALAMAN MOTTO ..............................................................................................v HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................ vi PEDOMAN TRANSLITERASI ........................................................................... vii KATA PENGANTAR ......................................................................................... xiv DAFTAR ISI...................................................................................................... xviii ABSTRAK ........................................................................................................... xxi BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah...................................................................1 B Pokok Masalah.................................................................................5 C Tujuan dan Kegunaan .....................................................................5 D Telaah Pustaka .................................................................................6 E Kerangka Teoretik............................................................................8 F Metode Penelitian .........................................................................17 G Sistematika Pembahasan ................................................................21 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM TA'ZIR A Pengertian Hukum Ta’zir...............................................................24 1. Pengertian...................................................................................24 2. Jenis Hukuman Ta’zir ................................................................25 B. Maksud Dan Tujuan Penetapan Hukum Ta’zir..............................28
xix
1. Maksud Penetapan Hukum Ta’zir..............................................28 2. Tujuan Penetapan Hukum Ta’zir ...............................................29 C. Macam-Macam Hukum Ta’zir ........................................................31 1. Hukuman Ta’zir yang Berkaitan Dengan Badan .......................31 2. Sanksi Ta’zir yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang ...................................................................................33 3. Hukuman Ta’zir yang Berupa Harta ..........................................36 4. Hukuman-hukuman Ta’zir yang Lainnya ..................................36 D. Sebab-sebab Terhapusnya Hukuman Ta’zir ...................................41 1. Meninggalnya si Pelaku .............................................................41 2. Pemaafan ....................................................................................41 3. Taubat.........................................................................................42 4. Kadaluwarsa...............................................................................43 E. Asas Legalitas..................................................................................43 1. Pengertian Asas Legalitas ..........................................................43 2. Penerapan Asas Legalitas Pada Jarimah Ta’zir .........................44 BAB III PELAKSANAAN HUKUMAN TA’ZIR DI PONDOK PESANTREN AS-SALAFIYAH MLANGI YOGYAKARTA A. Gambaran Umum ............................................................................47 1. Letak Geografis..........................................................................47 2. Sejarah Berdirinya......................................................................48 3. Tujuan Pendidikan Pondok Pesantren As-Salafiyah..................51
xx
B. Tata Tertib Santri Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta .....................................................................................52 1. Kewajiban-Kewajiban................................................................52 2. Larangan-Larangan ....................................................................52 3. Sanksi-Sanksi .............................................................................54 C. Pelaksanaan Hukuman Ta’zir di Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta.........................................................................55 1. Tahap Pertama............................................................................56 2. Tahap Kedua ..............................................................................56 3. Tahap Ketiga ..............................................................................58 BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN HUKUMAN TA’ZIR DI PONDOK PESANTREN AS-SALAFIYAH MLANGI YOGYAKARTA A. Analisis langsung terhadap pelaksanaan hukum ta’zir ...................61 B. Analisis kategori pelanggaran .........................................................67 1. Perbuatan Pelanggaran Ringan ..................................................67 2. Perbuatan Pelanggaran sedang...................................................67 3. Perbuatan Pelanggaran Berat .....................................................69
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan .....................................................................................71 B. Saran ................................................................................................73
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
xxi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kehidupan manusia senantiasa diwarnai perbuatan yang baik dan yang buruk, dalam terminologi Islam perbuatan yang baik sering disebut sebagai amal baik. Sedangkan perbuatan yang buruk sering diartikan sebagai perbuatan maksiat, suatu perbuatan yang buruk itu dilihat dari subyeknya terdiri dari dua aspek rohani. Perbuatan maksiat dalam aspek rohani misalnya iri, dengki, sombong, dendam, dan lain sebagainya. Dan pusat dari segala kemaksiatan rohani berada pada hati setiap manusia, sedangkan maksiat dalam aspek jasmani dalam dunia fiqh atau Syari’at Islam dikenal dengan sebutan jinayah atau jarimah yang dalam istilah modern sering disebut tindakan kriminal atau tindak pidana. Jadi setiap tindakan manusia baik itu yang sesuai dengan ajaran Islam atau tidak akan memiliki suatu implikasi yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Jinayah sendiri menurut al-Mawardi sebagi laranganlarangan syara’ yang diancam oleh Allah SWT dengan had atau ta’zir.1 Selanjutnya jinayah atau jarimah itu sendiri secara umum dibagi menjadi tiga; yaitu jarimah hudud, jarimah qisas, jarimah ta’zir.2
1 Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bashri Al-Baghdadi Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthoniyah, (Beirut: Dar al-fikr, tt), hlm. 109 2
. Ahmad Hanafi, asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.9
1
2
Berkaitan dengan hal diatas, maka syariat Islam memberi tuntunan bagi umatnya dalam berupaya mengeliminir terjadinya berbagai tindak kriminal dalam kehidupan masyarakat, salah satu diantaranya adalah dengan menerapkan had, qisas, diyat dan ta’zir terhadap pelaku tindak pidana kejahatan. Setiap manusia mempunyai sifat adan keinginan yang berbedabeda, sehingga akibat dari keinginan-keinginan tersebut dapat timbul permasalahan yang tercipta karena adanya ketidakpuasan terhadap dirinya secara individu, akibatnya dapat pula menyebabkan seseorang mempunyai maksud-maksud tertentu diluar norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Jika hal tersebut terus dibiarkan tanpa adanya aturan yang mengikat, maka untuk kedepannya suatu tindakan kejahatan akan semakin meningkat dan menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu ketentuan yang mengatur jalannya suatu sistem yang mengikat dalam kehidupan masyarakat tersebut. Aturan dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan suatu kelompok dan mencegah anggotanya untuk tidak berbuat serta tidak bertindak sesuatu yang merugikan pihak lain, dan dalam setiap bentuk pelanggaran harus mendapatkan sangsi atau hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sehingga keadilan dapat ditegakkan. Hukuman, ancaman atau sangsi bukanlah merupakan suatu yang maslahat (baik), bahkan sebaliknya hukuman itu dapat berakibat buruk,
3
menyakitkan, menyengsarakan, atau bahkan membelenggu kebebasan bagi pembuat kejahatan, namun bila dibandingkan dengan kepentingan orang banyak, kehadiran peraturan dan sangsi hukumnya sangat dibutuhkan.3 Dasar pertimbangan suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana bukanlah karena keuntungan yang sifatnya individual, akan tetapi karena adanya konotasi larangan tersebut, yaitu merugikan kepentingan sosial. Jadi kesimpulan diadakannya peraturan baik perintah maupun larangan berikut sanksi-sanksinya semata-mata untuk kepentingan orang banyak bukan kepentingan individu. Dalam Islam, kepentingan masyarakat lebih diutamakan diatas kepentingan perorangan, dan karenanya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan daripada sebaliknya, oleh karena itu setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah SWT.4 Kemudian dijelaskan bahwa syari’at menetapkan pandangan yang lebih realitas dalam menghukum seseorang pelanggar. Tujuan dari hukuman tersebut adalah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan sehingga bisa diciptakan rasa perdamaian dan ketenangan di masyarakat.5
3
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm
18 4
Abdurrahman I Doi, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam, alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Iba Asghari (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 2 5
-----------, Hudud dan kewarisan Islam, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm 73
4
Telah berabad-abad lamanya Pondok Pesantren menjadi pusat pendidikan agama Islam dan pusat pembinaan moral di tanah air, lebih dari itu pondok pesantren sejak dahulu hingga sekarang tetap dianggap sebagai benteng terakhir agama Islam di Indonesia. Tujuan pesantren tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid (santri) dengan penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral dan menyiapkan para murid (santri) untuk hidup sedehana dan bersih hati. Setiap murid (santri) diajarkan agar menerima etik agama diatas etik-etik yang lain, serta bertujuan agar setiap santri tidak mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan keagungan duniawi tetapi ditanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan.6 Di zaman modern ini banyak terjadi penyimpangan nilai dan norma akibat dari pengaruh negatif perubahan zaman, tak terkecuali hal ini terjadi di lingkungan pondok pesantren, sehingga perlu adanya aturan-aturan yang mampu menjaga keberlangsungan nilai dan norma tersebut. Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan pesantren di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakara adalah salah satu lembaga pendidikan yang dalam khasanah ilmu dunia pesantren dikenal dengan istilah “salaf”. Lembaga ini 6 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3S, 1984), hlm 21
5
merupakan lembaga pendidikan yang hingga kini tetap mampu bertahan dan bahkan terus berkembang dalam kiprahnya membangun bangsa dan Negara
Indonesia
dalam
rangka
membentuk
manusia
seutuhnya
sebagaimana yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
B. Pokok Masalah Dari beberapa latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan hukum Ta’zir di Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta? 2. Bagaimana konsistensi pelaksanaan hukum Ta’zir di Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta?.
C. Tujuan dan Kegunaan 1. Tujuan skripsi ini diarahkan pada dua hal penting yaitu : a. Untuk mengaetahui dan memahami penerapan hukum ta’zir di lingkungan Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta. b. Untuk mengetahui dan memahami bentuk konsistensi pelaksanaan hukum ta’zir di lingkungan Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta.
6
2. Kegunaan penelitian skripsi ini meliputi dua aspek, yaitu : a. Kegunaan yang bersifat ilmiah Untuk
memperkaya
khasanah
intelektual
terutama
dalam
pengetahuan dan pemahaman terhadap rumusan hukum Islam khususnya Fiqh Jinayah. b. Kegunaan yang bersifat praktis sebagai sumbangan pemikiran kreatif, inovatif, dan kritis dalam mengaktualisasikan rumusan pemikiran tentang hukum Islam khususnya Fiqh Jinayah. D. Telaah Pustaka Sebelum menganalisa mengenai masalah ini, terlebih dahulu penyusun akan menelaah buku yang menjadi sumber acuan dalam membahas tentang jarimah ta’zir, hal ini dijelaskan dalam buku karangan A. Djazuli “ fiqh jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)” dan kaidah-kaidah fiqh dalam menyelesaikan permasalahan hukum praktis. Selain buku tersebut adalah buku yang dibuat oleh Rahmat Hakim “Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)” demikian juga buku yang dibuat oleh Marsum “jinayat (Hukum Pidana Islam)” yang juga menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum Islam khususnya jarimah ta’zir Dalam menelusuri pustaka yang membahas tentang pelaksanaan hukuman, penulis menemukan penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Saudari Nurlaila Okiwati dengan judul “Pelaksanaan Metode Hukuman Dalam Pembinaan Disiplin Santri di Pondok Pesantren
7
Assalam Kranggan Temanggung.7 Penelitian ini menjelaskan metode pelaksanaan hukuman bagi santri yang melanggar suatu aturan serta efektifitas metode tersebut, akan tetapi dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan pemahaman yang mendalam tentang penerapan hukuman dalam perspektif hukum Islam. Buku lain yang menjadi rujukan penulis adalah “Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam “ dan “hudud dan kewarisan” karya Abdurrahman I Doi serta buku “Asas-Asas Hukum Pidana Islam” karya Ahmad Hanafi, yang kesemuanya itu membahas berbagai tindak pidana serta bentukbentuk hukumannya baik itu didasarkan pada Al-Qur’an dan As-Sunnah maupun atas dasar keputusan hakim (Pemerintah yang berkuasa) yang kesemuanya itu bertujuan untuk menjamin ketenangan hidup manusia disetiap waktu dan tempat. Berkaitan dengan apa yang akan penulis kaji, selama penelusuran yang membahas tentang fiqh jinayah dalam spesifikasi jarimah ta’zir masih sangat minim, sehingga pembahasan secara mendalam tentang fiqh jinayah khususnya jarimah ta’zir dari berbagai aspek, menjadi sebuah keniscayaan bagi pemerhati hukum pidana Islam pada umumnya.
7
Nurlaila Okiwati, Pelaksanaan Metode Hukuman Dalam Pembinaan Disiplin Santri Di Pondok Modern Assalam Kranggan Temanggung, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1998)
8
E. Kerangka Teoretik Dalam diskursus fiqh jinayah dikenal istilah jinayah atau jarimah, dan dalam penggunaan secara umum penggunaan istilah tersebut mempunyai pemahaman yang sama, yaitu perbuatan-perbuatan yang jahat atau kriminalitas, meski secara teknik kedua istilah tersebut dibedakan. Ketika mempelajari fiqh jinayah ada istilah penting yang terlebih dahulu harus dipahami, pertama adalah istilah fiqh jinayah itu sendiri dan kedua adalah jarimah. Kedua istilah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama, selain itu istilah yang satu menjadi murodif (sinonim) bagi istilah yang lain, atau bisa dimaknai bahwa kedua istilah tersebut mempunyai makna yang tunggal, walaupun demikian kedua istilah ini berbeda dalam penerapan kesehariannya.8 Yaitu bila jinayah dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang berhubungan dengan jiwa orang, anggota badan, benda-benda atau lainnya seperti membunuh, memukul,
menggugurkan
kandungan,
mencuri,
ghasab
dan
lain
sebagainya. Sementara jarimah digunakan untuk perbuatan yang dilarang syara’ yang berhubungan dengan hudud. Terlepas dari perbedaan kedua istilah teknis tersebut dalam perkembangan lebih lanjut, keduanya memiliki pemahaman yang sama, yaitu segala sesuatu yang dilarang syara’ baik yang berhubungan dengan jiwa seseorang, harga diri, maupun benda-benda lainnya. Oleh karena itu kedua
8
istilah tersebut digunakan
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam…., hlm 11
dalam
pengertian
yang sama.
9
Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa jarimah atau jinayah dilihat dari segi ancaman atau hukumannya terdiri dari tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qisas diyat dan jarimah ta’zir. Pembagian seperti ini menjadi sangat penting karena untuk mengklasifikasikan berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah kerangka yang lebih sistematis. Jarimah hudud artinya adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Maksudnya adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan kuantitasnya dari Allah SWT, dengan pemahaman yang demikian maka hukuman atau had tersebut tidak memiliki batasan minimal atau maksimal, karena sudah tetap dan pasti dari Allah SWT, sedangkan pengertian tetap dan pasti dari Allah SWT adalah bahwa hukuman yang dijalankan tidak bisa dihapuskan baik oleh seseorang secara individual yang terkena hukuman ataupun sekelompok orang dari masyarakat secara sosial. Jarimah qisas diyat artinya adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas diyat, yaitu hukuman yang telah ditentukan batasannya oleh Allah SWT, dengan demikian hukuman qisas diyat tidak memiliki batasan minimal dan maksimal tetapi menjadi hak perseorangan, artinya jarimah qisas diyat ini berbeda dengan jarimah hudud. Kalau jarimah hudud baik perseorangan maupun sekelompok orang tidak bisa merubah atau menghapus hukuman, maka dalam jarimah qisas diyat ini seseorang
10
atau pihak-pihak yang menjadi korban dari tindakan ini dapat memberikan ampunan kepada pelakunya. Jarimah ta’zir artinya adalah jarimah yang pelakunya diancam dengan hukuman ta’zir, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran (ta’bid) terhadap kesalahan yang tidak mempunyai ketentuan hukum had.9 dan kaffarat didalamnya10 Dalam syari’at Islam telah disebutkan sekumpulan hukuman yang harus diberlakukan kepada pelaku tindak pidana kriminal dengan rentang hukuman seringan-ringannya maupun seberat-beratnya, dalam hal ini seseorang hakim diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dan kondisi pelaku jarimah tersebut. Abdul Qadir Audah membagi jarimah ta’zir kedalam tiga bagian, yaitu: 1. Jarimah hudud dan qisas diyat yang syubhat atau tidak memenuhi syari’at, namun sudah termasuk perbuatan maksiat, misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan pembunuhan dikalangan keluarga. 2. Jarimah ta’zir yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan hadits, namun sanksinya diberikan kepada manusia, misalnya penghinaan, saksi
9 Ar-Ramli…lihat dalam Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam Menuju Ajaran Ahlus Sunnah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm 459 10
M.J. Syetna…lihat dalam Abdurrahman I Doi,ibid, hlm 15
11
palsu, tidak melaksanakan amanah, menghina agama dan penyuapan. 3. Jarimah yang ditentukan oleh Ulil amri (pemerintah yang berkuasa) untuk kemaslahatan umum, dalam hal ini agama Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum, misalnya peraturan lalu lintas dan pelanggaran terhadap aturan pemerintah yang lainnya.11 Kemudian apabila dilihat dari segi berubah atau tidaknya sifat jarimah dan jenis hukumannya, para ulama ahli hukum membagi jarimah kedalam dua bentuk yaitu: 1. Jarimah ta’zir yang jenisnya ditentukan oleh syara’, baik bentuk ataupun
macamnya sudah ditentukan oleh nash, akan tetapi
hukumannya ditentukan oleh manusia seperti riba, ingkar janji, korupsi, menyuap, makan makanan yang haram, berjudi, dan mengadu peruntungan dan lain sebagainya. Jenis jarimah ini bersifat selamanya artinya perbuatan semacam ini tidak bisa menjadi legal walaupun situasi dan kondisi masyarakat berubah. 2. Jarimah ta’zir yang baik bentuk maupun macamnya serta akibat hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada manusia, dan syara’ hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.
11 Abdul Qadir Audah…lihat dalam Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm 14
12
Jenis jarimah ini dapat mengalami perubahan pada saat-saat tertentu tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat.12 Adapun ta’zir yang dilaksanakan demi menjaga dan menciptakan kemaslahatan umum semata meskipun tidak karena perbuatan maksiat para ulama cenderung memperbolehkannya. Contoh yang mereka kemukakan antara lain tindakan Rasulullah SAW menahan seseorang yang dituduh mencuri unta dan kemudian dilepaskan setelah terbukti tidak mencuri. Dalam kasus ini jelas Rasulullah SAW menahan orang itu hanya karena dakwaan mencuri dan belum jelas apakah orang itu bersalah secara hukum atau tidak. Akan tetapi untuk kasus diatas sesungguhnya bukanlah sanksi, melainkan suatau proses dalam pembuktian sampai diputuskan hukuman yang sesuai dengan dugaan pelanggarannya. Walaupun demikian tidak dapat
ditolak
bahwa
ta’zir
untuk
kemaslahatan
umum
dapat
diperkenankan. Contoh yang paling tepat adalah sanksi ta’zir untuk perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anak kecil, karena sesungguhnya anak kecil itu tidak mukallaf sehingga tidak dapat dikenai sanksi, akan tetapi dalam rangka mendidik dan mengarahkannya kepada kemaslahatan, maka anak kecil itu dapat dijatuhi hukuman ta’zir.13
12 Marsum, Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Perpustakaan Fak.Hukum UII,1998), hlm 140 13 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm 169
13
Dalam menetapkan jarimah ta’zir prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari bahaya, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syari’ah. Syari’at Islam merupakan sistem hukum yang bersifat alamiyah (mendunia), tidak dibatasi oleh sekat territorial tertentu, siap diterapkan dalam setiap kurun waktu dan tempat, hal ini dikarenakan watak sumber (masdar)
hukuman
yang
bersifat
murunah
(elastis)
sehingga
memungkinkan kita untuk meng-istinbat (mencari penyelesaian) atas setiap masalah yang dihadapi, kapan dan dimana saja.14 Selain hal tersebut diatas hukuman harus mempunyai dasar dari AlQur’an maupun As-Sunnah atau apabila seseorang penguasa dalam menetapkan hukuman ta’zir harus berdasarkan syari’at Islam, demikian juga hukuman harus bersifat pribadi artinya hanya dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan saja, dan bersifat umum artinya berlaku bagi semua kalangan tanpa pandang bulu. Dengan mengacu kepada prinsip asas legalitas diharapkan tidak terjadi kesulitan dalam memahami persoalan hukum, karena apabila dihadapkan pada persoalan hukum yang tidak ada aturannya maka harus dianggap sebagai suatu kebolehan, artinya suatu perbuatan atau tidak berbuat atau yang berkaitan dengan suatu barang dianggap suatu
14
Daud Rasyid…Dalam Pengantar Topo Santoso, MEMBUMIKAN HUKUM PIDANA ISLAM Penegakan Syari’at Dalam Wacana Dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) hlm. xiii
14
kebolehan yang berasal dari syari’at, mengerjakan atau meninggalkan perbuatan
tidak
mempunyai
konsekuensi
hukum
tertentu,
tanpa
membedakan siapa pelakunya, semua manusia selama tidak ada ketentuan yang melarang diberi kebebasan melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tersebut. Kebolehan tadi tertuju bagi semua orang, apabila mengerjakan atau tidak mengerjakan maka tidak dikenai hukuman sampai hadirnya ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut harus dikerjakan atau ditinggalkan. Jadi semua perbuatan tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran atau jarimah sebelum nyata-nyata ada aturan (nash atau lainnya) yang berkaitan dengan perbuatan tersebut, karena hukuman atau sanksi hukum harus berkaitan dengan nash atau aturan. Adapun tujuan dari adanya hukuman adalah agar terciptanya kemaslahatan bagi kehidupan individu maupun masyarakat, maka hendaknya hukuman maupun mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat (prefentif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif). 2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat bergantung kepada kebutuhan kemaslahatan umat. 3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan pada dasarnya adalah kemaslahatan dan pendidikan.
15
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak jatuh kedalam suatu kemaksiatan. Hukum Pidana Islam juga membagi hukuman ini ke dalam berbagai klasifikasi yaitu : 1.
Hukuman dari segi ada atau tidak adanya nash Al-Qur'an dan AsSunnah, maka hubungan ini di bagi menjadi dua yaitu : a.
Hukuman yang ada nash-nya yaitu hudud, qisas diyat, dan kaffarah.
Misalnya;
hukuman
bagi
pencuri,
pemberontakan, perampokan dan lain sebagainya. b.
Hukuman yang tidak ada nash-nya, hukuman ini disebut hukuman ta'zir misalnya; percobaan melakukan tindak pidana, pencurian dalam kalangan keluarga.
2.
Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, maka hukuman ini dibagi menjadi empat yaitu; a. Hukuman Pokok (al-'Uqubat al-Ashliyah) Hukuman yang menjadi asal bagi suatu kejahatan seperti hukuman mati yang diberikan bagi seorang pembunuh. b. Hukuman pengganti (al-'Uqubat al-Badaliyah) Hukuman yang menempati hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diyat atau denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan qisas-nya
16
oleh keluarga korban, atau hukuman ta'zir apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan. c. Hukuman Tambahan (al-'Uqubat al-Taba'iyah) Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapatkan harta warisan yang berasal dari korban yang terbunuh. d. Hukuman Pelengkap (al-'Uqubat al-Takmiliyah) Yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan seperti mengalungkan tangan dileher pencuri yang telah dipotong tangannya. 3.
Hukuman ditinjau dari kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman dibagi menjadi dua yaitu: a. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas tersebut misalnya hukuman had. b. Hukuman yang mempunyai dua batas tertentu, batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil, yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggar, misalnya dalam kasus maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir.
4.
Hukuman ditinjau dari segi sasaran hukumannya dibedakan menjadi empat yaitu:
17
a. Hukuman badan yaitu hukuman yang dikenakan atas dasar badan manusia yang berupa jilid. b. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa yang berupa hukuman mati. c. Hukuman yang dilakukan atas dasar kemerdekaan manusia yang berupa hukum penjara. d. Hukuman harta yaitu hukuman yang dikenakan atas dasar benda yang berupa denda atau perampasan secara paksa oleh yang berwenang.15
F. Metode Penelitian Dalam rangka penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (Field Research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menggambarkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit social tersebut.16 Penelitian ini pengumpulan datanya dilakukan dilapangan yaitu di lingkungan Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta pada umumnya dan para santri Pondok Pesantren As-Salafiyah pada khususnya. 15
A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya…, hlm. 27-30
16
Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm 3
18
2. Sifat Penelitian Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik17 yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data tentang Konsistensi Pelaksanaan Hukuman Ta’zir di Pondok Pesantren As-Salafiyah Pondok Mlangi Yogyakarta. 3.Pengumpulan Data Karena penelitian ini adalah kajian lapangan (Field Research) maka sumber primer untuk membahas Konsistensi Pelaksanaan Hukuman Ta’zir di Pondok Pesantren Salafiyah Mlangi Yogyakarta didapat dari data-data yang ada dilapangan. Sedangkan data-data (sumber primer) yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui usaha-usaha sebagai berikut: a. Observasi Adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki.18 Metode ini penyusun gunakan untuk mencari data atau informasi mengenai gambaran umum obyek penelitian dan Konsistensi Pelaksanaan Hukuman Ta’zir di Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta. 17
Deskriptif adalah menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Analisa adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 47-50 18 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 136
19
b. Dokumentasi Adalah pengumpulan data yang mengumpulkan sumbersumber berupa data-data mengenai suatu hal pada masa lampau dan sekarang yang dilaksanakan pihak yang berwenang.19 Dalam hal ini penulis mencari literatur yang berupa peraturan-peraturan tertulis mengenai ketentuan yang berkaitan dengan Konsistensi Hukuman Ta’zir di Pondok Pesantren AsSalafiyah Mlangi Yogyakarta. c. Wawancara Adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis berlandaskan pada tujuan penyelidikan.20 Wawancara merupakan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee. Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (in dept interview). Metode ini digunakan untuk wawancara langsung dengan Pengasuh, Pengurus dan santri Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur atau identik dengan wawancara bebas yang berarti peneliti hanya mengajukan sejumlah pertanyaan atau pertanyaan yang mengandung jawaban atau komentar subyek secara bebas 19
Winarno Surahmad, Dasar dan teknik Research, (Bandung: Tarsito. 1973), hlm. 123
20
Sutrisno Hadi, Metodologi Research….,hlm 193.
20
tentang permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.21 Dalam hal ini masalah yang berkaitan dengan Konsistensi Pelaksanaan Hukuman ta’zir di Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta. 4. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang dipergunakan untuk memperoleh pemecahan dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan normatif, dimana dalam hal ini pendekatan normatif adalah pendekatan terhadap suatu masalah dengan melihat apakah Konsistensi Pelaksanaan Hukum Ta’zir di Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta bertentangan atau tidak dengan ketentuan dalam hukum pidana Islam khususnya jarimah ta’zir. 5. Analisa Data Penelitian
ini
lebih
menekankan
analisisnya
pada
proses
penyimpulan indukatif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau kejadian yang khususnya kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Jadi dalam penelitian ini akan dihasilkan data deskriptif berupa gambaran-gambaran mengenai Konsistensi Pelaksanaan Hukuman Ta’zir terhadap santri di Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta. 6. Penentuan Subyek Penelitian Teknik yang digunakan dalam penentuan subyek ini adalah Teknik Pengambilan Sample Acak Sederhana (Simple Random Sampling), dimana 21 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 139
21
dalam hal ini Simple Random Sampling adalah sebuah sample yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sample, jelasnya sample acak sederhana ini merupakan sample kesempatan (probability sampling) sehingga hasilnya dapat dievaluasi secara obyektif.22 Adapun subyek penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah: a. Pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah b. Pengurus Pondok Pesantren As-Salafiyah c. Santri Pondok Pesantren As-Salafiyah
G. Sistematika Pembahasan Dalam pembahasan skripsi ini, penulis mengelompokkan menjadi lima bab dan pada tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan di bawah ini: Sebelum masuk pembahasan terlebih dahulu dengan halaman Judul, Nota Dinas, Halaman Pengesahan, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, Daftar isi, Abstrak, kemudian masuk pada bab pertama yaitu Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah untuk mengungkap ketertarikan penulis terhadap judul penelitian tersebut, dari latar belakang masalah tersebut nantinya akan muncul pokok permasalahan, kemudian tujuan Penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan disertai 22 Masri Singarimbun & Sofian Efendi, Metode Penelitian Survai, (Jakarta :LP3ES, 1989), hlm. 156
22
dengan kegunaan penelitian, dan Telaah Pustaka untuk membahas apakah penelitian tersebut masih relevan ataukah tidak, kemudian landasan teori diuraikan dalam Kerangka Teoritik pada penelitian ini, selanjutnya Metode Penelitian untuk mengungkapkan langkah-langkah pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya yang terakhir adalah sistematika Pembahasan. Pada bab kedua akan dijelaskan mengenai tinjauan umum mengenai jarimah ta’zir beserta aspeknya, seperti pengertian hukuman ta’zir yang dilengkapi dengan jenis penjatuhan hukuman ta’zir, selanjutnya maksud dan tujuan syari’at dalam penetapan hukuman ta’zir serta batasan-batasan hukuman ta’zir kemudian penerapan asas legalitas dalam pelaksanaan hukuman ta’zir. Bab ketiga berisi penggunaan hukuman ta’zir terhadap santri di Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta, pada sub bab berikutnya dijelaskan gambaran umum tentang Pondok Pesantren AsSalafiyah, yang meliputi letak geografis, sejarah berdirinya serta tujuan Pondok Pesantren As-Salafiyah dalam mengemban misi pendidikannya, hukum ta’zir yang ada di Pondok Pesantren As-Salafiyah Yogyakarta
kemudian
pelaksanaan
hukum ta’zir,
yang
Mlangi meliputi
pelaksanaan dan problematika yang di hadapi dalam penerapannya. Bab keempat adalah analisis pelaksanaan hukuman ta’zir di Pondok Pesantren Salafiyah Mlangi Yogyakarta.
23
Adapun bab terakhir adalah bab kelima yaitu penutup yang meliputi kesimpulan, kemudian untuk memberi masukan-masukan setelah dilakukan penelitian diuraikan dalam saran-saran selanjutnya penutup. Dan pada bab ini diakhiri dengan daftar pustaka untuk memudahkan pencarian referensi atau rujukan dalam penelitian ini. Untuk melengkapi skripsi ini serta untuk mendukung keabsahan data, maka penyusun mencantumkan lampiran-lampiran yang yang berkaitan dengan penelitian ini.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil benang merah sebagai kesimpulan yaitu: 1. Penerapan hukum ta’zir di Pondok Pesantren As-Salafiyah senantiasa mengacu pada asas legalitas dalam menerapkan hukum ta’zir, dalam penerapan hukum ta’zir tersebut berjalan melalui beberapa proses yang harus dilalui agar hukuman ta’zir tersebut benar-benar jatuh kepada santri yang telah melakukan pelanggaran, dan untuk memudahkan dalam penyampaiannya maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut bahwa penerapan hukum ta’zir di Pondok Pesantren As-Salafiyah melalui beberapa proses, yaitu: a. Tahapan Pertama Pada tahapan ini adalah dengan mengecek informasi yang masuk berkaitan dengan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh santri b. Tahapan Kedua Pada tahapan ini dilakukan sebuah pengumuman yang bersifat lansung disampaikan kepada seluruh santri dan hal tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu:
71
a. Pengumuman langsung di depan kelas. b. Pengumuman dipasang langsung di papan pengumuman. c. Tahapan Ketiga Pada tahapan ini adalah dengan dilakukan sebuah peringatan yang bersifat pengarahan secukupnya oleh pengurus bagian ketertiban kepada santri yang berbuat pelanggaran, agar santri tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari, adapun pada tahapan ini melalui beberapa proses, yaitu: a. Peringatan I, dimana pada tahapan ini santri yang berbuat pelanggaran hanya diberikan nasehat secukupnya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. b. Peringatan II, dimana pada tahapan ini santri yang berbuat pelanggaran dan tidak mengindahkan peringatan tahapan I, maka pengurus bagian ketertiban melakukan nasehat yang sedikit bernada ancaman kepada santri yang melakukan pelanggaran yaitu dengan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh santri kepada orang tuanya dirumah. c. Peringatan III, dimana pada tahapa ini santri yang masih tidak mengindahkan peringatan pertama dan kedua, maka santri
yang
melakukan
pelanggaran
tersebut
akan
disowankan kepada pengasuh langsung, dan semua kebijakan tergantung kepada pengasuh.
72
2. Konsistensi dari pelaksanaan hukum ta’zir di Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta sesuai dengan bentuk peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pondok Pesantren, sudah sangat realitis dan vasiabel jika dilihat dari kebutuhan suatu aturan yang aktual dan sesuai dengan konteks kekinian. Namun dalam prakteknya terkadang hal tersebut bertolak belakang dengan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, jadi bisa diambil sebuah kesimpulan dimana dalam pelaksanaannya terkadang inkonsisten, hal tersebut karena berbagai faktor antara lain memang kurangnya sebuah ketegasan dari pihak pengurus Pondok Pesantren terhadap santri yang
melakukan pelanggaran, belum
adanya penerapan hukum ta’zir yang benar-benar sesuai dengan hukum ta’zir yang diberlakukan dilingkungan pondok pesantren. Namun dengan demikian penyusun yakin bahwa sebenarnya ada sebuah harapan yang sangat besar terhadap bentuk pelaksanaan hukum ta’zir di Pondok Pesantren As-Salafiyah agar segala bentuk pelaksanaannya bisa konsisten terhadap sebuah peraturan yang diberlakukan. Semua bentuk konsistensi dari pelaksanaan hukum ta’zir tersebut semata-mata hanya bersifat pendidikan yang gunanya untuk membuat efek jera kepada semua santri agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan semua bentuk ta’zir yang ditetapkan agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.
73
B. Saran-saran Setelah penulis mengungkapkan beberapa proses pelaksanaan hukuman ta’zir maka penulis dapat melihat berbagai kelebihan dan kelemahan dalam proses Konsistensi Pelaksanaan hukum ta’zir di Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta. Oleh karena itu ada beberapa saran yang bisa penyusun ajukan, antara lain: a. Hendaklah selalu meningkatkan fungsi pengawasan bagi pihak yang terkait agar tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren dan lingkungan sekitarnya dapat ditekan dengan maksimal. b. Berkaitan dengan pelaksanaan hukum ta’zir di Pondok Pesantren As-Salafiyah hendaklah menerapkan berbagai metode penerapan hukuman ta’zir yang mampu menjerakan, sehingga para santri yang melanggar aturan Pondok Pesantren tidak berani untuk mengulanginya lagi. c. Hendaklah selalu dipupuk rasa tanggung jawab terhadap santri agar para santri dapat membawa diri, baik dalam bergaul dengan sesama santri itu sendiri maupun dengan masyarakat sekitar.
74
Lampiran 1
No Bab Hlm
F/N
Terjemah
1.
II
24
23
… Maka orang-orang yang beriman kepadaNya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yan terang yang diturunkan kepadanya (AlQur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.
2.
II
24
24
… Dan Allah berfirman “Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu.
Lampiran 2
BIOGRAFI ULAMA
Abdur Rahman I Doi
Beliau dilahirkan disebuah kawasan Hammatnagar, India, dari keluarga Muslim yang taat. Ia menempuh pendidikan dasar pada sebuah Madrasah. Kemudian melanjutkan kuliah di universitas Bombay dan meraih gelar B.A berkat jasa-jasa dan prestasinya ia mendapatkan beasiswa belajar di universitas Cambridge Inggris. Tahun 1964 mendapatkan gelar Doktor (Ph. D), pada tahun 1965 ia bekerja sebagai pengajar di Universitas Nigeria Nsukka. Tahun 1967 ia pindah ke Universitas Ife sebagai peneliti pada lembaga penelitian tentang masalah Afrika. Tahun 1977 ia dikukuhkan sebagai Profesor dan diserahi tugas sebagai Direktur Pusat Pengkajian Hukum Islam di Universitas Bello, Zaria sampai sekarang.
Ahmad Djazuli
Beliau adalah seorang Pengajar pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Gunung Djati Bandung, gelar Guru Besar dalam Ilmu Hukum Islam diperoleh juga dari Fakultas Syari’ah IAIN tersebut. Diantara karya ilmaih beliau adalah Fiqih Jinayah, Kajian awal tentang ta’zir. Fiqih Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam). Kaidah-kaidah fiqih dalam menyelesaikan masalah praktis. Ahmad Hanafi
Gelar sarjana diperolehnya dari PTAIN Yogyakarta pada tahun 1950-an. Beliau pernah mengajar pada Fakultas Syari’ah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga pernah menjabat ketua jurusan Fiqih pada Fakultas Syari’ah tersebut. Beliau memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu hukum islam di Universitas Cairo Mesir. Karya-karya beliau adalah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Pengantar Teologi Islam dll
Imam Al-Mawardi Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib alBasyr. Lahir pada tahun 364 H di Basyrah. Seorang pemikir terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi’i dan pejabat tinggi yang berpengaruh pada masa Khalifah Abbasyiah. Setelah berpindah-pindah dari satu kota kekota yang lain, akhirnya beliau menetap di Baghdad, dan mendapatkan kedudukan yang terhormat pada pemerintahan Khalifah al-Qadir. Al-Mawardi adalah seorang penulis yang produktif, cukup banyak karya ilmiahnya dalam berbagai cabang ilmu, karya monumentalnya adalah Al-Ahkam As-Sulthoniyah.
Lampiran 3 PEDOMAN WAWANCARA
A. Bagi para santri Pondok Pesantren As-Salafiyah 1. Latar Belakang Para Santri a. Nama b. Alamat Asal c. Pendidikan 2. Metode Pelaksanaan a. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan ta’zir b. Kondisi obyektif para santri c. Lingkungan 3. Pelaksanaan hukuman ta’zir a. Pelaksanaan ta’zir b. Respon terhadap pelaksanaan hukum ta’zir B. Bagi para pengurus pelaksana ta’zir 1. Metode yang digunakan 2. Kondisi obyektif para ustadz 3. faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan ta’zir
DAFTAR RESPONDEN
1. Gus Nur Hamid 2. Ust. Muhammad Warsun 3. Ust. Sohirun 4. Agus Salim 5. Silahuddin 6. Irham 7. Mufid Baihaqi
