1
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PERDA PROVINSI BALI NO 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL Oleh : I PUTU MAHENTORO (Mahasiswa Magister Hukum Konsentrasi Hukum Pemerintahan)
ABSTRACT The research was conducted based on the same authority which is owned by the two institutions, namely Food and Drug Administration of the Republic of Indonesia and Bali Provicial Government in monitoring and controlling of alcoholic beverages in Bali. The results of this study demonstrate the Food and Drug Administration and the Provincial Government of Bali have the same authority to supervise and control alcoholic beverages in Bali. Bali Local Government Regulation Number 5 of 2012 on the Circulation of Alcoholic Beverage Control only requires each has a label on alcoholic beverages issued by the Government of Bali has to be distributed to the public, while the authority of the Food and Drug Administration is regulated in the Regulation of Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 382/MENKES/PER/VI/1989 on Registration of Food that requires all food produced both by local producers and imported foods are required to be registered to the Ministry of Health through the Food and Drug Administration. In the Regulation Number 5 Year 2012 did not include the authority of the Food and Drug Administration (the Empty Norms) so that the Food and Drug Administration can not perform optimally the law enforcement against manufacturers, distributors and sellers of alcoholic beverages in violation. To cope with the condition it should be a amendment in the Bali Provincial Regulation Number 5 of 2012 by stating firmly and clearly the authority of the Food and Drug Administration related to the registration of food, which requires that for all foods and beverages that will be distributed to the public must be registered to the Ministry of Health through the Food and Drug Administration. Keywords : Authority, Legal certainty, Alcoholic Beverages
1 Pemerintah
I . PENDAHULUAN
menetapkan
Indonesia
telah
Undang-Undang Republik
1. Latar Belakang Masalah Indonesia tentang Pangan Nomor 7 Tahun Bagi manusia makanan atau pangan 1996. berguna
untuk
menghasilkan
Dalam
undang-undang
tersebut
pangan merupakan
segala
tenaga diuraikan
sehingga bisa beraktivitas dan melakukan sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan kegiatan. Mengingat manfaat pangan yang air, baik yang diolah maupun tidak diolah, demikian penting , maka dapat dikatakan yang diperuntukkan sebagai makanan atau pangan merupakan kebutuhan manusia yang minuman, bahan tambahan pangan, bahan sangat mendasar. Tersedianya pangan yang baku pangan dan bahan lain yang digunakan cukup,
aman,
bermutu
dan
bergizi dalam proses
merupakan
kewajiban
Negara
(
pembuatan makanan atau
state minuman juga golongkan kedalam pangan.
obligation) dalam melakukan
pemenuhan Dari uraian tersebut maka jelaslah bahwa
hak asasi manusia warganya khususnya pangan merupakan sesuatu yang dapat dalam pemenuhan Hak –hak ekonomi, sosial dikonsumsi bagi manusia baik itu berupa dan budaya khususnya hak atas pangan . makanan maupun minuman yang bersumber kondisi
pangan yang baik
juga menjadi dari sumber daya hayati maupun air.
prasyarat utama dalam kehidup yang harus Untuk dipenuhi
suatu Negara
melakukan
pengawasan
dalam upaya terhadap makanan agar aman dikonsumsi
mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat.
1
oleh masyarakat maka Presiden
telah
. membentuk sebuah badan yang diberikan tugas
1
Suryana, Achmad., 2003, Kapita Selekta Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan, Cet Pertama, BPFE-yogyakarta, Yogyakarta, hal 95.
tertentu
dalam hal pengawasan
terhadap obat dan makanan yang disebut
2 dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan
diwajibkan
yang disingkat dengan Badan POM. Badan
pendaftaran pangan pada label pangan
inilah dengan dikordinasikan oleh Menteri
olehannya.
Kesehatan dan
mencantumkan
nomor
Menteri Kesejahteraan
Berkaitan dengan tugas pengawasan
Sosial yang diserahkan tugas pengawasan
pangan dalam bentuk minuman Badan
peredaran obat dan makanan di Indonesia,
Pengawas Obat dan Makanan juga memiliki
yang dibentuk di masing-masing provinsi di
tugas untuk melakukan pengawasan dan
seluruh Indonesia
pengendalian
Dalam
melakukan
pengawasan
pengedaran,
terhadap penjualan
dan
produksi, penyajian
obat dan makanan Menteri kesahatan telah
minuman beralkohol. Minuman beralkohol
mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan
ini merupakan minuman yang mengandung
Republik
tentang
ethanol yang diproses dari bahan pertanian
yang
yang mengandung karbohidrat dengan cara
Indonesia
Nomor
Pendaftaran Makanan dan minuman
mewajibkan semua bahan makanan baik
permentasi
yang diproduksi produsen maupun yang di
beralkohol dapat juga diproses dengan cara
impor
mendaftarkan
fermentasi tanpa dilakukan destilisasi, baik
kesehatan.
dengan cara memberikan perlakuan terlebih
sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 1
dahulu atau tidak dan menambahkan bahan
Permenkes
lain atau tidak,
diwajibkan
makananya
ke
untuk menteri
382/MENKES/PER/VI/1989.
dan
dan bagi para pihak yang telah mendaftarkan
beralkohol juga
makanannya
diproses
Pemerintah No.
berdasarkan
Peraturan
destilisasi.
Minuman
selain itu minuman termasuk minuman yang
dengan
cara
mencampur
69 tahun 1999 tentang
konsentrat dengan ethanol atau dengan cara
Label dan Iklan Pangan, dalam Pasal 30
pengenceran minuman mengandung alkohol.
3 Pengawasan minuman beralkohol
menganggunya bahwa minuman beralkohol
menjadi
mengingat
dapat membawa dampak pada keamanan
mengkonsumsi minuman beralkohol secara
dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas),
berlebihan dapat mengganggu kesehatan dan
orang
ketentraman dan ketertiban masyarakat.
beralkohol dapat menyebabkan mabuk, dan
Secara
ini
penting
umum
ditumbulkan
dampak karena
yang mengkonsumsi minuman
yang
dapat
orang
minuman
yang
pengendalian
mengandung alkohol adalah
gangguan
mabuk
biasanya diri
sehingga
berani dan agresif.
Gangguan kamtibmas 2. Gangguan
kecanduan
alkohol
Bagi mereka yang bahkan
berupa menyebabkan kerusakan hati,ginjal
menimbulkan prilaku tindak pidana
jantung,dan
kriminal
peradangan
lambung,
yang
bersangkutan menjadi mudah tersinggung,
kesehatan baik Fisik, Gangguan Jiwa dan fisik
kehilangan
guna memperoleh uang
dapat atau untuk
mengganggu metabolisme tubuh, impotensi
memberli minuman dengan cara yang cepat.
bagi perempuan menyebabkan kemadulan
Selain berdampak negative, ternyata
serta gangguan seks lainnya, Mengkonsumsi
disisi
minuman Minuman beralkohol secara terus
memberikan nilai ekonomis yang tinggi
menerus juga dapat menyebabkan gangguan
dengan pengenaan pajak dan cukai
jiwa karena minuman beralkohol merusak
Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah
secara jaringan otak sehingga menimbulkan
(PPNBM). Menurut Juru Bicara Gabungan
gangguan
menurun,
Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI)
kemampuan penilaian, dan gangguan jiwa
Ipung Nimpuno Industri bir nasional pun
tertentu.
menjadi pembayar pajak terbesar, dengan
daya
Dan
ingatan
yang
tidak
kalah
lain
minuman
beralkohol
dapat
yaitu
menghasilkan sekitar Rp 1,5 triliun dari 2
Ithalabo, blog¸DampakMminuman Keras, senin 8 juni 2012
4 PPNBM dan cukai untuk pemerintah per
bulannya mencapai Rp. 2000.000.000. ( dua
Januari 2012
belum lagi Industri ini
milyar Rrpiah). Pengganti biaya cetak label
mempekerjakan tak kurang dari 10 ribu
masing-masing golongan mikol tersebut
tenaga kerja baik langsung maupun tidak
berbeda-beda, sesuai dengan golongan kadar
langsung, dan jutaan lainnya yang mendapat
alkohol, yaitu jenis golongan A atau kadar
manfaat dari sektor pariwisata.3
alkohol 0 sampai 5 persen sebesar Rp500 (lima ratus rupiah), golongan B beralkohol 5
Bali dikenal sebagai Pulau Dewata sampai 20 persen sebesar Rp1.000 (seribu (island God) menjadi tempat wisata terbaik rupiah) dan golongan C beralkohol diatas 20 di Indonesia bahkan dunia. Sebagai pulau persen sampai 55 persen sebesar Rp1.500 tujuan
pariwisata
dunia,
Bali
harus (seribu limaratus rupiah) 4.
menyediakan minuman berakohol karena sebagaian
besar
orang
yang
Kewajiban para distributor minuman
berkunjung ke Bali mengonsumsi minuman
beralkohol untuk menggunakan label adalah
berakohol
mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi
sehingga
asing
mendatangkan
pemasukan bagi daerah yang sangat besar.
Bali
Pemasukan dari minuman keras di Bali
Pengawasan dan Pengendalian Peredaran
diperoleh dari
Edar,
Minuman Beralkohol yang selanjutnya sejak
Pendapatan dari biaya cetak label minuman
tanggal 14 Juni 2012 telah dirubah dengan
beralkohol (mikol)
Peraturan nomor 5 tahun 2012 Daerah
biaya cetak Label
tersebut rata-rata per
Nomor
Provinsi 3 Miras Bukan Lagi Barang Mewah: Harus Dikendalikan dengan UU, by Neo KPPP ASI (Komunitas Pengamat Pengkaji Pengamal Aqidah Syariat Islam) on Sunday, January 15, 2012 at 6:21pm ·
Bali
9
Tahun
tentang
2002
tentang
Pengendalian
Peredaran Minuman Beralkohol. Pengaturan
4
http:// balinews.blog.com PAD+Minuman+beralkohol+di+bali+tahun+2010
5 minuman beralkohol di Bali dimungkinkan
dan ketiga untuk minuman beralkohol
diatur melalui Perda
pada
produksi secara tradisional yang tidak untuk
Peraturan Pemerintah tentang Pembagian
dikonsumsi dan diedarkan oleh kelompok
Urusan Pemerintah antara Pemerintahan
usaha atau koperasi peredarannya dengan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
menggunakan
Kabupaten Kota Nomor 38 Tahun 2007
(tetabuhan) dan lebel edar
yang
di dasarkan
mengamanatkan
label
untuk
upacara
perdagangan
Dengan ketentuan tersebut maka
minuman beralkohol merupakan urusan
dapat di telusuri bahwa tidak ada satupun
pemerintahan daerah.
klausule dalam Perda Bali No 5 tahun 2012 tentang Pengendalian peredaran minuman
Dalam pasal 10 Perda Bali No 5 berakohol yang mewajibkan kepada pihak tahun 2012 tentang Pengendalian peredaran pengimpor, pemproduksi, pengedar dan minuman berakohol telah diatur beberapa pengecer untuk melengkapi minumannya hal yang wajib dilakukan oleh pengusaha, dengan mencantumkan nomor pendaftaran distributor
atau
pengedar
minuman pangan pada label pangan olahannya.
beralkohol antara lain : pertama, Minuman Sebuah minuman berakohol
import dan
Beralkohol produksi luar negeri (impor) dan produksi dalam negeri sudah dapat di produksi dalam negeri yang diedarkan di edarkan di masyarakat apabila tememiliki masyarakat wajib dikemas, menggunakan kemasan, pita cukai dan label edar . Bagi pita
cukai dan
label edar.
Kedua, minuman beralkohol
Minuman beralkohol
yang diproduksi
yang di produksi secara
tradisonal
cukup
hanya
tradisional untuk konsumsi yang di edarkan mencantumkan label edar maka sudah dapat oleh kelompok usaha atau koperasi wajib di dikemas dengan menggunakan label edar,
edarkan
di
Bali
tanpa
perlu
6 mencantumkan nomor pendaftaran pangan
2.
pada label pangan olahannya . Kondisi menimbulkan
inilah
yang
persoalan
Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang masalah
kemudian didalam
pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Bali, terdapat dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang pertama Badan POM dan yang kedua Pemerintah Daerah
tersebut maka
dapat ditarik rumusan
masalah
akan
yang
dikaji
adalah
Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dikaitkan dengan Perda Bali No 5 tahun 2012 tentang Pengendalian peredaran minuman berakohol di Bali
provinsi Bali demikian pula dari segi aturan terdapat peraturan yang berbeda bagi kedua
3. Tujuan Penulisan
lembaga tersebut yaitu Perda Bali No 5 tahun 2012 tentang Pengendalian peredaran minuman berakohol dan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik
Indonesia
382/MENKES/PER/VI/1989
No
tentang
Pendaftaran Makanan. Dampaknya adalah Badan POM
tidak dapat dilaksanakan
dengan teges tugas penegakan hukum “law enforcement”
terhadap
produsen,
distributor, penjual dan pengecer minuman beralkohol yang melanggar.
Mengetahui secara lebih mendalam kewenanganya BPOM
dalam melakukan
pengawasan , pengendalaian dan peredaran minuman beralkohol di Provinsi Bali, mengingat BPOM dan pemerintahan daerah Bali memiliki kewenangan
dalam hal
pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol
7 I.
tersebut. Hal tersebut sejalan dengan apa
METODE PENELITIAN Penelitian yang dilakukan dengan
menggunakan
menggunakan
metode
penelitian hukum
normatifyang bersifat
deskriftif analitis.
Dalam pembahasan
penelitian ini
menggunakan pendekatan
undang-undang
yang
bersumber
bahan
hukumnya diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang bersumber pada peraturan perundangundangan
yang
pengawasan
mengatur
minuman
dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yakni5, bahwa minimal bagi penguasa jika ingin meletakan kewajiban-kewajiban pada warganya harus di dasarkan atas
kewenangan yang diatur dengan tegas dalam ketentuan perundang-undangan yang berlkaku, yang dibentuk oleh lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan (legislative).
tentang
beralkohol
sebuah
Dalam hukum administrasi,
sangat
dan
penting untuk mengetahui sumber dan cara
literature-literatyur yang berkaitan dengan
memperoleh wewenang dari organ-organ
keweangan pengawasan dan pengendalian
pemerintahan.
minuman beralkohol
dengan
Karena akan
pertanggungjawaban
hukum
verantwording)
dalam
(rechtelijke II.
HASIL DAN PEMBAHASAN
wewenang itu menjadi dasar hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan tertentu, dan kerenanya kewenangan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga menjadi dasar legitimasi sebuah lembaga
bahwa
memiliki wewenang
penggunaan prinsip
wewenang
dalam
bevoegheid atau
there
5
berkenaan
negara
zonder is
no
tersebut,
sesuai
hukum;
”geen
verantwoordelijkheid authority
without
PhilipusM. Hadjon, 2002. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia_Introduction to Indonesian Administrative Law, Gadja Mada University Press, Yogyakarta.hal 10
8 responsibility” (tidak ada kewenangan tanpa
pemerintah untuk melakukan pengawasan
pertanggungjawaban)”6.
terhadap keamanan pangan tersebut maka
Urain pemerintah
diatas menunjukan bahwa dalam
hal
ini
BPOM
dibentuklan
lembaga
departemen
dalam
pemerintah sebuah
non
keputusan
memerlukan dukungan hukum positif guna
presiden No 103 tahun 2001 tentang
mengatur
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenagan,
dan
minuman
pengawasi
beralkohol.
Hal
peredaran ini
sangat
Susunan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
berkaitan dengan konsep Negara hukum
Lembaga Negara Non Departemen
atau
dimana pokok pemikiran Negara hukum
yang
LPND
yang
(rechstaatsdanken)
di dasarkan atas asas
mempunyai
melaksanakan
tugas
“Wetmatigheids”
ataupun
pemerintah
“Legiliteit
disingkat
dengan
tugas
tertentu
dari
beginsel” sehingga hanya dengan kekuatan
sebagaimana
undang-undang maka kekuatan pemerintah
perundang-undangan yang berlaku,
dikatan sah dan mengikat. Lebih luas lagi
satunya adalah Badan Pengawas Obat dan
bahwa negara Indonesia sebagai Negara
Makanan
hukum,
melaksankan tugas pemerintah dibidang
maka tiada satupun perbuatan
pemerintah
yang
berkaitan
dengan
kepentingan publik lepas dari hukum.
dalam 6
melaksanakan
yang
pengawasan obat
peraturan salah
mempunyai Tugas
dan makanan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa
ketentuan
presiden
tugas
, Ridwan,. 2008, Hukum Administrasi Negara, PT Grafindo Persada, Jakarta. Hal 108
yang berlaku Sebagaimana tertuang dalam pasal 67 Keputusan Presiden tersebut. Selanjutnya mengenai fungsi badan POM diatur dalam pasal 68 Keputusan
9 Presiden tersebut
yang
terurai sevagai
pedoman peredaran obat dan makan e. Pemeberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tananama obat
berikut: a. Mengkaji dan menyusun kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan b. Melaksanakan kebijakan tetentu di dalam pengawasan obat dan makanan c. Melakukanj Kordinasi fungsional derngan instansi lain dalam melaksankan tugas BPOM d. Melakukan pemantauan , memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat dibidang pengawasan obat dan makanan e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Dalam
melaksanakan
fungsi
Jika dikaitkan dengan
pengawasan
dan pengendalian minumana
beralkohol
oleh BPOM maka jelas dapat diketahui bahwa
BPOM
melaksanakan
kewenagangannya dalam pasal 69 huruf d khusunya
mengenai
menetapkan
pengawasan peredaran obat dan makanan, dimana selengkapnya berbunyi ; Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan ( zat adiktif) tertentu untuk makanan dan
–fungsi menetapkan
pedoman
pengawasan
tersebut, maka dalam kepress diatur pula peredaran obat dan makan kewenangan badan BPOM
sebagaimana Dalam
melaksanakan
tugas
pasal 69 sebagai berikut: pengawasan peredaran obat dan makanan a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro c. Penetapan sistem informasi di bidangnya d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan ( zat adiktif) tertentu untuk makanan dan menetapkan
maka selanjutnya BPOM mengacu pada Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia No 382/Menkes/Per/VI/ 1989 tentang Pendaftaran makanan . yang dalam ketentuan
mewajibkan
pendaftaran
10 makanan baik makanan yang di import
Kepala badan Pengawas Obat dan makanan
maupun yang di produksi langsung baik
Republic
secara tradisional maupun modern, Dengan
HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang
ketentuan ini maka setiap produsen maupun
pendaftaran pangan olahan, dalam pasal 2
importir wajib mendaftarkan makananya di
mewajibkan ; Setiap Pangan olahan baik
BPOM. Terhadap
olahan yang
yang di produksi di dalam negeri maupun
wajib di daftarkan baik yang di produksi
yang di masukan kedalam wilayah Indonesia
sendiri maupun di masukan dari luar negeri
untuk diperdagangkan
ke
eceran wajib memiliki surat persetujuan
dalam
pangan
wilayah
Indonesia
wajib
Indonesia
Nomor
dalam kemasan
mencantumkan nomor pendaftaran pangan
pendaftaran
di label pangan olahan yang bersangkutan,
Dengan demikian maka Pendaftaran pangan
hal ini sejalan dengan apa yang diuraikan
merupakan hal yang wajib dilakukan baik
dalam
oleh produsen maupun importir, pendaftaran
pasal
30
tentang
pendaftaran
makanan sebagaimana peraturan pemerintah
pangan
No 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan
produksi
pangan Dengan demikian maka setiap
perusahaan.
makanan
olehan
yang
dan
minuman.
merupakan
merupakan
hasil
tanggungjwab
makanan yang akan di edarkan di wilayah
Selanjutnya sebagaimana ketentuan
Republik Indonesia baik yang di produksi
pasal 8 Peraturan kebala Badan Pengawas
maupun di import dari luar negeri dalam
obat dan makanan yang intinya menyatakan
label
bahwa pendaftaran pangan olahan yang di
pangan
olahannya
harus
mencantumkan Nomor pendaftaran pangan
produksi sendiri dilakukan oleh Produsen, sedangkan pendaftaran pangan olahan yang
Selain itu,
mengenai Pendaftaran dimasukan kedalam negeri di tanggung oleh
makanan
telah diatur dalam Peraturan
11 importer atau distributor sesuai ketentuan
Perdagangan
pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala badan
ketentuan mengenai impor, pengedaran dan
Pengawas Obat dan makanan
penjualan
Selanjutnya bila dikaitakan dengan kewenangan
Badan
minuman
hal
menetapkan
beralkohol
dan
mengatur pula jenis atau produk minuman
dalam
beralkohol yang bisa di perdagangakan di
pengendalian dan pengawasan minuman
dalam negeri terlibat pula menteri keuangan
beralkohol
dalam hal cukai, bea masuk dan pajak. Dan
maka
POM
dalam
jelaslah
minuman
beralkohol dikatagorikan kedalam pangan
menteri
yang
keamanan dan mutu makanan
merupakan
makanan
atau
hasil
minuman
olahan,
yaitu
hasil
proses
kesehatan
berkaitan
Kewajiban
untuk
produk
makanan
dengan
mendaftarkan
dengan cara atau metode tertentu denagan
semua
atau tampa bahan tambahan.
Hal tersebut
dikonsumsi termasuk minuman beralkohol,
sejalan pula dengan keputusan presiden no 3
tidak terkecuali minuman beralkohol yang
tahun
dan
merupakan hasil industry rumah tangga baik
pengendalian minuman beralkohol. Dalam
yang di produksi secara tradisional maupun
keputusan presiden tersebut di jelaskan pula
modern,
untuk
kepala
1997
tentang
melakukan
pengawasan
pengawasan
dan
terurai pula BPOM
agar
dalam
aman
peraturan Nomor
pengendalian minuman beralkohol terdapat
HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang
beberapa kementrian yang terlibat yaitu :
Pendaftaran Pangan Olahan. Berdasarkan
Kementrian Perindutrian dan Perdagangan ,
ketentuan tersebut maka jelaslah BPOM
menteri
kesehatan
memiliki kewenangan untuk melakukan
sebagai
pengawasan dan pengendalian minuman
keterlibat berikut
keuangan,
menteri
kementerian Kementrian
tersebut
Perindutrian
dan
beralkohol, Pengawasan dilakukan melalui
12 pendaftaran pangan
diamana dalam
keputusan presiden No 103 tahun 2001
pendaftaran ini akan dilakukan pengujian
tentang
laboratorium minuman beralkohol
yang
Kewenagan, Susunan Organisasi dan Tata
akan mengkaji apakah terhadap produkl
Kerja Lembaga Negara Non Departemen
makanan dan minuman
tersebut
telah
memenuhi standar kesehatan dan syarat seauai dengan ketentuan yang berlaku atau
Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
atau yang disingkat dengan LPND yang mempunyai pemerintah
tugas
melaksanakan
tertentu
dari
tugas
presiden
tidak. sebagaimana
ketentuan
peraturan
Bila di tinjau dari segi sumber perundang-undangan yang berlaku, Badan kewenangan berkaitan dengan pengendalian yang dimaksud adalah Badan Pengawas dan pengawasan minuman beralkohol maka Obat dan Makanan (Badan POM). Badan kewenangan Badan POM tersebut menurut POM mempunyai Tugas melaksankan tugas H.D.
van
Wijk/Willem
Konijnenbelt pemerintah dibidang pengawasan obat dan
7
tergolong dalam; Delegatie : overdracht makanan sesuai ketentuan hukum yang van
een
bevoegheid
van
het
ene berlaku, hukum dalam hal ini adalah
berstuitrsorgaan aan een ander, (delegasi Undang-Undang pangan. adalah pelimpahan wewenang pemerintahan Selain itu apa bila
tugas Badan
dan satu organ pemerintahan kepada organ POM di kaitkan dengan ketentuan Peraturan pemerintahan
lainnya).
kewenangan
tersebut
kewenagan presiden 7
karena berasal
dari
pemerintah dalam hal ini menerbitkan
Ibid, hal.74
surat
keputusan
Menteri Kesehatan menurut PERMENKES No.382/MENKES/PER/VI/1989
tentang
Pendaftaran Makanan, hal tersebut jelasjelas merupakan delegasi kewenangan yang diberikan oleh menteri kesehatan kepada
13 Badan POM, penyerahan
dimana delegasi diartikan wewenang
oleh
minuman beralkohol akan tetapi Perda No 5
pejabat
tahun 2012 tentang peredaran minumana
pemerintah atau pejabat tata usaha Negara
alcohol sama sekali tidak memberikan
kepada pihak lain, dalam hal ini menteri
peluang bagi Badan POM untuk melakukan
kesehatan memberikan kewenangan BPOM
kewenagannya sebagaimana petunjuk teknis
dalam
melakukan pengawasan peredaran
dalam hal pendaftaran makanan yang di
pangan khususnya bagi pangan olahan yang
dasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan
wajib di daftarkan. Hal ini terkait
Republik
jelas
No 382/Menkes/Per/VI/ 1989
dengan diterbitkannya Peraturan Kepala
tentang
badan
mewajibkan semua makanan haruslah di
Pengawas
Republic
Obat
dan
makanan
Indonesia
Nomor
Pendaftaran
makanan.
Yang
daftarkan melalui BPOM .
HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang Dengan demikian dapat
dikatakan
pendaftaran pangan olahan. bahwa Bila
kewenagan
badan
Perda
No
5
Tahun
2015
POM mengandung kekosongan norma (vacum of
dikaitkan dengan perda No 5 tahun 2012 norm atau leemten) tentang
peredaran
mengenai kewenagan
minumana alcohol di Badan POM
dalam pengawasan dan
Bali maka jelas bahwa pemerintah daerah pengendalian minuman beralkohol di Bali . dalam hal ini gubernurlah yang memiliki ini berarti bahwa Peraturan perundangkewenangan
untuk
itu
mengatur
dan undangan yang dibuat tidak
mengatur
melakukan pengendalian dan pengawasan seluruh permasalahan
yang timbul dalam
peredaran minuman beralkohol. Walaupun kehidupan
bermasyarakat
sehingga
Badan POM memiliki kewenagan yang menyulitkan bagi aparat penegak hukum sama dalam pengawasan dan pengendalian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
14 terhadap hal tersebut maka penyelesaiannya
No.382/MENKES/PER/VI/1989
berpegang pada asas ius curia novit atau
Pendaftaran Makanan
pemerintah segera membuataperda yang
makanan
baru mensinkronisasikan kewenagan BPOM
masyarakat harus
dengan
dahulu ke Badan POM untuk memperoleh
Kewenangan
Pemda
dalam
melakukan pengawasan dan penertiban
yang
akan
tentang
mewajibkan semua di
edarkan
di
di daftarkan terlebih
no mor pendaftaran makanan dan minuman.
peradaran minuman beralkohol di Bali 2. Saran III.
SIMPULAN DAN SARAN Harus dilakukan perubahan terhadap perda Bali No 5 Tahun 2012
1. Simpulan
tentang
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Secara Normatif dalam perda Bali beralkohol di Bali yang selama ini jelasNo 5 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan jelas tidak mengatur tentang kewenangan Pengendalian Minuman beralkohol di Bali BPOM untuk melakukan penegawasan dan jelas-jelas
tidak
mengatur
tentang pengendalian minuman beralkohol di Bali
kewenangan Badan POM untuk melakukan (norma kosong) .
Sehingga terjadi
penegawasan dan pengendalian minuman sinkronisasi kerja kedua lembaga ini dalam beralkohol di Bali (norma kosong) . Padahal melakukan pengawsan dan pengendalian jelas Badan POM memiliki kewenangan di minuman beralkohol di Bali seluruh Indonesia melalui peraturan menteri kesehatan. Obat
Kewenangan Badan Pengasan
dan Makanan dalam
melakukan
pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol
menurut
permenkse
15 DAFTAR PUSTAKA
Buku. Hadjon, PhilipusM 2002. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia_Introduction to Indonesian Administrative Law, Gadja Mada University Press, Yogyakarta.
-
-
HR. Ridwan,. 2008, Hukum Administrasi Negara, PT Grafindo Persada, Jakarta. Suryana, Achmad., 2003, Kapita Selekta Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan, Cet Pertama, BPFE-yogyakarta, Yogyakarta. Internet. Ithalabo, blog¸DampakMminuman Keras, senin 8 juni 2012 Miras Bukan Lagi Barang Mewah: Harus Dikendalikan dengan UU, by Neo KPPP ASI (Komunitas Pengamat Pengkaji Pengamal Aqidah Syariat Islam) on Sunday, January 15, 2012 at 6:21pm http:// balinews.blog.com PAD+Minuman+beralkohol+di+bali+tahun +2010 Peraturan - Undang-Undang Nomor 7 tahun 1986 tentang Pangan - Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan - Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan - Keputusan Presiden No 166 tahun 2000, tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan,
-
-
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO. 1700/B/SK/VII/82 tentang Penolakan Pendaftaran Jenis Tertentu Minuman Keras dan Makanan/Minuman yang Mengandung Alkohol Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO.282/ MENKES/SK/1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol Peraturan Menteri Kesehatan NO. 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan
