KATA PENGANTAR
Konsideran
Undang-Undang
Nomor
14
Tahun
2008
tentang
Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) telah menegaskan bahwa
“keterbukaan
informasi
publik
merupakan
sarana
dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.” Maka dalam rangka tersebut, Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan UU KIP, dan diberikan fungsi untuk menjalankan UU KIP, seyogyanya menjadi lembaga yang dapat menjadi ‘cermin’ atas pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas yaitu dengan cara menyampaikan dan membuka seluas-luasnya laporan atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Informasi Pusat kepada masyarakat. Kami sangat menyadari bahwa kinerja suatu lembaga dapat dilihat dan diukur dari laporan yang diterbitkannya. Oleh karena itu, dari laporan ini masyarakat dapat menilai secara langsung capaian dan kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2016. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan pada laporan ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dalam menerima dan menyelesaian sengketa informasi publik, meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui cara evaluasi kepatuhan Badan Publik dalam mengimplementasikan UU KIP, penguatan kelembagaan Komisi Informasi Pusat, dan pada umumnya melaksanakan apa yang sudah ditetapkan pada rencana strategi Komisi Informasi Pusat Periode 2013 – 2017 untuk indikator capaian 2016. Akhir kata, semoga seluruh uraian dan data yang tersajikan dalam laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan memberikan suatu informasi yang akurat kepada masyarakat akan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat. Tak lupa ucapan termakasih dan penghargaan bagi 1|L A P O R A N T A HU N A N K O M IS I I NF O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga Komisi Informasi Pusat dapat menjadi lembaga yang terus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik dan memberikan jaminan terhadap hak masyarakat atas akses informasi publik.
Jakarta, Maret 2017 Ketua Komisi Informasi Pusat,
John Fresly
2|L A P O R A N T A HU N A N K O M IS I I NF O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
BAB I PROFIL DAN RENSTRA KOMISI INFORMASI PUSAT A. Pendahuluan Komisi
Informasi
Pusat
merupakan
lembaga
mandiri
yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat UU KIP). Anggota Komisi Informasi Pusat diangkat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Frasa “dapat diangkat kembali” berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIV/2016, dimaknai dipilih kembali melalui suatu proses seleksi. Sesuai ketentuan UU KIP, Komisi Informasi Pusat memiliki fungsi untuk melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksananya, dan memiliki tugas menyelesaikan sengketa informasi publik. Dalam melaksanakan fungsi
dan
tugasnya,
Komisi
Informasi
Pusat
diwajibkan
untuk
membuat laporan setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta. Laporan
atas
pelaksanaan
tugas
tersebut
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Komisi Informasi Pusat memahami bahwa akuntabilitas suatu lembaga dapat diukur dari laporan atas pelaksanaan tugasnya dan masyarakat dapat secara maksimal melakukan pengawasan. Capaian kinerja tahun 2016 yang telah terlaksana tentunya mengacu pada hal yang telah ditentukan dalam Rencana Strategi (selanjutnya disingkat Renstra) Komisi Informasi Pusat Periode 2013 – 2017. Renstra merupakan navigasi dalam menjalankan fungsi dan tugas suatu lembaga, sehingga apa yang telah dikerjakan dapat diukur dengan jelas pencapaiannya. Pada tahun 2016, indikator capaian Komisi 3|L A P O R A N T A HU N A N K O M IS I I NF O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
Informasi Pusat dititikberatkan pada pelaksanaan tugas penyelesaian sengketa informasi publik dengan presentasi 90% dan meningkatnya persentase Badan Publik yang menaati peraturan terkait keterbukaan informasi (melalui monitoring dan evaluasi kepatuhan badan publik). Uraian secara detail Indikator Capaian pelaksanaan tugas Komisi Informasi Pusat akan diuraikan pada bagian selanjutnya.
B. Estafet Kepemimpinan Berdasarkan UU KIP dan Tata Tertib Komisi Informasi Pusat, Struktur Kepemimpinan Anggota Komisi Informasi terdiri atas ketua, wakil ketua dan anggota. Dalam satu periode, kepemimpinan Komisi Informasi Pusat dilaksanakan selama dua tahun sekali, sehingga dalam satu periode terdapat pergantian kepemimpinan. Kepemimpinan pertama diketuai oleh Abdul Hamid Dipopramono dan sebagai wakil ketua John Fresly, berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, tertanggal 1 Agustus 2013. Dengan semangat menjadikan Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang kuat dan mandiri, sehingga diawal kepemimpinan dibentuk 3 (tiga) gugus tugas yaitu; gugus tugas percepatanan penanganan sengketa informasi, gugus tugas revitalisasi kesekretariatan dan anggaran, dan gugus tugas peningkatan hubungan badan publik dan hubungan media massa. Gugus Tugas digunakan agar langkah-langkah strategis dapat segera diwujudkan sebelum nantinya akan dibentuk pembidangan kelembagaan Komisi Informasi Pusat. Hingga akirnya pada tahun 2014, berdasarkan SK. No. 07/KEP/KIP/VIII/2014, dibentuk 3 (tiga) bidang tugas yaitu; bidang tugas penanganan sengketa informasi publik, bidang tugas kelembagaan, dan bidang tugas sosialisasi, edukasi, dan advokasi. Bergantinya kepemimpinan kedua, yang diketuai oleh John Fresly dan Evy Trisulo sebagai wakil ketua, berdasarkan Berita Acara Serah 4|L A P O R A N T A HU N A N K O M IS I I NF O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
Terima Jabatan tertanggal 14 Juni 2016, diikuti dengan perubahan pembidangan
yang
tertuang
dalam
SK
Nomor:
01/KEP/KIP/J.II/IX/2016 tentang Koordinator Bidang Komisi Informasi Pusat, yaitu; Koordinator bidang pengaduan sengketa informasi publik, bidang
persidangan,
bidang
pemantauan
pasca
putusan,
bidang
monitoring dan evaluasi, serta bidang sosialisasi, edukasi dan advokasi.
STRUKTUR KEPEMIMPINAN PERIODE 2013 – 2017 2013 – 2016 Ketua
Abdul
2016 – 2017 Hamid Ketua
John Fresly
Wakil
Evy Trisulo
Dipopramono Wakil
John Fresly
Ketua
Ketua
Anggota
Dyah Aryani
Anggota Abdul
Hamid
Dipopramono Evy Trisulo
Dyah Aryani
Henny S. Widyanigsih
Henny S. Widyanigsih
Yhannu Setyawan
Yhannu Setyawan
Rumadi
Rumadi
C. Profil Komisioner Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/P tertanggal 16 Juli 2013 adapun Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013 – 2017 yaitu:
5|L A P O R A N T A HU N A N K O M IS I I NF O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
(1) John Fresly Lahir
di
Medan,
4
September
FOTO PROFIL JF
1969. Sebelum menjabat sebagai komisioner Pusat, Wakil
Komisi
John
Informasi
Fresly
Ketua
adalah
Komisi
Informasi
Provinsi DKI Jakarta. Pendidikan Sarjana
Hukum
strata
1
diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas
Indonesia
dan
menyelesaikan Program Magister Hukum/Lex Legibus Magistri (LLM) di Nigata University, Jepang. Saat ini beliau sedang menempuh
program
Doktor
Ilmu
Administrasi Negara di Universitas Brawijaya (2012).
(2) Evy Trisulo Dianasari Lahir di Malang, 18 Maret 1973. Sebelum Pusat,
menjadi Evy,
dipanggil, Humas
Komisioner
demikian
dia
merupakan di
Negara
Lembaga
di
pejabat
Administrasi
Fakultas
Universitas Brawijaya
KI biasa
(LAN-RI). Pendidikan
diselesaikan
FOTO PROFIL ETD
S 1
Hukum
Malang,
dan
S2 Magister Hukum di Universitas Indonesia.
Di
samping
menjadi
pejabat Humas di LAN, Evy juga aktif diberbagai
Diklat
Aparatur
sebagai tenaga
Negara.
Evy
pengajar
memiliki
membudayakan keterbukaan informasi dalam setiap komponen bangsa. 6|L A P O R A N T A HU N A N K O M IS I I NF O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
visi
interaksi
(3) Dyah Aryani Prastyatuti Lahir
FOTO PROFIL DAP
di
Jakarta
6
April
1975.
Sebelum menjadi komisioner Pusat, NGO,
Dyah
adalah
pekerja
dan
seorang
peneliti,
advokat.
KI
Selama 13 tahun Dyah
berkecimpung
dalam
penelitian,
pengkajian, advokasi hukum dan kebijakan dengan media advokasi sebagai
pembahasan Pihak Terkait
media. hukum
Interaksinya dan
kebijakan
dimulai
dengan
RUU Penyiaran
(2000 - 2002);
Tidak Langsung (Amicus Curre) pada
pada uji materiil di Mahkamah Konstitusi atas UU Tahun
2002
yang
dimohonkan
oleh
Komisi
No. 32 Penyiaran
Indonesia (2006); pada 2011, bersama dengan Koalisi Independen Untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) melakukan uji materiil atas UU No. 32 Tahun 2002 terkait dengan penguasaan dan kepemilikan media. Tahun 2012 Dyah melakukan penelitian tentang efektifitas pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bertema: “Implementasi Hak Atas Informasi Publik: Sebuah Indonesia
Kajian
(Kementerian
dari
3
Badan
Publik
di
Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Kementerian Kesehatan RI dan Kepolisian RI)”. Sebelum terpilih sebagai Komisioner KI Pusat, sejak 2009 –2013 Dyah merupakan tenaga ahli Komite III DPD RI.
7|L A P O R A N T A HU N A N K O M IS I I NF O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
(4) Henny S. Widyaningsih Lahir
FOTO PROFIL HSW
di
Jakarta
1958. Sejak di
tahun
9
Januari
menjadi
dosen
Komunikasi
FISIP
1985
jurusan
Universitas
pada
Indonesia
(UI)
dan
8
menjadi Kepala Humas dan
Protokol UI. Henny aktif di berbagai organisasi profesi Bakohumas, dan beberapa
kehumasan, seperti
Perhumas, ISKI, Amic kali
dalam penghargaan
menjadi
juri
Anugerah Media
Humas yang diselenggarakan oleh Bakohumas dan Perhumas. Henny merupakan satu-satunya komisioner KI Pusat periode pertama yang terplih kembali sebagai komisioner KI Pusat periode kedua. Dalam periode sebelumnya, Henny menjabat Wakil
Ketua
KI
Pusat
sebagai
(2009 – 2011) yang membidangi
Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI). Pada 2012 – 2013 dia menjadi Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) sekaligus Wakil Ketua KI Pusat. Pada periode kedua ini, menjabat sebagai Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE).
(5) Yhannu Setyawan Lahir di Jakarta, 1 Oktober 1973. Sebelum menjadi Komisioner Komisi
Informasi
(KI)
Pusat, Yhannu Setyawan adalah Ketua
KI Provinsi Banten. Pendidikan S1-nya diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Sebelum berkhidmat di lingkungan Komisi Informasi, aktifitas utamanya adalah pengajar pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. 8|L A P O R A N T A HU N A N K O M IS I I NF O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
Di samping itu, mantan Plt/Pj Dekan
FOTO PROFIL YS
di FH Mathla'ul Anwar (FH UNMA) Pandeglang – Banten ini
juga
mengajar
perguruan
di
beberapa
aktif
tinggi swasta. Yhannu banyak terlibat dalam kegiatan
kajian, baik yang
berbasis teori maupun riset lapangan terkait
tematika
peraturan Pernah
perundang mengelola
Konstitusi dan
hukum -
dan
undangan.
Pusat
Kajian
Peraturan Perundang-Undangan (PKKPU FH
Unila) serta pernah menjadi Anggota Badan Riset
Pekerja
Daerah (DRD) di Provinsi Banten. Di
mengajar dan
meneliti, Yhannu juga
luar
banyak
Dewan aktifitas
bersentuhan
dengan aktiifitas di beberapa lembaga dan organisasi masyarakat sipil misalnya menjadi Inisiator pembentukan CLEAN Community (Center for Law Enforcement Community), Inisiator pendirian Kantor Riset Data Utama (RDU) di Banten. (6) Rumadi FOTO PROFIL RD
Lahir
di
Sebelum
Jepara
4
menjadi
Maret
1969.
komisioner
KI
Pusat, Rumadi adalah staf pengajar di Fakultas
Syariah
dan
Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di samping
mengajar,
Koordinator Program Institute yang
Jakarta bergerak
dia the
juga WAHID
(2009 - 2013), dalam
9|L A P O R A N T A HU N A N K O M IS I I NF O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
isu
pluralisme dan kebebasan beragama. didirikan
Melalui
lembaga
yang
KH. Abdurrahman Wahid ini, sejak 2008 Rumadi
menginisiasi membuat laporan akhir tahun mengenai situasi kehidupan beragama di Indonesia. Dia juga aktif sebagai Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU (2010 - 2015). Selain
mengajar
dan menjadi
aktifis gerakan sosial, dia juga dikenal aktif menulis tentang isu-isu buku
Islam, demokrasi dan
artikel
dan
di
hak asasi manusia.
jurnal
ilmiah
Tulisan-tulisannya juga menghiasi
telah
berbagai
Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo,
Sejumlah
diterbitkan.
media
seperti
Majalah Tempo,
Majalah Gatra, Suara Pembaruan, dan sebagainya.
(7) Abdul Hamid Dipopramono Sejak remaja Hamid tak pernah lepas
FOTO PROFIL AHD
dari dunia informasi dan jurnalistik. Saat
masih
Yogyakarta,
pelajar ia
SMAN
sudah
IV
menjabat
Pemimpin Redaksi Majalah Gelora, saat kuliah di Teknik Sipil FT UGM menjadi Pemimpin Umum Majalah Clapeyron
dan
Pemimpin
Umum
Majalah Mahasiswa UGM Balairung. Ia
juga
memimpin
Ikatan
Pers
Mahasiswa Indonesia (IPMI). Pada 2006 – 2011, ia menjadi Wakil Pemimpin Redaksi Harian Jurnal Nasional merangkap Pemimpin Redaksi Majalah Eksplo. Hamid juga aktif di organisasi profesi dan kemasyarakatan. Diantaranya
sebagai
Sekjen
Jaringan
Aktivis
Prodemokrasi
10 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
(Prodem), Muda
Wakil
Ketua Departemen
Indonesia
International Indonesia,
(Hipmi),
(JCI),
Wakil
Vice
Wakil
Ketua
Himpunan
President
Ketua
Persatuan
Junior
Komite
Pengusaha Chamber
Tetap
Insinyur Indonesia
Kadin (PII),
Sekretaris Umum Keluarga Alumni UGM (Kagama), dan salah satu Ketua Gerakan Nasional Indonesia Berintegritas (GNIB).
D. Renstra Komisi Informasi Pusat Periode 2013 – 2017 Pada periode pertama, Komisioner Komisi Informasi Pusat telah menetapkan Visi lembaga dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk 2010 – 2013, yaitu “Menjadi lembaga yang mandiri, kredibel, dan berperan sebagai ikon pengembangan budaya transparansi di Indonesia.” Keberlanjutan, setidaknya kata itu yang tepat untuk mengambarkan bahwa periode kedua memiliki visi yang berkesinambungan dengan visi yang ditetapkan pada periode pertama. Adapun visi yang ditetapkan pada periode kedua yaitu “Sebagai Lembaga Mandiri, Kredibel, dan Menjadi Ikon dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Akuntabel serta Masyarakat Informasi yang Partisipatif”. isi ini termuat dalam Renstra Komisi Informasi untuk 2013 – 2017. Meskipun renstra
ini
dibuat 2013
untuk –
2017,
11 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
namun
fokus
indikator
capaian
dimulai
dari
2014.
Hal
ini
memperhatikan bahwa Komisioner periode kedua baru mendapat penyerahan tanggung jawab sejak 2 Agustus 2013. Agar tercapainya visi tersebut, ditetapkan lima misi yang masing-masing terdapat indikator pencapaiannya. Untuk tahun 2016, misi dan indikator capaiannya dapat dilihat pada tabel.
Misi dan indikator
capaian pada tahun 2016 inilah yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur atas pelaksanaan fungsi dan tugas Komisi Informasi Pusat pada tahun 2016. Tahun 2016
Misi
Indikator
Memperkuat
Semua program sudah mengacu
kelembagaan menuju
pada substansi dari visi dan misi.
komisi informasi yang
Ditandatanganinya MoU dengan
mandiri dan kredibel.
lembaga lain terkait UU KIP minimal dengan dua lembaga. Adanya publikasi yang rutin dan berkualitas antara lain dua buku, tiga jurnal, dan enam newsletter. Meningkatnya persentase Badan Publik yang menaati peraturan terkait keterbukaan informasi. Memiliki tiga orang panitera pengganti yang memiliki kualifikasi terkait tugasnya Terinternalisasinya value/corporate culture khas KI.
Memperkuat
PSI terselesaikan 90% dari total
penanganan sengketa
register
12 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
dan penegakan hukum
Terbentuk kepaniteraan PSI yang
terhadap pelanggaran
berdiri sendiri tidak dirangkap oleh
hak atas informasi
Sekretariat. Tersusun KI Prudensi. Pemutakhiran pendokumentasian arsip PSI.
Mengarus-utamakan
Tersusun dan terdiseminasinya
keterbukaan informasi
tiga telaah dan pendapat hukum
dalam setiap kebijakan
terhadap berbagai kebijakan
penyelenggaraan negara.
negara. Berpartisipasi dalam proses penyusunan tiga kebijakan negara (undang-undang)
Memastikan dan
Adanya laporan tahunan dari
memfasilitasi
Badan Publik Negara terkait
pemenuhan hak
Keterbukaan Informasi Publik.
masyarakat terhadap
Mengupayakan 80% Badan Publik
informasi publik.
Negara sudah menunjuk PPID dan memiliki standar layanan. Terbentuknya jaringan masyarakat peduli keterbukaan informasi di 30 provinsi.
Berperan aktif dalam
Terlibat dalam satu kegiatan
kegiatan internasional
terkait keterbukaan informasi yang
untuk memperkuat
bersifat internasional.
pelaksanaan
Menginisasi kegiatan terkait
keterbukaan informasi.
keterbukaan informasi tingkat internasional.
13 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
BAB II PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI Selama tahun 2016, Komisi Informasi Pusat meregister sebanyak
64
Permohonan Penyelesaian Sengeta Informasi Publik. Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diregistrasi oleh Komisi Informasi Pusat dengan jumlah terbanyak terjadi pada bulan Maret 2016, yakni sebanyak 11 permohonan.
14 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
Adapun rekapitulasi register sengketa yang telah diselesaikan dari Januari - Desember 2016 sebanyak 54 register sebagai berikut:
1. Penyelesaian Sengketa Informasi pada tahun 2016 sebanyak 54 sengketa, maka jumlah sengketa yang telah di selesaikan oleh Komisi Informasi Pusat sejak tahun 2010 hingga 2016 adalah sejumlah 870 sengketa, seperti yang tertera pada grafik berikut :
15 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
2. Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi Pusat dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang. Sepanjang tahun 2016 terdapat 8 register sengketa yang keberatan atas putusan Komisi Informasi, yaitu: HUKUM NO
NO REGISTER
PEMOHON
TERMOHON
WILAYAH PENGADILAN
Hasan
1
028/IV/KIP-PS/2015
2
058/XII/KIP-PS/2015
ICJR
3
057/XII/KIP-PS/2015
FWI
4
016/III/KIP-PS/2016
Hotmaria
5
064/XII/KIP-PS/2016
Muhitf Afif
Saman
PT. Pelindo
PN Jakarta Utara
Kemensetneg
PTUN Jakarta
Kementerian Agama Perkumpulan Husada PT. PLN
PTUN Jakarta
PN Jakarta Pusat
PN Jakarta Pusat
16 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
-
6
025/IV/KIP-PS/2016
Kontras
Setneg
PTUN Jakarta
7
056/XI.KIP-PS.2015
Greenpeace
KLHK
PTUN Jakarta
8
040/VIII.KIP-PS/2016
PT. KTI
PTUN Serang
LSM Ammindo
Kasus-kasus yang menjadi trending topic; Dalam register permohonan nomor: 025/IV/KIP-PS-A/2016 dengan Pemohon Informasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan
Termohon
Kementerian Sekretariat
Negara
RI, adapun pokok permohonan sengketa informasinnya adalah pengumuman secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir Kepada masyarakat
dan
mengumumkan Meninggalnya
Alasan hasil
Munir
Pemerintah
penyelidikan sebagaimana
Republik Tim
Indonesia
Pencari
tercantum
Fakta
dalam
belum Kasus
penetapan
Kesembilan Keppres No. 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir. Atas permohonan sengketa tersebut majelis komisioner memutus bahwa informasi aquo merupkan informasi publik yang wajib dimumkan. Adapaun pertimbangan Majelis Komisioner dikarenakan Tim telah melaporkan hasil penyelidikan 17 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
kepada
Presiden
sehingga
Pemerintah
berkewajiban
untuk
mengumumkan hasil penyelidikan Tim kepada masyarakat. Hal tersebut berdasarkan Keppres Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.
Namun demikian dalam faktanya dokumen tersebut tidak dikuasai oleh Termohon dengan demikian majelis komisioner memerintah kan kepada termohon
untuk
mengumumkan
sebagaimana
yang
tertuang
Permohonan
Informasi
informasi
dalam
Publik
berupa
Tanggapan
melalui
media
pernyataan
Atas
Keberatan
elektronik
dna
nonelektronik yang dikelola oleh Termohon, adapaun tanggapan atas keberatan tersebut menyatakan bahwa tidak memiliki dan menguasai informasi terkait Laporan Hasil Penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.
Regsiter nomor: 033/V/KIP-PS-A/2016 antara pemohon informasi Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, adapun pokok permohonan adalah salinan putusan Majels Kehormatan Kode Etik dan salinan Sidang atas
BPK
nama
Efdinal
RI Sdr. yang
diduga melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai Kepala
BPK Perwakilan
Jakarta, atas permohonan informasi aquo majelis komisiner memtus 18 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
bahwa hal terbut merupakan infromasi terbuka dan wajib diserahkan kepada Pemohon.
Dalam putusan tersebut Termohon memutuskan bahwa dokumen keputusan dan sanksi untuk Pelaksana BPK yang melanggar Kode Etik merupakan
informasi
publik
yang
dikecualikan
sesuai
dengan
Keputusan Sekretaris Jendral BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.
Bahwa terkait dengan dasar pengecualian Termohon Majelis Komisioner berpendapat bahwa Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, dimana ketiga peraturan a
quo
telah
dicabut
dan
dinyatakan
tidak
berlaku
dengan
diberlakukannya Peraturan BPK RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Majelis
Kehormatan
Kode
Etik
Badan
Pemeriksa Keuangan
dan
Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.
Sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi putusan sidang BPK dan putusan sidang MKKE merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan pengecualian informasi Termohon tidak sesuai dengan alasan pengecualian informasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP sehingga sudah sepatutnya dibatalkan.
19 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
Register Nomor: 011/III/KIP-PS-A/2016 antara Pemohon Informasi Mustolih terhadap Termohon PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan pokok
permohonan
kepanitian,
SOP,
perijinan,
MoU,
laporan
pengelolaan sumbangan konsumen Termohon dan AD/ART termohon. Atas permohonan informasi
aquo
Termohon juga telah menanggapi dalam
tahap
keberatan
atas
permohonan informasi, namun demikian Pemohon tidak puas atas tanggapan Termohon. Atas permohonan sengketa a quo Majelis Komisioner memutus bahwa termohoan adalah badan publik dan informasi a quo merupakan informasi
terbuka
dan
memerintahkan
kepada
termohon
untuk
memeberikan informasi a quo.
Pertimbangan Majelis Komsioner dalam memutus permohonan a quo adalah bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP menyebutkan bahwa pada pokoknya bahwa termohon Termohon menyelenggarakan kegiatan pengumpulan sumbangan (donasi) kepada masyarakat yang dilakukan melalui gerai-gerai Termohon yang ada di seluruh Indonesia yang dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku tentang
pengumpulan
sumbangan,
maka
sepanjang
melakukan
kegiatannya tersebut Termohon harus dinyatakan sebagai Badan Publik tingkat Pusat sebagaimana dimaksud UU KIP yaitu badan
usaha
nonpemerintah
berbentuk
perseroan
perkumpulan, terbatas
20 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sumbangan masyarakat, dengan lingkup kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia.
Sedangkan terkait dengan pokok permohonan, berdasarkan Pasal 16 UU KIP Majelis Komisoner menyatakan bahwa informasi a quo merupkan informasi terbuka namun demikian infromasi terbuka dan inforomasi yang diputus oleh majelis komisiner tidak terkait juga dengan aktivitas bisnis termohon.
3. Penguatan Penyelesaian Sengketa Informasi Bimtek Penataan Administrasi dan Case Management System Penyelesaian Sengketa Panitera
dan
Panitera
Pengganti
memiliki
peran
penting
dalam
pengelolaan berkas sengketa, dan terlaksananya penyelesaian sengketa informasi publik. Hal ini dikarenakan, Panitera adalah pintu pertama diterimanya (permohonan)
permohonan yang dapat
penyelesaian
sengketa
menentukan
informasi
suatu permohonan
publik dapat
diregistrasi atau tidak diregistrasi. Terdokumentasikannya
berkas
sengketa
dari
mulai
penerimaan
permohonan hingga hasil putusan dari proses Mediasi dan/atau proses Ajudikasi Nonlitigasi adalah menjadi tanggung jawab Panitera/Panitera Pengganti. Oleh karena itu, Panitera/Panitera Pengganti diharapkan dapat memahami sistem administrasi penyelesaian sengketa informasi secara baik dan benar dengan mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
Pengelolaan dan pendokumentasian berkas penyelesaian sengketa informasi publik sekarang ini dapat dilakukan secara digital dan non21 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
digital. Pengelolaan secara digital dilakukan melalui Sistem Informasi Managemen Sengketa Informasi (SIMSI) yang dimulai dari proses penerimaan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik hingga putusan sengketa informasi publik. Untuk memberikan penigkatan atas pemahaman tentang pengelolaan dan pendokumentasian berkas sengketa informasi publik baik melalui digital
maupun
nondigital.
Bidang
Tugas
Penanganan
Sengketa
Informasi Publik Komisi Informasi Pusat mengadakan Bimbingan Teknis Penataan Administrasi dan Case Management System Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan tujuan mengingkatnya pemahaman Panitera Pengganti dalam mengelola administrasi penyelesaian sengketa informasi publik melalui digital dan non-digital dengan baik dan benar.
4. Semiloka Komisi Informasi Pusat dengan Badan Peradilan paska Putusan Apabila putusan Komisi Informasi telah berkekuatan hukum tetap maka dapat dimohonkan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (Perma No. 2 Tahun 2011).
Mekanisme terdapat dua pendekatan. Pertama, dalam hal putusan Komisi Informasi dan pelaksanaan eksekusi yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2011 telah berkekuatan hukum tetap, Perma No. 2 Tahun 2011 tersebut hanya mengatur mekanisme atau prosedur permohonan penetapan eksekusi namun tidak mengatur bagaimana cara dan bentuk pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan yang bewenang (Pasal 12 Perma No. 2 Tahun 2011). 22 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
Kedua, dalam hal Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam Perma No. 2 Tahun 2011 mengatur bahwa pelaksanaan eksekusinya disesuaikan dengan hukum acara di masing-masing lingkungan peradilan (Pasal 11 Perma No. 2 Tahun 2011). Berdasarkan ketentuan permohonan penetapan eksekusi tersebut, timbul penafsiran bahwa mekanisme pelaksanaan eksekusi atas putusan Komisi Informasi yang
berkekuatan
hukum
tetap
tidak
memiliki
ketentuan
pelaksanaannya (hukum acara) sedangkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hukum acaranya menyesuaikan dengan hukum acara tempat dimana putusan itu dikeluarkan oleh pengadilan, tentunya antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki mekanisme eksekusi putusan yang berbeda.
Sebagai perbandingan pelaksanaan putusan eksekusi di Pengadilan Perdata dan Pengadilan Tata Usaha Negara terletak pada hal-hal teknis eksekusi, yaitu: 1) Dalam hal penyampaian salinan putusan, hukum acara Perdata mengatur agar dilakukan melalui juru sita dan selambat-lambatnya dalam 8 hari (Pasal 207 ayat (2) HIR). Sedangkan dalam hukum acara PTUN adalah melalui surat tercatat, selambat-lambatnya dalam 14 hari. 2) Dalam hal Tergugat tidak melaksanakan putusan, hukum acara Perdata mengatur bahwa ketua pengadilan dapat menyita barangbarang milik tergugat (Pasal 208 HIR). Sedangkan dalam hukum acara PTUN, ketua pengadilan mengajukan hal ini ke instansi atasan menurut jenjang jabatan (Pasal 116 ayat 4). 3) Dalam hal jenis-jenis eksekusi, hukum acara Perdata terdapat jenisjenis eksekusinya adalah eksekusi berupa hukuman untuk membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR), eksekusi berupa hukuman untuk 23 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR), dan eksekusi riil. Sedangkan dalam hukum acara PTUN, jenis-jenis eksekusi adalah pencabutan KTUN yang bersangkutan (Pasal 97 ayat (9) huruf a), pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru (Pasal 97 ayat (9) huruf b), dan penerbitan KTUN dalam hal gugatan (Pasal 97 ayat (9) huruf c).
Pasal 11 dan Pasal 12 Perma No. 2 Tahun 2011, dapat ditafsirkan juga bahwa apabila suatu sengketa informasi yang telah diputus oleh Komisi Informasi kemudian terdapat salah satu pihak keberatan atas putusan Komisi Informasi sehingga diajukan keberatan misalnya ke Pengadilan Negeri sesuai dengan subyek Termohon-nya yaitu badan publik selain badan publik negara. Maka dapat diasumsikan, jika putusan Pengadilan Negeri tersebut berkekuatan hukum tetap, maka mekanisme, cara dan pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan negeri akan disesuaikan dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.
Sebaliknya jika terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap, maka mekanisme, cara dan pelaksanaan eksekusi disesuaikan dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Perma No. 2 Tahun 2011 tersebut, Pemohon Eksekusi akan mendapat hambatan atau dalam bahasa lain tidak memperoleh kepastian hukum. Hal ini jelas dikarenakan, Perma No. 2 Tahun 2011 tidak mengatur secara spesifik bentuk dan cara eksekusi terhdap putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap beda halnya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
24 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
Contoh. Permohonan sita Eksekusi yang diajukan oleh Indonesia Corruption
Wacth
atas
putusan
Komisi
Informasi
Pusat
Nomor
006/VII/KIP-PS-M-A/2010 yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. atas permohonan tersebut, dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Eks.KIP/2012/PN.Jkt.Sel tertanggal 19 November 2012, kemudian dikeluarkan Berita Acara Teguran/Peringatan tertangga 5 Desember 2012, dan tanggal 19 Desember
2012
dengan
24/Eks.KIP/2012/PN.Jkt.Sel.
masing-masing
Berdasarkan
peringatan
Nomor (Anmaning)
tersebut, Termohon Eksekusi tetap tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi Pusat secara sukarela, maka Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan sita eksekusi kepad Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sita eksekusi dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan sita eksekusi dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menunjuk sesorang juru sita pada PN Selatan dengan dibantu/disertai oleh 2 (dua) orang saksi untuk melakukan/meletakan sita eksekusi.
5. Pemutakhiran Pendokumenasian Arsip PSI Untuk mempersingkat waktu
dan
mempermudah proses pelayanan
informasi
dan
proses
penyelesaian sengketa informasi,
Komisi
Informasi
Pusat
dengan
Management
System
International
25 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
(MSI) mengembangkan Aplikasi SIMSI (Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Sengketa Informasi).
Tujuan
aplikasi
SIMSI
ini
dimaksudkan
untuk
mempermudah
masyarakat atau Pemohon informasi dalam pendadftaran penyelesaian sengketa informasi publik secara online elektronik tanpa harus dating langsung ke Kantor Komisi Informasi.
26 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
BAB III PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI INFORMASI PUSAT Penguatan keterbukaan informasi publik pada lembaga lain yang memiliki isu masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditandai dengan memastikan komitemen lembaga tersebut dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan beberapa lembaga yang terlaksana pada perdiode 2013 – 2017. Adapun lembagalembaga tersebut yaitu. Memorandum of Understanding Tahun 2014
Para Pihak Badan
Pengawas
Umum
dengan
Tentang Pemilihan Kepatuhan
Pada
Ketentuan
Komisi Pelaksanaan
Kampanye
Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Melalui Media Penyiaran
Indonesia
dan Penyiaran.
Komisi Informasi Pusat. 2015
Ombudsman
Republik Peningkatan
Indonesia
dengan
Komisi Pelayanan
Informasi Pusat.
Pengawasan Publik
Rangka
Dalam
Mewujudkan
Keterbukaan Informasi Publik. 2015
Kementerian Olahraga
Pemuda dengan
dan Keterbukaan Informasi Publik Komisi di
Informasi Pusat.
bidang
Kepemudaan,
Keolahragaan,
Dan
Kepramukaan. 2016
Komisi Informasi Pusat dengan Keterbukaan Informasi Di Desa Kementerian Pembangunan
Desa, dan
Transmigrasi. 2016
Komisi Informasi Pusat dengan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum.
untuk
penyelenggaraan
27 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
Pemilihan
Umum
dan
Pemilihan
Gubernur,
Bupati
serta Walikota yang transparan dan berintegritas
Penguatan kelembagaan merupakan misi Renstra Komisi Informasi Pusat dalam memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang mandiri dan kredibel yang dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain: 1. Kerjasama Lembaga (Memorandum of Understanding) Tahun 2016, Komisi Informasi Pusat melakukan kerja sama lembaga yang dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Komisi Pemilihan Umum.
Kesepahaman Bersama antara Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Nomor:
14/SJ/KB/V/2016
dan
Nomor:
01/MoU.KIP/V/2016
mempunyai maksud dan tujuan untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dalam hal pengelolaan Informasi Publik di Pemerintah Desa dalam rangka
pembinaan
dan pengembangan Keterbukaan
Informasi Pemerintah Desa dan mendorong keterbukaan informasi publik di tingkat Desa yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara
sederhana,
dengan
semangat
keterbukaan,
partisipatif,
dan
akuntabel secara meluas ke seluruh lapisan masyarakat.
Penandatangan Nota Kesepahaman antara Komisi Informasi Pusat dengan
Komisi
Pemilihan
Umum
Republik
Indonesia
tentang
Keterbukaan Informasi Publik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum 28 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
dan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota yang Trasnparan dan Berintegritas mempunyai tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu
yang
Keterbukaan
transparan Informasi
dan
Publik.
berintegritas
melalui
Penyelenggaraan
penerapan
Pemilu
tersebut
dilakukan dengan peningkatan kualitas informasi dan peningkatan kapasitas layanan informasi.
Semarak
menyambut
Pemilihan
Umum
Kepada
Daerah
(Pilkada)
Serentak pertama kali yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 patut diiringi dengan Keterbukaan Informasi Publik yang secara tidak langsung memegang peranan penting dalam penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas melalui penerapan keterbukaan Informasi Publik.
2. Koordinasi Komisi Informasi se-Indonesia Penguatan kelembagaan Komisi Informasi tidak saja terjalinnya kerjasama namun
antara
juga
lembaga,
dengan
antara
Komisi Informasi se-Indonesia yang berjumlah 29 KI Provinsi, 3 KI Kabupaten dan 1 Komisi Informasi
Kota.
Penguatan
kelembagaan Komisi Informasi se-Indonesia dilakukan dengan kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).
Terselenggaranya Rakernis Komisi Informasi se-Indonesia guna memiliki persamaan pandangan dan penguatan kelembagaan antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota dalam mengemban tugas, fungsi, tanggung 29 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
jawab dan wewenangnya sehingga diperlukan persiapan teknis untuk menyusun hal-hal yang akan dibahas dan disepakati pada Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia. Rakernis Komisi Informasi Se-Indonesia pada tahun 2016 merupakan Rakernis Ke 6, yang diselenggarakan pada tanggal 1 - 3 September 2016 di Bogor.
Rapat
Koordinasi
Nasional
(Rakornas) Komisi Infomasi SeIndonesia
tahun
2016
merupakan Rakornas ke-7 yang diselenggarakan Palembang
di
Kota
Sumatera
Selatan
(Sumsel) pada tanggal 25 - 28 Oktober yang
2016. Tema Rakornas diusung
adalah
Keterbukaan Informasi sebagai Kunci Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan” dengan tujuan untuk menjadi stimulan mencapai pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Output dari kegiatan ini adalah dokumen rekomendasi dari tiga bidang komisi, yaitu Bidang Komisi Pengarusutamaan Isu Aktual Keterbukaan Informasi Publik, Bidang Peran Komisi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Bidang Reviu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
30 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
Berita Acara Komisi Pengarusutamaan Isu Aktual Keterbukaan Informasi Publik, sebagai berikut: NO
ISSU
RENCANA AKSI
PELAKSANAAN
I. ISU NASIONAL
1.
Presiden tidak
“Mendesak Presiden
menunjukkan komitmen memerintahkan Menteri mendukung Komisi
Dalam Negeri, Menteri
Informasi dalam
PAN RB, Menkominfo, dan
menjalankan tugas dan
Menkue untuk membahas
fungsinya.
penguatan kelembagaan
KI Pusat
Komisi Informasi dan Kesekretariatan dengan melibatkan Komisi Informasi Pusat.” Kutipan: Bahan statement Konferensi Pers 2.
Badan publik khsusnya
Mendesak Badan publik,
pemerintah tidak serius
khususnya pemerintah
mendukung tugas dan
memberikan dukungan
fungsi PPID.
penuh dalam bentuk dukungan kelembagaan, SDM, berkompeten dan anggaran.
3.
Pengawalan
Secara bertahap
Keterbukaan Informasi
melakukan kajian dan
Publik pada beberapa
membuat Perki tentang
31 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
sektor prioritas:
Standar Layanan Informasi Publik pada: 1. Keterbukaan pelaksanaan Pemerintahan Desa. 2. Keterbukaan Informasi di Sektor Pendidikan. 3. Menyikapi Situasi dan Wilayah Rawan Bencana (Tsunami, asap, dll). 4. Keterbukaan Informasi di Sektor SDA, Energi Pertambangan, dan Tata Kelola Kehutanan. 5. Keterbukan Informasi dalam Pelayanan Kesehatan. 6. Keterbukaan Informasi publik di sektor pengadaan barang dan jasa. 7. Keterbukaan Informasi di Sektor Pajak.
32 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
II. FORUM STRATEGIS KI
1.
RAPIM
-
Rapim dihadiri oleh:
Waktu
1. Seluruh Komisioner
Pelaksanaan
KI Pusat
-
Awal April
2. Ketua dan Wakil
-
Awal Oktober
Ketua KI Prov/Kab/Kot
Lokasi Acara:
3. Bila Ketua dan
Tempat
Wakil Ketua sebagai
ditentukan oleh
mana dimaksud pada
KI Pusat
angka (2) berhalang, dapat dihadiri oleh Anggota -
Rapim dilaksanakan maksimal 2 kali dalam satu tahun
- Tujuan: a. Membicarakan isu nasional dan daerah seluruh Indonesia b. Merumuskan alternatif solusi berbagai isu 33 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
permasalahan yang berkembang
2.
Rakor Bidang
- Dilaksanakan minimal 2 kali - Peserta:
Waktu Pelaksanaan paling lama 2
1. Komisioner KI
Minggu setelah
Pusat Bidang
Rapim
bersangkutan
-
Awal April
2. Komisioner
-
Awal Oktober
Komisi Informasi Prov/kab/Kota
Lokasi Acara:
bidang
Tempat
bersangkutan
ditentukan oleh
- Tujuan:
KI Pusat
Membahas kegiatan dan permasalahan bidang terkait 3.
Rakernis
Peserta 5 Komisioner dan
Lokasi Acara:
Sekretaris
Tempat
Tujuan:
ditentukan oleh
1. Mengkaji dan
KI Pusat
merumuskan isu internal dan eksternal KI secara Nasional 2. Merumuskan Konsep pelaksanaan Rakornas 4.
Rakornas
Peserta seluruh
Usulan lokasi
34 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
Komisioner KI dan
penyelenggaraan
Sekretaris
Rakornas Ke-8
Agenda:
tahun 2017 di
1. Ketua KI
Provinsi
Prov/Kab/Kota
Sulawesi Selatan
menyampaikan progres report secara tertulis 2. Pemantapan konsep kerja KI secara nasional satu tahun kedepan III. KEGIATAN PRIORITAS KI 1.
Peringatan RTKD
Teknis pelaksanaan Akan dibahas pada Rakernis 2017 Catatan: -
Bekerjasama dengan berbagai pihak yang dimungkinkan dalam pelaksanaan RTKD, acara dibuat dalam rangkaian kegiatan.
2.
Penetapan HKIN
1. Mendorong
KI
pemerintah
Provinsi/Kab/Ko
menetapkan tanggal
t memberikan
30 April sebagai Hari
dorongan dan
Keterbukaan
dukungan
Informasi Publik
kepada KI Pusat
paling lambat tahun 2018 35 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
2. Perayaan HKIN
Teknik
dilaksanakan tgl 30
Pelaksanaan
April
dibahas oleh Bid. ASE
3.
Monitoring dan Evaluasi
Melaksanakan Perki 5
Dilaksanakan
Tahun 2016
oleh KI di semua tingkatan
IV. KELEMBAGAAN 1.
Pengarusutamaan
1. KI Prov/Kab/Kota dan
publikasi eksistensi KI
KI pusat Khusunya
Pusat khususnya
agar lebih
termasuk KI
meningkatkan
Provinsi/Kabupaten/Kot
eksistensi lembaga KI
a.
melalui publikasi kegiatan diberbagai media terutama media nasional; 2. Website KI Pusat dan KI Provinsi/Kabupaten/ Kota saling terhubung.
2.
Identifikasi Badan
Melakukan FGD tentang
Publik
Badan Publik dan sektor
KI Pusat
privat yang aktivitasnya menyangkut hajat hidup orang banyak
36 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
3.
Hubungan antar
KI Pusat perlu mendorong
lembaga terkait
pemerintah terkait untuk
kebijakan dan kegiatan.
menetapkan aturan secara jelas tentang; 1. Eselonisasi, gaji/honor, hak protokoler dengan antara lain Mendagri, Menpan, Menkominfo, Menkeu. 2. Memperjelas keberadaan sekretariat KI sebagai konsekuensi terkait pelaksanaan PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. 3. Dukungan pemerintah pusat dan daerah khususnya dukungan anggaran terhadap kegiatan prioritas KI setiap tahun anggaran; 4. Mendorong kementerian terkait
37 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
menjadikan komitmen KIP sebagai standar kinerja aparatur.
4.
Advokasi, Sosialisasi,
Diperlukan penguatan
dan Edukasi,
secara terus menerus terhadap kegiatan ASE; -
Penguatan PPID
-
Debat Mahasiswa Tingkat Nasional yang dimulai dari tingkat Daerah.
5.
Standarisasi atribut KI
Standar dibuat oleh KI
(PIN secara nasional KI,
Pusat
dll)
38 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
Berita Acara Bidang Peran Komisi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu: No
Pokok
Rekomendasi
Rencana Aksi Dan Waktu
1. Penguatan peran
1. Perlu adanya MoU
Permasalahan I.
Belum optimalnya akses dan publikasi informasi publik tentang: 1. Kelembagaan Komisi
Komisi Informasi
antara Komisi Informasi
Pemilihan
dalam memberikan
Pusat dengan Komisi
Umum
dorongan (support)
Pemilihan Umum
(KPU)/Komisi
terhadap tugas-tugas
Republik Indonesia
Independen
KPU/KIP dalam hal
terutama menyangkut
Pemilihan (KIP);
Keterbukaan Informasi
keterbukaan informasi
dan
Publik Pemilihan
kelembagaan
Umum.
penyelenggara Pemilu dan pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu paling lambat pada 31 Desember 2016.
2. Seluruh
2. Penguatan kapasitas
2. Perlu adanya kerja
tahapan
PPID Komisi Pemilihan
sama peningkatan
Pemilu.
Umum (KPU)/Komisi
kapasitas PPID
Independen Pemilihan
penyelenggara Pemilu.
(KIP). II.
Belum optimalnya akses dan
1. Penguatan peran Komisi Informasi
1. Perlu adanya MoU antara Komisi Informasi
39 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
publikasi
dalam memberikan
Pusat dengan Bawaslu
informasi publik
dorongan (support)
RI terkait dengan
terhadap
terhadap tugas-tugas
keterbukaan informasi
pengawasan
di lingkungan lembaga
terhadap
Pemilu yang
pengawas Pemilu
penyelenggaraan
diselenggarakan
dalam hal
pengawasan Pemilu di
di lingkungan
Keterbukaan Informasi
lingkungan lembaga
lembaga
Publik Pengawasan
pengawas Pemilu paling
pengawas Pemilu.
Pemilu.
lambat pada 31 Desember 2016.
2. Mendorong
III.
2. Perlu adanya upaya
pembentukan dan
dorongan pembentukan
penguatan PPID di
dan penguatan PPID di
lingkungan lembaga
lingkungan lembaga
pengawas Pemilu.
pengawas Pemilu.
Kurang
Penguatan isi dari Perki
Perubahan Perki
selarasnya antara
No. 1/2014 tentang
No.1/2014 tentang
jangka waktu
Standar Layanan dan
Standar Layanan dan
permohonan
Prosedur Penyelesaian
Prosedur Penyelesaian
informasi Pemilu
Sengketa Informasi
Sengketa Informasi
dengan jangka
Pemilihan Umum.
Pemilihan Umum oleh
waktu
Komisi Informasi Pusat
penyelesaian
dengan melibatkan Komisi
sengketa di
Informasi
Komisi Informasi.
Provinsi/Kab/Kota paling lambat pada 31 Desember 2016.
40 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
Berita Acara Bidang Review Undang-Undang Komisi Informasi Pusat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut: 1. Menyetujui pembentukan Tim Kerja Review UU KIP yang berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari unsur KI Pusat atau Provinsi dengan nama-nama sebagai beriktu: Evy Trisulo Dianasari (KI Pusat), Dyah Aryani Prastiastuti (KI Pusat), Yhannu Setyawan (KI Pusat), MZ Al Faqih (KI Jabar), Mahyudin Yusdar (KI Riau), Ajeng Roslinda (KI NTB), Gede Narayana (KI DKI Jakarta), Syarif Muhammad Herry (KI Kalimantan Barat), Abdul Kadir Fatwa (KI Sulawesi Selatan) untuk mereview UU KIP & turunan pelaksanaannya. 2. Tim Kerja Review UU KIP ditetapkan melalui surat keputusan pengangkatan anggota tim oleh Ketua Komisi Informasi Pusat setelah mendapatkan legitimasi dalam forum Rakornas 2016. 3. Masa kerja Tim Review UU KIP adalah 8 (delapan) bulan terhitung sejak 01 November 2016. 4. Untuk mendukung optimalisasi capaian kinerja Tim Kerja Review UU KIP, diberikan waktu kepada KI Provinsi dan kabupaten/kota selambat-lambatnya selama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 01 November 2016 untuk menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap UU KIP dari daerah masingmasing secara tertulis kepada Tim Review UU KIP melalui Komisi Informasi Pusat baik via pos maupun email. 5. Tim Review UU KIP wajib menyampaikan informasi atau progress kegiatan Tim kepada seluruh KI Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota tanggal 5 (lima) setiap bulan berjalan agar KI Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat memberikan masukan dan saran. 6. Tim Review UU KIP wajib melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada KI Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam sebuah forum resmi yang khusus diadikan untuk menyempurnakan laporan tersebut. 7. Tim Review UU KIP harus mengoptimalkan networking/jaringannya untuk membawa hasil kajian Review UU KIP. 8. Merekomendasikan, terhitung sejak tahun 2017, anggaran Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
41 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
3. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara, Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Pembentukan Komisi Informasi (KI) Pusat, Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota merupakan amanat Pasal 60 UU KIP. Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UU KIP. Pada tahun 2016 Komisi Informasi yang telah terbentuk di seluruh Indonesia sejumlah 29 Komisi Informasi Provinsi, 4 Komisi Informasi Kabupaten 1
Komisi
Kota.
dan Informasi
Provinsi
yang
belum
membentuk
Komisi
Informasi
Jumlah Komisi Informasi Provinsi Se-Indonesia di Tahun 2016 Belum Terbentuk
berjumlah 5 provinsi,
Sudah Terbentuk
15%
yaitu Provinsi Papua Barat, Kalimantan Provinsi Tenggara,
Provinsi
85%
Utara, Sulawesi Provinsi
Maluku Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam perkembangan menjalankan kewajiban UU KIP untuk membentuk Komisi Informasi di provinsi di tahun 2016 hanya Komisi Informasi Sulawesi Barat, sedangkan Provinsi Papua Barat yang tengah melakukan proses seleksi
42 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
anggota Komisi Informasi meskipun belum ditetapkan hasilnya hingga berakhirnya tahun 2016. Perlambatan perkembangan untuk menjalankan UU KIP membentuk Komisi Informasi merupakan rendahnya komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi sebagai jaminan Hak atas Informasi bagi masyarakatnya. 4. Kinerja PPID Komisi Informasi Pusat Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU KIP sebagai bagian dari pelaksanaan good governance berkonsekuensi logis dan memberikan manfaat
bagi badan
publik yang
berkewajiban untuk
membuka
informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, maka diharapkan dapat mempercepat perwujudan
pemerintahan
yang
terbuka
yang
merupakan
upaya
strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). UU KIP secara tegas mengamanatkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Sebagai implementasi Komisi Informasi Pusat dalam mendukung keterbukaan informasi publik dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Informasi Pusat yang dijabat oleh Sekretaris Komisi Informasi Pusat berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat l Republik Indonesia Nomor : 68A/KEP/KIP/VII/2015 Tentang
Perubahan
02/KEP/KIP/II/2014
Keputusan Tentang
Komisi Pejabat
Informasi Pengelola
Pusat
Nomor
Informasi
43 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
dan
Dokumentasi di Komisi Informasi Pusat. Sementara Atasan PPID dijabat oleh Ketua Komisi Informasi Pusat RI. Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, Komisi Informasi
Pusat
membentuk
Pejabat
Pengelola
Informasi
dan
Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Berdasarkan surat keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat nomor 68A/KEP/KIP/VII/2015
Tentang
Perubahan
Keputusan
Komisi
Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/II/2014 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Informasi Pusat berikut adalah struktur PPID Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2016, Komisi Informasi Publik menerima permohonan informasi
dari
berbagai
kalangan
masyarakat
dan
organisasi
masyarakat. Informasi yang diminta pun sangat beragam. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini. 44 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
Dalam kurun bulan Januari
hingga
Desember
2016,
PPID
Komisi
Informasi telah
Pusat menerima
permohonan informasi
publik
sebanyak
60
permohonan. 61
Dari
Permohonan
Informasi Publik yang diterima PPID Komisi Informasi Pusat, sebanyak 30 (tiga puluh) permohonan diajukan oleh Individu, Badan Hukum sebanyak 7 (tujuh) permohonan, dan Instansi Pemerintah sebanyak 18 (Delapan belas) permohonan, kelompok Orang 1 (satu) Permohonan, lembaga Pendidikan 3 (tiga) Permohonan Informasi, dan lain-lain sebanyak 1 Permohonan Informasi Publik Dari data yang disebutkan di atas, sebanyak 47% Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Komisi Informasi Pusat berasal dari Individu. Dari bulan Januari hingga Desember 2016.
Pada
grafik
dapat
disamping,
melihat
kita
lonjakan
permohonan informasi paling meningkat pada bulan April sebanyak
10
(sepuluh)
permohonan yang berasal dari pemohon informasi individu
45 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
5. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Badan Publik
Untuk
melihat
kepatuhan
Badan
Publik
dalam
melaksanakan
Keterbukaan Informasi Publik dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi Badan Publik setiap tahunnya oleh Komisi Informasi Pusat. Pada tahun ini, penghargaan atas kepatuhan Badan Publik dilakukan dengan penyerahan penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik secara langsung oleh Wakil Presiden kepada 3 Badan Publik yang memiliki peringkat tertinggi di setiap kategori Badan Publik di Istana Wakil
Presiden
Jakarta. Tahun
2016,
untuk
pertama
kalinya
Komisi
Informasi
Pusat
melibatkan beberapa
rekan-
rekan Civil Society Organization (CSO)
yang
selama ini concern terhadap Keterbukaan Informasi Publik dalam melakukan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
Sesuai dengan definisi Badan Publik yang tertuang dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008, maka pada tahun ini sejumlah 397 Badan Publik menjadi ruang lingkup kegiatan ini, dengan hasil rekapitulasi Badan Publik per kategori pada tahap I adalah sebagai berikut:
46 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
No
Kategori Badan Publik
Kirim
Kembali
1
Kementerian
34
24
2
Pemerintah Provinsi
34
20
3
Lembaga Negara & LPNK
43
34
4
Lembaga Non Struktural
77
28
5
BUMN
119
51
6
Perguruan Tinggi Negeri
78
35
7
Partai Politik Nasional
12
10
397
202
Jumlah
51%
Tingkat Partisipasi kegiatan
TI N GKAT PA R TIS IPA SI KETER B UKA A N IN F OR M A SI B A DA N P UB LI K 2 0 1 6
Pemeringkatan Keterbukaan
Informasi
Publik sejak tahun 2013
60%
hingga tahun 2016, dengan 50%
didasarkan
pada
40%
pengiriman
30%
pengembalian
20%
badan
10%
berpartisipasi 2013
2014
2015
2016
dan kuesioner,
publik
kegiatan
0%
jumlah
meningkat
yang dalam
ini
cenderung
yakni
pada
tahun 2013 sebesar 38%, tahun 2014 sebesar 40% pada tahun 2015 sebesar 47% dan tahun 2016 51%. Hal ini dapat dijadikan indikasi yang baik
bahwa
semakin
banyak
Badan
Publik
di
Indonesia
yang
melaksanakan UU KIP. Impelementasi keterbukaan informasi publik pada tahun ini yakni tentang 5 (lima) “KO” meliputi Komitmen, Koordinasi, Komunikasi, 47 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
Kolaborasi dan Konsistensi. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak dapat hanya dilaksanakan secara instan, namun harus menjadi suatu habit bagi Badan Publik.
Hasil
Pemeringkatan
rentang
waktu
pelaksanaan
pemantauan
Pemeringkatan
selama
9
bulan,
yang data
memakan dan
fakta
menunjukkan bahwa beberapa Badan Publik harus lebih menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam menjalankan amanah UU no 14 Tahun 2008. Secara umum didapatkan bahwa dengan rentang nilai <39 s/d 100 dan dikualifikasikan berupa Badan Publik Tidak Informatif s/d Badan Publik Informatif, rata-rata Badan Publik di Indonesia adalah Badan Publik Cukup Informatif.
Secara rinci hasil penilaian self assessment, verifikasi, Verifikasi Lanjutan Acak dan visitasi nilai rata-rata keterbukaan informasi Badan Publik per kategori adalah: 1) Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Lembaga Negara & LPNK : 85,57 kualifikasi : Menuju Informatif 2) Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Kementerian : 73,01, kualifikasi : Cukup Informatif 3) Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Pemerintah Provinsi : 70,68, kualifikasi : Cukup Informatif 4) Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP BUMN : 62,53, kualifikasi : Cukup Informatif 5) Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Perguruan Tinggi Negeri: 56,00, kualifikasi : Kurang informatif 6) Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Lembaga Non Struktural : 55,36, kualifikasi : Kurang Informatif 7) Rata-rata
keterbukaan
informasi
Kategori
BP
Partai
Nasional: 17,84, kualifikasi : Tidak informatif 48 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
Politik
Untuk hasil peringkat Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 per kategori adalah: 1. Kategori Badan Publik Lembaga Negara & LPNK Peringkat
Nama Badan Publik
Nilai
I
Arsip Nasional RI (ANRI)
96,67
II
Mahkamah Konstitusi
94,54
III
Badan
Pengawasan
Keuangan
dan 93,81
Pembangunan IV
Bank Indonesia
V
Badan
Pengkajian
93,54 dan
Penerapan 91,41
Teknologi VI
Badan Tenaga Nuklir Nasional
89,09
VII
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
89,02
VIII
Lembaga Pengerbangan dan Antariksa 88,75 Nasional
IX
Komisi Yudisial
49 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
86,44
X
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan 84,39
Barang/Jasa Pemerintah
2. Kategori Badan Publik Kementerian Peringkat I
Nama Badan Publik Kementerian
Pekerjaan
Umum
Nilai dan 95,87
Perumahan Rakyat II
Kementerian Keuangan
95,48
III
Kementerian Perindustrian
94,41
IV
Kementerian Perhubungan
92,74
V
Kementerian Pendayagunaan Aparatur 92,06 Negara dan Reformasi Birokrasi
VI
Kementerian Sekretariat Negara
91,97
VII
Kementerian Pertanian
90,31
VIII
Kementerian
Perencanaan 86,92
Pembangunan Nasional/BAPPENAS IX
Kementerian
Komunikasi
dan 85,82
Informatika X
Kementerian Kesehatan
84,16
3. Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi Peringkat
Nama Badan Publik
Nilai
I
Jawa Timur
94,24
II
Aceh
90,24
III
Kalimantan Timur
88,17
IV
Banten
88,08
V
Sumatera Selatan
87,34
VI
DKI Jakarta
86,73
VII
Kalimantan Barat
84,77
50 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
VIII
Jawa Tengah
84,00
IX
Nusa Tenggara Barat
73,54
X
Sumatera Barat
73,05
4. Kategori Badan Publik BUMN Peringkat
Nama Badan Publik
Nilai
I
PT. Taspen
84,07
II
PT. Perusahaan Listrik Negara
82,35
III
PT. Bio Farma
81,27
IV
Perum Perhutani
80,64
V
PT. Pelindo III
80,27
VI
PT. Bank Tabungan Negara
71,42
VII
PT. Kereta Api Indonesia
65,27
VIII
PT. LEN Industri
57,06
IX
PT. INTI
54,05
X
Perum Jasa Tirta II
46,02
5. Kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Peringkat
Nama Badan Publik
Nilai
I
Universitas Indonesia
97,92
II
Universitas Brawijaya
91,93
III
Institut Pertanian Bogor
78,71
IV
Universitas Padjadjaran
76,02
V
Institut Gajah Mada
75,35
VI
Universitas Bengkulu
62,28
VII
Universitas Negeri Malang
59,96
VIII
Intitut Teknologi Bandung
48,73
51 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
IX
Universitas Lambung Mangkurat
42,82
X
Universitas Andalas
41,01
6. Kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural Peringkat
Nama Badan Publik
Nilai
I
Komisi Pemberantasan Korupsi
86,87
II
Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan 86,74 (PPATK)
III
Komisi Pemilihan Umum
IV
Badan
77,02
Pengembangan
Wilayah 68,82
Surabaya-Madura V
Badan Pengawas Pemilihan Umum
VI
Badan
Pengusahaan
Perdagangan
Bebas
dan
66,77
Kawasan 62,90 Pelabuhan
Bebas Batam VII
Komisi Kepolisian Nasional
58,20
VIII
Komnas HAM
49,34
IX
Ombudsman RI
47,69
X
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
43,68
7. Kategori Badan Publik Partai Politik Pada tahap I, 10 Partai Politik Nasional berpartisipasi dalam kegiatan ini, namun hingga berakhirnya tahap II, hanya 4 partai politik nasional yang berhasil secara konsisten dalam keterbukaan Informasi Publik. Peringkat I
Nama Badan Publik Partai
Gerakan
Indonesia
Nilai Raya 25,97
(GERINDRA) II
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
52 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
17,94
III
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
16,73
IV
Partai Amanat Nasional (PAN)
10,70
6. Peraturan-Peraturan Komisi Informasi 2016
Pada tahun 2016, Komisi Informasi telah menerbitkan 5 (lima) Peraturan Komisi Informasi, yaitu: Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediator Pembantu Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik
“PENGANGKATAN KEMBALI” Tahun 2016, penafsiran Pasal 33 UU KIP menjadi sejarah tersendiri kelembagaan Komisi Informasi. Frasa “diangkat kembali” yang dianggap menjadi sebuah kerancuan dalam pengangkatan Anggota Komisi Informasi di sejumlah Komisi Informasi di daerah yang melakukan pengangkatan langsung tanpa dilakukannya proses seleksi. Kepastian hukum mengenai frasa “diangkat kembali” diberikan oleh Komisi Konstitusi melalui Putusan Nomor 77/PUU-XIV/2016 yang berbunyi frasa "dapat diangkat kembali" tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan secara sepihak, in casu oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota. Tetapi, harus melalui proses seleksi yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU KIP. Sehingga pengisian jabatan anggota Komisi Informasi tidak dapat ditafsirkan tanpa melalui seleksi yang melibatkan pihak lain sebab, apabila ditafsirkan demiian, hal ini dapat mempengaruhi independensi atau kemandirian Komisi Informasi.
53 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
BAB IV PEMENUHAN HAK MASYARAKAT DAN BADAN PUBLIK TERHADAP INFORMASI PUBLIK Komisi
Informasi
melaksanakan
Pusat
dalam
KIP
melakukan
UU
menjalankan Advokasi,
Tugas
dan
Sosialisasi
Fungsinya
dan
Edukasi
memfokuskan kepada Badan Publik dan Masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut : 1. Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat 1.a. Pembentukan simpul jaringan Masyarakat
dan
Media
untuk
membangun jaringan komunikasi secara personal, dan
aktivitas
kelembagaan, antara
Komisi
Informasi dengan kalangan media. Adapun dilakukan
kegiatan di
tersebut
Lampung
dengan
Tema kegiatan bertajuk “Relasi UU KIP dan UU Pers untuk Jaminan Akses Informasi”, selanjutnya kegiatan dilaksanakan di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, melalui kegiatan ini dapat dihasilkan suatu hubungan yang baik dan saling memahami peran dan fungsi antara Komisi Informasi dengan masyarakat sipil dan media. Dan lokasi terkahir kegiatan ini di Bangka Belitung dengan tema “Peran Pers Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik”
1.b. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kalangan Perguruan Tinggi, kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan dan
menginternalisasikan
nilai-nilai
keterbukaan
informasi
54 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
pada
mahasiswa dan meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu keterbukan informasi publik. Dan Melalui kegiatan ini dihasilkan jejaring mahasiswa yang paham, sadar, dan peduli terhadap isu-isu keterbukaan informasi publik yang ada disekitarnya serta meningkatnya pemahaman terhadap fungsi dan peran mahasiswa dalam implementasi UU KIP. Kegiatan ini dilakukan di Kampus USU Medan, Kampus Brawijaya Malang, Kampus UI Depok.
2. Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi kepada Badan Publik 2.a. Sosialisasi Keterbukaan Informasi pada Tahun 2016 berfokus pada
sektor
Keuangan,
Pendidikan
hal
ini
dan
dilakukan
karena berdasarkan dari data penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat, data permohonan
informasi
yang
banyak disengketakan mengenai sektor pendidikan dan keuangan. Komisi Informasi Pusat melakukan kegiatan ini bertujuan untuk membangun persepsi dan pemahaman yang sama sekaligus meningkatkan pengetahuan
kepada peserta,
mengenai Standar Layanan
Informasi Publik di Sektor Pendidikan & Keuangan. Kegiatan pada sektor
Pendidikan
bekerjasama
dengan
dilaksanakan
di
Mataram,
Kemenristekdikti. Untuk
NTB
sektor
dengan keuangan
Komisi Informasi Pusat mengadakan di Batam, Kepulauan Riau.
2.b. Inisiasi Penyusunan Panduan SLIP Pemerintahan Desa. Inisiasi ini dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Panduan Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa”. Hal ini dilakukan agar para perangkat Desa bisa memaksimalkan Akses Informasi kepada Masyarakat. Kegiatan ini menghasilkan draf 55 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
Standar Layanan Informasi Publik di Pemerintahan Desa serta masukan
terhadap
Draft
Standar
Layanan
Informasi
Publik
Pemerintahan Desa.
3. Peringatan Keterbukaan Informasi 3.a. Hari Keterbukaan Informasi Hari Keterbukaan Informasi bertujuan
untuk
mensosialisasikan
dan
mengadvokasi Badan Publik untuk mengimplementasikan UU
KIP
secara
menguatkan
optimal, komitmen
bersama akan pelaksanaan UU KIP agar pemerintah (Badan Publik) konsisten dalam melaksanakan penyelenggaraan negara yang baik, transparan dan akuntabel. Dalam acara ini ditandatangani MOU antara
Komisi
Informasi
Pusat
dengan
Kementerian
Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3.b. Hari Hak untuk Tahu (Right to Know Day) Memperingati Hari Hak untuk Tahu, Komisi Informasi Pusat melaksanakan diantaranya : Pameran dalam rangka Partisipasi Hari Pameran
Hak
dengan
Keterbukaan
untuk
Tahu,
membuka
Klinik
Informasi
dalam
pameran ini, selain itu dilaksanakan Forum Diskusi oleh Komisi Informasi Pusat
di kantor
Dewan Pers
dan
sebelumnya menyebarluaskan cindera mata kepada masyarakat luas 56 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
di Commuter Line selama 2 hari.
Pameran dalam rangka Temu
Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional, Komisi Informasi Pusat ikut serta dengan mengadakan Klinik Keterbukaan Informasi Publik dan sosialisasi Keterbukaan Informasi melalui Pertunjukan Rakyat untuk menarik perhatian pengunjung diadakan juga doorprize dengan mengemas pertanyaan-pertanyaan tentang Komisi Informasi.
4. Edukasi ke Badan Publik Dalam tahun 2016 Komisi Informasi Pusat melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Badan Publik yang diselengarakan baik dalam bentuk seminar, maupun melalui sarana media Televisi dan Radio.
TV TVRI & I News TV
Dialog Interaktif Radio
PSA
RRI, Jak FM, DFM
TV One, Metro TV, I News, KA TV 13, KBR 68 H
57 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
BAB V DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI PUSAT Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
Nomor:
11/PERIM.KOMINFO/03/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat, struktur organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut: Sekretaris
Bag. Umum
Subag TU & Perlengkapan
Bag. Perencanaan
Subag Keuangan
Subag Program
Subag Evaluasi & Pelaporan
Bag. Adm. PPSI
Subag Adm Pengaduan
Subag. Adm PSI
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut, tugas Sekretariat Komisi Informasi Pusat
adalah melaksanakan
dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
Komisi Informasi Pusat didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional dari berbagai disiplin ilmu baik dari internal rekrutmen maupun dari seleksi umum. Setiap SDM telah ditempatkan sesuai dengan jabatan dan keahliannya. Komposisi SDM Komisi Informasi Pusat 58 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
terdiri dari Ketua, Wakil dan Anggota Komisi Informasi Pusat, Sekretaris, dan Tenaga Lainnya (Tenaga Ahli, Asisten Ahli, Staf Administrasi, Staf Pengolah Data, Sekretaris, serta Pengemudi, Pramubhakti dan Satuan Pengmanan). Dan didukung oleh 17 orang pegawai PNS Sekretariat. Jumlah pegawai Komisi Informasi Pusat seluruhnya (per 31 Desember 2016) sebanyak 73 orang dengan rincian sbb:
Tabel Jumlah SDM Komisi Informasi Pusat Berdasarkan Jabatan s.d 31 Desember 2016 No.
Uraian
1
Komisioner
2
Pejabat Struktural
3
Jumlah 7 orang
a. Sekretaris
1 orang
b. Kepala Bagian
3 orang
c. Kepala Sub Bagian
6 orang
Non Struktural a. Staf PNS
7 orang
b. Tenaga Ahli
5 orang
c. Asisten Ahli
6 orang
d. Staf Administrasi Umum
14 orang
e. Staf Pengolah Data
3 orang
f. Sekretaris
1 orang
g. Pengemudi
12 orang
h. Pramubhakti
3 orang
i. Satuan Pengaman
5 orang
59 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
ALOKASI ANGGARAN Anggaran Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk Tahun 2016 sebesar Rp 21.698.499.000,- sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA059.01.1.677382/2016. Anggaran KIP merupakan bagian dari anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika artinya anggaran KIP menempel pada anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Pada pertengahan tahun 2016 terdapat kebijakan pemerintah terkait dengan penghematan anggaran. Dengan adanya kebijakan ini, alokasi anggaran Komisi Informasi Pusat tahun 2016 dikenakan penghematan / self blocking anggaran sebesar Rp 2.983.300.000,- Kemudian KIP mendapat tambahan anggaran untuk belanja pegawai terkait untuk pembayaran gaji ke-13 dan THR bagi Komisioner Komisi Informasi Pusat sebesar Rp 124.740.000,00. Sehingga total anggaran Komisi Informasi Pusat menjadi sebesar Rp 21.823.239.000,-.
Sehingga alokasi anggaran KIP tahun 2016 mengalami perubahan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:
Kode 059.01.01.3020
Uraian Dukungan
Pagu Awal (Rp)
Pagu Ahir (Rp)
Self Blocking
21.698.499.000
21.823.239.000
2.983.300.000
Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat
60 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
REALISASI ANGGARAN Alokasi anggaran tahun 2016 digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Informasi Pusat. Terhitung sampai dengan 31 Desember 2016, Komisi Informasi Pusat dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan total anggaran terserap Rp 16.301.921.885,- atau mencapai 74.70%. Secara umum realisasi ini dapat dikatakan kurang optimal karena terdapat beberapa kegiatan yang direncanakan, namun belum dapat terlaksana. Beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab rendahnya realisasi anggaran antara lain adalah: 1. Kebijakan pemotongan/penghematan anggaran. 2. Rendahnya
koordinasi
dalam
persiapan
rencana
pelaksanaan
program kegiatan. 3. Perbedaan
persepsi
mengenai
rencana
program
kegiatan
dan
anggaran diantara sekretariat dan Komisioner. 4. Adanya penundaan pelaksanaan kegiatan.
Tabel Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Output Tahun 2016 Kode
Program/Kegiatan
3020
Dukungan
Pagu Awal (Rp)
Pagu Akhir (Rp)
Realisasi
(%)
21.698.499.000
21.823.239.000
16.301.921.885 74.70%
1.039.729.000
1.039.729.000
824.739.450 79.32%
Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat 3020.001
Layanan Administrasi Komisi Informasi (KIP) Pusat
61 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
3020.002
Layanan
9.480.634.000
9.394.629.000
5.873.531.020 62.52%
11.085.136.000
11.295.881.000
9.524.422.474 84.32%
33.000.000
33.000.000
32.710.000 99.12%
60.000.000
60.000.000
46.518.941 77.53%
Keterbukaan Informasi Publik 3020.994
Layanan Perkantoran
3020.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
3020.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Pelaksanaan pengelolaan anggaran dijalankan dalam koridor kebijakan lembaga yang senantiasa berfokus pada pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, efektif dan esien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semangat dan prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam proses pengelolaan anggaran guna mewujudkan clean goverment di lingkungan Komisi Informasi Pusat.
.RPLVL ,QIRUP DVL 3XVDW 62 | L A P O R A N T A H U N A N K O M I S I I N F O R M A S I P U S A T T H . 2 0 1 6
'LJLWDOO\VLJQHGE\ .RPLVL,QIRUPDVL3XVDW '1 FQ .RPLVL ,QIRUPDVL3XVDW JQ .RPLVL,QIRUPDVL 3XVDWF ,QGRQHVLDO ,' R .,3XVDWRX ., 3XVDW H VXVDQWRUL]NL#JPDLO FRP 5HDVRQ ,DP DSSURYLQJWKLV GRFXPHQW /RFDWLRQ 'DWH
