KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor : KEP.220/MEN/X/2010 Nomor : B/21/X/2010 TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu sepuluh (07-10-2010) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1.
Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si., selaku MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.
JENDERAL POLISI Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M. selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut: a.
bahwa dalam rangka penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, diperlukan pemberdayaan secara optimal melalui pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
-2b.
bahwa PIHAK PERTAMA adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; dan
c.
bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009;
5.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
6.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
9.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009; 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka koordinasi penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:
-3BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 (1)
Maksud Kesepakatan Bersama adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka koordinasi penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)
Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya pelaksanaan koordinasi penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkeadilan, serta menghormati hak azasi manusia. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi penanganan: a.
calon TKl/TKI yang tidak sesuai prosedur;
b.
tenaga kerja asing yang bekerja tidak sesuai prosedur;
c.
pemalsuan sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensi;
d.
mogok kerja dan unjuk rasa; dan
e.
permasalahan di permukiman transmigrasi. Pasal 3
Dalam rangka koordinasi penegakan hukum sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK melakukan hal-hal sebagai berikut: a.
saling memberikan informasi tentang adanya indikasi, rencana dan perbuatan pihak tertentu yang melanggar hukum ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
b.
melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan mendahulukan tindakan preventif. Pasal 4
Dalam hal terdapat pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, segera dilakukan penanganan secara bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan.
-4BAB III PELAKSANAAN Pasal 5 (1)
Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dibentuk Tim Kerja Pusat yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang keanggotaannya terdiri dari PARA PIHAK dengan memperhatikan usulan PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
(2)
Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
(3)
a.
menyusun rencana dan program kegiatan penanganan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
b.
melakukan penanganan permasalahan yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
c.
menyusun teknis pelaksanaan penanganan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ke dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).
Dalam hal terjadi permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang mempunyai dampak nasional maupun internasional maka dibahas oleh PARA PIHAK dalam forum pimpinan. Pasal 6
PARA PIHAK mendorong terbentuknya Tim Kerja di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 7 Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 8 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara berkala oleh PARA PIHAK dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan kerjasama selanjutnya.
-5BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 9 (1)
Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
(2)
Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini. BAB VII PENUTUP Pasal 10
(1)
Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2)
Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK KEDUA KEPALA KEPOLlSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PIHAK PERTAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
ttd
ttd
Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M. JENDERAL POLISI
Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si
