KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif terkait penarikan royali berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014” ini, dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna akibat dari keterbatasan kemampuan penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini memenuhi kriteria salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Penulis skripsi ini terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof Dr. I Made Arya Utama, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana; 2. Bapak Dr. Gede Made Swardhana, S.H.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana; 3. Ibu Ni Ketut Sri Utari, S.H.,M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana;
vi
4. Bapak Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas udayana; 5. Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H.,M.Hum.,LLM., Dosen Pembimbing I yang senatiasa sabar memberikan bimbingan, petunjuk, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; 6. Ibu A.A. Sri Indrawati, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing II yang telah sabar dan meluangkan waktu untuk membimbung penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini; 7. Bapak I Nyoman Bagiastra, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah menuntun dan membimbing penulis dari awal kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana; 8. Bapak Dr I Wayan Wiryawan, S.H.,MH, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana; 9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama kuliah kepada penulis; 10. Bapak dan Ibu Staf laboratorium Hukum, Perpustakaan, dan Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana; 11. Kepada kedua Orang Tua saya, Drs. I Putu Ardana dan Ni Made Ardani,SH dan saudara perempuan saya drh. Ni luh Putu Shista Pawitri S.KH., yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini; 12. Kepada Paman, Kakak dan adik saya I Gede Agus Kurniawan S.H.,SS.,M.H, Putu Aras Samsthawrati, S.H.,LLM, Nanika Yadnya, yang
vii
telah membimbing, memberi petunjuk, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 13. Kepada sahabat-sahabat penulis, Indra Bayu Mulyadi, Benitto Bevansara, Tio Wardiman Dinata, Ian Maxmillian Tambunan, GA Putu Intan Pratiwi, Nila Sarasita Kismadewi, Yulita sari Dewi, Tasya Elisabeth, team Futsal FH Unud dan Team Sepak Bola FH Unud Semoga segala bantuan, budi baik dan petunjuk yang telah diberikan kepada penulis mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekuarangan dalam penulisan hasil penelitian ini. Dengan kerendahan hati, penulis menghargai dan menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik sebagai bahan bacaan maupun untuk pengetahuan bagi yang memerlukan.
Denpasar, 30 November 2016
Penulis
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DEPAN…………………………………………………
i
HALAMAN SAMPUL DALAM………………………………………………... ii HALAMAN PRASYARATAN GELAR SARJANA HUKUM……………….
iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING…………..……………………
Iv
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA PENGUJI…………………………..
v
KATA PENGANTAR………………..……………………………………..…...
Vi
HALAMAN PRASYARATAN KEASLIAN………..……………………..…...
Ix
DAFTAR ISI…………………………………………………………………….
x
ABSTRAK………………………………………………………………………..
xiv
ABTRACT………………………………………………………………………… xv
BAB I
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah …………………………………….….
1.2
Rumusan Masalah ……………………………………………… 4
1.3
Ruang lingkup masalah…………………………………………
4
1.4
Orisinalitas Penelitian…………………………………………..
5
1.5
Tujuan Penelitian
1.6
1
a. Tujuan Umum………………………………………………...
6
b. Tujuan Khusus………………………………………………..
7
Manfaat Penelitian
x
a. Manfaat Teoritis……………………………………………… 7 b. Manfaat Praktis………………………………………………
8
1.7
Landasan Teoritis………………………………………………. 8
1.8
Metode Penelitian a. Jenis Penelitian……………………………………………….. 13 b. Jenis Pendekatan……………………………………………...
14
c. Bahan Hukum………………………………………………...
14
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum………………………… 15 e. Teknik Analisis……………………………………………….
BAB II
16
TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF 2.1
Hak Cipta 2.1.1
Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta………………..
17
2.1.2
Subjek dan Objek Perlindungan Hak Cipta……………..
19
2.1.3
Hak Cipta Sebagai Salah Satu dari Hak Kekayaan Intelektual………………………………………………. 21
2.1.4 Sistem perlindungan Hak Cipta dan Perbandingan dengan
2.1.5 2.2
jenis Hak Kekayaan Intelektual Lainnya……………….
22
Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta…………………
26
Lembaga Manajemen Kolektif 2.2.1
Pengaturan
Lembaga
Manajemen
Kolektif
di
Internasional…………………………………………….. 30 xi
2.2.2
Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Manajemen Kolektif………………………………………………….
32
2.2.3
Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif………………….
33
2.2.4
Hubungan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta Lagu…………………………………... 34
BAB III
KEBERADAAN
LEMBAGA
MANAJEMEN
KOLEKTIF
BERKAITAN DENGAN KARYA CIPTA LAGU YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL 3.1
Pengaturan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014……………………………………………………...
3.2
Hak Pencipta Atas Royalti Berkaitan Dengan Penggunaan Lagu secara Komerisal Terkait Dengan Karya Cipta Lagu…………...
3.3
37
Pengaturan Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Penarikan Royalti Yang Digunakan Secara Komerisal…………
BAB IV
36
40
WANPRESTASI DAN SANKSI HUKUM BAGI LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF
BERKAITAN
DENGAN
PENARIKAN ROYALTI 4.1
Perjanjian Lembaga Manajemen Kolektif Dengan Pencipta Lagu Terkait Penarikan Royalti…………………………………
4.2
44
Wanprestasi dan Jenis-Jenis Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata……………………………….. 47 xii
4.3
Wanprestasi Pihak Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Praktik Pendistribusian Royalti…………………………………
4.4
49
Sanksi Hukum Bagi Lembaga Manajemen Kolektif Yang Wanprestasi Terhadap Pencipta Lagu…………………………... 50
BAB V
PENUTUP 5.1
Kesimpulan……………………………………………………
54
5.2
Saran…………………………………………………………….
55
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………
56
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………..
59
RINGKASAN SKRIPSI
xiii
ABSTRAK Karya Intelektual manusia yang mendapatkan perlindungan hukum Hak Cipta adalah karya di bidang Seni, Sastra, dan Ilmu Pengetahuan. Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) secara tegas menyatakan bahwa lagu merupakan salah satu bidang yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Berkaitan dengan hak cipta, Pencipta memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Salah satu hak eksklusif yang diperoleh pencipta adalah hak ekonomi dimana pencipta berhak mendapatkan royalti atas penggunaan lagu yang digunakan secara komerisal. Dalam memenuhi hak ekonomi pencipta lagu maka dibuatlah suatu perjanjian pemberian kuasa kepada lembaga manajemen kolektif untuk menarik royalti kepada pengguna lagu atas lagu yang digunakan secara komersial. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan lembaga manajemen kolektif terhadap penarikan royalti atas lagu pencipta yang digunakan secara komersial dan bagaimana sanksi yang diberikan terdahap lembaga manajemen kolektif yang melakukan wanprestasi dengan tidak mendistribusikan royalti yang telah ditarik pada pengguna lagu kepada pencipta lagunya. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan hukum, serta kamus atau ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan keberadaan dan peran lembaga manajemen kolektif tercantum dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 UU Hak Cipta mengatur mengenai hubungan hukum antara lembaga manajemen kolektif dengan pencipta lagu berdasarkan perjanjian pemberian kuasa. Kuasa yang diberikan kepada lembaga manajemen kolektif adalah untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti atas lagu yang digunakan secara komerisal oleh pengguna lagu dan sanksi. Atas wanprestasi perjanjian tersebut dapat dikenakan kepada lembaga manajemen kolektif berupa sanksi perdata seperti memenuhi atau melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian atau membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.
Kata kunci: Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif, wanprestasi, sanksi
xiv
ABSTRACT
The Intellectual creations of human that get legal protection in Copyright regime are those in the field of Art, Literature, and Knowledge. According to Article 40 of Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014 (Indonesian Copyright Law), it is cleary stated that song is on example of creation proctected by Indonesian Copyright Law. Related to Copyright, the Creator has exclusive right which consisted of economic and moral rights. The example of economic rights is the Creator of a song deserves to receive royalty upon the use of his song that is used commercially. With regard to such economic right of the Creator, then the power of attorney is made which purpose is to give outhority to the Collective Management Organization to collect royalty from the song’s users upon the commercially used of the song. The legal questions in this research are how is the regulation of the Collective Manajement Organization towards the collecting royalty activity upon the commercially used of a creator’s song? And what is the sanction given to the Collective Management Organization who conducts breach of contract by not distributing the royalty which already collected from the song;s users to the song’s creator? The research method used in this mini-thesis normative legal research which is research conducted by researching the existing literature materials for example laws, text books related with law, dictionary and encyclopedia. The regulation that regulates the existence and role of the Collective Management Organization can be found in Article 87 until 93 of Indonesian Copyright Law. From such articles it is noted that : the legal relation between Collective Management Organization and song’s creator is based on the power of ottorney; the authorities granted to the Collective Management Organization are authority to with draw, collect, and distribute royalty upon the song which is commercially used by the song;s users; sanction towards the breach of contract committed by the Collective Management Organizationcan be in the from of civil sanction such as to fulfill or continue to conduct the contract, fulfill the contract along with the abligation to pay compensation, pay compensation, cancel the contract, or cancel a contract along with compensation. Keyword: Copyrights, Collective Management Organization, Breach of contract, Sanctio
xv
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Pada era globalisasi Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) memiliki manfaat bagi setiap orang yang dengan daya intelektualnya menciptakan karya yang diilindung oleh HKI seperti: dalam bidang Merek, Paten, Desain tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri dan Hak Cipta. Hal ini penting karena jenis-jenis HKI tersebut mengandung hak ekonimi bagi pencipta/pemiliknya. Di Indonesia jenis-jenis HKI tersebut diatur dalam berbagai Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ( UU Hak Cipta). Karya Intelektual manusia yang mendapatkan perlindungan hukum dibidang Hak Cipta adalah karya dalam bentuk Seni, Sastra dan Illmu Pengetahuan. Hal itu tercermin dari objek Hak Cipta diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta yang mengatur bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
1
2
Berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU Hak Cipta objek Hak Cipta dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan meliputi karya-karya: a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin; f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. Karya seni terapan; h. Karya arsitektur; i. Peta; j. Karya seni batik atau seni motif lain; k. Karya fotografi; l. Potret; m. Karya sinematografi; n. Terjemahan, tafsir, saduran, bungan rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil trasformasi; o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikai ekspresi budaya tradisional;
3
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. Permainan video; dan s. Program Komputer Ketentuan Pasal 40 UU Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa lagu merupakan salah satu bidang yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Berkaitan dengan karya cipta lagu, pencipta memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 yang menentukan bahwa Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri dari atas hak moral dan hak ekonomi. Bentuk hak ekonomi dari pencipta ialah ia berhak mendapatkan royalti terhadap ciptaanya yang diberikan oleh penggunan lagu tersebut bilamana lagu tersebut digunakan untuk kegiatan komersial. Sehubungan dengan hal tersebut UU Hak Cipta mengatur tentang peran dan keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta yang menentukan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif memberikan manfaat bagi Lembaga Manajemen Kolektif itu sendiri, Pencipta Lagu serta Pengguna Lagu, manfaat tersebut dapat terlihat seperti memberikan
4
kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta Lagu serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pengguna Lagu. Dalam UU Hak Cipta belum mengatur secara jelas mengenai hubungan hukum antara Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta Lagu dan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 22 UU Hak Cipta belum mengatur secara jelas bentuk kuasa yang diberikan Pencipta Lagu kepada Lembaga Manajemen dalam menarik, mengimpun dan mendistribusikan royalti, dengan belum diaturnya hubungan hukum berdasarkan perjanjian pemberian kuasa tersebut dalam UU Hak Cipta terlihat bahwa terdapat kekaburan norma. Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas dilihat terdapat kekaburan norma, maka perlu dibuatnya suatu penelitian dalam bentuk tulisan berupa skripsi yang berjudul “PENGATURAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF BERKAITAN DENGAN PENARIKAN ROYALTI
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 HAK CIPTATENTANG HAK CIPTA”.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat diajukan suatu rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif terhadap penarikan royalti atas lagu pencipta yang digunakan secara komersial?
5
2. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap Lembaga Manajemen Kolektif yang melakukan wanprestasi dengan tidak memberikan royalti yang telah ditarik pada pengguna lagu kepada pencipta lagunya?
1.3. Ruang Lingkup Masalah Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup pembahasan terhadap permasalahan yang diatur, yaitu mengenai pengaturan Lembaga Manajemen Koleftif terhadap penarikan royalti atas lagu pencipta yang digunakan secara komersial, serta sanksi yang diberikan terhadap Lembaga Manajemen Kolektif yang melakukan wanprestasi dengan tidak memberikan royalti yang telah ditarik pada pengguna lagu kepada pencipta lagunya.
1.4. Orisinalitas Penelitian Berdasarkan informasi dan pemeriksaan yang didapat dari penelusuran, ternyata terhadap penelitian dengan judul “Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014Hak Cipta Tentang Hak Cipta”, pernah ditemukan judul sejenis sebelumnya yaitu: 1. “PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA LAGU DALAM BENTUK MP3 MELALUI SITUS WEBSITE MENURUT UU HAK CIPTATENTANG HAK CIPTA”. Skripsi dibuat oleh Gusti Ayu Putu Intan Permatasari dari Universitas Udayana pada tahun 2016 yang membahas mengenai perlindungan hukum Hak Cipta terdapat karya
6
cipta lagu yang diunduh dalam bentuk Mp3 melalui sites website serta upaya dan sanksi dalam terjadinya pelanggaran karya cipta lagu yang diunduh dalam bentuk Mp3 melalui situs website menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta tentang Hak Cipta. 2. “EKSISTENSI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM PENARIKAN ROYALTI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TENTANG HAK CIPTA”. Skripsi dibuat oleh Muhammad. Saddam Haseng dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2015 yang membahas mengenai eksistensi Lemabaga Manajemen Kolektif Nasional dalam penarikan royalti serta posisi Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai lembaga penarik royalti selama ini. Namun demikian penelitian ini original sebab jelas terlihat yang membedakan penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini mengangkat masalah mengenai Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif terhadap penarikan royalti atas lagu pencipta yang digunakan secara komersial serta sanksi yang diberikan terhadap Lembaga Manajemen Kolektif yang melakukan wanprestasi dengan tidak memberikan royalti yang telah ditarik pada pengguna lagu kepada pencipta lagunya.
7
1.5. Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penelitian ini terbagi sebagai berikut : a. Tujuan Umum 1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian; 2. Untuk melatih diri dalam menyampaikan pikiran-pikiran ilmiah secara teoritis dan sistematis ke dalam bentuk karya tulis ilmiah; 3. Untuk mengembangkan ilmu hukum, umumnya Hak Kekayaan Intelektual; dan 4. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta terkait karya cipta lagu.
b. Tujuan Khusus 1. Untuk
memahami
dan
menganalisa
pengaturan
Lembaga
Manajemen Kolektif terhadap pemungutan royalti atas lagu pencipta yang digunakan secara komersial; dan 2. Untuk memahami dan menganalisa sanksi yang diberikan terhadap Lembaga Manajemen Kolektif yang melakukan wanprestasi dengan tidak memberikan royalti yang telah ditarik pada pengguna lagu kepada pencipta lagunya.
8
1.6. Manfaat Penelitian Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah : a. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik sebagai masukan maupun sumbangan pemikiran untuk memperkaya dan mengembangkan ilmu hukum khususnya hak kekayaan intelektual terkait hukum hak cipta. Dalam hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pembaca mengenai pengaturan hubungan hukum dan sanksi yang diterapkan terdapat wanprestasi yang dilakukan lembaga manajemen kolektif dengan pencipta lagunya yang tidak memberikan royalti yang telah ditarik pada pengguna lagu kepada pencipta lagunya. b. Manfaat Praktis Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan kritikan atau masukan untuk memperbaiki kekurangan yang penulis amati di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait Hak Cipta khususnya karya cipta lagu serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dan bagi masyarakat luas dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta.
9
1.7. Landasan Teoritis HKI adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio manusia yang menalar. Hasil kerja ratio yang menalar tersebut berupa benda immateril yaitu benda tak berwujud.1 Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi dari Intellectual Property Rights. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.2 Salah satu jenis HKI yang mendapat perlindungan hukum adalah Hak Cipta,berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta meliputi hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) mengenai hak moral, hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk : a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. Menggunakan nama aslinya atay samarannya; c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat; d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
1
H. OK. Saidin, 2003, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT Raja Grafindo Pesada, Jakarta, hlm.9. 2 Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual di era Global, Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.1.
10
e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Mengenai hak moral Otto Hasibuan mengemukakan bahwa hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Antara Pencipta dan Ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral diantara keduanya. Sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan Penciptanya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi apalagi Penciptanya.3 Berdasarkan Pasal 8 UU Hak Cipta hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Dalam bidang hak ekonomi tidak semua karya kreativitas mendapat perlindungan Hak Ekonomi (Economic Rights). Hak tersebut hanya diberikan kepada seseorang yang benar-benar berhasil melahirkan kreativitas yang orisinil di bidang Hak Cipta, sementara itu di bidang Paten, hak eksklusif hanya diberikan terhadap penemuan yang baru, tidak terpikirkan dan sangat berguna (mengandung langkah inventif), serta dapat diterapkan dalam kegiatan industri.4
3
Otto Hasibuan, 2008, Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, PT. Alumni, Bandung, hlm.69. 4 Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2011, Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Hukum Global, Rekontruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer, Badan Penerbit Universitaas Diponogoro, Semarang, hlm.49.
11
Berdasarkan UU Hak Cipta dalam mendapatkan perlindungan hukum mengenai hak cipta diatur dalam Pasal 87 sampai Pasal 91 UU Hak Cipta dan berdasarkan ketentuan tersebut diatur pula mengenai Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam hal ini adanya suatu hubungan hukum antara pencipta lagu dan pengguna lagu tersebut, pencipta lagu tersebut penting untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hal pemberian royalti kepada pencipta lagu karena lagu tersebut digunakan secara komersial. Dengan adanya hubungan hukum ini diperlukan suatu organisasi yang berupa Lembaga Manajemen Kolektif yang bertujuan sebagai perantara dalam hal pemberian royalti kepada pencipta lagu tersebut.5 Berdasarkan hal tersebut hubungan hukum antara pencipta lagu dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang disertai dengan suatu perjanjian untuk menarik royalti terhadap penggunaan lagu pencipta secara komersial. Peran dari Lembaga Manajemen Kolektif dalam melakukan penarikan royalti terhadap pengguna lagu, misalnya adalah a) Posisinya adalah mewakili para pencipta atau pemegang hak dalam melakukan bargaining atau mengikat kerja sama dengan para penggunan lagu atau musik (user); b) Kontribusinya adalah membantu pencipta lagu atau musik mewujudkan hak-hak ekonominya dan memastikan
5
Indrasatya Octavianus Nasirun, 2014, Kajian Hukum terhadap perlindungan Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik dari Aspek UU No. 19 Tahun 2002, Lex et Societatis,Vol.II No.9, hlm.30.
12
supaya setiap pengeksploitasian ciptaan lagu atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandasi lisensi pemakaian lagu atau musik.6 Penggunaan terhadap lagu atau musik secara komersial yang dikonsumsi secara umum perlu mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya hubungan hukum antara pencipta lagu dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang dituangkan dalam suatu perjanjian antara pencipta dengan Lembaga Manajemen Koleftif akan menjadi landasan hukum Lembaga Manajemen Kolektif untuk menarik royalti sebagai pencipta, dan kedua belah pihak bebas melakukan suatu perbuatan yang telah disepakati dalam
perjanjian tersebut. Suatu perjanjian
berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus memenuhi empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) suatu hal tertentu; dan d) suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum perdata suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.7 Dengan dibuatnya suatu perjanjian, para pihak wajib untuk memenuhi prestasinya sesuai kesepakatan para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut.
6
Christina Sidauruk, 2016, Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif sebagai Lembaga Pengumpul Royalti menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm.27. 7 Suharnoko, 2006, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa kasus,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.4.
13
Dalam realitanya memungkinkan terjadi salah satu pihak melakukan wanprestasi, misalnya seperti a) sama sekali tidak memenuhi prestasi; b) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; c) Terlambat memenuhi prestasi; dan d) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Terjadinya suatu wanprestasi atau lalai dapat mengakibatkan pihak pencipta lagu dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang meliputi a) pembatalan perjanjian; b) Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa biaya, rugi dan bunga; c) Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur; d). pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi; atau e) menuntut penggantian kerugian saja. Dengan demikian yang melakukan wanprestasi tersebut maka dapat dikenai sanksi meliputi8: a. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian; b. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan; dan c. Peralihan risiko, peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUHPerdata.
8
Niru Anita Sinaga, Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian,Vol 2 No.2, hlm.52.
14
1.8.
Metode Penelitian
1.8.1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang ada seperti peraturan perundangundangan, buku-buku yang berkaitan dengan hukum, serta kamus atau ensiklopedi.9
Penelitian
ini
menggunakan
data
sekunder
(bahan
kepustakaan).
1.8.2. Jenis Pendekatan Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (the statue approach), pendekatan analisis konsep hukum (analitical & conceptual approach), serta pendekatan
perbandingan
(comparative
perundang-undangan
dilakukan
perundang-undangan
yang
dengan
berkaitan
approach). cara
dengan
mengkaji
Pendekatan peraturan
permasalahan
dalam
penelitian. Pendekatan analisis konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan guna mendapatkan pemahaman yang jelas dan tidak menyebabkan bias atau perbedaan pemahaman. Pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan suatu negara dengan lainnya mengenai hal yang sama guna menemukan solusi atas suatu isu hukum yang terjadi.10
9
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.13-14. 10 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum,Kencana, Jakarta, hlm.93-95.
15
1.8.3. Bahan Hukum/Data a. Sumber bahan hukum primer Sumber bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, contohnya peraturan perudang-undangan.11 Dalam penelitian ini bahan hukum primer bersumber pada UU Hak Ciptatentang Hak Cipta, KUHPerdata, TripsAgreements, Berne Convention. b. Sumber bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, buku-buku ataupun pendapat para ahli. c. Sumber bahan hukum tersier Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan/atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.
1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data Pengumpulan bahan hukum dilakukan studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep, teori-teori serta mengkaji peraturan perundang-undangan serta bahan penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Teknik 11
Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm.118.
16
pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan ini penulis lakukan untuk mendapat gambaran atau informasi tentang penelitian sejenis
dan
berkaitan
dengan
permasalahan
yang
diteliti,
serta
mendapatkan data untuk menunjang penelitian.12
1.8.5. Teknik Analisis Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa secara kualitatif karena bahan hukum merupakan data yang bersifat verbal dan bukan merupakan data yang bersifat kuantitatif. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya di pilah dan dihubungkan dengan bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi serta dapat dilakukan penafsiran dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh suatu kebenaran, setelah itu disajikan secara deskripsi dan interpretasi yaitu menguraikan hasil penelitan dengan disertai penafsiran dan argumentasi berdasarkan hukum.
12
Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Pesada, Jakarta, hlm.112-114.
