KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
SKRIPSI
Oleh : REZA AMRULLAH E1A006319
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2013 i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Disusun oleh : REZA AMRULLAH E1A006319 Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Diterima dan disahkan Pada,
2013 Menyetujui,
Pembimbing I
Pembimbing II
Tedi Sudrajat, SH., MH NIP. 19800403 200604 1 003
Hj. Setiadjeng Kadarsih, Sh.,MH. NIP. 19491003 198203 2 001
Penguji/Penilai
Hj. Sri Hartini, SH.,MH. NIP. 19630926 199002 2 001
Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Dr. Angkasa, SH.,M.Hum NIP. 19640923 198901 1 001
ii
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya : Nam
:
REZA AMRULLAH
NIM
:
E1A006319
Judul Skripsi
:
KEWENANGAN
SEKRETARIS
DAERAH
PEMBINAAN
DALAM
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG TAHUN
NOMOR
2004
32
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuatkan oleh orang lain. Dan apabila ternyata terbukti saya melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, maka saya bersedia dikenakan sanksi apapun dari Fakultas.
Purwokerto,
REZA AMRULLAH NIM. E1A006319
iii
2013
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehaditrat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunian-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi
yang
berjudul
KEWENANGAN
SEKRETARIS
DAERAH DALAM PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR
32
TAHUN
2004
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sastra Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Pada pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut berperan dalam penyusunan skripsi ini, yakni kepada: 1. Bapak Dr. Angkasa, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Uiversitas Jendral Soedirman. 2. Bapak Tedi Sudrajat, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan bantuan dalam penulisan skripsi ini; 3. Ibu Hj. Setiadjeng Kadarsih, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan bantuan dalam penulisan skripsi ini;
iv
4. Ibu Sri Hartini, SH., MH. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bantuan, saran dan kritik kepada penulis demi perbaikan skripsi ini menuju arah kesempurnaan; 5. Bapak Haryanto Dwi Atmodjo, SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik. 6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas jenderal Soedirman; 7. Bapak Khomsatun, SH.,M.H. selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas yang telah membantu dalam proses penelitian. 8. Kedua orang tua, Edi Siswanto, SH. dan Latifah, yang tidak hentihentinya memberikan doa, dukungan, dan masukan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. 9. Kakak dan Adik, Melati Ismi Hapsari dan Rahmat Ilham, Sukma Andhina, Syafira Paramitha dan Agus Supriyono, serta Muhammad Gilang Audi Imani dan Muhammad Galih Audi Imani, yang selalu memberikan semangat bagi penulis. 10. Nofi Sagitaria, yang telah memberikan semangat, masukan, dorongan, waktu, perhatian, dan segala bentuk doa kepada penulis. Terimaksih telah menjadi devil advocate yang tanpa lelah bagi penulis. 11. Teman-teman semua, Rian Dwi Anggoro, SH., Akbar Ferdian, SH., Galih Sholih Saputra, SH., Gani Wisnu M., SH., Achmad Junaedi, SH., Arlansyah Rizka Zein, SH., Reiza Satya, SH. Akhirnya gelar ini kita sandang juga. Terimakasih sudah menemani penulis melewati moment skripsi ini.
v
12. Empat serangkai yang membuat rumah tidak pernah sepi, Hasheema Diouvani Sarajeva, Mikayla Raffaneisha, Rameela Michelle Amina, dan Malika Hanum Asyira. 13. Beserta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini tetapi tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat.
Purwokerto,
REZA AMRULLAH E1A006319
vi
2013
ABSTRAKSI KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Oleh: REZA AMRULLAH EIA006319 Pembinaan Pegawai Negeri Sipil sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil kepada masyarakat. Secara khusus Pasal 122 ayat (4) Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, Sekretaris Daerah memiliki kedudukan sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil di daerahnya. Namun, sangat sedikit literatur ataupun peraturan perundang-undangan yang menjelasan kedudukan Sekretaris Daerah, sehingga mengakibatkan kurang jelasnya wewenang Sekretaris Daerah dalam melakukan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu diperlukan adanya kajian lebih mendalam mengenai kewenangan Sekretaris Daerah dalam Pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian mengenai kewenangan Sekretaris Daerah dalam Pembinaan Pegawai Negeri Sipil adalah Yuridis Normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Sekretaris Daerah memiliki kedudukan sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil dan memiliki kewenangan untuk melakukan Pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil baik secara atribusi ataupun mandate kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang ditunjuk. Namun dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak dicantumkan secara jelas mengenai kedudukan Sekretaris Daerah sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil. Kata kunci: Kewenangan, Pembinaan, Pegawai Negeri Sipil.
vii
ABSTRACT
The founding of Civil Servants is really important to increase the performance of Civil Servants in giving public serving. Particularly, Article 122 (4) of The Legislation of 2004 about District Government stated that, The District Secretary has a state as a Founder of Civil Servants in its area. However, the lack literary or Legislation that explain more about the state of District Secretary causes the unclearness of the authority of the District Secretary in Civil Servants Founding. So, it needs more advance examine about the District Secretary’s authority in Civil Servants founding. The method that was used in the research of District Secretary’s authority in Civil Servants Founding was normative juridical. From the result of the research it found that the District Servants has a state as a Founder of Civil Servants and it has the Authority to do a founding of Civil Servants in an attribution or through a mandated authority to the chosen Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Nevertheless, there is no specific or clear explanation about the state of District Secretary as a Founder of Civil Servants in implementation regulation of the 32 Legislation of 2004 about District Government. Keywords: Authority, Founding, Civil Servants.
viii
