SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 26T,D,oI2OAB TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENYELENGqARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI NERS PADA PERGURUAN TINGGI DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
Menimbang :
a.
bahwa berdasarkan peraturan Menteri pendidikan
.15
Nasionar Nomor Tahun 2005, Direktorat Jenderar pendidikan ringgimempunyai tugas
menyelenggarakan. sebagian tugas Departemen oliioang pendidikan tinggi berdasarkan kebiiakan -y.an9 -ditetapkan oreh vtenteii dan peraturan perundang-undanganyangbeiiaku; I
b.
bahwa pemerintah merakukan
pengawasan atas penyerenggaraan tinggi dalam rangka pembinaan -dan perkembangan perguruanpendidikan tinggi di Indonesia;
bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlLr clitetapkan melalui Surat Keputusan;
Mengingat :
1.
Undang-Undang
:
a. Nomor20 Tahun 2003. b. Nomor 14 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Repubrik lndonesia Nomor60 Tahun 1ggg. J. Keputusan Presiden Republik lndonesia: Z.
a. Nomor 102 Tahun 2001. b. Nomor 1B7lM Tahun 2004. c. Nomor 104tM Tahun 2007. t+.
Memperhatikan
.
Keputusan Menteri pendidika4 Nasional: a. Nomor 232|U/2OOO;
b.
Nomor 2B4tUt20OO;
c.
Nomor 04SlUt2OO2;
5.
Peraturan Menteri pendidikan Nasionar Nomor 15 Tahun 2005.
1.
Hasil pertemuan antara Direktorat Jenderar pendidikan ringgi dengan Persatuan perawat Nasionar rndonesia (ppNrt oan'-'nsosiasi rnstitusi Pendidikan Ners rndonesia (ArpNr) prol trngg ar 23 Aprit 2008, dan surat dari pusat persatuarr Pengurus periwat trtasidnat tnoonesia 1RR ppNr) No.
570/PP. PPNI/S/Xl y2008 tan ggat 1 8 Desember 2008; 2. Rekomendasi:
a.
PPNI No. iBS/pp.ppNUKilVD}O}tanggat
b.
AIPNI No. 052/AINEC.Ka.Sr.tu/2007 tanggat
24 Aprit2008,
I
Mei 2007.
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI i 267tDtOt2,,B, TANGGAL: 31 Desemb.rlOOg
NOMOR
1" Universitaslnclonesia; 2. Universitas padjadjaran; 3. STll( St. Carolus, Jakarta, 4. Universitas Jencleral Soedirman; 5 Sl-IKES Mutiara Indonesia, Medan; 6 STIKES Bina Husada patembang; 7, Unrversitas Malahayati Bandar Lampung; B. Universitas Muhammadiyah Jakarta; I STIKES Binawan, Jakarta Selatan; tu 5 I lKhs crrebon, Lltrebon, 1A
11 STIK lmmanuel Banclung, Bandung; 12. 13. 1
4.
STtKE.S JencJeral Achmacl yani, Cinrahi, STTKES Muhammadiyah Gombong;
Universitas Muhammadiyah Semarang;
15. STlt(ES Al Irsyad Al lslamiyah
Citacap;
'16" STTKES NgudiWatuyo, Ungaran; 17. STTKES Kendat; 1 B. Universitas Airlangga; 19. STIKES Falatehan Serang, Banten; 20. STIK Muhammadiyah Banjarmasin; 21 STTKES Mahardika, Cirebon, 22. Universitas Gajah Mada; 23. Universitas Diponegoro; 24. Unrversitas Brawijaya; 25. Universitas Sumatera Utara; 26. Unrversitas Ancialas; 27 " Universitas Hasanuddin: 28. tJniversitas Syiah Kuala,
29. Universitas Muhammadiyah yogyakarla;
90 STTKES Surya Global, yogyat<arta;
31'. SIiKES Aisyiah yogyakarta; 32. STIKES Ceria Buana, Surnatera
Barat;
33. Universrtas Advent Incionesia, Bandung; 34. STIKES Harapan Ibu, Jami:i 35. Universitas Muhammadiyah Surakarta; 36. STTKES lndramayu; 37. S'IIKES Fort De Kock, Sumatera Barat; 38. STIKES Mitra, Lampung; 39" STIKES Surya Mitra, Kediri; 40. Universitas Sriwijaya; 41" STIKES Deli Husada Delitua,
Deli Serdang;
.42. STil(ES Meciistra Lubuk pakarn, Dell Serdang; 43. STIKES Muharnmadiyah Tasikm alaya; 44. STTKES Fina putra Banjar;
45. STIKES Bina $ehat, Mojokerto; 46. STIKES Respati, Yogyakaria; 47. STIKES Nani Hasanuddin Makassar; 48. STIK Gema lnsan Akadernik (GlA), Makassar. DIREKTUR JENDERAL,
TTD,
FASLI JALAL NtP. 131124234 Disalin sesuai dengan aslinya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kepegawaian
SDe
nugas
an
ltl e rs/A
gwt}9l Ila I l - S/Skagu*/J
Drs. A. Hidayat, M.M. NlP. 130931 140 m
Menetapkan Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Keenam
Ketujuh
MEMUTUSKAN Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan.Profesi
perguruan
Tinggi yang terdapat dalam lampiran Keputusan ini dan Ners pada berlaiu sejak diberikannya rekomendasi penyelenggaraan program studi Ners oreh ppNr dan AlpNl dan berakhir dengan jangkl waktu' 2 (dua), tahun terrritung sejak diterbitkannya Keputusan ini, dengan ketentuan daram'.kurun *ritu i tahun perguruan
iouay tinggi penyelenggara Pendidikan Profesi Ners harus sudah'mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi'Nasionar perguruan Tinggi 6nN-nij, baik untuk prograrR Sarjana Keperawatan maupun untuli program profesi lrJers. Pernrakarsa wajib menyampaikan raporan hasir penyerenggaraan program studi selambat-rambatnya 1 (satu) buran terhitung r.irr ,[nir semester kepada Direktorat Jenderar pendidika; Tinggi, dan bagi perguruan Tinggi swasta merarui Kopertis dengan meng.gunakarr p6iangrat m-eoia iata-fenyimpanan erektronik (cD) untuk dievaruasi. Keraraian un-tuk metarsanaiai ,,oit
Pemra.karsa
wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa penirakarsa bertanggung jawab untuk menyetenggaraia, "progr.m studi sesuai dengan. peraturan yang n6natu dan bertanggundla*i[ i"rhadap segara akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program-stuoi-tioak layak berdasarkan hasit evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan; Bagi perguruan tinggi yang mempunyai program studi Keperawatan jenjang sariana (s1) serain yang terah ditetipkah ,!,q* xlputusan ini baru dapat
mengusulkan ijin penyelenggaraan Pendioit
J
ENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TTD,
FASLIJALAL NlP.131124234
Salinan Keputusan ini disampaikarr kepada: 1. Menteri pendidikan Nasional; 2. Sekretaris Jenderal Departemen pendidikan Nasional;
3.
4. 5.
lnspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional; Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. Xll ; Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Disalin sesuai dengan aslinya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kepegawaian
NtP. 130931140 SK- P enugas an Ners/hal ) - 3/a gw t08/j m
