KEDUDUKAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NO: 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kedudukan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha...

KEDUDUKAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NO: 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh : Abdul Jabar1 Abstrak Setiap orang berpeluang untuk menjadi konsumen, keadaan demikian menuntut kehadiran negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, lahirnya Undang-undang No: 8 Tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen merupakan hadiah yang sagat besar bagi pihak konsumen, Undang-undang tersebut mengatur secara khusus mengenai hak konsumen, dan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bersama dalam undang-undang ini adalah pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi pihak pelaku usah, pengaturan hak dan kewajiban pelaku usaha ini dapat dikatakan sebagai langkah maju untuk melindungi kepentingan pihak konsumen Kata Kunci: Konsumen, Pelaku Usaha, Perlindungan hukum Pendahuluan “Konsumen adalah Raja”...ini merupakan ungkapan kuno yang sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun telah menjadi slogan dalam praktek ekonomi, namun kenyataan memperlihatkan justru seringkali malah sebaliknya, pelaku usahalah yang menjadi Rajanya, bahkan konsumen seringkali tidak berdaya manakala menghadapi kenyataan ketika konsumen menjadi korban atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, konsumen tidak dapat berbuat apa-apa untuk menegakkan haknya. Berkat meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap kedudukan konsumen untuk segera dilindungi dengan payung hukum maka lahirlah Undang-Undang No: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ini sangat Abdul Jabar.S.H.,MH. adalah Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Alumni Fakultas Hukum dan Pascasarjana Univ Airlangga Surabaya 1

Interest, Vol.13, No. 1 Oktober 2015

65

Abdul Jabar

diharapkan dapat berfungsi dengan baik dengan harapan dapat memberikan Perlindungan yang memadai bagi konsumen. Memang harus diakui kehadirann Undang-Undang perlindungan konsumen ini setidaknya telah membawa angin segar bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar merupakan konsumen, namun dalam banyak kasus konsumen masih tetap berada pada posisi yang secara ekonomis, politik, hukum kurang diuntugkan atau lemah. Sebenarnya apabila kita perhatikan sudah sangat banyak peraturan yang memberikan perlindungan kepada konsumen misalnya saja Undang-Undang tentang Merek ataupun Paten, bahkan dalam Pasal 1635 BW juga dengan tegas memberikan perlindugan kepada konsumen, disitu ditegaskan bahwa barang siapa yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut, namun kalau dianalisa memang peraturan-peraturan tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen. Kehadiran Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini telah memberikan harapan bagi pihak konsumen, paling tidak undang-undang ini menyediakan seperangkat ketentuan yang memperkuat posisi konsumen dalam menghadapi praktek curang pelaku usaha, dan yang terpenting dalam undang-undang ini adalah diatur mengenai hak dan kewajiban bagi pihak pelaku usaha, selanjutnya adanya larangan bagi pelaku usaha untuk menggunakan klausula-klausula baku, dan juga adanya pembalikan beban pembuktian dan yang tidak kalah pentingnya yaitu diaturnya mengenai suatu lembaga yang disebut Badan Perlindugan Konsumen Nasional, dengan demikian bagi pelaku usaha hadirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen ini harus dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam melaksanakan kegiatan usaha karena argumen dibalik Maxim caveat emptor yang mengandung arti waspadalah pembeli tidak dapat dipakai lagi. Keberadaan konsumen bagi pelaku usaha merupakan suatu hal mutlak harus ada, tanpa konsumen, pelaku usaha tidak memiliki arti apa-apa, mau dikemanakan produk yang dihasilkan atau dengan kata lain akan mendapat keuntungan dari mana, sebaliknya keberadaan keberadaan pelaku usaha juga merupakan kebutuhan bagi konsumen, karena konsumen memang

66 Interest, Vol.13, No. 1 Oktober 2015


membutuhkan sesuatu yang dihasilkan oleh pelaku usaha, oleh karena itu dalam kontek hukum, sebenarnya antara konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan timbal balik. Keberadaan konsumen bagi pelaku usaha merupakan suatu hal yang mutlak, tanpa konsumen, pelaku usaha tidak memiliki arti apa-apa, mau dikemanakan produk yang dihasilkan atau dengan kata lain akan mendapatkan keuntungan dari mana, sebaliknya keberadaan pelaku usaha juga merupakan kebutuhan bagi konsumen, karena konsumen memang membutuhkan sesuatu yang dihasilkan oleh pelaku usaha, oleh karena itu dalam kontek hukum, sebenarnya antara konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan timbal balik. Kewajiban dari pelaku usaha merupakan hak bagi pihak konsumen, dan hak bagi pihak pelaku usaha merupakan kewajiban bagi pihak konsumen, sehingga secara wajar seharusnya kedua belah pihak berada pada posisi yang berimbang, dalam artian saling menguntugkan dan tidak saling merugikan. Dari uraian diatas, maka permasalahan dalam tulisan ini adalah: Apakah kedudukan konsumen menjadi kuat dengan adanya pengaturan hak dan kewajiban dari pelaku usaha ? Pembahasan a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagi Pelaku usaha dan Konsumen Berlakuya Undang-Undang No: 8 Tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen diharapkan mampu memperdayakan konsumen yang selama ini jarang bahkan tidak pernah diperhatikan, sementara disisi pelaku usaha, Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 7 huruf (a) mewajibkan atau menuntut pelaku usaha untuk senantiasa beritikat baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya, pada Pasal 7 huruf ( c ) pelaku usaha diwajibkan atau dituntut untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif Beritikat baik, benar dan jujur dalam ketentuan pasal tersebut mengandung makna adanya prinsip-prinsip rasa tanggugjawab, implementasi dari prinsip-prinsip ini tertuju kepada dua arah yaitu ( 1 ) rasa tanggungjawab kepada konsumen dengan semua yang menjadi kepentingan konsumen, dalam kaitannya dengan, apa yang menjadi wujud dari seorang pelaku usaha yang profesioal


67

Abdul Jabar

adalah memasarkan produknya dengan kualitas terbaik sehingga dapat memuaskan atau sesuai dengan harapan pihak konsumen, ( 2 ) rasa tanggungjawab kepada pihak-pihak diluar konsumen yakni individu-individu, masyarakat luas dan Negara, artinya dalam menjalankan usahanya, seorang yang profesional dalam bidang usahanya, selain berupaya memuaskan konsumen, pada saat yang sama harus memperhatikan dan memperhitungkan akibat hukum yang akan mucul sebagai akibat dari tindakan yang menyangkut kepentingan individu-idividu, masyarakat dan Negara, dan hal ini merupakan aspek social dari rasa tanggungjawab sekaligus sebagi suatu kesadaran hukum bagi pelaku usaha yang harus dikedepankan dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam banyak kasus, tampak dengan jelas betapa sebagian dari pelaku usaha mencoba mempersempit atau mereduksi konsep tanggungjawab hanya tertuju pada pihak konsumen. Individuindividu, masyarakat dan Negara yang memiliki kepentigan terkait didalamnya tidak dipertimbangkan atau dikorbankan. Demi untuk meraih keuntugan yang besar, pelaku usaha terkadang rela mengorbankan kepentigan masyarakat bahkan Negara, jadi pada dasarnya prinsip tanggungjawab ini harus dikaitkan dengan masalah ini, artinya dalam menjalakan atau mengelola usahanya secara profesional haruslah dihadapkan dengan pertimbanganpertimbangan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan hukum dengan kata lain, pelaku usaha dituntut untuk lebih berhati-hati, tidak sekedar mencari dan mensiasati keadaan untuk meraih keuntungan diri sendiri, sebab ruang geraknya telah dibatasi dan diawasi oleh hukum. Tutuntan tersebut diatas sebenarnaya bukanlah dimaksudkan untuk menciut semangat bagi pelaku usaha, tetapi justru sebagai salah satu upaya agar setiap pelaku usaha dapat memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang undangundangan yang merupakan suatu keharusan sesuai dengan isi ketentuan Pasal 8 ( 1 ) huruf a da c Undang-Undang No: 8 Tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen. Di samping hal diatas, dalam menjual, mengiklankan atau menawarkan barang, pelaku usaha sedapat mungkin harus menghindari adanya puffery atau membagus-baguskan kualitas barang yang akan dipasarkan pada konsumen yang sebenarnya



adalah jauh dari kenyataan, jika hal ini tetap dilakukan berarti ada unsur niat untuk menyesatkan konsumen, pelaku usaha dituntut suatu kreativitas dan seni yang tinggi agar tujuan promosi terhadap produk dapat diterima oleh masyarakat, tanpa harus bermain menyiasati hukum yang tidak saja merugika pihak konsumen, akan tetapi juga merugikan pihak pelaku itu sendiri, walaupu dari sisi financial akan dapat meraih keuntungan yang relatif besar. Dalam setiap proses pelaksanaan transaksi terhadap barang atau produk, pelaku usaha juga dilarang untuk menetapkan klausula-klausula baku yang dapat merugikan pihak konsumen, larangan demikian dimaksudkan agar pelaku memasukkan klausula-klausula dalam perjanjian hendaknya harus lahir dari adanya kesepakatan para pihak,disisi lain larangan demikian dimaksudkan agar pelaku usaha juga dapat lebih hati-hati jika setiap waktu akan digugat oleh konsumen, penerapan asas beban pembuktian terbalik, baik dalam perkara pidana maupun dalam sengketa perdata akan membuat biaya hukum yang harus ditanggung oleh pelaku usaha menjadi bertambah, akibatnya adalah meningkatnya biaya produksi yang berarti juga harga jual suatu produk akan menjadi lebih mahal Sisi baik yang tidak dapat dipungkiri atas berlakunya Undang-Undang No: 8 Tahun 1999 tetang Perlidugan Konsumen tersebut mendidik pelaku usaha untuk senantiasa menjalankan usahanya secara jujur, tidak berlaku diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, mengandalkan kejujuran berarti mengedepankan kualitas layanan sebagaimana yang sangat diharapkan oleh konsumen, masalahnya adalah terletak pada kesiapan dari pelaku usaha dan aparat penegakan hukum untuk mengimplementasikan ketentuan peraturan dalam Undang-Unadang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut. b. Kerugian Konsumen sebagai akibat ketidak jujuran pelaku usaha Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya haruslah mengedapankan itikat baik sehingga harus melayani konsumen secara benar dan


69

Abdul Jabar

jujur, dalam banyak kasus pelaku usaha malah sebaliknya, mereka tidak beritikat baik dalam memasarkan dan melayani konsumen, dalam perspektif ilmu hukum tindakan tersebut dapat digolongkan dalam perbuatan yang melanggar hukum. Dalam Pasal 7 Undang-Undang No: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan memadai mengenai kondisi produknya, namun bukan berarti pengaturan mengenai kewajiban bagi pelaku usaha tersebut berarti Maxim caveat emptor ditinggalkan, menurut Peter Mahmud Marzuki, apabila Maxim caveat emptor diterapkan tanpa disertai ketentuan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan memadai, pembeli tetap ditempatkan pada posisi yang sulit2. Ini berarti posisi dari pihak konsumen sangatlah lemah karena apabila barang yang telah dibelinya ternyata kondisinya tidak baik maka akan menjadi resiko pribadinya. Jadi suatu hal yang sangat wajar bahwa sebelum melakukan transaksi pihak konsumen memerlukan informasi yang jelas mengenai kodisi barang yang akan dibelinya, adapun informasi tersebut mugkin dapat diperoleh melalui iklan atau brosur yang telah disebarkan oleh pelaku usaha itu sendiri, jadi dengan demikian berdasarkan ketentuaan yang ada dalam UndangUndang Perlindungan Konsumen, jika konsumen menemui bahwa barang yang hendak dibelinya tidak seperti yang tercantum dalam informasi yang ada pada iklan atau brosur, dalam kasus seperti ini, konsumen dapat menggugat pelaku usaha dengan gugatan perbuatan melanggar hukum, dan disini pihak konsumen tidak diwajibkan untuk membuktikan adanya kerugian karena memang dari pihak konsumen belum menderita kerugian. Namun apabila konsumen telah dirugikan akibat dari perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh pelaku usaha tersebut maka konsumen dapat mengajukan gugatan yang disertai dengan adanya tuntutan ganti rugi, dan apabila pelaku usaha terbukti telah melanggar hukum maka berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No: 8 Tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa: Pertama, Pelaku Usaha bertaggungjawab Mahmud Marzuki,Peter.Implikasi Undang-undang Perlindungan Konsumen bagi Masyarakat bisni dan Konsumen di Indonesia, Makala, Surabaya,2000. 2



memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, Kedua, Ganti rugi sebagai mana dimaksudkan pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau pergantian barang dan / atau jasa yang sejenis atau setara nilaiya, atau perawata kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketetuan perundang-undangan perundangundangan yang berlaku, Ketiga, Pemberikan gati rugi dilaksakan dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal transaksi, Keempat, Pemberian ganti-rugi dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapus adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Kelima, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan merupakan kesalahan konsumen. Di dalam Pasal 19 ayat 4 ditegaskan bahwa dengan pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan, sedangkan terhadap adanya unsur kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian, ini merupakan bentuk penerapan beban pembuktian terbalik. Walaupun Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah disosialisasikan berbagai pelanggaran atas hak-hak konsumen masih tetap saja berlangsung, baik yang terangkat maupun yang tidak terangkat kepermukaan. Memang sebenarnaya menjatuhkan kesalahan kepada pelaku usaha adalah sesuatu hal yang sangat mudah akan tetapi jika dikaitkan dengan upaya perlindungan dan penegakan hak-hak konsumen kendalanya sangatlah banyak, hal ini sangat terkait dengan substansi materi muatan dari Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen itu sendiri yang masih belum sempurna. c. Hal- hal yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen Suatu prinsip dasar yang melekat pada setiap pelaku usaha adalah mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dan meraih


71

Abdul Jabar

keuntungan yang sebanyak mungkin, dengan dasar prinsip ini maka para pelaku usaha akan melakukan berbagai cara untuk dapat meraih keuntugan yang maksimal, cara-cara tersebut harus diakui ada yang sesuai dengan kerangka norma hukum yang berlaku, namun tidak jarang ada yang keluar dari kerangka norma hukum, hal ini terjadi atau mereka lakukan karena kemampuan dan penguasaan mereka atas ilmu pengetahuan dan tehnologi, sehingga mereka dapat berbuat apa saja demi untuk meraih keuntungan tambahan diluar keuntungan yang seharusnya dan wajar mereka dapatkan, sementara konsumen tidak mengetahuinya bahwa mereka telah dirugikan oleh pelaku usaha. Penyalahgunaan penguasaan dan kemampuan atas ilmu pengetahuan dan tehnologi tersebut dari pandangan Kitab Undang-Undang hukum Perdata, ruang lingkup kasus semacam itu dapat dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden ), Artinya para pelaku usaha telah menyiasati keadaan atas kemampuan dan penguasaan mereka terhadap ilmu pegetahuan dan tehnologi ditengah ketidaktahuan dan ketidakmauan konsumen untuk memahami dan mengakses tehnologi yang relative rumit Penyalahgunaan keadaan ini, akan menimbulkan suatu sifat perbuatan yakni adanya keunggulan pada salah satu pihak yang bersifat ekonomis dan psikologis, keunggungulan ekonomis dalam kasus ini yaitu apabila posisi kemampuan ekonomi kedua belah pihak tidak seimbang sehingga salah satunya bergantung pada yang lain, sedangkan keunggulan psikologis boleh jadi ketergantungan ekonomi tidak ada akan tetapi salah satu pihak mendominasi secara kejiwaan, menurut Shidarta kodisi tersebut terjadi, ( 1 ) adanya ketergantungan relatif, dan ( 2 ) salah satu pihak menyalahgunakan keadaan pihak lain untuk kepetinganya, keadaan dimaksud disebabkan karena misalnya yang bersagkutan belum berpengalaman, gegabah, kurang cerdas dan atau kurang informasi3 Keunggulan ekonomis dan psikis para pelaku usaha dalam memasarkan barang dan jasa sering sangat dominan, akibatnya implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi jalan ditempat. Pasal 4 huruf ( g ) Undang-Undang Perlindungan 3

Shidarta, Hukum Perlidugan Konsumen, Grasido, Jakarta, 2000.h.70



Konsumen menegaskan pula bahwa salah satu hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar serta tidak diskriminatif, penjelasan dari ketentuan tersebut secara jelas dapat ditafsirkan sebagai keterkaitan dengan larangan penyalahgunaan keadaan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainya. Pada Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahkan secara tegas menegaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen, selanjutnya dalam hubungan dengan perjanjian standar atau perjanjian baku, Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menempatkan hak-hak yang setara antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkantrak. Menurut Van Dunne dalam Shidarta bahwa dalam kaitannya dengan perjanjian standar atau perjanjian baku yang banyak sekali dibuat oleh para pelaku usaha dewasa ini, sebaiknya penerapan ajaran “penyalahgunaan keadaan” ini tidak sepenuhnya diserahkan kepada hakim, artinya perlu ada campur tangan pembentuk undang-undang untuk melidungi kepentingan pihak konsumen4 e.

Penegakan hak-hak Konsumen akibat ketidak jujuran pelaku usaha Menurut Shidarta, di Amerika Serikat, perhatian terhadap perlindungan konsumen telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan telah menjadi obyek kajian bidang ekonomi, social dan hukum sejak tahun 1960-1970-an. Pada era tersebut di Amerika Serikat berhasil diundangkan banyak sekali peraturan dan dijatuhkan putusan-putusan hakim yang memperkuat kedudukan konsumen5. Sementara juga masih menurut Shidarta bahwa di Indonesia gerakan Perlindungan konsumen menggema dari gerakan serupa yang pernah dilakukan di Amerika Serikat pada 4 5

Shidarta, Op Cit, h. 72 Shidarta, Op Cit, h.29


73

Abdul Jabar

tahun 1960 – 1970-an, gerakan ini dirintis atau dipelopori oleh YLKI yang berdiri pada kuru waktu 11 Mei 1973, gerakan di Indonesia ini termasuk cukup resposif terhadap keadaan, bahkan mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB ( Esosoc ) No: 2111 Tahun 1978 tetang Perlindungan Konsumen6 Namun demikian, tidak berarti sebelum ada YLKI perhatian terhadap konsumen di Indonesia sama sekali terabaikan, bahkan Yusuf Shofie mengatakan bahwa beberapa produk hukum yang ada bahkan yang telah diberlakukan sejak zaman koloial banyak menyinggung masalah yang terkait dengan perlindugan konsumen, dari sisi kuantitas dan materi muatan produk hukum tersebut, dibandingkan dengan negara maju, misalnya Amerika Serikat atau bahkan negara-negara Asia sekalipun, kondisi Indoesia masih jauh dari menggembirakan, Thailand saja sudah mempunyai Undang-undang Perlindungan Konsumen; ( Consumer Protection Act ) Indonesia masih jauh dari mengembirakan7 Keberadaan peraturan hukum memang bukanlah satusatunya parameter untuk menilai keberhasilan gerakan Perlindungan hak-hak konsumen disuatu Negara, namun adanya suatu produk hukum yang secara khusus bertujuan memberikan Perlindungan terhadap konsumen menujukkan bahwa suatu Negara telah memberikan perhatian serius terhadap hak-hak konsumen, oleh karena itu gerakan perlindungan konsumen seharusnya bersifat missal dan sangat membutuhkan politik will yang besar dari semua pihak untuk mengaplikasikanya. Berbagai peristiwa penting menimpa konsumen Indonesia baik yang menyangkut keselamatan dan keamanan konsumen dalam mengkonsumsi atau memakai barang, hal ini sebenarnya telah menjadi suatu keprihatinan nasional, tetapi belum mempeoleh perhatian serius dari sisi Perlindungan hukum bagi pihak konsumen, karena itu maka Abdul Hakim GN menyatakan bahwa perlindugan konsumen merupakan hajat hidup orang banyak dan harus mendapat perhatian serius dari semua pihak8 Oleh karena itu, membahas tentang Perlindungan konsumen Ibid Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-istrumen Hukum, Citra Aditya Bakti. Bandug, 2000,h.10 8 Abdul Hakim GN, Politik Hukum Idoesia, YLBHI. Jakarta, 1988.h. 41. 6 7



secara filosofis sesugguhnya adalah pembahasan dalam ranah keadilan itu sendiri, yaitu berfikir untuk menempatkan dan memberikan perhatian yang besar antara pelaku usaha dan konsumen yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia secara berimbang, hal ini penting sebab tujuan dari didirikanya bangsa ini sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melidungi segenap bangsa Indonesia Perjalanan bangsa yang selama ini masih dikatakan sedang dalam upaya mengisi kemerdekaan dan mewujudkan tujuan nasional selalu diisi dengan jargon pembangunan, dan demi pembangunan, akibatnya pembangunan hanya diartikan dengan peningkatan produksi terhadap barang, akan tetapi jarang membahas masalah kerugian bagi konsumen dari peningkatan produksi terhadap barang, akan tetapi jarang membahas masalah kerugian bagi konsumen dari peningkatan produksi terhadap barang, dengan diundangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan harapan yang sangat efektif untuk meningkatkan status hukumnya yang selama ini sering terabaikan. Perlindungan Konsumen adalah segala usaha yang menjamin adanya perlindungan kepada konsumen, konsumen sebagai pemakain barang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undangundang No: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki hak-hak sebagai sebagai berikut; a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menkonsumsi barang atau jasa. b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur megenai kodisi dan jamian barang yang diguakan. d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan jasa yangdiguakan e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa Perlindungan konsumen secara patut. f. Hak utuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau


75

Abdul Jabar

peggantinya apabila barang dan atau jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya. i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perudangundangan lainya. Dari ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebenarnya telah mengatur mengenai tanggung gugat pelaku usaha jika pihak konsumen merasa dirugikan, disamping itu Undang-undang Perlindungan Konsumen juga telah mencoba menerapkan konsep beban pembuktian terbalik untuk membuktikan adanya unsur kesalahan dari pihak pelaku usaha. Upaya penegakan hak-hak konsumen bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi sangat terkait dengan banyak faktor, mengandalkan politik will dari pemerintah atau semangat murni dari pihak konsumen serta mengharapkan itikat baik dan kejujuran dari pelaku usaha, tentu upaya penegakan hak-hak konsumen ibarat menegakan benang basah, Dsisi lain, masalah penegakan hak-hak konsumen bukan hanya menjadi issue local, regional akan tetapi sudah menjadi issue global sehingga persoalan ini akan menjadi tanggung jawab bersama. Seperti telah kita ketahui bahwa secara sosial, ekonomi, politik dan hukum, posisi konsumen sangatlah lemah, posisinya yang lemah tersebut seringkali disalahgunakan oleh para pelaku usaha yang memiliki kemampuan dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan tehnologi tetapi tidak memiliki etika. Posisi konsumen yang lemah tersebut tentu membutuhkan Perlindungan dan pembekalan baik dari Negara maupun dari suatu kelompok masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang perlindungan konsumen telah memberikan ruang bagi tumbuhnya inisiatif dan partisipasi publik secara independent untuk membela konsumen jika dirugikan oleh kegiatan pelaku usaha. f. Permasalahan Yuridis dalam Penegakan hak-hak Konsumen Ada suatu anggapan umum bahwa aturan perundang perundang-undangan yang berlaku di Negara kita dibuat bergantung kepada pemesan, sehingga peraturan yang telah ditetapkan tidak benar-benar obyektif dan adil, artinya selalu ada kecenderugan untuk memihak pada kelompok pemesan dari



peraturan atau pihak yang sangat terkait dengan peraturan tersebut, konsekuensinya selalu ada kelompok yang dirugikan dari kehadiran suatu peraturan tersebut, hal ini juga berlaku terhadap Undang-Undang Perlindungan No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, padahal sebenarnya Undang-undang apapun kalau telah diundangkan harus dapat memberikan perlindungan dan keadilan pada seluruh masyarakat, baik terhadap kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan akses terhadap proses lahirnya peraturan maupun yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Pengaturan norma yang dapat dianggap bermasalah dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditegaskan yaitu bahwa berkaitan dengan penerapan beban pembuktian dalam penanganan suatu kasus, dimana proses pembuktian dilakukan dengan beban pembuktian terbalik ( Omkering van Bewijslast ), baik dalam perkara pidana maupun perdata, seperti yang diatur dalam Pasal 22 dan 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 22 ditegaskan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 4, Pasal 20 dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian, sedangkan dalam Pasal 28 ditegaskan bahwa pembuktian terhadap ada tidakknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 22 da 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas, jelas menyimpang dari hukum acara yang biasa. Dalam hukum acara pidana beban pembuktian adalah menjadi tanggungjawab jaksa selaku Penuntut Umum, sedangkan dalam hukum Acara Perdata mengacu pada Pasal 163 HIR dan Pasal 383 R.Bg atau Pasal 1865 BW dimana beban pembuktian diletakkan pada Penggugat9 Selain persoalan diatas, substansi rumusan Pasal 22 UndangUndang Perlindugan Konsumen menurut Sudaryanto mengandung persoalan yakni bertentangan dengan Hak-Asasi 9

Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, h.5


77

Abdul Jabar

Manusia, sebab secara tidak langsung telah memposisikan para pelaku usaha pada posisi sebagai pihak yang bersalah, sementara dalam sistem Peradilan Pidana sebelum adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, tersangka/terdakwa harus dianggap tidak bersalah10 Hal lainnya, dengan tidak bermaksud mengecilkan Pengadilan sebagai gerbang akhir untuk mencari keadilan, hampir dapat dipastikan bahwa Pengadilan sulit bahkan tidak akan mau melayani gugatan konsumen terutama yang nilainya kecil, sementara kasus-kasus yang berkaitan dengan konsumen hampir dapat dipastikan nilainya sangat kecil, namun pada dasarnya yang harus disadari bahwa sekecil apapun nilai kerugian yang diderita oleh pihak konsumen, jika hal tersebut berlangsung secara terus menerus dengan melibatkan banyak orang tentu nilai kerugian akan sangat besar, untuk menghadapi hal tersebut yang paling baik adalah bagaimana pihak konsumen yang merasa dirugikan secara kolektif dapat melakukan gugatan kelompok ( class action ) agar kerugianya tidak terus berlangsung, hanya masalahnya adalah pihak konsumen sangat sulit untuk melakukan koordinasi untuk kemudian melakukan gugatan kelompok tersebut. Masalah yang sangat penting juga berkaitan dengan perlindungan konsumen ini adalah yang terkait kesadaran dari pihak konsumen itu sendiri, dimana sebagian besar konsumen yang mengalami kerugian enggan berperkara di Pengadilan, pada dasarnya keengganan tersebut bukanlah disebabkan karena konsumen tidak sadar hukum, dalam hal kesadaran hukum mungkin konsumen lebih sadar dari pada aparat penegakan hukum itu sendiri, namun keengganan tersebut menurut Yusuf Shofie adalah disebabkan oleh karena ( 1 ) praktek peradilan yang tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan, ( 2 ) sikap menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen dilanggar oleh pelaku usaha.11

Sudaryanto, Hukum dan Advokasi Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung,1999,h.123 11 Yusuf Shofie, Op Cit , h. 9 10



Penutup Dari uraian diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa secara normatif kedudukan konsumen masih berada dalam posisi yang sangat lemah, posisi yang lemah tersebut juga masih sering disalahgunakan oleh pelaku usaha, pelaku usaha seringkali dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengabaikan kejujuran, etika, serta itikat baik, selalu berorentasi untuk meraih keuntungan yang besar dengan mengorbankan kejujuran dan itikat baik dalam menjalankan usaha, dengan demikian apa yang menjadi hak-hak konsumen seringkali tidak diperhatikan demi untuk mencapai tujuannya. Walaupun Undang-undang telah mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, pelanggaran terhadap konsumen masih sering terjadi karena memang harus diakui, sangat sulit memposisikan konsumen dengan pelaku usaha secara seimbang atau sederajat. Posisi yang demikian mengharuskan konsumen untuk selalu mencari informasi perkembangan dunia usaha, dan juga ketika melakukun transaksi hendaknya harus hatihati, sebelum membuat suatu keputusan untuk melakukan transaksi Konsumen juga kurang peduli dengan kerugian yang mereka alami, mereka enggan melakukan upaya hukum hal ini disebabkan bukan karena tidak sadar hukum, akan tetapi semata-mata karena praktek Peradilan yang tidak lagi sederhana, cepat dan biaya murah, serta yang paling memprihatinkan adalah sikap konsumen untuk menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen telah dilanggar oleh pelaku usaha bahkan mereka telah menjadi korban, hal ini juga disebabkan karena memang harus diakui posisi konsumen dengan perlaku usaha yang masih dirasa belum seimbang dalam prakteknya.


79

Abdul Jabar

Daftar Pustaka Hakim GN, Abdul, Politik Hukum Indonesia, YLBHI, Jakarta, 1988 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Grasindo, Jakarta, 2007 Mahmud Marzuki, Peter,Implikasi Undang- Undang Perlinduga Konsumen bagi Masyarakat Bisni dan Konsumen di Indonesia, Makalah, Surabaya,2000. Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Idonesia, Grasindo, Jakarta, 2000 Shofie, Yusuf, Perlidugan Konsume da Instrumen-instrumen Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 Undang-undang No; 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Citra Aditya Bakti,Bandung , 2000


KEDUDUKAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NO: 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Recommend Documents