Kementerian Keuangan untuk Indonesia yang lebih baik

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Keuangan untuk Indonesia yang lebih baik

Central Transformation Office

Gedung Juanda I Lantai 6

Telp 021-3512202 Internal 6195; 6196 Fax 021-3846441

Email: transformasi@ kemenkeu.go.id


Salam Transformasi …! Buku Laporan Tahunan Program Transformasi Kelembagaan 2016 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban, dan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan program Reformasi Birokrasi (RB) dan Transformasi Kelembagaan (TK) di Kementerian Keuangan selama tahun 2016. Program TK di Kementerian Keuangan pada hakekatnya merupakan kelanjutan sekaligus pendalaman dari Program RB yang telah ada dan dikenal sebelumnya. Program ini bukan merupakan program yang berdiri sendiri dan terpisah dari Program RB Nasional, yang merupakan program pemerintah yang dikawal oleh Kementerian PAN-RB. Hingga tahun 2016 ini pelaksanaan Program TK Kementerian Keuangan telah memasuki tahun ketiga dari implementasi inisiatif-inisiatif strategis program tersebut. Beberapa inisiatif strategis telah menghasilkan output yang diharapkan sepanjang tahun 2016. Bahkan yang lebih menggembirakan, sepanjang tahun 2016 ini sejumlah inisiatif strategis telah dinyatakan selesai (closed) yang ditandai dengan telah tercapainya semua capaian utama (key milestones) yang telah ditetapkan di masingmasing charter. Prestasi ini tentunya sangat membanggakan kita semua, khususnya bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam penyelesaian inisiatif-inisiatif tersebut. Pelaksanaan Program Transformasi Kelembagaan dan Transformasi Organisasi dalam kerangka Reformasi Birokrasi sepanjang tahun 2016, secara garis besar telah berada pada jalur yang tepat (on track) dan mencapai target-target capaian (milestones) yang ditetapkan untuk dicapai. Paparan lengkap mengenai pencapaian inisiatif serta pelaksanaan program transformasi organisasi kami sajikan dalam Bab III.

2

Seiring dengan arahan Ibu Menteri Keuangan untuk merumuskan inisiatif strategis baru di luar delapan puluh tujuh inisiatif strategis yang telah ada sebelumnya, maka telah disetujui dua puluh inisiatif strategis yang akan dilaksanakan dalam program RB-TK Kemenkeu di tahun 2017 dan seterusnya. Penjelasan mengenai kedua puluh inisiatif ini dipaparkan dalam Bab I dan II. Kedua puluh inisiatif strategis ini diharapkan dapat diselesaikan paling lambat tahun 2018. Selain berfokus pada pemantauan pelaksanaan inisiatif-inisiatif strategis di masing-masing tema untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana, kami juga melaksanakan manajemen perubahan. Manajemen perubahan dimaksudkan untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan (internal dan eksternal) terlibat dan dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan implementasi Program TK dan TO di Kemenkeu. Pelaksanaan manajemen perubahan ini kami laporkan dalam Bab III Buku Laporan ini. Akhirnya, semoga Buku Laporan Tahunan Program Transformasi Kelembagaan 2016 ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembelajaran (lesson learned) untuk pelaksanaan Program RBTK Kementerian di masa mendatang untuk mencapai Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 28 Februari 2017 Staf Ahli Menkeu Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi selaku Ketua Pelaksanaan Harian TRBTKP/CTO

Susiwijono

3

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat terus berkarya untuk negeri tercinta dan Kementerian Keuangan khususnya yang kisahnya terangkum dalam Laporan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) tahun 2016.

Program RBTK telah menginjak tahun ke-4, sejak masa persiapan pada tahun 2013, dan ditetapkan dalam KMK Nomor 36/KMK.01/2014. Dalam perspektif project/program diharapkan program RBTK sudah mulai menghasilkan benefit yang dinikmati stakeholders atau dalam beberapa segi sudah dapat meletakkan pondasi yang kuat sebagai basis pengembangan kapasitas institusi ke depan. Sebagai upaya kelanjutan dan pendalaman program RB, Program RBTK memuat pembaruan visi dan misi Kementerian Keuangan yang diharapkan dapa memberikan inspirasi dan guidelines bagi strategi dan aktivitas seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Tahun 2016 yang telah kita lampaui merupakan tahun yang penting dalam Program RBTK dimana terdapat pergantian kepemimpinan Kementerian Keuangan, dari kepemimpinan Bapak Bambang PS Brodjonegoro kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Perubahan tersebut berlangsung di tengah dinamika perekonomian dunia yang berpengaruh terhadap sustainabilitas kebijakan fiskal dan program-program prioritas pemerintah serta meningkatnya ekspektasi masyarakat atas kinerja kita. Ekspektasi ini perlu segera direspon secara nyata oleh Kementerian Keuangan, khususnya melalui Program RBTK agar mampu mendorong institusi agar mampu menjawab tantangan stakeholders. Guna mendorong agar Program RBTK dapat menghasilkan manfaat yang nyata, Menteri Keuangan memberikan arahan untuk menajamkan Inisiatif Strategis yang berfokus pada akuntabilitas berbasis outcome dan merupakan terobosan nasional. Sementara itu terkait Arah Kebijakan Tranformasi Organisasi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan memberikan arahan untuk lebih fokus untuk mencapai outcome dari transformasi, dan sekaligus penajaman tugas dan fungsi. Perubahan struk-

4

tur organisasi akan menjadi prioritas terakhir yang akan disentuh, sehingga diperlukan pendalaman untuk diharmoniskan sesuai dengan dinamika institusi Kementerian Keuangan. Berdasarkan keputusan bersama pada Rapat Pimpinan (Leaders’ Offsite Meeting) tahun 2016, telah diputuskan 20 Inisiatif Strategis baru yang merupakan prioritas kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan tahun 2017-2019. Selanjutnya CTO, PMO dan Initiative Owners dari Unit Eselon I memfinalisasi detailing Work Plan dari 20 Inisiatif Strategis sebagai kerangka acuan kerja untuk mendorong milestones atas ourcomes Program RBTK yang dirancang. Adapun atas 87 Inisiatif Strategis yang dirumuskan berdasarkan Cetak Biru Program RBTK awal yang terdiri dari lima tema utama transformasi, yaitu Tema Sentral, Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, Penganggaran dan Perbendaharaan tetap akan dilaksanakan dan pengelolaannya diserahkan pada PMO dan Unit Eselon I untuk dikelola. Demikian kami sampaikan laporan terkait pelaksanaan Program RBTK tahun 2016. Kami selaku Ketua Tim Pengelola RBTK Kementerian Keuangan, menyampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan dan arahan Menteri dan Wakil Menteri, serta dukungan dan sinergi seluruh Pimpinan Unit Eselon I dan Para Staf Ahli Menteri Keuangan beserta segenap jajaran pejabat dan pegawai di unitnya, para Duta Transformasi dan jajaran CTO dan PMO sebagai unsur utama penggerak dan monitoring Program RBTK sehingga kita dapat mencapai milestones penting di tahun 2016. Terakhir marilah kita bersama terus berdoa dan berharap agar kita semua dapat menjaga komitmen dan sinergi agar dalam mengimplementasikan Program RBTK kita di Kementerian Keuangan selalu dapat berkinerja dengan baik demi Indonesia yang lebih baik. Jakarta, 28 Februari 2017 Sekretaris Jenderal Selaku Ketua Tim Pengelola RBTK Kementerian Keuangan

Hadiyanto

5

Pada kesempatan ini kita patut menghadirkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk mengisi dan mewarnai episode pembangunan Republik Indonesia tercinta, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Yang saya banggakan dan cintai, segenap jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan, perjuangan kita untuk melanjutkan cita-cita para pendiri negara kita adalah bagaimana mentransformasi institusi Kementerian Keuangan agar mampu mendorong pengelolaan APBN yang kredibel, akuntabel dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil makmur merata sejahtera yang mampu berdiri sejajar dengan bangsabangsa besar lain. Harapan tersebut akan kita wujudkan melalui perbaikan secara terus menerus pada segala sendi birokrasi, mulai dari perbaikan front office, middle office sampai dengan back office, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan staf, dari Sabang sampai dengan Merauke. Mewujudkan mimpi dan harapan tersebut sudah merupakan passion dan komitmen kita bersama, dimulai dari pembaruan peluncuran paket Undang-Undang Keuangan Negara, modernisasi kantor pajak, kemudian Program Reformasi Birokrasi dan dilanjutkan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan. Kita sadar sepenuhnya bahwa Kementerian Keuangan sebagai pengawal pembangunan memiliki privilege selaku otoritas fiskal yang amat strategis sehingga apabila Indonesia memiliki Kementerian Keuangan yang capable dan kredibel maka tentu menjadi modalitas yang amat berharga bagi kinerja pemerintah secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui bersama, dengan semakin terintegrasinya perekonomian dunia dewasa ini, terdapat konsekuensi adanya perubahanperubahan yang amat cepat dan tidak linier pada berbagai lini kehidupan, yang membawa kesempatan sekaligus tuntutan dalam pengelolaan APBN kita. Pada sisi lain, terdapat tantangan masyarakat agar Pemerintah melalui program kerjanya mampu menunaikan janji kepada republik, untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja.

6

Kementerian Keuangan perlu menyadari sepenuhnya bahwa diperlukan perubahan mindset yang mendasar agar segenap entitas organisasi menyadari dan selanjutnya berupaya secara sungguh-sungguh menjawab tantangan dan tuntutan tersebut. Melalui Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan secara bersama-sama kita telah menyusun strategi guna menghadapi tantangan di atas. Pada perkembangannya kita perlu menyelaraskan gerak dan langkah, maju bersama memperbaiki strategi implementasi, menyusun program kerja, meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi dilandasi semangat Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Oleh karena itu kami mendorong agar Program Transformasi Kelembagaan yang tengah berjalan untuk di-review agar lebih mampu menjadi pengungkit dan pendorong kinerja Kementerian Keuangan. Pemikiran yang selalu kritis, terbuka dan seksama selalu dikedepankan dengan semangat senantiasa memberikan yang terbaik untuk bangsa kita. Dengan semangat tersebut, kita telah merumuskan 20 Inisiatif Strategis baru yang merupakan focus Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan tahun 2017-2019. Terakhir sekali lagi saya menekankan agar seluruh jajaran Kementerian Keuangan saling memberi semangat, merapatkan barisan, mengedepankan kerja sama dan sinergi untuk menunaikan mandat dan harapan para pendiri bangsa sehingga dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tidak ada bangsa di dunia ini yang tanpa kerja keras dan kerja cerdas mampu memajukan bangsanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk, kekuatan, dan ketabahan agar kita dapat melaksanakan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan demi mewujudkan Kementerian Keuangan yang lebih kredibel, akuntabel, dan tepercaya, untuk Indonesia yang lebih baik. Jakarta, 28 Februari 2017 Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati

7

Reinventing Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan

8

Alignment Program Strategis Kemenkeu

8



9

Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kementerian Keuangan yang telah diinisiasi mulai tahun 2014 merupakan program strategis Kementerian Keuangan dalam upaya merespon dan mengantisipasi perubahan, peluang, dan tantangan yang terjadi baik dalam skala nasional, regional, maupun global untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, beretika, dan kredibel, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepuasan stakeholders. Implementasi program RBTK pada tahun 2016 berjalan dengan baik dan menghasilkan output/outcome yang cukup signifikan. Melalui program monitoring yang diselenggarakan capaian implementasi 87 IS RBTK pada aplikasi MITRA (Ministry of Finance Institutional Transformation Application) sebesar 98%, dengan capaian pada masing-masing tema sampai dengan periode 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Perpajakan

Kepabeanan dan Cukai

Progress tahun ini : 96% dari target s.d. hari ini : 100%


Sentral Progress tahun ini : 100% dari target s.d. hari ini : 100%

Perbendaharaan

Penganggaran



10

Selain implementasi atas 87 IS, Tahun 2016 juga diimplementasikan 7 IS tambahan di bidang perimbangan keuangan serta kepabeanan dan cukai. Dari 94 IS Transformasi Kelembagaan yang sedang diimplementasikan tersebut, pada pertengahan tahun 2016 telah diselesaikan 6 IS (initiative closing). Untuk tahun 2017, implementasi dan pemantauan atas 94 IS tersebut, secara mayoritas akan diserahkan kepada unit terkait. Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program TK, CTO juga mengoordinasikan kegiatan Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB, dimana pada tahun 2015 Kementerian Keuangan mendapatkan peringkat pertama dengan nilai 82,19. Untuk tahun 2016, telah dilaksanakan PMPRB oleh seluruh assessor Kementerian Keuangan dengan nilai self-assessment sebesar 90,23 sedangkan nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional akan diumumkan oleh Kementerian PAN dan RB pada akhir bulan Januari 2017. Untuk menjawab tantangan baru dalam pelaksanaan program RBTK, telah disusun 20 inisiatif baru program RBTK dengan strategic outcomes “Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efektif dan efisien serta pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan sustainable”. Keseluruhan inisiatif ini akan diselesaikan pada tahun 2017 – 2019.

11



12

A. Inisiasi Program RBTK Baru

20

B. Proses Perumusan Inisiatif

21

C. Leaders Offsite Meeting dan Penetapan Inisiatif

23

D. Penjelasan 20 IS Baru RBTK

26

A. Manajemen Strategi

42

B. Manajemen Kinerja

43

C. Manajemen Risiko

51



A. Performance Management

54

B. Pelaksanaan Change Management

90

C. Arah Transformasi Organisasi Kementerian Keuangan

105

A. Dasar Hukum Pengelolaan RBTK

112

B. Tahapan Kegiatan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi C. Perbandingan Dengan Hasil PMPRB Tahun 2015

112

114

13



14

Gambar 1.1 Conceptual frame work Perumusan IS RBTK

23

Gambar 1.2 Peta Inisiatif Strategis Program RBTK

25

Gambar 1.3 Peta Inisiatif Tema Sentral

27

Gambar 1.4 Peta Inisiatif Tema Penerimaan

30

Gambar 1.5 Peta Inisiatif Tema Perbendaharaan

33

Gambar 1.6 Peta Inisiatif Tema Penganggaran

37

Gambar 2.1 Penyelarasan Program RBTK dengan Pengelolaan Kinerja dan Risiko

42

Gambar 3.1 Capaian Implementasi Program RBTK

55

Gambar 3.2 Kegiatan yang Dilakukan untuk Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah

63

Gambar 3.3 Konsep perubahan Initiative Charter

72

Gambar 3.4 Controh INTRA

87



Gambar 3.5 Menkeu, Wamenkeu dan Jajaran Pimpinan Unit Eselon I Sebelum Melaksanakan Rapim

89

Gambar 3.6 Roadshow Program Transformasi Kelembagaan

92

Gambar 3.7. Bincang Transformasi dengan Pejabat Eselon IV dan Pelaksana di Wilayah Bandung Raya

93

Gambar 3.8. Sebaran Duta Transformasi Berdasarkan Unit Eselon I

94

Gambar 3.9. Worksop Duta Transformasi

95

Gambar 3.10. Duta Transformasi Terbaik

96

Gambar 3.11. Contoh BERAKSI

97

Gambar 3.12. Open Forum Internal

98

Gambar 3.13. Aktivitas Pegawai dalam Bincang Transformasi

102

Gambar 3.14. Eksposure Media tentang konten Transformasi Kelembagaan

104

Gambar 3.15. Sembilan Arahan Kebijakan Transformasi Organisasi

105

15



16

Tabel 2.1 Matriks Penyelarasan Outcomes dan IKU

51

Tabel 3.1 Usulan perubahan inisiatif Tema Perpajakan

75

Tabel 3.2 Usulan Perubahan Inisiatif Tema Kepabeanan dan Cukai

76

Tabel 3.3 Usulan Perubahan Inisiatif Tema Perbendaharaan

80

Tabel 3.4 Usulan Perubahan Inisiatif Tema Sentral

83

Tabel 3.5 Inisiatif Tambahan

84

Tabel 3.6 Inisiatif yang Sudah Selesai

85

Tabel 3.7 Topik Open Forum Stakeholder

101

Tabel 3.8 Eksposure Media tentang konten Transformasi Kelembagaan

104

Tabel 4.1 Tahapan Kegiatan PMPRB 2016 Kemenkeu

113

Tabel 4.2 Hasil PMPRB 2016 Kemenkeu

114

Tabel 4.3 Perbandingan hasil PMPRB

115



17


18 18




19



Pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan dari Bambang P.S. Brojonegoro kepada Sri Mulyani Indrawati telah memberikan nuansa baru bagi pengelolaan tugas Kementerian Keuangan termasuk dalam hal reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan. Dalam sambutan awal sebagai Menteri Keuangan pada acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan bahwa tugas berat yang harus diemban oleh Kementerian Keuangan adalah bagaimana kita mampu menggunakan instrumen fiskal untuk memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, menciptakan kesempatan kerja, dan mengembalikan kepercayaan publik. Langkah awal yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah fokus membenahi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar lebih realistis dan kredibel serta mengurangi belanja non prioritas dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya dalam rapat Steering Committee Program RBTK yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016, Menteri Keuangan menegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, Kementerian Keuangan dituntut menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pengelolaan keuangan negara. Beberapa point arahan Menteri Keuangan dalam steering committee tersebut antara lain:

20

1.

Masing-masing eselon I harus memelihara semangat perubahan dan peka terhadap tuntutan stakeholders untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang lebih baik;

2.

Transformasi Kelembagaan ke depan agar fokus pada aspirasi pertama (budaya akuntabilitas berbasis outcome) dan aspirasi kelima (terobosan nasional);

3.

87 Inisiatif Strategis (IS) Program TK sebagaimana dalam KMK 36/KMK.01/2014 dan usulan penambahan 7 IS pada tema pengganggaran dan tema kepabeanan dan cukai tetap dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon I;

Pengelolaan 94 Inisiatif Program RBTK

4.

Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi

Penutup

Agar didesain IS Program RBTK baru pada 4 tema utama yaitu Tema Penerimaan, Tema Penganggaran, Tema Perbendaharaan, dan Tema Sentral untuk mencapai strategic outcome Kementerian Keuangan “Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan sustainable”.

Para Staf Ahli dan CTO berperan sebagai substance dan event organizer dalam rangka penyusunan IS RBTK baru dan mengadakan serangkaian pembahasan baik dengan unit internal Kementerian Keuangan maupun stakeholders eksternal Kementerian Keuangan. Perumusan IS RBTK tersebut didasarkan pada analisa SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) untuk melihat dan mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Keuangan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Adapun kriteria yang digunakan untuk merumuskan IS RBTK meliputi: 1. berdampak langsung pada pencapaian strategic outcomes melalui optimalisasi peran Kementerian Keuangan; 2. merupakan terobosan nasional dan memerlukan perhatian khusus Menteri Keuangan; dan 3. memerlukan sinergi antar unit eselon I atau K/L (connecting the dots).

21



Untuk menjaga governance dan engagement unit eselon I, perumusan IS RBTK dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Pembahasan dan penyampaian usulan Insiatif Strategis dari seluruh Unit Eselon I kepada CTO yang dilakukan pada tanggal 7 s.d. 21 Oktober 2016. Usulan IS RBTK dituangkan dalam charter inisiatif yang memuat nama inisiatif, tujuan, latar belakang, pendukung kesuksesan, terobosan, milestone, outcomes, risiko, dan unit pengelola. Usulan IS RBTK yang disampaikan ke CTO berjumlah 32 IS RBTK. 2. Pembahasan IS RBTK per tema antara CTO, PMO, dan para Staf Ahli yang dilakukan pada tanggal 24 dan 25 Oktober 2016 untuk kalibrasi, sinkronisasi, dan penentuan prioritas usulan IS RBTK yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Terdapat 22 usulan IS RBTK yang disepakati dalam forum ini. 3. Pembahasan dalam Open Forum pada tanggal 31 Oktober 2016 yang melibatkan unit internal Kementerian Keuangan terkait dan stakeholders eksternal untuk menajamkan charter inisiatif dengan fokus pada latar belakang, terobosan, milestone dan outcomes beserta acceptance criteria. Usulan IS RBTK yang dibahas pada Open Forum berjumlah 23 IS RBTK. 4. Koordinasi lanjutan dengan seluruh unit eselon I dan kalibrasi usulan IS RBTK antara CTO, para Staf Ahli, dan Sekretaris Jenderal Kemenkeu selaku Ketua Tim Pengelola TRBTKP yang diaksanakan sampai dengan 25 November 2016. Pada tahap ini telah disepakati 20 IS RBTK yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan pada acara Leaders Offsite Meeting.

22



Penutup

Secara umum conceptual frame work Perumusan IS RBTK baru sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

Peluang

Tantangan

Kekuatan

Kelemahan

Outside In Approach

Strategic Outcomes: “Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan sustainable” 20 Inisiatif Strategis Baru RBTK

Tugas dan Fungsi Kemenkeu Konsistensi dan kredibilitas

Ownership dan Good governance

Kolaborasi

Rethinking/Validasi Rumusan Inisiatif Strategis (IS) RBTK Baru

Rapat Komite Pengarah CTO

Usulan dan Pembahasan IS RBTK dari UE I ke CTO

One on One CTO dg SAhli & PMO tiap Tema

Kriteria Pemilihan Inisiatif

(19 Sep’16)

Kalibrasi IS Prog. TK melalui Open Forum dan koordinasi lanjutan

(7- 21 Okt’16)

(24-25 Okt’16)

(31 Okt- 25 Nov ‘16)

Berdampak langsung pada pencapaian strategic outcomes melalui optimalisasi peran Kemenkeu Merupakan terobosan nasional dan memerlukan perhatian khusus Menteri Keuangan Memerlukan sinergi antar unit eselon I atau K/L (Connecting the dots)

Tema Sentral •Setjen •Itjen •BPPK •BKF

Tema Perbendaharaan •DJPB •DJKN •DJPPR

Tema Penganggaran

Rapim Kemenkeu Membahas IS Baru RBTK (2-3 Des ‘16)

Tema Penerimaan

•DJA •DJPK •BKF

•DJP •DJBC •DJA •BKF

Gambar 1.1 Conceptual frame work Perumusan IS RBTK

Usulan 20 IS RBTK hasil kordinasi dan kalibrasi CTO, Staf ahli, Sekretaris Jenderal, dan para PMO unit eselon I selanjutnya dibahas dalam Leaders Offsite Meeting (LOM) yang dilaksanakan di Probolinggo, Jawa Timur pada tanggal 2-3 Desember 2016 yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dan dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan dan seluruh pejabat eselon I. Selain membahas perumusan 20 IS RBTK, LOM 2016 juga membahas arah transformasi organisasi Kemenkeu yang dalam buku ini akan dibahas pada Bab berikutnya.

23



Secara garis besar hasil LOM yang terkait dengan perumusan IS RBTK baru adalah sebagai berikut: 1. Menyetujui dan menetapkan 20 IS RBTK sebagai fokus baru Kementerian Keuangan dalam Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang ditujukan untuk mencapai Strategic Outcomes Kementerian Keuangan. 2. Strategic Outcomes Kementerian Keuangan pada prinsipnya terbagi dalam 3 (tiga) outcomes tematik yaitu: a. Tema Penerimaan “Pendapatan negara yang optimal”, yang akan dicapai melalui 5 Inisiatif. b. Tema Perbendaharaan “Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel”, yang akan dicapai melalui 7 Inisiatif. c. Tema Penganggaran “Belanja Negara yang Efektif dan Efisien”, yang akan dicapai melalui 4 Inisiatif.

Untuk mewujudkan 3 (tiga) outcomes tematik tersebut, selain dilakukan melalui IS RBTK yang bersifat substantif juga didukung oleh 4 IS RBTK Tema Sentral yang menjiwai, mendukung, dan menggerakkan pencapaian IS RBTK tema penerimaan, tema perbendaharaan, dan tema penganggaran dalam rangka pencapaian Strategic Outcomes Kementerian Keuangan. Gambaran ringkas mengenai Peta Inisiatif-Inisiatif pada keempat tema tersebut di atas sebagaimana gambar berikut:

24



#9. Optimalisasi PNBP #8. Sistem kepatuhan pengguna jasa terintegrasi

#10. Pengelolaan keuangan terintegrasi #11. Likuiditas Keuangan Negara #12. SBN ritel online

#7. Joint program DJBC – DJP

#13. Penjaminan obligasi infrastruktur

#6. Modernisasi Sistem informasi DJP

#14. Optimalisasi pengelolaan aset

#1. Penguatan Budaya Kemenkeu

#5. Pengamanan pajak atas belanja pemerintah #20. Pengelolaan dana pensiun

Penutup

#15. Optimalisasi investasi pemerintah #16. Sinergi pengawasan anggaran BUN dan ICOFR

#19. Sinkronisasi penganggaran pusat & daerah

Jiwa reformasi

#18. Perbaikan kualitas belanja pendidikan dan kesehatan

#17. Belanja negara efisien & efektif

Tema Sentral (IS #1-#4) Tema Inisiatif RBTK (core functions) Inisiatif Strategis core functions (#5-#20) Outcome Tematik

Gambar 1.2 Peta Inisiatif Strategis Program RBTK

25



Penyelesaian lanjutan atas 87 IS RBTK sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/ 2014 dan 7 (tujuh) inisiatif tambahan di bidang perimbangan keuangan dan kepabeanan dan cukai, dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu: 1. 19 IS RBTK dipantau oleh CTO; 2. 38 IS RBTK dipantau oleh PMO; 3. 37 IS RBTK diserahkan kepada unit teknis terkait dan diusulkan untuk dinyatakan selesai (project closing). Selanjutnya dalam rangka menerjemahkan dan mendetailkan arahan dan keputusan LOM tersebut, Wakil Menteri Keuangan telah memimpin wrap-up meeting yang dihadiri oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 16 Desember 2016. Hasil LOM yang telah dikalibrasi dalam wrap-up meeting tersebut selanjutnya telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2017 – 2019.

Inisiatif Strategis baru Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) hasil pembahasan Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan atau Leaders’ Offsite Meeting (LOM 2016) ditetapkan guna mencapai strategic outcome Kemenkeu “Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan sustainable”. Strategic outcome Kemenkeu tersebut diharapkan dapat dicapai melalui implementasi 20 inisiatif strategis baru pada tema sentral, tema penerimaan, tema perbendaharaan, dan tema penganggaran.

26



Penutup

Terdapat 4 inisiatif yang dirumuskan dalam tema sentral untuk mendukung pencapaian pendapatan negara yang optimal, pengelolaan keuangan negara yang akuntable serta belanja negara yang efektif dan efisien. Keempat inisiatif tersebut mencakup area penguatan budaya kemenkeu, corporate university, leaders’ factory dan integrasi kebijakan fiskal. Strategic Outcome:

Terobosan

Key Outcomes

Outcomes Tematik

“Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan sustainable”.

Pendapatan Negara yang Optimal

Living the values: menjadi pengelola keuangan negara yang berintegritas, profesional, bermartabat, dan kredibel

Sistem pendidikan dan pelatihan yang aligned dengan strategi Kemenkeu

1. Kebijakan efisiensi birokasi

1. Penetapan framework dan struktur governance Kemenkeu Corpu

2. Penetapan program budaya baru: leadership role model dan rebranding values Kemenkeu 3. Integrity academy 4. Culture quality management

Inisiatif

Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel

#1. Penguatan Budaya Kemenkeu

2. Pembangunan Knowledge Management System sebagai penopang blended learning

#2. Corporate University

Belanja Negara yang Efektif dan Efisien

Leaders yang mendukung pengelolaan keuangan negara yang akuntabel

Kebijakan fiskal yang sinergis dan terintegrasi

1. Grand design dan infrastruktur leaders factory 2. Program tour of duty lintas unit 3. Menempatkan Leader Kemenkeu di Kemenkeu/ K/L/D/I lain

1. Protokol kebijakan fiskal terintegrasi

#3. Kemenkeu Leaders Factory

2. National spending review 3. Peningkatan kapasitas SDM: deployment dan secondment program lintas unit es I

#4. Integrasi Kebijakan fiskal

Gambar 1.3 Peta Inisiatif Tema Sentral

27



Inisiatif penguatan budaya yang berfokus pada penerapan nilainilai yang telah dimiliki Kementerian Keuangan (living the values) oleh seluruh pegawai dari jajaran pimpinan hingga staf diharapkan mampu mendorong reformasi birokrasi dan menjadi branding Kemenkeu secara nasional. Inisiatif ini diimplementasikan melalui penyelesaian berbagai milestones utama yang antara lain meliputi penetapan program budaya baru: leadership role model dan rebranding values Kemenkeu, integrity academy dan culture quality management. Outcomes yang diharapkan dari inisiatif ini adalah terwujudnya birokrasi yang efisien, meningkatnya integritas, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka menyelaraskan pengembangan SDM dengan perencanaan strategis organisasi, diperlukan proses bisnis pengembangan SDM yang lebih aplikatif, relevan/adaptif, mudah diakses, dan berdampak tinggi melalui penerapan Corporate University. Inisiatif corporate university diimplementasikan melalui beberapa milestones utama yang meliputi penetapan framework dan struktur tata kelola corporate university, knowledge management system dan membangun learning organization. Corporate university diharapkan menghasilkan outcomes berupa menurunnya competency gap index, tercapainya target Inisiatif Strategis program RBTK dan target kinerja seluruh unit eselon I.

28



Penutup

Inisiatif leaders’ factory bertujuan untuk mendukung pengelolaan keuangan negara melalui penyediaan talent/leader dalam bidang keuangan negara yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal Kemenkeu. Inisiatif leaders’ factory dilaksanakan dengan penyediaan infrastruktur yang meliputi talent management, reward management, leadership framework, leadership dan culture academy. Implementasi leaders factory juga memerlukan prasyarat lainnya seperti implementasi jabatan fungsional.

Perumusan kebijakan fiskal terintegrasi diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan fiskal dan penganggaran yang optimal sebagai dasar penyusunan APBN yang berkelanjutan dan berdampak nyata dengan tetap menjaga iklim perekonomian yang kondusif. Inisiatif ini diwujudkan dengan sinergi penyusunan kebijakan fiskal dan penganggaran, implementasi national integrated spending review, dan peningkatan kapasitas SDM antara lain melalui program secondment.

Tema penerimaan berfokus pada pencapaian pendapatan negara yang optimal melalui peningkatan pelayanan, pengawasan, dan kepatuhan WP/Pengguna Jasa/pengusaha BKC/Wajib Bayar serta peningkatan peran K/L dalam optimalisasi PNBP. Tema ini diimplementasikan melalui insiatif yang mencakup area pajak belanja pemerintah, pembenahan sistem IT DJP, joint program DJBC-DJP, sistem pengguna jasa DJBC dan optimalisasi PNBP.

29



Outcomes Tematik

Strategic Outcome: “Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan sustainable”

Pendapatan Negara yang Optimal

Peningkatan kepuasan pengguna layanan

 Sistem informasi Manajemen Data Keuangan (SIMDK) Pusat dan Daerah  Prepopulated SPT Bendahara  Sinergi pengawasan oleh APIP K/L

#5. Pajak belanja pemerintah

Inisiatif

Terobosan

Key Outcomes

Peningkatan kepatuhan WP/Pengguna Jasa/pengusaha BKC/Wajib Bayar

Peningkatan kualitas pengawasan

 Core tax System - Integrated coretax system - Taxpayer account  E-services - smartcard, KiosK pajak, M-Pajak, TPT online

#6. Modernisasi SIDJP

Peningkatan peran K/L dalam optimalisasi PNBP

   

Joint Probis Joint Data Joint Analysis Joint Operation (penagihan bersama, sistem control utang piutang)

#7. Joint program DJBC-DJP

Penyederhanaan penerapan tarif PNBP

 Integrasi sistem manajemen risiko - Single identity DJPDJBC - Single profile pengguna jasa - Risk engine pengguna jasa  Database Kepabeanan dan Cukai terintegrasi

#8. Sistem kepatuhan pengguna jasa

Gambar 1.4 Peta Inisiatif Tema Penerimaan

30

 Percepatan penerapan tarif PNBP  Koneksi SIMPONI dengan sistem pemungutan Ditjen Minerba (MODI)

#9. optimalis asi PNBP



Penutup

Inisiatif pengamanan pajak belanja pemerintah bertujuan untuk mengurangi tax gap atau selisih antara potensi dan realisasi pajak atas belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD. Upaya pengamanan pajak belanja pemerintah tersebut dilakukan melalui pertukaran data melalui sistem informasi manajemen data keuangan terintegrasi, pemotongan pajak di depan untuk belanja tertentu, dan sinergi pengawasan oleh APIP K/L.

Modernisasi sistem informasi DJP bertujuan untuk menyediakan sistem informasi terintegrasi dengan platform teknologi baru, yang mencakup keseluruhan fungsi inti administrasi perpajakan (core tax system) serta memberikan layanan e-services yang stabil, handal, dan mudah serta aman bagi wajib pajak. Sistem informasi DJP yang modern diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kualitas pengawasan yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Inisiatif joint program optimalisasi penerimaan antara DJBC dan DJP diharapkan dapat mengoptimalkan penegakan hukum dan penerimaan di bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai. Joint program mencakup joint proses bisnis, joint data, joint analysis dan joint operation termasuk joint penagihan.

31



Integrasi sistem kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jasa melalui pengawasan yang handal di bidang kepabeanan dan cukai untuk percepatan pelayanan, dan perluasan fasilitasi serta optimalisasi penerimaan. Inisiatif ini diimplementasikan dengan beberapa milestones utama terkait integrasi NIK dan NPPBKC dengan NPWP, single profile pengguna jasa, database dan sistem manajemen risiko baru yang terintegrasi.

Inisiatif optimalisasi PNBP bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor non pajak melalui penyederhanaan penetapan jenis dan tarif, pemberian insentif pengelola PNBP dan pemetaan potensi PNBP, sinergi pengawasan oleh APIP K/L, monev Minerba dan peningkatan efisiensi dan kualitas biaya operasi KKKS migas. PNPB yang menjadi cakupan inisiatif ini meliputi PNBP K/L, PNBP Minerba dan PNBP Migas (cost recovery).

Tema perbendaharaan berfokus pada pengelolaan keuangan negara yang akuntabel melalui peningkatan kepuasan pengguna layanan, penghematan biaya operasional, peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan SBN, pemanfaatan asset yang optimal, penurunan cost of fund dan pengurangan exposure APBN untuk pembiayaan pembangunan.

32



Penutup

Outcomes Tematik

Strategic Outcome: “Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan sustainable”

Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel

Inisiatif

Terobosan

Key Outcomes

Penghematan Biaya Operasional

Peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan

Peningkatan Kepuasan Pengguna Layanan (wajib pajak/wajib setor/wajib bayar dan Satker)

• Streamlining proses • Protokol transaksi penerimaan pengelolaan negara dan transaksi kas belanja rutin & belanja • Belanja bantuan pemerintah • Back office K/L atas melalui common expenses kartu kredit • Integrasi data internal • SBN jangka dan K/L pendek • Laporan Keuangan K/L berbasis akrual Sertifikasi pengelola keuangan

#10. Pengelolaan Keuangan Terintegrasi

#11. Likuiditas Keuangan Negara

Berkurangnya exposure APBN untuk Pembiayaan Pembangunan

Peningkatan partisipasi masyarakat untuk sector keuangan yang inklusif

• Perancangan  Menjamin framework obligasi dan sistem infrastruktur distribusi SBN dari badan Ritel usaha • Pemerataan (BUMN/BUMD/ distribusi swasta nasional) penjualan SBN Ritel

#12. SBN Ritel Online

Penurunan cost of fund

#13. Penjaminan obligasi infrastruktur

•Kebijakankebijakan baru terkait optimalisasi aset •Integrasi perencanaan dan penganggaran aset. •Integrasi IT untuk pengelolaan aset. •Pemanfaatan LMAN.

#14. Optimalisasi pengelolaan aset

Pemanfaatan Aset Yang Optimal

 Penyelerasan pembiayaan proyek melalui leverage BUMN dan manajemen portofolio investasi  Revisi PP 1/2008 tentang Investasi Pemerintah  Pembentukan holding BUMN

#15. Optimalisasi investasi pemerintah

• Kebijakan implementasi ICOFR kepada K/L • Transfer of knowledge dan asistensi dalam implementasi ICOFR • Pengawasan bersama pelaksanaan anggaran BUN

#16. Sinergi Pengawasan Anggaran BUN dan ICOFR

Gambar 1.5 Peta Inisiatif Tema Perbendaharaan

33



Inisiatif pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi bertujuan untuk membangun pengelolaan keuangan negara yang modern dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran, mempermudah pembayaran bagi wajib pajak/wajib bayar/wajib setor, dan memperkuat akuntabilitas pelaporan. Inisiatif ini dilaksanakan dengan berbagai terobosan yang antara lain meliputi streamlining proses transaksi penerimaan negara dan transaksi belanja rutin dan belanja bantuan, belanja pegawai terpusat dan laporan keuangan K/L berbasis akrual melalui sistem aplikasi terintegrasi.

Pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan modern bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan likuiditas (cash shortage) jangka pendek yang terpadu dan mendorong terciptanya suku bunga pasar yang rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Inisiatif ini dilaksanakan dengan terobosan berupa formulasi alternatif instrumen pembiayaan baru yang lebih responsif melalui protokol pengelolaan kas dan strategi pembiayaan utang dengan memperpendek durasi instrumen utang untuk menurunkan cost of fund serta mendukung pendalaman pasar keuangan.

Inisiatif peningkatan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan surat berharga negara (SBN) yang dilakukan dengan mempermudah akses masyarakat dalam berinvestasi di SBN Ritel ditujukan untuk memperluas basis investor domestik untuk mendukung terwujudnya keuangan inklusif. Inisiatif ini diimplementasikan melalui beberapa milestones penting yang meliputi pencangan proses bisnis sistem SBN ritel, pembangunan jalur distribusi SBN ritel secara online dan public outreach.

34



Penutup

Inisiatif penjaminan obligasi infrastruktur bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sehingga tercapai pemenuhan layanan publik yang baik dengan biaya yang efisien dan risiko fiskal yang minimal. Terobosan yang dilakukan berupa penjaminan obligasi infrastruktur dari badan usaha yang berinisiatif membiayai proyek infrastruktur untuk meningkatkan rating dan mengurangi cost of fund badan usaha.

Inisiatif pemberdayaan aset bertujuan untuk meningkatkan utilisasi aset idle, optimalisasi pemanfaatan aset (sewa) dan mendukung pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional. Terobosan yang dilakukan melalui inisiatif ini meliputi simplifikasi kebijakan terkait pengelolaan aset, digitalisasi pengelolaan aset dan evaluasi portofolio aset.

Optimalisasi investasi pemerintah bertujuan untuk mengurangi exposure APBN dalam pembiayaan pembangunan dan meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari portofolio investasi pemerintah. Adapun terobosan yang dilakukan antara lain meliputi penyelerasan pembiayaan proyek melalui leverage BUMN dan manajemen portofolio investasi, implementasi prinsipprinsip investasi melalui Revisi PP 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah serta pembentukan holding BUMN.

35



Sinergi pengawasan pelaksanaan anggaran BUN dan implementasi ICOFR bertujuan untuk mempercepat implementasi dan penilaian terhadap pengendalian intern atas pelaporan keuangan oleh APIP K/L untuk mendukung pencapaian opini WTP dari BPK atas seluruh LK Pemerintah. Terobosan yang dilakukan meliputi penetapan kebijakan implementasi ICOFR kepada K/L, transfer of knowledge dan asistensi dalam implementasi ICOFR.

Tema penganggaran berfokus pada belanja negara yang efektif dan efisien yang antara lain dicapai dengan pengurangan biaya birokrasi dengan output yang sama, perbaikan kualitas belanja pendidikan dan kesehatan, sinkronisasi penganggaran pusat dan daerah serta pengelolaan dana pensiun yang efisien.

Inisiatif belanja negara yang efektif dan efisien bertujuan untuk menghasilkan outcomes berupa berkurangnya belanja K/L dalam rangka penyelenggaraan birokasi pemerintahan dengan output yang sama (strategic cost saving) dan Belanja K/L dan belanja subsidi yang tepat sasaran. Adapun terobosan yang akan dilakukan melalui inisiatif ini antara lain meliputi penyusunan kajian kebijakan alokasi belanja pusat dan daerah yang inefisien, penyusunan database K/L yang terintegrasi serta mapping potensi inefisiensi belanja K/L (Profil belanja nasional), mengalihkan belanja konsumsi ke belanja yang lebih produktif serta memperbaiki sistem penyaluran subsidi dan bantuan sosial.

36



Penutup

Inisiatif

Terobosan

Key Outcomes

Outcomes Tematik

Strategic Outcome: Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Belanja Negara yang Efektif dan Efisien

Berkurangnya biaya birokrasi dengan output yang sama (strategic cost saving)

Peningkatan akses dan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan

Meningkatkan rasio belanja modal terhadap APBD untuk pertumbuhan ekonomi daerah

Efisiensi belanja dana pensiun dan kesejahteraan pegawai

 Efisiensi: Kontrol input biaya birokrasi  Efektifitas: Mengalihkan belanja konsumtif ke belanja produktif

 Budget map  Redesain arsitektur dan informasi anggaran  Monev anggaran

 Integrasi mekanisme perencanaan dan penganggaran  Penyusunan rambu penggunaan block grant

 Pengelolaan program pensiun PNS  Perbaikan kerangka aturan pengelolaan pensiun

#17. Belanja negara efisien & efektif

#18. Perbaikan kualitas Belanja pendidikan dan kesehatan

#19. Sinkronisasi penganggaran pusat & daerah

#20. Pengelolaan dana pensiun

Gambar 1.6 Peta Inisiatif Tema Penganggaran

37



Inisiatif perbaikan kualitas belanja pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk menciptakan kebijakan perencanaan penganggaran pada bidang pendidikan dan kesehatan yang terpadu berdasarkan tools, arsitektur dan informasi kinerja anggaran dan monev yang handal (reliable). Terobosan yang dilaksanakan melalui inisiatif ini antara lain meliputi penyusunan budget map dan capaian kinerja, redesain arsitektur dan informasi anggaran, mempertajam monev, dan rekomendasi spending policy dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Inisiatif sinkronisasi penganggaran pusat dan daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas transfer ke daerah dan dana desa dalam mendorong percepatan penyediaan layanan publik dasar yang berstandar nasional dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar daerah. Inisiatif ini dilaksanakan dengan berbagai terobosan yang meliputi pengintegrasian mekanisme perencanaan dan penganggaran belanja K/L dan transfer ke daerah dengan memperhatikan money follows program, penyusunan rambu-rambu penggunaan dana block grant serta pemanfaatan hasil monev transfer spesifik dalam kebijakan pemberian reward and punishment.

38



Penutup

Inisiatif optimalisasi kebijakan terkait dana pensiun bertujuan untuk menghasilkan program pensiun dan tunjangan hari tua (THT) yang lebih efektif dan efisien. Inisiatif ini diharapkan dapat menghasilkan sistem pensiun baru yang komprehensif dan mampu mendorong produktifitas dan integritas aparatur. Melalui inisiatif ini akan dilakukan penguatan kelembagaan, penyelenggaraan, regulasi dan kebijakan di Kemenkeu. Outcomes yang diharapkan dari inisiatif ini berupa efisiensi belanja dana pensiun yang selama ini menjadi beban APBN dan peningkatan hasil investasi akumulasi iuran pensiun.

39


40


40



41



Dalam rangka implementasi insiatif strategis program RBTK telah dilakukan penyelarasan penyelesaian milestones dan pencapaian outcomes IS program RBTK dimaksud dengan manajemen strategi, manajemen kinerja dan manajemen risiko Kementerian Keuangan, dengan gambaran seperti dibawah ini. Perumusan

Implementasi

Manajemen Strategi

Perencanaan dan Penganggaran

Risk Assesment

Manajemen Risiko

Manajemen Kinerja

Visi Presiden (Nawacita)

Leaders Offsite Meeting

RPJMN

Blueprint TK

Renstra

Inisiatif RBTK

Renja & RKA K/L

Charter IS RBTK

Peta Strategi

IKU

Kontrak Kinerja

IS

Identifikasi Analisis Evaluasi (penetapan IRU)

Pelaporan dan Monev

RBTK

Mitigasi

Piagam Manajemen Risiko

Nov tahun sebelumnya s.d. Jan tahun berjalan

Pelaksanaan Charter IS Laporan Implementasi IS RBTK

Pelaksanaan Inisiatif Strategis

Laporan Capaian Kinerja

Pelaksanaan Rencana Aksi

Monitoring dan Pelaksanaan Mitigasi Riviu Risiko Risiko

Jan s.d. Dec tahun berjalan

Dialog Kinerja Organisasi

Laporan manajemen RIsiko

Triwulanan

Gambar 2.1 Penyelarasan Program RBTK dengan Pengelolaan Kinerja dan Risiko

Rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2015-2019 telah mempertimbangkan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan tahun 2014-2025 sesuai KMK-36/KMK.01/2014. Selanjutnya, untuk penambahan 20 IS baru Program RBTK sesuai KMK974/KMK.01/2016, akan dipertimbangkan di dalam Renja dan RKA K/L tahun 2018.

42



Penutup

Kinerja 87 inisiatif strategis program RBTK pada tahun 2014-2016 telah diukur dengan IKU “Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan” untuk monitoring progress pelaksanaan terobosan dan milestones pada Kemenkeu Wide dan Kemenkeu One di unit eselon I yang menjadi initiative owner. Untuk 20 inisiatif baru program RBTK, selain implementasi terobosan dan milestones, outcomes yang akan dicapai juga dikaitkan dengan IKU pada Kemenkeu Wide, Kemenkeu One, Kemenkeu Two atau Kemenkeu Three. Berdasarkan hasil pemetaan outcomes terhadap rancangan IKU Kemenkeu, dapat dibedakan tingkatan outcomes sebagai berikut:

1. Outcomes yang terkait dengan rancangan IKU Kemenkeu Wide/One dan/atau Two Tahun 2017. 2. Outcomes yang diusulkan menjadi IKU baru di Kemenkeu One/Two, namun mekanisme pengukuran perlu disepakati. 3. Outcomes yang tidak diusulkan sebagai IKU karena bersifat kualitatif ataupun karena kontrol terhadap pencapaian outcomes sangat rendah. Outcomes Inisiatif

1 Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan

Terkait dengan Rancangan IKU Kemenkeu Wide/One dan/atau Two existing

Dapat diusulkan menjadi IKU baru, namun mekanisme pengukuran perlu disepakati

Tidak diusulkan sebagai IKU karena bersifat kualitatif ataupun karena kontrol terhadap pencapaian outcomes sangat rendah

 Meningkatnya indeks persepsi kesehatan organisasi (MOFIN/SFO) IKU “Indeks kesehatan organisasi”  Meningkatnya indeks persepsi publik IKU “Indeks kepuasan pengguna layanan”

 Meningkatnya indeks efisiensi birokrasi  Meningkatnya integritas/budaya anti korupsi

 Inspirasi program budaya Kemenkeu untuk instansi pemerintah lainnya

43



Outcomes Inisiatif

2 Penguatan Kompetensi SDM dengan Strategi Kemenkeu melalui Corporate University



 Ketercapaian target Inisiatif Strategis seluruh tema "Persentase penyelesaian Inisiatif RB"  Ketercapaian target kinerja seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Capaian NKO UE I

 Competency Gap Index Pegawai Kementerian Keuangan. (Untuk tahun 2017 diakomodasi dalam IKU K-Wide-One BPPK "Nilai peningkatan kompetensi" dan IKU K-Two-Three BPPK terkait pre dan post test.)

 Tingkat kepuasan user unit internal Kemenkeu  Tingkat kepuasan user unit eksternal Kemenkeu

3 Optimalisasi Kemenkeu Leaders’ Factory untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang kredibel

4 Perumusan Kebijakan Fiskal yang Terintegrasi

44

 Tax ratio arti sempit  Diukur dengan IKU "Rasio penerimaan pajak terhadap PDB“  Defisit APBN terhadap PDB  Diukur dengan IKU "Rasio defisit terhadap PDB“


 Distribusi Leaders lingkup internal Kemenkeu untuk mendukung Pengelolaan Keuangan Kemenkeu yang akuntabel  Distribusi Leaders lingkup eksternal Kemenkeu untuk mendukung Pengelolaan Keuangan Negara yang akuntabel  Pertumbuhan ekonomi  Anggaran infrastruktur  Primary balance positif  Growth belanja investasi lebih besar dari belanja konsumsi



Penutup

Outcomes Inisiatif



 Debt to GDP ratio  Diukur dengan IKU "Rasio utang terhadap PDB“  Turunnya defisit anggaran pemerintah Diukur dengan IKU "Rasio defisit terhadap PDB“  Target penerimaan negara yang kredibel: minimalisasi deviasi antara realisasi dengan potensi penerimaan Diukur dengan IKU "Deviasi proyeksi APBN" 5 Pengamanan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah

6 Modernisasi Sistem Informasi DJP Untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak

Tidak diusulkan sebagai IKU karena bersifat kualitatif ataupun karena kontrol terhadap pencapaian outcomes sangat rendah  Efisiensi belanja melalui pengurangan belanja birokrasi (honor tim, perjadin, dll)  Peningkatan anggaran pendapatan negara dan hibah yang tidak terikat dengan mandatory spending

 IKU “persentase penerimaan pajak”  Penurunan tax gap atas belanja APBD IKU “persentase penerimaan pajak”

 Penurunan tax gap atas belanja APBN  Penurunan tax gap atas belanja APBD Diusulkan pada level KTwo ditetapkan IKU yang mengukur pertumbuhan penerimaan pajak dari belanja pemerintah dan pertukaran data antar unit eselon I terkait

 Kepuasan WP terhadap layanan eservices Indeks kepuasan pengguna layanan (layanan eservices)

 IKU terkait kepuasan WP terhadap layanan e-services pada K-Two  Peningkatan jumlah WP yg menggunakan layanan e-services (IKU eselon II DJP)

45



Outcomes Inisiatif

7 Joint Program Optimalisasi Penerimaan

8 Pembangunan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa Terintegrasi untuk optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai

46



 Penurunan Unplanned downtime “Persentase downtime sistem TIK”  Kepuasan pengguna sistem core tax Indeks kepuasan pengguna layanan

 Peningkatan kepatuhan formal WP pengguna eservices (IKU eselon II DJP)  IKU terkait kepuasan pengguna internal sistem core tax pada KTwo

 Tambahan penerimaan negara dari joint operation DJP dan DJBC "Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit"  Menurunnya persentase piutang macet  "Persentase pencairan piutang pajak“ dan "Persentase piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan"

Diusulkan untuk ditetapkan IKU yang mendorong penurunan persentase piutang macet pada level Kemenkeu Two

 Meningkatnya jumlah pengguna jalur Mitra Utama Kepabeanan dan Authorized Economic Operator  “Kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai”  Peningkatan hit-rate (tahun 2015<25,21%) “Persentase hit rate dari importasi jalur merah“

Diusulkan akan disusun IKU baru level KemenkeuTwo:  “Jumlah Perusahaan Mitra Utama Kepabeanan dan Authorized Economic “  “Persentase importasi jalur merah“


Menurunnya temuan audit (berdasarkan ratarata data audit tahun 2014 dan 2015 ≈ Rp 7,49 M per perusahaan)



Penutup

Outcomes Inisiatif

9 Optimalisasi PNBP

10 Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern dan Terintegrasi




 Meningkatnya kontribusi PNBP Tahun 2018: 10 % dari target PNBP Lainnya (PNBP K/L) dalam APBN Tahun 2017  "Persentase penerimaan PNBP" pada K-Two dan dicascade pada K-Three sesuai lingkup tugas dan fungsi  Meningkatnya kontribusi PNBP Tahun 2018: 10 % dari target PNBP sektor Minerba dalam APBN Tahun 2017  IKU "Persentase penerimaan PNBP" dan khusus Minerba di-cascade pada K-Three sesuai lingkup tugas dan fungsi

Realisasi cost recovery tidak melebihi dari yang ditargetkan

 Tingkat Kepuasan Penerima belanja Bantuan (kepala sekolah & penyuluh) “Indeks kepuasan pengguna layanan”  Tingkat Kepuasan WP/WS/WB atas layanan MPN G2 3 dari skala 5 "Indeks kepuasan pengguna layanan“  Simplifikasi penyusunan LK K/L satker piloting SAKTI “Persentase tahapan implementasi SAKTI”  Peningkatan akurasi LK K/L satker pengguna SAKTI (75%) “Persentase tahapan implementasi SAKTI”





Penghematan Biaya Operasional Satker K/L untuk keperluan belanja rutin 100% penggunaan MPN G-2

47



Outcomes Inisiatif

11 Pengelolaan Likuiditas Keuangan Negara Dengan Instrumen Keuangan Modern



 Tersedianya pendanaan yang cukup untuk pembayaran beban APBN melalui berbagai opsi pembiayaan jangka pendek "Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan"

 Penurunan cost of fund  Money market yang likuid



12 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan Pengembangan Jalur Distribusi SBN Ritel secara Online

Penjaminan Obligasi Infrastruktur untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur 14 Pemberdayaan Aset Untuk Mendorong Perekonomian Nasional

48

Jumlah investor SBN ritel baru bertambah

 Jumlah dan nilai proyek infrastruktur yang terealisasi dengan skema penjaminan obligasi infrastruktur

13

 Optimalisasi Aset Idle  "Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap"  Terutilisasinya aset melalui pemanfaatan aset (sewa) “Persentase manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara”


 Kontribusi Lahan untuk pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional



Penutup

Outcomes Inisiatif

15 Optimalisasi Investasi Pemerintah Untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan

16 Sinergi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran BUN dan Implementasi ICOFR

17 Mewujudkan APBN Berkualitas melalui Efisiensi dan Efektivitas Belanja Negara



 Mengurangi exposure APBN untuk pembiayaan pembangunan “Rasio Dana Aktif BUMN/ Lembaga di bawah Kementerian Keuangan terhadap Total Ekuitas ”  Meningkatnya penerimaan negara yang berasal dari portofolio investasi pemerintah “Persentase manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara”

 Pada level Kemenkeu-One IKU “Persentase manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara”, di cascade ke Kemenkeu-Two secara indirect terkait portofolio investasi pemerintah dan sewa.

 Opini BPK atas LKBUN dan LKPP "Indeks opini BPK atas LK BUN“ dan "Indeks opini BPK atas LKPP"  Opini BPK atas LK KemenPUPera dan Kemensos "Indeks jumlah LK-KL dan LKBUN yang andal dengan opini audit yang baik"

Diusulkan untuk ditetapkan IKU peningkatan penerapan ICOFR pada K/L dengan piloting KemenPUPera dan Kemensos.


 Berkurangnya belanja K/L dalam rangka penyelenggaraan birokasi pemerintahan dengan output yang sama (strategic cost saving)  Belanja K/L dan belanja subsidi yang tepat sasaran

49



Outcomes Inisiatif


Meningkatnya Kualitas SDM dan Standar Kesehatan Masyarakat melalui Perbaikan Kualitas Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Sinkronisasi Penganggaran Pusat dan Daerah

50


 Terwujudnya efisiensi dan efektivitas anggaran untuk mewujudkan peningkatan akses dan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan pada pusat dan daerah, terutama dengan indikator proporsi anggaran untuk non-operasional/non aparatur.  Meningkatnya total anggaran bidang pendidikan dan anggaran bidang kesehatan pada daerah tertentu/ pinggiran

18

19


 Local Tax Ratio “Rasio PDRD terhadap PDRB”  Indeks Pembangunan Manusia “Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan Daerah”  Tingkat Pengangguran Terbuka  “Persentase daerah yang memiliki APBD yang sehat”  Tingkat Kemiskinan “Persentase daerah yang memiliki APBD yang sehat”  Rasio Belanja Modal/Realisasi Total Belanja APBD rata-rata kab/kota “Persentase daerah yang memiliki APBD yang sehat”

 Rasio Belanja Modal/Realisasi Total Belanja APBD rata-rata kab/kota  Rasio Belanja Modal/Realisasi Total Belanja APBD rata-rata provinsi  Rasio belanja infrastruktur  Rasio SiLPA terhadap belanja

Rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal



Penutup

Outcomes Inisiatif

Terkait dengan Rancangan IKU Kemenkeu Wide/One dan/atau Two eksisting



 Rasio Belanja Modal/Realisasi Total Belanja APBD rata-rata provinsi “Persentase daerah yang memiliki APBD yang sehat”  Rasio belanja infrastruktur  Rasio SiLPA terhadap belanja “Persentase daerah yang memiliki APBD yang sehat” 20 Optimalisasi kebijakan penganggaran terkait pengelolaan program pensiun

 Perbaikan dasar hukum pengelolaan program pensiun PNS “Persentase penyelesaian kebijakan perbaikan sistem pensiun dan THT PNS”

 Adanya efisiensi belanja dana pensiun  Peningkatan hasil investasi akumulasi iuran pensiun

Tabel 2.1 Matriks Penyelarasan Outcomes dan IKU

Di dalam implementasi inisiatif program RBTK, manajemen risiko yang dilakukan adalah terkait dengan risiko project termasuk risiko tidak terselesaikannya inisiatif sesuai jangka waktu yang ditetapkan (time), risiko biaya penyelesaian inisiatif yang melebihi anggaran yang ditetapkan (cost), risiko output inisiatif yang tidak sesuai kualitas yang diharapkan (quality); serta risiko terkait dampak apabila inisiatif dijalankan. Keseluruhan risiko-risiko tersebut, akan dipertimbangkan di dalam risk assessment pengelolaan risiko Kementerian Keuangan.

51


52


52



53



Implementasi inisiatif program RBTK pada tahun 2016 dapat dikatakan berjalan dengan lancar walaupun tentunya tidak lepas dari tantangan dan dinamika pada proses implementasinya. Proses monitoring implementasi inisiatif dilakukan melalui aplikasi Ministry of Finance Institutional Transformation Application (MITRA), yang merupakan salah satu tools yang membantu pemantauan penyelesaian seluruh tindakan yang dijabarkan dari seluruh milestones pada Initiatives Charter. Selain menggunakan aplikasi ini, digunakan juga sarana-sarana yang lain seperti pelaksanaan pertemuan one-onone dengan PMO-CTO-Initiative Owner juga laporan PMO secara tertulis sebagaimana diwajibkan dalam KMK-41/KMK.01/2016. Hingga akhir tahun 2016, implementasi ke-87 inisiatif berjalan dengan baik dengan capaian implementasi inisiatif sebesar 98%. Capaian output/outcome dari masing-masing inisiatif pada tema-tema tersebut diatas akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini. Selain 87 inisiatif, CTO beserta PMO juga mengelola 7 inisiatif tambahan yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pengajuan usulan inisiatif ini telah dibahas pada level CTO-PMO-Initiative Owners, kemudian disampaikan dan telah mendapatkan persetujuan pada Steering Committee Meeting pada tanggal 16 Februari 2016. Hal ini menandai masuknya inisiatifinisiatif terkait hubungan pusat dan daerah dalam program RBTK yang pada KMK-36 belum terakomodasi, dan sejalan dengan penambahan tantangan dan penambahan porsi dana transfer ke daerah dan dana desa di tahun-tahun yang akan datang.

54



Perpajakan




Penutup

Sentral Progress tahun ini : 100% dari target s.d. hari ini : 100%

Perbendaharaan

Penganggaran



Gambar 3.1 Capaian Implementasi Program RBTK Tahun 2016 Dengan adanya arahan Menteri Keuangan untuk memformulasikan inisiatif baru sebagaimana telah dibahas secara mendalam pada bab sebelumnya, maka hingga saat ini terdapat 114 inisiatif program RBTK Kementerian Keuangan. Untuk memudahkan koordinasi dan melaksanakan program monitoring yang akurat dari seluruh inisiatif, saat ini sedang disusun Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengelola Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yang akan mengatur dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

55


a. b. c.


Manual Implementasi 20 Inisiatif Baru program RBTK; Manual implementasi 94 inisiatif program RBTK; Pendelegasian wewenang pengelolaan inisiatif, yang meliputi pengelolaan Change Request, Acceptance Criterias dan Initiative Closing.

Beberapa capaian penting dalam program RBTK Kementerian Keuangan pada lima tema transformasi adalah sebagai berikut:

Tema Perpajakan memiliki 16 inisiatif dengan satu inisiatif yang telah selesai yaitu terkait Perluasan Fungsionalitas Website (IS #13). Capaian yang cukup signifikan diantaranya:

Setelah diinisiasi pada tahun 2015, seluruh Kantor Pelayanan Pajak mulai bulan Juni 2016 telah mengimplementasikan pembayaran pajak melalui mini ATM/mesin EDC secara nasional;

Piloting Compliance Risk Management untuk peningkatan kualitas pemeriksaan pada 9 Kanwil dan 16 KPP;

56



Penutup

 Untuk memperkuat data perpajakan sekaligus untuk memberikan kemudahan pada wajib pajak, mulai Juli 2016 seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk menggunakan e-Faktur;  Terkait penggunaan e-filing untuk penyampaian SPT tahun 2016, telah dicapai 8.091.464 SPT elektronik tahun 2016 dari target 7 juta;  Pre-populated SPT Tahunan PPh melalui e-filing secara terbatas, serta pengembangan aplikasi untuk penyampaian SPT OP Pensiunan serta aplikasi untuk pihak ketiga penyedia layanan SPT elektronik;  Implementasi loader SPT elektronik untuk SPT Tahunan WP Badan 1771, SPT Tahunan WP OP 1770, SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2.  Implementasi e-filing telah menurunkan waktu proses SPT hingga 57,3% (dari 360 hari di 2012 menjadi 154 hari di 2015).

Telah dilaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) Kementerian Keuangan dengan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi tentang inklusi materi kesadaran pajak pada Mata Kuliah Wajib Umum untuk perguruan tinggi. Selain itu juga telah disusun buku “Pajak itu Gampang Loh” untuk pendidikan dasar dan menengah;

Implementasi Direktorat Intelijen Perpajakan dan Direktorat Perpajakan Internasional.

57



Pada tahun 2016, dua dari 12 inisiatif tema Kepabeanan dan Cukai telah diselesaikan (Inisiatif 4 dan 8) dan telah ditetapkan dengan Kep71/SJ/2016 tanggal 18 Maret 2016. Secara keseluruhan capaian utama yang menjadi highlight untuk tema Kepabeanan dan Cukai sebagai berikut:

Dwelling time pada tahun 2016 turun menjadi 4,019 hari (5,183 hari pada akhir tahun 2015). Penurunan dwelling time ini didapatkan karena menurunnya waktu pre-clearence dari 3,023 hari (tahun 2015) menjadi 2,166 hari (tahun 2016) serta adanya penurunan waktu pemeriksaan untuk jalur merah dari 57:08 menit (tahun 2015) menjadi 52:23 menit (tahun 2016). Penurunan dwelling time ini merupakan dampak dari beberapa upaya yang dilaksanakan diantaranya penyelesaian pengembangan aplikasi CEISA untuk tablet pada tahun 2016 yang memungkinkan pemerikasaan dokumen secara mobile bagi aparat di DJBC. Selain itu, penurunan dwelling time ini juga tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan sejak tahun 2014 diantaranya upaya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang terkait melalui minilab stakeholder yang telah dimulai pada tahun 2014, adanya fasilitas prenotification, penyampaian dokumen pabean secara elektronik, pemeriksaan fisik dan pemanfaatan Hico Scan X-ray Container pada tahun 2015.

Upaya peningkatan kapasitas Pusat Kontak Layanan (Contact Center) Bravo 1500225 membawa hasil yang baik pada tahun 2016, beberapa penghargaan telah diraih yaitu:

58



Penutup

 Gold for Best Contact Center Leader;  Silver for Best Small Contact Center;  4th place for Best Contact Center Design. Pada tahun 2016 juga telah dilaksanakan piloting untuk penerapan layanan 24/7. Sebagai persiapan implementasi layanan telah dilaksanakan pengadaan infrastruktur IT serta benchmarking ke contact center yang menyelenggarakan 24/7. Serta untuk peningkatan layanan saat ini juga telah diterapkan ISO untuk inbound call.

Tahun 2016 dilaksanakan implementasi penuh aplikasi layanan dan perijinan Kawasan Berikat, utamanya setelah diterbitkan peraturan Direktur Jenderal Kepabeanan dan diselesaikannya aplikasi layanan terkait (BC 2.3, BC 2.5, BC 2.6.1/2.6.2, 2.7 & 4.0/4.1). Selain memberikan perbaikan layanan, penerapan monitoring room dan IT Inventory di Kawasan Berikat juga meningkatkan efektivitas pengawasan yang antara lain telah menghasilkan 91 penindakan pada Tahun 2014 hingga 2016.

Penyempurnaan proses bisnis barang kiriman telah diselesaikan dengan penetapan PMK-182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman (PMK-182). Beberapa point added value dalam PMK-182 tersebut diantaranya: •

Peningkatan nilai barang yang mendapatkan pembebasan dari USD 50 menjadi USD 100;

•

Mengimplementasikan international best practice, WHO Procedures on Consigment Goods: penetapan batasan layanan berdasarkan nilai (value threshold) bukan berdasarkan berat;

•

Optimalisasi penerimaan negara: penetapan pembebasan tanpa faktor diskon, penegasan jangka waktu penangguhan pembayaran untuk pos universal;

59



•

Simplifikasi prosedur pabean: penggunaan tarif tunggal bea masuk (7,5%)

•

Menjamin hak penerima barang: penerima barang dapat mengajukan keberatan atas penetapan impor barang kiriman..

Selain itu juga diselesaikan aplikasi impor barang kiriman untuk mempermudah pemberian pelayanan kepada pengguna jasa.

Dari delapan inisiatif yang dilaksanakan di tahun 2016. Saat ini dipersiapkan closing untuk # 1, #2, #6 dan #7. Sedangkan untuk inisiatif #9 Mengintegrasikan sistem manajemen risiko telat dilaksanakan dan diusulkan menjadi salah satu dari 20 Inisiatif Baru Program RBTK mengingat manajemen risiko ini merupakan backbone dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Tema Penganggaran mempunyai 6 IS yang pada tahun 2016 ditambahkan dengan 6 IS di bidang Perimbangan Keuangan. Secara keseluruhan capaian utama yang menjadi highlight untuk tema Penganggaran adalah sebagai berikut:

Standardisasi prosedur pelaksanaan trilateral meeting bagi pegawai Direktorat Jenderal Anggaran (Perdirjen 7/AG/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dalam rangka Penyusunan RKAKL).

Setelah operasionalisasi task force anggaran, bimbingan teknis serta operasionalisasi pusat layanan untuk K/L, telah diluncurkan

60



Penutup

Budget Learning Center (BLC) dan publikasi artikel penganggaran melalui website Direktorat Jenderal Anggaran sebagai sarana peningkatan kapabilitas K/L dalam pengelolaan anggaran.

Telah ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Anggaran (JFAA) melalui Permenpan RB No. 21 Tahun 2016. Untuk menunjang implementasi JFAA hal ini juga telah diselenggarakan diklat teknis analis anggaran.

Penurunan IW Kab/Kota terjadi karena 169 daerah mengalami penurunan tingkat alokasi DAU sedangkan alokasi DAU pada daerah lainnya tetap seperti tahun anggaran 2016. Penurunan IW Provinsi terjadi karena adanya pengalihan kewenangan dari kab/kota ke provinsi.

•

Penetapan kebijakan jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk memperkuat pemungutan pajak daerah melalui penetapan PP No. 15 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

•

Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pengelola Pajak Daerah melalui Bimbingan Teknis serta koordinasi dan konsultasi kepada daerah

•

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada daerah untuk meningkatkan kualitas penyusunan Perda sebagai dasar pemungutan.

•

Mengurangi pungutan bermasalah melalui evaluasi Perda.

• .

Pencapaian target tax Ratio sebesar 2,09 pada tahun 2016

61



Penyelesaian dasar hukum implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) melalui Penetapan PMK No.74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SIKD, yang antara lain mengatur pembakuan SIKD, dan komunikasi data SIKD Nasional dan SIKD Daerah 9.

PMK ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan monev sehingga monev dapat terlaksana secara terpadu, efektif, dan efisien

Telah dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya In House Training, Executive Training serta Bimbingan Teknis di berbagai daerah

62



Penutup

Gambar 3.2 Kegiatan yang Dilakukan untuk Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah

Secara keseluruhan implementasi 33 IS tema Perbendaharaan telah menghasilkan beberapa capaian capaian utama yang menjadi highlight tema Perbendaharaan antara lain sebagai berikut:

• •

• •

•

Piloting SAKTI untuk seluruh satuan kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan sebanyak 206 satuan kerja. Telah diluncurkan 215 kartu plastik untuk pettycash dibeberapa satker, dengan status Cash Management System aktif yang terdiri atas 71 Mandiri, 17 BNI dan 127 BRI. Roll out pembayaran gaji via penyaluran langsung dari Perbendaharaan untuk Satker Kemhan dan TNI telah mencapai 99,2% (2.425 dari 2.444 SPM dibayarkan langsung ke rekening pegawai). Pada SAKTI juga telah dilengkapi dengan modul Perencanaan Kas untuk memperbaiki perencanaan kas menjadi lebih akurat.

Implementasi penuh MPN G2 dengan penghentian layanan MPN G1 pada tanggal 1 Juli 2016.

63


•

•

•

• •


Saat ini layanan MPN G2 telah didukung oleh Bank/Pos Persepsi sejumlah 75 Bank dan 1 Pos, dengan saluran pembayaran modern mulai dari ATM, Internet Banking, Mini ATM (Mesin EDC) serta Mobile Banking. Aplikasi dashboard MPN G2 sebagai Top 35 Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2016. 15 jt transaksi (47%) menggunakan MPN G2, dengan nilai transaksi Rp 257 T (75,6%) sampai bulan September 2016.

Menteri Keuangan dan Gubernur BI telah sepakat dana penempatan pada TDR sebesar Rp5T untuk 5 tahun yang telah dimulai sejak Februari 2016. Pada tahun 2016, telah diperoleh PNBP sebesar Rp.68,6 M atas hasil penempatan uang negara di Bank Umum.

Pembahasan mengenai penukaran valas berupa cross currency telah diinisiasi dan didiskusikan dengan Bank Indonesia serta telah mendapatkan kesepakatan untuk mendapatkan penerapan special rate. Dengan adanya kesepakatan tersebut didapatkan penghematan mencapai setidaknya 100 M untuk penukaran valas (cross currency).

Ditujukan untuk meningkatkan transparansi harga dan meningkatkan likuiditas

Untuk meningkatkan likuiditas surat berharga negara, telah dibangun aplikasi Debt Switch Many to Many serta kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan mengenai Debt Switch Many to Many. Selain itu telah disiapkan juga sistem aplikasi MOFIDS telah siap untuk mendukung pelaksanaan transaksi staple bond

64


•


Penutup

Terbitnya kebijakan tentang Penilaian Kekayaan Negara Yang Dikuasai Negara berupa Sumber Daya Alam (PMK Nomor 66/PMK.06/2016) dengan petunjuk teknisnya: − Perdirjen KN Nomor 7/KN/2016, tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara berupa SDA Minyak dan Gas Bumi − Perdirjen KN Nomor 5/KN/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa SDA Kelautan dan Perikanan

•

Telah dilaksanakan exposure penyusunan laporan potensi fiskal SDA dengan diselenggarakannya South-South Knowledge Exchange on Mineral Valuation, serta

•

Piloting inventarisasi dan penilaian SDA Timah pada empat perusahaan timah (PT Timah (Persero) Tbk, PT Eunindo Usaha Mandiri, PT Prima Timah Utama, PT Mitra Stania Prima).

•

Telah diluncurkan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang telah diimplementasikan secara nasional.

•

Telah diluncurkan Sistem Monitoring Aktivitas Rutin (SMARt) Gen. II dan telah digunakan pada 10 Kantor Wilayah DJKN

Telah diselesaikan beberapa kebijakan untuk optimalisasi aset, yaitu: •

PMK Nomor 247/PMK.06/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Pengasuransian BMN.

65



Pembentukan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Saat ini LMAN telah dan sedang melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan aset seperti melakukan penyaringan portofolio real estate untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang berkaitan dengan memaksimalkan aset, mengajukan solusi dan melakukan pengkajian pengelolaan kelompok aset. LMAN juga melakukan evaluasi terhadap portofolio piutang negara dan membuat peraturan pemerintah untuk mengelola piutang negara lebih baik (RPP Perubahan Kedua PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah) serta melakukan pilot solusi dengan K/L terkait tanah dan bangunan.

Menindaklanjuti Leaders’ Offsite Meeting (LOM) pada Desember 2015, telah dilaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) mandat kepada 10 Special Mission Vehicle (SMV) yang merupakan turunan dari penugasan pemerintah sebagai fiscal tools sebagai dukungan atas kebijakan pemerintah.

•

•

66

Perluasan jumlah kantor yang menerapkan layanan bersama (dari 20 kantor menjadi 119 kantor) serta penambahan jumlah layanan (dari 3 layanan menjadi 5 layanan, yaitu Layanan Rekonsiliasi Terpadu; Informasi Terpadu; Klinik Investasi dan Pemasaran Surat Berharga Negara; Registrasi Hibah Langsung Dalam Negeri di Daerah dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik) melalui penetapan KMK-834/KMK.01/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Layanan Bersama (Co-location); Pada tahun 2016 juga telah dilaksanakan pelatihan kepada Customer Service Officer untuk penguatan tugas layanan bersama dari DJPB dan DJKN sebanyak tiga batch dengan total peserta sejumlah 110 orang



Penutup

Secara keseluruhan implementasi 22 IS tema Sentral telah menghasilkan beberapa capaian capaian utama yang menjadi highlight tema Sentral antara lain sebagai berikut:

Pada tahun 2016 telah dimulai langkah-langkah untuk reorganisasi Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Biro Organta) dengan Biro SDM menjadi Biro Human Capital Management (HCM) dan Biro Layanan Operasional dan Organisasi SDM (LOOS) yang akan diimplementasikan pada tahun 2017, diantaranya dengan implementasi program change management dalam bentuk IHT bersama. Selain itu juga dilaksanakan Penyusunan Business Process Reengineering (BPR) dan User Requirement HRIS sebagai pedoman pembangunan Sistem Informasi SDM. Terkait dengan implementasi reorganisasi Sekretariat Jenderal berdasarkan PMK 234/PMK.01/2015 tahun 2015, telah diselesaikan modul-modul yang diperlukan diantaranya: • • •

• • •

Penetapan PMK Nomor 175/PMK.01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Kementerian Keuangan; Urjab di lingkungan Setjen (KMK-305/KMK.01/2016 Tentang Uraian Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Jenderal); Penetapan SOP Sekretariat Jenderal (berbasis RASCI) melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-266/SJ/2016 tanggal 30 Desember 2016.

KMK No 590/KMK.01/2016 Tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; Pelaksanaan Survei SFO secara online (tanggal 1 Juli 2016 s.d 19 Agustus 2016). Penetapan KMK 234/KMK.01/2016 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Kinerja Pegawai Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas dan target Indikator Kinerja Utama.

67



•

Kemudahan pengadaan untuk produk IT end-user (PC, Notebook, dan Printer) melalui penayangan dalam e-catalogue LKPP;

•

Pengusulan katalog mesin kapal (Non-IT), dan produk IT Infrastruktur ke LKPP;

•

Penyelesaian kajian penerapan analisis TCO di lingkungan Kementerian Keuangan, sedangkan penetapan implementasi TCO akan dilaksanakan pada tahun 2017.

•

Penetapan KMK Nomor 352/KMK.01/2016 tentang Pedoman Perencanaan SDM yang dilanjutkan dengan bimbingan teknis pengisian e-Formasi dan Diklat Perencanaan SDM;

•

Penyediaan layanan konsultasi formasi (online);

•

Penetapan PMK Nomor 7/PMK.01/2016 tentang Penghargaan bagi PNS di Lingkungan Kemenkeu dilanjutkan dengan penetapan SE25/MK.1/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan;

•

Penetapan KMK Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di lingkungan Kemenkeu;

•

Penetapan PMK Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan pada tanggal 12 April 2016 dan penetapan KMK Nomor 1227/KMK.1/2016 tentang Pedoman Pengembangan Talent dan Mekanisme Mentoring.

Telah dilakukan penyelarasan penyusunan enterprise architecture Kementerian Keuangan dengan penyusunan proses bisnis Kementerian Keuangan yang akan dilanjutkan pada tahun 2017 (current business process), sedangkan end-state akan ditentukan pada tahun 2018.

68



Penutup

•

Telah diterbitkan PMK 12 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Manajemen Risiko melalui KMK 208 Tahun 2016;

•

Berkenaan dengan perbaikan tata kelola pengawasan internal di Kementerian Keuangan, telah diterbitkan PMK 237 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.

•

Sedangkan terkait penerapan IACM yang dicanangkan pada tahun 2016, telah dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya penyusunan rancangan kebijakan terkait Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan serta rancangan Komite Audit.

Pengelolaan inisiatif program RBTK meliputi beberapa hal sebagai berikut:

Program monitoring yang dilakukan oleh Central Transformation Office (CTO) dan Project Management Office (PMO) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut: Diktum keenam KMK-36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025, yang mengatur jenis dan waktu penyampaian laporan implementasi program RBTK sebagai berikut:  laporan semester I yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli tahun berjalan;

69



 laporan semester II yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya; atau  laporan yang wajib disampaikan sewaktu-waktu berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.

Diktum keempat KMK-41/KMK.01/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (Central Transformation Office) Kementerian Keuangan Tahun 2016, yang mengatur beberapa hal diantaranya:  Penyelenggaraan rapat CTO-PMO sedikitnya satu kali dalam satu bulan;  Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan CTO dengan Tim Pengarah sedikitnya satu kali dalam tiga bulan;  Penyelenggaraan rapat koordinasi CTO, PMO dengan Tim Pengarah sedikitnya dua kali dalam satu tahun;  Kewajiban PMO menyampaikan laporan kepada CTO sedikitnya satu kali dalam tiga bulan;  Kewajiban CTO menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah sedikitnya dua kali dalam satu tahun.

Selain penyampaian laporan sebagaimana diatas, CTO telah menginisiasi penyampaian high level report dengan judul Info Transformasi (INTRA) yang disampaikan setiap dua minggu sekali kepada seluruh anggota Tim Pengarah TRBTKP (Menteri, Wakil Menteri serta seluruh Pejabat Eselon I). Sebagaimana disampaikan pada pembukaan Bab ini, untuk melaksanakan program monitoring yang lebih aktual terkait implementasi seluruh milestones dari 87 inisiatif, CTO bekerjasama dengan Pusintek pada tahun 2014 telah membangun aplikasi MITRA. Aplikasi MITRA diperbaharui setiap awal tahun oleh seluruh PMO dan Initiative Owner dengan rencana kerja yang berisi rincian milestone,

70



Penutup

kegiatan dan tindakan serta jangka waktu pelaksanaan dalam tahun berjalan. Aplikasi MITRA merupakan aplikasi berbasis web, yang dapat diakses dan di-update capaiannya oleh seluruh PMO atau initiative owner yang berwenang setiap harinya, sehingga memberikan informasi yang aktual dan real time terkait capaian implementasi seluruh inisiatif. Aplikasi MITRA juga dapat menyajikan sejauh mana program transformasi telah berjalan sejak diinisiasi. Pengukuran capaian 7 tambahan inisiatif (detail inisiatif akan dibahas pada sub bab selanjutnya) serta 20 inisiatif baru program RBTK akan dimasukkan dan dimonitor melalui apikasi MITRA pada awal tahun 2017. Pelaksanaan program monitoring merupakan salah satu hal yang krusial dan mendapatkan pehatian yang tinggi. Untuk memastikan agar hal ini dijalankan dengan konsisten, pengukuran program monitoring telah dimasukkan ke dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Wide, KemenkeuOne dan Kemenkeu-Two para Initiative Owner dan CTO, yaitu dengan IKU Persentase penyelesaian implementasi cetak biru Program Transformasi Kelembagaan Tahun 2016. Untuk mengukur IKU tersebut, digunakan aplikasi MITRA yang pada tahun 2016 telah mencapai 98% dari target tahunan, dan telah mencapai 75% dari target hingga selesainya program RBTK pada tahun 2025. Selain melalui laporan formal dan aplikasi MITRA, pelaksanaan program monitoring juga dilaksanakan melalui pertemuan antara CTO-PMOInitiative Owner Unit Eselon I (One-on-one meeting). Pada pertemuan ini dibahas penyelesaian rencana kerja sebagaimana yang telah dituliskan pada MITRA serta dilakukan pembahasan terkait kendala dan alternatif solusi yang dapat dilaksanakan oleh initiative owner, PMO atau dikoordinasikan oleh CTO.

Dalam melaksanakan implementasi 87 inisiatif sesuai dengan KMK-36 tentunya banyak terdapat dinamika, baik dari adanya perubahan scope dari pelaksanaan inisiatif, reposisi struktur pengelola inisiatif maupun usulan untuk penambahan inisiatif. Untuk menghadapi dinamika dalam

71



implementasi inisiatif, CTO telah menyusun tata kelola usul perubahan inisiatif yang ditetapkan melalui KMK-676/KMK.01/2014 tentang Mekanisme Perubahan Manual Implementasi Dalam Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan. Secara singkat, proses perubahan manual implementasi program RBTK sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini: ITJEN

1 Memperkuat manajemen risiko Tujuan:▪

Membuat risiko operasional menjadi terukur, transparan, dan memiliki langkah mitigasi

Latar belakang

Perubahan pada model operasional

Dampak dan IKU

▪ Itjen sedang berusaha

▪ Semua inisiatif perlu didasari oleh prinsip

▪ Setelah inisiatif dijalankan, risiko

menanamkan risk culture di Kemenkeu – untuk mencapai tujuan ini, diperlukan adanya serangkaian inisiatif yang dijalankan di tingkat Unit Es1 dan Itjen

desain di bawah ini – Tiap inisiatif harus dapat memperkuat salah satu dari tiga lini prinsip pertahanan – Tiap inisiatif harus terkait dengan salah satu faktor pendukung di bawah ini ▫ Orang yang menjalankan ▫ Proses/faktor pendukung

▪ ▪ ▪

Faktor keberhasilan

Ringkasan tindakan yang diajukan

• Komitmen dari sumber

▪ Membuat program pelatihan yang memadai ▪ Menetapkan perubahan organisasi ▪ Menghubungkan risiko dengan pengelolaan

daya di Itjen dan Unit Es1

• Komitmen dari pimpinan

senior Kemenkeu dalam menganggap risiko sebagai atribut utama yang perlu dimonitor dan dimitigasikan • Ditetapkannya peraturan untuk penunjukkan komite audit internal

kinerja

Struktur tata kelola

events database Menetapkan komite audit dalam Kemenkeu Melakukan pengujian kendali

• Terdapat komite tata kelola yang

▪ Melakukan perbaikan dan monitoring risk ▪ ▪

operasional harus – Dapat diukur dengan jelas – Dikurangi – Dikaitkan dengan IKU Jumlah kejadian dalam risk event database Jumlah kerugian tiap tahun dikarenakan adanya risiko operasional Jumlah kasus risiko operasional per tahun

terdiri dari Sesditjen dan Inspektur Jenderal

• Terdapat steering committee Outcome utama

▪ Menetapkan peraturan yang

eksekutif yang terdiri dari Unit Es1 dan Itjen

memperbolehkan adanya formasi komite risiko interim

Perubahan inisiatif Perubahan key outcome, dampak dan IKU, dan Struktur Tatakelola Perubahan pada tindakan utama dan rincian kegiatan

ditetapkan melalui Rapim ditetapkan oleh CTO ditetapkan oleh PMO

Gambar 3.3 Konsep perubahan Initiative Charter

72



Penutup

Sejak tahun 2014 Manual Implementasi Program RBTK yang memuat Initiative Charter, Model Operasional, Rencana Kerja dan Risiko telah mengalami perubahan sebanyak dua kali yang ditetapkan melalui: Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Ketua Tim Pengelola TRBTKP (CTO) nomor Kep-33/SJ/2015 tentang Perubahan Manual Implementasi Inisiatif Program Transformasi Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Keuangan

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Ketua Tim Pengelola TRBTKP (CTO) nomor Kep-382/SJ/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selalu Ketua Tim Pengelola TRBTKP (CTO) nomor Kep-33/SJ/2015 tentang Perubahan Manual Implementasi Inisiatif Program Transformasi Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Keuangan Pada tahun 2016 ini, terdapat usulan perubahan untuk 67 inisiatif pada empat tema yaitu Tema Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, Perbendaharaan dan Tema Penganggaran serta tidak terdapat usulan perubahan untuk inisiatif pada Tema Penganggaran. Rincian perubahan inisiatif untuk tiap tema adalah sebagai berikut:

a

Struktur Tata Kelola

Perubahan Model Operasional

Rencana Kerja

Potensi Risiko

Meningkatkan segmentasi wajib pajak dan coverage model

Key Outcome

1

Ringkasan Tindakan

Inisiatif

Perubahan Pada Model Operasional

No

Faktor Keberhasilan

Initiative Charter

-

-

√

√

√

√

√

√

73



Faktor Keberhasilan


Ringkasan Tindakan

Key Outcome



Rencana Kerja

Potensi Risiko

Initiative Charter

2

Menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan end-to-end

-

-

-

√

-

-

√

-

3

Membenahi sistem administrasi PPN

-

-

-

√

-

-

√

-

4

Mengembangkan model kepatuhan yang prediktif, berbasis-risiko terkait dengan proses bisnis

-

-

-

√

-

-

√

-

5

Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan (hingga CRM terimplementasi penuh)

-

-

-

√

√

-

√

-

6

Memastika kualitas dan konsistensi penegakan hukum

√

-

-

√

√

-

√

-

7

Meluncurkan strategi komunikasi terintegrasi

-

-

-

√

√

-

√

-

8

Secara sistematis melibatkan pihak ketiga untuk data, penegakan dan penjangkauan wajib pajak

-

-

-

√

-

-

√

-

9

Menyempurnakan KPP

-

-

-

√

√

-

√

-

Secara selektif 10 memperluas jangkauan DPC dan meningkatkan kapabilitas perolehan data

-

-

-

√

-

√

√

-

11 Migrasi wajib pajak ke efiling

-

-

-

√

-

-

√

-

Secara drastis 12 meningkatkan kapasitas contact centers

-

-

-

-

-

-

-

-

13 Memperluas fungsionalitas website

-

-

-

-

-

-

-

-

No

74

Inisiatif



Faktor Keberhasilan


Ringkasan Tindakan

Key Outcome



Rencana Kerja

Potensi Risiko

Initiative Charter

Penutup

Menyelaraskan kembali 14 staf fungsional dan secara selektif meningkatkan kapasitas

-

√

√

√

-

√

√

-

15 Restrukturisasi organisasi

-

-

-

√

-

-

√

-

Menjamin adanya otonomi 16 yang diperlukan untuk transformasi

-

-

-

√

-

-

√

-

No

Inisiatif

Tabel 3.1 Usulan perubahan inisiatif Tema Perpajakan Tidak ada usulan perubahan pada komponen Judul, Tujuan, Latar Belakang, dan Dampak/IKU untuk Tema Perpajakan.

b

Rencana Kerja

Memperbaiki sistem manajemen kinerja

√

√

√

2

Pilot kantor pelayanan modern 2.0 untuk mengurangi dwelling time

√

√

√

3

Peningkatan Kapasitas Pusat Kontak Layanan (Contact Center) Bravo 1500225 secara Berkesinambungan dan Drastis

√

√

√

Inisiatif

Dampak/ IKU

1

No

Key Outcome


Initiative Charter

√

75



Memulai lab stakeholder external untuk mengurangi waktu impor

5

Future proofing kawasan berikat

6

Memperbaiki layanan dan mengoptimasi pengawasan impor melalui kantor pos

7

Otomasi proses pelayanan dan pengawasan

√

8

Meningkatkan citra dengan mengoptimasi kegiatan kehumasan

√

9

Mengintegrasikan sistem manajemen risiko

√

10

Menyelaraskan fondasi dengan mandat

√

√ √

√

Rencana Kerja

4


Inisiatif

Dampak/ IKU

No

Key Outcome

Initiative Charter

√

√

√ √

√

√

√

√

√

Tabel 3.2 Usulan Perubahan Inisiatif Tema Kepabeanan dan Cukai Tidak ada usulan perubahan pada komponen Charter (Judul, Tujuan, Latar Belakang, Faktor Keberhasilan, Perubahan pada Model Operasional, dan Ringkasan Tindakan) serta Komponen Perubahan pada model operasional dan Potensi Risiko.

76



Penutup

c

No

Inisiatif

Judul


Ringkasan Tindakan

Key Outcome

Dampak dan IKU



Rencana Kerja

Initiative Charter

1

Sistem pembayaran, pengumpulan yang terpusat, dan verifikasi yang bersifat elektronik serta dengan saluran pembayaran modern

-

-

-

√

√

-

-

√

2

Basis data penerimaan yang terintegrasi dengan saluran pengumpulan modern

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Fungsi back office “Shared service” untuk seluruh K/L, dipusatkan di Kemenkeu

-

-

-

√

-

-

-

√

4

Meningkatkan proses pengelolaan likuiditas yang bersifat end-to-end

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Meninjau kapabilitas TDR dan memastikan prudensi dalam operasional TDR

-

-

-

√

-

√

-

√

6

Panduan perencanaan kas dengan target saldo cadangan terdefinisi

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Memperbaiki prakiraan belanja dari para satker

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Mempererat koordinasi pengelolaan likuiditas dengan Bank Indonesia

-

-

-

√

-

-

-

-

9

Memperluas jangkauan TSA

-

-

-

√

-

√

-

√

Menetapkan strategi dan pedoman pengelolaan 10 valuta asing jangka pendek untuk pengelolaan likuiditas

-

-

-

√

-

√

-

√

77



Judul


Ringkasan Tindakan

Key Outcome

Dampak dan IKU



Rencana Kerja

Initiative Charter

11

Pengenalan platform perdagangan elektronik

-

√

√

√

-

-

-

√

12

Meluncurkan sistem baru primary dealer

-

-

√

√

-

-

-

√

Meningkatkan kerangka 13 kerja stabilisasi obligasi secara berkelanjutan

-

-

√

√

-

-

-

√

Pengelolaan utang: Konsolidasi benchmark 14 surat berharga negara domestik

-

-

√

√

√

-

-

√

Memperkuat Hubungan Investor (IR)

-

-

-

-

-

-

-

√

Mendukung OJK dalam 16 mengembangkan pasar repo yang likuid dan dalam

-

-

√

-

-

-

-

√

Meningkatkan partisipasi 17 domestik dari investorinvestor utama

-

-

√

√

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengelola Risiko Negara (Sovereign Risk) yang 19 Bersifat Holistik Dengan Berbasis Neraca Negara

-

-

√

-

√

-

√

√

Mengaktifkan pengelolaan 20 risiko pada area-area risiko utama

√

-

-

√

√

-

√

√

Membuat Kebijakan Terkait Inventarisasi dan Penilaian

-

-

-

-

-

-

-

-

Membuat Pengelolaan Aset 22 dan Pengelolaan Portofolio dalam Bentuk Digital

-

-

-

√

-

-

-

√

No

15

18

21

78

Inisiatif

Tata kelola risiko untuk keseluruhan sovereign risk



Penutup

Judul


Ringkasan Tindakan

Key Outcome

Dampak dan IKU



Rencana Kerja

Initiative Charter

Menegakkan Regulasi, Panduan dan Proses untuk 23 Memastikan Aset Teroptimalkan Secara Penuh oleh K/L

-

-

√

-

-

-

-

√

Mengoptimalkan Jenis Aset Tertentu yang berada di 24 Bawah Tanggung Jawab Kementerian Keuangan langsung

-

-

√

-

-

-

-

√

Memaksimalkan 25 Pemanfaatan Aset dan Return on Asset

-

-

√

√

-

-

-

-

-

-

√

√

-

-

-

√

Memperjelas mandat dan strategi dari setiap unit 27 special missions dan meningkatkan kinerja mereka

-

-

-

-

-

-

-

-

Menerapkan tata kelola, 28 pelaporan, dan struktur hukum yang jelas

-

-

-

√

-

-

-

√

Menempatkan prosesproses yang tepat

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengimplementasian road 30 map strategi akuntansi akrual

-

-

√

√

-

-

-

-

Pengintegrasian Informasi 31 Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

-

-

-

√

-

-

-

-

No

26

29

Inisiatif

Melaksanakan Kajian Portofolio Aset Setiap Tahun

79



Ringkasan Tindakan

Key Outcome

Dampak dan IKU



Rencana Kerja

32


No

Judul

Initiative Charter

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inisiatif

Meningkatkan pengelolaan keuangan K/L dan BUN

33 Meningkatkan sistem pengendalian internal

Tabel 3.3 Usulan Perubahan Inisiatif Tema Perbendaharaan Tidak ada usulan perubahan pada komponen Charter (Tujuan, Latar Belakang, dan Faktor Keberhasilan) serta Potensi Risiko.

d

√

√

√

√

√

√

2

Memfokuskan ulang organisasi Setjen

√

√

3

Merevitalisasi manajemen kinerja

√

4

Menyelaraskan strategi, perencanaan dan kinerja melalui penganggaran berbasis kinerja

√

Ringkasan Tindakan

√

Tujuan

Memperkuat organisasi dan tata kelola Kemenkeu

√

Rencana Kerja


√

1

Judul

80

Dampak dan IKU

Inisiatif

Key Outcome

No


Initiative Charter



Penutup

Key Outcome

Dampak dan IKU


√

√

√

√

5b. Menciptakan e-catalogue untuk seluruh produk standar

√

√

√

5c. Menerapkan model TCO untuk 5 kategori pengeluaran utama

√

√

√

Memperkuat proses hukum

√

√

√

√

√

√

Tujuan

Inisiatif

Judul

No

Rencana Kerja

Ringkasan Tindakan


Initiative Charter

Memperkuat pengadaan dan pengelolaan aset

5

6

5a. Secara sistematis menjelaskan ownership atas item pengadaan

√

Memperkuat TIK 7

7.1 Meluncurkan arsitektur endstate untuk aplikasi

8

7.2 Membentuk struktur organisasi TI dan proses tata kelola

√

√

√

√

9

7.3 Menetapkan proses penganggaran TI dengan tanggung jawab yang jelas

√

√

√

√

10

7.4 Mengembangkan langkahlangkah penanganan ancaman utama

√

√

√

11

7.5 Menetapkan organisasi disaster recovery dan prosedur pengoperasiannya

√

√

√

√

12

7.6 Membuat e-catalogue untuk semua produk TI standar

√

√

√

√

13

7.7 Mengonsolidasikan semua kontrak pemelharaan di bawah Pusintek

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

81

Dampak dan IKU


7.8 Memperkenalkan program pelatihan bertarget guna memenuhi kebutuhan TI Kemenkeu

Key Outcome

14

Tujuan

Inisiatif

Judul

No

Ringkasan Tindakan

Initiative Charter

√

√

√

√

Rencana Kerja




√

Memperkuat SDM

15

A1 Menstandardisasi dan melembagakan mekanisme perencanaan pegawai yang didorong oleh unit eselon I

√

16

B1 Rekrutmen tenaga eksternal untuk jabatan strategis

√

C1 Melembagakan mekanisme end-to-end appraisal yang 17 menyertakan manajemen reward dan konsekuensi

√

√

√

√

√

√

18

D1 Mendesain dan melembagakan program pengembangan endto-end talent pool

F1 Rencana transisi menuju organisasi SDM terintegrasi, 19 dengan pemberdayaan Unit Eselon 1

82

20

Pembentukan transformation office

21

Mengembangkan dan mengimplementasikan Rencana Change Management untuk transformasi Kemenkeu

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



Penutup

Tujuan

Ringkasan Tindakan

Key Outcome

Dampak dan IKU



Rencana Kerja

No

Judul

Initiative Charter

√

√

√

√

√

√

√

√

Inisiatif

Manajemen Risiko*

Khusus untuk inisiatif 22, Manajemen Risiko, seluruh komponen charter (Judul, 22 Tujuan, Latar Belakang, Faktor Keberhasilan, Perubahan Pada Model Operasional, Ringkasan Tindakan, Key Outcome, Dampak dan IKU, Struktur Tata Kelola), diusulkan untuk diubah termasuk komponen Perubahan Model Operasional, Rencana Kerja, dan Potensi Risiko.

Tabel 3.4 Usulan Perubahan Inisiatif Tema Sentral Terhadap usulan-usulan perubahan diatas telah dilakukan kalibrasi dan pembahasan untuk penajaman antara CTO-PMO dan initiatives owners serta telah disampaikan dan disetujui Tim Pengarah CTO pada Steering Committee Meeting pada tanggal 16 Februari dan 19 September 2016. Usulan perubahan manual implementasi telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengelola TRBTKP (CTO) nomor Kep-259/SJ/2016 tanggal 23 Desember 2016. Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan pada pembukaan bab ini terdapat usulan penambahan inisiatif yang telah diakomodasi pada program RBTK dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-974/KMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016. Ketujuh inisiatif tersebut sebagai berikut:

83


No 1

Tema Penganggaran


Nama Inisiatif 1. Reformulasi Kebijakan Pengalokasian Transfer Ke Daerah;

Unit Eselon I DJA

2. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tax Ratio); 3. Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD); 4. Peningkatan Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Transfer Ke Daerah Yang Penggunaannya Sudah Ditentukan; dan

2

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah. Kepabeanan dan 1. Pusat Logistik Berikat sebagai Alternatif Solusi Logistik Nasional; dan Cukai

DJBC

2. Revitalisasi Fungsi Pengawasan Laut.

Tabel 3.5 Inisiatif Tambahan

Pada tahun 2016 telah ditetapkan 6 inisiatif yang telah selesai dilaksanakan (initiative closing) melalui Kep-71/SJ/2016 tanggal 18 Maret 2016 dan dilakukan pemberian penghargaan kepada para initiative owner terkait oleh Sekretaris Jenderal disaksikan oleh Wakil Menteri Keuangan pada Roadshow Program Transformasi Kelembagaan di Bandung tanggal 21 Maret 2016. Inisiatif yang telah dinyatakan selesai adalah inisiatif yang telah menyelesaikan milestones dan memenuhi acceptance criterias yang ditentukan. Keenam inisiatif tersebut adalah:

84


No

1

2

3

4


Tema

Perpajakan


Perbendaharaan

Sentral

Penutup

Inisiatif

Pemilik Inisiatif

Memperluas fungsionalitas website (IS #13)

1. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat; 2. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan; 3. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi.

Memulai lab stakeholder eksternal untuk mengurangi waktu impor (IS #4)

1. Direktur Teknis Kepabeanan 2. Tenaga Pengkaji Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi

Meningkatkan citra dengan mengoptimasi kegiatan kehumasan (IS #8)

Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Mempererat koordinasi pengelolaan likuiditas Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan Bank Indonesia (IS #8) Tata kelola risiko untuk Direktur Pengelolaan Risiko keseluruhan sovereign Keuangan negara risk (IS #18) Pembentukan Transformation Office (IS #20)

Ketua Pelaksana Harian CTO

Tabel 3.6 Inisiatif yang Sudah Selesai

85



Sebagai bentuk pelaksanaan program monitoring sebagaimana telah disampaikan pada poin 3 (a) diatas, CTO menyampaikan laporan perkembangan implementasi inisitif dalam beberapa jenis laporan, yaitu:

Disampaikan kepada Menteri Keuangan sesuai KMK-36/KMK.01/2014 dan KMK-41/KMK.01/2016. Pada tahun 2016, telah disampaikan laporan sebagai berikut: • ND-9/SJ/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Laporan Perkembangan Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2015; dan • ND-580.1/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Penyampaian Laporan Implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) dan Permohonan Penyelenggaraan Steering Committee Meeting TK Semester I Tahun 2016.

Laporan dwi mingguan yang disampaikan melalui Info Transformasi, (INTRA) memiliki tujuan untuk menyampaikan capaian dari implementasi inisiatif dan/atau output kegiatan utama yang telah dilaksanakan CTO serta menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh CTO dalam dua minggu berikutnya. Selama tahun 2016, CTO telah menyampaikan 23 (dua puluh tiga) edisi INTRA kepada Tim Pengarah.

86



Penutup

Edisi XXII, 13 Desember 2016

Telah disepakati 20 Inisiatif Baru Program RBTK, dengan penguatan sebagai berikut:

3. Tema Perbendaharaan a. Perubahan judul IS #10 menjadi: Pengelolaan Keuangan Negara yang efisien, modern dan terintegrasi b. Milestones terkait sertifikasi bendahara (IS #10) perlu dikaji kembali dampaknya terhadap pengelolaan belanja yang efektif dan efisien serta tidak menyebabkan inefisiensi; c. Perlu penambahan IS/ milestone yang menyederhanakan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ); d. Perlu kajian untuk mengetahui pihak yang menguasai bond pemerintah (khususnya terkait instrumen syariah) untuk mendukung citra secara program dan politis. 4. Tema Penganggaran a. Agar dilakukan review terhadap belanja pendidikan dan kesehatan sebelum Juli 2018 – IS #18; b. Agar dipikirkan desain baru sistem pensiun. Sharing beban pensiun pegawai daerah dengan Pemda sebagai tool untuk mendisiplinkan pemerintah daerah dalam pengelolaan pegawai. c. Perlu kajian penyesuaian tunjangan biaya hidup (living cost adjustment) bagi pegawai yang ditempatkan di daerah tertentu.

1. Tema Sentral a. Perlu diformulasikan program Leadership Role Model dalam implementasi nilai-nilai Kemenkeu dalam aktivitas sehari-hari (walk the talk); b. Mutasi lintas unit I/secondment untuk memperkuat sinergi/transfer knowledge serta perlu disiapkan instrument pendukungnya; c. Setiap unit agar menyiapkan tempat untuk menampung secondees dan menyiapkan modul pembelajaran; d. Perlu sinkronisasi milestones leadership role model, leaders factory dan corporate university 2. Tema Penerimaan a. Perlu fokus pada optimalisasi capaian penerimaan; b. Perlu kajian lebih lanjut untuk menentukan pajak atas dana alokasi (DAU/DAK) yang dapat dipotong di muka; c. Perlu kajian lebih lanjut atas pembayaran pajak dengan kartu kredit; d. Perlu kajian peran PNBP dan diadakan seminar nasional dengan mengundang para stakeholder terkait.

1. 2. 3. 4.

Optimalisasi Berita Acara hasil LOM dan Wrap up meeting serta penentuan quickwins IS RBTK dipimpin Wakil Menteri Keuangan; Penyusunan KMK Implementasi Inisiatif Baru Program RBTK; Penyusunan rencana kerja dan manual implementasi IS RBTK Baru; One-on-one meeting pengelolaan IS RBTK sesuai Blueprint TK.

Central Transformation Office Gedung Juanda I Lantai 6 Telp 021-3512202 Internal 6195; 6196 Fax 021-3846441 [email protected] @TransforMOF

Gambar 3.4 Controh INTRA Gambar 3.4 Contoh INTRA

87



Pada tahun 2016 telah dilaksanakan dua kali penyelenggaraan Steering Committee Meeting, dua kali pelaksanaan Briefing kepada Menteri Keuangan terkait program Transformasi Kelembagaan serta satu kali pelaksanaan Leader’s Offsite Meeting dengan detail pembahasan diantaranya sebagai berikut:

a Pokok pembahasan diantaranya: i. Laporan Implementasi Inisiatif TK Tahun 2016 ii. Penyampaian Rencana Kerja Program RBTK Tahun 2016 iii. Penyampaian Potential Intitiative yang selesai tahun 2016 iv. Permohonan pembahasan untuk isu strategis. Pokok arahan Menteri Keuangan pada Steering Committee Meeting, 16 Februari 2016 diantaranya memberikan persetujuan untuk melakukan integrasi program Transformasi Kelembagaan DJPK ke dalam program RBTK Kemenkeu, arahan kepada CTO untuk melakukan pembahasan kemungkinan penambahan inisiatif/ milestone integrasi Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dengan NPWP, pengawasan dan penegakan hukum di laut, serta evaluasi pengamanan pita cukai.

b Pokok pembahasan diantaranya: i. Overview Program Transformasi Kelembagaan ii. Ringkasan Capaian Program Transformasi Kelembagaan iii. Ringkasan Perubahan Manual Implementasi (Change request) dan Persetujuan Penambahan Inisiatif Baru Transformasi Kelembagaan iv. Permohonan arahan terkait Kebijakan Program Transformasi Kelembagaan sekaligus program transformasi organisasi.

88



Penutup

Pokok arahan Menteri Keuangan pada Steering Commmittee Meeting 19 September 2016, diantaranya: i. Meyetujui permohonan change request yang diajukan: • Usulan perubahan judul Inisiatif pada Itjen dan Setjen serta pemecahan satu inisiatif pada DJKN; • Usulan tambahan inisiatif (DJPK dan DJBC) sebagaimana diuraikan pada sub bab mengenai tata kelola Change Request; ii. Arahan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan CTO untuk dapat merumuskan Inisiatif Baru untuk program RBTK Kementerian Keuangan dalam dua bulan;

iii. Terkait transformasi organisasi agar dapat dilakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut.

c Pada rapat ini dipresentasikan 20 Inisiatif baru program RBTK sebagaimana dibahas dalam Bab I buku laporan ini. Secara prinsip Menteri Keuangan dan seluruh jajaran pimpinan menyetujui usulan inisiatif yang disampaikan dengan beberapa penguatan pada beberapa inisiatif.

Pada tanggal 30 Desember 2016 telah ditetapkan KMK974/KMK.01/2016 yang menandai proses implementasi ke-20 inisiatif baru program RBTK Kementerian Keuangan.

Gambar 3.5 Menkeu, Wamenkeu dan Jajaran Pimpinan Unit Eselon I Sebelum Melaksanakan Rapim

89



Manajemen perubahan berperan penting dalam penyampaian program Transformasi Kelembagaan kepada para pemangku kepentingan utama. Dalam rangka mengkomunikasikan Program Transformasi Kelembagaan dan capaiannya, Central Transformation Office telah melaksanakan beberapa kegiatan manajemen perubahan diantaranya roadshow Transformasi Kelembagaan, penetapan Duta Transformasi Kelembagaan, penyampaian BERAKSI, Open Forum Internal, Open Forum Stakeholder, Bincang Transformasi serta Optimalisasi Media Sosial.

Pada tahun 2016, telah dilaksanakan satu kali roadshow pada tanggal 20-22 Maret 2016 di Bandung dengan mengusung tema Penguatan Partisipasi Pegawai Kemenkeu dalam Implementasi Inisiatif Program Transformasi Kelembagaan. Roadshow tersebut dilaksanakan untuk memperkuat komitmen pimpinan dan meningkatkan partisipasi pegawai dalam program Transformasi Kelembagaan terutama yang berada di Wilayah Jawa Barat dan Banten. Kegiatan roadshow program TK dibuka oleh Menteri Keuangan pada tanggal 20 Maret 2016. Dilanjutkan dengan acara roadshow tanggal 21 Maret 2016 dipimpin oleh Wakil Menkeu dan dihadiri oleh seluruh Pimpinan Unit Eselon I, PMO dan Duta TK, Perwakilan Pejabat Eselon II di Sekretariat Jenderal, Unit Vertikal Jawa Barat dan Banten, dan Perwakilan Pejabat Eselon III Unit Vertikal Jawa Barat dan Banten, dengan total kurang lebih 230 peserta. Bersamaan dengan acara roadshow, dilaksanakan acara Bincang Pagi yang dihadiri oleh Pejabat Eselon IV dan Pelaksana di wilayah Bandung Raya, dengan total peserta kurang lebih 270 peserta. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan roadshow, yaitu:

90


1.


Penutup

Pembukaan kegiatan roadshow oleh Menteri Keuangan pada tanggal 20 Maret 2016. Menteri Keuangan menyampaikan arahannya dengan beberapa poin penting sebagai berikut: •

Program TK adalah suatu kebutuhan, Program TK bukan suatu paksaan atau sesuatu yang mengganggu. Terlebih lagi, Kemenkeu adalah organisasi yang sangat besar dari sisi jumlah pegawai dan tanggung jawabnya yaitu sebagai pengelola APBN (Penerimaan, Pengeluaran, dan Pengelolaan Pembiayaan). Kemenkeu harus menjadi yang terbaik untuk mewujudkan pengelolaan perekonomian yang baik.

•

Trend organisasi ke depan adalah organisasi yang ramping dan efisien. Efisiensi tersebut dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi.

•

Para pimpinan Kemenkeu diharapkan terus mendorong dan memberikan ruang kepada pegawai dalam menciptakan inovasiinovasi baru. Beberapa contoh kebijakan yang lahir dari adanya inovasi baru diantara Pusat Logistik Berikat (PLB)-DJBC, SPANDJPB, e-filing pajak, dan e-auction-DJKN.

2.

Presentasi dan tanggapan oleh Pimpinan Unit Eselon I terkait capaian program Transformasi Kelembagaan dan penyampaian apresiasi kepada Pemilik Insiatif yang seluruh key outcomes-nya telah berhasil dicapai, pada tanggal 21 Maret 2016.

3.

Peluncuran SPT Loader oleh Wakil Menteri Keuangan dan demo SPT Loader oleh Walikota Bandung (Ridwan Kamil) pada tanggal 21 Maret 2016. Setelah pemaparan oleh Pimpinan Unit Eselon I, dilakukan peluncuran penyampaian SPT melalui loader. Loader tersebut dapat digunakan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki EFIN dan terdaftar sebagai pengguna layanan DJP Online untuk melaporkan SPT secara elektronik. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Seusai acara peluncuran tersebut, Ridwan Kamil, Walikota Bandung melaporkan SPT PPh Tahun 2015 melalui aplikasi SPT loader tersebut. Ridwan Kamil menyampaikan bahwa dengan loader, penyampaian SPT lebih mudah dan cepat, dapat dilakukan dimana saja. Selain itu, beliau juga menyebutkan bahwa beberapa inovasi

91



terkait pemungutan pajak di daerah (Kota Bandung) dilakukan dengan mengancam menutup restoran bagi pengusaha restoran yang tidak melakukan pembayaran pajak. Beliau juga menyampaikan bahwa punishment perlu diberlakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Gambar 3.6 Roadshow Program Transformasi Kelembagaan 4.

92

Bincang Transformasi dengan pejabat eselon IV dan pelaksana di wilayah Bandung Raya dengan CTO dan PMO, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2016. Konsep Bincang Transformasi kali ini menggunakan konsep yang berbeda dengan Bincang Transformasi yang telah dilaksanakan sebelumnya di Makassar, Surabaya dan Medan. Terdapat enam saung yang disediakan bagi para PMO dan Peserta yaitu Saung Sentral, Saung Penganggaran, Saung Perpajakan, Saung Kepabeanan dan Cukai, Saung Perbendaharaan I dan Saung Perbendaharaan II. Para peserta dibagi menjadi enam kelompok, setiap kelompok mendapatkan informasi terkait implementasi program TK sesuai masing-masing tema selama 30 menit.



Penutup

Dengan adanya Bincang Transformasi ini diharapkan semakin banyak pegawai yang memahami tentang program Transformasi Kelembagaan. Dengan meningkatnya pengetahuan para pegawai tentang program Transformasi Kelembagaan diharapkan para pegawai, terutama di Wilayah Bandung dapat ikut berpartisipasi dan menyukseskan program Transformasi Kelembagaan. Berdasarkan hasil analisis terhadap kuesioner yang diisi oleh 140 responden pada kegiatan roadshow dan Bincang Transformasi, dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta sudah mengetahui adanya program Transformasi Kelembagaan, hanya 12 responden atau 8.57% yang belum pernah mendengar adanya implementasi program TK. Terkait dengan keinginan untuk berpartisipasi dalam program TK, 99% responden bersedia untuk mendukung dan berpartisipasi dalam program TK. Selain itu, 83% responden sepakat bahwa inisiatif dalam Program Transformasi Kelembagaan telah memadai untuk menjadikan Kementerian Keuangan yang Lebih Baik.

Gambar 3.7. Bincang Transformasi dengan Pejabat Eselon IV dan Pelaksana di Wilayah Bandung Raya

93



Pada tahun 2016, ditetapkan 161 Duta Transformasi yang berperan untuk: a.

Melakukan sosialisasi cetak biru dan progress implementasi program TK. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan tatap muka (misalnya IHT) ataupun melalui non tatap muka (contoh: facebook, twitter, blog);

b.

Menampung dan menyalurkan feedback kepada PMO maupun CTO baik yang diperoleh dari internal (contoh: Pegawai frontline) maupun dari eksternal (contoh: Pengguna jasa maupun satker) serta perlunya penyempurnaan proses bisnis/regulasi;

c.

Berpartisipasi atas berbagai program TK yang dilaksanakan oleh PMO maupun CTO. Kegiatan yang berpotensi melibatkan duta TK meliputi roadshow, open forum internal maupun open forum eksternal;

d.

Menjadi role model dalam penerapan inisiatif TK dan menunjukkan pola pikir yang berfokus pada perbaikan pelayanan kepada pelanggan.

Distribusi dan Sebaran Duta Transformasi untuk setiap Unit Eselon I sebagai berikut:

40 35

18

18 6

16 3

5

4

5

11

Gambar 3.8. Sebaran Duta Transformasi Berdasarkan Unit Eselon I

94



Penutup

Gambar 3.9. Worksop Duta Transformasi Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Duta Transformasi yaitu:

a Pada kegiatan tersebut, dilakukan seleksi terhadap proposal yang disampaikan kepada CTO. Penilaian didasarkan pada kelengkapan konten proposal, kualitas, dan feasibility. Selain itu juga dilakukan penilaian kepada media komunikasi yang digunakan oleh Duta Transformasi terutama terkait kreativitas dan kontennya. Berdasarkan penilaian tersebut, ditetapkan tiga Duta Transformasi dengan proposal terbaik yaitu Andika Rohman Prasetia (DJPB), Delfiana Primashinta (DJP) dan Yogi Bekti Swasana (DJPB).

b Pada tahun 2016, dilaksanakan dua kali workshop Duta Transformasi untuk meningkatkan kapasitas Duta Transformasi dalam komunikasi dan melakukan penggalian feedback (masukan) dari stakeholder.

95



c Para Duta Transformasi diberikan kebebasan untuk melakukan komunikasi perubahan dan penggalian feedback secara mandiri. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Duta Transformasi diantaranya: a.

Sharing session pada pertemuan rutin di unit kerjanya (contoh: Bincang Transformasi);

b.

Menjadi pemateri pada kegiatan CTO dan PMO;

c.

Mengkomunikasikan TK kepada stakeholder eksternal melalui sosialisasi tatap muka (Transformasi goes to campus), melalui siaran radio, maupun artikel pada surat kabar;

d.

Secara aktif membagikan update TK (Beraksi) dan berita TK lainnya;

e.

Menyelenggarakan perlombaan iklan TK;

f.

Pembuatan TK Corner;

g.

Menyisipkan materi TK dalam agenda sosialisasi insiatif tertentu, misalnya pada saat sosialisasi e-filing, ditambahkan materi TK secara umum.

d Duta Transformasi diminta untuk menyampaikan progress report kepada CTO. Berdasarkan progress report yang disampaikan Duta dan tingkat keaktifan Duta dipilih 20 Duta Transformasi dengan Kinerja Terbaik

96

Gambar 3.10. Duta Transformasi Terbaik



Penutup

BERAKSI merupakan akronim dari Berita Aktual Transformasi. BERAKSI merupakan media komunikasi transformasi kelembagaan kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan. BERAKSI juga telah disajikan dalam bentuk video yang diharapkan dapat juga ditayangkan di seluruh unit Eselon I. Pada tahun 2016, ditambahkan fitur baru yaitu Fokus Beraksi yang ditujukan untuk memberikan penjelasan lebih detil terkait salah satu capaian (quick wins) Transformasi Kelembagaan.

BERAKSI

Edisi III Tahun 2016, 28 Maret 2016

1

Terpilihnya aplikasi dashboard MPN G2 sebagai inovasi Kementerian Keuangan yang masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2016.

2

Penyelesaian beberapa aplikasi untuk otomasi pelayanan dan pengawasan di kawasan berikat (BC 2.3, BC 2.5, BC 2.6.1 dan BC 2.6.2).

Pemilik Inisiatif: Dit. SITP- DJPB

Pemilik Inisiatif: Dit. IKC-DJBC

3

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kemenkeu dan Kemenristekdikti terkait inklusi materi kesadaran pajak ke dalam mata kuliah wajib pendidikan tinggi. Pemilik Inisiatif: Dit. P2Humas-DJP

4

Penerbitan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE24/MK.1/2015 tentang Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pemilik Inisiatif: Biro Perlengkapan dan Pusat LPSE-Setjen

Kategori Penghargaan:

(KMK-7/KMK.01/2016, Tgl 13 Januari 2016)

Persiapan implementasi transformasi organisasi sentral, BKF, DJPB dan DJPPR serta DJA dan DJPK. IS #1 Tema Sentral

Pembahasan inpassing dosen dan rencana pengembangan PKN STAN dengan KemenPAN RB dan Kemenristekdikti. IS #2 Tema Sentral

Pengembangan aplikasi versi web dan host to host faktur pajak elektronik. IS #3 Tema Perpajakan

Pengembangan aplikasi sistem manajemen kinerja DJBC. IS #1 Tema Kepabeanan dan Cukai

Pemilik Inisiatif: Biro SDM-Setjen

Pengaturan lebih lanjut atas penghargaan Bagi PNS Kemenkeu akan diatur dalam juknis tersendiri

Pegawai Talent

Pegawai Teladan

Hari Bebas Kerja Program Pengembangan Talent

Pegawai Menjelang Batas Usia Pensiun

Piagam Menteri Keuangan

Satyalancana Karya Satya Piagam Presiden RI dan medali

Informal meeting bersama pimpinan Kemenkeu

Kesempatan mengikuti Short Course

Kriteria diatur dalam PMK Talent Management

Pegawai Berprestasi

NKP sangat baik dan meningkat 2 tahun terakhir serta memiliki prestasi/menjadi mentor terbaik dalam talent management

NKP minimal baik satu tahun terakhir, masa kerja lebih dari 10 tahun

NKP sangat baik dan meningkat 2 tahun terakhir serta tidak pernah dikenakan hukuman disiplin selama masa kerja

Gambar 3.11. Contoh BERAKSI

97



Open Forum ini dilaksanakan dalam rangka menjaring feedback atas efektivitas output program Transformasi Kelembagaan dari stakeholder internal Kementerian Keuangan, menjalin komunikasi dengan petugas di tingkat pelayanan, dan menjaga serta meningkatkan sense of belonging terhadap program Transformasi Kelembagaan. Sebanyak 188 pegawai Kemenkeu mengikuti kegiatan ini yang terdiri dari Initiative owner dan Audience yang merupakan stakeholder yang sehari-harinya melaksanakan output dari Transformasi Kelembagaan yang akan didiskusikan (targeted audience). Beberapa topik yang dibahas yaitu mini ATM, e-faktur, Monitoring Room DJBC, Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dan Monev Anggaran, MPN G2, OM SPAN, Regulasi PP 27 Tahun 2014, RKBMN, Asuransi BMN, Kajian pajak SBN, KMK Penghargaan Pegawai dan Talent Management. Hasil dari pembahasan telah disampaikan kepada Initiative Owner dan PMO untuk kemudian ditindaklanjuti.

Gambar 3.12. Open Forum Internal

98



Penutup

Open Forum Stakeholder dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait perumusan IS baru RBTK. Pada kegiatan tersebut dilakukan penajaman initiative charter baik terkait latar belakang, milestones, outcomes dan indikasi kebutuhan anggaran. Hasil dari pembahasan dalam Open Forum digunakan sebagai bahan pembahasan dengan para Staf Ahli Menteri Keuangan, yang selanjutnya dibahas bersama Menteri Keuangan pada kegiatan Leaders’ Offsite Meeting. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan memiliki ownership dan komitmen dalam menjalankan program RBTK. Topik yang dibahas pada kegiatan tersebut yaitu: No

Tema Penerimaan

Tema Perbendaharaan

Tema Penganggaran

Tema Sentral

1

Modernisasi Sistem Informasi DJP Untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak

Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern dan Terintegrasi

Mewujudkan APBN Berkualitas melalui Efisiensi dan Efektifitas Belanja Negara

Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan

2

Pengamanan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah

Pengelolaan Likuiditas Keuangan Negara Dengan Instrumen Keuangan Modern

Meningkatnya Kualitas SDM dan Standar Kesehatan Masyarakat melalui Perbaikan Kualitas Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Optimalisasi Kemenkeu Leader’ Factory untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang kredibel

99


No

100

Tema Penerimaan

Tema Perbendaharaan

Tema Penganggaran


Tema Sentral

3

Joint Program Optimalisasi Penerimaan DJBC – DJP

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan Pengembangan Jalur Distribusi SBN Ritel secara Online

Menghadirkan Pemerintah pada Seluruh Wilayah Indonesia melalui Sinkronisasi Penganggaran Pusat dan Daerah

Penguatan Kompetensi SDM dengan Strategi Kemenkeu melalui Corporate University

4

Optimalisasi PNBP

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan Penjaminan Obligasi dan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Dengan Metode Performance Based Financing

Optimalisasi kebijakan penganggaran terkait pengelolaan program pensiun

Spending Review

5

Pembangunan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa

Pemberdayaan Aset Untuk Mendorong Perekonomian Nasional

Kebijakan fiskal dan penganggaran yang terintegrasi

Sinergi Nasional Pengawasan Penerimaan Negara (perpajakan dan PNBP) serta Pelaksanaan Anggaran BUN


No

Tema Penerimaan

6

Penguatan Kebijakan Fiskal untuk Mendorong Penerimaan Negara yang Optimal.

7

Pemanfaatan data Amnesti Pajak guna peningkatan penerimaan pajak


Tema Perbendaharaan Optimalisasi Investasi Pemerintah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Tema Penganggaran

Penutup

Tema Sentral Implementasi Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada LKPP (K/L dan BUN) (Internal Control Over Financial Reporting – ICOFR)

Tabel 3.7 Topik Open Forum Stakeholder

Selain menyelenggarakan Bincang Transformasi yang dirangkaikan dengan kegiatan roadshow, Bincang Transformasi juga dilaksanakan pada acara lain seperti Diklatpim IV, Festival Literasi, pertemuan Mezzanine Club dan juga kegiatan Bincang Transformasi yang dilaksanakan secara mandiri. Pada bulan Februari, CTO mengundang sekitar 20 Anggota yang aktif dalam Mezzanine Club dalam rangka mengkomunikasikan perubahan di Kemenkeu dan sekaligus mendapatkan masukan terkait implementasi Transformasi Kelembagaan.

101



Selanjutnya pada awal bulan April dilakukan Bincang Transformasi yang mengundang pejabat/pegawai Kemenkeu yang aktif dalam komunitas tertentu di luar Kemenkeu seperti komunitas fotografi, blogger, relawan, dll. Pada Bincang Transformasi tersebut, dilakukan diskusi mengenai program Transformasi Kelembagaan dan sharing mengenai KMK 7/2016 mengenai Pemberian Penghargaan bagi PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada akhir bulan April, dilakukan Bincang Transformasi yang mengundang pejabat/pegawai yang masuk dalam kategori Gen-Y untuk berdiskusi terkait program TK dan beyond work-life balance. Dalam diskusi tersebut terdapat kesimpulan bahwa penghargaan atau kesempataan yang bersifat material cukup penting bagi pegawai, namun kesempatan untuk beraktualisasi dan penghargaan yang bersifat recognition ternyata jauh lebih penting. Kesempatan untuk berdiskusi dengan pejabat dan pegawai terkait program TK juga dilakukan melalui sharing session dalam kegiatan Diklatpim IV. Kegiatan ini dinilai cukup penting karena peserta sharig session adalah para calon pemimpin/leaders di Kemenkeu, yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam implementasi program TK. Untuk sharing session dalam Festival Literasi, CTO berinteraksi dengan pejabat/pegawai yang diundang oleh Biro KLI untuk berdiskusi mengenai buku CITRA (Catatan Inspirasi Transformasi). CTO juga aktif berdiskusi dengan pegawai dalam kegiatan Mezzanine Club.

Gambar 3.13. Aktivitas Pegawai dalam Bincang Transformasi

102



Penutup

Dalam melakukan komunikasi perubahan, CTO telah memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia yaitu melalui pemanfaatan website dan penggunaan media sosial baik Facebook, Twitter maupun Instagram. Berdasarkan gambar di samping, komunikasi melalui sosial media Transformasi Kelembagaan Kemenkeu diindikasikan cukup krusial karena 97 Members (2015) dapat menjangkau banyak 1.742 Member (2016) pegawai Kementerian Keuangan. Kedepannya perlu optimalisasi penggunaan media sosial yaitu TransforMOF dengan melakukan sharing secara 159 followers (2015) up to date dan tepercaya. Duta 842followers (2016) 104 tweets (2015) Transformasi juga perlu didorong 210 tweets (2016) agar lebih optimal dalam melakukan komunikasi melalui media sosial. Selanjutnya, website www.kemenkeu.go.id Kemenkeu perlu dimanfaatkan Menu Transfromasi Kelembagaan memuat lebih lanjut dalam mengkomuniinformasi umum terkait kasikan berita terbaru Transforprogram TK masi Kelembagaan. Selain melalui media sosial, terdapat beberapa eksposure media eksternal yang memuat konten Transformasi Kelembagaan diantaranya

Peluncuran Quickwins

Roadshow

http://economy.okezone.com/read/2015/01/06/2 0/1088366/kemenkeu-luncurkan-quickwinstransformasi-kelembagaan http://www.beritasatu.com/ekonomi/238542kemkeu-luncurkan-6-quickwins-programtransformasi-kelembagaan.html

http://www.antaranews.com/berita/551148/menk eu-minta-pegawai-lanjutkan-transformasikelembagaan

103



Roadshow

https://www.indonesianparliament.com/news/11 39-kemenkeu-gencar-lakukan-transformasikelembagaan.html

Open Forum Internal

http://finansial.bisnis.com/read/20151209/10/49 9909/kemenkeu-lanjutkan-transformasikelembagaan

Tabel 3.8 Eksposure Media tentang konten Transformasi Kelembagaan

Gambar 3.14. Eksposure Media tentang konten Transformasi Kelembagaan

104



Penutup

Untuk meningkatkan eksposure publik terhadap program Transformasi Kelembagaan, perlu direncanakan kegiatan yang melibatkan pihak eksternal seperti wartawan dan stakeholder eksternal yang mendapatkan pelayanan dari Kemenkeu.

Untuk mencapai 3 (tiga) outcomes tematik “Pendapatan negara yang optimal, Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel, dan Belanja Negara yang Efektif dan Efisien”, implementasi IS RBTK Kementerian Keuangan akan didukung dengan inisiatif Transformasi Organisasi Kementerian Keuangan. Inisiatif Transformasi Organisasi Kementerian Keuangan dimaksud merupakan refinement dari 9 Arah Kebijakan Transformasi Organisasi Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan sebelumnya melalui KMK-36/KMK.01/2014.

Pembentukan CTO

Menjaga momentum Transformasi

Penguatan DJP

Span breaker

Penguatan DJBC

World class policy and administration

BPP (Tax Administration) Penguatan Tax Policy

Treasury Tunggal (DJPB, DJKN, DJPPR)

Better governance

Sentral (Setjen, Itjen, BPPK)

DJA-DJPK Penguatan Co-location Kanwil Special Mission dan Satker

Gambar 3.15. Sembilan Arah Kebijakan Transformasi Organisasi

105



Hasil pembahasan dalam Leaders’ Offsite Meeting tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 telah menetapkan kebijakan Transformasi Organisasi Kementerian Keuangan yang baru, yang akan dilakukan melalui persiapan dan kajian yang mendalam, hati-hati, dan komprehensif, serta perlu dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan nasional di bidang kelembagaan yang digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kebijakan Transformasi Organisasi Kementerian Keuangan Tahun 2017 – 2019 ditujukan untuk mewujudkan organisasi yang “fit-for-purpose” sehingga mampu mendukung terwujudnya Kementerian Keuangan yang efektif dan efisien dan terbagi dalam 4 (empat) tema yaitu Tema Penerimaan, Tema Penganggaran, Tema Perbendaharaan, dan Tema Sentral, dengan rincian sebagai berikut:

Arah Kebijakan Transformasi Organisasi Tema Penerimaan yang terkait dengan kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan fungsi PNBP pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) adalah sebagai berikut:

106

a.

Kelembagaan DJP disepakati tetap seperti saat ini dengan penguatan melalui program reformasi perpajakan dan menyesuaikan hasil pembahasan Rancangan UU terkait;

b.

Integrasi fungsi Cukai (DJBC) dan fungsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas (DJA) dengan fungsi perpajakan (DJP) belum menjadi prioritas untuk dilaksanakan;

c.

Kelembagaan DJBC akan dilakukan penguatan dengan berdasarkan pada international best practice institusi kepabeanan dan cukai;

d.

Penguatan peran BKF sebagai Tax Policy Office dan DJP sebagai Tax Administration Unit dengan sinergi yang kuat.



Penutup

Arah Kebijakan Transformasi Organisasi Tema Penganggaran yang terkait dengan kelembagaan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menetapkan DJA dan DJPK tetap sebagai unit eselon I mandiri dengan peningkatan sinergi dan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang penganggaran dan perimbangan keuangan.

Arah kebijakan Transformasi Organisasi Tema Perbendaharaan yang terkait dengan kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mengamanatkan tiga unit eselon I dimaksud tetap sebagai unit eselon I mandiri dengan sinergis dalam pelayanan bersama (colocation), dengan rincian sebagai berikut: a.

Implementasi co-location akan diperluas dan dilanjutkan dengan integrasi Teknologi Informasi DJPB, DJPPR, dan DJKN;

b.

Tata kelola Special Mission yang terkait dengan 4 (empat) fungsi yaitu policy oversight, regulator, supervisor, dan vehicle agar dibahas lebih lanjut dengan unit eselon I terkait;

c.

Diperlukan kajian atas kejelasan/pembagian fungsi kebijakan risiko keuangan negara antara BKF dan DJPPR sejalan dengan penguatan BKF.

Arah Kebijakan Transformasi Organisasi Tema Sentral yang terkait dengan kelembagaan Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Jenderal (Itjen), BKF dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) mengamanatkan dilakukannya redesain fungsi sentral yang mendukung tugas Menteri Keuangan termasuk dengan melanjutkan proses transformasi fungsi pengelolaan SDM dan Organisasi di

107



Setjen dan penghapusan Tenaga Pengkaji pada seluruh unit eselon I paling lambat dilakukan pada tahun 2018.

Sebagai upaya peningkatan sinergi dan koordinasi pelaksanaan tugas serta dalam rangka implementasi inisiatif Transformasi Organisasi Kementerian Keuangan, akan disusun Enterprise Architectures level Kementerian Keuangan dengan fokus pada business process streamlining, digitalisasi layanan, dan optimalisasi kinerja, serta penataan struktur organisasi dan SDM dalam hal berdasarkan Enterprise Architecture diperlukan penataan organisasi dan SDM.

108



Penutup

halaman ini sengaja dikosongkan

109


110




111



1. Perpres 81/2010 tentang Grand Design RB 2010-2025; 2. KMK 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program TK tahun 2014-2025; 3. KMK 11/KMK.01/2015 tentang Program RBTK Kemenkeu tahun 2015.

1. KMK 41/KMK.01/2014 tentang Tim RBTK Pusat/CTO Secara garis besar Tim RBTK Pusat/CTO bertugas mengoordinir pelaksanaan RBTK level Kemenkeu (termasuk koordinasi pelaksanaan PMPRB dan evaluasi RB oleh KemenPANRB) dengan titik berat pada 87 Inisiatif TK; 2. Tim RBTK Unit (PMO)

Secara garis besar bertugas mengoordinir pelaksanaan RBTK di masing-masing unit eselon I (ditetapkan oleh masingmasing pimpinan unit eselon I)

Tahapan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: No

112

Kegiatan

Waktu (2016)

1.

Konsultansi ke Kementerian PAN-RB yang dilaksanakan oleh Itjen

Januari-Maret

2.

Kickoff pelaksanaan PMPRB

8 Maret

3.

Surat Kalakhar TRBTKP/CTO kepada seluruh pimpinan unit eselon I mengenai persiapan PMPRB

12 April



No

Kegiatan

Penutup

Waktu

4.

Kunjungan lapangan/asistensi Tim RB Kemenkeu ke unit eselon I

23 Maret – 17 April

5.

Pengumpulan data dan dokumentasi RB dari masing-masing eselon I (termasuk softcopy)

13-20 April

6.

Kompilasi data dan dokumentasi RB

20 April

7.

Validasi hasil kompilasi data eselon I

20-21 April

8.

Rapat Pleno (Panel I): Tim RB bersama assessor dan Itjen submit kepada Setjen

21-22 April

9.

Validasi dan penyelesaian pending matters

24 April

10.

Rapat Setjen/Pleno (Panel II)

29 April

11.

Penilaian oleh UPRBN/Kementerian PAN-RB

Mei – Oktober

12.

Exit meeting dengan Kementerian PAN-RB

24 November

Tabel 4.1 Tahapan Kegiatan PMPRB 2016 Kemenkeu

Berdasarkan penilaian yang dilakukan, diperoleh hasil PMPRB Kementerian Keuangan tahun 2016 sebagai berikut: Capaian No.

Komponen Penilaian

A

Proses

Nilai

Persentase

1.

Manajemen Perubahan

5,00

100,00%

2

Penataan PerUU

5,00

100,00%

3

Penataan dan Penguatan Organisasi

6,67

94,44%

4

Penataan Tata Laksana

5,00

100,00%

5

Penataan Sistem Manajemen SDM

14.95

99,63%

6

Penguatan Akuntabilitas

6.00

100,00%

113



Capaian No.

Komponen Penilaian

7

Penguatan Pengawasan

8

Peningkatan kualitas pelayanan publik Subtotal (60)

B

Nilai

Persentase

11.90

99,18%

5.90

98,33%

59.41

99,02%

HASIL

1.

Kapasitas & Akuntabilitas Organisasi

15,63

78,15%

2.

Pemerintah yang bersih & Bebas KKN

8,05

80,54%

3.

Kualitas Pelayanan Publik

8,12

81,20%

31,80

79,51%

Subtotal (40) TOTAL INDEKS RB

91,22

Tabel 4.2 Hasil PMPRB 2016 Kemenkeu

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan, maka perlu dibandingkan hasil PMPRB tahun 2016 tersebut di atas dengan hasil PMPRB tahun 2015

No

114

Komponen Penilaian

Nilai Capaian Kemenkeu

Kemen PAN-RB

A

Proses

1

Manajemen Perubahan

5,00

4,23

2

Penataan PerUU

4,38

2,71

3

Penataan dan Penguatan Organisasi

6,00

4,01

4

Penataan Tata Laksana

4,84

3,97


No


Komponen Penilaian

5

Penataan Sistem Manajemen SDM

6

Penutup

Nilai Capaian Kemenkeu

Kemen PAN-RB

14,87

13,72

Penguatan Akuntabilitas

6,00

4,35

7

Penguatan Pengawasan

11,75

10,50

8

Peningkatan kualitas pelayanan publik

5,90

5,08

58,73

48,57

Subtotal (60) B

HASIL

1

Kapasitas & Akuntabilitas Organisasi

15,20

17,19

2

Pemerintah yang bersih & Bebas KKN

8,06

8,55

3

Kualitas Pelayanan Publik

8,08

7,88

Subtotal (40)

31,33

33,62

TOTAL

90,07

82,19

Tabel 4.3 Perbandingan hasil PMPRB

115


116 116




117



Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) merupakan program strategis Kementerian Keuangan dalam upaya merespon dan mengantisipasi perubahan, peluang, dan tantangan yang terjadi baik dalam skala nasional, regional, maupun global untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, beretika, dan kredibel, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepuasan stakeholders. Implementasi Program RBTK berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 yang memasuki tahun ketiga ini telah berjalan dengan signifikan dengan perkembangan yang sangat dinamis. Capaian implementasi 87 Inisiatif pada tahun 2016 mencapai 98 % dari target 87 %, selain itu tercatat telah ada 6 (enam) inisiatif yang dinyatakan selesai (project closing) dan sebagian besar lainnya saat ini dalam proses project closing. Capaian tersebut merupakan bukti bahwa implementasi program RBTK Tahun 2016 dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Di luar 87 Inisiatif yang ada dalam Cetak Biru, pada tahun 2016 juga telah diimplementasikan 7 (tujuh) inisiatif tambahan pada tema penganggaran dan tema Kepabeanan dan Cukai. Tahun 2016 merupakan tahun yang bersejarah bagi Kementerian Keuangan, mengingat pada pertengahan tahun 2016 terdapat pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan dari Bapak Bambang P.S. Brojonegoro kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Pergantian pucuk pimpinan tersebut tidak menjadikan Program RBTK jalan ditempat namun semakin memperkuat program RBTK Kementerian Keuangan, hal ini ditandai dengan tetap diimplementasikannya Inisiatif yang telah ada dan disusunnya 20 Inisiatif RBTK baru yang akan diimplementasikan pada tahun 2017 – 2019. Dua puluh inisiatif RBTK tersebut merupakan fokus baru Kementerian Keuangan yang terbagi dalam 4 (empat) tema yaitu Tema Sentral (4 Inisiatif), Tema Penerimaan (5 Inisiatif), Tema Perbendaharaan (7 Inisiatif), dan Tema Penganggaran (4 Inisiatif).

Buku laporan tahunan 2016 ini bukan hanya sekedar mendokumentasikan capaian dan perkembangan program RBTK, namun sekaligus menjadi media komunikasi dan media pembelajaran untuk menyongsong implementasi program RBTK tahun-tahun berikutnya.

118



Penutup

Reformasi dan transformasi tidak selalu berjalan dengan mudah, namun dengan dukungan komitmen yang kuat dari segenap pimpinan Kementerian Keuangan dan peran aktif dari seluruh pegawai dan stakeholders, optimisme kesuksesan program RBTK tetap terjaga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan agar Kementerian Keuangan dapat mengimplementasikan programprogram strategisnya, untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

119


Kementerian Keuangan untuk Indonesia yang lebih baik

Recommend Documents