KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA URGENSI PENETAPAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TERHADAP PENETAPAN JAKSTRADA SPAM

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

URGENSI PENETAPAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TERHADAP PENETAPAN JAKSTRADA SPAM

Oleh: DR. Kurniasih, SH, M.Si Direktur Urusan Pemerintahan Daerah I Pelambang, 5 juni 2015

Otda Kemendagri D© iDirektorat t j e n UPD O t IoDitjen nom i Daerah

PENETAPAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH


Menimbang: ......

b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; .........

1. Menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien. 3. Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. 4. Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. 5. Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

® Ditjen Otonomi Daerah Ditjen Otonomi Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN PRESIDEN Pasal 5 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUSAT

Pasal 5 ayat (2) Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan

MENTERI

dalam berbagai Urusan Pemerintahan

Pasal 5 ayat (3) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden

dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu

AZAS Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pasal 5 Ayat (4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan

DESENTRALISASI

DEKONSENTRASI

TUGAS PEMBANTUAN

Pembagian Urusan Pemerintahan

DAERAH


Anatomi Urusan Pemerintahan (UU Nomor 23 tahun 2014)

Urusan Pemerintahan Urusan Absolut

o Politik LN; o Pertahanan; o Kemanan; o Yustisi; o Moneter & Fikal Nasional o Agama;

Urusan Konkuren

Pilihan

Urusan Pemerintahan Umum

Wajib

Non Yandas

Pelayanan Dasar

® Ditjen Otonomi Daerah Ditjen Otonomi Daerah

Prinsip Pembagian Urusan Konkuren  Akuntabilitas

:

ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.  Efisiensi

ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.  Eksternalitas,

ditentukan berdasarkan luas, besaran, & jangkauan dampak yg timbul akibat penyelenggaraan suatu Urs Pemerintahan.  Kepentingan

Strategis Nasional.

ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan per-UU-an


Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah (pasal 9 ayat 4)


Konsekuensi Adanya Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1.

2.

3.

4.

Penyelenggaraan Pemda telah diamanatkan untuk memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dgn Pelayanan Dasar Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yg berkaitan dgn Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yg ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sekaligus mendukung indikator kinerja utama kementerian. Mendapat perlakuan khusus dalam penyusunan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran di pusat dan di daerah. Kinerjanya akan dikontrol secara ketat oleh berbagai stakeholders.


URUSAN PENYELENGGARAAN AIR MINUM

Ditjen Otonomi Daerah

KEWENANGAN PROVINSI DAN KAB/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN AIR MINUM PP NOMOR 38 TAHUN 207 PROVINSI 1. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai Kebijakan dan strategi pengembangan air minum lintas kabupaten/kota di wilayahnya.

KAB/KOTA

UU NOMOR 23 TAHUN 2014 PROVINSI

1.Penetapan 1. Pengelolaan dan peraturan daerah pengembangan kabupaten/kotame SPAM lintas ngenai kebijakan Daerah dan strategi kabupaten/kota. pengembangan air minum di daerah kabupaten/kota.

KAB/KOTA 1. Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota .

Ada perubahan kewenangan yang diberikan kepada Provinsi dan Kab/Kota terkait dengan penyelenggaraan air minum, sehingga perlu menjadi perhatian bagi BPPSPAM dalam penyusunan Jakstrada Pengembangan SPAM

Keberadaan Jakstra Pengembangan SPAM merupakan arah pengembangan sistem penyediaan air minum dalam 5 (lima) tahun mendatang, dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan dan pengembangan SPAM

PUSAT

PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Sesuai Amanat

DAERAH

Kementerian PU sendiri telah menetapkan Daerah menetapkan Jakstrada SPAM Jakstranas SPAM di dalam Permen PU Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi SPAM, selanjutnya telah dirubah dengan Permen PU Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi SPAM


Beberapa hal yang mendasar di dalam Jakstranas SPAM (Permen PU nomor 13/PRT/M/2013):

1. KNSP SPAM dijadikan pedoman penyusunan Jakstrada SPAM Daerah; 2. Jakstrada SPAM daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 3. Proses penyususnan jakstrada SPAM harus dilakukan melalui konsultasi publik; 4. Bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mempunyai kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah perlu menyesuaikan peraturan menteri No 13/PRT/M/2013 ini Perlu pencermatan kembali pada Lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 terkait dengan kewenangan penyelenggaraan Air Minum


Penetapan Jakstranas SPAM (Permen PU nomor 13/PRT/M/2013): Percepatan implementasi NSPK terkait kebijakan dan strategi SPAM perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Tahun 2015 peraturan ini dan NSPK terkait, seharusnya telah disosialisasikan kepada seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; 2. Dalam percepatan sosialisasinya, dipandang perlu menerapkan pendekatan yang dilakukan dengan pola fasilitasi dan pendampingan penyusunan Jakstrada SPAM;

3. Dalam menyusun skenario fasilitasi/pendampingan perlu terlebih dahulu dilakukan pemetaan terhadap Kabupaten/Kota dengan memberikan pengklasifikasian kemampuan daerah didalam menyusun jakstrada SPAM selama ini. misalnya klasifikasi berdasarkan daerah yang telah mempunyai jakstrada SPAM dan yang belum mempunyai. Hal ini penting untuk menentukan treatment didalam melakukan pembinaan kepada daerah; 4. Penyusunan panduan teknis penyusunan jakstrada SPAM diharapkan dapat mempermudah daerah menyusun jakstrada SPAM, tanpa mengesampingkan muatanmuatan lokal yang bisa dimasukan didalam jakstrada tersebut

Ditjen Otonomi Daerah MASUKAN TERHADAP PANDUAN TEKNIS PENYUSUNAN JAKSTRADA PENGEMBANGAN SPAM 1. Kebijakan nasional yang dapat disinergikan dengan percepatan penyusunan Jakstrada SPAM antara lain Permen PU Nomor 1/PRT/M/2014 tentang SPM bidang PU dan PR. 2. Khusus untuk jenis pelayanan penyediaan air minum telah ditetapkan sasarannya yaitu meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan, dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dan target 81,77% pada tahun 2019. Kebijakan ini harus dapat ditampung di dalam Jakstrada SPAM agar prioritas penanganannya lebih bersinergi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 3. Dalam rangka efektifitas pembinaan di daerah, maka perlu disinergikan momentum sosialisasi SPM untuk sekaligus mensosialisasikan Jakstrada dan sebaliknya pada saat sosialisasi Jakstrada juga mensosialisasikan SPM. 4. Dalam rangka efektifitas daerah menindaklanjuti kebijakan pusat, perlu disinergikan format-format yang akan digunakan didalam penyusunan target pencapaian SPM untuk kepentingan Kementerian PU dan Kemendagri dengan format jakstrada SPAM. 5. Penyiapan modul atau panduan teknis kiranya dapat dituntaskan secepatnya mengingat sosialisasi Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah disosialisasikan kepada daerah pada Tahun 2014.


Kementerian PU telah menetapkan Permen PU No 1/PRT/M/2014 ttg SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Pengganti Permen PU Nomor 14/PRT/M/2010; 1. Memperluas cakupan s/d SPM Provinsi 2. Memformulasikan indikator SPM berorientasi Output 3. Penyesuaian Target 4. Mempertegas sasaran 5. Melengkapi dengan juknis yang lebih operasional

Agar lebih mudah dioperasionalisasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sekaligus mensinergikan dengan IKU kementerian PU

Penyempurnaan SPM tersebut sekaligus mempertimbangkan kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang diarahkan untuk mendukung pencapaian penerapan SPM bidang PU-PR tahun 2015-2019


SPM BIDANG PU DAN PR

8

Jenis Pelayanan

23

5 5

Kab/Kota

Indikator

11 JP Kab/Kota Indikator Provinsi & 16 Indikator Kab/Kota

JP Provinsi &


Air Minum Merupakan satu jenis Pelayanan SPM Bidang PU & PR

Langkah Tindak Pemda khususnya jajaran SKPD PU seluruh Indonesia memastikan harus melaksanakan penerapan SPM dan dapat menyampaikan laporan tahunan SPM Bid PU-PR  Memanfaatkan format laporan yang telah disampaikan ke sekretariat daerah;  K/L memberikan pembinaan teknis dlm rangka mendorong pencapaian penerapan SPM di daerah 


TINGKAT PENCAPAIAN SPM BIDANG PU-PR  Berdasarkan Permen PU Nomor 14/PRT/M/2010  Laporan berdasarkan kondisi data tahun 2013 AIR MINUM INDIKATOR 8 Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari 120 100 80 60 40

20 0

INDIKATOR 8


KESIMPULAN 1. Bidang PU merupakan salah satu urusan pemerintahan dari 24 Urusan Wajib yg tlh diserahkan kpd daerah; 2. Dalam Penyusunan Jakstrada Pengembangan SPAM, hal-hal yang bersifat teknis, perumusannya harus memperhatikan kewenangan yang diberikan pada masing-masing tingkatan pemerintahan agar tidak bertentangan dengan kebijakan desentralisasi dan Otda. 3. Terkait dengan SPM bidang PU dan PR, Kementerian PU untuk dapat segera meningkatkan intensitas dan cakupan sosialisasi Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 serta melakukan pembinaan teknis kepada daerah, 4. Dukungan dan peran pemda terutama dalam penyediaan data sektoral bidang PU sangat diperlukan dalam penyelenggaran Penerapan SPM


Terima Kasih........

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA URGENSI PENETAPAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TERHADAP PENETAPAN JAKSTRADA SPAM

Recommend Documents