KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC-PPP) KABUPATEN BOGOR DALAM PILKADA BUPATI TAHUN 2008

KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC-PPP) KABUPATEN BOGOR DALAM PILKADA BUPATI TAHUN 2008 Skripsi Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Sos.I)

Oleh Teddy Khumaedi NIM : 204051002863

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H/2009 M.

KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC-PPP) KABUPATEN BOGOR DALAM PILKADA BUPATI BOGOR TAHUN 2008

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam

Oleh:

Teddy Khumaedi NIM : 204051002863

Di Bawah Bimbingan :

Drs. Study Rizal, LK M.A NIP :19640428 199303 1 002

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H/2009 M

LEMBAR PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil penelitian saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ciputat, 30 Juni 2009

Teddy Khumaedi

LEMBAR PENGASAHAN

Skripsi yang berjudul ”Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Dalam Pilkada Bupati Bogor 2008” telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari (Senin 29 Juni 2009) skripsi ini telah diterima sebagai salah satu sarat untuk memperoleh gelar Sarjana Islam Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Jakarta, 29 Juni 2009

Sidang Munaqosah

Ketua MerangkapAnggota

Sekertaris Merangkap Anggota

Anggota

Penguji l

Penguji ll

Pembimbing

KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC-PPP) KABUPATEN BOGOR DALAM PILKADA BUPATI TAHUN 2008 Skripsi Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Sos.I)

Oleh Teddy Khumaedi NIM: 204051002863

Di bawah bimbingan,

Drs. Study Rizal LK, MA NIP 19640428 199303 1 002

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H./2009 M.

LEMBAR PENGASAHAN

Skripsi

yang

berjudul

”KOMUNIKASI

POLITIK

DEWAN

PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPCPPP) KABUPATEN BOGOR DALAM PILKADA BUPATI TAHUN 2008” telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 29 skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Jakarta 29 Juni 2009

Sidang Munaqosah

Ketua MerangkapAnggota

Sekertaris Merangkap Anggota

Drs. H. Mahmud Jalal, M.A NIP. 150202342

Rubiyanah, M.A NIP. 150286373

Anggota Penguji l

Penguji ll

Dra. Hj. Asriati Jamil, M. Hum NIP. 19610422 199003 2 001

Dra. Hj. Musfirah Nurlaily, M.A NIP. 150299324

Pembimbing

Drs. Study Rizal, LK, M.A NIP. 19640428 199303 1 002

ABSTRAK

Teddy Khumaedi Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPCPPP) Kabupaten Bogor Dalam Pilkada Bupati Tahun 2008 Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung merupakan momentum politik dan bagian dari “sejarah masa depan” demokrasi Indonesia, keputusan penyelenggaraan pilkada langsung tidak dapat dilepaskan dari serangkaian keputusan politik penting di era reformasi, bahwa hajatan politik demokrasi langsung tidak berlaku ditingkat nasional saja tetapi terjadi juga di daerah-daerah, dan pentingnya komunikasi dalam aktivitas politik tidak bisa dipungkiri, begitu juga halnya dalam suatu partai politik, setiap komunikasi politik yang dilakukan selalu mencakup pesan politik, komunikator politik, media atau saluran politik, dan efek yang pasti akan muncul ditengah khalayak akibat terjadinya proses komunikasi politik. Hal inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usaha-usaha komunikasi politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) kabupaten bogor dalam pemenangan pilkada bupati bogor tahun 2008, khususnya yang berkaitan dengan pesan politik, komunikator politik, media atau saluran politik dan efek yang muncul ditengah khalayak politik. penelitian ini adalah penelitian lapangan (study kasus) dengan metode deskriftif interpretative melalui pendekatan secara fenomenologi guna menemukan fakta yang ada dilapangan, untuk mencapai tujuan itu penulis menggunakan beberapa metode, antara lain : metode observasi dan metode dokumentasi serta wawancara, yang digunakan untuk mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan strategi pemenangan pasangan Rahman (Rachmat Yasin dan Karyawan Fathurahman) ditiap-tiap pos tim DPC-PPP menjelang pilkada bupati bogor tahun 2008. Dari hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi politik dewan pimpinan cabang, khususnya pasangan Rahman dalam pilkada bupati bogor tahun 2008 lebih cenderung mengarah dan memfokuskan pada pencitraan positif pasangan yang diusung baik personal maupun institusi partai kepada khalayak agar terbangunnya citra positif (positif image) dan terdapatnya kecocokan bahwa strategi komunikasi politik dewan pimpinan partai persatuan pembangunan bisa dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber dari pengurus DPC-PPP yang sekaligus bagian dari Tim pemenangan DPC-PPP dan pasangan Rahman sesuai dengan program kerja Tim sukses, sedangkan menjelang hari (H) pemilihan bupati, harus sudah 85% strategi yang diharapkan sesuai dengan program kerja Tim sukses, sedangkan untuk yang 15% antisipasi terjadinya black campaige dari pihak lawan atau pasangan bupati dari partai lain, namun bila ditinjau dari hasil penelitian tentang bagaimana usaha-usaha komunikasi politik yang dilakukan, ternyata terdapat kecocokan yaitu hampir 72,30% dari strategi komunikasi politik yang dilakukan DPC-PPP cenderung lebih efektif dan berhasil menimbulkan pencitraan positif terhadap pasangan Rahman, sehingga sudah dipastikan hampir 94% khalayak pemilih, pasti akan lebih memilih pasangan Rahman untuk menjadi bupati dan wakil bupati bogor tahun 2008-2013. Demikianlah yang dapat peneliti kaji tentang komunikasi politik dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan kabupaten bogor dalam pilkada bupati bogor tahun 2008, dan tentunya penelitian ini masih banyak kekurangan, dan masih sangat jauh dari kesempurnaan yang dikarenakan keterbatasan peneliti semata, harapan peneliti, hasil penelitian ini bisa menjadi referensi pemikiran serta bermanfaat bagi penelitian yang akan datang, juga untuk pembaca agar supaya benar-benar mempelajari lebih dalam tentang betapa pentingnya komunikasi politik dalam seluruh aktivitas yang berkaitan dengan dunia politik. Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta khususnya mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi dimasa depan….Amin, Akhirya semua kebenaran hanya milik Allah Swt semata, dan hanya kepadaNya lah kita memohon taufiq dan hidayahnya.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan pencerahan hati dan pikiran kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, walaupun hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada hamba Allah yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang tetap setia dan selalu istiqomah pada ajaran agamanya. Dalam ucapan kata pengantar skripsi ini, perkenakanlah penulis untuk mengekspresikan diri sebagai bentuk ucapan rasa syukur dan terima kasih sedalam-dalamnya, yang akan diberikan kepada semua pihak yang telah banyak memberikan kontribusinya yang tak terbatas serta spirit yang telah diberikan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan Strata Satu (S1) ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada; 1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, bapak Drs. Arief Subhan, MA, Pembantu Dekan II Bapak Drs. H. Mahmud Jalal, MA. Pembantu Dekan III Bapak Drs. Study Rizal, LK. MA. Ketua dan sekertaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam serta para dosen yang telah mau pembimbing penulis dari mulai saat masih aktif kuliah hingga selesainya tugas akhir ini, serta mau mewariskan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Dan kepada para karyawan FDK yang telah melayani seluruh mahasiswa termasuk penulis.

ii

2. Ketua Koordinator Tekhnik Program Non-reguler Dra. Hj. Asriati Jamil, M.Hum. Sekretaris jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Non-Reguler Dra. Hj. Musfirah Nurlaily, MA. Yang telah banyak membantu penulis dalam mengurusi segala urusan yang berkaitan dengan keadministrasian dan segala teknis-teknis yang bersangkutan dengan akademik pusat. 3. Pudek III Drs. Study Rizal, LK MA. (Abang Yudi) selaku pembimbing kelas sekaligus pembimbing skripsi ini, yang tidak bosan-bosannya selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis ucapkan ribuan terima kasih atas semua kebaikannya dan dukungannya. Semoga Allah Swt membalas segala kebaikkan beliau. Amin. 4. Segenap karyawan Perpustakaan Fakutas Dakwah dan Komunikasi dan Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memudahkan penulis untuk mendapatkan berbagai referensi dalam penyelesaian skripsi ini. 5. Bapak Drs. Rahcmat Yasin MM dan Karyawan Fathurahman selaku Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih, Bapak Drs. Amrullah Zaily, selaku, wakil ketua DPC PPP Kab. Bogor, Bapak Drs. Teuku Hanibal SE, dan segenap pengurus DPC PPP beserta Tim Pemenangan pasangan RAHMAN dalam pilkada Bupati Bogor Tahun 2008. 6. Kepada orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda terscinta H. Soleh dan Hj. Siti Mala Solihat yang telah memberikan segalanya mulai dari kandungan hingga saat ini kepada penulis, motivasi serta kasih sayang yang tidak

iii

mungkin bisa membalasnya hanya doalah yang penulis panjatkan untuk keduanya,. Semoga kebahagian yang penulis raih saat ini dan yang akan datang, akan menjadi kebahagiaan untuk keduanya. Ucapan ribuan terima kasih atas do’anya tak henti-hentinya penulis lantunkan di setiap doanya. 7. Kakak ku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya : Supandi, Omay sumarni, Uus Usnawati, Kamaluddin, Lukman Hakim dan semua keponakan Mang teddy yang lucu, Arin, Noni, Nadira, Intan, Irfan, Alfi, Eki, Dani, Alita, terima kasih atas semua dukungannya baik moral maupun materil. 8. Teman-teman Pangurus BEMF NR 2005-2006, Ahmad Syaoqillah (Onky), Roby Zulia, Deden MD S.sos.i, Riyan (Tukul), Agin BEMF, Erfan, Ronal, Muhe, Nurharis Anbiya, Dado, Millati Cahya, Ummu Kulsum, Eny Ermawati, Misliya, Rahmy, dan Kaka Fatoni S. Sos.i terima kasih atas motivasi dan dukungannya tetap semangat, harmonis dan jangan pernah putus komunikasi diantara kita. 9. Teman-teman seangkatan dan sekelas KPI, Pak Nurdin S.Sos.i, , M. Erfan NH S.Sos.i, Vina Monica S.Sos.i, Rahmi Isnaini S.Sos.i, Nurul Mardiah S.Sos., Ummu Khulsum S.Sosi, Mahyudi S.Sos.i, Khalillah S.Sosi, Syaoqilah, Umar Kamal, Nasrullah Y S.Sos.i, dan Nasrullah N, Haris S.Sos.i, Syahroni, Millati Cahya, Ryan, Robi, Rani S.Sos.i, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan dan solidaritasnya. Terus tetap semangat.

iv

10. Kawan-kawan di HMI Cab. Ciputat khususnya Komfakda, Bang Amay S.sos.i, Pipit S.sos.i, Engkong Kpi, Zaka MD, Deden MD S.sos.i, dan kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu....Yakin Usaha Sampai. 11. Temen-temen IKPM cab.Bogor, Pak Ketum (Nursayamsu), Mr. Cucup MS, Malik, Saepudin, Fitra (Okher), Asep Mono, dan yang lainnya, yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu, tetap semangat euy, futsal jadikan olahraga pilihan euy 12. Kawan-kawan yang masih konsisten di BIMBEL IG, Mis Aryanie, Mis Dedah, Mis Pipih, Mr. Cucup MS, Mr. Iman, C Umi, maju terus sukses terus Bimbel Insan Gemilang, semangat,,semangat,,semangat.. 13. Teman-teman yang selalu ada dihati walaupun jauh dimata, D’ Elsa Indriyani, Ririn (Rima Kesin) terima kasih sudah pernah mengisi hari-hari indah bersama,,walapun hanya dengan jarak jauh, terima kasih juga atas semua dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis, semoga teman-teman bisa meraih cita-cita yang di impi-impikan...Amin Ciputat, 30 Juni 2009 Penulis

Teddy Khumaedi

v

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing Kata Pengantar Daftar Isi BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

hlm

A.

Latar Belakang Masalah.....................................................1

B.

Pembatasan dan Perumusan Masalah.................................4

C.

Tujuan dan Manfaat Penelitian...........................................4

D.

Metodologi Penelitian.........................................................6

E.

Tinjauan Pustaka.................................................................8

F.

Sistematika Penulisan.........................................................9

LANDASAN TEORITIS A.

KOMUNIKASI POLITIK 1. Pengertian Komunikasi Politik...........................................11 2. Unsur-unsur Komunikasi Politik........................................15 3. Komunikator Politik...........................................................17 4. Saluran Komunikasi Politik...............................................18 5. Efek dan Khalayak Komunikasi Politik............................19

B.

PARTAI POLITIK 1. Pengertian Partai Politik....................................................21 2. Fungsi Partai Politik..........................................................24. 3. Ideologi Partai Islam..........................................................25 4. Politik Islam.......................................................................26

i

BAB III

GAMBARAN UMUM DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC-PPP) KABUPATEN BOGOR

BAB IV

A.

Sejarah Berdirinya PPP Kabupaten Bogor.............……….30

B.

Perspektif Ideologi Partai, Visi dan Misi…...................…31

C.

AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP)............…38

D.

Program Kerja DPC PPP Kabupaten Bogor...................…39

E.

Struktur DPC PPP Kabupaten Bogor.............................….41

F.

Profile Rachmat Yasin Ketua DPC PPP………………….42

TEMUAN DAN ANALISIS A.

Pesan Politik DPC PPP Kabupaten Bogor........................43

B.

Komunikator Politik DPC PPP Kabupaten Bogor............48

C.

Saluran Komunikasi Politik DPC PPP.............................50 1. Peran Media Massa (Publikasi Media)...............................50 2. Mobilisasi Sosial (Tatap Muka, Debat Publik)..................52 3. Tim Sukses (Atribute Kampanye, Marketing Kandidat)...53

D. BAB V

Efek Komunikasi Politik.................................................54

PENUTUP 1. Kesimpulan............................................................................59 2. Saran-saran............................................................................61 Daftar Pustaka Lampiran

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Tanggal 20 september Tahun 2004 lalu, terjadi salah satu peristiwa yang menarik bagi bangsa Indonesia yang mencerminkan proses terwujudnya demokratisasi di Indonesia melalui pemilihan umum legislative dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, patut pula diperhatikan dari dua episode peristiwa pemilu sebelumnya yang terlaksana dalam situasi aman, damai, dan terselenggara secara jujur dan transparan, merupakan peristiwa yang mengantarkan rakyat Indonesia menjadi lebih dewasa dalam memilih kemunculan kepimpinan Indonesia baru sebagai hasil kemenangan rakyat Indonesia. 1 Dan semua peristiwa itu merupakan proses kesinambungan dalam perwujudan kompetisi yang sehat dan proses demokratisasi yang terbuka, kemunculan peristiwa itu pun membawa bangsa ini untuk merekonstruksi kembali berbagai teori komunikasi massa dan komunikasi politik yang dilatarbelakangi oleh fenomena pemikiran tradisional maupun modern dalam mengonsepsikan bentuk struktur politik demokrasi sesungguhnya dan tindakan social serta relasi antara keduanya. Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung merupakan momentum politik dan bagian dari “sejarah masa depan“ demokrasi Indonesia. Keputusan penyelenggaraan pilkada langsung tidak dapat dilepaskan dari serangkaian keputusan politik penting di era reformasi. Bahwa hajatan politik demokrasi 1

Muslim Hafidz dan Andi S Kumba, Membatja Oelang Indonesia Seri Pertama (PB HMI 2006) cet-1 h. 63

1

2

langsung tidak berlaku di tingkat nasional terkhusus pemilihan presiden (pilpres) secara langsung, tetapi juga terjadi di daerah-daerah. Lokomotif demokrasi prosedural, setidaknya demokrasi electoral menggelinding, diharapkan dengan menggelindingnya demokrasi procedural tersebut. Akan menambah bobot makna demokrasi substansial, bahwa perbaikan prosedur berdemokrasi itu penting. 2 Hal itu sangat diharapkan akan berpengaruh pada “ budaya politik “ yang ada tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana demokrasi substansial mampu terserap dalam praktik-praktik keseharian. Demokrasi substansial yang lebih menekankan nilai-nilai dan “ tidak akan ada gunanya “ demokrasi substansial dalam hal ini, pilkada adalah sebentuk ujian apakah akan mampu menjadi pintu masuk bagi masa depan daerah secara lebih baik dan bermartabat. 3 Di mana masyarakat Indonesia sudah mulai menyadari akan pentingnya pilkada langsung sebagai momentum politik yang amat strategis. Dalam teorinya Komunikasi adalah merupakan aktivitas dasar dari seluruh interaksi antarmanusia karena tanpa komunikasi interaksi antarmanusia baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi tidak mungkin terjadi. Komunikasi memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dan hampir setiap saat manusia bertindak dan belajar dengan dan melalui komunikasi termasuk dalam aktivitas politik, komunikasi memainkan peran yang dominan, salah satunya hubungan antarmanusia dalam rangka mencapai saling pengertian (mutual understanding). 4

2

Alfan Alfian Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. (Akbar Tanjung Instistute 2005) h. iii 3 Ibid h. 1 4 Gungun Heryanto, Komunikasi Politik Modul Kuliah Fakultas Dakwah dan Komunikasi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2006) Tidak diterbitkan h. 1

3

Pentingnya komunikasi dalam aktivitas politik tidak bisa dipungkiri, begitu juga halnya dalam suatu partai politik. Setiap Komunikasi Politik yang dilakukan selalu mencakup pesan politik, komunikator politik, media atau saluran politik, dan efek yang muncul di tengah khalayak akibat terjadinya proses komunikasi politik. Di Indonesia komunikasi politik sebagai displin ilmu, telah lama tercantum dalam kurikulum ilmu social, baik dalam kajian ilmu komunikasi maupun dalam kajian ilmu politik. Para komunikator politik digolongkan menjadi tiga : politisi, profesional, dan aktivis. ketiga golongan di atas telah lama terlibat dalam kegiatan komunikasi politik. Anggota DPR, Para Pejabat, Pengamat politik (yang amatir maupun Profesional) para Aktivitis partai politik melihat dengan cermat fenomena yang terjadi, dengan demikian, komunikasi sebagai proses politik, dapat diartikan sebagai gejala-gejala yang menyangkut pembentukan kesepakatan misalnya kesepakatan menyangkut bagaimana pembagian sumberdaya kekuasaan atau dengan arti lain komunikasi politik adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai atau memperoleh kekuasaan. 5 Berpijak dari uraian di atas peneliti bermaksud ingin mengajukan penelitian skripsi dengan judul “ Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor Dalam Pilkada Bupati Bogor Tahun 2008 "

5

Dan Nimmo, Komunikasi Politik (Komunikator, pesan dan media) (Rosdakarya:Bandung 2005) cet VI h. 30

4

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriftif interpretatif melalui pendekatan secara fenomenologi guna menemukan fakta yang ada di lapangan. B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis hanya membatasi pada usaha-usaha komunikasi politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor dalam pilkada Bupati Bogor Tahun 2008, yaitu yang berkaitan dengan pesan politik, komunikator politik, saluran komunikasi politik, dan efek komunikasi politik. Maka berdasarkan pembatasan masalah di atas, secara umum perumusan masalah tersebut adalah “Bagaimana Komunikasi

Politik

Dewan

Pimpinan

Cabang

Partai

Persatuan

Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor dalam Pilkada Bupati Bogor Tahun 2008” perumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 1. Bagaimana Pesan Politik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kab. Bogor dalam pilkada pada saat itu ? 2. Siapa Komunikator Politik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor dalam Pilkada Bupati Bogor 2008 ? 3. Saluran Politik Apa Saja yang digunakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor dalam Pilkada Bupati Bogor Tahun 2008? 4. Bagaimana Efek Politik Yang ditimbulkan oleh Khalayak ? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui ciri khas isi pesan politik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor dalam pilkada Bupati Bogor 2008.

5

2. Untuk

mengetahui

bagaimana

komunikator

politik

Dewan

Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor dalam pilkada Bupati Bogor Tahun 2008. 3. Untuk mengetahui saluran atau media politik yang digunakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPCPPP) Kabupaten Bogor dalam menyampaikan pesan politik. 4. Untuk mengetahui bagaimana efek khalayak yang muncul akibat proses komunikasi politik yang di lakukan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor dalam pilkada Bupati Bogor Tahun 2008

D. Manfaat Penelitian 1. Akademis Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan khazanah keilmuan dan dapat pula memperkaya teoriteori komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi politik khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Praktis Secara praktis hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dasar untuk mengetahui fungsi dari komunikasi politik, bahwa komunikasi politik berguna sebagai wawasan pemikiran dan praktek yang diperoleh, oleh Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6

E. Metodologi Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Kualitatif menurut Taylor adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 6

a. Penentuan Lokasi Penelitian Penentuan lokasi penelitian di Kantor Sekretariat Rachmat Yasin Center (RY Center) dan Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor yang terletak di Kabupaten Bogor, penelitian ini di mulai dari 26 April s/d 30 Juni 2008,karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui usaha-usaha komunikasi politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor dalam memenangkan pilkada Bupati Bogor 2008.

b. Tekhnik Pengumpulan Data Pada penelitian ini peneliti menggunakan tekhnik pengumpulan data diantaranya : 1. Wawancara : Wawancara di lakukan peneliti secara tatap muka langsung kepada pihak yang bersangkutan seperti pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) dan tim sukses dengan cara memberikan pertanyaan langsung atau memberikan lembar pertanyaan untuk

6

h. 3

Lexy,j Moleong, Metode Penelitian kualitatif,( Bandung Remaja Karya, 1989) cet,ke-1

7

dijawab secara langsung dan kepada orang-orang yang di anggap perlu dan mewakili dalam penelitian ini.

2. Observasi : Dilakukan peneliti secara langsung ke kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor, observasi ini dilakukan untuk memperoleh data-data 7 mengenai Komunikasi Politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor. 3. Telaah Kepustakaan : Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, selain itu telaah kepustakaan juga dimaksudkan untuk menjelaskan teori yang digunakan, Telaah kepustakaan didapat dari sumber informasi seperti buku-buku arsip partai, jurnal, surat kabar dan majalah yang kiranya dapat mendukung penelitian ini dari segi pustaka.

c. Analisis Data Data-data yang terkumpul akan dianalisa sesuai dengan jenis data yang terkumpul, dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu penelitian yang berupaya menarik nilai-nilai dari data lapangan yang ditemui secara mendalam. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan karya ilmiah ( Skripsi, Tesis, dan Disertasi ) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007-2008. Berdasarkan metode penelitian tersebut di atas penulis berharap mendapatkan data penelitian yang bersifat deskriptif interpretative sehingga 7

Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Populer referensi Ilmiah-Politik (Lintas Media: Jombang Edisi Millenium) hal 463

8

penulis dapat menganalisa dan menelaah lebih dekat, mendalam, mengakar dan menyeluruh, untuk mendapatkan gambaran mengenai Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor dalam pilkada Bupati Bogor 2008.

F. Tinjauan Pustaka Setelah penulis melihat dan mencari judul skripsi yang ada di perpustakaan utama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dan perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ada beberapa judul skripsi yang juga membahas mengenai Dakwah, komunikasi dan politik, pertama judul skripsi “ Dakwah dan Politik Muhammadiyah, “ karya Nurhidayat. Dalam skripsi tersebut lebih banyak tentang lahir dan peran organisasi muhammadiyah terhadap kondisi masyarakat (islam) dalam rangka mengembalikan ajaran islam kepada keasliannya kemurniannya (purifikasi), Kemudian judul skripsi “ Dakwah dan Politik Hizbut Tahrir di Indonesia “ karya Romi Sopyan. Skripsi ini memaparkan tahapan-tahapan pembinaan kader Hizbut Tahrir dan masyarakat dengan ide-ide yang di adopsi Hibut Tahrir, berinteraksi dengan masyarakat (Tafa’ul Ma’al Ummah) agar umat turut memikul kewajiban dakwah islam. Tahapan pengambilalihan kekuasaan (Istilaam al hokum). Selanjutnya judul skripsi “ Konsep Dakwah dan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) “ karya Muhammad Amin Muttaqien, skripsi ini memaparkan konsep dakwah politik partai keadilan sejahtera (PKS) berdasarkan kepada pemahaman tentang ajaran-ajaran islam yang universal itu sendiri, tetapi dakwah juga bisa di lakukan melalui partai politik dengan cara berkomunikasi politik, karena dengan partai politik jangkauan

9

dakwah akan lebih luas. Melihat dari judul skripsi di atas, maka semuanya membahas tentang dakwah politik yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dan partai politik. Sedangkan skripsi ini lebih mengkaji pada komunikasi politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPCPPP) dan Tim pemenangan (Tim Sukses) koalisi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PPP-PDIP) dalam memenangkan pertarungan pilkada Bupati Bogor 2008.

G. Sistematika Penulisan Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang hal-hal yang di uraikan dalam penulisan ini, maka penulis membagi sistematika penyusunan ke dalam lima bab, masing-masing bab di bagi dalam sub dengan perincian sebagai berikut

:

BAB

I. Pendahuluan meliputi : latar belakang masalah, pembatasan dan

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan BAB

II. Kerangka teori memuat : A. pengertian komunikasi,

komunikator politik,

saluran komunikasi politik, efek dan khalayak

komunikasi politik. B. pengertian partai politik, fungsi partai politik, politik islam, ideologi partai islam BAB

III. Gambaran umum dewan pimpinan cabang (DPC-PPP)

kabupaten bogor, memuat : sejarah berdirinya DPC-PPP kabupaten bogor, perspektif ideologi partai, visi dan misi, AD / ART partai persatuan pembangunan (PPP), program kerja, struktur DPC PPP kabupaten Bogor.

10

BAB

IV. Temuan dan analisis meliputi : Komunikasi Politik dewan

pimpinan cabang (DPC) PPP kabupaten bogor, a. pesan politik b. komunikator politik c. saluran komunikasi politik, yaitu

1. Peran Media Massa 2.

Mobilisasi Sosial 3. Tim Pemenangan dan. efek komunikasi politik BAB

V. Penutup meliputi : Kesimpulan dan saran Daftar Pustaka Lampiran

11

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Komunikasi Politik 1. Pengertian Komunikasi Politik Komunikasi politik terdiri dari dua kata yaitu, komunikasi dan politik, Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris (communication) berasal dari kata latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. 8 Komunikasi merupakan pengalihan informasi untuk memperoleh pengoordinasian makna antara seseorang dan khalayak. 9 Sedangkan kata politik berasal dari politic (Inggris yang menunjukan sifat pribadi. (Adjective of Person) atau sifat perbuatan (Adjective of action) dalam kalimat bahwa politik berarti bertindak bijaksana (Acting wisely) dan bijak (Wise). 10 Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana.11 Politik merupakan ilmu kenegaraan/tatanegara, sebagai kata kolektif yang menunjukkan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan. 12 Politik sering pula ditafsirkan sebagai kekuasaan. Sedangkan komunikasi politik dipandang sebagai alat politik (political mean) untuk mencapai tujuan 8

Onong Uchjana Efendi, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek Rosdakarya:Bandung cetXVIII h. 9 9 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung h. 5 10 Ap. Cowl, Oxford Learners Dictionary, oxford Univesity Press, 1990 11 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung h. 8 12 Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Populer Referensi Ilmiah-Politik Lintas Media: Jombang Edisi Millenium h. 529

12

kekuasaan. 13 Menurut Deliar Noer dalam bukunya. 14 Politik merupakan aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Komunikasi Politik telah menjembatani dua disiplin dalam ilmu sosial: komunikasi dan politik. Setiap sistem politik, sosialisasi dan perekrutan politik, kelompok-kelompok kepentingan, penguasa, peraturan, dan sebagainya dianggap bermuatan komunikasi. 15 Dalam bahasa Indonesia kata politik mempunyai berbagai macam pengertian di antaranya : Pertama, ilmu pengetahuan ketata-negaraan. Kedua, segala urusan dan tindakan (Kebijakkan, Siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan. 16 Dalam referensi lain, kata politik sendiri berasal dari bahasa Latin “politicus” atau bahasa yunani (Greek): yang embrionya adalah kata polis yang berarti negara kota. 17 Sedangkan dalam bahasa dikenal dengan kata sifat yang salah satu artinya adalah politik, sedangkan maksudnya di sini, politik adalah muslihat, tindakan akal, kebijakkan dengan tujuan mencapai suatu maksud. 18 Ada berbagai definisi yang diberikan oleh ilmuan diantaranya menurut Soelistyani Ghani dalam bukunya pengantar ilmu politik. 19 menurut dia ada dua arti kata politik yang penting ialah :

13

Dedi Djamaluddin Malik, Peradaban Komunikasi Politik, Rosdakarya : Bandung 1999

h. 130 14

Deliar Noer, Pengantar Ke Pemikiran Politik, Rajawali Press : Jakarta 1983 www.teorikomunikasipolitik co.id Edisi Agustus 2006 16 Depdikbud, Kamus Besar, Bahasa Indonesia Balai Pustaka : Jakarta 1995 cet Ke.VII h. 15

694 17 18

Anwar Arifin, Komunikasi Politik Balai Pustaka: Jakarta h. 13 Depdikbud, Kamus Besar, Bahasa Indonesia Balai Pustaka : Jakarta 1995 cet. Ke.VII

h. 836 19

h. 131

Dedi Djamaluddin Malik, Peradaban Komunikasi Politik, Rosdakarya : Bandung 1999

13

Pertama, politik dalam arti dipergunakan untuk menunjukkan pada mengenai suatu segi dari kehidupan manusia bersama dalam masyarakat yang menyangkut kekuasaan, menyangkut PowerRelationship, dalam artian ini terkadang isi politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan. Kedua, politik di dalam arti mempergunakan untuk menunjukkan kepada satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai atau dengan kata yang lebih singkat kebijaksanaan. Perdebatan tentang komunikasi mencakup politik meliputi komunikasi, telah menunjukkan bahwa komunikasi dan politik saling mencakupi. Kedua bidang kajian itu menyatu dalam subdisiplin komunikasi politik, yang melintasi berbagai disiplin dan dibesarkan secara lintas disiplin. Secara definisi komunikasi yang memberi perhatian utama kepada kontrol sosial atau upaya mempengaruhi, sesungguhnya telah mengandung makna politis karena aspek pengaruh merupakan salah satu unsur utama politik. Sesungguhnya komunikasi politik sudah ada sejak manusia berpolitik dan berkomunikasi, tetapi sebagai telaah ilmu. Menurut Alwi Dahlan, komunikasi politik mulai berkembang dalam bentuk awal dalam kandungan ilmu politik sesudah Perang Dunia I, meskipun belum memakai penamaan tersebut. Hal ini terlihat dari studi mengenai pendapat umum, propaganda, dan perang urat saraf, serta berkembangnya teori media kritis sebagai bagian dari ilmu politik. 20 Ilmuwan komunikasi Abdul Muis, menjelaskan bahwa istilah komunikasi politik menunjuk pada pesan sebagai objek formalnya sehingga titik berat konsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik. Pada hakekatnya komunikasi politik mengandung informasi atau pesan tentang politik. Astrid Susanto, mengartikan komunikasi politik sebagai suatu komunikasi yang

20

Anwar Arifin, Komunikasi Politik, Balai Pustaka : Jakarta 2003, cet-1 h. 8

14

diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan oleh lembaga-lembaga politik. Karena melalui komunikasi politik terjadi pengaitan masyarakat sosial dengan lingkup negara sehingga komunikasi politik merupakan sarana untuk pendidikan politik/kesadaran warga dalam hubungan kenegaraan. 21 Definisi Komunikasi politik menurut Michael Schudson (1997 : 311), komunikasi politik itu, “ Any transmission of message that has, or is intended to have, an effect on the distribution or use of power in society or on attitude toward the use of power “. Gejala komunikasi politik, menurut Schudson, bisa dilihat dari dua arah. Pertama. Bagaimana institusi-institusi negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan-pesan politik terhadap suprastruktur. Relasi komunikasi politik antarsupra dan infrastruktur “ politik dengan gamblang bisa dipetakan bila semua komponen yang berkaitan dengan komunikasi politik digambarkan. 22 Dan realitas komunikasi politik di suatu negara, sangat bergantung pada sistem politik yang dianutnya. Dari sistem politik itulah, terbentuk sebuah sistem komunikasi politik yang pada dataran empiriknya tidak selalu persis mencerminkan sistem politik itu sendiri, pendekatan komunikasi politik yang bersifat empirik dengan melihat berbagai komponen di dalamnya, terasa akan lebih mendekati kenyataan beroperasinya sebuah mekanisme komunikasi politik. 23 Ada dua bentuk komunikasi politik, yaitu : Pertama, komunikasi politik yang cenderung

21 22

Ibid h. 8 Dedi Djamaluddin Malik, Peradaban Komunikasi Politik, Rosdakarya : Bandung 1999

h. 131 23

Ibid h. 131

15

mengambil (membentuk) posisi horizontal. Dalam komunikasi ini, posisi antara komunikator dan komunikan (masyarakat) relatif seimbang (saling memberi dan menerima) sehingga terjadi proses sharing karena bentuk komunikasi semacam ini merefleksikan nilai-nilai demokratis. Yang kedua, komunikasi politik yang cenderung membentuk pola linear. Arus komunikasi (informasinya) satu arah cenderung vertikal (top down) karena bentuk komunikasi semacam ini merefleksikan nilai-nilai budaya feodalistik dan kepemimpinan otoriter. 24 Selain teori-teori di atas masih ada teori-teori lain yang berkaitan dengan komunikasi politik, secara garis besar semua teori-teori itu selalu berkaitan, maka pada penulisan skripsi ini lebih cenderung menggunakan teori Model Lasswel yaitu ( Who gets what, when, how?) menurut penulis, teori ini lebih sesuai digunakan dalam penelitian ini, karena teori ini menunjuk pada teori analisis sumber (siapa/komunikator), analisis isi (pesan), analisis media (saluran/media politik), dan analisis efek (efek pada khalayak) sebagaimana diungkapkan oleh Ilmuwan Komunikasi Abdul Muis, bahwa istilah komunikasi politik menunjuk pada pesan sebagai objek formalnya sehingga titik berat konsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik, karena hakikat komunikasi politik mengandung informasi atau pesan yang bercirikan politik. 25 2. Unsur-unsur Komunikasi Politik Menurut David Bell (1972), pembicaraan politik mengandung tiga kepentingan, yang pasti dan jelas bersifat politis, ketiga kepentingan itu berturutturut adalah pembicaraan kekuasaan (mempengaruhi dengan ancaman), pembicaraan pengaruh (mempengaruhi orang lain tanpa ancaman) dan 24

Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung h. 13 25 Anwar Arifin Komunikasi Politik Balai Pustaka : Jakarta 2003 cet-1 h. 8

16

pembicaraan otoritas (pemberitaan pemerintah). Karena isi komunikasi politik seharusnya tidak cuma berkaitan dengan kekuasaan dan pengaruh kekuasaan karena bisa menjadi penyebab kemungkinan terjadinya konflik. Itu sebabnya, mengapa setiap komunikator politik di indonesia seharusnya menguasai kiat mengelola konflik ( management of conflict ), karena konflik adalah konsekuensi logis komunikasi politik. 26 a. Pesan Politik Unsur komunikasi politik yang pertama, yaitu pesan politik, tumbuh dan berkembang dalam negosiasi politik, kegiatan ini bertujuan membentuk pengertian bersama di antara berbagai pihak tentang bagaimana setiap pihak seharusnya bersikap dan bertindak terhadap sesama. b. Saluran Politik/Media Politik Unsur komunikasi politik yang kedua, yaitu media politik/saluran politik, sarana perjuangan kepentingan politik itu seharusnya dikelola dengan sifat-sifat interpersonal yang menonjol, dengan demikian, media komunikasi politik mampu dimanfaatkan oleh setiap komunikator politik, untuk berbicara langsung kepada publik sasaran tertentu, tanpa perantara, tapi media komunikasi politik juga bisa bersifat organisasional artinya, media komunikasi politik itu mampu meneruskan pesan-pesan komunikator politik ( sebagai elite politik ) kepada berbagai segmen politik yang ingin dituju, baik massa politik itu bersifat homogen, heterogen, maupun yang termasuk pendukung atau lawan politiknya. c. Efek / Akibat Politik

26

Anwar Arifin Komunikasi Politik Balai Pustaka : Jakarta 2003 cet-1 h. 135

17

Unsur komunikasi politik yang ketiga, yaitu efek / akibat, efek atau akibat komunikasi politik dapat berupa simpati dan partisipasi politik, akan tetapi bisa pula berwujud sinisme, antipati, hingga perlawanan politik, dengan demikian, proses komunikasi politik bisa menghasilkan pembentukan dan perubahan sikap serta perilaku politik sasaran tertentu, yang bersifat positif ataupun bersifat negatif bagi komunikator politiknya. Pembentukan dan perubahan sikap serta perilaku politik target tertentu yang dihasilkan oleh komunikasi politik bergantung pada kepercayaan nilai dan pengharapan publik atas gagasan politik yang diterimanya. Di sinilah arti penting partisipasi politik melalui peralihan kepentingan personal dan sosial komunikator politik sebagai pembentuk pendapat umum, pada target publiknya. 27 3. Komunikator Politik a. Tipologi Komunikator Politik Para komunikator politik sering menggunakan bahasa dan simbol untuk memberikan jaminan kepada khalayak baik untuk memberikan informasi maupun meyakinkan khalayak. 28 Karena sebagian besar komunikator politik adalah pemimpin organisasi yang biasa disebut pemimpin simbolik. 29 Ada tiga jenis komunikator politik yang harus diketahui dalam membahas komunikasi politik. 30 yaitu : 1) Politisi Wakil dan Ideolog

27 28

Anwar Arifin Komunikasi Politik Balai Pustaka : Jakarta 2003 cet-1 h. 135 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung

h. 101 29 30

Ibid h. 46 Ibid h. 30

18

Politisi wakil dan ideolog, tipe komunikator politik yang menjadi perwakilan (refresentative) dan hasil dari kaderisasi partai yang jadi perwakilan nilai-nilai normatif untuk kepentingan politik dari individu ataupun kelompok. 2) Profesional (Jurnalis dan Promotor) Profesional, terdiri dari jurnalis dan promotor, komunikator politik yang secara profesional bekerja dan melembaga mempublikasikan isu, opini publik dan mempromosikan seorang kandidat/calon atau sebuah partai politik tertentu dalam pemenangan pertarungan politik di saat pemilu. 3) Aktivis (Juru Bicara dan Figure Head) Aktivis yang terbagi juru bicara dan pemuka pendapat (figure head), komunikator politik yang menjadi perwakilan (refresentative) kelompok di masyarakat dalam menyuarakan tuntutan dan masukan suprastruktur politik dan komunikator politik dari tokoh masyarakat atau figur yang memiliki pengaruh besar dilingkungan masyarakat dimana ia tinggal. 4. Saluran Komunikasi Politik Saluran komunikasi politik adalah alat serta sarana yang memudahkan penyampaian pesan yang bercirikan politik. 31 Saluran komunikasi selalu terdiri atas lambang-lambang dan kombinasi lainnya serta teknik media yang digunakan untuk berbicara dengan khalayak. 32 Dalam sistem politik apapun, para politisi sebagai pembuat keputusan politik berkomunikasi dengan khalayak selalu menggunakan saluran utama yaitu media politik atau saluran politik. 33 Ada hubungan yang menarik antara media/saluran politik dengan komunikator politik, 31

Dan Nimmo, Komunikasi Politik(Komunikator,pesan dan media)Rosdakarya:Bandung 2005cet-6 h.166 32 Ibid h.166 33 Rainer Adam,Dr. Dkk, Politik dan Radio PT. Sembrani Aksara Nusantara Tahun 2000 cet 1 h. 1

19

politisi, partai politik dan khalayak umum, karena saluran media politik membentuk dan mempengaruhi opini publik menjadi sangat penting pada waktu pemilu. 34 Dalam komunikasi politik saluran komunikasi terbagi dalam tiga tipe. 35 Pertama, saluran komunikasi satu kepada banyak, yaitu komunikasi massa. Kedua, saluran komunikasi interpersonal merupakan bentuk dari satu kepada satu, yaitu tatap muka. Ketiga, saluran komunikasi yang menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak, yaitu komunikasi organisasi. Dan komunikasi

massa

merupakan

sumber

utama

pesan-pesan

politik

dari

komunikator politik dalam menyusun agenda politiknya, sedangkan pemerintah dan pers adalah sumber dan saluran komunikasi politik. 36 5. Efek dan Khalayak Komunikasi Politik a. Khalayak Komunikasi Politik Khalayak adalah merupakan peran sifat sementara yang menjadi tujuan disampaikannya suatu pesan politik karena khalayak dapat merubah pesan menjadi sumber atau komunikator politik saat ia memprakasai penyampaian pesan politik. Jenis khalayak politik terdiri dari tiga macam. 37 Yaitu : Pertama, publik umum (general public) merupakan komunitas masyarakat kebanyakan yang seringkali menerima informasi politik secara selintas dan biasanya meliputi lebih dari separuh penduduk dalam kenyataannya ciri khasnya khalayak semacam ini jarang melakukan komunikasi dengan para pembuat kebijakkan. Kedua, publik yang penuh perhatian (The attentive public) khalayak semacam ini biasanya muncul dari lapisan masyarakat yang berperhatian, mereka adalah lapisan 34

Ibid h. 9 Dan Nimmo, Komunikasi Politik(Komunikator,pesan dan media)Rosdakarya:Bandung 2005cet-6 h. 168 36 Ibid h. 18 37 Dan Nimmo, Komunikasi Politik( efek dan khalayak ) Rosdakarya:Bandung 1989 h. 35

20

masyarakat yang mau tahu dan menaruh minat pada perkembangan politik yang sedang berkembang, biasanya publik atentif kurang dari separuh populasi dewasa yang ada pada suatu masyarakat atau sekitar 10-15 % dari populasi. Ketiga, elit opini dan kebijakan (Elite opinion and policy) khalayak semacam ini muncul dikarenakan posisi mereka di dalam masyarakat sebagai tokoh masyarakat (Figure head). b. Efek Komunikasi Politik Efek adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab perbuatan, akibat, dampak. 38 dari suatu peristiwa yang telah dilakukan, sedangkan yang di maksud dengan efek komunikasi dalam komunikasi politik yaitu tindakan komunikasi apapun dapat mempunyai akibat yang banyak pada khalayak. 39 Efek yang banyak dalam komunikasi politik merupakan sesuatu yang wajar. Efek terjadi karena adanya interaksi antara tiga unsur dalam komunikasi yaitu : pesan, khalayak dan siapa (komunikator) yang mengatakan dengan saluran apa, akibat/efek tidak ditentukan terpisah dari interpretasi tapi malahan sebaliknya akibat adalah tidak terpretatif terus berlangsung yang dihasilkan dari penyusunan opini personal, sosial, dan politik. 40 Efek yang diharapkan dari sasaran/objek dalam komunikasi politik pada hakikatnya sama dengan efek yang dihasilkan dalam komunikasi lainnya, tujuan utamanya yaitu, untuk meraih kemenangan terhadap suatu kekuasaan. 41 Jenis dasar efek terbagi dua macam yaitu: Pertama, efek primer meliputi perhatian dan pemahaman. Kedua, efek sekunder meliputi tingkat 38

Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Populer Referensi Ilmiah-Politik Lintas Media: Jombang Edisi Millenium h.107 39 Dan Nimmo, Komunikasi Politik(Komunikator, pesan dan media)Rosdakarya:Bandung 2005cet VI h.19 40 Ibid h 20 41 Onong Uchjana Efendi, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek Rosdakarya:Bandung cetXVII h. 169

21

kognitif (perubahan pengetahuan dan sikap) dan perubahan perilaku (menerima dan memilih). 42 B. Partai Politik 1. Pengertian Partai Politik Partai politik berasal dari dua kata yaitu : partai dan politik. Istilah partai apabila kita melihat pada kamus mengandung pengertian yaitu, segolongan orangorang yang sehaluan atau setujuan atau seideologi. 43 Adapun politik adalah segala urusan atau tindakan (kebijakan) mengenai pemerintah negara atau menangani suatu masalah. 44 Politik adalah pemikiran-pemikiran yang terkait dengan kepentingan (masyarakat), baik pemikiran-pemikiran tersebut berupa kaidah-kaidah yang mencakup akidah atau hukum-hukum, atau pemikiran tersebut berupa aktivitas yang sedang berlangsung, telah berlangsung maupun yang akan berlangsung termasuk pula didalamnya informasi-informasi. Apabila pemikiran-pemikiran tersebut adalah perkara yang real, maka hal itu merupakan politik. Baik perkaraperkara tersebut bersifat kekinian ataupun masa datang. Namun apabila waktunya telah lewat, yaitu faktanya telah berlalu, dan lenyap, baik baru saja berlalu atau sudah lama, maka hal itu berupa sejarah. 45 Partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan

42 43

Nurudin M.Si, Pengantar Komunikasi Massa Rajagrafindo Persada Edisi 1 h. 206 Zainal Bahri, Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik Bandung : Angkasa

1996 h. 15 44 45

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka : Jakarta, 1995 h. 11 Anonim, Islam, Dakwah dan Politik Pustaka Thariqul Izzah : Bogor 2002 h. 20

22

politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaankebijaksanaan mereka. 46 Bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum klasifikasi partai politik dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu (1) partai massa, yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, dan (2) partai kader, yang mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggotaanggotanya. 47 Partai politik merupakan alat untuk meraih kekuasaan demi kesejahteraan rakyat, yaitu adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Partai politik dibentuk untuk memediasi rakyat guna merencanakan suatu model kekuasaan yang dapat membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup seluruh warga masyarakat. Partai politik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam mempermudah terciptanya iklim demokrasi sebagai jalan yang dianggap paling mudah mencapai kesejahteraan tersebut. Di samping pengertian di atas, penulis juga menampilkan pengertian partai politik dari beberapa ahli ilmu politik. 48 diantaranya : (1) Carl J Friedrich, memaknai partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil maupun materiil. (2) R..H Soltau, menafsirkan partai politik adalah sekelompok warga 46

Meriam Budihardjo, Dasar-dasar ilmu politik Gramedia Jakarta 2000. cet. Ke-21 h.

47

Ibid h. 166 Ibid h. 160-161

160-161 48

23

negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. (3) Sigmund Neumann, mendefinisikan partai politik dengan organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongangolongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Partai politik merupakan organisasi yang tidak bertujuan untuk menarik keuntungan sama sekali, partai politik termasuk dalam salah satu organisasi yang selalu menghadapi problem dalam menerapkan manajemen reward and punishment system. Sehingga tak jarang menimbulkan keluhan di sejumlah kalangan aktivisnya, terutama aktivis yang merasa memiliki skill atau sejumlah kemampuan, kompetensi, profesionalisme atau merasa sudah lama mengabdi di partai namun tidak mendapat tempat sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi kalau merujuk kepada terminologi, kedudukan dan fungsi partai politik yang banyak didefinisikan oleh sebagian pakar politik, partai politik sebenarnya mempunyai keharusan untuk menerapkan manajemen modern yang tidak lain prinsip reward and punishment system. Karena partai politik pada hakekatnya sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik baik di tingkat internal maupun eksternal partai (lembaga-lembaga politik formal dan pemerintahan). 49 2. Fungsi Partai Politik

49

HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,Yayasan AlAsyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004 cet. ke-1 h. 75

24

Adapun fungsi-fungsi partai politik dirumuskan oleh ahli ilmu politik 50 sebagai berikut : Pertama, sarana komunikasi politik, yaitu proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Kedua, sarana sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Ketiga, sarana recruitment politik, yaitu seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Keempat, sarana pengatur konflik (conflict management), yaitu mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihakpihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawanya ke parlemen untuk mendapatkan penyelesaian melalui keputusan politik. Kelima, artikulasi dan agregasi kepentingan, menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dan mengeluarkannya berupa keputusan politik. Keenam, jembatan antara rakyat dan pemerintah, yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan keinginan masyarakat dan responsivitas pemerintah dalam mendengar tuntutan rakyat. 3. Ideologi Partai Islam

50

141

Meriam Budihardjo Dasar-dasar Ilmu Politik : Gramedia Jakarta 2000. cet. Ke-21 h.

25

Partai-partai yang berideologi dan berbasis massa umat islam umumnya harus memiliki ciri khas dan mempunyai beberapa karakter yang menjadi symbol perwakilan (refresentative) umat islam dalam mengaspirasikan tuntutan mayoritas umat islam yang salah satunya untuk menerapkan sistem yang diatur oleh hukum islami, beberapa karakter yang harus ada pada setiap partai islam, di antaranya : Pertama, Dasarnya Islam. Artinya Islam bukan hanya menjadi dasar, tetapi harus menjadi panduan partai untuk membangun pandangan partai, pemikiran dan hukum yang diadopsi dan diperjuangkan. Kedua, Kaderisasi yang Islami, artinya generasi partai yang berpikir dan berbuat berdasarkan nilai-nilai yang islami, generasi yang siap menerapkan syariah islam yang ikhlas dan berjuang tanpa pamrih.

Ketiga,

Memiliki

Jiwa

memimpin

secara

islami,

artinya

kepemimpinannya dibangun dengan pemikiran islam dan ditaati selama tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Kempat, Memiliki konsep yang universal yang islami, artinya partai islam harus memiliki konsepsi yang jelas, tegas dan berani tapi tetap mengarah pada syariah islam yang bisa diterima semua lapisan masyarakat. Kelima, Arah dan metodenya sesuai dengan perjuangan Rasulullah SAW. Keenam, melakukan fungsi-fungsi pembangunan antara lain : (a) Membangun tubuh partai dengan pembinaan yang intensif, (b) Membina umat dengan islam dan pemikiran, ide dan hukum syariah, (c) Melakukan perang pemikiran dengan semua ide, pemikiran dan aturan yang bertentangan dengan islam, (d) Melakukan koreksi terhadap penguasa yang tidak menerapkan atau mendzalimi rakyatnya (e) Perjuangan politik terhadap penjajahan kaum kafir. 51 4. Politik Islam

51

www.hizbut-tahrir.or.id Buletin Dakwah Al-Islam. Edisi 400/Tahun XV h. 2-3

26

a. Politik Islam Sebelum membahas gerakan politik Islam kita terlebih dahulu harus mengetahui uraian sederhana mengenai pengertian politik (siyasah). Siyasah berasal dari kata saasa, yasusu, siyasah yang artinya ''mengendalikan''. 52 Yang artinya bahwa inti dari politik adalah pengendalian. Pengertian politik juga dapat diartikan secara lebih luas kepada sistem pengendalian yang lain, semisal pengedalian kekuasaan (siyasah-daulah), pengendalian masyarakat (siyasatul-mujtama'). 53 Politik Islam dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menjadikan Islam sebagai pengendali sistem kehidupan manusia.

Makna Politik Islam dihayati dalam sebuah pemahaman bahwa agama yang dibawa

nabi Muhammad SAW ini adalah ajaran yang tidak sekadar

berdimensi individual (mengatur hubungan manusia dengan Allah), tetapi juga berdimensi sosial (mengatur hubungan manusia dengan manusia). Pemahaman ini menjadi dasar untuk tampilnya Islam di tengah kehidupan manusia dalam posisi sebagai pengendali. Pembahasan politik Islam sangat terkait erat dengan kepemimpinan, karena dengan kepemimpinanlah pengendalian dapat dilakukan. 54 Dengan demikiantema kepemimpinan merupakan tema yang sangat penting, karena manusia diciptakan Allah Swt sebagai makhluk majemuk yang membutuhkan kepemimpinan. Bahkan fenomena ini adalah fenomena universal yang dapat dilihat pada kehidupan hampir semua makhluk, hidup maupun mati. Politik Islam tidak dapat diwujudkan kecuali oleh sekelompok manusia yang 52

www. Republika Online. co.id Edisi 04 Agustus Tahun 1999 h. 1 Ibid h. 1 54 www.Republika Online. co.id Edisi 04 Agustus Tahun 1999 h. 1-2 53

27

solid, yang berpijak pada suatu visi dan kepentingan yang sama, yaitu Islam. Dari sisi sosial mereka disebut kelompok (al-jama'ah) dan dari sisi politik mereka disebut dengan partai (al-hizb). Partai bukanlah sekadar sebuah kumpulan orang yang bertemu secara tiba-tiba yang dengan kepentingan-kepentingan pinggiran mendirikan sebuah lembaga yang diharapkan bisa ikut dalam pemilihan umum.

Terkadang pengertian hakiki partai sering dikaburkan dengan pengertian partai-partai ''formal'' seperti masa sekarang ini.

Kebanyakan orang mengira

bahwa partai itu harus senantiasa hanya memenuhi ketentuan-ketentuan seperti memiliki nama tertentu, terdaftar di departemen umum, dan memiliki kartu anggota resmi. Sebuah partai berideologikan agama islam akan disebut dengan partai Islam, jika di dalam anggaran dasarnya tertera asas Islam. 55 Partai yang hakiki bisa saja berbentuk sebuah partai formal, tetapi bisa juga mengambil bentuk-bentuk semiformal lainnya selain ''partai'', misalnya sebuah yayasan, organisasi kemasyarakatan, atau malah tak memiliki bentuk formal sama sekali semisal sebuah gerakan ''bawah tanah''. Eksistensi kejamaahan dalam sebuah bentuk kesatuan niat, tujuan, metode, dan wawasan, yang penting tetap terjaga. Uraian pengertian diatas dikuatkan lagi dengan adanya pendapat-pendapat para orientalis 56 sebagai berikut: 1) Dr. V. Fitzgerald berkata: "Islam bukanlah semata agama (a religion), namun ia juga merupakan sebuah sistem politik (a political system). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat

55

H.A Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,Yayasan AlAsyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004 cet. ke-1 h. 157 56

Dr.Dhiuddin Rais, Nazhariyyat as Siyasiyyah al Islamiyyah (Teori Politik Islam) Terjamahan Universitas Al-Azhar Cairo Mesir. Agustus 2000 h. 5

28

Islam, yang mengklaim diri mereka sebagai kalangan 'modernis', yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gagasan pemikiran Islam dibangun di atas fundamental bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain". 2) Prof. C. A. Nallino berkata: "Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan: agama (a religion) dan negara (a state). Dan batas-batas teritorial negara yang ia bangun itu terus terjaga sepanjang hayatnya". 3) Dr. Schacht berkata : " Islam lebih dari sekadar agama: ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan". 4) Prof. R. Strothmann berkata : "Islam adalah suatu fenomena agama dan politik. Karena pembangunnya adalah seorang Nabi, yang juga seorang politikus yang bijaksana, atau "negarawan". 5) Prof D.B. Macdonald berkata : "Di sini (di Madinah) dibangun negara Islam yang pertama, dan diletakkan prinsip-prinsip utama undang-undang Islam". 6) Sir. T. Arnold berkata : " Adalah Nabi, pada waktu yang sama, seorang kepala agama dan kepala negara". 7) Prof. Gibb berkata : " Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam bukanlah sekadar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangunan masyarakat yang independen. Ia mempunyai metode

29

tersendiri dalam sistem kepemerintahan, perundang-undangan dan institusi. 57

57

Dr.Dhiuddin Rais, Nazhariyyat as Siyasiyyah al Islamiyyah (Teori Politik Islam) Terjamahan Universitas Al-Azhar Cairo Mesir. Agustus 2000 h. 5-6

30

BAB III GAMBARAN UMUM DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PPP KABUPATEN BOGOR

A. Sejarah Berdirinya Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor Sejarah tidaklah bergerak secara linear, melainkan seringkali bergerak secara dialektik. Itu pula yang terjadi di kalangan partai-partai politik Islam. Pada 5 Januari 1973, tokoh-tokoh Islam dan ulama yang berasal dari NU, PERTI, PSII, dan Parmusi berkumpul dan bermusyawarah di rumah kediaman HMS Mintaredja. Yang akhirnya tercapai mufakat untuk bersatu dan berfusi dalam satu wadah partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 58 Inilah awal mula sejarah PPP berdiri yang berangkat dari terjadinya sejarah masa lalu dimana partai-partai Islam pada itu masih tersekat-sekat oleh kepentingan masingmasing. Ada empat alasan bersatu dan berfusinya partai-partai Islam pada waktu itu, Pertama, kelompok demokrasi pembangunan sudah berencana melakukan fusi partai pada tanggal 10 februari 1973, sehingga Partai Persatuan Pembangunan tidak mau ketinggalan. Kedua, semangat persatuan di kalangan partai Islam (terutama pimpinannya) begitu menonjol, setelah kalah pada pemilu 1971. Ketiga, isu penyederhanaan partai sejak paska pemilu 1971 semakin santer digaungkan pemerintah. Maka jalan tengahnya, mau tidak mau partai-partai Islam lebih baik bersatu dan berfusi daripada harus dibubarkan dengan alasan melanggar Undang58

Masykur Hasyim, Menusantarakan Politik Islam, Jembatan Politik PPP Yayasan Sembilan Lima, 2002 h.71

31

Undang. Keempat, sikap ikut arus fusi memungkinkan PPP bisa konsentrasi untuk ikut menyusun UU Politik baru di DPR. 59 Proses terbentuknya fusi partai-partai islam melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan. Berlangsungnya fusi partai-partai islam ke dalam PPP menunjukkan adanya dua kesadaran sekaligus, yakni : Pertama kesadaran subyektif di kalangan tokoh-tokoh dan ulama islam pada waktu itu bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, maka kekuatan partai-partai islam akan mejadi solid dan kokoh. Kedua, berfusinya partai-partai islam ke dalam PPP didasarkan atas kesadaran objektif bahwa tantangan dan realitas politik yang sedang berkembang pada waktu itu dan mengharuskan partaipartai islam berfusi ke dalam PPP, faktor lain yang menjadi alasan bersatu dan berfusi partai-partai islam karena dua dari partai islam lain yaitu NU dan PSII sebelumnya pernah satu wadah dalam Masyumi, partai islam yang lahir 7 November 1945. 60 Dan berfusinya partai islam ke dalam PPP haruslah dirawat, dipelihara serta ditumbuh-kembangkan.

B. Perspektif Ideologi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hubungan Islam dengan politik merupakan bagian yang tak terpisahkan. Bahkan bisa disimpulkan memang sudah tertulis hampir di semua literature sejarah dan peradaban islam. Hubungan islam dengan negara sudah menjadi keakraban yang tak terpisahkan, maka tak heran jika ada beberapa ulama mendefinisikan islam sebagai suatu agama (din) dan negara (kekuasaan atau

59 60

Ibid h. 71 PPP 30 tahun Bersama Umat Penyunting Wall Paragon DPP PPP Tahun 2003

32

dawlah). 61 Dalam Al Qur’an amatlah jelas bahwa islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, juga mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya. Ada 14 prinsip ajaran islam yang berkaitan dengan hak asasi dan politik (negara). 62 antara lain : prinsip umat, prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip hubungan antar pemeluk agama, prinsip pertahanan, prinsip hidup bertetangga, prinsip tolong menolong, dan membela yang lemah dan teraniaya, prinsip perdamaian, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip kepemimpinan dan prinsip ketakwaan, amar ma’ruf nahi munkar . Islam sebagai agama, yang sejatinya membawa faham egalitarian, jelas harus berhadapan dengan realitas sosial-politik. Dalam konteks keagamaan, juru dakwah Islam melakukan gerakan secara sinkretik dengan tetap mengadopsi kepercayaan dan adat istiadat di indonesia dalam batas-batas tertentu sehingga ajaran islam relatif dapat diterima tanpa ada ketegangan dan halangan yang berarti, karena proses Islamisasi pada masa awal-awal berjalan secara pembicaraan (smooth). 63 Berikut adalah kerangka landasan yang menjadi dasar bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam melangkah di dunia politik sebagaimana dituangkan di dalam dokumen-dokumen partai

1. Asas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah Islam.

61

Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Populer Lintas Media: Jombang Edisi Millenium h.79 62 J Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an, RajaGrafindo Persada :Jakarta 1994 h.125-260 63 HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,Yayasan AlAsyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004 cet. ke-1 h.97

33

Sebagai partai yang berasakan Islam, PPP berusaha mengembangkan budaya politik akhlakul karimah. Karena budaya politik akhlakul karimah secara normatif bersumber pada nilai-nilai ajaran islam yang terkandung dalam AlQur’an dan Al-Hadist, dan sejarah politik islam dari masa Rasululah hingga sejarah politik Islam di Indonesia. 64 2. Tujuan Partai Tujuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang bertujuan mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir bathin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridho Allah Subhanahu Wata’ala. 65 3. Usaha 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selalu berusaha untuk menjadi sebuah partai Reformis atau partai yang membawa perubahan. 2. Melaksanakan ajaran Islam dalam hidup perorangan, bermasyarakat, berbangsa dan negara. 3. Mendorong terciptanya iklim yang sebaik-baiknya bagi terlaksananya kegiatan-kegiatan peribadatan menurut syariat Islam. 4. Memupuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan 5. Membrantas paham komunis/atheisme dan faham-faham lainnya yang bertentangan dengan Islam dan Pancasila. 64

Ibid h. 110 Bambang Setiawan, Partai-partai Politik di Indonesia Ideologi dan Program Jakarta :PT. Kompas Media Nusantara 2004-2009 h. 305 65

34

6. Menegakkan, membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Melaksanakan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan partai. 66 Sebagai partai islam, PPP berusaha untuk terus tampil sebagai partai reformis, karena pada dasarnya PPP yang didirikan hasil fusi partai-partai islam pada 5 januari 1973 adalah sejatinya sudah mengandung nilai-nilai pembaruan dan kereformisan, yang terlihat dalam orientasi dan perilaku para elit dan kaderkadernya serta ditunjukkan dengan program-programnya. 67 Adanya fusi partaipartai islam sesungguhnya dapat dianggap sebagai suatu langkah reformasi politik. Fusi partai ditempuh untuk kepentingan jangka panjang dan lebih besar bagi umat islam, karena bersatu dan berfusinya partai-partai islam ke dalam PPP dapat dianggap sebagai langkah reformatif terkini dalam sejarah islam. 68 Tokoh politik dan ulama yang sudah berikrar fusi partai ke dalam PPP menyadari betul bahwa permasalahan politik umat Islam di indonesia tidak mudah terselesaikan dengan adanya fusi partai dalam tubuh PPP tapi justru malah sebaliknya terjadinya fusi partai ke dalam PPP merupakan starting point untuk maju bersama dalam semangat ukhuwwah Islamiyah agar PPP bisa tampil menjadi partai yang disegani. 69 PPP Sebagai partai politik yang memiliki akar historis keumatan dan keulamaan, sejak berfusinya partai-partai politik menjadi satu partai, PPP mengalami banyak tantangan terutama disebabkan adanya kesan dan perasaan

66

Ketetapan-ketetapan Muktamar VI dalam Buku AD/ART Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Masa Bakti 2007-20012 h. 6-7 67 HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,Yayasan AlAsyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004 cet. ke-1 h. 65 68 Ibid h. 65 69 Ibid h. 57

35

umum di kalangan umat islam dan elite PPP bahwa berfusinya partai-partai islam ke dalam PPP bukan semata-mata intervensi dan desakan pemerintah pada waktu itu (masa orde baru). 70 Melainkan atas kesadaran bersama para elite politik islam dan para ulama untuk sama-sama membangun partai yang berasaskan Islam sebagai kendaran politik umat Islam dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan. C. Visi dan Misi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1. Visi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) a. Visi Umum Secara umum dasar pemikiran visi dan misi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor sama dengan isi visi dan misi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP dengan maksud, Tujuan pendirian sebuah partai politik ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional. 71 Adanya visi dan misi serta platform sebuah partai politik merupakan hal yang sangat esensial dan substansial. 72 Istilah visi menunjuk kepada kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan luas serta wawasan. 73 Adapun visi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana dirumuskan dalam muktamar ke IV tahun 1998 adalah terwujudnya suatu masyarakat madani yang adil dan makmur yang diridhoi

70

HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,Yayasan AlAsyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004 cet. ke-1 h. 136 71 Meriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik Gramedia Jakarta 1977 cet. Ke-21 h. 160-161 72 Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Popule, Lintas Media: Jombang Edisi Millenium h. 634 73 Ibid h. 675

36

Allah SWT, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 74 b. Visi Khusus Partai Persatuan Pembanguna (PPP) Pada intinya visi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah Amar ma’ruf nahi munkar seperti yang telah dirumuskan dalam lima khidmat dalam program perjuangan partai. 2. Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) a. Misi Umum Sedangkan misi, adalah tugas yang dirasakan oleh seseorang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme dan sebagainya. 75 Pada hakekatnya Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah amar ma’ruf nahi munkar, yang dirumuskan dalam lima khitmad dalam program perjuangan partai yang dideskripsikan dalam dua aspek besar.76 yakni : Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar. Dalam kerangka amar ma’ruf nahi munkar, PPP konsisten memperjuangkan ukhuwwah islamiyah, ukhuwwah basyariah, ukhuwwah wathoniyah, demokratisasi dalam semangat musyawarah mufakat dan memperjuangkan baldah thayyibah, masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Swt. Namun pasca Musyawarah Kerja Cabang 1 pada bulan september tahun 2001, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPC Kabupaten Bogor rumusan tersebut selalu mengalami pembaharuan khususnya di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor, seiring dengan pola rekrutmen

74

Endang Kosasih, Dkk Materi Musyawarah Kerja Cabang 1 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kab. Bogor Dramaga September 2001 h. 26 75 Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Popule, Lintas Media: Jombang Edisi Millenium h. 407 76 HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,Yayasan AlAsyirotusy syafi’iyyah : Jakarta 2004 cet. ke-1 h. 51

37

yang mengalami perubahan dalam partai. Salah satunya dengan selalu diadakannya kaderisasi terpilih (the selected members) yang dijadikan tenaga inti dan merupakan elemen aktif, dengan kualitas tertentu yang mampu memahami, meyakini, memelihara dan memperjuangkan kebenaran dan cita-cita politik partai. Kaderisasi partai selalu dituntut mampu menjalankan lima fungsi kader 77 yaitu : 1) Menjadi Penggerak 2) Menjadi Pembaharu 3) Menjadi Pembela 4) Menjadi Katalisator 5) Menjadi Teladan serta Panutan Ummat.

b. Misi Khusus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Misi khusus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selalu konsisten memperjuangkan ukhuwwah islamiyah, ukhuwwah basyariah, ukhuwwah wathoniyah dan demokrasi dalam semangat musyawarah mufakat dan memperjuangkan baldah thayyibah menjadi masyarakat yang adil makmur yang diridhoi Allah Swt. Sedangkan dalam kerangka nahi munkar, PPP secara konsisten mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme, marxisme dan faham lainnya, menentang berkembangnya neo-feodalisme, pelecehan martabat manusia, dehumanisme, diskriminasi guna mencegah disintegrasi bangsa, dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa indonesia yang ber-bhinneka tunggal ika, mencegah dan menentang otoriterisme, serta mencegah berkembangnya berbagai

77

Endang Kosasih, Dkk Materi Musyawarah Kerja Cabang 1 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kab. Bogor Dramaga September 2001 h. 26

38

bentuk kesenjangan sosial dan ekonomi. 78 Sejak berfusinya partai-partai islam menjadi satu partai, PPP terus berupaya dikembangkan menjadi partai yang makin demokratis, egaliter dan transparan baik di tingkat pusat dan diharapkan juga bergulir hingga ke tingkat bawah, dan roda kepartaian tidak lagi bergantung pada person to person, melainkan lebih tergantung pada sistem. Salah satu indicator keberhasilan sebuah partai politik, selalu akan dilihat pada setiap kali penyelenggaraan pemilu dengan perkembangan politik dewasa ini. Maka partai yang mampu meraih suara mayoritas dan bisa menempatkan kadernya diparlemen secara nasional bisa dianggap telah berhasil. 79

D. AD / ART Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai telah menetapkan bahwa Partai ini bernama Partai Persatuan Pembangunan disingkat PPP. Dibentuk di Jakarta pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa’dah 1329 H, untuk waktu yang tidak ditentukan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/kota. 80 Sedangkan AD/ART ini mengacu pada hasil ketetapan-ketetapan Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 03/TAP/Muktamar VI/PPP/I/2002. Tentang Perubahan

78

HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,Yayasan AlAsyirotusy syafi’iyyah : Jakarta 2004 cet. ke-1 h. 51 79 Ibid h. 51 80 Ketetapan-ketetapan Muktamar VI dalam Buku AD/ART Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Masa Bakti 2007-20012 h. 6

39

Dan Tambahan Atas Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.

E. Program Kerja Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor

Paradigma Baru a. Menjadikan Partai yang mendayagunakan historis keunsuran, lebih terbuka terhadap masuknya elemen-elemen baru, inklusif dan berorientasi kemasa depan. b. Menjadikan Partai yang visi dan misinya (khidmat) terumuskan dan dipahami secara jelas, eksplisit, tajam dengan identitas dan jatidiri yang jelas. c. Membangun kembali platform partai yang berasas Islam, kembali ke khittah, Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Rahmatan Lil’alamin, mengutamakan kepeloporan dan mandiri. d. Membangun kembali jaringan pengurus organisasi dengan basis massa spektrum yang luas dan beragam sampai ke pelosok pedesaan. e. Menjadikan Partai sebagai kendaraan representasi kedaulatan rakyat yang berada pada posisi Ummatan Wasathon, penengah, moderat serta diperhitungkan oleh berbagai kekuatan sosial politik. f. Membangun sistem pendidikan politik, mobilitas dan promosi kader Partai berdasarkan prinsip meritokrasi/kemampuan, prestasi politik, militansi, teguh iman, luas wawasan serta menjadikan Islam (Al-Qur’an dan AsSunnah) sebagai tuntutan hidup dengan kaderisasi yang lebih sistematis,

40

lebih beragam, lebih berdaya saing dengan kreateria performance yang jelas, terukur dan teruji. g. Memperjuangkan dan mengutamakan kembali nilai-nilai yang harus sesuai dengan fatsoen (etika) politik Akhlakul Karimah, dengan tetap memperhatikan kepentingan ummat yang merupakan basis pendukungnya. h. Menjadikan dan memperjuangkan kembali Partai dan kekuasaan sebagai instrumen perjuangan nilai-nilai dan kepentingan keummatan, ke Islaman, ke Indonesiaan, dimana tujuan dan cara yang etis adalah sama-sama pentingnya. i. Menjadikan seluruh komponen Partai yang lebih proaktif, substantif, aplikatif dalam mengimplentasikan programnya. 81

81

Endang Kosasih, Dkk Materi Musyawarah Kerja Cabang 1 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kab. Bogor Dramaga September 2001 h. 34-36

41

F. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor Periode 2006-2011

Ketua DPC

: Drs. H Rachmat Yasin, MM

Wakil Ketua

: Drs. Amrullah Zaily, SE

Wakil Ketua

: H. Topik Masduki, SE

Wakil Ketua

: Drs. Ako Komarudin

Wakil Ketua

: Rasim Kusba, S.Pd

Wakil Ketua

: H. Suherman, SE,MM

Wakil Ketua

: Suhadi Alduni

Wakil Ketua

: Ny. Rodiah

Wakil Ketua

: Didin Mahmudin, S.Ag

Sekretaris

: Teuku Hanibal, SE

Wakil Sekretaris

: M. Romli

Wakil Sekretaris

: Didi Furqon Firdaus, S.Ip

Wakil Sekretaris

: Haris Mulyawisena

Wakil Sekretaris

: Yudi Sucipta

Wakil Sekretaris

: E. Jafar Sidik

Wakil Sekretaris

: H. Memed Sunarya

Wakil Sekretaris

: Hj. Encum Sumiartini

Wakil Sekretaris

: Miad Mulyadi

Bendahara

: Drs. H. Sihabudin Mamun, MM

Wakil Bendahara

: Acep Sopyan

Wakil Bendahara

: Yayat Hardana

Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor Periode 2006-2011 Ketua

: H. Rudi Ferdian

Wakil Ketua

: Rifdian Suryadharma, SE

Wakil Ketua

: Ramilus

Wakil Ketua

: Ir. TB. Imron

42

Wakil Ketua

: David Rizar Nugroho, S.Sos

Wakil Ketua

: Rachmat Syah

Wakil Ketua

: Andi Rusnandi, S.Sos

Wakil Ketua

: Ade Munawaroh, SH

Sekretaris

: Ir. Yuyud Wahyudin

Wakil Sekretaris

: Dadun Solahudin. Ar, sh

Wakil Sekretaris

: Mahmud Yunus

Wakil Sekretaris

: Dedi Slamet Riyadi

Wakil Sekretaris

: H. Iwan Kurniawan, S.Kom

Wakil Sekretaris

: RMH. Danang Donoroso

Wakil Sekretaris

: M. Nasir Nashro

Wakil Sekretaris

: H. Pepen Efendi

Wakil Sekretaris

: Hj. Siti Masyitoh. 82

82

Buku Arsip Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kab. Bogor periode 2006-2011 Tahun 2008

43

BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS

Dalam proses komunikasi politik menyampaikan pesan yang bercirikan politik selalu memiliki tujuan tertentu dalam mempengaruhi dan membentuk citra politik tertentu, pelaku politik atau komunikator politik terhadap lawan politiknya. Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membangun citra (image) kepada halayak. Citra itu dapat terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun tidak, melalui media termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Keahlian dalam berkomunikasi dengan masyarakat (audiens) bagi seorang calon kepala daerah adalah mutlak harus dimiliki bila akan maju dalam pertarungan pilkada atau pilbup, selain keahlian dalam berpolitik lewat media, pemilu adalah salah satunya sarana pertarungan komunikasi politik. Begitu juga dengan calon bupati dari DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang selama ini sudah lebih cenderung menggunakan beberapa unsur-unsur komunikasi politik yang selama ini sudah ada dan digunakan. Sedangkan Komunikasi politik sendiri terdiri dari beberapa unsur lain. Yaitu Pesan Politik, Komunikator Politik, Saluran Komunikasi Politik atau Media Politik, dan Efek serta Khalayak Komunikasi Politik.

A. Pesan Politik DPC PPP Kabupaten Bogor

Unsur komunikasi politik yang diterapkan DPC PPP Kabupaten Bogor yaitu pesan politik, tumbuh dan berkembang dalam negosiasi dan sosialisasi politik, kegiatan ini bertujuan membentuk pengertian atau kesepakatan bersama di antara

44

berbagai pihak tentang bagaimana setiap pihak seharusnya bersikap dan bertindak terhadap sesama. Ada berbagai cara yang memang sudah dan sedang dilakukan oleh Tim Sukses Calon Bupati Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemenangan pertarungan politik dalam pemilu bupati (pilbup) tahun ini, diantaranya selalu menjalin pesan komunikasi dalam bentuk kerjasama dengan berbagai Organisasi Masyarakat (ORMAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dengan tujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana kinerja tim sukses Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam penyampaian pesan politik untuk mengajak elemen-elemen di atas terlibat langsung dalam pemenangan menuju kursi bupati bogor bagi calon bupati dari PPP. Sebagaimana pernyataan Drs. Amrullah Zaily SE. Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor bahwa :

”Bentuk dukungan politik dalam bentuk pilihan tidak bersifat permanen dan rasional, dukungan politik akan cepat berubah manakala kepentingan kelompok yang menjadi perekat kurang diperhatikan, perubahan-perubahan sikap dan dukungan politik semacam ini bisa terjadi karena beberapa faktor.” 83

Sesuai dengan statement di atas maka, ada tiga alasan mengapa pemilu bisa menjadi sarana dalam penyampaian pesan dalam komunikasi politik dan legitimasi politik bagi pemerintah atau calon yang akan berkuasa. Pertama, melalui pemilu pemerintah bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-sepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilu pemerintah atau calon kepala daerah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warganya. Ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengandalkan 83

Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor

45

kesepakatan

dari

rakyat

ketimbang

pemaksaan

untuk

memperlihatkan

legitimasinya. 84 Sebagaimana dikatakan Pengamat Ilmu Politik Alfan Alfian dalam bukunya, Dalam kaitan dengan kompetisi politik di tingkat lokal, hal yang menarik dicermati menjelang pilkada (pilbup) langsung tahun ini yaitu adanya sejumlah elite politik turut ikut berkompetisi politik ditingkat lokal (daerah). Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada atau pilbup langsung ditingkat lokal cukup memiliki daya tarik (magnitude) besar sehingga menyedot minat berbagai kandidat untuk terjun langsung ikut berkompetisi. 85 Seperti halnya saat sekarang Konstelasi politik di daerah Bogor yang kian memanas, pertarungan antar kelompok atau kekuatan politik menjelang perhelatan demokrasi lokal, yaitu Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Bogor, semakin menguat dan mengundang perhatian masyarakat luas, khususnya masyarakat bogor. Saat ini, yang paling panas ialah pengaturan strategi kampanye dan pengemasan platform untuk memikat para calon pemilih untuk masuk ke dalam satu bendera partai sebagai kendaraan politik ke ajang Pilbup oleh para kandidat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup - Cawabup). Rachmat Yasin satu calon kandidat yang sudah dipastikan melenggang mulus sebagai Cabup dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat untuk berkoalisi dengan Karyawan Fathurrahman (Ketua DPC PDI Perjuangan) calon wabup dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sedangkan calon kandidat lain dari Partai Golkar yaitu Fitri Putra Nugraha alias Nungki,

sudah dipastikan menggandeng calon wabup independen

Endang

Kosasih (mantan Ketua DPC PPP Kab.Bogor yang kini anggota DPR RI) yang

84

Syamsuddin Harris, Menggugat Pemilu Orde Baru, Jakarta Yayasan Obor Indonesia,

1998 h. 8 85

Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. Akbar Tanjung Insitute Jakarta 2005 h. 63

46

merupakan kader dari partai PPP. Sedangkan kandidat lain yaitu Iyus Djuher calon dari Partai Demokrat sepakat untuk menggandeng HM Rusdi AS (mantan Ketua DPD Golkar yang sekarang Wakil Ketua DPRD), untuk lebih awal mendeklarasikan

sebagai Cabup-Cawabup Kabupaten Bogor. 86 Sedangkan

Sumandjaja SD (Fungsionaris PKS) calon dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil menggandeng calon wabup independen dari kalangan pengusaha kamar dagang Indonesia (KADIN) Kota Bogor, H Ace Supeli

Pertarungan menuju Pemilu Bupati Kabupaten Bogor pun kian semarak, selain ke-empat nama pasangan di atas, yang ikut meramaikan bursa kandidat Cabup ialah Maman Daning dan Muhammad Nurdin calon perseorangan (calon independen). 87

Para calon kandidat kepala dan wakil kepala daerah ini, belakangan kian gencar mensosialisasikan dirinya di tengah masyarakat kabupaten bogor hingga pelosok-pelosok desa. Selain itu, mereka pun kini sangat aktif berkomunikasi serta rajin untuk turun di kalangan grassroot dengan menampilkan ciri khas komunikasi politik masing-masing kandidat calon, hingga para calon rajin menemui petinggi sejumlah parpol di tingkat pusat dan provinsi demi mendapatkan tiket maju ke Pilbup. 88

Ada beberapa cara strategi sosialisasi politik yang dilakukan oleh Tim Sukses Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten bogor dalam menjaring suara pemilih pada pemilu bupati (Pilbup) 86

www.bogor Online Sabtu 23 bulan Februari 2008. h. 1 Ibid h. 1-2 88 www.bogor Online Sabtu 23 bulan Februari 2008 h. 3-5 87

47

tahun ini agar target suara pemilih tercapai sebagaimana dikatakan oleh Drs. Amrullah Zaily Wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP kabupaten Bogor.

”Sosialisasi politik baik dilakukan melalui komunikasi massa maupun komunikasi Interpersonal mempunyai peran penting dalam menyampaikan agenda besar partai politik. Setidaknya Institusi partai harus bisa mengangkat isu-isu yang masih relevan untuk dijadikan indikasi bahwa partai mempunyai kesiapan untuk melakukan

perubahan-perubahan

yang

sesuai

yang

diharapkan

oleh

masyarakat”. 89

Proses yang paling strategis dalam persiapan awal sebelum proses dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pemilu bupati (Pilbup) secara langsung adalah sosialisasi yang harus dilakukan oleh partai politik dan tim sukses kandidat calon kepala daerah. 90 Ada beberapa unsur penting yang harus ada dalam tim sukses. Sebagaimana dikatakan Drs. Amrullah Zaily SE. Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor. Kenapa sosialisasi dianggap begitu penting karena sosialisasi memiliki unsur-unsur penting yaitu :

1) Sosialisasi merupakan wujud pertanggungjawaban partai politik dan calon kepala daerah kepada publik. 2) Sosialisasi memberikan pemahaman kepada publik tentang misi dan visi partai politik dan calon kepala daerah yang diusungnya.

89

Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor 90 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. Akbar Tanjung Insitute Jakarta 2005 h. 118

48

3) Sosialisasi dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap calon kepala daerah dan partai politik yang mendukungnya. 4) Sosialisasi memberikan informasi tentang sosok calon kepala daerah dan partai politik yang mendukungnya. 5) Sosialisasi mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya secara berkualitas kepada calon kepala daerah. 6) Sosialisasi mampu menciptakan situasi kondusif sehingga pemilu berjalan secara damai, lancar, dan demokratis. 91

B. Komunikator Politik DPC PPP Kabupaten Bogor Para komunikator politik sering menggunakan bahasa dan simbol untuk memberikan jaminan kepada khalayak baik untuk memberikan informasi maupun meyakinkan khalayak 92 . Karena sebagian besar komunikator politik adalah pemimpin organisasi yang biasa disebut pemimpin simbolik. 93 Sedangkan bagi Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor, pelaku komunikator politik adalah seluruh pengurus dan segenap elemen pendukung calon bupati dari DPC-PPP sudah termasuk bagian dari komunikator politik dalam pemilu bupati tahun ini. Khususnya mereka yang benar-benar sengaja dibentuk untuk terlibat langsung dalam mengeluarkan pendapat atau argument dalam mensikapi isu-isu dari lawan politik maupun pelaku media (wartawan) seperti pengurus harian DPC PPP, pengurus Rachmat Yasin Center (RY Center) dan Tim Sukses Koalisi DPC PPP dan DPC PDI-P Kabupaten Bogor. 91

Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor 92 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung hal 101 93 Ibid hal 46

49

Sedangkan dalam melakukan persiapan pemilihan kepala daerah atau bupati (pilbup) bogor 2008, Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) sudah melakukan upaya-upaya pemenangan dalam menarik suara pemilih sesuai angka yang realistis secara intensif, sebagaimana di ungkapkan Drs. Amrullah Zaily Wakil Ketua DPC-PPP Kabupaten Bogor bahwa. ”Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor melakukan upayaupaya yang sangat maksimal untuk bisa mendulang suara sebanyakbanyaknya walaupun pada dasarnya dalam pemilu bupati tahun ini PPP hanya menargetkan 49%-51% dari suara pemilih. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor meyakini bahwa semua itu dapat dilakukan bila perencanaan yang dilakukan cukup matang, salah satunya dengan selalu membuka bentuk komunikasi dengan semua partai, selain itu menjalin kerjasama dengan media pers dengan mendirikan Rachmat Yasin Center di beberapa wilayah basis masa PPP dan membuka jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga survai khususnya dari Universitas Indonesia”. 94 Sesuai dengan pernyataan di atas, Rachmat Yasin sebagai calon yang akan maju dari koalisi PPP-PDI-P dalam pemilu bupati tahun ini meminta dukungannya pada masyarakat kabupaten bogor, sebagaimana dia mengatakan dalam media massa.

”Saya meminta do’a dan restu dari seluruh pengurus PPP sejawa barat agar saya yang berpasangan dengan H. Karyawan Fathurrahman (Rahman) bisa menang pada pilbup bogor mendatang dan mendulang suara maksimal pada pemilu 2009 mendatang”. 95 Pernyataan di atas sesuai dengan ungkapan Alfan Alfian dalam bukunya, bahwa

proses sosialisasi politik bagi calon kepala daerah dianggap begitu

94

Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor 95 Jurnal Bogor, Rabu 16 Juli 2008, h.3

50

penting karena proses sosialisasi merupakan salah satu cara yang paling efektif dan relevan dalam menyampaikan visi dan misi calon, oleh karena itu :

”Proses sosialisasi politik disarankan bagi calon-calon yang akan maju dalam pertarungan partai politik agar masa pemilih bisa mengenal lebih dekat dengan calon pilihan mereka. Ada beberapa cara untuk mempermudah calon kepala daerah atau presiden diantaranya bisa melalui iklan atau publikasi di media masa maupun media eletronik baik Televisi, Radio, Koran ataupun Media cetak lainnya”. 96

C. Saluran Komunikassi Politik Dalam realisasi strategi pemenangan pemilu bupati (pilbup) tahun ini seluruh elemen Tim Sukses Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor lebih sering menggunakan media massa sebagai sarana saluran komunikasi politik yang paling tepat kepada khalayak pemilih di samping media-media lainnya masih juga tetap dipakai akan tetapi dalam porsi yang relatif lebih sedikit seperti baliho, pamflet atau sticker yang bergambarkan foto calon dari PPP dan iklan publisitas. Di samping itu Fungsionaris DPC-PPP selalu menjalin hubungan profesional dengan media massa, khususnya koran, mingguan berita, stasiun televisi, stasiun radio dan media lainnya yang dianggap merupakan kebutuhan penting dan efektif. Tiga cara sosialisasi ini memang selalu berkaitan dengan pemilu kepala daerah (pilkada) :

1) Peran Media Masa (Publikasi Media) Bagi Calon dari PPP Publikasi lewat media dilakukan dalam dua program besar, yaitu mendirikan media center dan publikasi above the line

96

Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. Akbar Tanjung Insitute Jakarta 2005 h. 119

51

dan below the line. Sebagaimana dikatakan Drs. Amrullah Zaily SE, yang mengungkapkan bahwa : ”Pendirian media center atau rachmat yasin center dilakukan untuk membangun hubungan strategis dengan media massa dan memberikan informasi yang lengkap serta akurat dalam sebuah kemasan menarik. Selain itu media center atau rachmat yasin center berfungsi sebagai pusat informasi tentang calon kepala daerah dan partai politik yang mendukungnya”. 97

Pengamat Ilmu Politik Alfan Alfian dalam bukunya mengatakan Untuk memperkuat pesan dan informasi yang akan disampaikan kepada publik, perlu dilakukan penyebarluasan informasi melalui media cetak (majalah, koran) dan elektronik (Televisi, radio, internet). Adapun materi-materi yang layak disebarluaskan berdasarkan tahapan pilkada antara lain : a) Rencana kampanye calon kepala daerah b) Tempat kampanye c) Pemungutan Suara d) Penghitungan Suara. 98 Media menjadi efektif misalnya Televisi dengan sekali tayang penonton bisa memperhatikan tayangan tersebut sehingga terbentuk dibenak mereka ternyata partainya baik. Media sangat efektif tapi tidak semata-mata media itu menjadi satu-satunya harapan seperti halnya partai-partai lain yang selalu

97

Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor 98 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. Akbar Tanjung Insitute Jakarta 2005 h. 120-121

52

melakukan kampanye dengan melalui media tapi tidak dibarengi kampanye di tingkat bawah (grassroot).

2) Mobilisasi Sosial (Tatap Muka, Debat Kandidat) Selain sebagai penunjang efektifnya sosialisasi politik, komunikasi langsung lewat tatap muka atau debat publik sangat penting dilakukan oleh calon bupati atau kepala daerah. Sebagaimana dikatakan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC-PPP Kabupaten Bogor. ”Komunikasi tatap muka atau debat kandidat dilakukan dengan cara melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai lembaga, komunikasi tatap muka sangat penting dilakukan supaya simpatisan tersebut membantu calon kepala daerah dan partai politik pendukungnya dalam mendukung seluruh proses pemilu termasuk dalam hal sosialisasi.” 99 Ungkapan di atas sesuai dengan pendapat pengamat Ilmu Politik Alfan Alfian dalam bukunya. ”Mitra-mitra tersebut masing-masing memiliki kompetensi khusus yang dapat membantu proses pelaksanaan pemilu termasuk dalam hal sosialisasi, setelah langkah itu, barulah memasuki tahap mobilisasi yang merupakan kelanjutan program sosialisasi tatap muka yaitu strategi ini berusaha mengajak

seluruh

komponen

masyarakat

untuk

terlibat

dalam

usaha

mensukseskan pemilu kepala daerah (pilkada), lebih khusus memenangkan calon kepala daerah yang diusungnya.” 100

99

Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor 100 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. Akbar Tanjung Insitute Jakarta 2005 h. 121

53

3) Tim Sukses (Atribut Kampanye, Marketing Kandidat) Tahapan selanjutnya Pengurus DPC-PPP membentuk Tim sukses dengan tujuan untuk bisa mengantarkan kandidat atau calonnya menjadi pilihan utama dalam pertarungan pemilu bupati Bogor (pilbup Bogor) Tahun 2008. Sebagaimana diungkapkan Drs. Amrullah Zaily SE. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) kabupaten bogor yang mengatakan bahwa : ”Dalam Tim sukses harus ada demitologisasi atas posisi dan peran tim sukses. Tim sukses harus dipandang secara rasional-proposional, dalam bagian tim sukses harus ada tim teknis yang terbiasa mengurus aspekaspek lapangan. Ada tiga kombinasi dalam membentuk Tim sukses yaitu : Pertama, orang-orangnya cukup dari kalangan internal (orang dalam yang dipercaya ahli dan mampu). Kedua, orang-orangnya seratus persen diambil dari luar yaitu dengan menyewa konsultan pilkada yang dinilai profesional dan bertanggung jawab Ketiga, mengkombinasikan poin pertama dan kedua menjadi satu”. 101

Selain itu, kaitannya dengan perangkat dalam Tim sukses calon kandidat kepala daerah yaitu pemasaran partai politik yang mengintegrasikan beberapa ”cabang” khas dalam pemasaran (marketing) seperti pemasaran organisasi (organization marketing), pemasaran pribadi (person marketing), dan pemasaran gagasan (idea or social marketing), dalam pelaksanaannya konsep political marketing memerlukan pendekatan yang khas karena produk politik sangat berbeda dengan produk komersil, baik ditinjau dari segi karakteristik produk maupun karakter konsumen. 102 Sebagaimana Drs. Amrullah Zaily Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) kabupaten bogor mengatakan bahwa : 101

Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor 102 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. Akbar Tanjung Insitute Jakarta 2005 h. 99

54

”Dalam pemasaran politik (political marketing), Tim sukses Dewan Pimpinan Cabang DPC-PPP kabupaten bogor membidik target sasaran yang luas, yang terdiri atas beberapa segmen berbeda, salah satunya kalangan pemuda (pemula) dan masa mengambang (floating mass) selain konstituen tetap dari kalangan ulama (figure head) untuk memperoleh jumlah suara yang signifikan sesuai sasaran obyektif partai dengan tanpa membedakan umur.” 103

Akan tetapi itu semua belum dianggap cukup karena hampir setiap dukungan yang diberikan oleh sebagian masyarakat terhadap suatu partai politik atau calon dari partai politik tertentu dalam pilkada tidak semuanya bersifat sukarela, misalnya karena adanya faktor emosional, tidak ada pilihan yang lebih baik ataupun karena rasa solidaritas, maka antipasi hal-hal seperti di atas proses kegiatan marketing politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilu bupati (Pilbup) bogor tahun ini, lebih menekankan aktivitas yang dilakukan oleh partai dan figur skill dari calon kandidat yang akan maju bertarung untuk memperoleh public image tentang suatu partai politik. Dan citra yang dikembangkan oleh partai politik tentu saja citra positif dengan maksud untuk menimbulkan simpati, kesan mendalam dari publik terhadap partai politik yang bersangkutan yang akhirnya harapan untuk memilih.

D. Efek Komunikasi Politik Efek atau akibat dalam komunikasi politik yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) terhadap khalayak pemilih dapat berupa simpati dan partisipasi politik, akan tetapi bisa pula berwujud sinisme, antipati, sehingga perlawanan 103

politik,

dengan

demikian,

proses

komunikasi

politik

bisa

Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor

55

menghasilkan pembentukan dan perubahan sikap serta perilaku politik sasaran tertentu, yang bersifat positif ataupun bersifat negatif bagi komunikator politik. Pembentukan dan perubahan sikap serta perilaku politik target tertentu yang dihasilkan oleh komunikasi politik bergantung pada kepercayaan nilai dan pengharapan publik atas gagasan politik yang diterimanya. Disinilah arti penting partisipasi politik melalui peralihan kepentingan personal dan sosial komunikator politik sebagai pembentuk pendapat umum, pada target publiknya.104 terjadinya proses komunikasi politik adalah penyampaian pesan yang bercirikan politik selalu memiliki tujuan tertentu dalam mempengaruhi dan membentuk citra politik tertentu, pelaku politik atau komunikator politik terhadap lawan politiknya. Salah satu tujuan komunikasi adalah membangun citra (image) kepada khalayak. Citra itu dapat terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun melalui media termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Berdasarkan hal-hal di atas pengurus DPC-PPP Kabupaten dan seluruh perangkat Tim sukses selalu mengangkat Isu politik atau isu kampanye yang cenderung mengarah pada citra positif kepada calon dari PPP untuk melakukan perbaikan dan perubahan untuk Kabupaten Bogor dan masyarakatnya, terutama adalah melakukan perubahan menuju Kabupaten Bogor yang lebih maju, dengan mengusung flatform ”Bersatu Bogor Maju” calon dari PPP selalu tampil optimis dan dinamis, disamping menawarkan janji-janji akan melakukan gebrakan di bidang lowongan kerja, dunia pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Perangkat Tim sukses dan pengurus DPC-PPP selalu Berharap

104

Anwar Arifin Komunikasi Politik Balai Pustaka : Jakarta 2003 cet-1 hal 135

56

dengan Tujuan ini untuk menimbulkan efek langsung maupun tidak langsung terhadap respon masyarakat untuk memilih calon yang di usung oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) Kabupaten Bogor. Secara jelas tujuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor ikut terjun dalam pencalonan bupati tahun ini dikuatkan oleh salah satu pernyataan dari pengurus DPP-PPP Pusat. Sebagaimana diungkapkan Drs. Irgan Chairul Mahfiz Sekretaris Jenderal DPP PPP Jakarta. ”Majunya H. Rachmat Yasin (RY) sebagai calon Bupati Bogor menjadi pertaruhan besar buat PPP Jawa Barat dan Pusat, karena H. Rachmat Yasin merupakan refresentasi PPP. Dan H. Rachmat Yasin adalah kader terbaik PPP Kabupaten Bogor beliau sudah sangat pantas menjadi pemimpin di Kabupaten Bogor seluruh kader PPP wajib hukumnya untuk memberi dukungan maksimal kepada beliau”. 105 Dan Nimmo dalam bukunya mengungkapkan bahwa Pembicaraan politik memang sering digunakan untuk memberi informasi untuk menyingkapkan siapa yang mencari keuntungan dari pembagian keuntungan (bargainning Possision), menantang otoritas dan statusquo dalam merangsang partisipasi rakyat dalam pemilu atau pilkada. 106 Maka, seorang calon kepala daerah atau bupati memang seharusnya sudah siap dan selalu memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik ketika akan maju dalam pertarungan pilkada atau pilbup, Sebagaimana dikatakan oleh Drs. Amrullah Zaily SE. Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, bahwa : ”Melalui komunikasi politik dan seni berkata calon kepala daerah berusaha menciptakan citra tentang objek dan tentang kondisi di dalam dunia konflik dan koalisi partai politik. Dan lewat pencitraan politik ini juga, Calon dari PPP bisa mendapatkan gambaran subyektif apapun bisa akurat, gamblang, dan akan lebih jelas dengan realitas kongkret di lapangan. Untuk itu, Tim sukses DPC-PPP Kabupten Bogor selalu berusaha mensosialisasikan secara luas kepada publik atas 105

Jurnal Bogor, Rabu 16 Juli 2008 h. 10 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator, pesan dan media)Rosdakarya :Bandung 2005 cet-6 h. 113 106

57

rekam atau track record jejak kandidat atau pasangan calon yang diusungnya, apakah sudah sesuai dengan citra realitas di masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian kesiapan pasangan dalam pertarungan politiknya.” 107 Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa tim sukses Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor selalu berusaha menciptakan pencitraan yang positif terhadap calon yang akan diusungnya, pendapat di atas di perkuat lagi dengan pernyataan langsung melalui media cetak dari Rachmat Yasin calon dari PPP : ”Saya

tegaskan,

relawan

Rahman

(Rachmat

Yasin-Karyawan

Fathurrahman) dilarang melakukan black campaign atau membalas aksi black campaign dengan black campaign, bahkan, menjelek-jelekan pasangan lain pun tidak saya perbolehkan”. 108

Maka, dalam proses penetapan calon pasangan, sejak dari awal fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selalu memperhatikan isu-isu politik yang berkembang dan legowo memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat luas. Selain itu, keberadaan sosok figur atau tokoh partai memang harus selalu diperhatikan agar konstituen partai tidak mudah terprovokasi untuk berpindah pilihan calon, dan diperlukan kemampuan dan dukungan (support) lembaga dalam menyusun pesan komunikasi terutama komunikasi politik, menetapkan metode, dan memilih media massa yang tepat. 109 Karena pada hakekatnya, suatu pola komunikasi adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan di jalankan, guna mencapai tujuan komunikasi masa depan. 107

Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor 108 Jurnal Bogor, Rabu 16 juli 2008, h.3 109 Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor

58

Maka dari itu, merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan politiknya akan merupakan keputusan yang paling tepat bagi komunikator untuk mencapai tujuan politik ke depan.

59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Dari pembahasan penelitian ini, penulis dapat simpulkan bahwa secara umum komunikasi politik Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Pesan politik yang disampaikan Dewan Pimpinan Cabang (DPCPPP) Kabupaten Bogor dalam Pemilu Bupati (Pilbup) Bogor tahun 2008 yaitu, pencitraan politik terhadap calon pasangan bupati yang akan di usung, selalu mengajak masyarakat untuk turut serta memilih calon bupati yang bisa memajukan kabupaten bogor, memberikan pemahaman tentang begitu pentingnya pemilu bupati bagi kabupaten bogor di masa depan, mengajak seluruh pengurus (DPC-PPP) Kabupaten Bogor selalu terjun langsung ke masyarakat dalam mensosialisasikan kreateria calon dan pasangannya terutama untuk

melakukan

keperluan-keparluan

yang

dibutuhkan

masyarakat Kabupaten Bogor dalam proses pilbup. 2. Aktivitas politik yang dilakukan pengurus DPC-PPP Kabupaten Bogor tidak lepas dari komunikator politik yang telah tentukan sesuai musyawarah Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) yaitu pelaku komunikator politik bagi Dewan Pimpinan Cabang (DPCPPP) adalah seluruh pengurus dan segenap pendukung calon bupati

60

dari DPC-PPP maupun tim Sukses dan tim relawan, merupakan bagian dari komunikator politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) dengan selalu mewajibkan mobilisasi politik dimanapun mereka berada sebagai tugas loyalitas seorang kader dan relawan maupun simpatisan terhadap calon dari partainya dalam pemenangan pilbup bogor tahun ini. 3. Saluran atau media politik yang dominan digunakan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor, Rachmat Yasin Center dan Tim Sukses yaitu media cetak koran, pamflet publisitas, sticker dan iklan dimedia televisi yang frekuensi tayangnya lebih difokuskan pada masamasa mendekati hari pemilihan. Di samping selalu melakukan komunikasi politik dengan berbagai elemen masyarakat baik langsung maupun tidak, dengan cara mengadakan tatap muka langsung lewat pengajian, peringatan isra mi’raj, maupun pelatihan-pelatihan dan pertemuan-pertemuan baik untuk anggota DPC partai, kader ataupun simpatisan bahkan untuk warga sekitar, dalam meningkatkan keterampilan di berbagai bidang keilmuan. 4. Adapun efek yang ditimbulkan akibat dari proses komunikasi politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP), Rachmat Yasin Center (RYC), dan Tim Sukses calon pasangan dari koalisi PPP-PDIP yaitu masyarakat sudah mulai paham bahwa kreateria pasangan calon yang diusung oleh DPC-PPP Kabupaten Bogor sudah sesuai

61

dengan harapan masyarakat kabupaten bogor yang kemudian menentukan pilihan untuk memilih calon dari PPP.

B. Saran-saran

1. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor seharusnya memberikan pemahaman yang lebih baik dan luas kepada seluruh lapisan pengurus bahwasanya komunikasi politik tidak hanya bertumpu pada lisan secara personal akan tetapi selalu berkaitan juga pada komunikasi antar kelompok baik melalui lembaga-lembaga ataupun non partai politik. 2. Untuk seluruh tim sukses partai khususnya, calon bupati yang akan datang, disarankan

agar mampu mempelajari komunikasi dan

politik secara lebih rinci untuk dapat mengatahui bahwa komunikasi dan politik bisa dijadikan sebagai alat atau media sarana dalam berpolitik. 3. Untuk semua kader dan simpatisan partai, diharapkan dapat melakukan komunikasi politik dan melaksanakan planning dan agenda pemenangan calon dari DPC-PPP khususnya koalisi (DPCPPP-DPC-PDI-P) Kabupaten Bogor yaitu pasangan RAHMAN (Rachmat Yasin-Karyawan Fathurrahman) khususnya diarahkan pada upaya-upaya ”optimalisasi dan fungsi serta peran Tim Sukses partai” dalam pemenangan pilbup Bupati Tahun 2008, akan menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat kabupaten bogor

62

khususnya untuk selalu mendukung dan mendorong calon dari DPC-PPP kabupaten menuju ke arah yang lebih maju lagi apabila terpilih nanti.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Komunikasi Politik 1. Pengertian Komunikasi Politik Komunikasi politik terdiri dari dua kata yaitu, komunikasi dan politik, Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris (communication) berasal dari kata latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. 1 Komunikasi merupakan pengalihan informasi untuk memperoleh pengoordinasian makna antara seseorang dan khalayak. 2 Sedangkan kata politik berasal dari politic (Inggris yang menunjukan sifat pribadi. (Adjective of Person) atau sifat perbuatan (Adjective of action) dalam kalimat bahwa politik berarti bertindak bijaksana (Acting wisely) dan bijak (Wise). 3 Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana. 4 Politik merupakan ilmu kenegaraan/tatanegara, sebagai kata kolektif yang menunjukkan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan. 5 Politik sering pula ditafsirkan sebagai kekuasaan. Sedangkan komunikasi politik

1

Onong Uchjana Efendi, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Rosdakarya:Bandung 2002) cet-XVIII h. 9 2 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung) h. 5 3 Ap. Cowl, Oxford Learners Dictionary, (Oxford Univesity Press, 1990) h. 301 4 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung) h. 8 5 Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Populer Referensi Ilmiah-Politik ( Lintas Media: Jombang Edisi Millenium) h. 529

11

12

dipandang sebagai alat politik (political mean) untuk mencapai tujuan kekuasaan. 6 Menurut Deliar Noer dalam bukunya. 7 Politik merupakan aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Komunikasi Politik telah menjembatani dua disiplin dalam ilmu sosial: komunikasi dan politik. Setiap sistem politik, sosialisasi dan perekrutan politik, kelompok-kelompok kepentingan, penguasa, peraturan, dan sebagainya dianggap bermuatan komunikasi. 8 Dalam bahasa Indonesia kata politik mempunyai berbagai macam pengertian di antaranya : Pertama, ilmu pengetahuan ketata-negaraan. Kedua, segala urusan dan tindakan (Kebijakkan, Siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan. 9 Dalam referensi lain, kata politik sendiri berasal dari bahasa Latin “politicus” atau bahasa yunani (Greek): yang embrionya adalah kata polis yang berarti negara kota. 10 Sedangkan dalam bahasa dikenal dengan kata sifat yang salah satu artinya adalah politik, sedangkan maksudnya di sini, politik adalah muslihat, tindakan akal, kebijakkan dengan tujuan mencapai suatu maksud. 11 Ada berbagai definisi yang diberikan oleh ilmuan diantaranya menurut Soelistyani

6

Dedi Djamaluddin Malik, Peradaban Komunikasi Politik, (Rosdakarya : Bandung 1999)

h. 130 7

Deliar Noer, Pengantar Ke Pemikiran Politik, (Rajawali Press : Jakarta 1983) h. 58 www.teorikomunikasipolitik co.id Edisi Agustus 2006 9 Depdikbud, Kamus Besar, Bahasa Indonesia (Balai Pustaka : Jakarta 1995) cet Ke.VII 8

h. 694 10 11

h. 836

Anwar Arifin, Komunikasi Politik (Balai Pustaka: Jakarta 2003) h. 13 Depdikbud, Kamus Besar, Bahasa Indonesia (Balai Pustaka : Jakarta 1995) cet. Ke.VII

13

Ghani dalam bukunya pengantar ilmu politik. 12 menurut dia ada dua arti kata politik yang penting ialah : Pertama, politik dalam arti dipergunakan untuk menunjukkan pada mengenai suatu segi dari kehidupan manusia bersama dalam masyarakat yang menyangkut kekuasaan, menyangkut PowerRelationship, dalam artian ini terkadang isi politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan. Kedua, politik di dalam arti mempergunakan untuk menunjukkan kepada satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai atau dengan kata yang lebih singkat kebijaksanaan. Perdebatan tentang komunikasi politik meliputi komunikasi, telah menunjukkan bahwa komunikasi dan politik saling mencakupi. Kedua bidang kajian itu menyatu dalam subdisiplin komunikasi politik, yang melintasi berbagai disiplin dan dibesarkan secara lintas disiplin. Secara definisi komunikasi yang memberi perhatian utama kepada kontrol sosial atau upaya mempengaruhi, sesungguhnya telah mengandung makna politis karena aspek pengaruh merupakan salah satu unsur utama politik. Sesungguhnya komunikasi politik sudah ada sejak manusia berpolitik dan berkomunikasi, tetapi sebagai telaah ilmu. Menurut Alwi Dahlan, komunikasi politik mulai berkembang dalam bentuk awal dalam kandungan ilmu politik sesudah Perang Dunia I, meskipun belum memakai penamaan tersebut. Hal ini terlihat dari studi mengenai pendapat umum, propaganda, dan perang urat saraf, serta berkembangnya teori media kritis sebagai bagian dari ilmu politik. 13 Ilmuwan komunikasi Abdul Muis, menjelaskan bahwa istilah komunikasi politik menunjuk pada pesan sebagai objek formalnya sehingga titik berat konsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik. Pada 12

Dedi Djamaluddin Malik, Peradaban Komunikasi Politik, (Rosdakarya : Bandung 1999 )cet ke- II h. 131 13 Anwar Arifin, Komunikasi Politik, (Balai Pustaka : Jakarta 2003), cet-1 h. 8

14

hakekatnya komunikasi politik mengandung informasi atau pesan tentang politik. Astrid Susanto, mengartikan komunikasi politik sebagai suatu komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan oleh lembaga-lembaga politik. Karena melalui komunikasi politik terjadi pengaitan masyarakat sosial dengan lingkup negara sehingga komunikasi politik merupakan sarana untuk pendidikan politik/kesadaran warga dalam hubungan kenegaraan. 14 Definisi Komunikasi politik menurut Michael Schudson. 15 (1997 : 311), komunikasi politik itu, “ Any transmission of message that has, or is intended to have, an effect on the distribution or use of power in society or on attitude toward the use of power “. Gejala komunikasi politik, menurut Schudson, bisa dilihat dari dua arah. Pertama. Bagaimana institusi-institusi negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan-pesan politik terhadap suprastruktur. Relasi komunikasi politik antarsupra dan infrastruktur “ politik dengan gamblang bisa dipetakan bila semua komponen yang berkaitan dengan komunikasi politik digambarkan. 16 Dan realitas komunikasi politik di suatu negara, sangat bergantung pada sistem politik yang dianutnya. Dari sistem politik itulah, terbentuk sebuah sistem komunikasi politik yang pada dataran empiriknya tidak selalu persis mencerminkan sistem politik itu sendiri, pendekatan komunikasi politik yang bersifat empirik dengan melihat berbagai komponen di dalamnya, terasa akan lebih mendekati kenyataan

14

Ibid . Menurut Michael Schudson dikutip dari buku dedi Djamaluddin,h.131 16 Dedi Djamaluddin Malik, Peradaban Komunikasi Politik,(Rosdakarya : Bandung 1999) h. 131 15

15

beroperasinya sebuah mekanisme komunikasi politik. 17 Ada dua bentuk komunikasi politik, yaitu : Pertama, komunikasi politik yang cenderung mengambil (membentuk) posisi horizontal. Dalam komunikasi ini, posisi antara komunikator dan komunikan (masyarakat) relatif seimbang (saling memberi dan menerima) sehingga terjadi proses sharing karena bentuk komunikasi semacam ini merefleksikan nilai-nilai demokratis. Yang kedua, komunikasi politik yang cenderung membentuk pola linear. Arus komunikasi (informasinya) satu arah cenderung vertikal (top down) karena bentuk komunikasi semacam ini merefleksikan nilai-nilai budaya feodalistik dan kepemimpinan otoriter. 18 Selain teori-teori di atas masih ada teori-teori lain yang berkaitan dengan komunikasi politik, secara garis besar semua teori-teori itu selalu berkaitan, maka pada penulisan skripsi ini lebih cenderung menggunakan teori Model Lasswel yaitu ( Who gets what, when, how?) menurut penulis, teori ini lebih sesuai digunakan dalam penelitian ini, karena teori ini menunjuk pada teori analisis sumber (siapa/komunikator), analisis isi (pesan), analisis media (saluran/media politik), dan analisis efek (efek pada khalayak) sebagaimana diungkapkan oleh Ilmuwan Komunikasi Abdul Muis, bahwa istilah komunikasi politik menunjuk pada pesan sebagai objek formalnya sehingga titik berat konsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik, karena hakikat komunikasi politik mengandung informasi atau pesan yang bercirikan politik. 19 2. Unsur-unsur Komunikasi Politik

17

Ibid Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung 2005) h. 13 19 Anwar Arifin Komunikasi Politik (Balai Pustaka : Jakarta 2003) cet-1 h. 8 18

16

Menurut David Bell (1972). 20 pembicaraan politik mengandung tiga kepentingan, yang pasti dan jelas bersifat politis, ketiga kepentingan itu berturutturut adalah pembicaraan kekuasaan (mempengaruhi dengan ancaman), pembicaraan pengaruh (mempengaruhi orang lain tanpa ancaman) dan pembicaraan otoritas (pemberitaan pemerintah). Karena isi komunikasi politik seharusnya tidak cuma berkaitan dengan kekuasaan dan pengaruh kekuasaan karena bisa menjadi penyebab kemungkinan terjadinya konflik. Itu sebabnya, mengapa setiap komunikator politik di indonesia seharusnya menguasai kiat mengelola konflik ( management of conflict ), karena konflik adalah konsekuensi logis komunikasi politik. 21 a. Pesan Politik Unsur komunikasi politik yang pertama, yaitu pesan politik, tumbuh dan berkembang dalam negosiasi politik, kegiatan ini bertujuan membentuk pengertian bersama di antara berbagai pihak tentang bagaimana setiap pihak seharusnya bersikap dan bertindak terhadap sesama. b. Saluran Politik/Media Politik Unsur komunikasi politik yang kedua, yaitu media politik/saluran politik, sarana perjuangan kepentingan politik itu seharusnya dikelola dengan sifat-sifat interpersonal yang menonjol, dengan demikian, media komunikasi politik mampu dimanfaatkan oleh setiap komunikator politik, untuk berbicara langsung kepada publik sasaran tertentu, tanpa perantara, tapi media komunikasi politik juga bisa bersifat organisasional artinya, media komunikasi politik itu mampu meneruskan pesan-pesan komunikator politik ( sebagai elite politik ) kepada berbagai segmen 20 21

Menurut David Bell (1972) di kutip dari buku Dedi Djamaluddin,h.132 Anwar Arifin Komunikasi Politik ( Balai Pustaka : Jakarta 2003) cet-1 h. 135

17

politik yang ingin dituju, baik massa politik itu bersifat homogen, heterogen, maupun yang termasuk pendukung atau lawan politiknya. 22 c. Efek / Akibat Politik Unsur komunikasi politik yang ketiga, yaitu efek / akibat, efek atau akibat komunikasi politik dapat berupa simpati dan partisipasi politik, akan tetapi bisa pula berwujud sinisme, antipati, hingga perlawanan politik, dengan demikian, proses komunikasi politik bisa menghasilkan pembentukan dan perubahan sikap serta perilaku politik sasaran tertentu, yang bersifat positif ataupun bersifat negatif bagi komunikator politiknya. Pembentukan dan perubahan sikap serta perilaku politik target tertentu yang dihasilkan oleh komunikasi politik bergantung pada kepercayaan nilai dan pengharapan publik atas gagasan politik yang diterimanya. Di sinilah arti penting partisipasi politik melalui peralihan kepentingan personal dan sosial komunikator politik sebagai pembentuk pendapat umum, pada target publiknya. 23 3. Komunikator Politik a. Tipologi Komunikator Politik Para komunikator politik sering menggunakan bahasa dan simbol untuk memberikan jaminan kepada khalayak baik untuk memberikan informasi maupun meyakinkan khalayak. 24 Karena sebagian besar komunikator politik adalah pemimpin organisasi yang biasa disebut pemimpin simbolik. 25 Ada tiga jenis

22

Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator, pesan dan media) Rosdakarya: Bandung 2005) h. 62 23 Anwar Arifin Komunikasi Politik (Balai Pustaka : Jakarta 2003) cet-1 h. 135 24 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung 2005) h. 101 25 Ibid h. 46

18

komunikator politik yang harus diketahui dalam membahas komunikasi politik. 26 yaitu : 1) Politisi Wakil dan Ideolog Politisi wakil dan ideolog, tipe komunikator politik yang menjadi perwakilan (refresentative) dan hasil dari kaderisasi partai yang jadi perwakilan nilai-nilai normatif untuk kepentingan politik dari individu ataupun kelompok. 2) Profesional (Jurnalis dan Promotor) Profesional, terdiri dari jurnalis dan promotor, komunikator politik yang secara profesional bekerja dan melembaga mempublikasikan isu, opini publik dan mempromosikan seorang kandidat/calon atau sebuah partai politik tertentu dalam pemenangan pertarungan politik di saat pemilu. 3) Aktivis (Juru Bicara dan Figure Head) Aktivis yang terbagi juru bicara dan pemuka pendapat (figure head), komunikator politik yang menjadi perwakilan (refresentative) kelompok di masyarakat dalam menyuarakan tuntutan dan masukan suprastruktur politik dan komunikator politik dari tokoh masyarakat atau figur yang memiliki pengaruh besar dilingkungan masyarakat dimana ia tinggal. 4. Saluran Komunikasi Politik Saluran komunikasi politik adalah alat serta sarana yang memudahkan penyampaian pesan yang bercirikan politik. 27 Saluran komunikasi selalu terdiri atas lambang-lambang dan kombinasi lainnya serta teknik media yang digunakan untuk berbicara dengan khalayak. 28 Dalam sistem politik apapun, para politisi

26

Ibid h. 30 Dan Nimmo, Komunikasi Politik(Komunikator,pesan dan media) (Rosdakarya:Bandung 2005) cet-6 h.166 28 Ibid 27

19

sebagai pembuat keputusan politik berkomunikasi dengan khalayak selalu menggunakan saluran utama yaitu media politik atau saluran politik. 29 Ada hubungan yang menarik antara media/saluran politik dengan komunikator politik, politisi, partai politik dan khalayak umum, karena saluran media politik membentuk dan mempengaruhi opini publik menjadi sangat penting pada waktu pemilu. 30 Dalam komunikasi politik saluran komunikasi terbagi dalam tiga tipe. 31 Pertama, saluran komunikasi satu kepada banyak, yaitu komunikasi massa. Kedua, saluran komunikasi interpersonal merupakan bentuk dari satu kepada satu, yaitu tatap muka. Ketiga, saluran komunikasi yang menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak, yaitu komunikasi organisasi. Dan komunikasi

massa

merupakan

sumber

utama

pesan-pesan

politik

dari

komunikator politik dalam menyusun agenda politiknya, sedangkan pemerintah dan pers adalah sumber dan saluran komunikasi politik. 32 5. Efek dan Khalayak Komunikasi Politik a. Khalayak Komunikasi Politik Khalayak adalah merupakan peran sifat sementara yang menjadi tujuan disampaikannya suatu pesan politik karena khalayak dapat merubah pesan menjadi sumber atau komunikator politik saat ia memprakasai penyampaian pesan politik. Jenis khalayak politik terdiri dari tiga macam. 33 Yaitu : Pertama, publik umum (general public) merupakan komunitas masyarakat kebanyakan yang seringkali menerima informasi politik secara selintas dan biasanya meliputi lebih 29

Rainer Adam,Dr. Dkk, Politik dan Radio (PT. Sembrani Aksara Nusantara Tahun 2000) cet 1 h. 1 30 Ibid h. 9 31 Dan Nimmo, Komunikasi Politik(Komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung 2005) cet-6 h. 168 32 Ibid h. 18 33 Dan Nimmo, Komunikasi Politik( efek dan khalayak) Rosdakarya:Bandung 1989) h. 121

20

dari separuh penduduk dalam kenyataannya ciri khasnya khalayak semacam ini jarang melakukan komunikasi dengan para pembuat kebijakkan. Kedua, publik yang penuh perhatian (The attentive public) khalayak semacam ini biasanya muncul dari lapisan masyarakat yang berperhatian, mereka adalah lapisan masyarakat yang mau tahu dan menaruh minat pada perkembangan politik yang sedang berkembang, biasanya publik atentif kurang dari separuh populasi dewasa yang ada pada suatu masyarakat atau sekitar 10-15 % dari populasi. Ketiga, elit opini dan kebijakan (Elite opinion and policy) khalayak semacam ini muncul dikarenakan posisi mereka di dalam masyarakat sebagai tokoh masyarakat (Figure head). b. Efek Komunikasi Politik Efek adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab perbuatan, akibat, dampak. 34 dari suatu peristiwa yang telah dilakukan, sedangkan yang di maksud dengan efek komunikasi dalam komunikasi politik yaitu tindakan komunikasi apapun dapat mempunyai akibat yang banyak pada khalayak. 35 Efek yang banyak dalam komunikasi politik merupakan sesuatu yang wajar. Efek terjadi karena adanya interaksi antara tiga unsur dalam komunikasi yaitu : pesan, khalayak dan siapa (komunikator) yang mengatakan dengan saluran apa, akibat/efek tidak ditentukan terpisah dari interpretasi tapi malahan sebaliknya akibat adalah tidak terpretatif terus berlangsung yang dihasilkan dari penyusunan opini personal, sosial, dan politik. 36 Efek yang diharapkan dari sasaran/objek dalam komunikasi politik pada hakikatnya sama dengan efek yang dihasilkan dalam komunikasi 34

Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Populer Referensi Ilmiah-Politik (Lintas Media: Jombang Edisi Millenium) h.107 35 Dan Nimmo, Komunikasi Politik(Komunikator, pesan dan media)Rosdakarya:Bandung 2005) cet VI h.19 36 Ibid h 20

21

lainnya, tujuan utamanya yaitu, untuk meraih kemenangan terhadap suatu kekuasaan. 37 Jenis dasar efek terbagi dua macam yaitu: Pertama, efek primer meliputi perhatian dan pemahaman. Kedua, efek sekunder meliputi tingkat kognitif (perubahan pengetahuan dan sikap) dan perubahan perilaku (menerima dan memilih). 38 B. Partai Politik 1. Pengertian Partai Politik Partai politik berasal dari dua kata yaitu : partai dan politik. Istilah partai apabila kita melihat pada kamus mengandung pengertian yaitu, segolongan orangorang yang sehaluan atau setujuan atau seideologi. 39 Adapun politik adalah segala urusan atau tindakan (kebijakan) mengenai pemerintah negara atau menangani suatu masalah. 40 Politik adalah pemikiran-pemikiran yang terkait dengan kepentingan (masyarakat), baik pemikiran-pemikiran tersebut berupa kaidah-kaidah yang mencakup akidah atau hukum-hukum, atau pemikiran tersebut berupa aktivitas yang sedang berlangsung, telah berlangsung maupun yang akan berlangsung termasuk pula didalamnya informasi-informasi. Apabila pemikiran-pemikiran tersebut adalah perkara yang real, maka hal itu merupakan politik. Baik perkaraperkara tersebut bersifat kekinian ataupun masa datang. Namun apabila waktunya

37

Onong Uchjana Efendi, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek ( Rosdakarya:Bandung cet-XVII) h. 169 38 Nurudin M.Si, Pengantar Komunikasi Massa (Rajagrafindo Persada) Edisi 1 h. 206 39 Zainal Bahri, Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik (Bandung : Angkasa 1996) h. 15 40 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Balai Pustaka : Jakarta, 1995) h. 11

22

telah lewat, yaitu faktanya telah berlalu, dan lenyap, baik baru saja berlalu atau sudah lama, maka hal itu berupa sejarah. 41 Partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaankebijaksanaan mereka. 42 Bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum klasifikasi partai politik dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu (1) partai massa, yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, dan (2) partai kader, yang mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggotaanggotanya. 43 Partai politik merupakan alat untuk meraih kekuasaan demi kesejahteraan rakyat, yaitu adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Partai politik dibentuk untuk memediasi rakyat guna merencanakan suatu model kekuasaan yang dapat membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup seluruh warga masyarakat. Partai politik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam mempermudah terciptanya iklim demokrasi sebagai jalan yang dianggap paling mudah mencapai kesejahteraan tersebut.

41 42

Anonim, Islam, Dakwah dan Politik (Pustaka Thariqul Izzah : Bogor 2002) h. 20 Meriam Budihardjo, Dasar-dasar ilmu politik (Gramedia Jakarta 2000) cet. Ke-21 h.

160-161 43

Ibid h. 166

23

Di samping pengertian di atas, penulis juga menampilkan pengertian partai politik dari beberapa ahli ilmu politik. 44 diantaranya : Carl J Friedrich. 45 memaknai partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil maupun materiil.

R..H Soltau. 46 menafsirkan partai politik adalah sekelompok warga

negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Sigmund Neumann. 47 mendefinisikan partai politik dengan organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongangolongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Partai politik merupakan organisasi yang tidak bertujuan untuk menarik keuntungan sama sekali, partai politik termasuk dalam salah satu organisasi yang selalu menghadapi problem dalam menerapkan manajemen reward and punishment system. Sehingga tak jarang menimbulkan keluhan di sejumlah kalangan aktivisnya, terutama aktivis yang merasa memiliki skill atau sejumlah kemampuan, kompetensi, profesionalisme atau merasa sudah lama mengabdi di partai namun tidak mendapat tempat sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi kalau merujuk kepada terminologi, kedudukan dan fungsi partai politik yang 44

Ibid h. 160-161 Carl J Friedrich di kutip dari buku (Dasar-dasar ilmu politik Meriam Budihardjo) h. 54 46 R.H Soltau di kutip dari buku (Dasar-dasar ilmu politik, Meriam Budihardjo) h.55 47 Sigmund Neuman di kutip dari buku (Dasar-dasar ilmu politik, Meriam Budihardjo) h. 45

56

24

banyak didefinisikan oleh sebagian pakar politik, partai politik sebenarnya mempunyai keharusan untuk menerapkan manajemen modern yang tidak lain prinsip reward and punishment system. Karena partai politik pada hakekatnya sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik baik di tingkat internal maupun eksternal partai (lembaga-lembaga politik formal dan pemerintahan). 48 2. Fungsi Partai Politik Adapun fungsi-fungsi partai politik dirumuskan oleh ahli ilmu politik. 49 sebagai berikut : Pertama, sarana komunikasi politik, yaitu proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Kedua, sarana sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Ketiga, sarana recruitment politik, yaitu seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Keempat, sarana pengatur konflik (conflict management), yaitu mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihakpihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawanya ke parlemen untuk mendapatkan penyelesaian melalui keputusan politik. Kelima, artikulasi dan 48

HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,(Yayasan AlAsyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004) cet. ke-1 h. 75 49 Meriam Budihardjo Dasar-dasar Ilmu Politik ( Gramedia Jakarta 2000) cet. Ke-21 h. 141

25

agregasi kepentingan, menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dan mengeluarkannya berupa keputusan politik. Keenam, jembatan antara rakyat dan pemerintah, yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan keinginan masyarakat dan responsivitas pemerintah dalam mendengar tuntutan rakyat. 3. Ideologi Partai Islam Partai-partai yang berideologi dan berbasis massa umat islam umumnya harus memiliki ciri khas dan mempunyai beberapa karakter yang menjadi symbol perwakilan (refresentative) umat islam dalam mengaspirasikan tuntutan mayoritas umat islam yang salah satunya untuk menerapkan sistem yang diatur oleh hukum islami, beberapa karakter yang harus ada pada setiap partai islam, di antaranya : Pertama, Dasarnya Islam. Artinya Islam bukan hanya menjadi dasar, tetapi harus menjadi panduan partai untuk membangun pandangan partai, pemikiran dan hukum yang diadopsi dan diperjuangkan. Kedua, Kaderisasi yang Islami, artinya generasi partai yang berpikir dan berbuat berdasarkan nilai-nilai yang islami, generasi yang siap menerapkan syariah islam yang ikhlas dan berjuang tanpa pamrih.

Ketiga,

Memiliki

Jiwa

memimpin

secara

islami,

artinya

kepemimpinannya dibangun dengan pemikiran islam dan ditaati selama tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Kempat, Memiliki konsep yang universal yang islami, artinya partai islam harus memiliki konsepsi yang jelas, tegas dan berani tapi tetap mengarah pada syariah islam yang bisa diterima semua lapisan masyarakat. Kelima, Arah dan metodenya sesuai dengan perjuangan Rasulullah SAW. Keenam, melakukan fungsi-fungsi pembangunan antara lain : (a) Membangun tubuh partai dengan pembinaan yang intensif, (b) Membina umat

26

dengan islam dan pemikiran, ide dan hukum syariah, (c) Melakukan perang pemikiran dengan semua ide, pemikiran dan aturan yang bertentangan dengan islam, (d) Melakukan koreksi terhadap penguasa yang tidak menerapkan atau mendzalimi rakyatnya (e) Perjuangan politik terhadap penjajahan kaum kafir. 50 4. Politik Islam a. Politik Islam Sebelum membahas gerakan politik Islam kita terlebih dahulu harus mengetahui uraian sederhana mengenai pengertian politik (siyasah). Siyasah berasal dari kata saasa, yasusu, siyasah yang artinya ''mengendalikan''. 51 Yang artinya bahwa inti dari politik adalah pengendalian. Pengertian politik juga dapat diartikan secara lebih luas kepada sistem pengendalian yang lain, semisal pengedalian kekuasaan (siyasah-daulah), pengendalian masyarakat (siyasatul-mujtama'). 52 Politik Islam dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menjadikan Islam sebagai pengendali sistem kehidupan manusia.

Makna Politik Islam dihayati dalam sebuah pemahaman bahwa agama yang dibawa

nabi Muhammad SAW ini adalah ajaran yang tidak sekadar

berdimensi individual (mengatur hubungan manusia dengan Allah), tetapi juga berdimensi sosial (mengatur hubungan manusia dengan manusia). Pemahaman ini menjadi dasar untuk tampilnya Islam di tengah kehidupan manusia dalam posisi sebagai pengendali. Pembahasan politik Islam sangat terkait erat dengan

50

www.hizbut-tahrir.or.id Buletin Dakwah Al-Islam. (Edisi 400/Tahun XV) h. 2-3 www. Republika Online. co.id (Edisi 04 Agustus Tahun 1999) h. 1 52 Ibid 51

27

kepemimpinan, karena dengan kepemimpinanlah pengendalian dapat dilakukan. 53 Dengan demikian tema kepemimpinan merupakan tema yang sangat penting, karena manusia diciptakan Allah Swt sebagai makhluk majemuk yang membutuhkan kepemimpinan. Bahkan fenomena ini adalah fenomena universal yang dapat dilihat pada kehidupan hampir semua makhluk, hidup maupun mati. Politik Islam tidak dapat diwujudkan kecuali oleh sekelompok manusia yang solid, yang berpijak pada suatu visi dan kepentingan yang sama, yaitu Islam. Dari sisi sosial mereka disebut kelompok (al-jama'ah) dan dari sisi politik mereka disebut dengan partai (al-hizb). Partai bukanlah sekadar sebuah kumpulan orang yang bertemu secara tiba-tiba yang dengan kepentingan-kepentingan pinggiran mendirikan sebuah lembaga yang diharapkan bisa ikut dalam pemilihan umum.

Terkadang pengertian hakiki partai sering dikaburkan dengan pengertian partai-partai ''formal'' seperti masa sekarang ini.

Kebanyakan orang mengira

bahwa partai itu harus senantiasa hanya memenuhi ketentuan-ketentuan seperti memiliki nama tertentu, terdaftar di departemen umum, dan memiliki kartu anggota resmi. Sebuah partai berideologikan agama islam akan disebut dengan partai Islam, jika di dalam anggaran dasarnya tertera asas Islam. 54 Partai yang hakiki bisa saja berbentuk sebuah partai formal, tetapi bisa juga mengambil bentuk-bentuk semiformal lainnya selain ''partai'', misalnya sebuah yayasan, organisasi kemasyarakatan, atau malah tak memiliki bentuk formal sama sekali semisal sebuah gerakan ''bawah tanah''. Eksistensi kejamaahan dalam sebuah bentuk kesatuan niat, tujuan, metode, dan wawasan, yang penting tetap terjaga. 53

www.Republika Online. co.id( Edisi 04 Agustus Tahun 1999) h. 1-2 H.A Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,(Yayasan AlAsyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004) cet. ke-1 h. 157 54

28

Uraian pengertian diatas dikuatkan lagi dengan adanya pendapat-pendapat para orientalis sebagai berikut: 1) Dr. V. Fitzgerald. 55 berkata: "Islam bukanlah semata agama (a religion), namun ia juga merupakan sebuah sistem politik (a political system). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam, yang mengklaim diri mereka sebagai kalangan 'modernis', yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gagasan pemikiran Islam dibangun di atas fundamental bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain". 2) Prof. C. A. Nallino. 56

berkata: "Muhammad telah membangun dalam

waktu bersamaan: agama (a religion) dan negara (a state). Dan batas-batas teritorial negara yang ia bangun itu terus terjaga sepanjang hayatnya". 3) Dr. Schacht. 57 berkata : " Islam lebih dari sekadar agama: ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan". 4) Prof. R. Strothmann. 58 berkata : "Islam adalah suatu fenomena agama dan politik. Karena pembangunnya adalah seorang Nabi, yang juga seorang politikus yang bijaksana, atau "negarawan". 5) Prof D.B. Macdonald. 59 berkata : "Di sini (di Madinah) dibangun negara Islam yang pertama, dan diletakkan prinsip-prinsip utama undang-undang Islam". 55

Menurut Dr. V. Fitzgerald di kutip dari buku Nazhariyyat As Siyasiyyah al Islamiyah (Teori Politik Islam) (Terjemahan Universitas Al-Azhar Cairo Mesir. Agustus tahun 2000) h.5 56 Ibid 57 Ibid 58 Ibid

29

6) Sir. T. Arnold berkata. 60 : " Adalah Nabi, pada waktu yang sama, seorang kepala agama dan kepala negara". 7) Prof. Gibb. 61 berkata : " Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam bukanlah sekadar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangunan masyarakat yang independen. Ia mempunyai metode tersendiri dalam sistem kepemerintahan, perundang-undangan dan institusi. 62

59

Ibid Ibid 61 Ibid 62 Dr.Dhiuddin Rais, Nazhariyyat as Siyasiyyah al Islamiyyah (Teori Politik Islam) (Terjamahan Universitas Al-Azhar Cairo Mesir. Agustus 2000) h. 5-6 60

BAB III GAMBARAN UMUM DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PPP KABUPATEN BOGOR

A. Sejarah Berdirinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor Sejarah tidaklah bergerak secara linear, melainkan seringkali bergerak secara dialektik. Itu pula yang terjadi di kalangan partai-partai politik Islam. Pada 5 Januari 1973, tokoh-tokoh Islam dan ulama yang berasal dari NU, PERTI, PSII, dan Parmusi berkumpul dan bermusyawarah di rumah kediaman HMS Mintaredja. Yang akhirnya tercapai mufakat untuk bersatu dan berfusi dalam satu wadah partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 1 Inilah awal mula sejarah PPP berdiri yang berangkat dari terjadinya sejarah masa lalu dimana partai-partai Islam pada itu masih tersekat-sekat oleh kepentingan masingmasing. Ada empat alasan bersatu dan berfusinya partai-partai Islam pada waktu itu, Pertama, kelompok demokrasi pembangunan sudah berencana melakukan fusi partai pada tanggal 10 februari 1973, sehingga Partai Persatuan Pembangunan tidak mau ketinggalan. Kedua, semangat persatuan di kalangan partai Islam (terutama pimpinannya) begitu menonjol, setelah kalah pada pemilu 1971. Ketiga, isu penyederhanaan partai sejak paska pemilu 1971 semakin santer digaungkan pemerintah. Maka jalan tengahnya, mau tidak mau partai-partai Islam lebih baik bersatu dan berfusi daripada harus dibubarkan dengan alasan melanggar Undang1

Masykur Hasyim, Menusantarakan Politik Islam, Jembatan Politik PPP ( Yayasan Sembilan Lima, 2002) h.71

30

31

Undang. Keempat, sikap ikut arus fusi memungkinkan PPP bisa konsentrasi untuk ikut menyusun UU Politik baru di DPR. 2 Proses terbentuknya fusi partai-partai islam melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan. Berlangsungnya fusi partai-partai islam ke dalam PPP menunjukkan adanya dua kesadaran sekaligus, yakni : Pertama kesadaran subyektif di kalangan tokoh-tokoh dan ulama islam pada waktu itu bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, maka kekuatan partai-partai islam akan mejadi solid dan kokoh. Kedua, berfusinya partai-partai islam ke dalam PPP didasarkan atas kesadaran objektif bahwa tantangan dan realitas politik yang sedang berkembang pada waktu itu dan mengharuskan partaipartai islam berfusi ke dalam PPP, faktor lain yang menjadi alasan bersatu dan berfusi partai-partai islam karena dua dari partai islam lain yaitu NU dan PSII sebelumnya pernah satu wadah dalam Masyumi, partai islam yang lahir 7 November 1945. 3 Dan berfusinya partai islam ke dalam PPP haruslah dirawat, dipelihara serta ditumbuh-kembangkan. B. Perspektif Ideologi Partai, Visi dan Misi PPP a. Perspektif Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) Hubungan Islam dengan politik merupakan bagian yang tak terpisahkan. Bahkan bisa disimpulkan memang sudah tertulis hampir di semua literature sejarah dan peradaban islam. Hubungan islam dengan negara sudah menjadi keakraban yang tak terpisahkan, maka tak heran jika ada beberapa ulama mendefinisikan islam sebagai suatu agama (din) dan negara (kekuasaan atau dawlah). 4 Dalam Al Qur’an amatlah jelas bahwa islam tidak hanya mengatur

2

Ibid PPP 30 tahun Bersama Umat Penyunting Wall Paragon DPP PPP Tahun 2003 4 Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Populer( Lintas Media: Jombang Edisi Millenium) h.79 3

32

hubungan antara manusia dengan penciptanya, juga mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya. Ada 14 prinsip ajaran islam yang berkaitan dengan hak asasi dan politik (negara). 5 antara lain : prinsip umat, prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip hubungan antar pemeluk agama, prinsip pertahanan, prinsip hidup bertetangga, prinsip tolong menolong, dan membela yang lemah dan teraniaya, prinsip perdamaian, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip kepemimpinan dan prinsip ketakwaan, amar ma’ruf nahi munkar . Islam sebagai agama, yang sejatinya membawa faham egalitarian, jelas harus berhadapan dengan realitas sosial-politik. Dalam konteks keagamaan, juru dakwah Islam melakukan gerakan secara sinkretik dengan tetap mengadopsi kepercayaan dan adat istiadat di indonesia dalam batas-batas tertentu sehingga ajaran islam relatif dapat diterima tanpa ada ketegangan dan halangan yang berarti, karena proses Islamisasi pada masa awal-awal berjalan secara pembicaraan (smooth). 6 Berikut adalah kerangka landasan yang menjadi dasar bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam melangkah di dunia politik sebagaimana dituangkan di dalam dokumen-dokumen partai

1. Asas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah Islam. Sebagai partai yang berasakan Islam, PPP berusaha mengembangkan budaya politik akhlakul karimah. Karena budaya politik akhlakul karimah secara

5

J Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an,( RajaGrafindo Persada :Jakarta 1994) h.125-260 6 HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,(Yayasan AlAsyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004) cet. ke-1 h.97

33

normatif bersumber pada nilai-nilai ajaran islam yang terkandung dalam AlQur’an dan Al-Hadist, dan sejarah politik islam dari masa Rasululah hingga sejarah politik Islam di Indonesia. 7 2. Tujuan Partai Tujuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang bertujuan mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir bathin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridho Allah Subhanahu Wata’ala. 8 3. Usaha 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selalu berusaha untuk menjadi sebuah partai Reformis atau partai yang membawa perubahan. 2. Melaksanakan ajaran Islam dalam hidup perorangan, bermasyarakat, berbangsa dan negara. 3. Mendorong terciptanya iklim yang sebaik-baiknya bagi terlaksananya kegiatan-kegiatan peribadatan menurut syariat Islam. 4. Memupuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan 5. Membrantas paham komunis/atheisme dan faham-faham lainnya yang bertentangan dengan Islam dan Pancasila. 6. Menegakkan, membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7

Ibid h. 110 Bambang Setiawan, Partai-partai Politik di Indonesia Ideologi dan Program (Jakarta :PT. Kompas Media Nusantara 2004-2009) h. 305 8

34

7. Melaksanakan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan partai. 9 Sebagai partai islam, PPP berusaha untuk terus tampil sebagai partai reformis, karena pada dasarnya PPP yang didirikan hasil fusi partai-partai islam pada 5 januari 1973 adalah sejatinya sudah mengandung nilai-nilai pembaruan dan kereformisan, yang terlihat dalam orientasi dan perilaku para elit dan kaderkadernya serta ditunjukkan dengan program-programnya. 10 Adanya fusi partaipartai islam sesungguhnya dapat dianggap sebagai suatu langkah reformasi politik. Fusi partai ditempuh untuk kepentingan jangka panjang dan lebih besar bagi umat islam, karena bersatu dan berfusinya partai-partai islam ke dalam PPP dapat dianggap sebagai langkah reformatif terkini dalam sejarah islam. 11 Tokoh politik dan ulama yang sudah berikrar fusi partai ke dalam PPP menyadari betul bahwa permasalahan politik umat Islam di indonesia tidak mudah terselesaikan dengan adanya fusi partai dalam tubuh PPP tapi justru malah sebaliknya terjadinya fusi partai ke dalam PPP merupakan starting point untuk maju bersama dalam semangat ukhuwwah Islamiyah agar PPP bisa tampil menjadi partai yang disegani. 12 PPP Sebagai partai politik yang memiliki akar historis keumatan dan keulamaan, sejak berfusinya partai-partai politik menjadi satu partai, PPP mengalami banyak tantangan terutama disebabkan adanya kesan dan perasaan umum di kalangan umat islam dan elite PPP bahwa berfusinya partai-partai islam ke dalam PPP bukan semata-mata intervensi dan desakan pemerintah pada waktu

9

Ketetapan-ketetapan Muktamar VI dalam Buku AD/ART (Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Masa Bakti 2007-20012) h. 6-7 10 HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,(Yayasan AlAsyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004) cet. ke-1 h. 65 11 Ibid 12 Ibid h. 57

35

itu (masa orde baru). 13 Melainkan atas kesadaran bersama para elite politik islam dan para ulama untuk sama-sama membangun partai yang berasaskan Islam sebagai kendaran politik umat Islam dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan. b.Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1. Visi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) a. Visi Umum Secara umum dasar pemikiran visi dan misi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor sama dengan isi visi dan misi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP dengan maksud, Tujuan pendirian sebuah partai politik ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional. 14 Adanya visi dan misi serta platform sebuah partai politik merupakan hal yang sangat esensial dan substansial. 15 Istilah visi menunjuk kepada kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan luas serta wawasan. 16 Adapun visi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana dirumuskan dalam muktamar ke IV tahun 1998 adalah terwujudnya suatu masyarakat madani yang adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 17 b. Visi Khusus Partai Persatuan Pembanguna (PPP)

13

HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,(Yayasan AlAsyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004) cet. ke-1 h. 136 14 Meriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik ( Gramedia Jakarta 1977) cet. Ke-21 h. 160-161 15 Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Popule,( Lintas Media: Jombang Edisi Millenium) h. 634 16 Ibid h. 675 17 Endang Kosasih, Dkk Materi Musyawarah Kerja Cabang 1( Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kab. Bogor Dramaga September 2001) h. 26

36

Pada intinya visi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah Amar ma’ruf nahi munkar seperti yang telah dirumuskan dalam lima khidmat dalam program perjuangan partai. 2. Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) a. Misi Umum Sedangkan misi, adalah tugas yang dirasakan oleh seseorang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme dan sebagainya. 18 Pada hakekatnya Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah amar ma’ruf nahi munkar, yang dirumuskan dalam lima khitmad dalam program perjuangan partai yang dideskripsikan dalam dua aspek besar.19 yakni : Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar. Dalam kerangka amar ma’ruf nahi munkar, PPP konsisten memperjuangkan ukhuwwah islamiyah, ukhuwwah basyariah, ukhuwwah wathoniyah, demokratisasi dalam semangat musyawarah mufakat dan memperjuangkan baldah thayyibah, masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Swt. Namun pasca Musyawarah Kerja Cabang 1 pada bulan september tahun 2001, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPC Kabupaten Bogor rumusan tersebut selalu mengalami pembaharuan khususnya di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor, seiring dengan pola rekrutmen yang mengalami perubahan dalam partai. Salah satunya dengan selalu diadakannya kaderisasi terpilih (the selected members) yang dijadikan tenaga inti dan merupakan elemen aktif, dengan kualitas tertentu yang mampu memahami,

18

Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Popule,( Lintas Media: Jombang Edisi Millenium) h. 407 19 HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,(Yayasan AlAsyirotusy syafi’iyyah : Jakarta 2004) cet. ke-1 h. 51

37

meyakini, memelihara dan memperjuangkan kebenaran dan cita-cita politik partai. Kaderisasi partai selalu dituntut mampu menjalankan lima fungsi kader 20 yaitu : 1) Menjadi Penggerak 2) Menjadi Pembaharu 3) Menjadi Pembela 4) Menjadi Katalisator 5) Menjadi Teladan serta Panutan Ummat.

b. Misi Khusus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Misi khusus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selalu konsisten memperjuangkan ukhuwwah islamiyah, ukhuwwah basyariah, ukhuwwah wathoniyah dan demokrasi dalam semangat musyawarah mufakat dan memperjuangkan baldah thayyibah menjadi masyarakat yang adil makmur yang diridhoi Allah Swt. Sedangkan dalam kerangka nahi munkar, PPP secara konsisten mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme, marxisme dan faham lainnya, menentang berkembangnya neo-feodalisme, pelecehan martabat manusia, dehumanisme, diskriminasi guna mencegah disintegrasi bangsa, dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa indonesia yang ber-bhinneka tunggal ika, mencegah dan menentang otoriterisme, serta mencegah berkembangnya berbagai bentuk kesenjangan sosial dan ekonomi. 21 Sejak berfusinya partai-partai islam menjadi satu partai, PPP terus berupaya dikembangkan menjadi partai yang makin demokratis, egaliter dan transparan baik di tingkat pusat dan diharapkan juga

20

Endang Kosasih, Dkk Materi Musyawarah Kerja Cabang 1( Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kab. Bogor Dramaga September 2001) h. 26 21 HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,(Yayasan AlAsyirotusy syafi’iyyah : Jakarta 2004) cet. ke-1 h. 51

38

bergulir hingga ke tingkat bawah, dan roda kepartaian tidak lagi bergantung pada person to person, melainkan lebih tergantung pada sistem. Salah satu indicator keberhasilan sebuah partai politik, selalu akan dilihat pada setiap kali penyelenggaraan pemilu dengan perkembangan politik dewasa ini. Maka partai yang mampu meraih suara mayoritas dan bisa menempatkan kadernya diparlemen secara nasional bisa dianggap telah berhasil. 22

C. AD / ART Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai telah menetapkan bahwa Partai ini bernama Partai Persatuan Pembangunan disingkat PPP. Dibentuk di Jakarta pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa’dah 1329 H, untuk waktu yang tidak ditentukan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/kota. 23 Sedangkan AD/ART ini mengacu pada hasil ketetapan-ketetapan Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 03/TAP/Muktamar VI/PPP/I/2002. Tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.

22

Ibid Ketetapan-ketetapan Muktamar VI dalam Buku AD/ART (Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Masa Bakti 2007-20012) h. 6 23

39

D. Program Kerja Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor

Paradigma Baru a. Menjadikan Partai yang mendayagunakan historis keunsuran, lebih terbuka terhadap masuknya elemen-elemen baru, inklusif dan berorientasi kemasa depan. b. Menjadikan Partai yang visi dan misinya (khidmat) terumuskan dan dipahami secara jelas, eksplisit, tajam dengan identitas dan jatidiri yang jelas. c. Membangun kembali platform partai yang berasas Islam, kembali ke khittah, Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Rahmatan Lil’alamin, mengutamakan kepeloporan dan mandiri. d. Membangun kembali jaringan pengurus organisasi dengan basis massa spektrum yang luas dan beragam sampai ke pelosok pedesaan. e. Menjadikan Partai sebagai kendaraan representasi kedaulatan rakyat yang berada pada posisi Ummatan Wasathon, penengah, moderat serta diperhitungkan oleh berbagai kekuatan sosial politik. f. Membangun sistem pendidikan politik, mobilitas dan promosi kader Partai berdasarkan prinsip meritokrasi/kemampuan, prestasi politik, militansi, teguh iman, luas wawasan serta menjadikan Islam (Al-Qur’an dan AsSunnah) sebagai tuntutan hidup dengan kaderisasi yang lebih sistematis, lebih beragam, lebih berdaya saing dengan kreateria performance yang jelas, terukur dan teruji.

40

g. Memperjuangkan dan mengutamakan kembali nilai-nilai yang harus sesuai dengan fatsoen (etika) politik Akhlakul Karimah, dengan tetap memperhatikan kepentingan ummat yang merupakan basis pendukungnya. h. Menjadikan dan memperjuangkan kembali Partai dan kekuasaan sebagai instrumen perjuangan nilai-nilai dan kepentingan keummatan, ke Islaman, ke Indonesiaan, dimana tujuan dan cara yang etis adalah sama-sama pentingnya. i. Menjadikan seluruh komponen Partai yang lebih proaktif, substantif, aplikatif dalam mengimplentasikan programnya. 24

E. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor Periode 2006-2011

Ketua DPC

: Drs. H Rachmat Yasin, MM

Wakil Ketua

: Drs. Amrullah Zaily, SE

Wakil Ketua

: H. Topik Masduki, SE

Wakil Ketua

: Drs. Ako Komarudin

Wakil Ketua

: Rasim Kusba, S.Pd

Wakil Ketua

: H. Suherman, SE,MM

Wakil Ketua

: Suhadi Alduni

Wakil Ketua

: Ny. Rodiah

Wakil Ketua

: Didin Mahmudin, S.Ag

Sekretaris

: Teuku Hanibal, SE

Wakil Sekretaris

: M. Romli

Wakil Sekretaris

: Didi Furqon Firdaus, S.Ip

Wakil Sekretaris

: Haris Mulyawisena

Wakil Sekretaris

: Yudi Sucipta

Wakil Sekretaris

: E. Jafar Sidik

24

Endang Kosasih, Dkk Materi Musyawarah Kerja Cabang 1( Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kab. Bogor Dramaga September 2001) h. 34-36

41

Wakil Sekretaris

: H. Memed Sunarya

Wakil Sekretaris

: Hj. Encum Sumiartini

Wakil Sekretaris

: Miad Mulyadi

Bendahara

: Drs. H. Sihabudin Mamun, MM

Wakil Bendahara

: Acep Sopyan

Wakil Bendahara

: Yayat Hardana

Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor Periode 2006-2011 Ketua

: H. Rudi Ferdian

Wakil Ketua

: Rifdian Suryadharma, SE

Wakil Ketua

: Ramilus

Wakil Ketua

: Ir. TB. Imron

Wakil Ketua

: David Rizar Nugroho, S.Sos

Wakil Ketua

: Rachmat Syah

Wakil Ketua

: Andi Rusnandi, S.Sos

Wakil Ketua

: Ade Munawaroh, SH

Sekretaris

: Ir. Yuyud Wahyudin

Wakil Sekretaris

: Dadun Solahudin. Ar, sh

Wakil Sekretaris

: Mahmud Yunus

Wakil Sekretaris

: Dedi Slamet Riyadi

Wakil Sekretaris

: H. Iwan Kurniawan, S.Kom

Wakil Sekretaris

: RMH. Danang Donoroso

Wakil Sekretaris

: M. Nasir Nashro

Wakil Sekretaris

: H. Pepen Efendi

Wakil Sekretaris

: Hj. Siti Masyitoh. 25

25

(Buku Arsip Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP) Kab. Bogor periode 2006-2011 Tahun 2008

42

F. Profile Rachmat Yasin Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) Kabupaten Bogor Profile Umum Nama Lengkap

: Rachmat Yasin, MM

Tempat Tanggal Lahir

: 4 November 1962

Agama

: Islam

Hobi

: Olahraga, membaca dan traveling

Status

: Menikah

Riwayat Pendidikan : SDN Sindangbarang SMPN 4 Bogor SMAN 1 Bogor S1 Fisip Universitas Nasional S2 Manajemen Universitas Satyagama

Pengalaman Organisasi : Ketua Karang Taruna Desa Sindangbarang Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fisip Unas Senat Mahasiswa Fisip Unas Wakil Ketua PMII Cabang Bogor Wakil Ketua KNPI Kabupaten Bogor Ketua GP Anshor Ketua Umum Persikabo Wakil Sekretaris DPC-PPP Kabupaten Bogor Sekretaris DPC-PPP Kabupaten Bogor Ketua DPC-PPP Kabupaten Bogor

Pengalaman Kerja : Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bogor Ketua DPRD Kabupaten Bogor Bupati Kabupaten Bogor periode 2008-13

BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS

Dalam proses komunikasi politik menyampaikan pesan yang bercirikan politik selalu memiliki tujuan tertentu dalam mempengaruhi dan membentuk citra politik tertentu, pelaku politik atau komunikator politik terhadap lawan politiknya. Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membangun citra (image) kepada halayak. Citra itu dapat terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun tidak, melalui media termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Keahlian dalam berkomunikasi dengan masyarakat (audiens) bagi seorang calon kepala daerah adalah mutlak harus dimiliki bila akan maju dalam pertarungan pilkada atau pilbup, selain keahlian dalam berpolitik lewat media, pemilu adalah salah satunya sarana pertarungan komunikasi politik. Begitu juga dengan calon bupati dari DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang selama ini sudah lebih cenderung menggunakan beberapa unsur-unsur komunikasi politik yang selama ini sudah ada dan digunakan. Sedangkan Komunikasi politik sendiri terdiri dari beberapa unsur lain. Yaitu Pesan Politik, Komunikator Politik, Saluran Komunikasi Politik atau Media Politik, dan Efek serta Khalayak Komunikasi Politik.

A. Pesan Politik DPC PPP Kabupaten Bogor

Unsur komunikasi politik yang diterapkan DPC PPP Kabupaten Bogor yaitu pesan politik, tumbuh dan berkembang dalam negosiasi dan sosialisasi politik, kegiatan ini bertujuan membentuk pengertian atau kesepakatan bersama di antara

43

44

berbagai pihak tentang bagaimana setiap pihak seharusnya bersikap dan bertindak terhadap sesama. Ada berbagai cara yang memang sudah dan sedang dilakukan oleh Tim Sukses Calon Bupati Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemenangan pertarungan politik dalam pemilu bupati (pilbup) tahun 2008, diantaranya selalu menjalin pesan komunikasi dalam bentuk kerjasama dengan berbagai Organisasi Masyarakat (ORMAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dengan tujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana kinerja tim sukses Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam penyampaian pesan politik untuk mengajak elemen-elemen di atas terlibat langsung dalam pemenangan menuju kursi bupati bogor bagi calon bupati dari PPP. Sebagaimana pernyataan Drs. Amrullah Zaily SE. Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor bahwa :

”Bentuk dukungan politik dalam bentuk pilihan tidak bersifat permanen dan rasional, dukungan politik akan cepat berubah manakala kepentingan kelompok yang menjadi perekat kurang diperhatikan, perubahan-perubahan sikap dan dukungan politik semacam ini bisa terjadi karena beberapa faktor.” 1

Sesuai dengan statement di atas maka, ada tiga alasan mengapa pemilu bisa menjadi sarana dalam penyampaian pesan dalam komunikasi politik dan legitimasi politik bagi pemerintah atau calon yang akan berkuasa. Pertama, melalui pemilu pemerintah bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-sepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilu pemerintah atau calon kepala daerah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warganya. Ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengandalkan 1

Zaily, Amrullah SE. Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, Wawancara pribadi (Senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor)

45

kesepakatan

dari

rakyat

ketimbang

pemaksaan

untuk

memperlihatkan

legitimasinya. 2 Sebagaimana dikatakan Pengamat Ilmu Politik Alfan Alfian dalam bukunya, Dalam kaitan dengan kompetisi politik di tingkat lokal, hal yang menarik dicermati menjelang pilkada (pilbup) langsung tahun ini yaitu adanya sejumlah elite politik turut ikut berkompetisi politik ditingkat lokal (daerah). Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada atau pilbup langsung ditingkat lokal cukup memiliki daya tarik (magnitude) besar sehingga menyedot minat berbagai kandidat untuk terjun langsung ikut berkompetisi. 3 Seperti halnya saat mendekati hari-hari kampanye, konstelasi politik di daerah Bogor yang kian memanas, pertarungan antar kelompok atau kekuatan politik menjelang perhelatan demokrasi lokal, yaitu Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Bogor, semakin menguat dan mengundang perhatian masyarakat luas, khususnya masyarakat bogor. Saat ini, yang paling panas ialah pengaturan strategi kampanye dan pengemasan platform untuk memikat para calon pemilih untuk masuk ke dalam satu bendera partai sebagai kendaraan politik ke ajang Pilbup oleh para kandidat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup - Cawabup). Rachmat Yasin satu calon kandidat yang sudah dipastikan melenggang mulus sebagai Cabup dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat untuk berkoalisi dengan Karyawan Fathurrahman (Ketua DPC PDI Perjuangan) calon wabup dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sedangkan calon kandidat lain dari Partai Golkar yaitu Fitri Putra Nugraha alias Nungki, sudah dipastikan menggandeng calon wabup independen Endang Kosasih (mantan Ketua DPC PPP Kab.Bogor yang

2

Syamsuddin Harris, Menggugat Pemilu Orde Baru, (Jakarta Yayasan Obor Indonesia,

1998) h. 8 3

Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. (Akbar Tanjung Insitute Jakarta 2005) h. 63

46

kini anggota DPR RI) yang merupakan kader dari partai PPP. Sedangkan kandidat lain yaitu Iyus Djuher calon dari Partai Demokrat sepakat untuk menggandeng HM Rusdi AS (mantan Ketua DPD Golkar yang sekarang Wakil Ketua DPRD), untuk lebih awal mendeklarasikan sebagai Cabup-Cawabup Kabupaten Bogor. 4 Sedangkan Sumandjaja SD (Fungsionaris PKS) calon dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil menggandeng calon wabup independen dari kalangan pengusaha kamar dagang Indonesia (KADIN) Kota Bogor, H Ace Supeli

Pertarungan menuju Pemilu Bupati Kabupaten Bogor pun kian semarak, selain ke-empat nama pasangan di atas, yang ikut meramaikan bursa kandidat Cabup ialah Maman Daning dan Muhammad Nurdin calon perseorangan (calon independen). 5

Para calon kandidat kepala dan wakil kepala daerah ini, belakangan kian gencar mensosialisasikan dirinya di tengah masyarakat kabupaten bogor hingga pelosok-pelosok desa. Selain itu, mereka pun kini sangat aktif berkomunikasi serta rajin untuk turun di kalangan grassroot dengan menampilkan ciri khas komunikasi politik masing-masing kandidat calon, hingga para calon rajin menemui petinggi sejumlah parpol di tingkat pusat dan provinsi demi mendapatkan tiket maju ke Pilbup. 6

Ada beberapa cara strategi sosialisasi politik yang dilakukan oleh Tim Sukses Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten bogor dalam menjaring suara pemilih pada pemilu bupati (Pilbup) 4

www.bogor Online Sabtu 23 bulan Februari 2008. h. 1 Ibid h. 2 6 www.bogor Online Sabtu 23 bulan Februari 2008 h. 3-5 5

47

tahun ini agar target suara pemilih tercapai sebagaimana dikatakan oleh Drs. Amrullah Zaily Wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP kabupaten Bogor.

”Sosialisasi politik baik dilakukan melalui komunikasi massa maupun komunikasi Interpersonal mempunyai peran penting dalam menyampaikan agenda besar partai politik. Setidaknya Institusi partai harus bisa mengangkat isu-isu yang masih relevan untuk dijadikan indikasi bahwa partai mempunyai kesiapan untuk melakukan perubahan-perubahan yang sesuai yang diharapkan oleh masyarakat”. 7

Proses yang paling strategis dalam persiapan awal sebelum proses dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pemilu bupati (Pilbup) secara langsung adalah sosialisasi yang harus dilakukan oleh partai politik dan tim sukses kandidat calon kepala daerah. 8 Ada beberapa unsur penting yang harus ada dalam tim sukses. Sebagaimana dikatakan Drs. Amrullah Zaily SE. Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor. Kenapa sosialisasi dianggap begitu penting karena sosialisasi memiliki unsur-unsur penting yaitu :

1) Sosialisasi merupakan wujud pertanggungjawaban partai politik dan calon kepala daerah kepada publik. 2) Sosialisasi memberikan pemahaman kepada publik tentang misi dan visi partai politik dan calon kepala daerah yang diusungnya.

7

Zaily , Amrullah SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, wawncara pribadi (Senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor) 8 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. (Akbar Tanjung Insitute Jakarta 2005) h. 118

48

3) Sosialisasi dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap calon kepala daerah dan partai politik yang mendukungnya. 4) Sosialisasi memberikan informasi tentang sosok calon kepala daerah dan partai politik yang mendukungnya. 5) Sosialisasi mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya secara berkualitas kepada calon kepala daerah. 6) Sosialisasi mampu menciptakan situasi kondusif sehingga pemilu berjalan secara damai, lancar, dan demokratis. 9

B. Komunikator Politik DPC PPP Kabupaten Bogor Para komunikator politik sering menggunakan bahasa dan simbol untuk memberikan jaminan kepada khalayak baik untuk memberikan informasi maupun meyakinkan khalayak 10 . Karena sebagian besar komunikator politik adalah pemimpin organisasi yang biasa disebut pemimpin simbolik. 11 Sedangkan bagi Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor, pelaku komunikator politik adalah seluruh pengurus dan segenap elemen pendukung calon bupati dari DPC-PPP sudah termasuk bagian dari komunikator politik dalam pemilu bupati tahun ini. Khususnya mereka yang benar-benar sengaja dibentuk untuk terlibat langsung dalam mengeluarkan pendapat atau argument dalam mensikapi isu-isu dari lawan politik maupun pelaku media (wartawan) seperti pengurus harian DPC PPP, pengurus Rachmat Yasin Center (RY Center) dan Tim Sukses Koalisi DPC PPP dan DPC PDI-P Kabupaten Bogor. 9

Zaily, Amrullah SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, wawancara pribadi (Senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor) 10 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung 2005) hal 101 11 Ibid hal 46

49

Sedangkan dalam melakukan persiapan pemilihan kepala daerah atau bupati (pilbup) bogor 2008, Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) sudah melakukan upaya-upaya pemenangan dalam menarik suara pemilih sesuai angka yang realistis secara intensif, sebagaimana di ungkapkan Drs. Amrullah Zaily Wakil Ketua DPC-PPP Kabupaten Bogor bahwa. ”Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor melakukan upayaupaya yang sangat maksimal untuk bisa mendulang suara sebanyakbanyaknya walaupun pada dasarnya dalam pemilu bupati tahun ini PPP hanya menargetkan 49%-51% dari suara pemilih. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor meyakini bahwa semua itu dapat dilakukan bila perencanaan yang dilakukan cukup matang, salah satunya dengan selalu membuka bentuk komunikasi dengan semua partai, selain itu menjalin kerjasama dengan media pers dengan mendirikan Rachmat Yasin Center di beberapa wilayah basis masa PPP dan membuka jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga survai khususnya dari Universitas Indonesia”. 12 Sesuai dengan pernyataan di atas, Rachmat Yasin sebagai calon yang akan maju dari koalisi PPP-PDI-P dalam pemilu bupati tahun ini meminta dukungannya pada masyarakat kabupaten bogor, sebagaimana dia mengatakan dalam media massa.

”Saya meminta do’a dan restu dari seluruh pengurus PPP sejawa barat agar saya yang berpasangan dengan H. Karyawan Fathurrahman (Rahman) bisa menang pada pilbup bogor mendatang dan mendulang suara maksimal pada pemilu 2009 mendatang”. 13 Pernyataan di atas sesuai dengan ungkapan Alfan Alfian dalam bukunya, bahwa

proses sosialisasi politik bagi calon kepala daerah dianggap begitu

12

Zaily, Amrullah SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, wawancara pribadi (Senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor) 13 Jurnal Bogor, Rabu 16 Juli 2008, h.3

50

penting karena proses sosialisasi merupakan salah satu cara yang paling efektif dan relevan dalam menyampaikan visi dan misi calon, oleh karena itu :

”Proses sosialisasi politik disarankan bagi calon-calon yang akan maju dalam pertarungan partai politik agar masa pemilih bisa mengenal lebih dekat dengan calon pilihan mereka. Ada beberapa cara untuk mempermudah calon kepala daerah atau presiden diantaranya bisa melalui iklan atau publikasi di media masa maupun media eletronik baik Televisi, Radio, Koran ataupun Media cetak lainnya”. 14

C. Saluran Komunikassi Politik Dalam realisasi strategi pemenangan pemilu bupati (pilbup) tahun ini seluruh elemen Tim Sukses Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor lebih sering menggunakan media massa sebagai sarana saluran komunikasi politik yang paling tepat kepada khalayak pemilih di samping media-media lainnya masih juga tetap dipakai akan tetapi dalam porsi yang relatif lebih sedikit seperti baliho, pamflet atau sticker yang bergambarkan foto calon dari PPP dan iklan publisitas. Di samping itu Fungsionaris DPC-PPP selalu menjalin hubungan profesional dengan media massa, khususnya koran, mingguan berita, stasiun televisi, stasiun radio dan media lainnya yang dianggap merupakan kebutuhan penting dan efektif. Tiga cara sosialisasi ini memang selalu berkaitan dengan pemilu kepala daerah (pilkada) :

1) Peran Media Masa (Publikasi Media) Bagi Calon dari PPP Publikasi lewat media dilakukan dalam dua program besar, yaitu mendirikan media center dan publikasi above the line

14

Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. (Akbar Tanjung Insitute Jakarta 2005) h. 119

51

dan below the line. Sebagaimana dikatakan Drs. Amrullah Zaily SE, yang mengungkapkan bahwa : ”Pendirian media center atau rachmat yasin center dilakukan untuk membangun hubungan strategis dengan media massa dan memberikan informasi yang lengkap serta akurat dalam sebuah kemasan menarik. Selain itu media center atau rachmat yasin center berfungsi sebagai pusat informasi tentang calon kepala daerah dan partai politik yang mendukungnya”. 15

Pengamat Ilmu Politik Alfan Alfian dalam bukunya mengatakan Untuk memperkuat pesan dan informasi yang akan disampaikan kepada publik, perlu dilakukan penyebarluasan informasi melalui media cetak (majalah, koran) dan elektronik (Televisi, radio, internet). Adapun materi-materi yang layak disebarluaskan berdasarkan tahapan pilkada antara lain : a) Rencana kampanye calon kepala daerah b) Tempat kampanye c) Pemungutan Suara d) Penghitungan Suara. 16 Media menjadi efektif misalnya Televisi dengan sekali tayang penonton bisa memperhatikan tayangan tersebut sehingga terbentuk dibenak mereka ternyata partainya baik. Media sangat efektif tapi tidak semata-mata media itu menjadi satu-satunya harapan seperti halnya partai-partai lain yang selalu

15

Zaily, Amrullah SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor,wawancara pribadi (Senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor) 16 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. (Akbar Tanjung Insitute Jakarta 2005) h. 120-121

52

melakukan kampanye dengan melalui media tapi tidak dibarengi kampanye di tingkat bawah (grassroot).

2) Mobilisasi Sosial (Tatap Muka, Debat Kandidat) Selain sebagai penunjang efektifnya sosialisasi politik, komunikasi langsung lewat tatap muka atau debat publik sangat penting dilakukan oleh calon bupati atau kepala daerah. Sebagaimana dikatakan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC-PPP Kabupaten Bogor. ”Komunikasi tatap muka atau debat kandidat dilakukan dengan cara melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai lembaga, komunikasi tatap muka sangat penting dilakukan supaya simpatisan tersebut membantu calon kepala daerah dan partai politik pendukungnya dalam mendukung seluruh proses pemilu termasuk dalam hal sosialisasi.” 17 Ungkapan di atas sesuai dengan pendapat pengamat Ilmu Politik Alfan Alfian dalam bukunya. ”Mitra-mitra tersebut masing-masing memiliki kompetensi khusus yang dapat membantu proses pelaksanaan pemilu termasuk dalam hal sosialisasi, setelah langkah itu, barulah memasuki tahap mobilisasi yang merupakan kelanjutan program sosialisasi tatap muka yaitu strategi ini berusaha mengajak

seluruh

komponen

masyarakat

untuk

terlibat

dalam

usaha

mensukseskan pemilu kepala daerah (pilkada), lebih khusus memenangkan calon kepala daerah yang diusungnya.” 18

17

Zaily, Amrullah SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, wawancara pribadi (Senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor) 18 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. (Akbar Tanjung Insitute Jakarta 2005) h. 121

53

3) Tim Sukses (Atribut Kampanye, Marketing Kandidat) Tahapan selanjutnya Pengurus DPC-PPP membentuk Tim sukses dengan tujuan untuk bisa mengantarkan kandidat atau calonnya menjadi pilihan utama dalam pertarungan pemilu bupati Bogor (pilbup Bogor) Tahun 2008. Sebagaimana diungkapkan Drs. Amrullah Zaily SE. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) kabupaten bogor yang mengatakan bahwa : ”Dalam Tim sukses harus ada demitologisasi atas posisi dan peran tim sukses. Tim sukses harus dipandang secara rasional-proposional, dalam bagian tim sukses harus ada tim teknis yang terbiasa mengurus aspekaspek lapangan. Ada tiga kombinasi dalam membentuk Tim sukses yaitu : Pertama, orang-orangnya cukup dari kalangan internal (orang dalam yang dipercaya ahli dan mampu). Kedua, orang-orangnya seratus persen diambil dari luar yaitu dengan menyewa konsultan pilkada yang dinilai profesional dan bertanggung jawab Ketiga, mengkombinasikan poin pertama dan kedua menjadi satu”. 19

Selain itu, kaitannya dengan perangkat dalam Tim sukses calon kandidat kepala daerah yaitu pemasaran partai politik yang mengintegrasikan beberapa ”cabang” khas dalam pemasaran (marketing) seperti pemasaran organisasi (organization marketing), pemasaran pribadi (person marketing), dan pemasaran gagasan (idea or social marketing), dalam pelaksanaannya konsep political marketing memerlukan pendekatan yang khas karena produk politik sangat berbeda dengan produk komersil, baik ditinjau dari segi karakteristik produk maupun karakter konsumen. 20 Sebagaimana Drs. Amrullah Zaily Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) kabupaten bogor mengatakan bahwa : 19

Zaily, Amrullah SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, wawancara pribadi (Senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor) 20 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. (Akbar Tanjung Insitute Jakarta 2005) h. 99

54

”Dalam pemasaran politik (political marketing), Tim sukses Dewan Pimpinan Cabang DPC-PPP kabupaten bogor membidik target sasaran yang luas, yang terdiri atas beberapa segmen berbeda, salah satunya kalangan pemuda (pemula) dan masa mengambang (floating mass) selain konstituen tetap dari kalangan ulama (figure head) untuk memperoleh jumlah suara yang signifikan sesuai sasaran obyektif partai dengan tanpa membedakan umur.” 21

Akan tetapi itu semua belum dianggap cukup karena hampir setiap dukungan yang diberikan oleh sebagian masyarakat terhadap suatu partai politik atau calon dari partai politik tertentu dalam pilkada tidak semuanya bersifat sukarela, misalnya karena adanya faktor emosional, tidak ada pilihan yang lebih baik ataupun karena rasa solidaritas, maka antipasi hal-hal seperti di atas proses kegiatan marketing politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilu bupati (Pilbup) bogor tahun ini, lebih menekankan aktivitas yang dilakukan oleh partai dan figur skill dari calon kandidat yang akan maju bertarung untuk memperoleh public image tentang suatu partai politik. Dan citra yang dikembangkan oleh partai politik tentu saja citra positif dengan maksud untuk menimbulkan simpati, kesan mendalam dari publik terhadap partai politik yang bersangkutan yang akhirnya harapan untuk memilih.

D. Efek Komunikasi Politik Efek atau akibat dalam komunikasi politik yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) terhadap khalayak pemilih dapat berupa simpati dan partisipasi politik, akan tetapi bisa pula berwujud sinisme, antipati, sehingga perlawanan 21

politik,

dengan

demikian,

proses

komunikasi

politik

bisa

Zaily, Amrullah SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, wawancara pribadi (Senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor)

55

menghasilkan pembentukan dan perubahan sikap serta perilaku politik sasaran tertentu, yang bersifat positif ataupun bersifat negatif bagi komunikator politik. Pembentukan dan perubahan sikap serta perilaku politik target tertentu yang dihasilkan oleh komunikasi politik bergantung pada kepercayaan nilai dan pengharapan publik atas gagasan politik yang diterimanya. Disinilah arti penting partisipasi politik melalui peralihan kepentingan personal dan sosial komunikator politik sebagai pembentuk pendapat umum, pada target publiknya.22 terjadinya proses komunikasi politik adalah penyampaian pesan yang bercirikan politik selalu memiliki tujuan tertentu dalam mempengaruhi dan membentuk citra politik tertentu, pelaku politik atau komunikator politik terhadap lawan politiknya. Salah satu tujuan komunikasi adalah membangun citra (image) kepada khalayak. Citra itu dapat terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun melalui media termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Berdasarkan hal-hal di atas pengurus DPC-PPP Kabupaten dan seluruh perangkat Tim sukses selalu mengangkat Isu politik atau isu kampanye yang cenderung mengarah pada citra positif kepada calon dari PPP untuk melakukan perbaikan dan perubahan untuk Kabupaten Bogor dan masyarakatnya, terutama adalah melakukan perubahan menuju Kabupaten Bogor yang lebih maju, dengan mengusung flatform ”Bersatu Bogor Maju” calon dari PPP selalu tampil optimis dan dinamis, disamping menawarkan janji-janji akan melakukan gebrakan di bidang lowongan kerja, dunia pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Perangkat Tim sukses dan pengurus DPC-PPP selalu Berharap

22

Anwar Arifin Komunikasi Politik (Balai Pustaka : Jakarta 2003) cet-1 hal 135

56

dengan Tujuan ini untuk menimbulkan efek langsung maupun tidak langsung terhadap respon masyarakat untuk memilih calon yang di usung oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) Kabupaten Bogor. Secara jelas tujuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor ikut terjun dalam pencalonan bupati tahun ini dikuatkan oleh salah satu pernyataan dari pengurus DPP-PPP Pusat. Sebagaimana diungkapkan Drs. Irgan Chairul Mahfiz Sekretaris Jenderal DPP PPP Jakarta. ”Majunya H. Rachmat Yasin (RY) sebagai calon Bupati Bogor menjadi pertaruhan besar buat PPP Jawa Barat dan Pusat, karena H. Rachmat Yasin merupakan refresentasi PPP. Dan H. Rachmat Yasin adalah kader terbaik PPP Kabupaten Bogor beliau sudah sangat pantas menjadi pemimpin di Kabupaten Bogor seluruh kader PPP wajib hukumnya untuk memberi dukungan maksimal kepada beliau”. 23 Dan Nimmo dalam bukunya mengungkapkan bahwa Pembicaraan politik memang sering digunakan untuk memberi informasi untuk menyingkapkan siapa yang mencari keuntungan dari pembagian keuntungan (bargainning Possision), menantang otoritas dan statusquo dalam merangsang partisipasi rakyat dalam pemilu atau pilkada. 24 Maka, seorang calon kepala daerah atau bupati memang seharusnya sudah siap dan selalu memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik ketika akan maju dalam pertarungan pilkada atau pilbup, Sebagaimana dikatakan oleh Drs. Amrullah Zaily SE. Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, bahwa : ”Melalui komunikasi politik dan seni berkata calon kepala daerah berusaha menciptakan citra tentang objek dan tentang kondisi di dalam dunia konflik dan koalisi partai politik. Dan lewat pencitraan politik ini juga, Calon dari PPP bisa mendapatkan gambaran subyektif apapun bisa akurat, gamblang, dan akan lebih jelas dengan realitas kongkret di lapangan. Untuk itu, Tim sukses DPC-PPP Kabupten Bogor selalu berusaha mensosialisasikan secara luas kepada publik atas 23

Jurnal Bogor, Rabu 16 Juli 2008 h. 10 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator, pesan dan media)Rosdakarya :Bandung 2005) cet-6 h. 113 24

57

rekam atau track record jejak kandidat atau pasangan calon yang diusungnya, apakah sudah sesuai dengan citra realitas di masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian kesiapan pasangan dalam pertarungan politiknya.” 25 Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa tim sukses Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor selalu berusaha menciptakan pencitraan yang positif terhadap calon yang akan diusungnya, pendapat di atas di perkuat lagi dengan pernyataan langsung melalui media cetak dari Rachmat Yasin calon dari PPP : ”Saya

tegaskan,

relawan

Rahman

(Rachmat

Yasin-Karyawan

Fathurrahman) dilarang melakukan black campaign atau membalas aksi black campaign dengan black campaign, bahkan, menjelek-jelekan pasangan lain pun tidak saya perbolehkan”. 26

Maka, dalam proses penetapan calon pasangan, sejak dari awal fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selalu memperhatikan isu-isu politik yang berkembang dan legowo memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat luas. Selain itu, keberadaan sosok figur atau tokoh partai memang harus selalu diperhatikan agar konstituen partai tidak mudah terprovokasi untuk berpindah pilihan calon, dan diperlukan kemampuan dan dukungan (support) lembaga dalam menyusun pesan komunikasi terutama komunikasi politik, menetapkan metode, dan memilih media massa yang tepat. 27 Karena pada hakekatnya, suatu pola komunikasi adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan di jalankan, guna mencapai tujuan komunikasi masa depan. 25

Zaily, Amrullah SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, wawancara pribadi (Senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor) 26 Jurnal Bogor, Rabu 16 juli 2008, h.3 27 Zaily, Amrullah SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, wawancara pribadi (Senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor)

58

Maka dari itu, merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan politiknya akan merupakan keputusan yang paling tepat bagi komunikator untuk mencapai tujuan politik ke depan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Dari pembahasan penelitian ini, penulis dapat simpulkan bahwa secara umum komunikasi politik Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Pesan politik yang disampaikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) Kabupaten Bogor dalam Pemilu Bupati (Pilbup) Bogor tahun 2008 yaitu, pencitraan politik terhadap calon pasangan bupati yang akan di usung, selalu mengajak masyarakat untuk turut serta memilih calon bupati

yang

bisa

memajukan

kabupaten

bogor,

memberikan

pemahaman tentang begitu pentingnya pemilu bupati bagi kabupaten bogor di masa depan,

mengajak seluruh pengurus (DPC-PPP)

Kabupaten Bogor selalu terjun langsung ke masyarakat dalam mensosialisasikan kreateria calon dan pasangannya terutama untuk melakukan

keperluan-keparluan

yang

dibutuhkan

masyarakat

Kabupaten Bogor dalam proses pilbup. 2. Aktivitas politik yang dilakukan pengurus DPC-PPP Kabupaten Bogor tidak lepas dari komunikator politik yang telah tentukan sesuai musyawarah Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) yaitu pelaku komunikator politik bagi Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) adalah

59

60

seluruh pengurus dan segenap pendukung calon bupati dari DPC-PPP maupun tim Sukses dan tim relawan, merupakan bagian dari komunikator politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) dengan selalu mewajibkan mobilisasi politik dimanapun mereka berada sebagai tugas loyalitas seorang kader dan relawan maupun simpatisan terhadap calon dari partainya dalam pemenangan pilbup bogor tahun ini. 3. Saluran atau media politik yang dominan digunakan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor, Rachmat Yasin Center dan Tim Sukses yaitu media cetak koran, pamflet publisitas, sticker dan iklan dimedia televisi yang frekuensi tayangnya

lebih

difokuskan

pada

masa-masa

mendekati

hari pemilihan. Di samping selalu melakukan komunikasi politik dengan berbagai elemen masyarakat baik langsung maupun tidak, dengan cara mengadakan tatap muka langsung lewat pengajian, peringatan isra mi’raj, maupun pelatihan-pelatihan dan pertemuanpertemuan baik untuk anggota DPC partai, kader ataupun simpatisan bahkan untuk warga sekitar, dalam meningkatkan keterampilan di berbagai bidang keilmuan. 4. Adapun efek yang ditimbulkan akibat dari proses komunikasi politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP), Rachmat Yasin Center (RYC), dan Tim Sukses calon pasangan dari koalisi PPP-PDIP yaitu masyarakat sudah

61

mulai paham bahwa kreateria pasangan calon yang diusung oleh DPCPPP Kabupaten Bogor sudah sesuai dengan harapan masyarakat kabupaten bogor yang kemudian menentukan pilihan untuk memilih calon dari PPP.

B. Saran-saran

1. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor seharusnya memberikan pemahaman yang lebih baik dan luas kepada seluruh lapisan pengurus bahwasanya komunikasi politik tidak hanya bertumpu pada lisan secara personal akan tetapi selalu berkaitan juga pada komunikasi antar kelompok baik melalui lembaga-lembaga ataupun non partai politik. 2. Untuk seluruh tim sukses partai khususnya, calon bupati yang akan datang, disarankan agar mampu mempelajari komunikasi dan politik secara lebih rinci untuk dapat mengatahui bahwa komunikasi dan politik bisa dijadikan sebagai alat atau media sarana dalam berpolitik. 3. Untuk semua kader dan simpatisan partai, diharapkan dapat melakukan komunikasi politik dan melaksanakan planning dan agenda pemenangan calon dari DPC-PPP khususnya koalisi (DPC-PPP-DPCPDI-P) Kabupaten Bogor yaitu pasangan RAHMAN (Rachmat YasinKaryawan Fathurrahman) khususnya diarahkan pada upaya-upaya ”optimalisasi dan fungsi serta peran Tim Sukses partai” dalam

62

pemenangan pilbup Bupati Tahun 2008, akan menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat kabupaten bogor khususnya untuk selalu mendukung dan mendorong calon dari DPC-PPP kabupaten menuju ke arah yang lebih maju lagi apabila terpilih nanti.

Daftar Pustaka A. Buku

Alfian, Alfan. Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. (Akbar Tanjung Insitute Jakarta 2005) h. 63 Arifin, Anwar Komunikasi Politik (Balai Pustaka : Jakarta 2003) cet-1 h. 135 Adam, Rainer Dr. Dkk, Politik dan Radio (PT. Sembrani Aksara Nusantara Tahun 2003) cet ke 2 h. 1 Ap. Cowl, Oxford Learners Dictionary, (Oxford Univesity Press, 1990) h. 324 Budiardjo, Meriam Dasar-dasar Ilmu Politik (Gramedia Jakarta 1977 ) cet. Ke-21 h. 160-161 Bahri, Zainal Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik (Bandung : Angkasa 1996) h. 15 Buku Arsip Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kab. Bogor periode 2006-2011 Tahun 2008 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka : Jakarta, 1995) h. 11 Depdikbud, Kamus Besar, Bahasa Indonesia (Balai Pustaka : Jakarta 1995) cet Ke.VII h. 11 Harris, Syamsuddin. Menggugat Pemilu Orde Baru, (Jakarta Yayasan Obor Indonesia 1998) h. 8 Hasyim, Masykur. Menusantarakan Politik Islam, Jembatan Politik PPP (Yayasan Sembilan Lima, 2002) h. 71 Hafidz, Muslim dan S Kumba, Andi. Membatja Oelang Indonesia Seri Pertama (PB HMI cet-1 Tahun 2006) h. 63 Heryanto, Gun Gun. Komunikasi Politik Modul Kuliah (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007) Tidak diterbitkan, h. 1 Jurnal Bogor, Rabu 16 juli 2008, h.3 Jurnal Bogor, Rabu 16 Juli 2008 h. 10 Ketetapan-ketetapan Muktamar VI dalam Buku AD/ART (Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Masa Bakti 2007-2012) h. 6-7

Kosasih, Endang Dkk Materi Musyawarah Kerja Cabang 1 (Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kab. Bogor Dramaga September 2001) h. 26 Lexy,j Moleong, Metode Penelitian kualitatif,( Bandung Remaja Karya, 1989) cet ke-1 h. 3 M.Si, Nurudin. Pengantar Komunikasi Massa (Rajagrafindo Persada Edisi 1 Tahun 2007) h. 206 Ms, Burhani dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Popule,( Lintas Media: Jombang Edisi Millenium) h. 634 Nimmo, Dan. Komunikasi Politik (komunikator, pesan dan media) ( Rosdakarya :Bandung 2005) cet-6 h. 113 Nimmo, Dan Komunikasi Politik( efek dan khalayak ) (Rosdakarya:Bandung 1989) h. 168 Nimmo, Dan Komunikasi Politik( efek dan khalayak ) (Rosdakarya:Bandung 1989) h. 168 Noer, Deliar Pengantar Ke Pemikiran Politik, (Rajawali Press : Jakarta 1983) h. 121 Pulungan, J Syuyuti. Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an, (Rajagrafindo Persada : Jakarta 1999) h. 125-260 PPP 30 tahun Bersama Umat Penyunting Wall Paragon DPP PPP Tahun 2003 Rais, Dhiuddin, Drs. Nazhariyyat as Siyasiyyah al Islamiyyah (Teori Politik Islam) (Terjamahan Universitas Al-Azhar Cairo Mesir. Agustus 2000) h. 5-6 Syafi’i Hadzami, HA. Chudlary Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,(Yayasan AlAsyirotusy syafi’iyyah : Jakarta 2004 ) cet. ke-1 h. 51 Setiawan, Bambang Partai-partai Politik di Indonesia Ideologi dan Program (Jakarta :PT. Kompas Media Nusantara 2004-2009) h. 305 Uchjana Efendi, Onong. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Rosdakarya:Bandung Tahun 2002) cet-XVII h. 169 www.bogor Online Sabtu 23 bulan Februari 2008 www.hizbut-tahrir.or.id Buletin Dakwah Al-Islam. Edisi 400/Tahun XV h. 2-3 www. Republika Online. co.id Edisi 04 Agustus Tahun 1999 h. 1-2 www.teorikomunikasipolitik co.id Edisi Agustus 2006

B.

Wawancara Zaily, Amrullah, SE. wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan

Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor. Wawancara pribadi (Cibinong : 30 Juni 2008, Jam 10:35, dikantor DPC-PPP Kabupaten Bogor)

FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA WISUDA KE 76 TAHUN AKADEMIK 2009/2010 1. Nama 2. Tempat tanggal lahir 3. Nomor pokok 4. Fakultas 5. Jurusan 6. Program 7. Judul Skripsi

: Teddy Khumaedi : Bogor, 14-01-1980 : 204051002863 : Dakwah dan Komunikasi : Komunikasi penyiaran islam : S1 : Komunikasi politik dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan kabupaten bogor dalam pilkada Bupati 2008 : 29 juni 2009 : : 3.23

8. Tanggal lulus 9. Nomor ijazah 10. Indeks prestasi 11. Jabatan dalam organisasi kemahasiswaan : Ketua BEMF 2005/2006 12. Alamat : Jalan raya puncak kampung sukamaju no. 09 RT 02/05 Ds bendungan Ciawi Bogor 16720 13. Nama ayah : H. Sholeh 14. Pendidikan ayah : SD 15. Nama Ibu : Hj. Siti Mala Sholihat 16. Pendidikan Ibu : SD 17. Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

Jakarta, 29 Juni 2009 Tanda tangan Ybs

…………………….

IDENTITAS ALUMNI WISUDA KE 76 TAHUN AKADEMIK 2009/2010 Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Teddy Khumaedi Nomor pokok : 204051002863 Jenis kelamin : laki-laki Tempat tanggal lahir : Bogor, 14-01-1980 Alamat rumah : Jalan raya puncak kampung sukamaju no. 09 RT. 02/05 Ds. Bendungan ciawi Bogor Kode pos : 16720 Telp : 081514502258/02519611645 Program study : Komunikasi penyiaran islam Judul skripsi : Komunikasi politik dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan kabupaten bogor dalam pilkada bupati 2008 Pembimbing : Drs. Study Rizal, LK, M.A Penguji 1 : Dra. Hj. Asriati Jamil, M. Hum Penguji 2 : Dra. Hj. Musfirah Nurlaily, M.A Tanggal lulus : 29 juni 2009 IP/Yudisium : 3.23 Nomor dan tanggal ijazah : Pekerjaan : Karyawan Alamat pekerjaan : Warung jambu Bogor

Mengetahui Koordinator tekhnik KPI

Jakarta, 29 Juni 2009 tanda tangan Ybs

……………………….. 196104221990032001

Teddy Khumaedi 24051002863

KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC-PPP) KABUPATEN BOGOR DALAM PILKADA BUPATI TAHUN 2008

Oleh Teddy Khumaedi NIM: 204051002863

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H/2009 M.