Kapitalisasi. Tahun Politik GRATIS. Bagi pelanggan Bisnis Indonesia

Suplemen Bisnis Indonesia

2014

Senin, 16 Desember 2013

Kapitalisasi

Tahun Politik

IS T A GR

ia

nes

an B

ngg

B

pela agi

do s In isni

Ikhtisar Pengantar

Dari redaksi

P

ada laporan Arah Bisnis dan Politik 2014, surat kabar ini ABRAHAM secara lebih serius menyo RUNGA MALI roti peristiwa politik, yaitu Bisnis Indonesia pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Berbagai ulasan dalam terbitan khusus ini tidak hanya menarik perhatian pembaca pada pentingnya momentum politik itu, tapi lebih dari itu, tebersit harapan agar momentum politik tersebut ditangkap sebagai peluang untuk membangun negeri ini ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain, momentum politik diharapkan dapat dikonversi oleh semua pihak di negeri ini menjadi sebuah kesempatan emas dalam membangun bangsa ini pada berbagai bidang. Konkretnya bangsa ini tidak boleh hanya berhenti melihat pemilu sebagai ritual demokrasi yang biasabiasa saja dan tenggelam di dalamnya, tapi harus benarbenar mampu membuat ritual politik sebagai peristiwa yang bermanfaat. Sebuah momentum yang harus dika pitalisasi. Itu berarti penyelenggaraan harus dilaksanakan seadil mungkin agar tidak menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada protes dan demosntrasi yang tak berkesudahan. Lalu, para pemimpin yang terpilih diharapkan memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki integritas tinggi sehingga tidak terjebak dalam budaya korupsi dan nepotisme yang selama ini terbukti sangat menggangu proses pembangunan. Hanya proses dan hasil demokrasi yang efektif lah yang bisa menjadi modal bagi bangsa ini da lam menghadapi berbagai tantangan, terutama tantangan ekonomi yang pada tahun lalu ditandai oleh krisis ekonomi global, depresiasi rupiah, fluktuasi har ga saham serta defisit transaksi berjalan yang diper kirakan masih terus berlangsung hingga tahun ini. Besar harapan kami, Arah Bisnis dan Politik 2014 yang sampai ke meja pembaca bisa membantu dan menavigasi Anda dalam mengelola bisnis dan mema hami dinamika politik selama tahun 2014. Semoga! Tim kerja laporan khusus Arah Bisnis & Politik 2014: Koordinator Redaksi: Abraham Runga Mali, Roni Yunianto, M. Rochmat Purboyo, Inria Zulfikar, Chamdan Purwoko, & Setyardi Widodo, Lahyanto Nadie Koordinator Foto: Andry T. Kurniady Koordinator Artistik: Yayan Indrayana Koordinator Pracetak: A. Hamid Sihite, Andri Trisuda

1 | Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik

4

Perekonomian Indonesia sebenarnya bisa bertumbuh lebih kencang lagi, apabila pemerintah bersama-sama dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan termasuk para pekerja dapat bersinergi untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Ekonomi Global 8

10

Jeram ketidakpastian masih jadi momok ekonomi global tahun 2014. Meski pertumbuhan digadang-gadang lebih cemerlang dari tahun sebelumnya, berbagai luka dari sisa-sisa krisis masih menganga.

Kebijakan Ekonomi Tantangan eksternal sekaligus internal kian membesar pada 2014. Di sisi eksternal adalah pemulihan ekonomi Amerika Serikat, sedangkan di sisi internal, problem struktural di dalam negeri yang perlu segera dibenahi.

Prospek Ekonomi 18

Jika di akhir tahun saya ditanya tentang arah ekonomi Indonesia di tahun mendatang, jawaban saya biasanya mengacu kepada prospek ekonomi dan pasar finansial global. Dalam beberapa tahun terakhir analisis saya umumnya mengacu kepada dampak krisis fiskal di Amerika Serikat (AS) dan Eropa pada Indonesia. Bagaimana Indonesia menghadapi keadaan global yang sarat krisis?

Ikhtisar Prospek Ekonomi 28

Perekonomian Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir sudah terbang dengan dua mesin, dalam hampir setahun belakangan ini hanya terbang dengan satu mesin, yaitu konsumsi rumah tangga. Sekalipun demikian, tampaknya para penentu kebijakan makroekonomi memandang p erekonomian terbang masih terlalu tinggi sehingga harus diredam.

Regulasi Pasar Modal 32

Fakta dari statistik World Federation of Ex changes menunjukkan, tingkat perputaran uang (velositas) perdagangan saham di BEI menduduki peringkat terendah kedua di dunia setelah Filipina, dengan rasio transaksi harian terhadap kapitalisasi pasar hanya 24,9%. Melihat realita ini, otoritas pasar modal mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengatasi persoalan, baik dari sisi permintaan maupun suplai. Kebijakan terhangat adalah perubahan jumlah lot saham dan fraksi harga (tick price) yang akan efektif pada 6 Januari 2014.

Swasembada Pangan 60

Pada 2014, pencapaian kinerja akan menjadi tolak ukur kesuksesan pemerintahan. Tentu saja ketahanan pangan dalam wujud swasem bada pangan akan menjadi satu kunci kesuksesan, karena sektor ini menyentuh langsung kepentingan semua masyarakat.

Laju Menuju RI-1 80

Portofolio 2014

Sekitar 6 Bulan menjelang penetapan partai politik pemenang pemilu legislatif oleh KPU, suhu politik terkait dengan persiapan pencalonan presiden oleh partai politik terasa kian panas.


34

Quantitative easing adalah kebijakan stimulus yang dijalankan oleh bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve dengan memompakan likuiditas ke pasar, sehingga tidak ada a lasan bagi kenaikan suku bunga. Bunga rendah diharapkan bisa memicu dunia usaha bergerak, sehingga negara adidaya itu bisa segera keluar dari krisis.

Kinerja Manufaktur 44

Kinerja sektor manufaktur memasuki 2014 semakin penuh tantangan. Apalagi, sejumlah sentimen negatif global masih berlanjut dan berperan sangat besar dalam membentuk ketidakstabilan ekonomi makro di dalam negeri. Apakah semua masalah yang belum dituntaskan pada 2013 akan selesai pada 2014? Ataukah pada 2014 masalahmasalah itu justru kian membesar seperti virus kanker yang menggerogoti tubuh?

Figur Politik Baru 82

Strategi mencairkan persoalan ala Jokowi dengan ‘diplomasi makan siang’ cukup ampuh membuat atmosfer politik tetap cair. Buktinya, normalisasi Waduk Pluit dan Ria Rio beres dengan mengajak warga makan siang.

Proyeksi


Pengantar

Memanfaatkan Demokrasi untuk Kesejahteraan Tahun politik 2014 sudah di depan mata, yang hiruk pikuknya mulai tampak dari sekarang. Seperti pada pemilihan umum tahun-tahun sebelumnya, yakni 2004 dan 2009, perekonomian selalu menikmati manfaat yang tidak kecil secara langsung dan tidak langsung dari perhelatan politik 5 tahunan itu. Sukamdani Sahid Gitosardjono Pemimpin Umum Bisnis Indonesia

D

alam konteks yang sama, pemilu tahun depan memiliki makna yang sangat strategis. Ini karena term kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal ber akhir, dan tidak dapat dipilih kem bali sesuai dengan konstitusi, sehingga akan terpi lih pemimpin baru pengganti Presiden Yudhoyono. Dengan demikian, Pemilu 2014 akan mewarnai perjalanan Indonesia sebagai bangsa dan negara, tidak hanya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, tetapi juga dalam jangka panjang. Secara langsung, seperti sering dikemukakan para pejabat pemerintah dan Bank Indonesia, pelaksanaan pemilu akan menambah laju pertum buhan ekonomi sekitar 0,2% pada tahun 2014. Namun dalam jangka panjang, pemilu 2014 akan meletakkan landasan bagi kesinambungan pem bangunan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan, dan bahkan 10 tahun ke depan, apabila peme ritahan terpilih mampu menjaga kinerja yang baik. Bukan tidak mungkin pula, apabila pemerintah an baru yang terpilih pada pemilu 2014 nanti mampu meletakkan landasan haluan negara dalam jangka panjang, misalnya 50 tahun ke depan yang dikukuhkan melalui peraturan perundangan yang didukung parlemen baru, Indonesia akan memiliki platform pembangunan yang lebih berkesinam


bungan. Mengapa strategi pembangunan berke sinambungan ini pen ting, karena Indonesia saat ini tengah meng hadapi tantangan struktural yang tidak ringan. Ini sebenar nya telah mulai dira sakan sejak beberapa tahun terakhir, yang membutuhkan solusi jangka pendek mau pun jangka panjang, sekaligus meletakkan arah pembangunan yang konsisten sesuai visi jangka panjang. Kita tahu terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi Indonesia tahun depan, yang melanjutkan kondisi yang terjadi tahun 2013 ini, akibat sejumlah penyakit struktural yang membelit perekonomian. Sepanjang 2013, di mana suhu politik mulai menghangat menjelang pelaksanaan pemilu, ter masuk di antaranya pengungkapan sejumlah kasus korupsi besar, di sisi lain kondisi perekonomian juga mengalami sedikit guncangan. Guncangan perekonomian, yang ditandai oleh fluktuasi harga saham, depresiasi rupiah yang ham pir mencapai 30% dari posisi awal tahun 2013, berawal dari faktor ketidakseimbangan struktural dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah defisit neraca transaksi ber jalan, yang telah berlangsung 12 kuartal, atau sejak tahun 2011 silam. Angkanya tidak kecil, bahkan melampaui 4% dari produk domestik bruto atau PDB, padahal tingkat yang normal paling tinggi adalah 2% dari PDB. Hal ini menyebabkan kekhawatiran para pelaku pasar dan pelaku bisnis, sejauh mana perekonomi an Indonesia bisa tumbuh secara berkesinambung an, terlebih lagi beban defisit anggaran yang besar akibat subsidi bahan bakar minyak juga memperse mpit ruang gerak fiskal untuk membiayai pemba ngunan. Salah satu penyebab penyakit struktural itu anta ra lain adalah rendahnya daya saing Indonesia, yang menyebabkan pasar domestik yang besar

lebih banyak dibanjiri produk impor daripada produk sebesar-besar kemakmuran bangsa Indonesia, dengan sendiri. visi, strategi dan implementasi dalam bentuk kebijakan Indonesia yang dihuni lebih dari 240 juta penduduk, yang tepat dan berani. memang kini seperti anak remaja yang sedang bergaiMaka, dalam kepentingan itu, pemilu 2014 menjadi rah, makan dengan lahap, karena dihuni oleh kelas sangat strategis. Saya benar-benar berharap, pemilu menengah baru dengan daya beli yang besar. 2014 nanti bisa meletakkan landasan yang kokoh bagi Implikasinya bagi perekonomian amat luas, karena pembentukan Indonesia Incorporated, yang telah lama daya konsumsi kelas menengah Indonesia begitu tinggi, digaungkan oleh pelaku usaha termasuk Kadin mulai dari produk teknologi rendah hingga barang Indonesia, yang pernah dua periode saya pimpin. teknologi tinggi. Mulai dari parlemen yang terpilih diharapkan dapat Ketika sebagian kebutuhan mereka tidak bisa melahirkan anggota-anggota dewan yang tanggap, tajam dipenuhi dari industri dalam negeri, maka dan punya visi dalam melahirkan aturan perundangan impor membanjir, tidak hanya impor barang yang diperlukan untuk meningkatkonsumsi, tetapi juga bahan baku dan kan kapasitas Indonesia, mulai dari barang modal yang diperlukan untuk menosumberdaya manusia, hingga kapapang produksi dalam negeri. sitas industri dan jasa. Terlebih lagi, terdapat Pemerintah yang terpilih dalam pergeseran dari sebagian pemilu tahun depan, diharapkan juga pelaku bisnis yang lebih tokoh yang mampu mentransformasikan senang menjadi pedagang sistem perekonomian yang lebih berdaya daripada menjadi industrialis. saing, yang ditopang kapasitas industri domestik Berbagai kesepakatan perdayang kuat. gangan bebas yang mendorong bea Begitu pun, pemerintahan mendatang masuk 0% telah membuat barang diharapkan mampu menempatkan kebijakan impor menjadi jauh lebih murah, fiskal sebagai alat strategis dalam mewujuddan sebaliknya memproduksi kan pembangunan ekonomi yang lebih inklubarang di Indonesia semakin tidak sif, menerapkan subsidi tepat sasaran, serta kompetitif. Terlebih dengan semkin mampu mendorong kapasitas infrastruktur nasional. maraknya gerakan buruh yang kian Ini bukan semata infrastruktur fisik yang menradikal dengan upah yang terus bergedukung konektivitas, melainkan juga infrastrukrak naik tanpa diimbangi peningkatan tur energi, pangan, dan lingkungan. produktivitas kerja. Dan lebih dari itu semua, perubahan struktural Inilah Itulah yang menjadi penyebab, perlu didukung reformasi kultural, agar spirit dan banyak pelaku bisnis banting setir dari mentalitas anak bangsa yang berfikir positif, tidak produsen menjadi pedagang dan importir. mudah mengeluh, tidak mudah menyerah, punya Jika kondisi ini dibiarkan, penyakit strukdaya dobrak yang kuat terhadap prestasi, lebih tural yang membelit perekonomian inovatif, dan memiliki semangat entrepreneurship Bisnis/Husin Parapat Indonesia akan kian kronis. yang tinggi. Dalam bahasa para ekonom, Indonesia akan masuk Karena itulah, pembenahan sistem pendidikan nasioperangkap kelas menengah jika tidak ditemukan resep nal tak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan kapasitas angyang efektif memperbaiki penyakit struktural tersebut. garan yang besar, revitalisasi sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan hard-skill (kemampuan dan SEJUMLAH HARAPAN kapasitas teknis dan engineering) serta soft skill (mentalitas, leh sebab itu, saya berharap agar dunia usaha, cara berfikir dan entrepreneurship) mutlak diperlukan. pemerintah dan segenap lapisan masyarakat serta Apabila hal-hal semacam itu bisa dilakukan, saya seluruh pemangku kepentingan bahu membahu dalam yakin Indonesia akan sangat siap bersaing dan mengamewujudkan transformasi struktural Indonesia ke rungi globalisasi dengan penuh kepercayaan diri dalam depan, agar kita benar-benar dapat memanfaatkan dekade mendatang. bonus demografi yang besar untuk kejayaan bangsa dan Jika pemilu tahun 2014 dapat dimanfaatkan untuk Indonesia, seperti dilaporkan Bank Dunia, memiliki memilih para calon legislatif dan pemerintaahan baru tambahan kelas menengah baru sedikitnya 7 juta setiap yang berorientasi pada Indonesia Incorporated di atas, maka demokrasi yang telah dilalui bangsa ini lebih dari tahun, yang berarti lebih besar dari penduduk satu dekade terakhir akan memberikan manfaat lebih Singapura. Mereka adalah konsumen berusia muda besar bagi kemajuan bangsa di masa mendatang. yang berdaya beli tinggi, dan karena itu haus akan Dengan demikian, kita dapat membangun perekonoproduk barang dan jasa serta teknologi. mian yang tangguh untuk menciptakan kesejahteraan Ini adalah potensi yang besar, yang akan menjadi masyarakat yang adil dan demokratis, sekaligus menjapenopang kuat bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam abad mendatang, jika dapat dikelola dengan baik. Maka, dikan Indonesia sebagai bangsa besar yang disegani di dunia. (*) bonus demografi itu harus bisa dimanfaatkan untuk

O

Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik

|5

Proyeksi

Memanfaatkan Momentum Konsolidasi Nasional Tak ada yang paling sibuk dari para politisi Indonesia hari-hari ini lantaran tinggal beberapa bulan lagi akan bertempur dalam pemilihan umum legislatif pada April 2014. Arif Budisusilo Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia

B

eberapa bulan setelahnya, Juli 2014, giliran pemilihan umum untuk menentukan Presiden Republik Indonesia pengganti Susilo Bambang Yudhoyono, yang telah memerintah dua periode sejak 2004, dan akan ‘jatuh tempo’ Oktober 2014 nanti. Secara konstitusi, Presiden Yudhoyono tidak bisa dipilih kembali karena masa jabatan presiden dibatasi hanya dua periode. Maka, pemilu 2014 menjadi pesta demokrasi yang sangat penting. Karena itulah, tahun 2014 menjadi tahun menentukan. Sebab politik adalah pintu masuk, langkah awal. Tujuan akhir sesungguhnya adalah ekonomi, yang dalam bahasa banyak pihak: kesejahteraan. Dalam konteks itulah, perbincangan politik selalu seru dan kerap mengejutkan. Banyak uang berhamburan di seputar aktivitas politik, terlebih politik praktis; baik uang halal maupun uang haram. Maka, apabila kemudian banyak politisi masuk bui, tak terlalu mengherankan. Tak perlu kaget pula ketika dalam usia satu setengah dasawarsa demokrasi liberal di Indonesia—dibarengi dengan pembagian kekuasaan ke daerah dalam bentuk otonomi—lebih dari separuh bupati atau kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengemukakan, di banyak daerah, Indeks Persepsi Korupsi ternyata punya korelasi yang kuat dengan Indeks Pembangunan Manusia. Artinya, pembangunan manusia gagal di daerah yang korupsinya tinggi. Dengan kata lain, praktik kita menjalankan


demokrasi belum sepenuhnya berhasil, bahkan melenceng dari tujuan yang sesungguhnya mulia, yakni terciptanya stabilitas politik dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat. *** Gambaran politik tersebut membuat kita perlu prihatin terhadap kondisi kebangsaan saat ini. Oleh karena itu, tahun pemilu 2014 diharapkan menjadi titik tolak baru bagi Indonesia untuk menentukan arah yang lebih fokus untuk revitalisasai nilai-nilai kebangsaan dengan sasaran akhir terciptanya kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat. Tahun 2014 selayaknya menjadi titik tolak awal untuk melakukan konsolidasi nasional, melalui penataan kelembagaan politik yang lebih transparan, akuntabel dan fokus pada peningkatan kesejahteraan yang adil dalam jangka panjang. Kita perlu lebih fokus untuk memanfaatkan demokrasi sebagai pintu masuk bagi peletakan peletakan landasan yang kokoh bagi perekonomian nasional. Di sinilah sebenarnya titik tolak bagi upaya menciptakan kesejahteraan yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Hingga hari-hari ini, kesejahteraan tidak terbagi merata melainkan terkonsentrasi pada titik-titik pusat pertumbuhan, yang tersebar pada pusat-pusat kekuasaan baik di level nasional maupun daerah. Banyaknya bupati atau walikota yang menjadi tersangka adalah salah satu contoh, selain adanya praktik-praktik penggerogotan kapasitas anggaran melalui kesepakatan-kesepakatan gelap di parlemen untuk memanfaatkan anggaran di pusat dan daerah secara tidak proporsional. *** Tantangan politik tersebut tentu saja memberi warna penting bagi gambaran perkembangan ekonomi nasional. Ini sejalan dengan pernyataan Ruchir Sarma, seorang investment banker yang kini menulis buku Breakout Nations, yang mengingatkan Indonesia agar tidak terjebak pada pergulatan politik dan politik dinasti. Kondisi ini telah menghambat perkembangan perekonomian seperti pernah terjadi di

telah memaksa pemerintah dan bank sentral melakukan koreksi pertumbuhan ekonomi melalui serangkaian kebijakan, termasuk kenaikan BI Rate hingga menjadi 7,5% pada November lalu. Apabila tren kenaikan suku bunga alias solusi moneter konvensional ini terus diterapkan, bukan tidak mungkin dampaknya akan semakin eskalatif dalam memukul kinerja sektor riil dam bahkam usaha kecil dan menengah. Kalau tidak dibalik, ini bisa menjadi skenario buruk bagi perekonomian tahun 2014.

Argentina dan sebelumnya di Filipina. Kekhawatiran Ruchir Sarma itu sebenarnya telah mulai menampakkan gejalanya di Indonesia. Dua atau tiga tahun terakhir ini adalah periode penuh pembelajaran, di mana pertumbuhan jumlah kelas menengah Indonesia yang pesat di tengahlingkungan demokrasi yang masih berkembang, telah melahirkan ketimpangan struktural dalam perekonomian. Langkah pemerintah dalam mengembalikan kapasitas nasional di berbagai sektor perekonomian tidak fokus, karena kebijakan ekonomi banyak tersandera oleh kepentingan politik—atas nama demokrasi—sehingga menciptakan penyakit struktural yang semakin kronis. Dampaknya, setiap 5 tahun menjelang pemilihan umum, selalu terjadi gejolak perekonomian yang antara lain ditandai fluktuasi nilai tukar rupiah yang cenderung melemah pada tahun 2013 serta gejolak pada pasar finansial. Penyakit struktural dalam perekonomian muncul antara lain lantaran defisit transaksi berjalan yang melampaui 4% dari produk domestik bruto, yang telah berlangsung sejak 2011 silam. Ini terjadi akibat kinerja perekonomian yang lebih ditopang impor untuk memenuhi permintaan kelas menengah yang melonjak besar dalam teknologi dan barang-barang berilai tambah tinggi. Memang perekonomian masih mampu tumbuh di atas 6% dan diperkirakan pada kisaran 5,8%-6,2% pada tahun 2013 ini. Namun penyakit struktural tersebut

*** Dalam konteks besar tersebut, kita berharap pemerintah lebih fokus dalam memanfaatkan konsolidasi politik nasional sebagai pijakan dalam melakukan transformasi struktural guna memperkuat perekonomian nasional. Terlebih Indonesia masih akan mengalami situasi yang tidak mudah dan penuh tantangan pada tahun 2014, seperti diakui oleh Presiden Bisnis/Husin Parapat Susilo Bambang Yudhoyono sendiri. Indonesia masih akan menghadapi persaingan ketat dalam menarik capital inflow, terutama sejalan dengan penarikan kembali obligasi besar-besar an oleh Amerika Serikat serta membaiknya perekonomian Uni Eropa. Selain itu, tantangan meningkatkan daya saing untuk memperkuat landasan struktural juga tidak mudah, karena sejumlah negara juga melakukan upaya serius untuk mendorong perekonomian dalam memperebutkan kue ekonomi global. Dengan demikian, sembari memanfaatkan konsolidasi politik yang akan terjadi sepanjang 2014 guna memanfaatkan momentum pembentukan pemerintahan baru, ada baiknya pemerintahan sekarang tetap fokus pada kebijakan ekonomi yang konsisten dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan daya saing nasional. Penting untuk meningkatkan kapasitas perekonomian nasional—melalui paket kebijakan fiskal yang agresif serta insentif moneter yang non-konvensional—guna menyangga konsumsi kelas menengah yang terus menanjak, agar defisit teknologi yang menjadi pemicu utama ketimpangan struktural dapat terus ditekan. Dengan demikian, konsolidasi politik dapat dimonetisasi untuk meletakkan landasan lebih kokoh bagi fundamental perekonomian nasional. Apabila tidak, Indonesia akan membutuhkan waktu semakin panjang untuk memanfaatkan benefit kelas menengah yang besar sebagai mesin pendorong perekonomian yang efektif. (*)


|7

Ekonomi Global

Ancaman Laten Warisan Resesi “Uncertainty is the refuge of hope.” Henri Frederic Amiel

J

Wike D. Herlinda [email protected]

eram ketidakpastian masih jadi momok ekonomi global tahun 2014. Meski pertumbuhan digadang-gadang lebih cemerlang dari tahun sebelumnya, berbagai luka dari sisa-sisa krisis masih menganga. Tidak bisa dimungkiri, napas perekonomian global pada 2013 sarat dengan nuansa kontraksi dan volatilitas. Ekonomi maju dan berkembang, keduanya sama-sama jatuh bangun ditusuk sembilu kegamangan pasar dan tren moderasi pertumbuhan. Sudah menjadi pemahaman umum pula bawasannya catatan buruk tersebut salah satunya dipicu oleh tarik ulur proses pemulihan di Eropa dan ditutup oleh perdebatan fiskal yang sengit di Washington serta spekulasi pengurangan stimulus bank sentral Amerika Serikat. Rapor merah ekonomi global terefleksi jelas saat Dana Moneter International (International Monetary Fund/ IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan 2013 menjadi 2,9% dari 3,2%. Ekspetasi laju eks pansi 2014 pun dikoreksi menjadi 3,6% dari 3,8%. Sepintas, nampaknya biduk perekonomian dunia 2014 akan membaik, didorong oleh tren pemulihan secara gradual. Namun, lima tahun sejak runtuhnya Lehman Brothers Holdings Inc. yang menandai


Bloomberg

krisis keuangan 2008, apa sebenarnya yang dipelajari ekonomi maju? Hingga kini mereka masih belum juga bertumbuh pada level yang lebih baik dibandingkan dengan periode sebelum krisis. Proyeksi pertumbuhan zona euro 2014, misalnya, dipangkas Komisi Eropa menjadi 1,1% dari 1,2%, dengan pengangguran tetap pada level tinggi 12,2%. Pada kuartal II/2013, zona euro memang telah mendeklarasikan kesuksesan hengkang dari resesi 6 kuartal setelah menyentuh pertumbuhan 0,3%. Namun, lemahnya permintaan swasta dan angka investasi masih jadi penyumbat jalan pemulihan blok mata uang itu. Kondisi di AS bisa jadi lebih dramatis. Jelang musim belanja libur akhir tahun—tonggak belanja konsumen yang mendominasi 70% perekonomian—, sentimen konsumen malah tercoreng akibat brinkmanship politis yang melambatkan aktivitas perekonomian. Bagaimanapun, performa pasar AS telah cukup membaik pascainsiden shutdown parsial pemerintah. Tetap saja, performa warga AS masih belum stabil. Angka pengangguran masih relatif tinggi, demikian halnya dengan utang rumah tangga. Kantor Anggaran Kongres (Congressional Budget Office/CBO) AS bahkan memiliki pandangan pesimistis atas konstelasi ekonomi AS 2014. CBO memprediksi perekonomian akan tetap moderat dengan angka pengangguran masih mendekati 8%. Namun, CBO tetap optimistis kondisi ekonomi AS akan lebih baik dibandingkan dengan 2013. CBO pada Februari 2013 juga memproyeksi PDB riil dan potensial akan berada pada kisaran rata-rata per tahun 2,25% antara 2019-2023. Benih dari gejolak di AS dan kaitannya dengan outlook ekonomi global 2014 sejatinya dapat dilacak mulai 2007, saat gelembung sektor perumahan di negara tersebut meletus. Perumahan adalah sektor yang paling menjanjikan sekaligus paling rentan di Negeri Paman Sam. Insiden bubble burst tersebut memicu rentetan efek domino dan AS pun jatuh pada kekisruhan ekonomi 2008. Meski ada intervensi pemerintah sekali pun, perekonomian mereka kadung terjembab ke dalam resesi. Itulah saat di mana Federal Reserve mulai mengambil manuver yang justru menempatkan ekonomi AS dalam jalur sulit. Untuk mencegah kehancuran akibat runtuhnya sektor perumahan yang pertama kali mencuat pada 2005, the Fed meluncurkan 3 metadon quantitative easing (QE) yang berbeda. Sejak 2008, the Fed telah mencetak triliunan uang dolar AS dan terus menginjeksi likuiditas dalam

Gelombang reformasi struktural di negara berkembang jumlah yang mencengangkan setiap bulannya. Banyak juga menjadi ujung tombak dari buramnya proyeksi per nya uang yang dipompa ke dalam sirkulasi itu tentu pada awalnya ditujukan untuk mendongkrak pertumbuhan. tumbuhan dunia dalam jangka pendek. Namun, strategi tersebut belakangan memiliki dam Pasar berkembang (emerging markets) pernah berjasa pak yang berbanding terbalik, yaitu penyusutan daya membawa dunia keluar dari resesi pada 2009. Kini, beli dolar yang menjadi faktor penggerak inflasi. Seiring Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan negara dengan merosotnya dolar terhadap mata uang lain, berkembang 2014 menjadi 5,3% dari 5,7%. Namun, barang yang diimpor ke AS pun menjadi kian mahal. perlambatan itu mungkin memang diperlukan untuk Pertanyaan sekarang, apakah akan ada QE babak ke-4? investasi jangka panjang. Berbagai ekonom menjawab kemungkinan tidak. Tapi Bart van Ark, Wakil Presiden Eksekutif Conference mereka menekankan itu terjadi hanya karena ronde ke-3 Board awal November 2013 menjelaskan pertumbuhan QE kemungkinan berakhir dengan bab terbuka. Sebagi di negara berkembang—khususnya di India, Meksiko, an investor bahkan menyebutnya sebagai QE Eternity. dan Brasil—jauh lebih rendah dari ekspektasi, karena Ketika krisis dimulai 2008, utang nasional AS bernilai adanya perubahan struktural yang dibutuhkan untuk US$9,2 triliun. Berdasarkan data yang dihimpun dari menaikkan kelas mereka. Gedung Putih, utang negara berperekonomian terbesar Ini adalah tren yang dapat terus berlanjut hingga di dunia itu akan mencapai US$20 triliun pada akhir 2014. Reformasi struktural secara fundamental dibutuh dekade ini atau sekitar 140% dari PDB AS saat ini. kan untuk menghindari jebakan middle-income, yaitu AS rupanya tidak sendirian. Utang pemerintah di ketika suatu negara berkembang menjadi terlalu kaya banyak negara maju juga telah meroket ke rekor terting untuk bersaing dengan biaya dan terlalu miskin untuk ginya sejak Perang Dunia II. Sebut saja utang di Jepang, bersaing dengan inovasi. Untuk itu, negara-negara berkembang ini harus mer Yunani, Italia, Portugal, dan Irlandia yang semuanya ekalibrasi kebijakan mereka di area-area yang menca berada di atas level 100% terhadap PDB. kup pendidikan dan investasi infrastruktur, hingga Masalahnya adalah memangkas utang membutuh rezim perpajakan dan regulasi-regula kan waktu yang panjang, khusus si yang menopang konsumsi kelas nya di tengah gejolak ekonomi menengah. global seperti saat ini. Bahkan jika Tantangan 2014 Yang jadi masalah, di tengah volatilitas eksternal nihil, mengu bagi perekonomian upaya reformasi struktural itu, ter rangi beban utang tetap memakan dapat peluang yang teramat lebar waktu tahunan. Indonesia bisa jadi bahwa the Fed akan memulai taperSebagaimana disarankan IMF, lebih berat, terutaing (pengurangan program quantitamemangkas utang membutuhkan tive easing) pada 2014, seiring kedisiplinan fiskal dan kebijakan ma dari faktor dengan pemulihan perlahan dari per yang mendukung pertumbuhan. eksternal, terkait ekonomian AS. Hal itu mencakup kebijakan mone dengan rencana Tapering tentu berisiko melam ter yang suportif dan kebijakan lain bungkan suku bunga AS dan membe yang mengatasi kelemahan struk tapering yang diperbani nilai ekuitas yang dapat meman tural dalam perekonomian. kirakan efektif pada tik reaksi negatif dari pasar. Negara Formulasi itu tidak sepenuhnya berkembang seperti Indonesia pun sukses dijalankan AS. Setelah 5 Maret 2014. menyadari bahaya laten kenaikan tahun memperoleh topangan dari bunga the Fed bagi prospek pertum the Fed, pertumbuhan ekonomi AS buhan nasional. masih relatif lesu. IMF bahkan memangkas proyeksi Direktur Kebijakan Moneter Bank Indonesia Juda pertumbuhan AS jadi 2,6% dari 2,8% pada 2014 dan Agung akhir Oktober lalu mengatakan tantangan memperingatkan revisi yang mungkin lebih rendah. 2014 bagi perekonomian Indonesia bisa jadi lebih Instabilitas ekonomi, kebuntuan politis, ketidakyakin an komunitas bisnis terhadap pemerintah, kekhawatiran berat, terutama dari faktor eksternal, terkait dengan rencana tapering yang diperkirakan efektif pada tentang kesehatan fiskal, penurunan pasar keuangan, dan pelemahan dolar telah membayangi prospek ekono Maret 2014. “Dampaknya bisa positif, bisa negatif. Kalau exit mi negara paling berpengaruh di dunia itu. Langkah yang diambil sejak 2008 telah menyebabkan [penghentian stimulus moneter] dilakukan dengan perekonomian AS terseok-seok, sehingga prospek untuk tidak abrupt, dampaknya bisa positif, sekitar 0-0,5% bagi 2014 relatif berkabut. Tahun depan, para investor harus ekonomi kita. Namun, jika exit-nya abrupt, dampaknya lebih berhati-hati dan mereka harus mempersiapkan diri bisa negatif.” akan kejutan lain yang datang dari Paman Sam. Dia menambahkan jika suku bunga jangka panjang the Fed naik hingga 100 basis poin, dampaknya bagi PASAR BERKEMBANG outlook ekonomi negara berkembang akan menjadi ersendatnya perekonomian AS bukanlah satu-satu sangat negatif. Pertumbuhan di negara seperti RI, Brasil, nya faktor penghambat pertumbuhan global 2014. Rusia, dan India akan terkoreksi hingga 1,25%.

T


|9

Kebijakan Ekonomi

2 Tahun Ini Fokus Stabilisasi Bisnis/Dedi Gunawan

T

antangan eksternal sekaligus internal kian membesar pada 2014. Di sisi eksternal, pemulihan ekonomi Amerika Serikat—negara dengan produk domestik bruto terbesar di dunia, sekaligus satu dari tiga besar negara tujuan ekspor Indonesia—yang ditandai dengan pengurangan stimulus moneter, justru menjadi ‘ancaman’ bagi perekonomian Tanah Air. Di sisi internal, problem struktural di dalam negeri perlu segera dibenahi. Bagaimana mitigasi yang dilakukan pemerintah sebagai ancang-ancang menghadapi dua tantangan itu? Bagaimana pemerintah merancang perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagai konsekuensi periode stabilisasi? Bagaimana pula konsekuensinya terhadap postur APBN 2014? Untuk tahu lebih lanjut mengenai hal tersebut, Bisnis mewawancarai Menteri Keuangan M. Chatib Basri beberapa waktu lalu. Berikut ini petikannya:


Tantangan makroekonomi apa saja yang dilihat pemerintah pada 2014 dan bagaimana kebijakan yang dibuat? Kalau kita bicara mengenai kebijakan ekonomi 2014, kita harus memahami dulu kondisinya seperti apa karena yang namanya kebijakan itu dibuat untuk mencapai objektif pemerintah dan mengantisipasi kondisi yang ada. Objektif pemerintah tentu, kalau kita bicara yang disebut empat track itu, yakni pro pertumbuhan, pro poor, pro job, kemudian pro environment, pemerintah konsisten di sini. Tetapi, di sisi lain kita juga harus realistis bahwa dalam mencapai triple track plus one itu, memang ada perkembangan-perkembangan eksternal yang harus kita hadapi. Yang paling nyata di depan mata kita adalah perkembangan situasi global, situasi eksternal. Kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang dengan rencana tapering off dari the Fed. Memang spekulasinya bermacam-macam, tapi kalau saya lihat dari meeting di IMF Council di Washington, waktu World Bank-IMF Annual Meeting Oktober lalu, Bernanke menyampaikan tapering off akan

dilakukan kalau beberapa target The Fed dicapai, misalSementara itu, di Indonesia, problemnya adalah curnya angka pengangguran di bawah 7%, inflasinya 2%. rent account deficit. Pada kuartal II/2013, rasio defisitnya Kalau itu belum dicapai, maka tapering off belum akan terhadap GDP sudah 4,4%. Kalau kita balik ke konsep dilakukan. ekonomi yang paling basic, salah satu penyebab current Implikasinya kalau tapering off dilakukan, kita bisa account deficit adalah pertumbuhan ekonomi yang terlamenduga di Amerika akan ada kebijakan moneter yang lu cepat. Permintaan tinggi sekali, tapi tidak bisa lebih ketat karena yang tadinya setiap tahun dia membe- dipenuhi dari sisi penawarannya. Akibatnya, sisanya li surat berharga, bond, senilai US$85 miliar, sekarang harus impor. mau menghentikan ini. Kalau kebijakan moneternya Ada dua sebetulnya solusinya. Yang paling ideal relatif ketat, implikasinya adalah tingkat bunga jangka menaikkan produksi. Atau, kita turunkan permintaannya. Menaikkan produksi, dari sisi suplai itu makan panjang di Amerika akan naik. Kalau tingkat bunga waktu. Jadi, ini harus jadi solusi jangka menengah dan jangka panjang naik, maka harga bond-nya akan menujangka panjang. run. Artinya, yield-nya akan naik. Jangka pendek, yang bisa dilakukan hanya dari sisi Tren ini sudah mulai terjadi dalam beberapa waktu permintaan. Berarti, permintaannya harus diturunkan. terakhir. Kita lihat yield Amerika tadinya sekitar 2%, Kalau permintaan harus diturunkan, berarti BI harus bahkan sempat di bawah 1%, mulai naik bahkan semtingkatkan suku bunga, sudah naik 175 basis poin pat mendekati 3%. Kalau long term interest rate di kemarin. Amerika naik, yield-nya akan Fiscal deficit juga mendorong meningkat, maka akan ada kecendedemand. Karena itu, fiscal deficit-nya rungan arus modal di emerging marharus diperkecil. Tadinya 2,4%, target ket kembali ke AS karena return-nya Negara di emerging 2013. Saya kira sampai akhir tahun lebih tinggi dan macam-macam. market, termasuk akan sekitar 2,3%. Kita harus turunDengan begitu, negara di emerging Indonesia harus kan defisitnya sehingga dalam APBN market, termasuk Indonesia harus 2014 yang diajukan ke DPR, defisitmengantisipasi terjadinya capital mengantisipasi nya menjadi 1,69%. Jadi, fiskal lebih outflow. Ini sudah terjadi sejak the terjadinya capital kontraktif, moneter lebih kontraktif. Fed mewacanakan tapering off, Implikasinya adalah jangan berharap mulai Mei. Makin keras rumornya outflow. pertumbuhan ekonominya akan sekitar Agustus sehingga kebijakan tinggi di 2013 dan 2014. pemerintah dan Bank Indonesia Sekarang implikasi kedua yaitu projob. Jangan sampai harus bisa mengantisipasi ini karena kebijakan ini hal kemudian perlambatan pertumbuhan ekonomi berdamyang ada di depan mata. Kapan pun tanggalnya, The Fed akan tetap melakukan pak pada pengangguran. Kalau dia punya implikasi terhadap pengangguran, maka poverty incidence-nya atau ini sehingga ini sesuatu yang inevitable. Jadi harus ada angka kemiskinannya bisa naik. Itu yang harus dicegah. policy untuk mengantisipasi ini. Itu fakta eksternal. Boleh saja slowdown growth dilakukan. Estimasi Tidak mungkin gubernur BI atau menteri keuangan pemerintah tahun ini 5,6%-5,8%, mungkin kalau dicari Indonesia dengan power-nya bilang jangan lakukan. titik tengahnya sekitar 5,7%. Tahun depan, dalam asumKami cukup realistis. Seperti apa kebijakan antisipasinya? si APBN adalah sekitar 6%, tetapi kami melihat range-nya Kalau Amerika menaikkan interest rate, mau tidak mungkin ada di kisaran 5,8%-6%. Jadi, harus ada antimau emerging market harus melakukan adjustment sipasi bagaimana dampaknya kalau unemployment terdalam interest rate-nya. Kemudian, yield di Amerika jadi. Memang, BPS mengeluarkan data per Agustus 2013, pasti akan naik. Itu juga akan menimbulkan impact angka unemployment-nya naik dari Agustus 2012 6,1% kepada SUN kita. Yield SUN kita sempat mengalami menjadi 6,25% Agustus 2013 atau naik 150.000 orang. peningkatan. Agustus kemarin, pemerintah mengeluarkan paket, Kita juga harus jujur bahwa dampak tapering off salah satunya adalah memberikan insentif pajak agar tidak terjadi di semua negara. Ada negara-negara yang perusahaan-perusahaan tidak melakukan lay off. Jadi, efeknya kecil, contohnya Singapura, Filipina, Malaysia. kalau dia dikasih insentif pajak, dia tidak lay off. Saya Ada dampak, tapi tidak terlalu signifikan. dengar dari Pak Hidayat [M.S. Hidayat, Menteri Kalau kita lihat karakter negara yang saya sebut the Perindustrian] sudah ada berapa puluh perusahaan yang fragile five, lima negara yang vulnerable, rentan, adalah memanfaatkan ini. Nanti ini kami lihat, kami review. India, Afrika, Brasil, Turki dan unfortunately, Indonesia. Artinya kalau BI naikkan interest rate-nya, fiskalnya Tapi, kita enggak usah menyesali ini. Di lima negara tight, ada kemungkinan 2014 juga melambat, mungkin yang saya sebut, kecenderungannya adalah negara yang kebijakan ini kami harus perpanjang di 2014. resources rich, negara yang bergantung pada sumber Nah, yang kita omong-kan ini kan demand side. daya alam. Yang tidak itu hanya India. Turki, somehow, Padahal, yang ideal adalah bagaimana meningkatkan sedikit berkaitan dengan itu. Negara-negara yang tadi kapasitas produksi, supply side. Cuma makan waktu. disebut, punya problem defisit transaksi berjalan atau Nah, ini hanya dapat dilakukan dengan yang namanya defisit fiskal, termasuk India, Turki dan Brasil. structural reform. Pertama, izin harus disederhanakan.


| 11

Kebijakan Ekonomi Kemudian, investment harus digalakkan. Makanya, Pak beri penekanan pada inovasi dan teknologi. Terkait dengan upaya menekan sisi permintaan, Mahendra (Kepala BKPM) muncul waktu itu dengan bagaimana implikasinya terhadap penerimaan Pak Wapres, dengan easy doing business. negara dan keep buying strategy? Saya cerita bagian saya di Kemenkeu. Salah satu conDari segi penerimaan negara, dengan growth yang cern investor adalah pajak membayarnya itu tiap bulan. melambat, tentu akan terpengaruh. Itu sebabnya dalam Itu repot karena tax filing. Jadi, Pak Fuad Rahmany [Dirjen Pajak] sudah keluarkan peraturan [perdirjen]-nya pembahasan APBN 2014 dengan DPR, dilakukan perubahan di situ. Kalau dibilang bertentangan dengan yang akan berlaku Februari 2014, yang mana, orang growth yang mau tinggi, betul. Tapi, kita harus realistis kalau bayar pajak itu satu kali dengan melakukan yang namanya e-filling, pembayaran pajak dengan cara online. dalam 2 tahun ini kita harus stabilisasi dan itu pilihan Di samping itu, BKPM dan kementerian terkait sedang kita. Jadi, implikasinya kita tidak bisa mendorong permembahas DNI [daftar negatif investasi]. Ini tentu BKPM tumbuhan di atas 6% dan dari sisi penerimaan pasti akan affected. yang akan lebih jauh menjelaskan. Tapi yang ingin saya Sekarang bagaimana dengan penerimaan yang turun bilang, dalam DNI ini, intinya adalah bagaimana memini, ada upaya. Ini yang sudah saya bicarakan dengan buat arus modalnya bisa masuk ke sini. Kalau kita Ditjen Pajak. Saya harus akui selama ini penekanan bicara current account, itu ada dua. Ada current account itu ekspor dikurangi impor, ada lagi neraca modal. Kalau kepada sektor-sektor tertentu memang terjadi, yang disebut sebagai intensifikasi. Jadi, sumber penerimaan pajak neraca modal ini didominasi portofolio yang setiap kali dia bisa pulang. Nah, kita harus membuat dia didomina- kita itu datang dari tambang, perkebunan. Dengan growth yang melambat, harga komosi oleh arus investasi langsung. Dia ditas dan tambang menurun, peneriharus dibuat di sini. Kalau dibuat di maan pajaknya menurun. sini, maka sektornya harus dibuka, Indonesia itu tidak Kami di internal bersama Pak Fuad tetapi kepentingan nasional tetap bisa bertahan terus[Fuad Rahmany, Dirjen Pajak] menyeharus di-protect. tujui, sudah tidak bisa lagi intensifiYang bisa dilakukan lagi adalah menerus hanya di kasi atau dikenal dengan istilah berstructural reform. Kalau demand dalam sumber daya buru di kebun binatang karena binatinggi, itu ada permintaan terhadap tangnya enggak ada lagi. Ini mesti produk barang. Kalau produk alam atau buruh diubah kepada ekstensifikasi. Dicari barangnya tidak bisa dipenuhi, kita murah. sektor-sektor yang masih berkembang harus impor. Misalnya, kalau kita di Indonesia, yaitu sektor konsumsi, bikin barang konsumsi makanan misalnya properti. Pak Fuad sudah mulai lakukan, tetapi yang harus dikalengkan, bahan kaleng, besi bajanya ada constraint, concern, di sektor ini jumlah petugas pajak harus impor. Setiap permintaan makanan naik, maka nya terbatas, knowledge mereka tentang sektor lain terpermintaan kalengnya naik. batas. Kita harus berpikir harus ada barang intermediate Kalau begitu, bagaimana kita menarik pajak tanpa teryang dibuat di sini. Nah, sekarang masalahnya kalau lalu banyak pakai orang. Itu yang kemudian ditetapkan (investasi) di intermediate goods, orang melihat bahwa pada pajak UKM, ditetapkan 1% final. Tidak perlu melireturn-nya rendah sehingga orang tidak begitu tertarik. hat bukunya, cuma tahu omzetnya saja, kemudian ditaKarena itu, kami bilang, oke kalau Anda tidak tertarik, rik. Itu tidak butuh orang banyak. Anda juga tidak perlu kami pikirkan insentifnya melalui tax allowance. Ini knowledge terlalu detail mengenai itu karena dianggap yang sekarang teman-teman di BKF (Badan Kebijakan sebagai PPh final. Kami coba lihat sektor-sektor yang tidak Fiskal) sedang mempersiapkan. Itu tentu medium term. terlalu banyak digarap, collection-nya relatif kecil, sehing Yang lebih long term, saya melihat bahwa harga ga dari sektor-sektor itu, akan ada additional income. komoditas sekarang turun. Harga energi juga turun. Terus kalau ditanya, ini ideal tidak, tentu tidak. Yang Indonesia itu tidak bisa bertahan terus-menerus hanya ideal adalah orang dipajaki berdasarkan bukunya, di dalam sumber daya alam atau buruh murah. Kalau untung atau rugi. Tapi, daripada enggak bisa di-collect negaranya [isinya] kelas menengah, upah buruh mau karena orangnya terbatas, knowledge-nya terbatas enggak mau harus naik. Jadi, mau enggak mau kita mengenai sektor itu. Kalau Anda mau tarik pajak dari harus pindah [ke level lebih tinggi]. Kalau pindah, kita perlu kualitas orang yang baik. Kita perlu yang namanya suatu sektor, Anda harus mengerti perusahaannya, R&D [research and development]. Makanya, ini yang dari harus mengerti bukunya. Bayangkan petugas pajak kita total 33.000 orang. BKF sedang dipersiapkan, insentif tax allowance kalau Memang mau ada tambahan, tapi orangnya juga mesti orang investasi di sini dan R&D-nya atau training-nya di-training. Kalaupun pegawai ditambah, knowledge-nya dibikin di Indonesia. masih terbatas. Jadi, saya harus realistis tahun ini. Kenapa training ini saya agak obses? Karena kalau Faktanya begitu, we’re not living in the first best world, kita lihat sejarah, ada tiga negara yang masuk negara berpendapatan menengah atau middle class, yaitu Afrika kita hidup di dunia yang second best, kalau mau menunggu dulu sampai jumlah petugasnya cukup, saya Selatan, Brasil dan Korea Selatan. Hanya Korea Selatan kehilangan 3-4 tahun dan income-nya kosong. Jadi, yang berhasil menjadi negara industri karena dia mem-


kami harus lihat mana yang bisa dilakukan dengan— istilah saya— given resources, jumlah orang yang terbatas, tapi masih ada additional income. Mengenai keep buying stategy, itu tetap dipertahankan, tapi fokusnya adalah supaya orang jangan menganggur. Bayangkan kalau growth-nya melambat, orangnya diPHK, dia tidak bisa beli barang, makanan. Itu akan membuat buying power-nya turun. Ini kami pertahankan keep buying strategy-nya dengan bilang, perusahaan tolong dong jangan lay off. Kalau Anda di dunia ekonomi, dunia bisnis, kan tidak bisa diimbau. Dia [pelaku usaha] bilang kalau dimintai tolong, itu ada harganya. Jadi, dia bilang, saya mau, tapi buat saya apa. Makanya, kami kasih [insentif], PPh pasal 25 kami potong, tapi Anda tidak boleh lay off, ya. Itu yang kami lakukan. BI telah menaikkan suku bunga untuk menangani isu defisit transaksi berjalan sebagai langkah jangka pendek, selagi kebijakan pemerintah belum kelihatan dampaknya. Kalau kebijakan pemerintah, termasuk fiskal, tidak juga menampakkan hasil signifikan, tentu ada peluang BI Rate akan naik lagi. Artinya, pertumbuhan ekonomi akan terus melambat dan kita tidak bisa menikmati pertumbuhan di atas 6% setelah 2014. Bagaimana Kemenkeu dan kementerian lain menjaga ritme agar paket kebijakan ini jalan? Kalau kita lihat di asumsi 2014, volume konsumsi BBM dipertahankan di 48 juta kiloliter. Pak Wacik (Jero Wacik, Menteri ESDM) sudah sepakat. Artinya, dari ESDM akan ada langkah-langkah dengan pembatasan. Detailnya nanti bisa ditanyakan ke ESDM. Mereka sedang persiapkan RFID. Satu lagi yang kami minta ke ESDM adalah konversi dari BBM ke gas. Ini sebetulnya sudah diminta sejak beberapa tahun lalu, seperti tabung elpiji yang 3 kg. Satu lagi yang sedang dilakukan ESDM

dengan DPR adalah tarif listrik untuk yang industri, bisnis dan rumah yang dayanya di atas 6.000 watt. Kalau menurut saya, rumah yang di atas 6.000 watt, wajarlah kalau bayar listriknya mahal. Dari segi itu mestinya oke. Mengenai pertanyaan bagaimana dengan kemungkinan interest rate kalau kebijakan pemerintah belum efektif. Yang penting kami tetap menjaga koordinasi. Di pemerintah sendiri, bagaimana sinerginya? Konsep sudah disusun, tapi ada kementerian yang mengeluarkan kebijakan yang tidak konsisten, misalnya low cost green car. Memang LCGC diarahkan tidak menggunakan BBM subsidi dan dipasarkan ke luar Jawa, tapi kita tahu infrastruktur BBM nonsubsidi di luar Jabodetabek terbatas. Lagi-lagi, BBM subsidi yang dipakai, subsidi jebol, impor meningkat dan defisit transaksi berjalan bisa tidak membaik tahun depan? Yang pertama, kita harus lihat datanya. Ini pertama kali dalam 2013, pemerintah, khususnya Kementerian ESDM tidak pergi ke DPR untuk minta tambahan kuota subsidi. Biasanya Oktober Menteri ESDM minta tambah. Jadi, sampai akhir tahun itu mungkin penggunaan BBM 47 juta kiloliter, kurang dari kuota 48 juta kiloliter. Artinya, kebijakan yang dilakukan kemarin (kenaikan harga BBM) bisa mengurangi konsumsi. Dari sisi konsumsi BBM subsidi, memang bisa naik, tapi sebetulnya itu karena migrasi dari BBM nonsubsidi ke subsidi. Itu karena disparitas harga. Tekanan migrasi itu juga akan didorong dari nilai tukar rupiah yang melemah. Untungnya harga BBM dunia juga turun sehingga disparitas harga pun tidak terlalu jauh. Kembali ke kendaraan, sebetulnya growth-nya akan seberapa besar sih? Pertama, interest rate sudah naik. Kalau lihat dari growth sales bulan ini, itu turun di bawah 5% untuk mobil karena orang yang mau beli lihat dulu bunganya. DP juga naik. Alhasil, demand pun ikut berkurang. Saya baru lihat informasi ini, bulan lalu sales-nya masih di atas 13%. Sekarang cuma 4%-9%. Ini akibat BI Rate dinaikkan menjadi 7,5%. Jadi, interest rate itu dinaikkan, mau enggak mau (penjualan kendaraan) pasti slowdown. Bagaimana implikasi asumsi pertumbuhan yang melambat terhadap APBN 2014? APBN kemarin sudah disepakati antara pemerintah de ngan DPR di mana defisitnya 1,69%. Kalau kita lihat postur APBN, growth-nya tidak terlalu signifikan karena memang by design oleh pemerintah. Kita masih dalam stabilisasi growth. Ada sebagian yang bilang peningkatan di belanja infrastrukturnya tidak terlalu besar. Tentu, karena peningkatan di APBN-nya juga tidak terlalu besar. Kedua, ada hal yang akan kami lakukan, tapi setelah APBN disetujui, yaitu penghematan perjalanan dinas dan konsinyering. Pewawancara: Tim Bisnis Indonesia Bisnis/Dwi Prasetya


| 13

Pengawasan Jasa Keuangan

‘Prudent Bukan Berarti Tidak Boleh Tumbuh’ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Setelah mengambil alih peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal sejak 2013, OJK akan mulai masuk sektor perbankan pada awal 2014. Untuk tahu lebih jauh mengenai rencana-rencana lembaga ini, Bisnis mewawancarai Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK. Berikut ini petikannya:

Bagaimana potret industri keuangan 2014? Saya melihat tahun 2014 belum terlalu banyak perubahan dalam artian lingkungan ekonomi kita. Apa yang terjadi di Amerika dan Eropa tidak akan banyak berubah. Pertanyaan mengenai kapan tapering akan dimulai, mungkin akan jadi pertanyaan. Kalau misalnya tapering dimulai pada 2014 kan ada dampaknya. Walaupun saya menduga dampak itu sudah di-price in hari ini. Bagi industri keuangan, kita harus menyiapkan diri. Sooner or later isu tapering dan dan isu lain yang terkait dengan dampak global akan terjadi. Sebab tapering dan quantitative easing yang ditempuh bank sentral Amerika ini kan sesuatu yang tidak konvensional, sehingga ada ujungnya. Sudah sangat banyak Bank Sentral AS belanja surat berharga. Kalau dilihat neracanya, dari sisi asetnya banyak sekali surat berharga. Cepat atau lambat tidak akan sustain. Oleh karena itu 2014 situasinya masih akan seperti itu, artinya tekanan ekonomi masih tetap berlangsung. Di dalam, upaya perbaikan struktrual ekonomi kita masih memerlukan waktu. Rasanya tahun 2014 situasinya tidak akan terlalu banyak berubah. Apa dampak itu semua bagi industri keuangan kita? Yang saya lihat ada dua hal penting. Pertama, tetap terus melanjutan manajemen yang sudah dilakukan oleh industri keuangan nasional yakni tetap fokus melihat ke dalam, memperhatikan kekuatan finansial masing-masing. Intinya kita ingin meyakinkan bahwa industri keuangan 2014 tetap dikelola secara prudent. Satu hal yang akan terus terjadi. Prudent bukan berarti tidak boleh tumbuh dan tidak boleh kasih kredit, tapi harus memperhatikan koridor yang ada dengan ber-

Bisnis/Dedi Gunawan


bagai macam vulnerabilities yang datang dari internasio nal. Ini perlu dicermati oleh industri keuangan. Kedua, pekerjaan rumah lain yang juga penting, 2014 kita juga ingin membangun pasar modal yang lebih dalam, sekarang ini masih rentan terhadap keluar masuknya pemodal asing. Ini pendalaman pasar modal ini jadi agenda penting, terutama penguatan domestik investor ritel. Pendalaman pasar modal akan terus ber lanjut. Saya duga tidak akan mengurangi minat orang untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pem biayaan. Dari diskusi dengan beberapa kawan, mereka mem perkirakan kalau tahun ini target 30 IPO, tahun depan juga bisa 30 IPO. Sebetulnya bisa lebih, tapi melihat si tuasi di dalam dan luar masih belum banyak perubahan, mungkin kita lihat gambaran yang sama pada tahun depan. Tahun 2013 bukan berarti tanpa prestasi. Industri keuangan khususnya perbankan mencatat pertumbuhan kredit cukup tinggi. Pertumbuhan industri keuangan nonbank [IKNB] juga cepat, terutama asuransi. Perusahaan pembiayaan ada hambatan tapi saya kira tidak berarti kemudian turun drastis, tetap masih ada kesempatan. Diminta kreativitas dan inovasi agar bisa muncul dengan produk keuangan. Sekarang kita mengamati secara dekat perusahaan pembiayaan. Mungkin kesulit an persaingan atau bagaimana, mereka sedang bekerja keras untuk melihat opportunity dulu. Secara singkat, prospek industri keuangan 2014 tidak teralalu berbeda jauh dengan tahun ini. Apa dampak tahun politik? Pemilu sebelumnya tidak banyak dampaknya pada industri keuangan. Dari pemiliu 2009-2004 tidak ada dampak terlalu signifikan. Justru berharap Pemilu diharapkan menghasilkan pemimpin yang kredibel, kemudian optimisme masyarakat bertambah, menimbul kan optimisme baru. Pilihan ini, siapa pun yang terpilih akan diharapkan memberikan optimisme baru. Karena memberikan ideide baru. Kalau ini terjadi akan berdampak pada per tumbuhan ekonomi. Bagaimana dengan pasar modal? Bukan persoalan sederhana, saling kait mengait. Dua sisi, dari sisi emiten terdaftar sekitar 400, tapi yang aktif separuh lebih sedikit. Kenapa tidak kita tambah jum lahnya? Ini tantangan yang tidak mudah, tapi riil ada kebutuhan untuk ini. Alasannya juga kuat. Pendanaan pasar modal diharapkan menutupi keku rangan yang ada dari pembiayan oleh sektor perbankan. Mudah-mudahan ini jadi daya tarik tersendiri. Berdiskusi mengenai isu pajak di pasar modal. Satu persatu akan terus dorong. Keinginan untuk masuk ke pasar modal besar sekali. Beberapa pihak mendatangi saya untuk bertanya apakah saya bisa tidak saya masuk. Kalau tidak saya mau listing di Singapura saja. Artinya mereka ingin memanfaatkan. Bagaimana kita bisa mengakomodasi ini, keperluan pendanaan ini. perusahaan pertambangan msalnya, pasar modal bisa menjadi opsi, apalagi tahun depan ber

laku UU Minerba, sehingga keperluan untuk modal kerja dan lain sebagainya, investasi untuk memanfaat kan reserve tambang yang saudah dimiliki bisa sangat memungkinkan dengan melalui pembiayan dari pasar modal. Satu hal dari aspek jumlah. Saya sudah bertemu dan akan menandatangani MoU dengan Kadin. Sosialisasi dengan kadin urgensinya tinggi, bagaimana memperkenalkan ini kepada perusa haan berskala menengah yang saya kira jumlahnya banyak sekali. Potensinya besar, kita kerjakan saja terus. Tahun depan ini one-on-one dengan beberapa pihak ini akan dilakukan. Bank-bank besar yang punya nasabah besar, yang belum go public akan didorong untuk masuk. Kemarin waktu kita kasih Annual Report Award (ARA), banyak peserta yang nonlisted. Sudah berani masuk di ARA dan belum listed, kenapa tidak masuk. Banyak potensi, dan kita minta kepada bursa dan teman-teman di lapangan atau kita masuk bersamasama, bagaimana memperkenalkan ini kepada industri atau kepada perusahaan yang siap didukung. Perkembangan produknya. Sekuritisasi masih terbatas. Sedang dikaji aturannya, apakah ada aturan lain di luar KIK EBA dan yang lainnya. Juga misalnya Bagaimana pengembangan rate properti dan lainnya. Pengembangan produk juga perlu. Sedang dibantu oleh bank dunia untuk mengembangkan pasar utang, terutama corporate bond yang masih sangat tipis, di bawah potensi yang ada sedang dibahas teknisnya. Nanti kita punya konsep yang lebih detail bangaimana mengembangkan pasar utang ini, terutama utang yang diterbitkan perusahaan swasta. Ini jadi bagian yang akan menambah ke dalaman. Di sisi lain investor asing masuk sehingga harus diba ngun kepercayaan, terhadap pengelolaan pasar modal nya. Law enforcement memadai. Kami sedang mem bereskan perusahaan yang tidak aktif dicabut usahanya, asuransi yang sakit dicabut satu-satu. Hanya untuk memberikan message bahwa kita beda lho, ingin mem bangun kredibilitas industri. Tentu saja diperlukan waktu untuk bisa didorong. Demikian pula investor domestik, sedikit sekali 400.000. Kecil sekali, potensinya luar biasa, tinggal bagaimana kita bisa mengemas ini. Pekerjaan yang mudah jika punya resources dan antusiasme untuk mela kukan itu. Peran media sangat penting. Bisa membantu lebih cepat sosialisasi pasar modal. Kehadiran OJK di daerah, di setiap provinsi, akan jadi basis pusat informasi pelayanan masyarakat kita kepada semua potensi yang bisa diambil dari daerah. Bekerja sama dengan gubernur, manfaat apa yang bisa diambil dari daerah, memperkenalkan potensi yang berkembang kepada masyarakat, perguruan tinggi. Di beberapa kota besar ada punya gerai infornasi yang lebih besar. Apa yang akan dilakukan dengan pengawasan pasar modal? Pengawasan aspek yang sangat penting. Saya sedang review semua, asses semua kapasitas pengawasan di pasar modal, dan juga di-asses aturan lama yang dikelu arkan oleh Bapepam-LK, sehingga dengan demikian kita


| 15

Pengawasan Jasa Keuangan berharap akan ada dalam waktu dekat. Membikin per aturan itu perlu public consultation. Memerlukan waktu karena harus ada menerima pen dapat pasar, publik, aturan untuk mebuat aturan, salah satunya disyaratkan harus berkonsultasi dengan pasar. Ada banyak sekali aturan, lebih dari 200 aturan di pasar modal dan asuransi digabung menjadi satu. Perlu di-review karena dinilai tidak terlalu relevan. Sekali lagi ini memerlukan waktu, dilihat juga kapasitas untuk melakukan pengawasan juga diperhatikan. Ada dua isu, soal kompetensi kualitas orang-orangnya dan soal jumlah. Sekarang ada 800 orang lebih, ditam bah BI 1.200 orang. Ditambah lagi menerima 500 orang baru. Ini semua ini memerlukan persiapan. Semua ini dilakukan untuk pengawasan. Kita perlu memiliki metodologi yang baik, rasanya pengalaman dari tempat lain sudah ada, tidak perlu ngarang-ngarang sendiri. SEC sudah banyak memberikan contoh, kita tinggal melihat template-nya saja. Apakah ada pengawasan khusus untuk konglo merasi di pasar modal? Ada, karena ini memang amanat dari UU OJK, harus mampu melakukan pengawasan yang terintegrasi kare na ada kenyataan bahwa konglomerasi keuangan berkembang pesat di Indonesia. Sebenarnya kalau dilihat bank, asuransi, pembiayaan, manajer investasi, itu banyak dimiliki oleh orang yang sama. Kita ingin melihat ini di dalam konteks yang lebih luas (group supervision), kita ingin melakukan peng awasan yang lebih terintegrasi. Karena itu perlu adanya penguatan oleh perusahaan induk yang bisa berupa bank atau perusahaan asuransi atau yang lain. Perusahaan induk perlu diperkuat peran nya. Kebetulan di Indonesia mostly perusahaan induk berbentuk bank. Hampir semua bank memiliki anak usaha perusahaan asuransi, atau perusahaan finansial, perusahaan sekuri tas. Bank nomor 1-22 itu punya semua. Kalau digabung asetnya digabung antara induk dan anak semua sudah mencapai 70% dari seluruh aset industri keuangan. Kalau sudah fokus ke mereka ini, sebetulnya stabilitas industri keuangan sudah dapat terjaga diyakni, tinggal bagaimana kita mengawasi mereka ini. Saya ingin melihat kalau induk perusahaannya berupa bank. Bank diminta konsolidasi. Dari segi permodalan harus juga memperatikan risiko yang ada di anak peru sahaannya. Di Inggris, misalnya, baru kejadian, diberi kan denda besar betul. Perilaku yang salah dari anak perusahaan, seperti menarik ke bawah induknya. Kita akan mengeluakran guidelines bagaimana perusa haan induk harus mengawasi anak-anaknya sebagai bagian yang terintegrasi dari itu semua Ada tiga hal yang bisa diintegrasikan. Pertama, mana jemen risiko di induk dan anak perusahaan mengguna kan aturan yang sama. Kedua, audit dilakukan secara teritegrasi, kalau diaudit induknya, juga diaudit anakanaknya. Ketiga, ingin melihat kebijakan yang terinte grasi dalam SDM-nya, jangan sampai orang KW II disu ruh pimpin anak perusahaan, juga aset rusak juga


jangan ditaruh di anak perusahaan. Tidak jamannya sepertii ini. Akan ada metodologi mengawasi terutama induk perusahaan yang memiliki anak perusahaan. Dilihat dalam satu potret yang sama, ini akan dibedah di mata yang sama dan dilihat kaitan satu sama lain yang semakin lama semakin kompleks. Semuanya, meliputi bukan hanya pasar modal tapi juga bank dan bukan bank. Berapa besar pungutan OJK Pungutan itu bagi saya sebetulnya saya sudah belajar dari lebih dari 80 OJK lain di dunia. Kita lihat semuanya beda-beda aturannya ada yang sangat detail, kompleks. Itu bisa dijadikan acuan. Tapi esensinya yang dilihat adalah bagaimana pungutan itu kembali ke industri dalam bentuk program kerja yang diyakni akan mem berikan perbaikan pada industri. Ada recycle process. Ditarik ke OJK akan ditarik lagi dalam bentuk prog ram kerja OJK, yang akan diteliti oleh DPR, karena ang garan kita diaprrove oleh DPR, karena itu kami menco ba membagun komunikasi dengan industri agar melihat prioritas yang ada. Agar prioritas dia jadi prioritas kita juga. Akan dijadikan program kerja. Mestinya tidak jadi hambatan, asalkan prosesnya transparan, program kerjanya diusahakan baik. Kalau misalnya jangat terlalu besar dong, memberat kan, saya pikir memberatkan atau tidak itu relatif. Apa yang di-propose di RPP itu 0,03%. Jauh di bawah premi yang dibayar ke LPS sebesar 0,25%. Memang perlu kebiasaan. Perbandingan dengan aset? Ada yang aset, ada yang lain, tergantung bisnis nya berbasis apa. Mungkin detailnya tunggu PP ditandatangani. Apakah tetap menggunakan istilahnya pu ngutan? Istilahnya pungutan, kayak pungli gitu ya? Konotasinya jadi negatif ya? Kita perlu lakukan edukasi, menyadari bahwa prinsipnya surat dari asosiasi yang diterima itu kalau pun diterapkan jangan membebani, dan bertahap, makanya ketergantungan kepada APBN tidak langsung nol, dibikin grafiknya seperti ini. Sebetulnya bisa saja langsung pungutan semua, tapi 0,03% itu dianggap bagaimana, makanya dibuat berta hap sehingga mungkin tahun 2016 atau 2017 baru akan full ke pungutan. Semua sektor bertahap. Jadi sekarang sekian persen dari 0,03% sampai kemudian 100% dari 0,03% itu. Sektor bank kan dari aset, perusahaan lain ber dasarkan apa? Bervariasi, nanti saja dulu detailnya. Tidak mau men dahului PP. Tapi intinya beda-beda. Tidak hafal kate gorinya. Bank dan lain lain beda pendekatannya, karena karakteristiknya juga berbeda. Pungutan berdasarkan variabel tidak ada hanya tahunan dan ketika buka izin pertama kali. Mudahmudahan tidak terlalu memberatkan. Mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan. Akan dibuat gradual itu dan komunikasi dijaga. Apakah itu mencukupi? Dilihat nantilah seiring tumbuh kembangnya. Tapi kan OJK tidak besar anggarannya, malah dimungkinkan

kalau kelebihan kan dikembalikan ke pemerintah. Dikasih ke pemerintah. Jadi OJK menetapkan anggaran iuran tahun ini untuk operasional tahun depan. Tahun depan berapa keperluan program tahunan OJK. Ternyata kalau lebih ya dikembalikan ke pemerintah seluruh sisanya. OJK hanya separuh anggaran BI, kalau BI Rp8 triliun, OJK hanya Rp2-3 triliun. Pungutan kalau dihitung sekitar Rp4-5 triliun, apa benar kalau 100%? Pungutan bisa sebesar itu tapi kan anggaran OJK tidak sebanyak itu, hanya untuk membiayai OJK saja. Tergantung pula pertumbuhan industri keuangan itu. Kalau industri keuangan menurun ya bisa turun. Angka itu belum spesifik. Apakah mau slope nya landai atau tidak. Dilihat itu nantinya, karena OJK diberi kesempatan untuk membuat slope begini atau begini atau begini. Pembangunan OJK di daerah, apakah ada perubahan kelembagaan? 1 Januari 2014 seluruh OJK di daerah sudah jalan. Fungsi pengawasan di daerah yang selama ini dilakukan oleh BI akan dialihkan ke OJK. Tetapi apa yang dilakukan di OJK akan lebih besar karena ada pengawasan non bank seperti pegadaian, lembaga keuangan mikro, yang tidak dipegang oleh BI. Pengawasan itu dilengkapi dengan tugas lain termasuk tugas untuk edukasi konsumen, karena investasi bodong justru marak di daerah, ada di Larantuka, Sulawesi Selatan, Bali, banyak orang tertipu. Penguatan di OJK sangat penting, karena akan jadi pusat. Serempak di semua provinsi. Kalau dilakukan transisi ya sekarang sudah berlangsung sekarang, jadi nanti 2014 sudah bagus sudah jalan. Aturan soal permodalan apakah masih akan sama?

Indonesia ini negara yang paling terbuka, tidak ada aturan investor masuk. Asal sesuai aturan, segini batasannya. Bukannya tidak boleh, tapi investor masuk dengan angka yang sudah ada. Yang ini saja sudah sangat terbuka dibandingkan dengan apa yang terjadi di Singapura, Malaysia dan lainnya. Ini perlu dipahami, bukan berarti tidak boleh masuk tapi ini lho aturan mainnya kayak gini. Bagaimana dengan asas resiprokal? Ya, betul. Soal resiprocality ini saya tekankan Gubernur Bank Negara Malaysia dan Singapura, harus fair, harus menguntungkan kedua belah pihak. Keterbukaan bukan tujuan, tapi hanya sarana saja untuk menumbukan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak win-win, tidak akan tercapai cita-cita. Maka mari kita bicara bilateral. Kita enggak nahan, kita ajak bicara. Harapan tahun depan, apakah menyiapkan instrumen khusus untuk menghindari krisis serta intervensi politis? Ada 2 hal, mengenai bagaimana OJK meng-handle krisis, kita punya protokol manajemen krisis. Diwajibkan, kita menyepakati dalam FKSSK [Forum Koordinasi Stabilisasi Sistem Keuangan] yang dipimpin Menteri Keuangan, masing-masing kita harus memiliki manajemen krisis sendiri. Artinya begini, kalau krisis kan bisa datang kapan saja, bisa besar kecil dan lain sebagainya. Yang penting seberapa resilience industri keuangan kita terhadap krisis yang berasal dari dalam maupun dari luar. Menurut saya fokus kita pada resiliensi industri kita. Modal harus perkuat terus, jangan berharap ada aturan modal turun, karena penguatan modal agar lebih resilience. Akses kepada likuiditas harus diyakini terjaga agar kalau terjadi syok tidak ada hambatan terhadap likuiditas. Basic fondasi dasar dalam pengawasan ini, sehingga kalau krisis terjadi, kita ketahui, bahkan kita sudah tahu apa sih..worst case, sehingga kita melakukan persiapan, juga dilakukan uji ketahaan kepada lembaga keuangan. Seberapa tahan mereka, kita sudah punya datanya, berdasarkan profil masing-masing. Seberapa besar eksposure terhadap luar negeri, seberapa besar obligasi yang dimiliki. Kalau ada bank yang masuk radar nanti kita bicara bilateral dengan pemiliknya. Secara internal OJK sendiri bagaimana sebagai lembaga baru? Tantangan ke dalam itu membangun budaya baru bahwa OJK bukan BI, bukan Departemen Keuangan, perlu bangun nilai baru dan budaya baru yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat. OJK way, bagaimana cara OJK merespons ekspekstasi dan membentuk cohesiveness di kalangan OJK, paling tidak dari segi budaya kerja. Sekarang sibuk sekali kegiatan melakukan pelatihan, perubahan dan lain sebagainya. Banyak dibantu pihak ketiga, untuk change management, gathering, dsb. Bangun dulu kesamaan visi. Pewawancara: Tim Bisnis Indonesia

Bisnis/Rahmatullah


| 17

Prospek Ekonomi

Menghitung Peluang Indonesia di 2014 pasar saham dan surat utang. Di tahun 2012 arus investasi finansial asing deras masuk ke Indonesia karena lemahnya ekonomi AS dan Eropa, yang memaksa bank sentral di kedua benua tersebut mempertahankan rezim suku bunga rendah. Lemahnya ekonomi AS juga mendorong bank sentral AS (Federal Reserve) untuk juga melakukan kebijakan moneter ekstra longgar melalui program quantitative easing (QE), dengan membeli surat utang negara AS dan obligasi korporasi sebesar US$ 85 miliar sebulan untuk memastikan imbal hasil alam beberapa tahun terakhir surat utang negara (SUN) dan obligasi korporasi AS analisis saya umumnya mengacu tetap rendah—dan memastikan pinjaman jangka kepada dampak krisis fiskal di panjang bagi sektor riil di AS tetap murah. Federal Amerika Serikat (AS) dan Eropa Reserve membiayai pembelian tersebut dengan pada Indonesia. Bagaimana mencetak uang, sehingga neraca, balance sheet, Indonesia menghadapi keadaan mereka dari US$2 triliun di bulan Juli 2009 ke global yang sarat krisis? Untuk US$3,9 triliun di bulan November tahun 2014, keadaan berubah. 2013. Kebijakan ini sifatnya darurat Indonesia menghadapi keadaan dan tidak bisa dilakukan dalam ekonomi global yang membaik keadaan normal. Maka dengan Fauzi Ichsan namun tidak serta merta membaiknya pertumbuhan ekonomi Managing Director menguntungkan Indonesia, yang AS mana kala pertumbuhan ekonomi Standard membuat interpretasinya, menjadi diperkirakan akan naik dari 1,6% Chartered Bank lebih kompleks. di tahun 2013 ke 2,5% di tahun 2014, di bulan Mei 2013 Federal QUANTITATIVE EASING Reserve memberi sinyal bahwa skala Meskipun ekonomi global mengalami kebijakan quantitative easing akan secara perlahan perlambatan di periode 2010-2012, Indonesia saat diperkecil (tapering) dan nantinya diakhiri pada itu diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas, 2014. Sinyal inilah yang membuat investor panik, yang mancakup 60% dari ekspor Indonesia. karena artinya suku bunga AS akan naik dan Dengan kenaikan harga energi, termasuk batu memicu pelarian modal dari negara berkembang, bara dan kelapa sawit, neraca perdagangan dan seperti Indonesia, kembali ke AS dan Eropa. neraca transaksi berjalan, neraca dagang ditambah Indonesia menerima pukulan telak dua kali. neraca jasa, Indonesia mengalami surplus, yang Pertama, pesta ekspor komoditas usai sudah, membantu penguatan kurs rupiah di tahun 2010yang mengakibatkan defisit neraca transaksi 2011. Namun reversal of fortune bagi Indonesia berjalan. Kedua, pesta aliran deras dana murah terjadi di tahun 2012, saat harga energi turun tajam, asing juga berakhir, yang mempersulit pembiayaan bukan saja karena pertumbuhan China dan India defisit neraca transaksi berjalan. Karena defisit melambat tapi lebih karena revolusi shale gas di neraca transaksi berjalan terus membengkak AS, yang diperkirakan akan membuat AS menjadi dan pembiayaannya oleh investor asing semakin negara produsen energi terbesar di tahun 2015, sulit, maka kurs rupiah terpuruk dari 9.070 per mengalahkan Arab Saudi dan Rusia. Akibatnya dolar AS di akhir 2011 ke 9.800 di akhir 2012 dan ekspor Indonesia turun tajam dan neraca transaksi lebih dari 11.600 pada di bulan November 2013. berjalan tenggelam dari surplus US$1,7 miliar di Tanpa prospek penurunan defisit neraca transaksi tahun 2011 ke defisit US$24,4 miliar di tahun 2012 berjalan, tekanan terhadap rupiah akan semakin dan diperkirakan US$32,2 miliar di tahun 2013. besar. Karena harga komoditas diperkirakan sulit Awalnya, defisit ini tidak terlalu naik tajam, apa lagi ke level seperti tahun 2011, mengkhawatirkan jika bisa dibiayai dengan arus maka sulit mengharapkan ekspor Indonesia akan modal asing melalui surplus neraca modal dan pulih. Adapun untuk menggenjot ekspor nonfinansial (NMF), baik secara langsung (foreign komoditas infrastruktur yang ada belum memadai direct investment – FDI) atau investasi finansial di untuk membuat sektor manufaktur kompetitif di

Jika di akhir tahun saya ditanya tentang arah ekonomi Indonesia di tahun mendatang, jawaban saya biasanya mengacu kepada prospek ekonomi dan pasar finansial global.

D


pasar internasional. Konsekuensinya, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia sifatnya bukan lagi cyclical tapi structural. Menghadapi kenyataan ini, pilihan Indonesia tidak banyak selain mengerem, atau bahkan memangkas impor, yang hanya bisa dilakukan dengan mengerem pertumbuhan ekonomi. Pelambatan ekonomi bisa dilakukan melalui dua cara: kontraksi kebijakan fiskal—misalnya dengan kenaikan harga BBM lagi— dan kontraksi moneter atau dengan kenaikkan suku bunga, giro wajib minimum (GWM) perbankan dan kebijakan prudensial perbankan lainnya, seperti loanto-value (LTV) maksimum dalam pemberian kredit. Karena kontraksi fiskal sulit dilaksanakan pada tahun pemilu 2014, maka beban memperlambat pertumbuhan ekonomi, bergeser ke BI. Sejak bulan Juni sampai November, 2013, BI menaikan suku bunga BI Rate sebesar 175 basis points (bps) ke 7,5% serta menaikan GWM perbankan sebesar 1,5% ke 12% dari dana pihak ketiga perbankan.

PROSPEK 2014

K

arena anjloknya ekspor, pelemahan rupiah, kenaikan inflasi dan suku bunga, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan turun dari 6,2% di tahun 2012 ke 5,6% di tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi akan naik sedikit ke 5,8% di tahun 2014 dengan adanya stimulus pemilu yang merangsang konsumsi masyarakat. Inflasi diperkirakan akan turun kembali dari 8,5% di tahun 2013 ke 5—5,5% di tahun 2014, karena pemerintah SBY diperkirakan tidak akan menaikkan harga BBM lagi. Kenaikan harga BBM terpaksa akan dilakukan oleh pemerintah yang baru, paling cepat pada tahun 2015. Mengantisipasi risiko tapering kebijakan QE di AS di semester 1, 2014, BI diperkirakan akan menaikan BI Rate lagi sebesar 50bps ke 8%. Untungnya kebijakan tapering tidak serta merta akan diikuti dengan kenaikan suku bunga jangkla pendek US$, yang diperkirakan hanya akan naik di tahun 2016. Karena itu dampak

negatif dari tapering bagi arus modal finansial ke negara berkembang diperkirakan temporer. Namun jika kenaikan BI Rate tidak cukup membantu menciutkan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia, maka BI bisa menaikan GWM perbankan lagi. Selama defisit neraca transaksi berjalan masih besar dan selama adanya kampanye pemilu, kurs rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan sulit tembus Reuters dibawah 11.000 bahkan cenderung berfluktuasi antara 11.700 dan 12.300 di semester 1, 2014. Baru setelah pemerintah baru terbentuk pada triwulan IV 2014, rupiah bisa menguat kembali ke arah 11.300 per dolar AS, penguatan yang juga diperkirakan terbantu dengan mulai membaiknya neraca transaksi berjalan Indonesia—defisitnya neraca transaksi berjalan diperkirakan akan mengecil sedikit dari US$32,3 milar di tahun 2013 ke US$28,9 miliar pada 2014—karena kenaikan ekspor yang diperkirakan akan terbantu oleh pulihnya ekonomi dunia. Penguatan rupiah dan bursa saham juga akan terbantu jika presiden baru dan pemerintahnya dianggap oleh investor sebagai investor-friendly dan tidak akan mengeluarkan kebijakan ekonomi berdasarkan nasionalisme sempit. Risiko terbesar adalah asumsi investor bahwa pemerintah SBY pada tahun terakhirnya adalah pemerintahan yang ‘lame duck’ yang tidak bisa melakukan reformasi ekonomi, terutama karena sifatnya yang ‘mengetatkan ikat pinggang’ atau semakin membuka ekonomi domestik ke investor asing. Kalau pun pemerintah bisa menerapkan kebijakan yang struktural, belum tentu pemerintah baru yang terbentuk pada bulan Oktober, 2014, nanti akan meneruskannya. Sementara itu, rencana beberapa menteri ekonomi untuk berkampanye politik sebagai calon presiden akan menganggu fokus pemerintah dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Pada semester I 2014, ketidak-pastian politik dalam negeri dan rencana tapering kebijakan quantitative easing di AS dapat memicu volatilitas rupiah dan pasar saham Indonesia. Namun, siapa pun presiden Indonesia yang baru, dia tetap akan menghadapi masalah defisit neraca transaksi berjalan yang besar— walau mulai menciut pelan—yang harus dibiayai oleh investor asing. Artinya, lepas dari segala retorika nasionalis selama pemilu, cepat atau lambat, presiden yang baru tetap harus mengeluarkan kebijakan ekonomi yang investor-friendly untuk menarik modal asing. In the end, despite the challenges, I am still optimistic with Indonesia’s future!


| 19

Ekonomi Makro

Mari Kencangkan Ikat Pinggang Bergulirnya kebijakan pengetatan moneter dan fiskal akan memaksa banyak pihak mengencangkan ikat pinggang. Padahal, tantangan baru sudah menghadang. Ringkang Gumiwang & Sri Mas Sari [email protected]

R

asanya bukan tanpa alasan Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik Axel van Trotsenburg menyentil Indonesia yang terlalu bergantung pada isu pengurangan stimulus Federal Reserve (tapering) untuk melihat prospek pertumbuhan Tanah Air. Dia menyarakan agar isu itu tak menjadi satu-satunya kambing hitam melambanya perekonomian Indonesia, termasuk alasan untuk memperbaiki transaksi berjalan. Singkatnya, Trotsenburg meminta agar Pemerintah RI tidak terlalu lebay terhadap isu tapering itu. Tentu saja, Indonesia tidak salah, dan tidak sendiri. Ada puluhan negara berkembang lainnya yang menyimpan kekhawatiran sama terhadap isu tapering the Fed, yang pada saat bersamaan diikuti oleh melambatnya pertumbuhan macan-macan negara berkembang seperti China, India, dan Brasil. Risiko guncangan di pasar keuangan negara


Bisnis/Dedi Gunawan

berkembang menganga di depan mata karena hampir pasti modal yang mampir sejak kebijakan quantitative easing (QE) I digulirkan pada Maret 2009 dan berlanjut hingga QE II dan QE III akan berduyun-duyun pulang kembali ke negara asalnya. Kenapa sekadar singgah, kenapa tidak tetap tinggal? Jawabnya adalah karena kepercayaan investor terhadap Indonesia yang minim. Dari sudut pandang ini, defisit transaksi berjalan adalah cacat bawaan yang membuat situasi ekonomi Tanah Air berisiko, hingga investor perlu menghindarinya. Memang, penyakit laten itu sebetulnya sempat tertutupi karena aliran likuiditas dari negara maju, sebagai konsekuensi dari penerapan kebijakan moneter tak lazim (unconventional monetary policy), telah membuat stabilitas untuk sementara waktu terjaga. Rupiah sempat menguat di kisaran Rp8.000 per dolar Amerika Serikat, indeks harga saham gabungan (IHSG) juga melesat melewati level 4.500, bahkan Mei lalu sempat menembus 5.200 per Mei, dan imbal hasil surat utang negara (SUN) bertenor 10 tahun mengempis menjadi 6%. Namun, ketika Gubernur The Fed Ben S. Bernanke pada Juni mengumumkan rencana percepatan penghentian stimulus Juni lalu, sontak luka itu kembali terkuak. Fakta berupa defisit transaksi berjalan yang berlangsung dalam 7 kuartal terakhir pun kembali muncul ke permukaan. Luka tetap saja luka. Seolah menyadari kelemahan ini, pemerintah lantas merespons dengan memberikan sinyal ke pasar berupa komitmen melanjutkan reformasi struktural

dengan membenahi masalah internal yang selama ini memicu defisit transaksi berjalan. Kemudian, muncullah paket kebijakan ekonomi jilid I dengan penekanan pertama pada isu perbaikan transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah. Industri padat karya berorientasi ekspor diberi insentif pajak, impor migas diturunkan dengan penerapan mandatori pemanfaatan biodiesel 10% ke dalam solar. Pada saat yang sama, pajak penjualan barang mewah (PPnBM) pun dinaikkan dan aturan ekspor mineral mentah diperlonggar. Dari jurusan lain, ekspansi kredit pun direm dengan dinaikkannya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) 175 basis poin menjadi 7,5% hanya dalam tempo 6 bulan. Kenaikan suku bunga kredit perbankan berarti mengerem investasi yang pada gilirannya menurunkan impor barang modal dan bahan baku yang selama ini jadi tumpuan industri dalam negeri. Investasi tertahan, berarti pertumbuhan ekonomi melambat. Suka tidak suka, inilah skenario pemerintah dan bank sentral. Pertumbuhan ekonomi dirancang di bawah 6% selama periode stabilisasi 2013-2014, di bawah laju 3 tahun terakhir yang mampu di atas 6% di tengah perlambatan global. Kepercayaan diri pemerintah mungkin sedikit terangkat manakala paket kebijakan jilid I yang dirilis Agustus mulai menampakkan hasil, meskipun belum signifikan. Paling tidak, itu tercermin dari defisit transaksi berjalan yang menyempit menjadi US$8,4 miliar atau 3,8% terhadap produk domestik bruto (PDB).

TANTANGAN BARU

A

kan tetapi, tantangan belumlah surut, baik eksternal maupun domestik. Bank Indonesia mendeteksi adanya pergeseran lanskap ekonomi global. Jika sebelumnya diprediksi ekonomi negara maju berjalan lambat, sedangkan ekonomi emerging markets bergerak cepat, maka saat ini keadaan berbalik. Ekonomi AS diyakini akan mulai menguat dibarengi dengan perekonomian Eropa yang perlahan lepas dari krisis. Pada saat yang sama, ekonomi negara emerging markets justru berbalik melambat. Pergeseran ini otomatis akan membuat arus modal berbalik arah ke negara maju. Tantangan kedua, berakhirnya siklus panjang (supercycle) harga komoditas yang tinggi seiring perlambatan ekonomi global dan gejolak di pasar keuangan. Situasi ini tentu akan kian memukul telak ekspor Indonesia yang sudah merosot dalam dua tahun terakhir. Akibatnya, ikhtiar mempersempit transaksi berjalan semakin berat karena di tengah tekanan impor yang masih tinggi, ekspor secara nominal tak mampu mengompensasi. Itu baru tekanan ekstenal yang akan semakin berat jika kelemahan struktural di dalam negeri tidak diberesi. Berbagai kebijakan yang ditelurkan pemerintah di bidang penghiliran, diversifikasi energi, mungkin bagus secara konsep. Namun, seperti pengalaman yang sudahsudah, konsep ini kerap lemah dalam implementasi.

Bisnis/Dwi Prasetya

Pemanfaatan biodiesel sebagai campuran solar misalnya, jelas perlu konsistensi. Jangan hanya karena harga biodiesel sedang lebih murah dibandingkan harga solar, maka para pemangku kepentingan pun berbondongbondong bersedia menerapkan mandatori blending rate 10%. Struktur industri manufaktur yang dangkal masih perlu pembenahan. Struktur industri di Tanah Air yang bolong-bolong di sisi bahan baku antara (intermediate goods) membuat kapasitas nasional tak mampu mengejar kecepatan lonjakan permintaan. Situasi itu pula yang membuat pertumbuhan Indonesia melesat cepat, tetapi rapuh karena tak diimbangi dengan kapabilitas di sisi penawaran. Untuk mengimbanginya, Indonesia mengimpor bahan baku setengah jadi besar-besaran dan lagi-lagi membebani transaksi berjalan. Penghiliran menjadi kunci. Namun, itupun bukan persoalan sederhana. Di belakangnya, masih ada rentetan problem, termasuk persoalan infrastruktur energi dan logistik yang belum memadai sehingga sulit mengalirkan bahan mentah dari pusat produksi ke pusat pengolahan. Selain itu, iklim usaha, termasuk kemudahan berusaha dan kepastian hukum masih menjadi barang langka. Jika reformasi struktural ini tidak konsisten dijalankan, jangan harap mimpi rasio transaksi berjalan terhadap PDB akan di bawah 2%, apalagi surplus, pada masa mendatang. Kalau demikian yang terjadi, pengetatan moneter dan fiskal akan terus digulirkan. Konsekuensinya, jangan pula berharap kita akan kembali menikmati pertumbuhan di atas 6% pada masa depan. Maka, bersiaplah mengencangkan ikat pinggang.


| 21

APBN 2014

Saatnya Tidak Terlalu Berharap Saat belanja modal dan infrastruktur diperlambat, belanja pegawai dan remunerasi justru diangkat. Di tengah eskalasi suhu politik jelang Pemilu 2014, apa yang bisa diharapkan dari APBN 2014?

T

Sri Mas Sari [email protected]

idak banyak interupsi dilontarkan anggota DPR sebelum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 akhirnya direstui dalam sidang paripurna, akhir Oktober lalu. Sembilan fraksi kompak menyetujui rancangan itu tanpa gejolak berarti. Secara garis besar, parlemen menyetujui asumsi pertumbuhan ekonomi 6% sembari mewanti-wanti harus tetap berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Dewan menyoroti program pengentasan kemiskinan 2009-2013 yang menghabiskan anggaran cukup besar, tetapi dengan hasil yang belum signifikan. Belum lepas dari ingatan tentang janji pemerintah saat hendak menaikkan harga BBM bersubsidi pada pertengahan 2013. Akan ada pengalihan ke belanja modal, termasuk infrastruktur dan transportasi publik, dari ruang fiskal yang tercipta akibat belanja subsidi energi ditekan. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Nota Keuangan RAPBN 2014 yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan sidang paripurna DPR, paruh Agustus lalu. Dalam pidato itu, presiden menegaskan kehendak pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Kepala Negara berjanji mempertajam alokasi belanja untuk mendukung pembangunan infrastruktur, penciptaan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, pemerintah akan melakukan penghematan kegiatan kurang produktif, seperti biaya perjalanan dinas, rapat kerja dan sejenisnya. Sayangnya, pemerintah gagal mengejawantahkan rencana itu dalam kebijakan belanja APBN 2014 yang naik mendekati 7% menjadi Rp1.842,49 triliun. Memang, ada penurunan subsidi energi 5,9% menjadi Rp282,1 triliun, terutama akibat pencabutan subsidi listrik pada beberapa kelompok industri. Flat policy tersebut juga berhasil menurunkan belanja barang 2,23% menjadi Rp201,89 triliun.


Namun, di sisi lain belanja modal belanja modal hanya naik 6,9% menjadi Rp205,84 triliun, termasuk belanja infrastruktur di dalamnya yang sekadar meningkat 2,4% menjadi Rp188,7 triliun. Padahal, berbagai referensi menunjukkan, belanja modal, termasuk belanja infrastruktur, merupakan jenis belanja pemerintah pusat yang paling memberikan efek berganda (multiplier effect) ke berbagai sektor ekonomi, seperti konstruksi, manufaktur dan perdagangan.

EFEK KONTRAS

E

fek kontras kebijakan belanja itu terlihat karena pada saat yang sama, belanja pegawai, atau belanja gaji pegawani negeri sipil, melesat 13,3% menjadi Rp263,98 triliun. Pilihan ini kian melambungkan rasio belanja wajib (mandatory spending) terhadap total belanja pusat menjadi 74%. Belanja wajib yang semakin tinggi dengan sendirinya mempersempit ruang gerak pemerintah untuk melakukan intervensi fiskal dalam bentuk stimulus, baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja produktif maupun mengentaskan kemiskinan. Otoritas fiskal mungkin punya sederet alasan untuk mengerek belanja pegawai, mulai dari ke naikan gaji dan pensiun masing-masing 6% dan 4%, pemberian gaji dan pensiun ke-13 hingga pe nyediaan remunerasi, termasuk untuk 14 kementerian/lembaga yang baru memperolehnya tahun 2014. Tahun ini saja, tambahan anggaran remunerasi untuk 210.912 pegawai di 27 K/L mencapai Rp3,5 triliun. Tambahan itu membuat belanja remunerasi ini, sejak digulirkan 2008, telah menjangkau 63 K/L yang dinilai telah berhasil melakukan reformasi birokrasi. Namun, keberhasilan itu agaknya cuma di atas kertas, kalau tidak disebut bertolak belakang dengan realitas. Laporan Doing Business 2014 yang baru dirilis Bank Dunia mengungkapkan sebagian besar parameter yang belum menunjukkan perbaikan signifikan menjadi tanggung jawab pemerintah. Faktor itu mencakup waktu dan biaya memulai usaha yang masih tinggi, waktu pendaftaran properti yang relatif lama, pembayaran pajak, penegakan kontrak dan penyelesaian kepailitan. Tak heran jika peringkat ease of doing business Indonesia melorot dari 116 pada 2013 menjadi 120 pada 2014. Memang, tidak semua pekerjaan pemerintah dalam mereformasi iklim investasi tidak membuahkan perbaikan. Beberapa faktor seperti yang kemudahan memperoleh kredit perbankan dan kemudah

an mendapatkan layanan listrik diapresiasi oleh lembaga Bretton Woods itu. Akan tetapi, laporan Bank Dunia itu memotret betapa remunerasi yang deras dikucurkan selama 5 tahun terakhir tak berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik. Pertanyaannya, bagaimana remunerasi yang akan diberikan 2014 dan tahun-tahun berikutnya itu bisa bermanfaat? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam beberapa kesempatan melalui pembantu-pembantunya menyampaikan keinginannya untuk menciptakan fiskal yang sehat dan belanja yang berkualitas pada 2014, tahun terakhir pemerintahannya. Belanja berkualitas di sini berarti belanja modal yang lebih besar dari belanja barang serta belanja subsidi yang lebih tepat sasaran. Namun, jika melihat postur APBN 2014 yang kelihatannya solid dari luar—dengan mematok defisit anggaran 1,69% terhadap PDB—justru tampak keropos. Pasalnya, anggaran yang dialokasikan untuk belanja wajib (mandatory spending) jauh lebih besar dari belanja tidak wajib (discretionary). Belanja modal hanya lebih tinggi Rp4 triliun dari belanja barang, sesuatu yang sebetulnya sekadar pemanis dari janji pemerintah tentang fiskal yang sehat. Jika alasannya pemerintah tak ingin ekspansif demi mendesain pertumbuhan ekonomi yang lambat untuk menyelamatkan diri dari defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan, tidakkah akan lebih baik jika pemerintah menempuh, misalnya, moratorium kenaikan gaji atau remunerasi PNS?

RUANG KOMPROMI

M

emang, pemerintah juga sudah memangkas beberapa pos belanja, antara lain dengan melarang pejabat negara dalam perjalanan dinasnya mengguna-

kan kelas utama (first class). Namun, tentu saja ruang fiskal dari kebijakan populis ini tak signifikan memangkas belanja perjalanan dinas. Argumentasi lain yang disodorkan adalah masih adanya ada anggaran atau dana optimalisasi senilai hampir Rp27 triliun yang bersumber dari sisa penghematan subsidi listrik dan biaya perjalanan dinas, yang kemudian direalokasi ke belanja modal untuk beberapa K/L. Kebijakan realokasi itu boleh jadi memberikan harapan. Namun, harus pula segera diingat, kebijakan itu juga mendatangkan kecemasan pada saat bersamaan, mengingat terbuknya ruang kompromi yang begitu luas bagi aneka kepentingan di DPR, terutama akibat naiknya suhu politik jelang Pemilu 2014. Dari sudut pandang ini juga akan terlihat, bahwa beberapa pos belanja lain juga memberikan celah yang besar untuk menggelontorkan sumber daya bagi faksifaksi di parlemen. Belanja bantuan sosial (bansos) misalnya, yang dipangkas 32% menjadi Rp55,9 triliun. Pemangkasan anggaran bansos dengan pertimbangan menjaganya agar tetap prudent ini tentu belum menjamin apakah penggunaannya kemudian steril dari kepentingan politis. Sudah jamak didapati, belanja bansos kerap disalahgunakan oleh kelompok politik tertentu untuk pemenangan pemilu. Risiko itu kian kompleks karena pada saat yang sama, secara alamiah Pemilu 2014 akan menyita banyak perhatian, tidak hanya dari para pembantu-pembantu presiden, tetapi juga presiden sendiri, yang partainya, menurut berbagai survei terkini, terancam turun popularitasnya. Dengan segala kompleksitas itu, rasanya tidak berlebihan jika tahun depan kita akan melihat suatu kebijakan anggaran yang tanggung, yang tidak terlalu efektif dalam menggenjot pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan—dengan menyisakan banyak PR bagi pemerintahan berikutnya.

Bisnis/Alby Albahi


| 23

Pembangunan Daerah

Menebak (Lagi) Penyesuaian Desentralisasi Selama lebih dari satu dekade, ber bagai penyesuaian telah mengiringi kebijakan desentralisasi. Namun, berbagai kritik tetap bermunculan. Penyesuaian apa yang berpeluang terjadi tahun ini?

K

Ringkang Gumiwang [email protected]

ritik terhadap rezim desentralisasi terutama berangkat dari kegagalan terwujudnya pembangunan ekonomi di daerah. Namun, sebetapapun pelik persoalan, secara faktural rezim tersebut telah bekerja sebagai instrumen pemerataan dana pembangunan. Anggaran transfer ke daerah tahun depan telah mencapai Rp592,5 triliun, naik 11,91% dari APBN Perubahan 2013 sebesar Rp529,4 triliun. Dengan alokasi transfer daerah tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Rp2.358,5 triliun dalam 5 tahun terakhir. Pemerintah juga tengah melakukan beberapa langkah lainnya dari kebijakan desentralisasi fiskal a.l menyempurnakan proses penyediaan dana bagi hasil (DBH) dan mengalokasikan dana alokasi umum (DAU) sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri (PDN) neto. Namun, kendati anggaran transfer ke daerah ditujukan guna meningkatkan pembangunan di daarah, alokasi anggarannya acap membuka peluang untuk menjadi lahan korupsi. Apalagi, jika tahun itu merupakan tahun politik akibat adanya momentum pemilihan kepala daerah (pilkada). Berbagai referensi menunjukkan korupsi biasa terjadi karena biaya politik yang tinggi dalam arena pilkada. Belum adanya pemahaman mengenai citacita dan karakteristik desentralisasi dari pemerintah dan masyarakat di daerah menambah subur praktik tersebut. Namun, apabila dikaji secara lebih mendalam, momentum tahun politik itu hanyalah katalis dari praktik pengelolaan anggaran daerah yang memang belum sehat. Paling tidak, ada tiga faktor yang menjelaskan kenapa implementasi kebijakan belanja di daerah belum sesuai dengan harapan. Pertama, pengelolaan anggaran yang tidak tepat dari pemerintah daerah. Harus diakui, kualitas


belanja daerah dan penyerapan belanja modal dari anggaran daerah merupakan isu yang selalu mengemuka selama satu dasawarsa terakhir. Anggaran daerah kini masih lebih banyak tersedot untuk belanja pegawai, dengan penyerapan belanja modal yang kurang optimal. Alhasil, kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik pun tidak terpenuhi secara maksimal. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2013 mengungkapkan sekitar 10% dari total pemerintah daerah memperoleh opini yang tidak baik atas audit laporan keuangannya. Hal ini terjadi juga karena adanya konflik ekonomi politik yang sulit diawasi pemerintah pusat. Kedua, lambannya perbaikan kualitas infrastruktur. Perkembangan infrastruktur memang bisa disebut masalah klasik Indonesia. Namun, lambannya perkembangan infrastruktur itu pada akhirnya membuat biaya untuk mengerek produktivitas ekonomi di daerah menjadi lebih mahal. Dalam 4 tahun terakhir, realisasi belanja modal di daerah rata-rata mencapai 92,5%, atau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata dari realisasi belanja lainnya seperti belanja pegawai sebesar 97,9%, belanja barang dan jasa 96,6%, dan belanja lainnya 104,1%. Ketiga, korupsi yang masih mengakar. Saat ini, masyarakat mungkin belum melihat kesungguhan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi. Ibarat penyakit, meski sudah ditemukan penyebabnya, obat mujarab untuk penyembuhannya belum bisa ditemukan. Namun demikian, ada juga yang berpendapat perkembangan pemerataan pembangunan tidak akan banyak berpengaruh. Pasalnya, pekerjaan politik dipastikan akan menghabiskan banyak energi dengan kegaduhan yang berkepanjangan, tanpa hasil yang berarti untuk memajukan ekonomi.

WACANA BARU

B

erbagai penyimpangan yang mewarnai bebagai momentum Pilkada dari 2005-2013 telah menjadi noktah tersendiri dalam kebijakan desentralisasi satu dasawarsa ini. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan dalam 9 tahun terakhir (2004-2012), terdapat 290 kepala daerah yang terjerat korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporan tahunannya 2012 mencatat sejak 2007-2012 terdapat 138 kasus korupsi di tingkat daerah. Kasus tersebut meliputi 38 kasus di tingkat provinsi dan 60 kasus lainnya di tingkat kabupaten/kota.

Bisnis/Wahyu Darmawan

Untuk tingkat kabupaten/kota sendiri, dari 60 kasus yang ada, sebanyak 32 bupati/ wali kota telah menjadi terdakwa di dalamnya. Itu semua masih belum menghitung kasus-kasus yang sedang dalam proses peradilan, atau mentah dan berhenti baik di kepolisian maupun kejaksaan. Di luar fakta tersebut, besarnya biaya politik dalam momentum pilkada yang turut menyuburkan praktik korupsi juga menjadi bahan sorotan. Calon anggota legislatif (caleg) atau calon kepala daerah memerlukan tiket untuk mengamankan posisinya di pengurus partai daerah maupun pusat. Akibatnya, caleg dan calon kepala daerah itu akan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan tiket tersebut. Di sini, korupsi menjadi jalan keluarnya, mulai dari menyunat dana bantuan sosial (bansos) untuk biaya kampanye hingga membengkaknya dana bansos melalui sumber yang ajaib. Puncaknya, kasus korupsi Kepala Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar dalam sengketa Pilkada yang sekaligus menyoroti praktik politik dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah baru-baru ini telah membuat banyak pihak mempertanyakan kembali keefektifan pilkada secara langsung. Secara perlahan, berbagai ekses negatif rezim desentralisasi itu menggumpalkan wacana baru untuk mengembalikan pilkada melalui sistem perwakilan. Sebab, alih-alih mencapai maksud desentralisasi yakni pemerataan pembangunan, pilkada justru jadi ajang

korupsi dan bagi-bagi kekuasaan. Wacana itu pun bersambut. Pemerintah akhirnya menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada bersama DPR, yang mewacanakan untuk mengembalikan sistem pemilihan pada perwakilan rakyat seperti pada masa sebelum era desentralisasi, yakni pemilihan tidak langsung melalui DPRD. Meski belum ada titik terang mengenai tingkatan, provinsi atau kabupaten/ kota, yang dikembalikan pada sistem perwakilan, wacana tersebut sontak mengejutkan. Reaksi penolakan pun muncul dari berbagai kalangan, terutama kalangan aktivis pro-demokrasi. Lia Wulandari, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan pilkada langsung adalah harga mati bagi demokrasi Indonesia. Memang, praktik Pilkada yang berjalan selama ini memang jauh dari sempurna, tapi bukan berarti Indonesia harus kembali pada masa kelam. “Ketika pemerintah akan kembali pada praktik-praktik non-demokrasi, maka pemerintah secara tidak langsung memasung hak suara masyarakat Indonesia. Langkah mundur ini akan memperbesar ongkos politik demokrasi yang sudah dilalui lebih dari 10 tahun lalu,” katanya. Kritik Lia boleh jadi benar. Bandul konsolidasi demokrasi tak bisa dipaksa mundur atas nama ikhtiar memperbaiki situasi, terutama ekonomi. Penyesuaian tetap harus dilakukan, tetapi tanpa mencederai. Harapan serta kecemasan inilah yang agaknya banyak mewarnai perjalanan tahun ini.


| 25

Ekonomi Jawa Timur

Surplus Perdagangan Tak Harus dengan Luar Negeri Percaya diri. Begitu pembawaan Gubernur Soekarwo saat menjelaskan program ekonomi Jawa Timur lima tahun ke depan. Hal itu bisa dipahami, sebab Februari mendatang politikus yang mulanya birokrat itu akan dilantik sebagai kepala daerah untuk periode kedua hingga 2019 mendatang. Selama lima tahun ke depan, dia bisa melanjutkan program terdahulu meski dalam masa jabatannya ada tantangan soal Masyarakat Ekononi Asean. Lantas bagaimana cetak biru ekonomi Jatim ke depan dan strategi penerapannya? Berikut pandangan Soekarwo saat berdialog dengan Bisnis. Bagaimana kondisi ekonomi Jawa Timur saat ini? Saat ini impor kita 83% bahan baku dan pe nolong sehingga menyebabkan defisit. Oleh kare na itu kami men

Soekarwo

jalin kerja sama dengan 26 provinsi untuk mengge lar one on one metting soal potensi subtitusi barang impor. Bila subtitusi ini berhasil maka impor bahan seperti nikel [bahan baku industri baja serta tu runannya] dan fosfat [bahan baku pupuk] teratasi. Kalau bahan baku sudah didapat akan diundang smelter sehingga ongkos industri lebih murah. Di sisi lain pasokan energi, gas sebagai domestic market obligation harus dipenuhi. [Produksi gas dari eksploitasi di Jatim pada 2013 450 MMscfd dan bisa bertambah 200 MMscfd saat blok Cepu berproduk si]. Kalau dua itu bisa dilakukan maka ekonomi Jawa Timur tidak over heating lagi. Bisa tumbuh 7,5% sampai 8%. Struktur industri andalannya seperti apa? Industri agro menjadi sektor primer dengan porsi 15,42%. Sektor ini sumbangannya stabil karena sumbernya ada dan permintaannya terus tumbuh. Jagung ada kurang 350.000 ton, ketela kurang 1 juta ton. Industri yang minta. Semua yang sumber daya dan permintaan ada layak untuk investasi. Investasi kami semua yang ngurus, kalau ada kendala kami fasilitasi. Pendapatan Domestik Regional Bruto diprediksi bisa Rp1.128 triliun dari target Rp1.136 triliun, sedangkan dari tahun lalu Rp1.001 pada 2012. Dari perdagangan kami surplus Rp50 triliun, itu capital inflow eksporimpor dan perdagangan antarpulau. Untuk mendukung semua itu kami bangun tiga sektor, pendanaan UMKM melalui bank [Per kreditan Rakyat] UMKM. Saat ini asetnya Rp1,5 trili un, suku bunga 6% padahal bank lain sudah 12%. Industri yang kami dorong juga UMKM guna memacu perda gangan antar pulau. Pemasar an juga diper cepat melalui Bisnis/Wahyu Darmawan


perwakilan dagang dan fasilitasi one on one bussines. Kalau tiga itu sudah maka AFTA [Asean Free Trade Area] sudah siap. Tumpuannya 2014 perdagangan antarprovinsi sudah dibangun. Dagang itu soal personal, teman, kenal. Ini jadi hal positif. Jadi, apa yang menjadi motor penggerak ekonomi? Ahli ekonomi bilang Jatim rapuh karena mengandalkan perdagangan. Kalau begitu, kenapa Singapura dan Hong Kong kok membangun sektor perdagangan? Tidak mungkin mempermasalahkan indirect invesment, itu tidak bisa dihindari. Makanya yang diperkuat perdagangan yang surplus. Tidak harus ke luar negeri. Sama halnya pariwisata, selama ini konstruksinya harus wisatawan luar negeri. Saya bayangkan seperti Spanyol, tamunya dari Prancis yang satu kawasan. Sing penting uangnya turun. Karena uang sektor ini tidak melalui kelembagaan lain. Kami ambil pasar dalam negeri besar-besaran. Tantangannya tinggal standardisasi agar bisa bersaing dengan produk luar negeri. Tadi disinggung soal fasilitasi investasi, soal kendala lahan bagaimana? Luar biasa, lahan gampang, SIER [Surabaya Industrial Estate Rungkut] penuh tapi PIER [Pasuruan Industrial Estate Rembang] ditambah. Ngoro [Mojokerto] dari 200 hektare ditambah jadi 400 hektare. Mojokerto ada 10.000 hektare, ada Maspion di Gresik serta ada pula Java Integrated Industrial Port Estate. Tuban sudah groundbreaking smelter, lalu menyusul Situbondo. Bagaimana dengan infrastruktur? Kami kurangi tidak efektifnya pengangkutan melalui double track. Sekarang tinggal menyambung di Bojone goro. Double track Solo-Surabaya dibangun 2014. Itu bukan saja angkutan manusia, tapi juga lebih murah karena tidak ada pungli. Jembatan timbang juga sudah online. Data real time, semua data sudah bisa diambil dari server, jadi tidak mungkin menyimpang. Kami juga sudah kerja sama dengan KPK tapi undang-undang hanya mengatur denda. Dampaknya, kelebihan berat jalan terus. Pelabuhan juga kami garap. Di Paciran, Lamongan didirikan pelabuhan nonbarang. Truk bawa barang masuk maka efisiensi 40% dibanding Perak. Kami sudah pesan jangan digunakan untuk barang dulu, tapi roro, truk sekalian barangnya masuk. Kalau pelabuhan sudah, tinggal akses darat Gresik dan Mojokerto. Mojokerto-Jombang sudah 90%. Saya sudah pesan ke Kapolres kalau didekati ndak mau [melepas tanahnya] ditangkap aja. Sebab tanah itu ber alih kepemilikan setelah proyek diumumkan dan sengaja dibeli untuk tidak dilepas, maka bisa ditangkap. Pesawat juga sudah ada rencana Garuda bikin city link, Surabaya, Jember, Banyuwangi, Kalianget. Kalau city link jalan, kereta api jalan, mohon maaf, daya saing kami tidak ada tandingannya. Saat ini saja ICOR 2,9. Itu artinya pungli di kabupaten tidak ada,

kecuali hambatan di pelabuhan. Bagaimana dengan kabupaten/kota? Saya tidak terlalu struktural. Kalau ada selisih harga dan efisien, bisnis di situ [itu yang sebisa mungkin diwujudkan]. Kalau rapat-rapat terus enggak jalan. Saya enggak terlalu susah secara struktural. Itu hubungan Gubernur bupati enggak begitu dirisaukan. Dari berbagai faktor di atas, tantangannya apa? Infrastruktur. Tol, infrastruktur udara, pelabuhan. Lamongan dengan Tuban ke depan perlu pelabuhan besar. Probolinggo juga harus lebih besar. Kelebihan lain Jatim apa? Risiko politik dihitung, stabilitas jadi poin penting. Kami relatif stabil, tidak ada konflik yang menonjol. Buruh juga dilibatkan dalam kebijakan sehingga tidak bergejolak. Berarti untuk 2015 siap? Kami tinggal standardisasi barang. Pusat Agroindustri Jemundo akan jadi itu. Standardisasi karena 75% produk agro. Kalau 2014 selesai semua, kami declare siap. Mengenai politik, Anda baru saja memenangi Pilkada. Bagaimana peta politik 2014 berdasar pengalaman itu? Saya merasa saya jadi Gubernur pada waktu tepat dan tempat tepat. Waktu tepat karena memimpin saat pertarungan ekonomi sedang kenceng-kenceng-nya. Tempat tepat karena unggul sedikit saja menang. Masyarakat Jatim itu juga open minded. Setiap ada sesuatu yang baru asal bisa dijelaskan dan dilibatkan dalam keputusan mereka akan jadi pendukung penuh. Juga masyarakatnya tidak tertutup soal hal baru. Karakter itu menjadi basis partisipatoris sehingga memperkuat stabilitas. Perspektif seperti ini harus matang di antara tokoh masyarakat. Gambaran 2014 seperti apa? Saya kira kita harus sadar sepenuhnya yang dipilih orang bukan parpol. Oleh karena itu, peta politik cepat berubah. Jadi 2014 yang paling menentukan calon legislatif, tim sukses caleg, baru partai politik. Jadi memang ada degradasi parpol. Pemilih 38 juta di Jatim itu banyak lulusan SD dan SMP. Jadi sangat personal pilihannya. Seperti kenapa milih Jokowi, ya…karena santun misalnya. Kayak kasus Gus Ipul dan Khofifah [yang memperebutkan basis suara muslim di Jatim saat pemilihan Gu bernur 2013]. Di kelompok itu yang menang perempu an. Women, youth dan citizen ternyata basis suara baru. Jadi, jangan mengesampingkan emosi. Bagaimana dengan calon presiden yang ada se karang? Biasanya kalau pemilihan elektabilitas di atas 40%. Kalau dibawah 30% masih sangat rawan. Saat ini 27% paling tinggi, jadi sangat rawan. Tapi ini otoritas partai. Spektrum pencalonan tidak bisa diperluas. Pewawancara: Miftahul Ulum, Tri D Pamenan, dan Wahyu Darmawan


| 27

Prospek Ekonomi 2014

Ada Potensi Tumbuh Lebih Tinggi Perekonomian Indonesia telah mengalami perlambatan selama 5 triwulan berturut-turut. Sudah 5 triwulan berturut-turut pula pertumbuhan in vestasi atau pembentukan modal tetap bruto mengalami penurunan, dari 12,3% pada triwulan II-2012 menjadi hanya 4,5% pada triwulan III-2013. Bisnis/Yayus Yuswoprihanto

Faisal Basri Ekonom/Dosen FE Universitas Indonesia

S

ementara itu, motor pertumbuhan eko nomi utama, konsumsi rumah tangga, hanya turun 3 triwulan berturut-turut sejak triwulan terakhir 2012, tetapi naik kembali pada triwulan III-2013 menjadi 5,5%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2012 bahkan melampaui pencapaian triwulan IV-2012. Perekonomian Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir sudah terbang dengan dua mesin, dalam hampir setahun belakangan ini hanya terbang dengan satu mesin, yaitu konsumsi rumah tangga. Sekalipun demikian, tampaknya para penentu kebijakan makroekonomi memandang perekonomian terbang masih terlalu tinggi sehingga harus diredam. Pada pertemuan tahunan perbankan pertengahan November lalu, Gubernur Bank Indonesia menegas kan akan mengetatkan kebijakan moneter untuk


meredam pertumbuhan kredit yang masih saja di atas 20%, bahkan pada bulan September naik menjadi 23%. Sinyal kuat yang disampaikan Gubernur BI tercermin dari target pertumbuhan kredit tahun 2014 yang hanya sekitar 15%-17%. Jalan pintas untuk semakin menekan pertum buhan ekonomi adalah dengan menaikkan BI Rate. Sejak Juni 2013 Bank Indonesia sudah lima kali menaikkan BI Rate yang totalnya sebesar 175 basis poin sehingga sekarang bertengger di aras 7,5%. Berbeda dengan tiga kali kenaikan BI Rate sebelumnya yang bertujuan untuk mengantisipasi peningkatan laju inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, dua kali kenaikan BI Rate terakhir lebih ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menekan defisit akun semasa (current account) mengingat laju inflasi dalam 2 bulan terakhir sudah mulai turun dari puncaknya pada bulan Agustus lalu. Pemerintah dan Bank Indonesia mengirimkan sinyal akan menahan laju pertumbuhan ekonomi tetapi sebaliknya menargetkan pertumbuhan

e konomi tahun 2014 lebih tinggi ketimbang tahun 2013. Sinyal yang agak membingungkan ini tidak perlu membuat bingung khalayak. Biarkanlah pemerintah dan Bank Indonesia dengan kebingungannya sendiri. Apalagi mengingat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah hampir berakhir dan tidak banyak lagi yang bisa diharapkan. Kita fokus saja meneropong masa depan perekonomi an, khususnya tahun 2014, dengan lebih banyak mencermati geliat konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Kedua komponen ini sangat menentukan ketimbang postur anggaran pemerintah (APBN) karena menyumbang sekitar 85% produk domestik bruto (PDB). Sepanjang tidak ada kebijakan kontroversial yang sangat kontraproduktif, tampaknya prospek ekonomi tahun depan masih bisa kita raba dan diharapkan tidak terlalu melenceng. Sepanjang Bank Indonesia tidak memaksakan kehen dak kepada industri perbankan, tampaknya pertumbuh an konsumsi rumah tangga tahun 2014 akan tetap tinggi di atas 5%. Ada tiga penggerak utamanya. Pertama, mulai awal tahun 2014 para calon legislatif dan calon presiden semakin gencar belanja untuk kam panye. Sudah muncul ke permukaan belasan orang yang menyalonkan diri menjadi presiden dan ratusan ribu ca lon anggota legislatif (DPR, DPRD provinsi dan kabupa ten/kota, dan DPD). Setidaknya puluhan triliun rupiah dana akan langsung mengalir ke masyarakat luas. Kedua, jumlah strata menengah berusia relatif muda terus bertambah yang haus belanja. Ketiga, lapisan pen duduk produktif berusia muda mencapai sekitar separuh dari jumlah penduduk mendambakan perumahan dan kendaraan. Permintaan dari kalangan menengah muda ini nyata sehingga tak akan terbendung oleh sekedar kenaikan suku bunga 1%-2% akibat kebijakan moneter Bank Indonesia yang semakin ketat. Kalangan menengah muda tidak akan banyak terpengaruh oleh gemuruh politik. Mereka tidak menunggu pemilu selesai atau presiden terpilih yang baru. Sejalan dengan fenomena semakin lemahnya kaitan langsung antara peristiwa politik dan kinerja ekonomi, mayoritas kalangan dunia usaha baik nasional maupun asing akan merealisasikan rencana investasinya tanpa menunggu hasil pemilu maupun pemilihan presiden. Keterlambatan merealisasikan investasi bisa berpotensi pangsa pasar direbut oleh pesaing dan terlambat menik mati peluang perluasan pasar yang diperkirakan kian lebar mulai tahun 2015. Apalagi jika presiden baru nanti mampu meraih ke percayaan besar dari pemilih sehingga beroleh dukung an untuk menjalankan kebijakan-kebijakan struktural yang menohok ke akar masalah yang selama ini meng gelayuti perekonomian nasional. Figur yang paling po tensial akan muncul sebelum pemilu April 2013, sehing ga mempercepat kepastian di kalangan dunia usaha. Selain kedua faktor di atas, lingkungan perekonomian global juga diperkirakan lebih kondusif. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2014 diperkirakan lebih baik dari

pada tahun ini. Pertumbuhan ekspor dunia pun diharap kan bakal lebih tinggi. Harga-harga komoditi diperkira kan telah mencapai titik terendah sehingga bisa men dongkrak ekspor Indonesia, terutama batubara, karet, minyak sawit, serta produk-produk pertanian dan tambang lainnya. Satu saja yang perlu lebih diwaspadai, yaitu kecende rungan perekonomian China yang terus melemah. Per tumbuhan ekonomi China sudah empat tahun berturutturut mengalami penurunan, dari 10,4% tahun 2010 menjadi 9,3% tahun 2011 dan 7,8% tahun 2012. Tahun ini diperkirakan lebih rendah lagi menjadi 7,6% dan tahun depan terus melemah menjadi 7,3%. Padahal, China merupakan mitra dagang utama, baik sebagai tujuan ekspor maupun asal impor. Pemerintah sepatutnya sudah mengambil langkah nyata untuk men diversifikasikan tujuan ekspor untuk mengantisipasi ke mungkinan terburuk dialami China yang perekonomian nya sudah menjadi yang terbesar kedua di dunia. Stabilitas makroekonomi tahun 2014, walaupun tanpa sentuhan berarti dari pemerintah, diperkirakan lebih baik dari tahun ini. Yang paling terasa adalah laju inflasi diharapkan turun sampai di bawah 5%. Ditopang oleh kondisi industri perbankan yang ‘segar bugar’ sebagai jantung perekonomian, perekonomian Indonesia memi liki ruang gerak yang cukup leluasa untuk tumbuh lebih cepat secara berkelanjutan. Peranan investasi asing diperkirakan semakin besar. Pada tahun 2012 untuk pertama kalinya Indonesia masuk ke dalam kelompok 20 besar negara penyerap investasi asing langsung. Berdasarkan survei UNCTAD (United Nations Confe rence on Trade and Development) terbaru, pada tahun 2013-2015 Indonesia berada di urutan keempat sebagai negara paling prospektif bagi investasi asing langsung. Penilaian yang semakin baik juga diberikan oleh JBIC yang menempatkan Indonesia di urutan ketiga di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri. Dengan demikian, tak berlebihan jika perekonomian Indonesia tahun 2014 diperkirakan tumbuh lebih tinggi ketimbang tahun ini. Semua prediksi dari lembaga terke muka dunia pun, kecuali Bank Dunia, mengutarakan kecenderungan serupa. Oleh karena itu, amat disayangkan kalau para petinggi perumus kebijakan ekonomi justru lebh kerap meng hembuskan pesimisme. Apalagi pesimisme itu dilandasi oleh penilaian yang keliru atas perkembangan ekonomi global. Mereka terlena dan terpenjara dengan apa yang bakal dilakukan oleh The Fed. Data neraca pembayaran terbaru menunjukkan, arus modal asing masuk, baik investasi asing langsung mau pun investasi portofolio tetap tinggi. Kondisi dewasa ini amat berbeda dengan 2008 dan 2009 seperti disinyalir Menteri Keuangan. Semoga pemimpin baru nanti betulbetul ampuh memadukan kekuatan bangsa yang selama ini berserakan, bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Tutup rapat-rapat saluran bagi aura pesimisme.


| 29

BUMN & Tahun Politik

Lagu Lama Soal ‘Sapi Perahan’ Cerita soal BUMN yang rentan jadi ‘sapi perahan’ lewat intrik politik adalah lagu lama yang ramai diputar jelang pemilu. Uang triliunan rupiah yang beredar di 141 perusahaan pelat merah jadi magnet bagi mereka yang ingin berkuasa dan kaya raya. Gloria N. Dolorosa, Herdiyan & Yeni H. Simanjuntak [email protected]

“P

erputaran uang di BUMN [badan usaha milik negara] sangat seksi bagi para politisi dan cukong kekuasaan. Ini jadi pintu paling gampang untuk [mereka] masuk me manfaatkan potensi sumber daya,” kata Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, yang ditemui pertengahan November. Keseksian perusahaan pelat merah itu mungkin bisa dibayangkan lewat total aset 141 BUMN yang mencapai Rp3.500 triliun, serta triliunan uang yang mengalir lewat berderet proyek yang ditangani oleh perusahan-perusahaan milik negara itu. Jelang Pemilu 2014, cerita soal BUMN dan politik bahkan dihangatkan oleh upaya uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Jika MK menyetujui uji materi itu, maka pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) akan terpisah dari keuangan negara. Itu artinya, uang yang ada di BUMN tak lagi dikategorikan sebagai kekayaan negara. Jika uang di BUMN menguap entah kemana, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berhak ikut campur menyelidikinya. Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Budget Centre (IBC), dan sejumlah lembaga swada ya masyarakat lainnya sudah berkoar-koar tentang hal ini. Mereka khawatir, kekayaan BUMN semakin mudah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan politik. Selama ini, tanpa uji materi pun, kita bisa menyaksikan sejumlah BUMN ikut terseret kasus korupsi. Yang terbaru, kontraktor pelat merah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang terlibat proyek kawasan olahraga Hambalang dan menyeret mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. Sebelumnya, sejumlah jajaran direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) tersangkut kasus


orupsi penyaluran benih hibrida di Kementerian k Pertanian pada periode 2008–2012. Intensitas terjadinya praktik serupa diperkirakan meningkat menjelang tahun politik. “Ini patut diwaspadai,” ujar Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas. Kewaspadaan yang seharusnya tidak hanya dilakukan jelang pemilu, tetapi sepanjang tahun. Said Didu punya banyak cerita menarik tentang kewaspadaan ini. Sebagai salah satu mantan petinggi di Kementerian BUMN, dia tahu betul ‘kegigihan’ orang-orang yang dia sebut sebagai cukong kekuasaan. “Baru 1 jam saya dilantik sebagai Sekretaris Menteri BUMN pada 2005, langsung ada penjahit yang datang mau ukur jas. Bukan saya yang panggil, tapi ternyata ada orang lain yang akhirnya saya marahi. Tukang ukur jasnya saya suruh pulang,” kata Said. Tak berhenti di situ, para cukong kekuasaan ini aktif mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh keluarganya, berharap bisa memasukkan pengaruh mereka lewat anggota keluar si pejabat. “Bahkan ketika tugas ke luar daerah, yang pertama kali dilakukan pejabat adalah buka bantal. Di bawah bantal pasti ada foto-foto perempuan dan ada nomer handphone-nya. Sekali saja terjerat oleh cukong kekuasaan ini, tidak ada jalan kembali.” Siapakah cukong kekuasaan yang dimaksud oleh Said? “Mereka bukan politisi, tetapi dekat dengan politisi. Mereka ini ibaratnya kasir bagi politisi. Kalau sekarang, rata-rata cukong kekuasaan itu adalah tim sukses atau mantan tim sukses.” Orang-orang inilah yang aktif bergerilya memasti kan orang pilihan mereka bisa menduduki posisi kunci di berbagai perusahaan pelat merah strategis. Sebagai imbalannya, si orang pilihan tentu harus menyetorkan upeti begitu dia menduduki kursi yang jadi incaran.

TRIK & INTRIK

J

elang tahun politik, ‘kesibukan’ cukong politik dan para kroninya meningkat. Para direksi titip an yang segera habis masa jabatannya akan dipin dahkan ke tempat lain, sehingga bisa menjabat lebih lama lagi. Ini dilakukan untuk mengamankan posisi, jikalau terjadi perubahan konstelasi kekuasa an pascapemilu. “Jadi jika ada yang dipindahkan ke tempat lain di saat masa jabatannya di tempat lama itu tinggal 1 tahun lagi, itu patut dicurigai. Karena dengan dia pindah ke tempat lain, tentu masa jabatannya jadi bertambah lagi. Pemindahan jabatan seperti ini ada tarifnya. Ini betul-betul terjadi pada 2003,” kata Said.

BUMN yang IPO di Tahun Politik Perusahaan

Waktu IPO

Keterangan

untuk setiap persetujuan terhadap setiap aksi korporasi yang membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permainan lain yang kerap dilakukan adalah meminta jatah dana bantuan sosial atau tanggung sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) yang lebih dikenal PT Perusahaan 15 Desember 2004 Sebanyak 39% saham dilepas ke Gas Negara Tbk publik dengan harga Rp1.500 per saham. dengan sebutan program kemitraan dan bina Saat itu, Laksamana Sukardi yang lingkungan (PKBL). menjabat sebagai menteri BUMN. Ini bukan dana yang sedikit. Semakin besar perusahaannya, maka semakin besar pula dana yang dianggarkan untuk PKBL. PT Bank Tabungan 17 Desember 2009 Sebanyak 30% saham pemerintah Ingin tahu nilai resminya? Data Kementerian Negara Tbk dilepas ke publik dengan harga Rp800 BUMN menunjukan total dana PKBL yang per saham. Menteri BUMN dijabat Mustafa Abubakar saat itu. disalurkan pada 2012 mencapai Rp26,7 triliun, yang diambil dari persentase tertentu atas laba yang dibukukan oleh perusahaan pelat merah pada tahun itu. BUMN Beraset Besar (Rp Triliun)* Menteri BUMN Dahlan Iskan, yang juga Nama BUMN Aset Pendapatan merupakan salah satu peserta konvensi cap res Partai Demokrat, dengan lantang meng PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 551,8 48,2 ancam akan mencopot direksi BUMN yang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 551,3 49,6 ikut mendanai partai tertentu pada Pemilu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 540,7 232,6 2014. “Kalau ada BUMN yang digerogoti PT Pertamina (Persero) 395,3 688,5 untuk Pemilu, akan langsung saya ganti.” PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 333,3 31,1 Sementara itu, sebagai pimpinan salah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 111,3 77,1 satu perusahaan pelat merah, Direktur Uta PT Pupuk Indonesia (Persero) 51,8 51,2 ma PT Bukit Asam Tbk. Milawarma menolak PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 37,7 23,9 dugaan adanya keterlibatan partai politik da Perum Bulog 26,8 27,6 lam pengangkatan direksi maupun komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 26,5 19,5 di BUMN. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 24,7 21,2 “Yang memutuskan adalah RUPS. Meka PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 24,3 32,2 nisme kerja kami juga transparan dan sudah Sumber: Kementerian BUMN, diolah Bisnis/Ilham Nesabana Keterangan: *Per 31 Desember 2012 ada ketentuan bahwa direksi dan karyawan Hal lain yang patut dicurigai adalah frekuansi peroleh BUMN tidak boleh terlibat dalam aktivitas sebagai pengurus parpol,” kata Milawarma. an kontrak pengadaan barang dan jasa di BUMN yang Sebagai perusahaan terbuka, Bukit Asam juga sudah meningkat jelang tahun politik, intensitas pembuatan mengadopsi sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowkontrak kerja sama jangka panjang yang kian tinggi, ing system). Sistem itu mengharuskan perusahaan serta jumlah kontrak pengelolaan aset atau pembentuk an perusahaan yang semakin banyak. Kontrak-kontrak membentuk komite pemantau pelaporan pelanggaran ini biasanya dikerjakan oleh anak usaha, untuk menu dan unit penerima laporan pelanggaran yang dikoordi tupi kecurigaan pihak luar BUMN. nasikan dewan komisaris. Trik lain yang kerap dilakukan adalah BUMN menga Namun, Said Didu justru berkomentar sebaliknya. lah saat ikut tender. Dengan demikian, proyek diperoleh “BUMN yang berstatus perusahaan terbuka lebih rawan pihak swasta yang menguntungkan cukong. Ini kerap lagi, karena setiap keputusan cukup sampai ke komisaris, tidak perlu lewat persetujuan Kementerian terjadi pada tender sektor minyak dan gas serta tambang. “Hal-hal seperti ini sangat meningkat di tahun- BUMN lagi.” tahun politik,” ujar Said. Jika Said benar, betapa menyedihkan negara ini. Seba nyak 20 BUMN yang listing di Bursa Efek Indonesia ada Trik dan intrik yang disebutkan oleh Said tak jauh berbeda dengan yang dipaparkan oleh ICW. Lembaga lah aset berharga buat pasar modal kita. BUMN berstatus yang dikenal peduli pemberantasan korupsi itu juga perusahaan publik itu mewakili 25% dari total kapital mencurigai adanya direksi titipan. “Setiap partai politik isasi pasar di bursa saham yang saat mencapai lebih dari memiliki jatah untuk menempatkan tangan kanannya Rp4.000 triliun. Sejatinya, 141 perusahaan pelat merah yang kita mi menjadi petinggi di BUMN tertentu,” kata Firdaus dari liki saat ini menjadi aktor ekonomi di sektor yang tak ICW. dilirik swasta, bukan disibukkan dengan urusan sege Trik berikutnya adalah menunjuk rekanan atau mitra yang terafiliasi dengan partai politik tertentu saat BUMN lintir orang yang haus kekuasaan. Kesibukan yang intensitasnya meningkat jelang pemilu datang. melakukan tender proyek, serta meminta bayaran (fee) PT Adhi Karya Tbk 18 Maret 2004

Sebanyak 24,5% saham dilepas ke publik dengan harga Rp150 per saham. Laksamana Sukardi menjabat sebagai menteri BUMN saat itu.


| 31

Regulasi Pasar Modal

Menjaga Pasar pada Tahun Politik Isu pengurangan stimulus moneter tak hanya membuat gusar investor negeri Paman Sam, tetapi juga mengakibatkan pelaku pasar di Tanah Air insomnia karena khawatir dengan nasib pundi-pundinya. Bisnis/Nurul Hidayat

B

Nenden Sekar A. & Lavinda [email protected]

agaimana tidak, sentimen isu global terbukti sukses menggoyahkan stabilitas pasar modal nasional sepanjang 2013. IHSG berfluktuasi cukup tinggi di bandingkan dengan negara lain, de ngan level kenaikan terbesar melebihi 15% menem bus angka psikologis 5.000, tetapi kemudian terus merosot hanya di level 2,9% sepanjang 2013. Usut punya usut, dominasi kepemilikan asing yang berkarakter spekulatif rupanya menjadi biang keladi gejolak di pasar saham nasional. PT Kusto dian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merilis, total aset asing bergeming di level 57,97% atau Rp1.571 triliun pada Oktober 2013, sedangkan porsi aset lokal hanya menyentuh 41,99% atau Rp1.152 triliun. Mirisnya, jumlah investor saham tercatat hanya 319.026 investor per 31 Oktober 2013, tak berubah signifikan dari posisi 2012 yang 281.256 investor. Angka itu hanya sekitar 0,15% dari total penduduk Indonesia. Fakta lain dari statistik World Federation of Ex changes menunjukkan, tingkat perputaran uang (velositas) perdagangan saham di BEI menduduki peringkat terendah kedua di dunia setelah Filipina, dengan rasio transaksi harian terhadap kapitalisasi pasar hanya 24,9%. Artinya, nilai yang ditransaksi kan setiap hari kurang dari seperempat kapitalisasi pasarnya. Melihat realita ini, otoritas pasar modal mengam bil sejumlah langkah strategis untuk mengatasi per soalan, baik dari sisi permintaan maupun suplai.


Kebijakan terhangat adalah perubahan jumlah lot saham dan fraksi harga (tick price) yang akan efektif pada 6 Januari 2014. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Samsul Hidayat mengatakan penetapan aturan baru itu sebagai bagian dari penyempurnaan struktur mikro demi pendalaman pasar modal, terutama dari sisi demand. Penurunan lot saham dari 500 lembar menjadi 100 lembar diharapkan bisa lebih menarik minat investor ritel, serta dapat meningkatkan likuiditas di pasar modal. Direktur Utama BEI Ito Warsito menambahkan penurunan lot saham bertujuan agar para investor memiliki diversifikasi portofolio dan mengelola risiko dengan lebih beragam. Perubahan fraksi harga saham dari lima menjadi tiga kelompok juga bertujuan meningkatkan likui ditas, dan meredam volatilitas yang tinggi pada saat bersamaan. Selama ini, selisih kuotasi harga jual beli (bid-ask spread) yang terlalu lebar menghambat terjadinya transaksi sehingga tingkat velositas BEI rendah. Dengan perubahan ini, diharapkan rentang menjadi lebih kecil dan transaksi meningkat dengan target Rp7 triliun per hari pada 2014. “Memang kebijakan itu bukan satu-satunya faktor peningkatan likuiditas dan peredam gejolak, itu policy yang bisa kami lakukan saat ini, sisanya eksternal,” tegas Samsul. Dia mengklaim beberapa negara juga melakukan perubahan fraksi saham dan mengalami perkem bangan cukup baik. Bursa New York dan Korea mengubah aturan pada 2010, disusul bursa Thai land dan bursa Malaysia pada 2009, terakhir bursa Singapura pada 2011.

Kepala Riset PT Universal Broker Indonesia Satrio Utomo berpendapat aturan lot saham dan fraksi harga akan berdampak positif bagi penambahan jumlah investor baru, terutama segmen ritel. Meski demikian, BEI juga harus memperhatikan pe ngaruhnya terhadap frekuensi perdagangan. Jika dengan 100 lembar per saham, maka rasio frekuensi perdagang an harus meningkat minimal lima kali lipat. Head of Investment PT AAA Asset Management Siswa Rizali justru menilai perubahan lot saham dan fraksi harga hanya bersifat artifisial dan tidak akan mengubah kondisi pasar secara signifikan.

LEBIH DIPERLUAS

D

irektur Utama PT Evergreen Capital Rudy Utomo me nambahkan otoritas bursa perlu fokus pada upaya penambahan jumlah investor dan penggunaan sistem in formasi pasar modal melalui program edukasi dan sosial isasi yang lebih meluas ke seluruh pelosok Indonesia. Dia menyarankan otoritas bursa agar lebih menyeder hanakan sistem penggunaan acuan kepemilikan sekuri tas (Akses) supaya lebih mudah dipahami investor yang tidak terlalu melek teknologi. “Kelihatannya lebih mudah membuka Yahoo daripada Akses,” ujar Rudy. Dari sisi suplai, Ito menambahkan pihaknya akan terus menjaga stabilitas pasar modal di tengah fluktuasi masa pemilu 2014 untuk meyakinkan calon emiten mencatatkan sahamnya di bursa efek. “Memang ada calon emiten yang resah menghadapi tahun pemilu. Kami akan terus meyakinkan para investor,” paparnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mengaku punya jurus jitu mengembangkan pasar modal pada tahun Kuda Kayu. Nurhaida, Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK mengungkapkan pihaknya telah menyusun lima upaya pendalaman pasar modal a.l. pengembangan basis investor, peningkatan jumlah emiten, pengembangan produk, pengembangan infrastruktur, dan pengembangan pasar obligasi. OJK menargetkan sejumlah peraturan strategis ram pung pada 2014 a.l. perluasan pihak agen penjual reksa dana selain perbankan, pengembangan SID reksa dana, dan pengaturan transaksi elektronik efek reksa dana. Siswa menilai peraturan baru itu berpotensi besar me ningkatkan likuiditas di pasar modal. Selain itu, menu rutnya, otoritas bursa juga harus mampu memberi edu kasi yang merata kepada masyarakat untuk menghindari penipuan investasi. “Satgas investigasi bodong lebih harus diaktifkan lagi,” katanya. Peraturan OJK yang juga diharapkan selesai pada ta hun depan adalah penyederhanaan penawaran umum melalui registrasi elektronik atau e-registration, rasional isasi kewajiban informasi melalui e-reporting, pengajuan insentif pajak bagi produk investasi, dan penggunaan indeks obligasi. Apapun regulasi yang diterapkan, yang pasti regulator perlu berkoordinasi dan merealisasikan rencananya sesuai dengan target. Jika tidak, hanya akan menjadi wacana belaka yang menyebabkan perkembangan pasar modal stagnan.

Lima Upaya Pendalaman Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan 1.Peningkatan Jumlah Emiten a. Mendorong perusahaan go public melalui sosialisasi dan focus group discussion (2013) b. Penyederhanaan penawaran umum melalui e-registrasi (2014) c. Rasionalisasi kewajiban keterbukaan bagi emiten melalui e-reporting (2014) 2.Pengembangan Basis Investor a. Membentuk lembaga perlindungan pemodal (2013) d. Sosialisasi pasar modal syariah (2013) e. Pengaturan transaksi elektronik efek reksa dana (2014) c. Perluasan pihak agen penjual reksa dana selain perbankan (2014) b. Pengembangan single identity investor reksa dana, surat utang, dan sukuk (2014) 3.Pengembangan Produk a. Insentif pajak Jumlah investor b. Revitalisasi perdagangan produk derivatif berdasarkan c. Penggunaan bond index Single Investor Identification (SID) d. Pengembangan regulasi produk syariah 2011 293.973 4.Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal a. Pengembangan identitas tunggal pemodal 2012 281.256 b. Pengembangan data dan informasi warehouse 2013* 5.Pengembangan Pasar Utang dan Sukuk 319.026 * per 31 Oktober 2013 a. Pengembangan electronic trading platform Keterangan: Single Investor Identification mulai diimplementasikan b. Pengembangan regulator dan supervisi akhir 2010 dan berlaku penuh pada Februari 2012. Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah

Sumber: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia BISNIS/TUTUN PURNAMA


| 33

Portofolio 2014

Saat Dunia Kembali Normal Saat the Fed mengumumkan program quantitative easing-nya pada November 2008, sejak itu itulah penduduk dunia hidup di dunia yang abnormal. Seperti pernah diucapkan oleh Menteri Keuangan Chatib Basri, “Kondisi dunia yang normal adalah tanpa quantitative easing.” Bisnis/Endang Muchtar

Giras Pasopati & Yeni H. Simanjuntak [email protected]

Q

uantitative easing adalah kebijakan stimulus yang dijalankan oleh bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve dengan memompakan likuiditas ke pasar, sehingga tidak ada alasan bagi kenaikan suku bunga. Bunga rendah diharapkan bisa memicu dunia usaha bergerak, sehingga negara adidaya itu bisa segera keluar dari krisis. Namun, bunga rendah dan kucuran uang sebesar US$85 miliar setiap bulannya membuat AS tidak menarik buat para pencari ‘rente’. Mereka ‘genta yangan’ mencari tempat yang memberikan keun tungan lebih besar yakni emerging markets. Di emerging markets ini, termasuk Indonesia, para pemilik dana memarkirkan duit mereka. Dana-dana itu parkir di pasar saham, obligasi, hingga dalam bentuk pinjaman langsung kepada para pengusaha yang membutuhkan uang untuk memutar roda bisnisnya. Namun, stimulus itu bukan untuk selamanya. Saat quantitative easing dicabut, saat itulah dunia kembali normal. Apa artinya dunia yang normal bagi Indonesia? Itu berarti likuiditas yang ketat. Dana di emerging markets dipastikan berpindah tempat mangkal, kembali ke AS. Indikasi itu terlihat jelas pada Mei 2013, saat Chairman the Fed Ben S. Bernanke memberikan


sinyal kepada dunia bahwa quantitative easing akan mulai dikurangi atau dikenal dengan istilah tapering. Setelah Bernanke mengeluarkan ‘gertakan’ itu, dunia menjadi sangat sibuk. Di Indonesia, gertakan the Fed itu tak hanya membuat pasar saham merana. Para pembuat tempe pun ikut terkena imbasnya. Nilai tukar rupiah yang terus melorot terhadap dolar AS membuat harga impor kedelai, bahan baku tempe, turut membumbung. Semua kesibukan itu mereda jelang penghujung September, setelah the Fed tak jadi mengurangi stimulusnya. Perpindahan dana asing pun mereda. Namun, kelegaan itu hanya sementara. Kini, semua sibuk bertanya-tanya kapan dunia kembali normal? Banyak yang memprediksi AS akan mulai melakukan tapering pada 2014. Itu artinya kita akan menghadapi duet pemilu dan tapering pada tahun depan. Direktur Utama PT Astra International Tbk. Prijono Sugiarto menyebutkan emiten berkapitalisa si pasar besar itu tidak mengkhawatirkan pemilu. “Yang kami takutkan bukan pemilu, tetapi kondisi ekonomi global karena bisa saja belum mencapai bottom-nya. Hal tersebut bisa berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia,” katanya. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito juga berkomentar sama. Menurutnya, isu soal stimulus AS dipastikan berdampak ke pasar saham Indonesia, sedangkan pemilu bukanlah hal yang mengkhawatirkan. “Ekonomi dan politik tak lagi terlalu bersinggungan.” Tak jauh berbeda, Kepala Riset PT Indopremier

Pergerakan Bursa Saham pada Pemilu 2004 & 2009 Keterangan Rata-rata volume transaksi harian (juta saham) Rata-rata nilai transaksi harian (Rp miliar) Rata-rata transaksi harian (ribuan kali) Jumlah emiten Emiten baru Emiten delisting Nilai IPO (Rp triliun) Nilai HMETD (Rp triliun) Nilai waran (Rp triliun) Kapitalisasi pasar (Rp triliun) IHSG akhir tahun

2003

2004

2008

2009

967,1 518,3 12,2 333 6 4 9,5 4,49 0,06 460,4 691,89

1.708,6 1.024,9 15,5 331 12 14 2,14 3,91 0,29 679,9 1.000,23

3.282,69 4.435,53 55,9 396 19 6 24,39 56,61 1,98 1.076,49 1.355,4

6.089,87 4.046,2 87,04 398 13 11 3,85 8,56 2,5 2.019,38 2.534,35

Sumber: Laporan Tahunan Bursa Efek Indonesia, diolah

Securities Ikhsan Binarto juga punya pendapat senada. Kinerja Reksa Dana Konvensional Menurutnya, dampak yang ditimbulkan oleh pemilu dan Indeks Acuan (%) terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG), tidak Keterangan Tahun Tahun akan sebesar efek dari kondisi ekonomi global. 2004 2009 “Pada pemilu 2004, volatilitas indeks juga tidak terlalu Reksa danatumbuh saham positif. Saya35,11 106,28 tinggi dan pasar masih percaya indeks pada tahun bisa mencapai 5.000 dan Reksadepan dana campuran 24,71lagi55,60 kemungkinan Reksa ditutup di atas level tersebut,” katanya. dana pendapatan tetap 10,37 14,73 Dia memilihIHSG membandingkan Pemilu 2014 dengan 44,56 86,98 kondisi pada 2004 karena pada saat itu kita juga diha Surat utang Negara 21,49 15,99 dapkan pada ketidakjelasan partai politik yang akan Sumber: PT Infovesta Utama Bisnis/Ilham Nesabana mendominasi dan siapa yang akan jadi capres dominan. Pada 2004, indeks tumbuh 44,56% dari posisi 704,49 pada akhir 2003 menjadi 1.000,23 di penghujung 2004. Adapun, pada akhir 2009, IHSG bertengger di posisi 2.534,35 atau melonjak 76,32% dari posisi 1.355,4 pada akhir 2008.

INSTRUMEN PILIHAN

K

endati pemilu tak berdampak besar pada indeks, ekonom PT Bank Mandiri Tbk. Destry Damayanti menyebutkan fluktuasi pasar saham diprediksi membuat instrumen investasi itu kurang menarik di mata investor. “Namun, bagi mereka yang mencari untung lewat volatilitas, saham bisa lebih menarik,” kata Ikhsan seolah menimpali pendapat Destry. Untuk pemilik dana yang tak menyukai volatilitas di pasar saham, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan Pemilu 2014, Destry yakin obligasi dan reksa dana akan jadi pilihan. Berkaca pada kinerja 2004 dan 2009, reksa dana memang layak dipertimbangkan untuk jadi instrumen investasi pilihan. “Memang ada yang masih ragu ber investasi di reksa dana pada tahun depan karena kekha watiran tahun politik. Tapi, data justru menunjukkan kebalikan dari kekhawatiran itu,” kata Rudiyanto, Head of Operation and Business Development PT Panin Asset Management. Kinerja reksa dana mencapai puncaknya pada Pemilu 2009. Dalam setahun, rerata reksa dana saham mem bukukan return 106,28%, diikuti reksa dana campuran

Bisnis/Ilham Nesabana

55,6%, dan reksa dana pendapatan tetap 14,73%. “Apakah perolehan return reksa dana pada tahun pemilu pasti akan naik? Secara statistik jawabannya ya, jika dilihat dari dua periode sebelumnya. Namun, hukumnya tentu saja kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang,” kata Rudi. Sementara itu, pasar obligasi pada tahun depan akan diramaikan oleh obligasi korporasi jatuh tempo dan aksi pembelian kembali (buyback) oleh issuer yang nilainya diprediksi mencapai Rp156 triliun, lebih besar dibandingkan dengan Rp99,7 triliun pada tahun ini. Mengutip riset PT Maybank Kim Eng Securities, pe nerbitan kotor obligasi pada 2014 diperkirakan mencapai Rp361 triliun. Namun, tak sedikit pula yang mempredik si emisi obligasi tahun depan akan sepi, mengingat suku bunga yang terus bergerak naik. Jika obligasi korporasi sepi, pasokan surat utang dari pemerintah siap meramaikan pasar. Pada tahun depan, pemerintah diprediksi menerbitkan surat utang negara (SUN) hingga Rp361 triliun. Sebanyak 80% dari rencana emisi itu dilakukan di dalam negeri. “Sepertinya perlu diversifikasi untuk mengantisipasi 2014 yang uncertain apabila tapering terjadi, karena likuiditas, khususnya dolar AS, akan kembali ke AS,” kata Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan. Selain samurai bond, pemerintah juga tengah mem pertimbangkan penerbitan SBN valas berdenominasi reminbi, won, dan euro guna menambah variasi pilihan bagi investor. Yudistira Slamet, Head of Debt Research PT Danareksa Sekuritas, menuturkan secara umum pasar obligasi pada 2014 masih dibaluti optimisme adanya perbaikan ekono mi. Namun, investor harus cermat mendiversifikasi portfolio obligasi. “Sebaiknya portofolionya seimbang antara tenor pendek dan panjang karena akan semakin sulit mendapatkan obligasi bertenor 10 tahun,” sarannya. Prinsip keseimbangan memang tak mungkin diabaikan dalam berinvestasi, di dunia yang normal maupun abnormal. (Maftuh Ihsan/Surya M. Saputra)


| 35

Pasar Komoditas & Derivatif

Masa Perbaikan Telah Tiba Bisnis/Nurul Hidayat

Jelang tahun baru ada banyak hal yang perlu disiapkan. Terlebih tahun depan bukan tahun biasa. Selain dihadapkan pada kondisi ekonomi global dan domestik yang tak pasti, Indonesia punya hajat besar pada tahun depan yakni pemilihan umum.

D

Ardhanareswari [email protected]

engan dua fakta itu dan segudang pilihan investasi di bursa berjangka, pelaku pasar harus memilih dan berhitung dalam meracik portofolio investasi yang paling tepat. Menilik setahun ke belakang, banyak analis berpendapat 2013 adalah tahun yang ‘berat’ untuk komoditas, baik sektor energi, logam, maupun agrikultur. Pasalnya, selain kondisi ekonomi global yang tak menentu, komoditas juga tertekan sentimen negatif jangka panjang. Lalu bagaimana prospeknya di Tahun Kuda Kayu? Analis PT Monex Investindo Futures Zulfirman Basir menilai secara umum 2014 bisa menjadi masa perbaikan bagi sebagian besar komoditas. Awal tahun biasanya menjadi puncak permintaan dari negara konsumen terbesar di dunia, terutama China. “Permintaan awal tahun harusnya cukup positif karena ada Imlek. China adalah pemakai terbesar global,” katanya, Jumat (8/11). Dari sektor energi, permintaan terhadap minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) dan gas pasti meningkat. Harga minyak yang saat ini berada di posisi bawah, memberi peluang besar untuk rebound.


Sejumlah negara di Amerika dan Eropa juga membutuhkan pasokan komoditas energi yang cukup banyak mengingat negara di belahan dunia itu tengah mengalami musim dingin. Apalagi, belakangan isu soal proyek nuklir Iran yang membuat Iran kena sanksi ekspor minyak mentah, menyebabkan pasokan minyak terancam. Dari sektor agrikultur, terutama minyak kelapa sawit mentah (CPO) juga diprediksi masih tinggi permintaan. Hal ini karena ramalan cuaca pada awal tahun masih diliputi guyuran hujan yang menghambat produksi kelapa sawit di dua negara penghasil CPO terbesar yakni Indonesa dan Malaysia. Untuk karet, Ketua Dewan Karet Indonesia Aziz Pane optimistis harga karet membaik secara bertahap tahun depan seiring dengan stok karet Jepang dan China yang mulai menipis. Pertumbuhan pemakaian kendaraan yang meningkat juga turut mengerek karet karena 60%—70% karet produksi Indonesia dipasok untuk produksi ban. Komoditas logam industri yang sekaligus jadi andalan Indonesia seperti timah juga bakal bersinar tahun depan. Tingginya permintaan tak diimbangi dengan pasokan yang memadai dari Indonesia akan membuat harga timah terkerek tajam. Beberapa outlook dari dalam dan luar negeri memperkirakan harga timah akan mencapai US$25.000—US$30.000 per ton. Sayangnya, tak semua komoditas menuai berkah tahun baru. Batu bara—salah satu komoditas andalan Indonesia—diperkirakan masih bearish tahun depan. Meski sebagian besar berprospek cerah pada awal tahun, Zulfirman mengemukakan kenaikan harga itu akan relatif terbatas. Usai euforia Imlek hingga paruh pertama tahun depan, pasar kembali tertekan. Isu tapering the Fed akan kembali jadi fokus pasar. Apalagi, jelang pertemuan Fed Open Market Committee (FOMC) pada Maret 2014. Banyak yang memprediksi FOMC Maret adalah pertemuan yang

bakal menentukan tapering. Analis PT Megagrowth Futures Wahyu Laksono me ngemukakan konsolidasi harga dan optimisme pada awal tahun depan bakal ditantang oleh isu tapering. “Optimis menya awal tahun, tetapi semester II lihat lagi nanti.” Emas dianggap sebagai komoditas dari lini logam yang paling ‘menderita’ dengan kondisi ini. Tak usah menunggu Maret, emas diperkirakan kembali tertekan mulai akhir tahun.

bakal menggunung jelang kuartal III/2014. Kondisi yang sama juga terjadi pada kopi dan gula. Tak beda jauh dengan kawan satu sektornya, CPO juga tak akan banyak bergerak. Menurut Lukman, CPO bakal bearish karena lonjakan pasokan mencapai 17%. Sayangnya, hal itu tak diimbangi dengan kenaikan permintaan global yang hanya meningkat 4,5%. Namun, ada sedikit harapan bagi CPO sejak sejumlah negara menggencarkan pemakaian biodiesel sebagai bahan bakar. Walau begitu, penurunan harga minyak PEMULIHAN EKONOMI mentah berpotensi mengganjal kenaikan CPO lantaran ada penghujung 2014, Zulfirman memprediksi harga pasar lebih menaruh minat pada minyak mentah komoditas turun dan cenderung side ways. Selain ketimbang biodiesel. CPO diperkirakan berada pada karena tapering, kondisi ekonomi global yang masih kisaran 2.500 ringgit—2.600 ringgit per ton. belum jelas juga akan mempengaruhi pasar. AS, China, Untuk dolar AS, hampir semua analis sepakat dolar dan India sebagai negara konsumen terbesar juga tengah kembali berjaya tahun depan seiring dengan mendekat dihadapkan pada pekerjaan rumah untuk memulihkan nya tapering. Namun pada awal tahun nanti, dolar juga kondisi ekonominya. harus menghadapi tantangan karena pemerintah AS Pendapat agak berbeda datang dari analis PT Platon harus menghadapi siding untuk menentukan batas atas Niaga Berjangka Lukman Leong. Sedari awal Lukman utang (debt ceiling). memperkirakan komoditas cenderung lemah selama Perdebatan soal debt ceiling sempat membuat AS 2014. Sebagian besar komoditas ditentukan oleh menutup sebagian operasional pemerintahannya permintaan dari China. (shutdown) pada akhir September hingga awal Oktober “Emas beserta komoditas lainnya seperti logam 2013. Polemik ekonomi AS ini juga berimbas ke hampir industri, minyak dan agrikultur masih tetap bearish.” seluruh mata uang termasuk rupiah. Proyeksi Harga Analis PT Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianing Perubahan kebijakan moneterKomoditas di AS akan menekan sih menilai jika dibandingkan dengan tahun politik harga emas dan membuatnya bergerak pada rentang Komoditas Harga per 8/11/2013 Harga Proyeksi* Satuan 2014, spekulasi soal tapering jauh lebih kuat menekan US$1.200—US$1.350/troy ounce. Kebijakan itu juga WTI US$94,60 US$80—US$90 barel rupiah. turut berpengaruh pada minyak mentah, terutama WTI. Kepala Riset PT Monex Investindo Futures Ariston Jika ternyata Timur Tengahjuta) adem ayem sedangkan (Rp1,08 (Rp912.320—Rp1,02juta) Tjendra juga menilai pemilu tak terlalu mempengaruhi pasokan melimpah dan permintaan melemah, minyak Emas spot US$1.200-US$1.350 troy ounce pasar. Pasalnya, ekonomi dan politik relatif tak terlalu akan berada pada US$1.288,50 kisaran US$80—US$90/barel. saling mempengaruhi. Komoditas agrikultur akan lebih banyak dipengaruhi (Rp472.432) (Rp439.938—Rp494.981) gram Jika dibandingkan dengan 2 tahun pemilu sebelum oleh faktor cuaca ketimbang keseimbangan antara Timah US$22.850 US$21.750—US$30.000 ton nya, yaitu 2004 dan 2009, nilai rupiah relatif stabil pasokan dan permintaan. Lukman memperkirakan, selama 2004. Kala itu, rupiah bergerak pada kisaran harga gandum cukup stabil sedangkan harga kedelai (Rp260,58 juta) (Rp248,03juta—RpRp342,12juta) Rp8.500—Rp9.270/dolar AS. danCPO jagung justru 2.506 menghadapi penurunan. ringgit 2.500 ringgit—2.600 ringgit ton Sementara itu, pada 2009 rupiah limbung dengan Namun, perkiraan cuaca yang mendukung proses (Rp8,9juta) (Rp8,97juta—Rp9,33juta) volatilitas yang sangat tinggi, Rp9.404—Rp11.700 yang tanam di wilayah AS akan mendorong produksi dan lebih dipicu oleh faktor krisis global kala itu. menekan harga komoditas itu karena pasokan yang

P

Sumber: Bloomberg dan analis, diolah

*) dikalikan dengan kurs tengah BI per 8 November 2013 yakni Rp11.404

Rekomendasi Analis Analis

Rekomendasi

Mengapa

Zulfirman Basir Aset safe haven valas (dolar, (PT Monex Investindo Futures) yen, euro, franc) dan emas

Menghadapi tapering dan kemungkinan gejolak ekonomi-politik dalam dan luar negeri

Wahyu Laksono (PT Megagrowth Futures)

Komoditas yang sedang terpuruk (batu bara, emas, dan tembaga)

Masih memiliki ruang penguatan harga/rebound

Juni Sutikno (PT Phillip Futures)

Komoditas agrikultur

Lebih minim resiko dan harga lebih stabil

Lukman Leong (PT Platon Niaga Berjangka)

Long trading untuk sektor agrikultur dan short trading untuk sektor energi

Mengambil posisi tepat sesuai dengan pergerakan harga

Sumber: analis, diolah

BISNIS/TUTUN PURNAMA


| 37

Industri Multifinance

Optimisme di Tengah Perlambatan Industri multifinance kini sedang menghadapi kenyataan jika pertumbuhan penyaluran pembiayaan melambat. Perlambatan ini bukan semata-mata kesalahan industri, melainkan karena berbagai faktor, mulai dari harga komoditas, kondisi ekonomi, hingga regulasi pemerintah.

P

Yodie Hardiyan [email protected]

erlambatan itu dapat dicermati dari data Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia yang dirilis Bank Indonesia mengenai posisi pembiayaan lembaga keuangan non-bank. Total pembiayaan outstanding dari lini sewa guna usaha (leasing/SGU), pembiayaan konsumen, anjak piutang dan kartu kredit pada September 2013 mencapai Rp339,64 triliun atau tumbuh 12,45% dibandingkan dengan Rp302,05 triliun pada Desember 2012 (year to date). Angka pertumbuhan itu lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal III/2012 dibandingkan dengan 2011 yang mencapai 21,19% dan 20,81% (year to date). Lebih dirinci lagi, penyaluran pembiayaan outstanding SGU mencapai Rp116,66 triliun pada September 2013 atau tumbuh 11,02% dibandingkan dengan Rp105,08 triliun pada Desember 2012. Angka pertumbuhan itu lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya 2012 yang mencapai 40,37%. Pertumbuhan year to

Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Pasca OJK Beroperasi Penuh Mulai 2014 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai target inflasi dan memelihara kestabilan rupiah. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Mengelola cadangan devisa Mengeluarkan dan mengedarkan rupiah Sumber: Data diolah


BISNIS/HUSIN PARAPAT

date dua periode sebelumnya dengan perbandingan yang sama juga mencapai 17%-44%. Perlambatan itu terjadi bukan karena industri multifinance tidak agresif berjualan, melainkan se dikit banyak karena faktor harga komoditas seperti karet, crude palm oil hingga batu bara yang belum menggembirakan. Salah satu yang sangat berpengaruh adalah harga komoditas batu bara acuan (HBA) yang mencapai US$76,61 per ton pada Oktober 2013, padahal HBA pada awal tahun lalu di atas US$100 per ton. Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), mengatakan lesunya harga komoditas itu mempengaruhi para pelaku usaha—yang menjadi konsumen multifinance—menunda untuk membeli barang modal, termasuk alat berat untuk kebutuhan industri batu bara. “Dengan keadaan harga komoditas terutama yang berbasis energi seperti batu bara, yang kami belum tahu harga ekuilibriumnya berapa, apakah akan naik kembali? Semua para pelaku usaha cenderung tidak ekspansi untuk membeli alat baru,” katanya. Kendati demikian, kondisi tersebut tetap memberikan celah perusahaan pembiayaan apabila pelaku usaha melakukan overhaul (membarukan yang lama) alat berat. Perusahaan multifinance, ujar Suwandi, dapat membiayai aksi overhaul itu. “Misalnya alat udah tua, mereka beli sparepart baru. Seperti mobil, kalau turun mesin kan jadi baru lagi. Daripada investasi alat baru, mereka mending overhaul. Di sini ada satu kesempatan bagi perusahaan pembiayaan, ya dibiayailah nasabah-nasabah itu kalau mereka lakukan overhaul,” kata Suwandi. Mengacu pada proyeksi Asosiasi Pengusaha Alat Berat Indonesia (PAABI), penjualan alat berat pada tahun depan mencapai 14.000 unit atau tumbuh 2% dibandingkan dengan proyeksi 13.700 unit pada tahun ini. Pertumbuhan itu “lebih baik” daripada penurun an penjualan pada semester I/2013 sebesar 29% dibandingkan dengan realisasi periode sama pada 2012. Dalam kurun 2002-2012, penjualan alat berat paling gemilang pada 2011. Sejumlah perusahaan pembiayaan yang fokus pada SGU alat berat juga tidak meratapi perlambat an ini tanpa melakukan diversifikasi usaha. Bebe rapa di antaranya menjajaki pembiayaan mesin industri, kredit pemilikan rumah hingga kapal.

PEMBIAYAAN KONSUMEN

T

idak jauh berbeda nasibnya seperti pembiayaan SGU, pembiayaan kendaraan bermotor yang didominasi oleh penyaluran pinjaman untuk sepeda

motor atau mobil, juga mengalami perlambatan. Penyaluran pembiayaan konsumen mencapai Rp216,58 triliun pada September 2013 atau tumbuh 12,91% dibandingkan dengan Rp191,82 triliun pada Desember 2012 (year to date). Pertumbuhan periode yang sama beberapa tahun sebelumnya mencapai 12%26%. Perlambatan itu bukan tidak mungkin berlanjut hingga tahun depan karena penjualan kendaraan bermotor di berbagai daerah seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi juga dipengaruhi harga komoditas pertambangan, perkebunan, serta pertanian. Apabila harga komoditas turun, pendapatan para pelaku usaha di bidang itu juga berpotensi berkurang, sehingga alokasi dana untuk membeli kendaraan turut mengecil. Akibatnya, penjualan sepeda motor yang ditopang oleh multifinance juga kena dampak. Peraturan uang muka minimum yang diluncurkan pemerintah pada tahun lalu juga memberikan dampak kepada industri multifinance. Namun, Suwandi mene kankan kebijakan itu justru memperbaiki tingkat rasio kredit macet (non-performing loan/NPL). Suwandi tetap optimis pasar pembiayaan sepeda motor dan mobil tetap ada. Kepanikan dinilai tidak perlu muncul apabila kondisi ekonomi mendorong terjadinya krisis kecil. “Tahun depan, menjelang pemilu dan seba

gainya, tidak perlu khawatir terhadap situasi ekonomi.” Salah satu perusahaan multifinance skala besar yang menyalurkan pembiayaan sepeda motor dan mobil, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, juga berharap tahun politik bakal berdampak positif. “Biasanya kan kalau pemilu aktivitas masyarakat akan meningkat, mungkin pemilu kasih faktor positif yang sedikit lah,” kata Presiden Direktur Adira Finance Willy Suwandi Dharma. Adapun, perusahaan multifinance skala menengah yang menyalurkan pembiayaan mobil komersial, PT Reksa Finance, juga yakin dapat membukukan pertumbuhan 30% pada tahun depan. “Reksa tetap melakukan ekspansi karena segmen ko mersial tetap prospektif dan target lending tetap optimis dinaikkan 30% dibandingkan dengan target 2013,” kata Direktur Reksa Finance Diyanto Djeragan. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D.Hadad mengakui perusahaan pembiayaan sedang menghadapi tantangan yang tidak dihadapi industri keuangan non-bank lain seperti asuransi dan dana pensiun. Dengan kondisi demikian, regulator mengaku terus melakukan pemantauan secara dekat terhadap industri ini. Dalam amatan Muliaman, multifinance terus mela kukan inovasi. “Mereka berusaha keras,” katanya.

Bisnis/Nurul Hidayat


| 39

Implementasi BPJS Kesehatan

Dimana Asuransi Swasta Berperan? Antara

Perubahan sistem jaminan sosial akan terjadi pada awal 2014 di negara ini. Sistem yang disebutsebut sebagai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mulai diterapkan secara bertahap. Farodlilah Muqoddam & Tisyrin Naufalty Tsani [email protected]

P

emangku kepentingan telah memper siapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebagai bagian dari implementasi SJSN. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum tahu akan hal ini. Badan tersebut merupakan bentuk transformasi dari PT Askes (Persero) dan mulai beroperasi tepat pada 1 Januari 2014. Pada tahap awal, baru sekitar 120 juta orang yang merasakan sistem tersebut. Namun, pada 2019 nanti, pemerintah menargetkan agar semua masya rakat Indonesia terjamin oleh BPJS Kesehatan. Namun, ada yang mengganjal. Apabila kesehatan masyarakat sudah terjamin, bagaimana peran per


usahaan asuransi swasta? Apakah pasar asuransi swasta bakal tergerus dengan adanya BPJS Kesehatan? Jawabnya tidak. Dengan strategi yang tepat, bisnis asuransi kesehatan justru semakin berkembang ketika BPJS Kesehatan beroperasi. Asuransi kesehatan merupakan satu-satunya lini bisnis asuransi yang dapat digarap baik oleh indus tri asuransi jiwa maupun asuransi umum. Bisnis ini terus berkembang sebab kebutuhan masyarakat akan produk asuransi kesehatan kian meningkat se iring dengan terus melambungnya biaya kesehatan. Roland Berger Strategy Consultants memprediksi biaya kesehatan di Indonesia akan meningkat hing ga 158% dalam rentang waktu 10 tahun sejak 2010. Peningkatan biaya ini dinilai tidak akan terkejar, meskipun BPJS telah mulai beroperasi dan mem proteksi seluruh penduduk di pelosok negeri. Pasalnya badan publik ini hanya memberikan perlindungan kesehatan tingkat dasar. Di sini peluang asuransi swasta terbuka. Swasta dapat memberikan manfaat pelayanan tambahan di luar proteksi yang diberikan BPJS Kesehatan. Fachmi Idris, Direktur Utama Askes, menyebut pola kerja sama ini sebagai ‘koordinasi manfaat’ antara pemerintah dengan swasta. Secara umum, tidak ada risiko yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan karena lembaga tersebut mendapat mandat undang-undang untuk

enyelenggarakan universal coverage, yang berarti tidak m ada pengecualian untuk penyakit apapun dan tidak ada pengecualian bagi siapapun. Namun, masih banyak peluang bagi para pemain asuransi swata. Sekali lagi, BPJS Kesehatan hanya memberikan proteksi dan pelayanan kesehatan tingkat dasar dan menengah.

baik bagi industri asuransi maupun masyarakat umum karena dapat meningkatkan penetrasi asuransi. Dilihat dari pangsa pasarnya, peluang pengembangan asuransi kesehatan masih sangat terbuka. Menurut data dari AAUI, pangsa pasar bisnis ini pada semester I/2013 baru mencapai 7,1% dari total bisnis asuransi umum di Indonesia. Kondisi ini masih lebih terbuka dibandingkan dengan TIDAK MEMATIKAN persaingan di lini bisnis asuransi kendaraan bermotor irektur Pengupahan dan Jaminan Sosial Kemente dan asuransi properti yang masing-masing mencapai rian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wahyu Widodo sekitar 30%. mengatakan SJSN tidak boleh mematikan industri Pada paruh pertama tahun ini, premi yang terkumpul asuransi komersial. dari lini bisnis ini mencapai Rp1,47 triliun atau sekitar Keberadaan BPJS Kesehatan dinilai harus selaras dan 7% dari total premi industri asuransi umum sebesar saling mengisi dengan asuransi komersial. Kendati telah Rp20,82 triliun. dijamin BPJS kelak, peserta yang tergolong mampu Sementara itu, tidak ada data pasti pertumbuhan dapat mengikuti program lain di asuransi komersial. bisnis asuransi kesehatan di sektor asuransi jiwa. “Peserta asuransi komersial tetap wajib menjadi peserta Kendati demikian, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi [BPJS Kesehatan],” ungkapnya. Jiwa Indonesia (AAJI) Benny Waworuntu memastikan asuransi kesehatan merupakan salah satu riders yang Setidaknya ada sejumlah pos pelayanan yang dapat paling diminati dalam produk unit linked. ditawarkan oleh industri asuransi bagi para peserta “Asuransi kesehatan itu favorit bagi program BPJS Kesehatan. nasabah unit linked,” katanya. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Hal ini dapat dibuktikan dengan Umum Indonesia (AAUI) Julian maraknya penawaran proteksi Noor menyebutkan salah satunya kesehatan oleh hampir seluruh adalah hospital income, yakni Indikator Perusahaan pemain besar di industri santunan dana tunai bagi Perasuransian [Rp Triliun] asuransi jiwa. Produk yang nasabah yang menjalani ditawarkan umumnya perawatan di rumah Uraian Kuartal II 2013 Kuartal IV 2012 perlindungan terhadap sakit. penyakit kritis. “Ketika biaya perawatan Aset 609,5 556,25 Kendati peluang sangat nya sudah cukup ditang Investasi 509,78 485,81 terbuka, tetapi bisnis ini gung oleh BPJS, asuransi Premi bruto 43,71 47,46 harus digarap secara hati[swasta] memberikan san Klaim bruto 28,84 32,65 tunan tunai untuk menghati karena klaim risikonya cover biaya lain yang tergolong cukup tinggi. Liabilitas 479,32 442,9 Sumber: OJK, Juni 2013 BISNIS/RADITYO EKO mungkin muncul selama Direktur Utama PT Asuransi Staco Mandiri berada di rumah sakit itu,” Ruhari mengatakan lini bisnis asuransi kesehatan katanya, beberapa waktu lalu. memang membutuhkan strategi khusus karena Peluang lain yang dapat dibidik oleh asuransi swasta sifat bisnisnya yang unik. Oleh karena itu, dibutuhkan adalah service untuk menaikkan kelas perawatan. Jika kepesertaan pada BPJS hanya memberikan kelas II un perhitungan yang tepat serta ketahanan permodalan tuk perawatan di rumah sakitmaka asuansi swasta dapat serta dukungan reasuransi untuk menjaga bisnis ini tetap mendatangkan laba. menawarkan upgrading ke kelas I atau VIP dan VVIP. Namun, ada yang mengganjal persiapan implementasi Di sisi lain, program BPJS Kesehatan menetapkan BPJS Kesehatan, yakni peraturan pemerintah (PP). Hing sistem rujukan berjenjang untuk mendapatkan pelayan ga akhir November 2013 regulasi itu belum terbit. an, dimulai dari dokter keluarga, Puskesmas, rumah “Ditargetkan dalam bulan ini [November] keluar,” kata sakit tingkat II di Kabupaten, dan seterusnya. anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Bagi sebagian orang, sistem ini cukup merepotkan Moeryono Aladin. sehingga mereka lebih memilih langsung berobat ke PP itu juga terkait dengan persoalan divestasi anak dokter langganan ataupun rumah sakit yang telah dipercaya. Asuransi swasta dapat membidik kelompok usaha PT Askes, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. ‘yang tidak mau repot’ ini sebagai target nasabah Namun, belakangan Kementerian BUMN sebagai potensial mereka. pemegang saham Askes memastikan divestasi Inhealth Secara keseluruhan, Julian menilai keberadaan BPJS setelah rapat dengan Wakil Presiden Boediono. Ya, semoga saja semua dapat berjalan sebagaimana Kesehatan tidak akan menggerus bisnis asuransi kese mestinya, agar tidak lagi ada suatu hal besar yang dapat hatan yang diselenggarakan pihak swasta. Justru, program perlindungan semesta ini akan berpengaruh menghambat operasional BPJS Kesehatan.

D


| 41

Keuntungan Bank

Krisis Bubar, Laba Berkibar Sebutlah tekanan yang melanda pasar keuangan dalam negeri pada pertengahan 2013 sebagai sebuah krisis mini, boleh jadi hal tersebut bakal menjadi berkah tersendiri bagi industri perbankan menuju 2014. Stefanus Arief Setiaji [email protected]

M

elihat sejarahnya, setahun setelah krisis ekonomi, industri perbankan justru mampu mendulang pertumbuhan laba yang cukup tinggi kendati kenaikan dana pihak ketiga (DPK) maupun penyaluran kredit mengalami pelambatan. Sejenak berkaca pada kejadian yang menimpa pada 2008, ketika pasar global tertekan sebagai dampak krisis di Amerika Serikat yang disebabkan subprime mortgages. Dampak krisis tersebut merembet ke kawasan Eropa dan Asia. Pasar Asia, termasuk Indonesia pun terkena imbasnya. Indeks harga saham gabungan (IHSG) merosot tajam dan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan hebat. Kondisi itu masih ditambah dengan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude oil Price/ICP) yang membumbung tinggi. Menariknya, setahun setelah krisis tepatnya pada 2009 yang berbarengan pula dengan agenda pemilihan umum (Pemilu), industri perbankan justru membukukan kenaikan laba bersih hingga 47,69% dari Rp30,61 triliun pada 2008 menjadi Rp45,21 triliun pada 2009. Padahal, penyaluran pinjaman saat itu hanya tumbuh di bawah 10%, sedangkan penghim punan DPK naik 12,53%. Anggap saja kejadian yang menimpa pasar dalam negeri sejak Mei 2013 silam yang ditandai turunnya IHSG, pelemahan nilai tukar, dan pelarian arus modal asing sebagai gambaran krisis. Maka fenomena 2008 sepertinya terulang kembali. Satu hal yang membuat situasi tersebut mirip, karena tahun depan Indonesia memulai tahapan pemilu untuk memilih calon anggota legislatif maupun presiden. Siklus ekonomi 5 tahun dibaca Bank Indonesia


(BI) dengan memberi sinyal pertumbuhan kredit pada 2014 bergerak di kisaran 15%—16%, di bawah data pertumbuhan kredit 3 tahun terakhir yang di atas 22%. Bahkan tahun depan, bank sentral memproyeksikan pertumbuhan kredit berada di level 20%. Berada di bawah bayang-bayang pelambatan, perbankan masih percaya diri menunjukan kinerja keuangan yang solid pada 2014, meski dihadapkan pada tren terbatasnya likuiditas dana. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja mengatakan naiknya inflasi yang diimbangi dengan peningkatan biaya tenaga kerja mendorong beban operasional (overhead) perbankan tahun ini. “Kalau itu tidak dikompensasi dengan penyesuaian bunga pinjaman, maka biaya-biaya itu akan menekan profitability bank,” ujarnya. Dengan penyesuaian bunga pinjaman tersebut, bank masih mampu menyelamatkan rasio selisih bunga bersih (net interest margin/NIM). Selain itu, Jahja berpendapat kemampuan perbankan mengeruk laba karena simpanan cadangan (secondary reserves) yang terdapat di bank sentral turut andil memberi keuntungan, sejalan dengan kenaikan suku bunga fasilitas simpanan BI (Fasbi). Tahun depan, katanya pertumbuhan kredit perseroan diperkirakan bergerak di kisaran 14%— 15%, hampir sejalan proyeksi bank sentral. Namun, Jahja juga berkaca pada 2008 ketika krisis ekonomi cukup parah, industri perbankan masih mampu tumbuh bagus. Dia berpendapat gejolak ekonomi yang terjadi pada 2013, imbasnya akan berdampak pada tahun berikutnya. Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk. Parwati Surjaudaja meng ungkapkan perseroan berupaya menjaga rasio NIM tahun depan guna menjaga profitabilitas perseroan. Pihaknya tetap mewaspadai kondisi ekonomi 2014, meski proyeksi belanja konsumsi masyarakat meningkat seiring dengan perhelatan pemilu. “Kami tetap hati-hati dalam menyalurkan kredit. Kami juga berusaha menjaga NIM tetap sama pada 2014, karena kami juga harus memerhatikan kepentingan nasabah,” ungkapnya. Bisnis mencatat dalam kurun waktu 2008— 2012, pertumbuhan laba setelah pajak di bank nasional rata-rata sebesar 25,82%, melampaui pertumbuhan DPK dan pinjaman. Data tersebut seolah memberi gambaran bahwa industri perbankan mampu menyiasati perolehan keuntungan di tengah gunjangan makroekonomi

regional maupun global yang sebenarnya kurang menggairahkan. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk. Bien Subiantoro menuturkan ketatnya persaingan likuiditas perbankan tidak lantas membuat bank daerah itu memangkas target laba dan setoran dividen kepada pemegang saham. Menurutnya besaran laba ditahan yang dapat dipakai untuk memperkuat struktur modal perseroan ke depan, cukup tergantung dari besaran payout ratio, baik tahun ini maupun tahun depan. “Kalau payout ratio-nya kecil, laba ditahan kami tentu akan lebih besar. Sejauh ini, kami tidak memiliki rencana memangkas target laba dan setoran kepada pemegang saham,” ungkapnya. Industri perbankan melihat langkah penyesuaian suku bunga simpanan dan kenaikan tingkat bunga pinjaman yang dilakukan tahun ini, cukup ampuh menjaga kelangsungan laba yang diperoleh tahun ini maupun tahun depan.

BANK BUMN

D

alam kesempatan terpisah, ekonom Universitas Indonesia (UI) Dony A. Chalid menilai peran industri perbankan nasional tak bisa dilepaskan dari kinerja bank-bank BUMN. Selama ini, bank pemerintah yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Negara Indonesia Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara Tbk., menguasai hampir 35% dari total aset perbankan dalam negeri. “Bank BUMN memiliki porsi aset yang relatif besar, sehingga bisa berperan aktif mendorong pertumbuhan maupun efisiensi di sektor perbankan,” tuturnya. Dony melihat rasio NIM bank BUMN rata-rata masih cukup tinggi di atas 6%. Bisnis mencatat NIM rata-rata bank BUMN sampai kuartal III/2013 sebesar 6,32%, meski lebih rendah dari periode yang sama 2012 sebesar 6,45%. “Jika bank BUMN bisa menekan NIM dan meningkatkan efisiensi, maka bank lain ikut terdorong menekan NIM,” kata Dony. Meski terdapat indikator seperti rasio beban 2.338,82 operasional pendapatan operasional (BOPO),

NIM kerap dijadikan tolak ukur menilai tingkat efisiensi perbankan nasional. Namun, dalam satu forum diskusi beberapa waktu lalu, Ketua Umum Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) Gatot M. Suwondo berdalih saat ini isu mengenai tingginya bunga pinjaman bank tidak lagi dilihat sebagai permasalahan bagi pelaku usaha di sektor riil. Gatot yang juga Dirut BNI melihat pelaku usaha lebih mengutamakan aksestabilitas dan ketersediaan infrastruktur sebagai satu cara untuk menekan tingginya biaya produksi. “Soal bunga bank sebenarnya itu bukan masalah. Bagi pelaku usaha yang penting akses terhadap pinjaman, bagaimana caranya kalau mereka butuh dana, bank langsung bisa menyediakan,” jelasnya. Survei kegiatan dunia usaha kuartal III/2013 yang dirilis BI mencerminkan pelaku usaha cenderung melihat ekspektasi bisnis selama 6 bulan ke depan relatif sama dengan kondisi saat ini, tercermin dari tingkat saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 55,71%. Terdapat pula pelaku usaha yang melihat aktivitas bisnis 6 bulan mendatang lebih baik dengan rasio SBT sebesar 41,8%. Hanya segelintir persepsi pelaku usaha yang relatif pesimistis dunia usaha akan membaik, bahkan menilai lebih buruk meski dengan rasio SBT sebesar 2,49%. Demikian pula dengan akses pelaku usaha terhadap kredit pada 3 bulan terakhir yang rata-rata dianggap masih normal. Setidaknya, melihat persepsi pelaku usaha yang memandang perekonomian dalam negeri lebih baik ke depan, akan berimbas pada kinerja bank pada 2014. Kendati proyeksi ekonomi dan penyaluran kredit melambat, laba yang dikantongi bank bakal tetap menebal. 3.440,21 3.225,19 2.784,91

2.725,67

2.200,09

Kinerja Industri Perbankan Indonesia

1.973,04 1.765,84

1.753,29 1.307,69

3.091,43

1.437,93

(Rptriliun) Laba

2008

2009

Sumber: BI; diolah. Ket: *data sampai Agustus 2013

92,83

75,08

57,31

45,21

30,61

2010

2011

Kredit

DPK 70,74

2012

2013** BISNIS/HUSIN PARAPAT


| 43

Kinerja Manufaktur

Tongkat Estafet Harus Dilanjutkan

Bisnis/Rahmatullah

JAKARTA—Kinerja sektor manufaktur memasuki 2014 semakin penuh tantangan. Apalagi, sejumlah sentimen negatif global masih berlanjut dan berpe ran sangat besar dalam membentuk ketidakstabilan ekonomi makro di dalam negeri. Apakah semua masalah yang belum dituntaskan pada 2013 akan selesai pada 2014? Ataukah pada 2014 masalah-masalah itu justru kian membesar seperti virus kanker yang menggerogoti tubuh? Menteri Perindustrian M.S. Hidayat berupaya mengelaborasi problematika industri pada tahun depan. Berikut petikannya. Bagaimana Anda mengevaluasi perkembangan industri manufaktur pada 2013? Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sepanjang 2013 masih cukup menggembirakan dan sesuai harapan. Hingga semester I/2013, industri pengolahan nonmigas tumbuh 6,58%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDB nasional 5,92%. Dengan target pertumbuhan 2013 sebesar 6,5%, saya optimistis target ini akan mampu dicapai pada akhir 2013. Apa yang menjadi perhatian serius Anda pada tahun depan? Ada beberapa kegiatan prioritas a.l prioritas nasional


ketahanan pangan yang mencakup fasilitasi revitalisasi lima pabrik pupuk urea dan 10 pabrik pupuk organik. Selanjutnya, revitalisasi industri gula melalui bantuan potongan harga pengadaan mesin peralatan pada 25 pabrik gula BUMN dan penyusunan 10 judul rancangan SNI industri kimia dasar. Kedua, adalah iklim investasi dan iklim usaha melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri. Salah satunya dengan cara fasilitasi pengembangan pusatpusat pertumbuhan industri di 11 kawasan industri dan fasilitasi pengembangan kompetensi inti industri daerah di 113 kabupaten/kota. Ketiga, prioritas energi nasional. Pemerintah akan melakukan pengembangan kendaraan angkutan murah perdesaan dan juga bantuan pengadaan konverter kit dalam rangka konversi BBM ke gas. Keempat, penumbuhan industri berbasis hasil tambang serta hasil pertanian atau agroindustri. Penumbuhan industri berbasis SDM dan untuk peme nuhan kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Bagaimana Anda mendorong pertumbuhan industri-industri unggulan tersebut? Kami akan melaksanakan lima strategi utama aksele rasi industrialisasi, yaitu penghiliran sumber daya alam (mineral, migas dan agro) sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.

Mendorong peningkatan produktivitas & daya saing industri dalam negeri serta mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur. Kami juga akan melakukan percepatan proses peng ambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi dan meningkatkan integrasi pasar domestik serta dukungan dalam bentuk penyediaan insentif fiskal maupun fasilitas lainnya. Bagaimana dengan kelangkaan energi, bahan baku dan rusaknya infrastruktur? Itu masih terus kami upayakan. Kami fokus untuk melakukan perbaikan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi, ketersediaan lahan terutama di Pulau Jawa, jaminan pasokan bahan baku dan sumber energi. Hambatan investasi seperti divestasi pada industri pengolahan mineral, aturan terkait dengan limbah B3, tata ruang/RTRW, serta perjanjian kerja sama internasio nal yang dititikberatkan pada peningkatan investasi akan terus diperbaiki. Dikarenakan penyediaan fasilitas tersebut melibatkan kementerian/lembaga terkait lainnya, maka Kemenperin berperan dalam mengoordinasikan dan mengupayakan percepatan penyelesaian hambatan tersebut. Hingga saat ini, berbagai hambatan masih dialami tetapi diselesaikan secara bertahap. Sinkronisasi kebijakan dan koordinasi antarinstansi di Indonesia sangat payah. Bagaimana mengatasi ini? Ini tidak bisa dilakukan secara cepat, karena harus melibatkan berbagai instansi terkait lainnya. Kami beru saha melakukan koordinasi lintas sektoral secara inten sif, termasuk dengan mempertemukan secara langsung berbagai stakeholder industri nasional, yaitu pemerintah pusat dan daerah, Kadin, Apindo, asosiasi industri, per bankan, dan lainnya. Gejolak perburuhan berpotensi masih terjadi pada 2014. Bagaimana peran Anda? Bila disebabkan oleh masalah UMP, kami telah beru paya mengarahkan penetapan UMP dengan skema kenaikan UMP mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL), produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi, dengan membedakan kenaikan upah minimum UMKM dan industri padat karya dengan industri padat modal melalui beberapa cara. Apakah pengembangan industri otomotif hanya berhenti sampai LCGC? Tidak. Kami menjadikan industri otomotif sebagai salah satu industri prioritas yang dikembangkan, tidak hanya terbatas pada LCGC. Program ini bersifat terbuka dan berlaku untuk semua merek otomotif, baik interna sional maupun merek asli Indonesia (merek lokal/mob nas). Peserta program ini disyaratkan untuk manufaktur mobil di dalam negeri serta menggunakan komponen

otomotif buatan dalam negeri. Dengan demikian, merek otomotif yang mengikuti program ini digiring membangun industri komponen otomotif lokal dan meningkatkan kemandirian nasional di bidang teknologi otomotif, terutama engine, transmisi dan axle (power train). Kami juga telah membuat roadmap yang menargetkan kemampuan produksi kendaraan bermotor secara berta hap mulai 2011 hingga 2025. Soal kesiapan daya saing industri dalam meng hadapi MEA 2015? Beberapa langkah dan kebijakan yang bersifat lintas sektoral untuk menghadapi MEA 2015 sudah disiapkan seperti mengintensifkan sosialisasi MEA kepada stakeholder industri, mengusulkan percepatan pember lakuan safeguard dan antidumping bagi produk impor tertentu. Selain itu, menambah fasilitas laboratorium uji dan meningkatkan kompetensi SDM industri, penyusunan standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) pada masing-masing sektor industri, serta penguatan IKM dan pengembangan wirausaha baru industri. Bagaimana kelanjutan program penghiliran industri di berbagai sektor strategis? Saya harap tongkat estafet kebijakan yang positif ini bisa dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnnya. Sebagai implementasi atas program penghiiran industri, selama ini kami telah berupaya untuk menarik investasi baik PMA maupun PMDN yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah industri di dalam negeri. Beberapa investasi industri berskala besar yang telah direalisasikan pada periode 2012-2013 itu a.l untuk penghiliran berbasis bahan mineral dengan total investa si US$17,5 miliar oleh industri pengolahan besi baja PT Krakatau Posco dan PT Batulicin Steel, industri pengola han aluminium PT Aneka Tambang Tbk. Untuk penghiliran berbasis migas total investasinya US$8 miliar, antara lain oleh PT Chandra Asri dan PT Nippon Shokubai Indonesia. Penghiliran industri berba sis agro, dengan total investasi US$3,3 miliar, antara lain oleh industri pengolahan CPO PT Unilever Indonesia, industri pengolahan karet ban PT Hankook Tire Indonesia, dan industri pengolahan kakao PT Asia Cocoa Indonesia. Ada yang bilang program restrukturisasi mesin TPT, kulit dan alas kaki kurang efektif mendorong investasi baru? Melihat perkembangan realisasi investasi di sektor industri tekstil dan industri barang dari kulit & alas kaki, memang kurang menggembirakan, terutama investasi dalam bentuk PMDN. Namun, industri padat karya merupakan sektor yang juga sangat penting. Oleh kare na itu, pada 2014 saya akan tetap melanjutkan program. Pewawancara: Riendy Astria


| 45

Pandangan Pengusaha

Bisnis/Rahmatullah

Membaca Prospek Industri Tahun 2014 Jika membicarakan prospek industri pada 2014, menurut saya pekerjaan rumah utama yang dihadapi stakeholders adalah menjaga dan mening katkan daya saing industri nasional. Terlebih, 2014 adalah tahun politik yang sangat menguras energi peme rintah. Franky Sibarani Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

O

leh karena itu, kemampuan kita untuk menjaga dan meningkatkan daya saing industri akan menentu kan cerah suramnya industri nasio nal pada tahun depan. Secara umum, banyak pihak mem prediksi ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh. Pemerintah, lembaga internasional OECD dan ADB memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 pada kisaran 6%, Bank Indonesia 5,8%—


6,2%, Bank Dunia sekitar 5,3%, serta IMF 5,5%. Hal ini merupakan modal positif untuk tetap men jaga pertumbuhan. Namun, peringkat daya saing Indonesia cukup rendah untuk indikator kemudahan memulai bisnis (peringkat 175 dari 189 negara), pemenuhan kon trak (peringkat 147 dari 189), mengatasi gagal bayar (144 dari 189), dan pembayaran pajak (per ingkat 137 dari 189). Namun, daya saing yang cukup tinggi dari Indonesia adalah market size pada ranking 15, serta inovasi dan tingkat kepuasan bisnis yang berada pada ranking 33. Berkaca kepada hal di atas, optimisme pertum buhan ekonomi Indonesia dan realitas daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara lain, saya mencatat ada lima poin yang perlu menjadi perha tian pemerintah karena cukup krusial menentukan prospek industri nasional pada tahun depan. Lima aspek tersebut adalah sinergi kebijakan antarkementerian, tenaga kerja, arah investasi kepa da penyediaan bahan baku dan barang modal, per siapan implementasi perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai Desember 2015 serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Pertama, saya melihat belum ada keterpaduan di

antara kementerian untuk memajukan industri nasional. Kebijakan Kementerian Perindustrian mendorong pertum buhan industri nasional tetapi Kementerian Pertanian jus tru kontraproduktif terhadap pertumbuhan industri. Saya menyontohkan keberadaan Peraturan Menteri Pertanian No. 84/2013. Pasal 7 menyatakan impor da ging hanya bisa dilakukan dari negara yang bebas dari penyakit mulut dan kuku, sehingga impor daging Indonesia ditentukan hanya bisa berasal dari tiga nega ra, yaitu Australia, Selandia Baru, dan AS. Namun, pada Pasal 9 Kementan memberikan izin impor dari negara yang dianggap masih belum bebas dari penyakit mulut dan kuku jika dilakukan dalam bentuk produk jadi atau olahan. Hal ini berpotensi mengancam daya saing industri olahan berbahan baku daging di dalam negeri. Ancaman lain, pasar produk daging olahan seperti baso dan sosis di dalam negeri akan dikuasai produk impor. Industri kecil menengah akan terancam. Padahal, sebelum Permentan itu keluar, Dirjen Industri Agro Kemenperin sudah berencana membuat aturan melarang impor daging olahan berbahan baku daging dari negara yang masih belum bebas PMK.

MASALAH PENGHILIRAN

K

ebijakan penghiliran coklat juga terhambat kebi jakan Kementan. Kebijakan penghiliran yang diusung Kemenperin dengan menerapkan bea keluar untuk ekspor kakao telah berhasil menumbuhkan industri pengolahan coklat nasional. Namun, industri ini menghadapi ancaman terkait dengan ketersediaan bahan baku karena tidak ada per tambahan produksi buah kakao. Apabila tidak ada lang kah istimewa dari Kementan, Indonesia terancam men jadi importir kakao pada 2015. Kedua, kemampuan pemerintah mendorong investasi produk bahan baku dan barang modal. Investasi pada bidang ini diperlukan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri olahan sehingga daya saingnya ikut meningkat. Kondisi yang terjadi saat ini patut menjadi perhatian karena kondisi investasi yang cenderung bergeser dari industri padat karya ke arah industri padat modal dan industri penghasil bahan baku menjadi investasi produk jadi. Kecenderungan tersebut perlu diwaspadai karena tidak menciptakan pertumbuhan industri baru dan mengarah kan Indonesia sebagai pasar besar. Pemerintah seharus nya mulai mengarah untuk menjaring investor yang menghasilkan produk barang modal dan bahan baku. Ketiga, persoalan ketenagakerjaan dan jaminan keterse diaan energi, menurut saya, masih berpotensi menjadi penghambat pertumbuhan industri pada 2014. Persoalan ketenagakerjaan bisa menjadi penghambat apabila penen tuan upah tenaga kerja menjadi komoditas politik. Padahal, penetapan UMP 2014 ini sudah mengacu kepada penentuan komponen hidup layak (KHL) dan mekanisme Dewan Pengupahan. Namun, saya optimistis

persoalan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja tidak akan mengganggu prospek industri 2014. Hal penting lainnya untuk menjaga prospek industri 2014 adalah jaminan ketersediaan energi. Pada satu sisi, pemerintah belum bisa memenuhi pasokan gas untuk kebutuhan industri. Pemerintah pun juga masih berencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk industri. Dua kebijakan ini kontraproduktif dengan upaya pemerintah menaikkan daya saing industri. Saya berharap pemerintah fokus terlebih dahulu menjamin kelancaran pasokan ener gi yang dibutuhkan untuk menggerakkan industri. Keempat, persiapan MEA 2015. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan diimplementasikan mulai Desember 2015. Namun, kemampuan industri nasional bersaing de ngan industri sesama Asean ataupun di luar Asean, diten tukan oleh sinergi kalangan pemerintah dan daya saing. Hal ini perlu menjadi catatan semua pihak agar tidak terabaikan di tengah hiruk-pikuk tahun politik. Kegagalan penyiapan daya saing industri menghadapi MEA hanya akan menempatkan Indonesia sebagai pasar besar di Asean. Saya berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun terakhir pemerintahannya dapat mengeluarkan kebijakan khusus dalam bentuk instruksi presiden untuk percepatan implementasi peningkatan daya saing industri nasional menghadapi MEA. Pemerintah juga perlu mem beri perhatian khusus terhadap kesiapan UKM. Kelima, pemerintah perlu meneruskan beberapa kebi jakan yang bertujuan melindungi produk nasional agar dapat memenangkan persaingan pasar dalam negeri. Kebijakan tersebut adalah terkait penggunaan produk dalam negeri (P3DN) untuk produk mebel dan rotan, serta penggunaan produk kapal PT PAL oleh Pertamina, perlu diteruskan dan diperluas untuk sektor industri lainnya. Kebijakan yang pada awalnya dimaksudkan sebagai langkah jangka pendek mengantisipasi krisis ekonomi yang menggerus pasar ekspor, dalam jangka panjang dapat menjadi salah satu instrumen pengaman pasar domestik bagi produk nasional. Saya juga berpendapat pemerintah perlu mempertim bangkan untuk memasukkan bidang jasa usaha distributor mendapat perlindungan melalui daftar negatif investasi (DNI). Saat ini pemerintah belum mengatur sektor tersebut sehingga dimungkinkan masuknya modal asing hingga 100%, padahal, banyak industri nasional yang sanggup untuk masuk ke dalam jenis usaha tersebut. Saya menempatkan 2014 adalah penentuan bagi industri nasional apakah akan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri atau hanya akan menjadi pasar besar bagi produk asing, terutama menjelang penerapan MEA pada akhir 2015. Saya ingin menggarisbawahi waktu 2 tahun bukan waktu yang lama untuk mempersiapkan daya saing industri nasional. Namun, saya masih berkeyakinan kita mampu menghadapi MEA sepanjang ada komitmen nyata dari pemerintah meningkatkan daya saing dan membenahi aspek krusial yang telah dipaparkan di atas.


| 47

Penghiliran Industri

Pembangunan akan Menggeliat Pada 2013, perkembangan pemba ngunan industri hulu berbasis sum ber daya alam terbarukan dan sum ber daya alam tidak terbarukan memang belum terlihat. Riendy Astria & Peni Widarti [email protected]

N

amun, pemerintah yakin akan ba nyak proyek pembangunan industri hulu yang mulai bergerak pada 2014. Belum lagi rencana investasi yang masih akan terus mengalir ke Indonesia. Penghiliran industri yang berbasis sumber daya alam, khususnya mineral dan agro memang sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini. Namun, hasilnya belum bisa terlaksana seutuhnya sehingga pemerintah akan fokus kembali pada program penghiliran guna mempercepat peningkatan daya saing industri nasional. Hal ini terbukti dari masuknya program penghi liran industri dalam kegiatan prioritas atau target Kementerian Perindustrian 2014. Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan akan fokus pada kegiatan ketahanan pangan nasional seperti revitalisasi industri pupuk dan menjaga iklim investasi serta iklim usaha di dalam negeri. Pihaknya juga akan fokus pada kegiatan prioritas penumbuhan industri berbasis hasil tambang seper ti industri besi baja, alumunium, nikel, tembaga, dan petrokimia serta penumbuhan industri berbasis hasil pertanian seperti agro industri yang difokus kan pada pengembangan industri hilir kelapa sawit, kakao, karet, dan furnitur. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan komponen impor industri masih besar. Dia berharap pada tahun depan semua kebutuhan bahan baku, komponen sampai barang jadi harus dibuat di dalam negeri. Menurutnya, pada tahun depan pengusaha tetap akan bertahan dengan modal dan rencana yang sudah dimiliki saat ini. Untuk bisa menjadi pemain industri global, sangat dibutuhkan dukungan pemerintah dari berbagai macam kebijakan.

Optimistis

M

eski hasil program penghiliran belum terlihat secara nyata, Hidayat optimistis program ini akan berhasil ke depannya. Hal ini membuat


pihaknya bersama para pemangku kepentingan ter kait menjadikan program ini sebagai prioritas na sional. “Kebijakan ini perlu dilanjutkan pada pemerin tahan selanjutnnya. Sebagai implementasi atas pro gram penghiiran industri, selama ini kami telah berupaya untuk menarik investasi untuk mening katkan nilai tambah,” tambahnya. Apindo berharap pada 2014, ketika aktivitas poli tik akan bergulir panas tidak sampai mengganggu para pelaku bisnis yang sudah berusaha menuju pasar global terutama untuk mempersiapkan diri menghadapi pasar bebas 2015. Namun, dia khawatir Pemilu bisa menurunkan laju investasi baru ke dalam negeri. Bagi investasi yang sudah telanjur masuk sejak 2 tahun—3 tahun lalu, mereka akan tetap menyelesaikan bisnisnya untuk mencapai target pertumbuhan yang diinginkan. “Perkembangan industri 2014 tidak akan banyak pertumbuhannya karena orang tidak banyak investasi karena tahun pemilu,” ujar Sofyan. Untuk mengatasi beragam penghambat pertum buhan industri, setidaknya pemerintah harus mem percepat pembangunan infrastruktur. Berbagai kalangan pengusaha sejatinya ingin menjaga momentum pertumbuhan industri dalam negeri yang terbilang cukup meningkat. Setiap pelaku usaha memiliki strategi dan target untuk mencapai keberhasilan, terutama merebut pasar ekspor. Bagi industri mebel, kekhawatiran itu terletak pada perubahan kabinet setelah Pemilu usai. Pengusaha tidak ingin jika ke depan ada perubahan kebijakan yang sudah dibuat untuk mendorong industri mebel ke pasar global. Apalagi, industri mebel kayu dan rotan saat ini gencar melakukan promosi dan penetrasi pasar serta membuat inovasi untuk mencapai target ekspor US$5 miliar pada 2018. “Namun, kalau produk yang orientasinya ekspor, sepertinya pada tahun depan tidak ada masalah, justru negara saat ini butuh devisa. Mungkin gang guan kecil yang terjadi pada 2014 adalah seperti upah buruh,” ujar Abdul Sobur, Sekjen Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia. Berbeda dengan industri rokok. Bagi mereka, tahun politik adalah tahun konsumtif terutama untuk produk makanan dan minuman serta rokok. Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Hasan Aoni Aziz Us menga takan pelaku usaha produk tembakau melihat pasar dalam negeri masih begitu besar. Apalagi, banyak perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia dengan berbagai negara, bisa

Bisnis/Rahmatullah

membuat Indonesia menjadi pasar yang menggiurkan bagi industri asing. “Saya yakin mungkin akan ada lagi konsolidasi perusahaan [hasil tembakau] seperti yang dilakukan PT Philip Morris Indonesia dengan PT HM Sampoerna,” ujarnya.

Terus Tumbuh

D

irektur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan kinerja industri agro masih akan terus tumbuh pada tahun depan karena banyak proyek baru yang sudah mulai berproduksi. “Di sektor ini yang masih akan menjadi prioritas pada 2014 yaitu pernghiliran mulai dari CPO, karet, coklat, rotan dan sebagainya,” kata Panggah. Menurutnya, program penghiliran industri agro bisa dikatakan berjalan dengan baik. Hanya saja, untuk penghiliran karet masih agak terhambat atau belum terakselerasi. Panggah menjelaskan, karet bukanlah produk yang bisa berdiri sendiri sehingga harus dimixed yang karet alam ataupun kimia lainnya. Dia optimistis pertumbuhan industri agro pada 2014 masih berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi atau di atas 6%. Selain didorong oleh program penghilir an, industri makanan dan minuman akan membantu menopang pertumbuhan pada 2014. Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan investor masih melihat Indonesia sebagai tempat yang menguntungkan untuk berinvestasi pada tahun depan. “Ini kelihatannya program penghiliran direspons positif oleh para investor. Jadi banyak yang berinvestasi di sektor upstream [hulu],” kata Mahendra.

Mahendra memprediksi investasi industri hulu masih akan berlangsung hingga beberapa tahun mendatang. “Setidaknya periode 3 tahun—4 tahun mereka akan terus komitmen untuk itu. Soalnya investasi ini strategis dan bukan investasi jangka pendek.” Dia menilai, adanya Pemilu 2014 tidak akan meng urungkan niat investor untuk berekspansi di dalam ne geri. Pasalnya, seiring dengan berjalannya waktu, investor kian paham dan melihat Indonesia dalam perspektif yang lengkap. Investor sudah melihat Indonesia sebagai negara demokrasi yang besar dengan pasar yang juga besar. Oleh karena itu, investor melihat Indonesia sebagai negara yang semakin mapan sehingga proses pergantian pemimipin merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Selain itu, lanjut Mahendra, banyak investasi yang masuk ke Indonesia bukan lantaran sudah mendekati berlakunya Asean Economic Community (AEC) pada 2015. “Namun, hal ini lantaran pasar Indonesia yang kuat dan berkelanjutan.” Pada 2014, pemerintah juga akan terus meningkatkan daya saing industri guna menyongsong AEC pada akhir 2015. Menperin Hidayat mengatakan ada beberapa langkah dan kebijakan yang bersifat lintas sektoral untuk menghadapi AEC 2015 yang akan dilakukan. Langkah-langkah tersebut a.l mengintensifkan sosialisasi AEC kepada stakeholder industri dan mengusulkan percepatan pemberlakuan safeguard dan antidumping bagi produk impor tertentu. Selain itu, menambah fasilitas laboratorium uji dan meningkatkan kompetensi SDM industri, penyusunan standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) pada masing-masing sektor industri, serta penguatan IKM dan pengembangan wirausaha baru. Setelah terus menggenjot investasi di bidang industri dasar, pemerintah kini menargetkan adanya investasi di bidang mesin untuk memenuhi kebutuhan industri tekstil dan sepatu. Hidayat berjanji akan terus menggenjot investasi dari hulu ke hilir. “Selama 3 tahun belakangan, pemerintah terus me ngembangkan industri dasar. Pada 2014 memang akan di lanjutkan, tetapi harapannya juga ada yang masuk untuk industri padat karya seperti tekstil dan sepatu,” jelasnya. Pada 2014 Kemenperin akan melanjutkan program ini dengan kegiatan utama restrukturisasi permesinan 110 perusahaan industri tekstil dan aneka, penyusunan 3 SNI dan 14 rancangan SNI produk industri TPT dan aneka serta fasilitasi pengembangan dua klaster industri TPT dan alas kaki. Selain itu, pada 2014 Kemenperin fokus melakukan perbaikan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi, ketersediaan lahan terutama di Pulau Jawa dan jaminan pasokan bahan baku dan sumber energi. Selanjutnya, penyelesaian hambatan investasi seperti divestasi pada industri pengolahan mineral, aturan terkait limbah b3, dan tata ruang, serta perjanjian kerja sama internasional untuk meningkatkan investasi.


| 49

Pasar Konstruksi

Proyek Tidak Lagi Fokus di Jakarta Lembaga Riset PT BCI Asia Indonesia menyebutkan nilai pasar konstruksi nasional sektor gedung dan sipil pada 2014 bakal mencapai Rp493,16 triliun, naik 14,99% dibandingkan dengan realisasi 2013 sebesar Rp428,85 triliun.

N

Dimas Novita Sari [email protected]

provinsi karena tidak berpengaruh signifikan. Adapun pemberi kerja pekerjaan sipil, masih didominasi oleh pemerintah dan dari pinjaman asing. Pembangunan infrastruktur nasional pada tahun depan juga akan lebih merata, tidak lagi berpusat di Jakarta. Meskipun tidak signifikan akan tetapi sejalan dengan program pemerintah pembangunan akan lebih menyebar. BCI Asia masih melihat kendala pembangunan konstruksi, lanjutnya, justru berada pada peng adaan lahan serta proses perizinan.

Proyek MP3EI

ilai konstruksi tahun depan itu terdiri dari 4.550 proyek, dengan komposisi pekerjaan sipil 20%, atau 870 proyek dengan nilai hampir Rp233 triliun dan gedung 80%, atau 3.680 proyek dengan nilai Rp260,38 trili-

un. Untuk pembangunan gedung, senilai Rp77,19 triliun ditujukan untuk pembangunan residensial. Selanjutnya kawasan industri (Rp56,66 triliun), perkantoran (Rp41,89 triliun), mal (Rp22,77 triliun), rumah sakit (Rp6,55 triliun), sekolah (Rp6,36 triliun), dan tempat rekreasi (Rp3,13 triliun). Sementara itu, untuk sektor sipil pembangunan didominasi oleh proyek-proyek besar untuk mendukung konektivitas. Proyek tersebut di antaranya jalan tol Serpong-Balaraja, Medan-Kuala Namu, Cisumdawu, Jembatan Riau-Bintan, Mass Rapid Transit Jakarta, dan Pelabuhan Kalibaru. Nilai konstruksi sipil 2014 itu, tidak termasuk proyek-proyek kecil seperti pembangunan jalan

K

epala Badan Pembina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Hediyanto W. Hussaini me ngatakan 35%-40% dari nilai tersebut umumnya berupa paket pekerjaan kebinamargaan, pembangkit listrik, pelabuhan, dan bandar udara. “Semuanya itu sesuai dengan tujuan MP3EI [Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia] yakni konektivitas,” katanya. Proyek-proyek tersebut merupakan infrastruktur prioritas mengingat masih adanya gap kebutuhan dengan ketersediaan dan daya tampung yang overload. Selain itu, peningkatan nilai pasar jasa konstruksi akan disumbang dari penyesuaian nilai proyek tahun jamak akibat kondisi kahar yang terjadi. Seperti diketahui, pada tahun ini pasar jasa konstruksi nasional diterpa kondisi kahar (force majeure) akibat pelembahan rupiah yang didahului oleh kenaikan BBM dan upah minimum regional. “Harga satuan banyak yang naik sehingga akan terjadi penyesuaian kontrak,” jelasnya.

Nilai Konstruksi Berdasarkan Wilayah (Rp Triliun)

Pertumbuhan Nilai Konstruksi (Rp Triliun) 493,16 428,85

Rp

Kalimantan

Rp

Sumatra

284,17 223,95

93,37

29,64

Jawa Timur

Rp

Indonesia Timur

30,24

Rp

50,55

Jabodetabek

184,96

Jawa Barat

67,36 2011

2012

Sumber: PT BCI Asia, diolah

2013*

2014*

Ket: *) Perkiraan


Jawa Tengah-DIY

22,82

Bali-Nusa Tenggara

14,16

BISNIS/M. RAUSHAN


Kemudian, pemerintah masih akan menjadi pemberi proyek paling besar baik dari APBN dan APBD, diikuti oleh BUMN kemudian swasta. Hediyanto menggarisbawahi bahwa pada tahun depan pasar jasa konstruksi harus meningkatkan kompetensinya, baik secara sumber daya manusia dan finansial untuk menghadapi Pasar Bebas Asean pada 2015. Jangan sampai pasar jasa konstruksi nasional justru dalam keadaan lemah ketika serbuan asing masuk, mengingat Indonesia menjadi salah satu pasar buruan investor. Salah satu lini yang harus diperkuat adalah jumlah insinyur profesional yang paling tidak harus mencapai 1.000-2.000 orang pada tahun depan. Saat ini, Indonesia hanya memiliki 200 orang insinyur bersertifikat. Oleh karena itu, tahun depan pemerintah akan lebih agresif dalam mensosialisasikan pentingnya dan perlu nya sertifikasi tersebut. Sementara itu, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Soeharsojo mengatakan proyek Rp100 miliar akan menguasai pangsa pasar jasa konstruksi hingga 80%. Jalan dan jembatan akan tetap menjadi pekerjaan infrastruktur yang paling banyak dikerjakan pada tahun depan, di samping infrastruktur besar lainnya. “Yang kecil-kecil dan dasar itu kan sudah dikerjakan di tahun-tahun kemarin, jadi sekarang tinggal yang

besar-besarnya,” jelasnya. Dia mencontohkan salah satu proyek yang akan banyak ditangani pada tahun depan yakni jembatan dengan bentang besar 600 m-1.000 m. Dengan meningkatnya nilai pasar jasa konstruksi pada tahun depan, tentunya juga akan membuka peluang munculnya perusahaan baru jasa konstruksi. Namun, menurut Soeharsojo, saat ini pasar jasa konstruksi tidak membutuhkan peningkatan secara kuantitas, akan tetapi kualitas. Hal ini terkait dengan segera berlakunya Pasar Bebas Asean atau Asean Economic Community pada 2015 yang menuntut daya saing para pelaku jasa konstruksi nya. “Bagusnya itu, yang kecil jadi menengah, menengah jadi besar. Peran pengendalian dari pemerintah yang kami harapkan,” katanya. Pengendalian tersebut bisa berupa dengan pengetatan izin pendirian badan usaha baru dan pelatihan bagi pelaku jasa konstruksi. Apalagi, pemberlakukan UU Keinsinyuran pada tahun depan juga akan mendukung peningkatan kompetensi insinyur sehingga pembangunan di bidang infrastruktur akan semakin berkualitas. Artinya, tatanan terhadap sumber daya manusia khususnya insinyur infrastruktur lebih terprogram, di mana ketentuan dasar dan syarat-syarat insinyur profesional jelas tercantum.


| 51

Geliat Pariwisata

Berkah MICE pada Tahun Politik Situasi perekonomian dunia yang masih tidak menentu menjadi ancaman tersendiri bagi kondisi pariwisata pada 2014. Jumlah kunjungan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, bisa jadi ikut-ikutan terkoreksi.

P

Dewi Andriani [email protected]

adahal, pemerintah telah memasang target menjadi 9,5 juta kunjungan pada 2014. Beruntung ada pesta demokrasi yang boleh jadi turut menyelamatkan industri pariwisata nasional tahun depan. Pesta demokrasi kerap menjadi salah satu pertimbangan bagi wisatawan mancanegara (wisman) ketika akan mengunjungi suatu negara karena gejolak politik seringkali memengaruhi tingkat keamanan di negara itu. Menilik data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ketika pesta demokrasi 2009 lalu, jumlah kunjungan wisman di Indonesia hanya meningkat 1,43% dari tahun sebelumnya. Penerimaan devisa kala itu minus 14,29%. Pengeluaran wisman pun merosot dari sekitar US$1.178 menjadi US$995,93 per orang per kunjungan. Bandingkan dengan tahun-tahun sebelum atau sesudah pesta demokrasi. Rata-rata pertum buhan jumlah kunjungan di atas 9%. Namun sepertinya, pemerintah tidak begitu khawatir dengan ancaman ini. Pemerintah tetap optimistis kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara (wisnus) tetap tumbuh sesuai dengan target yang telah dipatok sebesar 9,3 juta-9,5 juta kunjungan dengan pertumbuhan 8% pada tahun depan. Optimisme ini cukup beralasan. Sampai akhir September 2013, BPS mencatat telah terjadi 6,41 juta kunjungan atau naik 8,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun, target hingga akhir tahun ini sebesar 8,5 juta kunjungan dengan target devisa US$10 miliar. Untuk wisnus, hingga triwulan I/2013—menurut data BPS terakhir—tercatat ada lebih dari 55 juta perjalanan. Wisnus menjadi kekuatan pariwisata nasional karena kontribusinya dari segi pengeluaran yang sangat signifikan terhadap perekonomian


nasional. Sepanjang 2012, dengan jumlah perjalanan 245,3 juta dan rata-rata pengeluaran Rp700.000 per orang, kontribusinya terhadap ekonomi nasional mencapai Rp171,7 triliun. Tahun ini ditargetkan 250 juta perjalanan wisnus dengan total pengeluaran Rp178,6 triliun. “Faktor politik pada 2014 tidak akan terlalu mengganggu kunjungan wisman. Selama pesta demokrasi beberapa kali, tidak pernah terjadi chaos baik di pusat maupun daerah. Yang paling mengganggu nanti mungkin saat kampanye karena macet,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu. Industri Pariwisata di Tanah Air, menurut Mari, masih akan tumbuh positif. Geliat pariwisata ini akan ditopang oleh upaya yang digenjot pemerintah selama ini. Pemerintah secara aktif mempromosikan keindahan Indonesia, terutama 16 kawasan strategi pariwisata nasional, selain Bali. Promosi kawasan tersebut tidak hanya ditujukan untuk wisman, tetapi juga wisnus. Di tengah kondisi pasar global yang tidak menentu, akibat perlambatan ekonomi di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, pasar wisnus merupakan sasaran yang empuk. Apalagi, kelas menengah di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Golongan ini sudah mulai menjadikan liburan se bagai kebutuhan. Selain promosi destinasi wisata yang terus digalakkan, melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar AS sepertinya membawa berkah tersendiri bagi pelaku wisata pada tahun ini. Harga rupiah yang kelewat murah dibandingkan dengan dolar membuat orang Indonesia yang bepergian ke luar negeri (wisatawan nasional/ wisnas) cenderung mengerem rencananya. Sebagai gantinya, mereka mengalihkan kunjung an ke dalam negeri. Apalagi, kini semakin banyak destinasi wisata di Tanah Air yang tak kalah me narik. Wisman, apalagi yang menggunakan dolar, juga ramai-ramai memanfaatkan situasi ini karena biaya yang dikeluarkan untuk berwisata ke Indonesia menjadi lebih murah dibandingkan dengan sebe lumnya. Arus kunjungan wisnus dan wisman ini juga didukung oleh bertambahnya rute penerbangan antardaerah. Beberapa maskapai kini mulai menyasar daerah-daerah yang selama ini belum dijamah. Garuda Indonesia misalnya akan memulai penerbangan ke sejumlah kota di Indonesia Timur pada Desember. Dukungan maskapai tersebut akan

membuat cakupan destinasi wisata di Tanah Air semakin luas, dan tidak berpihak pada daerah-daerah wisata tertentu saja. Pelaku usaha juga mulai piawai mengemas paket perjalanan yang menarik bagi para wisnus, wisnas, dan wisman. “Perkembangannya pun akan signifikan seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat serta berbagai promosi-promosi dari agen perjalanan,” ujar Asnawi bahar, Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita). Pergerakan pariwisata di Tanah Air pada tahun depan juga bisa terlihat dari survei yang dilakukan TripAdvisor, situs perjalanan dunia. Menurut situs itu, 95% masyarakat Indonesia rela berhemat untuk melakukan perjalanan, lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 88%. Perjalanan domestik dan intraregional masih menjadi prioritas utama warga Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dari survei tersebut, kebanyakan responden mengaku lebih senang melakukan perjalanan dalam negeri karena biayanya yang dinilai tidak terlalu mahal (44%), memiliki keinginan untuk mengeksplorasi dan mengenal negeri sendiri (42%), dan untuk mengunjungi keluarga (38%). Memang, bila dilihat dari sisi anggaran, wisnus akan mengurangi anggaran perjalanan mereka pada 2014. Namun, jumlah perjalanan yang dilakukan lebih ba nyak. “92% Konsumen Indonesia berencana berpergian di Indonesia dengan biaya yang lebih rendah, tetapi perjalanannya lebih banyak. Rencana liburan singkat akan naik 35% dan untuk liburan panjang naik sampai 20%,” ujar Lewis Ng, Commercial Director APAC, TripAdvisor for Business.

Tahun MICE

B

elum lagi berkah tahun politik. Pesta demokrasi pada tahun depan diyakini ikut menggenjot meeting, incentive, conference, & exhibition (MICE), khususnya subsektor meeting dan conference. Menjelang puncak pesta demokrasi, partai-partai sibuk menggelar berbagai pertemuan dalam rangka konsolidasi internal. Untuk menarik massa, mereka juga kerap menyelenggarakan berbagai macam event. Pertemuan antarpartai untuk urusan ‘rapat barisan’ juga makin kerap dilakukan. Semua kegiatan ini praktis membutuhkan tempat atau venue. Selain menggelar di arena lapangan terbuka, tempat yang biasanya dituju adalah hotel dan convention centre. Pergerakan MICE tersebut tidak hanya terjadi di kotakota besar saja tetapi menyebar hingga ke pelosokpelosok daerah. Yang kebanjiran untung pun tak hanya hotel saja. Ruang-ruang pertemuan biasanya telah dibooking sejak jauh-jauh hari. Apalagi menjelang puncak kampanye, geliat MICE dan pergerakan wisnus akan melonjak. Industri ekonomi kreatif juga ikut-ikutan ketiban untung, salah satu

Perkembangan Kunjungan unjungan Wisman

10,64 10

Periode eri riod odee 20 2009 2009—2014 09—201 2014 4

9,12

8,5 6,3

7,6

6,29

7

2009

2010

2011

Wisman (Juta orang)

9,5

9

8

7,65

*) Target optimistis

2012

2013*

2014*

Penerimaan Devisa(US$ Juta)

JumlahKunjunganWisman Periode 2013 (ribu) 614,3

Jan

771

725,3

Feb

Mar

646,1 700,7

Apr

Mei

789,6 717,8

Jun

Jul

771

Agt

770,9

Sep

Sumber: Pusdatin Kemenparekraf dan BPS, November 2013, diolah. BISNIS/RADITYO EKO

nya adalah seni pertunjukan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yanti Sukamdani memperkirakan pesta demokrasi akan mendongkrak tingkat keterisian (occupancy) hotel. Rata-rata tingkat occupancy hotel pada 2014 diperkirakan mencapai 65%, naik signifikan dari kondisi 2013 yang hanya 5%—10%. Pertumbuhan terbesar, menurutnya, terjadi pada hotel di kota-kota besar yang dilengkapi dengan fasilitas MICE. Tak heran, kala itu hotel-hotel akan panen untung. “2014 Itu tahun politik. Akan ada banyak sekali rapat-rapat para kader partai politik untuk konsolidasi. Tentu mereka akan menggunakan hotel sebagai tempat pertemuan.” Kolaborasi sejumlah upaya pemerintah dan pesta demokrasi tahun ini memang ikut membawa berkah bagi industri pariwisata. Namun, ketika pesta demokrasi ini berakhir, industri pariwisata akan kembali menghadapi masalah lainnya, mulai dari persoalan klasik seperti infratsruktur pendukung pariwisata, seperti bandara, jalan tol, dan pelabuh an laut hingga konektivitas antardaerah. Masalah ini memang seharusnya segera diselesaikan sehingga tidak menjadi PR yang berulang setiap tahunnya. Semoga! (Maria Y. Benyamin)


| 53

Jalan Tol

melalui musyawa rah dengan masya rakat setempat dilakukan di tahap awal untuk kemudi an baru diterbitkan surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP), sehingga dalam prosesnya tidak lagi terganjal masalah penolakan dari warga. Jika proyek yang sudah berjalan menggunakan UU baru tersebut, maka Bisnis/Yayus Yuswoprihanto proses pengadaan sisa tanah harus mengikuti aturan main baru dan mengulang tahapan yang sebenarnya sudah dilakukan. Selain mekanisme yang kian pasti, biaya peng adaan lahan tersebut pun akan ditanggung oleh pemerintah melalui unit khusus Badan Pertanahan Nasional (BPN) yakni Deputi Pengadaan Tanah, sehingga badan usaha jalan tol (BUJT) tidak perlu lagi menanggung biaya opera sional pelaksanaan. Yang paling penting ialah BUJT tidak lagi menalangi dana land capping dan mengajukan per mohonan dana bantuan layanan umum (BLU). Namun, pemerintah menggarisbawahi penggu naan uang negara dalam pengadaan lahan tersebut pada proyek jalan tol yang sudah berjalan. Jika dalam perjanjian pengusahaan jalan tol disebutkan kewajiban pengadaan lahan merupakan miliki BUJT, maka perusahaan harus tetap menggelontor kan dananya. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murdjanto menyampaikan perbedaan aturan main dalam pengadaan tanah di jalan tol tersebutlah yang menyebabkan pemerintah tidak segera mengaplikasikannya di proyek yang sedang berjalan. “Prosesnya berbeda, harus diulang dan dibalik. Itu butuh waktu banyak makanya kami kasih waktu sampai 2014,” katanya. Apalagi, proyek jalan tol yang sedang dalam pembebasan tanah saat ini merupakan proyek yang telah lama berjalan sehingga tahun depan meru pakan tahun panen pembayaran ganti rugi dari dana land capping. Kementerian Pekerjaan Umum akan mengajukan dana land capping 2014 sebesar Rp2 triliun, sejalan

Jelang Lepas Landas bagi Investor Progres pengadaan tanah proyek jalan tol pada 2014 diprediksi akan signifikan, ini karena merupakan tahun terakhir penggunaan UU Agraria sebagai acuan pengadaan lahan bagi proyek infrastruktur.

D

Dimas Novita Sari [email protected]

engan demikian, proyek yang jalan tol yang dalam proses pengadaan tanah akan berpacu dengan waktu dan terus mendorong realisasi guna mengejar target tersebut. Pasalnya, sisa tanah yang belum terbebas otomatis akan menggunakan UU No. 2/2012 tengan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dimulai pada 2015. Lambannya pembebasan tanah menjadi salah satu penyebab meningkatnya biaya investasi proyek jalan tol. Penyebab lainnya karena adanya eskalasi, per ubahan desain, hingga kebutuhan lahan yang meluas. Sebagai gambaran, jika biaya investasi 23 proyek jalan tol yang telah diusahakan sebelum 2010 ter catat Rp74,77 triliun, namun kini nilainya mem bengkak 44,75%, menjadi Rp108,23 triliun. Namun, berdasarkan UU baru tersebut, proses pengadaan tanah akan berbeda dari yang sekarang diaplikasikan. Persetujuan pengadaan proyek


Kenaikan Biaya Investasi di 23 Proyek Jalan Tol Ruas

Investasi Sesuai FIRR Awal BPJT (Rp Triliun) (%) Cikampek-Palimanan 5,9 17,86 Pejagan-Pemalang 3,2 18,64 Pemalang-Batang 2,29 18,13 Batang-Semarang 3,64 17,64 Semarang-Solo 6,13 15,94 Solo-Mantingan-Ngawi 4,27 17,4 Ngawi-kertosono 3,18 17,5 Kertosono-Mojokerto 2,21 17,8 Surabaya-Mojokerto 2,95 17,12 Cengkareng-Batuceper-Kunciran 2,54 14,91 Kunciran-Serpong 2,03 15,8 Serpong-Cinere 1,82 17,2 Cinere-Jagorawi 1,96 17,32 Cimanggis-Cibitung 3,13 16,77 Cibitung-Cilincing 2,72 18,79 Depok Antasari 2,49 15,91 Becakayu 6,18 17,57 Bogor Outer Ring Road 0,7 17,76 Ciawi-Sukabumi 4,92 18,3 Gempol-Pandaan 0,82 19,19 Gempol-Pasuruan 1,8 17,9 Pasuruan-Probolinggo 3,31 14,4 Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak 6,49 17,57 Sumber: Badan Pengatur Jalan Tol

H

FIRR* (%) 17,86 17,20 17,93 17,26 16 17,39 17,81 17,8% 17 15,9 16 17,48 17,12 17,31 17,96 16,75 16,79 15,05 17 17,02 16,38 15,81 16,75

Ket: *) Penyesuaian LC= land capping FIRR= financial internal rate of return

dengan semakin tingginya kebutuhan dana dukungan pemerintah tersebut di sejumlah ruas jalan bebas hambatan. Beberapa ruas tersebut di antaranya SurabayaMojokerto, Pejagan-Pemalang, Gempol-Pasuruan, CinereJagorawi, JORR W2, Depok-Antasari, Cinere-Jagorawi, dan Cibitung-Cilincing. Selain terus memacu pembebasan tanah dengan peraturan lama, Kementerian PU dan BPN akan terus menyusun petunjuk teknis untuk mengaplikasikan beleid pembebasan tanah yang baru, khususnya bagi proyek yang sedang berjalan. Untuk tahun depan, satu-satunya jalan tol yang bisa menggunakan UU No. 2/2012 hanyalah ruas BakahueniTerbanggi Besar di Lampung karena proyek ini merupakan gagasan baru dalam megaproyek trans-Sumatra. Namun, kepastian proyek tersebut masih bergantung pada Perpres penugasan PT Hutama Karya sebagai BUMN jalan tol.

Semakin Besar

Investasi* (Rp Triliun) 12,56 5,50 4,07 4,20 6,20 5,13 3,82 3,48 3,22 3,50 2,62 2,22 2,88 4,52 4,22 2,99 7,23 0,983 7,77 1,17 2,76 2,99 11,11

al senada disampaikan oleh Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fatchur Rochman. Menurutnya pada 2014, kebutuhan BUJT akan dana land capping semakin besar dan diperlukan komitmen dari pemerintah untuk menyalurkannya secara berkesinambungan. Pasalnya, selama ini distribusi uang dukungan tersebut cenderung lamban dan membuat cash flow BUJT menjadi terganggu karena ekuitas yang terus terpakai

Dukungan Pemerintah -LC Rp106 miliar -LC Rp61,97 miliar LC Rp533,213 miliar Pengadaan tanah 90,10 km & konstruksi 20,90 km Pengadaan Tanah 87,02 km & konstruksi 37,50 km LC Rp97,266 miliar LC Rp598,04 miliar ---LC Rp529,13 miliar --LC Rp1.831 -LC Rp111,93 miliar LC Rp73,45 miliar -LC Rp324,027 miliar -BISNIS/M. RAUSHAN

untuk menalangi kebutuhan pembebasan tanah. Namun, secara proses dan tahapan, pengadaan lahan pada tahun depan dinilai akan berjalan datar dan sama saja, karena tidak adanya perubahaan secara regulasi dalam implementasinya. Kendati progres tanah tidak akan maksimal, namun penyelesaian proyek jalan tol pada tahun depan lebih banyak dibandingkan dengan tahun ini. Meskipun, semuanya merupakan proyek yang ditargetkan selesai pada 2013. Keempat jalan tol tersebut yakni Jakarta Outer Ring Road (JORR) W2, Bogor Outer Ring Road (BORR), Ungaran-Bawen, dan Gempol-Pandaan. Umumnya, mundurnya penyelesaian proyek-pro yek itu disebabkan oleh masalah pembebasan tanah. Sementara itu, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mencatat tiga proyek jalan tol yang akan dilepas pada tahun depan yakni Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Medan-Binjai, dan Manado-Bitung. Kepala BPJT Achmad Gani Ghazaly mengatakan keti ganya siap tender pada tahun depan menyusul kesiapan secara tanah maupun dukungan pemerintah guna meningkatkan nilai finansial jalan tol tersebut melalui dukungan konstruksi. Selain itu, Gani menyampaikan masih ada beberapa jalan tol yang siap untuk dimulai pada tahun depan yakni empat ruas prioritas trans-Sumatra yakni Bakauheni-Terbanggi Besar, Palembang-Indralaya, dan Pekanbaru-Kandis-Dumai. “Tapi itu bergantung sama perpresnya. Tinggal kita tunggu saja,” ujarnya. (Zufrizal)


| 55

Subsidi Energi

Masih Perlukah Subsidi BBM? Sejumlah rencana dipaparkan peme rintah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Tujuannya, penyehatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan menekan anggaran subsidi yang terus membengkak.

O

Lili Sunardi [email protected]

psi yang dipilih adalah pembatasan konsumsi selain menggenjot penggu naan bahan bakar nabati atau bio fuel. Campuran ditargetkan bisa mencapai 10%. Pemerintah memulai pembatasan konsumsi BBM dengan cara meningkatkan kadar campuran bahan bakar nabati (BBN) untuk biodie sel menjadi 10% pada September 2013. Dengan cara itu, pemerintah berharap dapat menekan peng gunaan BBM yang sebagian besar volumenya masih impor. Dengan melimpahnya minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di dalam negeri, pemerintah optimistis bisa mengoptimalkan BBN hingga 25% pada 2025. Bahkan, dalam Permen ESDM No. 25/2013 diamanatkan penggunaan BBN untuk pembangkit harus mencapai 30% pada 2025. Sejumlah kalangan pun menyatakan siap melak sanakan mandatori yang dikeluarkan untuk mem perbaiki neraca perdagangan itu. PT Pertamina (Persero) sebagai penyalur terbesar BBM bersubsidi pun bersedia menggunakan fasilitas penyimpanan BBM miliknya sebagai tempat untuk mencampur BBN dengan solar. Chrisna Damayanto, Direktur Pengolahan Pertamina, sempat mengatakan akan menggunakan fasilitas yang dimilikinya. Dengan begitu, perseroan tidak perlu mengeluarkan investasi tambahan untuk melakukan pengolahan itu. Untuk memenuhi kebutuhan fatty acid methyl ester (FAME) sebagai bahan pencampur BBN di 2014 dan 2015, Pertamina melakukan lelang 6,6 juta kiloliter FAME. Dengan pemanfaatan BBN itu, diharapkan akan terjadi penghematan hingga US$2,6 miliar per tahun. Sayangnya, mandatori itu pun tidak berjalan lan car, karena pada Januari-Oktober 2013 penyerapan BBN baru mencapai 716.697 kiloliter (kl), atau


hanya 67,43% dari target 1,2 juta kl. Selain meningkatkan penggunaan BBN, pemerin tah juga terus berupaya membatasi penggunaan BBM, agar subsidi yang dikeluarkan tepat sasaran. Selain mengeluarkan Permen ESDM No. 1/2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak yang melarang kendaraan dinas, kendaraan angkutan pertambangan dan perkebunan menggu nakan BBM bersubsidi, pemerintah juga berupaya mengendalikan konsumsi dengan menggunakan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi itu pun dilak sanakan Pertamina dengan proyek radio frequency identification (RFId). Sayangnya, proyek yang diker jakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tidak berjalan mulus sesuai dengan ren cana. Pemasangan RFId yang dijadwalkan dilaksana kan pada Juli 2013, harus molor hingga November 2013 karena persoalan investasi dan keandalan tek nologi. PT Inti meminta koreksi terhadap nilai pro yek yang telah disepakati. Alasannya, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, membuat sejumlah asumsi dalam proyek itu berubah. Tidak hanya itu, Pertamina juga masih terus meminta perseroan memperbaiki keandalan sistem yang akan mengkoneksikan seluruh stasiun pengi sian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia. BUMN migas itu juga terus memaksa PT Inti segera menyelesaikan proyek itu sesuai jadwal yang diten tukan, yakni dapat dioperasikan secara nasional pada Juli 2014. Mengantisipasi keterlambatan RFId, pemerintah pun mewacanakan pembelian BBM bersubsidi non tunai. Dalam rencana itu, setiap masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi harus menggunakan kartu sebagai alat pembayarannya. Sebagai tahap awal, masyarakat bisa mengguna kan kartu debit yang dimilikinya, atau menggunak an kartu khusus yang memiliki deposit dengan nilai yang telah ditentukan. Dengan begitu, pemerin tah berharap bisa mencatat dengan pasti berapa besar transaksi penjualan BBM bersubsidi di masyarakat. Secara teknis, program tersebut memang lebih mudah untuk dilaksanakan, karena tidak perlu membangun infrastruktur teknologi baru. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan pemerintah tidak perlu mengeluarkan investasi tambahan untuk program itu. “Kami dapat menggandeng perbankan nasional untuk menyediakan kartu dan alat pembaca yang dipasang di SPBU. Saat ini kan juga sudah ada

Bisnis/Rahmatullah

teknologi pembelian dengan kartu debit dan uang elek tronik,” katanya.

Pengendalian Tak Efektif

K

omaidi Notonegoro, pengamat energi dari ReforMiner mengatakan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akan terus terjadi selama disparitas harga BBM nonsubsidi dengan BBM bersubsidi masih tinggi. Salah satu cara untuk menekan konsumsi dan subsidi pada BBM menurutnya adalah dengan menaikkan har ganya agar mendekati harga keekonomian. Dengan selisih harga yang tidak terlalu jauh, maka akan mem buat pelaku penyelewengan BBM bersubsidi berpikir ulang keekonomian dari tindakannya. Itu pun diamini oleh Menteri ESDM Jero Wacik yang mengatakan masyarakat baru mau menghemat konsum si BBM setelah pemerintah menaikkan harga BBM ber subsidi menjadi Rp6.500 per liter untuk premium dan Rp5.500 per liter untuk solar. Faktanya, kenaikkan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pada 22 Juni 2013 memang berhasil menu runkan konsumsi BBM bersubsidi. Pada kuartal 3-2013 untuk pertama kalinya konsumsi BBM bersubsidi di bawah target. Penyaluran BBM bersubsidi pada periode JanuariSeptember 2013 hanya mencapai 34,4 juta kl, atau seki tar 70,8% dari total kuota BBM bersubsidi 2013 yang sebesar 48 juta kl. Penyaluran BBM bersubsidi itu diikuti dengan realisasi belanja subsidi BBM yang mencapai Rp143,1 triliun, atau 71,6% dari total pagu yang menca pai Rp199,99 triliun untuk 2013. Tingginya subsidi untuk BBM ini juga yang menurut Christof Ruhl, Chieft Economist of British Petroleum, mengakibatkan konsumsi melebihi produksi di sebuah negara. Akibatnya, negara tersebut harus mengimpor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dia mencontohkan Argentina yang saat ini menjadi

negara pengimpor minyak memiliki masalah yang sama dengan Indonesia. Tingginya konsumsi BBM, mengha ruskan negara itu melepas status sebagai pengekspor minyak. Indonesia pun saat ini masuk ke dalam salah satu negara yang paling besar mengeluarkan subsidi untuk BBM, selain Iran, Arab Saudi, Rusia, India, Venezuela, Mesir, Irak, dan Uni Emirat Arab. Indonesia telah menyepakati subsidi BBM pada 2014 senilai Rp210,7 triliun, kuota BBM sebanyak 48 juta kilo liter. Berdasarkan kesepakatan antara DPR dengan pemerintah, jumlah volume BBM bersubsidi jenis premi um ditetapkan 32,46 juta kiloliter, minyak tanah 900.000 kiloliter, dan solar 14,6 juta kiloliter. Ruhl juga mengingatkan bahwa subsidi dapat meng akibatkan tidak berkembangnya energi alternatif, karena kalah kompetitif dengan BBM. Pada 2014, Kementerian ESDM mengalokasikan ang garan Rp2,1 triliun untuk program konversi BBG. Dana tersebut masuk dalam rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga (RKAKL) di rancangan APBN 2014 yang masih menunggu persetujuan DPR. Anggaran itu akan digunakan untuk mendanai proyek BBG di sejumlah kota, seperti di Jabodetabek yang akan dibangun 8SPBG dan jaringan pipa sepanjang 165 kilo meter. Kemudian di Semarang, akan dibangun 1 paket jaringan pipa gas, di Batam akan dibangun 4SPBG, 3 mobile storage, dan 1 paket jaringan pipa. Selain itu, dana dari anggaran itu juga dipakai untuk penyediaan paket perdana liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram sebanyak 592.370 paket. Akan tetapi, nampaknya pelaksanaan konversi ini sendiri masih sangat sulit untuk berjalan dengan lan car karena mahalnya investasi yang harus dikeluarkan untuk menggunakan alat konversi. Pemerintah pun harus dihadapkan dengan pilihan untuk terus memberikan subsidi, atau justru memin dahkan subsidi ke sumber energi lain, seperti gas dan energi terbarukan lainnya.


| 57

Sektor Pertambangan

Menanti Konsistensi Melalui Penghiliran Pada 2013, pelaku usaha sektor per tambangan sempat mengalami keru gian akibat anjloknya harga komodi tas. Pada tahun lalu, pelaku usaha berlomba-lomba menggenjot produksi yang menyebabkan pasar banjir, selain ekonomi global yang lagi melesu, yang berimplikasi terhadap harga produk tambang.

B

Inda Marlina [email protected]

erbagai upaya dilakukan pelaku indus tri pertambangan untuk segera memu lihkan kondisi bisnis di sektor tersebut selama tahun lalu. Efisiensi merupa kan salah satu upaya untuk menstabil kan roda perusahaan. Di sektor pertambangan batu bara misalnya, mereka mengurangi kerja alat tambang. Bahkan ada yang sampai menjual alat tambangnya—excavator, dan dumb truck. Akibat lanjutan dari kondisi itu, bisnis sewa menyewa alat tambang juga men jadi lesu. Lain lagi yang dilakukan oleh Newmont Nusa Tenggara. Akibat lesunya harga tembaga dan emas, perusahaan asal Denver, Amerika Serikat melaku kan empat langkah agar roda perusahaan bisa ber jalan efektif dan efisien. “Ada empat langkah yang kami [Newmont] laku kan agar roda organisasi bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan langkah itu, kami mentarget kan bisa menekan biaya sebesar 30% sehingga gerak perusahaan akan lebih baik lagi pada 2014,” ujar Presdir Newmont Martiono Hadianto kepada Bisnis, dalam satu kesempataan pertengahan Oktober 2013. Keempat langkah itu, pertama, melakukan eva luasi terhadap semua kontrak. Kedua, evaluasi ter hadap keberadaan tenaga kerja asing. Ketiga, melakukan perampingan organisasi terutama organisasi pendukung sehingga bisa menekan overheadcost, dan terakhir meluncurkan program sus tainable work force program (SWP)—program pen siun dini secara sukarela. Newmont Nusa Tenggara saat ini memiliki kar yawan sebanyak 4.000 orang. Bila mengacu kepada kondisi pada 2009 dengan jumlah karyawan yang mencapai 1.200 orang, Martiono menjelaskan gerak


organisasi perusahaan sangat lincah dengan tingkat pertumbuhan sebesar 15%. “Kami sangat optimistis iklim usaha mendekati penghujung 2013 akan membaik dan diharapkan bisa terus berlangsung hingga 2014. Kami optimis tis harga komoditas lebih membaik lagi pada 2014.” Bisa jadi langkah yang sama juga dilakukan oleh perusahaan tambang mineral lainnya. Begitu juga dengan sektor batu bara. Sebagai produsen utama batu bara dunia, bahkan Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) berencana mengadakan per temuan antar produsen produk tambang itu dari sejumlah negara seperti China, Australia. Tujuannya jelas, meredam anjloknya harga dan menyeimbangkan kembali permintaan komoditas tersebut. Ketua APBI Bob Kamandanu mengakui harga batu bara belum pulih seperti awal 2013 yang per nah mencapai US$87,55 per ton. Harga komoditas itu masih di kisaran US$76-US$78 per ton. “Kami berencana menyamakan persepsi antara para pro dusen berkaitan dengan produksi dan kualitas batu bara melalui Global Coal Summit,” ujarnya. Berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan industri pada 2014, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Syahrir A.B mengata kan pelaku kini menanti langkah pemerintah berkaitan dengan implementasi UU No. 4/2009. Regulasi itu menyebutkan implementasi UU itu sudah harus mulai berlaku 5 tahun setelah UU keluar pada 2009. “Kami menilai kebijakan yang dirangkum dalam UU tersebut masih banyak mengalami tambal sulam, terutama pada program hilirisasi mineral. Masih banyak smelter yang belum terbangun, pemerintah sebaiknya tetap mengizinkan ekspor, tetapi dengan pola kuota,” katanya. Syahrir menjelaskan program hilirisasi akan menjadi fokus baik pengusaha dan pemerintah. Namun, asosiasi menyoroti program tersebut agar tahun depan lebih memperhatikan dua garis besar. Pertama, ketegasan dan kejelasan payung hukum. Persiapan pembangunan smelter yang berkelanjutan membutuhkan beleid yang jelas sehingga tidak terlalu banyak revisi. Kedua, menilai perusahaan yang memang serius membangun smelter. Penilaian tersebut dilihat dari kelayakan usaha setelah smelter terbangun, teknologi yang menun jang, transparansi pembiayaan, dan pasokan bijih yang jelas. Dari perkembangan pembangunan smelter, asosiasi itu menilai kedua pihak harus melihat waktu penyelesaian smelter per komoditas.

Bisnis/Andry T. Kurniady

“Dalam membangun smelter, yang dibutuhkan sebenarnya ada dua, cadangan bijih mineral dan infrastruktur,” imbuh Syahrir. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat cadangan mineral terkira pada 2012 sebanyak 1,2 miliar. Pada tahun yang sama, pemerintah juga mencatat cadangan terbukti sebanyak 3,3 miliar. Asosiasi tersebut juga memperkirakan pada 2014 pengusaha dan pemerintah akan sama-sama merevisi ulang berkaitan dengan program penghiliran dengan melihat kesiapan per komoditas “Kami menyarankan agar payung hukum pengaturan ekspor dan adanya batasan kuota sebaiknya sudah dipersiapkan.” Persoalan pembatasan produksi dan ekspor juga disampaikan oleh Ketua APBI Bob Kamandanu. Menurutnya, solusi terbaik untuk mengembalikan harga batu bara adalah pembatasan produksi dan ekspor. Pembatasan tersebut sebaiknya juga melihat dari rencana kerja anggaran belanja 2014. APBI menilai pemerintah sebaiknya tidak melakukan relaksasi ekspor untu pertambangan batu bara karena dapat menyebabkan jatuhnya harga komoditas tersebut lebih rendah lagi. “Jika pemerintah mengurangi produksi dan ekspor 2014, kami [asosiasi] akan sepakat karena hal ini solusi untuk mengembalikan harga,” kata Bob. Pembatasan produksi dan ekspor ini berfungsi untuk menyeimbangkan serapan dalam negeri yang masih sedikit. Keterbatasan pasar di dalam negeri dan tidak ada batasan mendorong pengusaha lebih memilih ekspor. Dengan mencermati menurunnya harga batu bara, asosiasi tersebut mengharapkan agar royalti batu bara tidak dinaikkan sebelum harga mulai membaik. Artinya kenaikkan royalti bisa tetap diberlakukan, namun de ngan syarat ketika sudah kembali membaik. Adalah sah-sah saja permintaan pengusaha. Tujuan satu, bagaimana mereka tetap untung, jangan sampai buntung. Masalah royalti memang salah satu poin bahasan dari renegosiasi yang dilakukan pemerintah

dan pelaku usaha pertambangan, termasuk izin usaha berstatus PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KK (Kontrak Karya). Menurut Wakil Ketua IMA Clayton Allen Wenas, satu pekerjaan rumah pemerintah yang lain adalah renegosiasi dengan pemilik KK dan PKP2B. Dan poin utama yang mengganjal renegosiasi soal pembahasan pembagian divestasi. Dia menyatakan pembagian divestasi sebaiknya melihat aspek risiko dan lokasi pertambangan. Jika pembagian seluruh komoditas tambang disamaratakan, kata Clayton, maka diperkirakan investor diperkirakan enggan untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. “Kemungkinan kalau perusahaan yang masih badan usaha milik negara mereka akan pikir-pikir, mungkin kalau perusahaan swasta, mereka bisa nekat,” ujarnya. Dari sisi pengusaha batu bara, Bob menilai renegosiasi masih sulit untuk dilakukan. Dia menilai sebaiknya pemangku kepentingan menyelesaikan kontrak dari KK dan PKP2B terlebih dahulu “Penyelesaian renegosiasi agak berat, seharusnya dihormati dulu sesuai dengan masa kontrak [KK dan PKP2B]” katanya. Analis PT Megagrowth Futures Wahyu Laksono mengatakan pada 2014 harga komoditas mineral akan mulai membaik karena dipengaruhi oleh beberapa faktor a.l mulai membaiknya ekonomi di Eropa dan China. Salah satu komoditas yang berpengaruh dalam penentuan harga adalah timah dan nikel. Hal ini karena ada nya pertumbuhan negara-negara seperti China dan negara berkembang lain. Oleh karena itu, permintaan timah dan nikel diperkirakan meningkat. Wahyu menilai saat ini Indonesia masih lemah dalam kebijakan kedaulatan energi. Dengan kondisi ini, dia menyatakan investor akan ragu-ragu untuk masuk ke pasar Indonesia, khusus untuk sektor energi, jika mereka tidak kuat dan berani ambil risiko.


| 59

Swasembada Pangan

Denyutnya Belum ‘Mati’ Pada 2014, pencapaian kinerja akan menjadi tolak ukur kesuksesan pemerintahan yang telah dijalankan selama satu periode. Tentu saja ketahanan pangan dalam wujud swasembada pangan akan menjadi satu kunci kesuksesan yang dapat dibanggakan, karena sektor ini menyentuh langsung kepentingan semua masyarakat.

pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan melalui swasembada tersebut semakin terbuka. Pasalnya, pemerintah telah merevisi target penca paian swasembada beberapa komoditas pangan, seperti gula. Kebutuhan gula industri tidak lagi dikalkulasi sebagai kebutuhan yang perlu dipenuhi dari produksi dalam negeri. Dalih pemerintah, kebutuhan industri memiliki sisi yang berbeda dari sektor pangan untuk konsumsi masyarakat. Dirjen Perkebunan Kementan Gamal Natsir menyebutkan target awal swasembada gula pada 2014 adalah 5,7 juta ton GKP (Gula Kristal Putih). Target produksi tersebut sesuai dengan perkiraan kebutuhan gula nasional di pada 2014. Menurutnya, target tersebut dapat tercapai asal Taufiqur Rahman & Ana Noviani kan adanya penambahan 350.000 ha lahan tanam [email protected] baru dan revitalisasi terhadap 52 PG (Pabrik Gula) ejauh ini, sepertinya swasembada pangan milik BUMN. Revitalisasi pabrik harus dilakukan hanya akan tercapai untuk beberapa ko agar efisiensi terjaga, sehingga rendemen tebu peta moditas tertentu saja yaitu beras, jagung ni tidak hilang. Tak hanya itu, produksi gula kon dan gula, jika dihitung kebutuhan kon sumsi sebanyak 5,7 juta ton GKP diproyeksi baru sumsinya saja. Sementara itu, untuk ke akan terwujud jika ada penambahan 10 pabrik gula delai dan daging baru pada 2013-2014. Harapan terjadinya sapi, peluang itu sangat kecil. Master Plan Sektor Pertanian 2014 peningkatan produksi gula Sebagai catatan, di awal peri muncul dari data-data odenya, pemerintah telah men Macro Target Pembangunan Pertanian 2014 Pertumbuhan PDB Pertanian : 3,75% yang dipaparkan canangkan pencapaian swase Penyerapan Tenaga Kerja : 45,3 juta orang Kementerian Kehutanan. mbada pangan akan tercapai Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) : 105 – 110 Tercatat ada 12 perusaha pada 2014. Swasembada yang Neraca Perdagangan Pertanian: Surplus US$54,5 miliar an telah mendapat restu dimaksud adalah swasembada Target produksi 2014 Menteri Kehutanan untuk di lima komoditas pangan, Padi : 76,57 juta ton membuka kebun tebu di yaitu beras, kedelai, jagung, Jagung : 20,82 juta ton areal hutan produksi yang daging sapi dan gula. Kedelai : 2,70 juta ton dapat dikonversi (HPK) Untuk mencapai tujuan Gula : 3,1 juta ton seluas 246.213,35 ha. tersebut, pemerintah telah Lokasinya a.l. di Lam menerapkan roadmap swasem Daging Sapi : 530.000 ton BISNIS/HUSIN PARAPAT pung, Kalimantan Selatan, bada hingga 2014 mendatang. Sumber: BPS,Kementan Sumatra Selatan, dan Dalam roadmap awal tersebut ditargetkan Indonesia akan swasembada lima kebu Papua. Tak hanya itu, sebanyak 22 perusahaan telah tuhan pangan utama pada 2014. Swasembada dicip ta dengan produksi padi sebanyak 71 juta ton (dire mengantongi izin prinsip pembangunan kebun tebu visi menjadi 67,8 juta ton), jagung 26 juta ton pipil seluas 333.370 ha dan 16 perusahaan yang menga jukan konsesi tebu seluas 448.142 ha masih dalam an kering, kedelai 2,7 juta ton, dan daging sapi 575.000 ton dan gula 5,7 juta ton. proses perizinan. Seiring berjalannya waktu, berbagai kendala Produksi kedelai pada tahun depan diprediksi menghadang target optimistis yang dicanangkan tidak akan mengalami banyak perubahan. Hal ini pemerintah itu. tidak lepas dari kegagalan mendapatkan areal pena Menteri Pertanian Suswono mendeskripsikan naman baru. Sebaliknya, konsumsi kedelai diperki swasembada pangan terjadi jika kebutuhan impor rakan semakin meningkat menjadi 2,7 juta ton, aki suatu komoditas tidak lebih dari 10% dari total batnya importasi kedelai berpotensi. kebutuhan. Swasembada tidak diartikan sebagai Ketua KTNA Winarno Tohir mengatakan swasem produksi dalam negeri memenuhi 100% kebutuhan bada kedelai memang mustahil dicapai di tahun nasional. depan mengingat kecilnya kontribusi produksi dalam negeri terhadap total kebutuhan nasional. Jika deskripsi ini yang diikuti, maka peluang

S


Penyediaan Lahan

Izin Dibuka bagi Kepentingan Pangan & Energi JAKARTA—Batas akhir untuk mencapai target swasembada lima komoditas pangan, antara lain padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi sudah di depan mata. Namun, keterbatasan lahan pertanian masih menjadi kendala swasembada. Untuk mengetahui realisasi pembukaan lahan pangan di atas hutan Indonesia, Bisnis mewawancarai Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Berikut kutipannya. Masalah lahan kerap disebut sebagai penghambat pencapaian swasembada pangan di Indonesia. Bagaimana peran Kementerian? Kemenhut ini kan punya kewajiban menye diakan areal, mencadangkan lahan untuk pangan. Itu kami akomodir di areal hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Yang sudah dicadangkan itu seluas 307.700 hektare (ha). Di Kalimantan Barat 119.376 ha, di Kalimantan Tengah 178.572 ha, dan di Kalimantan Timur 9.922 ha. Lalu oleh Pemda, Kementan, dan kami sudah dicek. Di lapangan yang cocok itu kurang lebih 123.683 ha, masing-masing di Kalbar 64.586 ha dan Kalteng 59.097 ha. Kami juga sudah lepaskan 500.000 ha HPK di Papua untuk Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Bagaimana koordinasi dengan Kementan soal penyediaan lahan pertanian ini? Langsung kami surati Kementan. Pencadangan ini sudah lama, sejak 8 Februari 2012. Tetapi cocok atau tidak kan ditentukan oleh Kementan. Dari 307.700 ha, yang cocok 123.683 ha, sisanya untuk perkebunan karet. Kalau dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati/Walikota dan Gubernur? Sosialisasi sudah dilakukan. Peta lokasi penca dangan juga sudah turun ke gubernur dan bupati. Kami butuh komitmen Pemda supaya ini jalan. Swasembada pada 2014 diawasi benar. Ada rencana menambah areal HPK yang dicadangkan untuk pertanian pangan? Sekarang lagi nyari lagi, kami mau tambah lagi. Ya asal cocok saja. Yang dulu 500.000 ha di Papua untuk MIFEE itu saja kan belum dikerjakan sampai sekarang. Sudah dilepas jadi HGU di Kementan. Sekarang baru itu saja yang dicadangkan, nanti kalau sudah dipakai baru kami tambah. Kalau

dicadangkan banyak belum dipakai, buat apa ditambah lagi, ya kan? Kira-kira kawasan mana yang potensial untuk pangan? Papua. Saya sudah kasih izin kebun tebu di Papua 120.000 ha, tapi belum ada yang kerja. Karena tadi, pertanian pangan ini banyak kriterianya, faktor infra struktur, situasi masyarakatnya, keamanan, konekti vitas. Jadi ada perhitungan-perhitungan yang khu sus terkait dengan pertanian. Bagaimana dengan potensi 23 juta ha degraded land? Degraded land tidak bisa. Kalau HPK dan hutan produksi bisa. Tapi kalau cocok, bisa saja. Kawasan hutan yang digunakan untuk pertanian menimbulkan pro-kontra karena dianggap sebagai bentuk deforestasi? Untuk pangan tidak apa-apa. Kalau kita tidak makan bagaimana? Masa harus impor pangan terus? Apa sudah ada investor yang mengajukan pinjam pakai di kawasan HPK pangan? Belum. Mana ada investor masuk ke sawah? Investor itu maunya sawit, karet, dan tebu. Coklat dan kopi itu sedikit. Sawah padi itu biasanya rakyat. Perusahaan mungkin enggan karena ini statusnya pinjam pakai, bukan HGU seperti di perkebunan, jadi tidak bisa dijadikan agunan. Apa ada alternatif pemanfaatan hutan untuk pangan, selain pencadangan dan pembukaan kawasan hutan? Dengan sistem tumpang sari di areal hutan tanaman industri (HTI) dan hutan tanaman rakyat. Kami perkirakan, areal HTI yang bisa dipakai tump ang sari itu 748.333 ha dan di HTR 127.244 ha. Ini potensial sekali. Salah satu contoh itu di HTI Perhutani, mereka bermitra dengan masyarakat untuk tumpang sari tanaman kacang tanah di Purwakarta. Pewawancara: Ana Noviani


| 61

Kinerja Ekspor-Impor Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia

203,62 177,3

Periode 2003-2013 (US$ Miliar) Keterangan: *Januari-September

61,02 32,39

2003

100,69

85,57

69,71

2004

2005

134,05 140,31

135,61 116,49 96,86

74,4

61,08

57,55

46,18

157,73 136,76 128,79

113,99

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Perkembangan Ekspor Impor Nonmigas 11,51

Januari

12,45

11,67

Februari

12,1

10,99

12,31

Maret

12,71

13,21 13,23 11,98

2012

Ekspor

Periode 2013 (US$ Miliar) 12,76

190,04 191,67

12,06

12,83

Mei

Juni

Impor

13,28

12,29 10,39

April

Juli

2013*

11,8

9,36

Agustus

September

Masih Ada Asa BISNIS/RADITYO EKO

Sumber: BPS, November 2013

Kondisi perekonomian dunia yang belum menentu jelas masih akan membayangi kinerja perdagangan Indonesia pada tahun depan.

E

Rio Sandy P. [email protected]

kspor nasional baik dari segi volume maupun nilai masih berisiko terkoreksi. Arus barang impor di Tanah Air pun makin kencang. Alhasil, defisit neraca perdagangan diperkirakan kian melebar. Kekhawatiran ini rasanya cukup beralasan. Perekonomian di Eropa dan Amerika Serikat belum menunjukkan perubahan yang sig nifikan. Bahkan, perlambatan ekonomi di Eropa dan AS mulai menjangkiti sejumlah negara di Asia.


Tak heran, banyak negara beramai-ramai mengo reksi pertumbuhannya, tak terkecuali Indonesia. Dari sisi ekspor, kinerja pada tahun depan diper kirakan tidak banyak mengalami pertumbuhan baik dari segi volume maupun nilai. Masih lemah nya permintaan di sejumlah pasar, terutama di negara tujuan ekspor Indonesia, membuat produk Indonesia tidak banyak terserap, apalagi untuk produk manufaktur nasional. Pelemahan perminta an ini praktis akan memengaruhi volume ekspor. Sektor komoditas mungkin masih bisa bernafas lega. Untuk komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), permintaan diperkirakan terkerek naik. Panen kedelai—bahan baku biodiesel—di sejumlah negara produsen yang sejak beberapa bulan terakhir terganggu akan mendongkrak per mintaan CPO asal Indonesia. Untuk batu bara, permintaan bisa saja mening kat. Permintaan China yang merupakan konsumen terbesar batu bara asal Indonesia berpotensi meningkat karena tingginya kebutuhan di negara

itu. Namun, di sisi lain, koreksi ekonomi Negeri Tirai Bambu bisa saja membuat mereka mengerem impor batu bara. Sementara itu, dari segi nilai, harga sejumlah komo ditas, terutama komoditas unggulan seperti batu bara dan CPO dipastikan masih akan bergerak fluktuatif pada sepanjang 2014, dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang tidak menentu dan kondisi pasar internasional yang masih belum stabil. “Tahun depan kinerja ekspor belum bisa terlalu banyak diharapkan. Selain beberapa faktor tadi, kita juga masih terkendala masalah di dalam negeri yang bisa menghambat pertumbuhan ekspor, terutama yang berbasis manufaktur,” kata Peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Ina Primiana. Dia menambahkan beberapa masalah tersebut di antaranya upah buruh, infrastruktur, dan penghiliran yang masih belum optimal. Masalah upah buruh yang biasanya diikuti dengan tindakan sweeping atau kekerasan menjadikan pengusaha tidak bisa mengopti malkan produksi. Sementara itu, belum banyaknya pelabuhan dengan kapasitas dan jumlah yang me madai membuat arus perdagangan baik domestik mau pun ke mancanegara belum maksimal. Selain itu, upaya penghiliran, salah satunya melalui pelarangan ekspor barang mineral mentah, yang akan mulai berlaku awal tahun depan berisiko mereduksi nilai ekspor. Untuk strategi penghiliran, berita baiknya adalah pelarangan itu bertujuan meningkatkan nilai tambah produk ekspor untuk beberapa tahun ke depan. Namun, di balik perkiraan ekspor yang menurun, pelaku usaha tetap menaruh optimistis. Nilai ekspor sepatu diprediksi bisa mencapai 10% dibandingkan dengan pencapaian tahun ini yang diperkirakan men capai US$3,5 miliar. Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Asprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan dalam 4 tahun terakhir nilai ekspor sepatu terus mengalami kenaikan. “Kami cukup optimistis nilai ekspor bisa meningkat hingga 10% jika melihat tren pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir sepanjang iklim buruh di dalam negeri kondusif. Sebagai industri sektor padat karya, masalah buruh bisa mengganggu proses pro duksi,” kata Eddy. Kinerja ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT)— salah satu unggulan ekspor Indonesia—pada tahun depan juga diperkirakan masih cerah. Asosiasi Perteks tilan Indonesia (API) memerkirakan ekspor TPT pada 2014 mencapai US$13,5 miliar—US$14 miliar. “Pemulihan permintaan di negara dan ekspansi pasar ekspor baru akan menopang kinerja ekspor TPT,” ujar Ade Sudrajat, Ketua Umum API. Dari segi impor, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan kinerja impor tahun depan masih akan kuat dengan portofolio yang masih sama. Impor barang modal dan bahan baku/penolong masih akan meningkat. Hal ini tercermin dari pertum

buhan investasi baik investasi domestik maupun asing pada 2013. Investasi pada tahun ini biasanya akan direalisasikan pada awal tahun depan, sehingga akan mengerek pertumbuhan barang modal dan bahan baku/penolong untuk kepentingan industri. “Sepanjang investor masih berminat menanamkan modal di Tanah Air, impor barang modal dan bahan baku/penolong masih akan terjadi,” ujar Bayu. Di sisi lain, pelaku usaha memprediksi kinerja impor, terutama barang konsumsi, masih akan tumbuh meskipun sedikit melambat. Pasalnya, pasar domestik sudah banyak membuat substitusi produk impor. Hal tersebut akan mempengaruhi impor barang konsumsi. “Misalnya saja banyak produk elektronik atau gadget yang sudah bisa diproduksi oleh industri lokal. Hal tersebut akan mengurangi belanja impor meskipun belum signifikan,” kata Sekretaris Jenderal Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) Achmad Ridwan Tento. Nilai tukar rupiah yang masih belum stabil juga menahan laju impor barang konsumsi. Apalagi daya beli masyarakat juga diprediksi menurun. Dengan perkiraan ekspor dan impor pada tahun depan, ekonom memprediksi neraca pedagangan pada akhir 2014 masih berisiko mengalami defisit sekitar di atas US$5 miliar yang dipengaruhi oleh impor migas. Kepala Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih mengatakan impor minyak mentah masih akan tinggi seiring dengan belum efektifnya kebijakan pemerintah untuk meredam konsumsi ba han bakar masyarakat. “Melihat kecenderungan ma syarakat yang masih sulit menggunakan moda trans portasi umum, sepertinya impor migas masih akan membebani defisit pada neraca perdagangan meskipun impor nonmigas berpotensi menurun.”

JELANG AEC 2015

M

elihat peta perdagangan pada tahun ini, rasanya Pemerintah Indonesia harus was-was. Apalagi, jarum jam menuju implementasi Asean Economic Community (AEC) 2015 makin berdetak kencang. Menurut Bayu, tahun depan merupakan kunci per siapan Indonesia untuk melakukan penyesuaian terha dap sistem produksi dan sistem perdagangan. Indonesia juga harus mempersiapkan diri untuk menyambut AEC. Sejumlah persoalan di dalam negeri harus segera diselesaikan, mulai dari infrastruktur hingga regulasi yang terkadang masih berbelit-belit. Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan beberapa pelabuhan utama saja seperti Tanjung Priok atau Tanjung Perak. Perlu dibangun beberapa pelabuhan yang bisa mem fasilitasi peningkatan kinerja ekspor maupun perda gangan domestik. “Jadi 2014 merupakan momentum kita untuk mela kukan konsolidasi dan persiapan untuk mencapai per tumbuhan yang lebih besar pada tahun mendatang seiring dengan dibukanya pasar bebas,” ujarnya. (Maria Y. Benyamin)


| 63

Mobil Hijau

Bisnis/Rahmatullah

Jalan Terjal Menuju Kemandirian The first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. The second is that automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.

P

Dini Hariyanti [email protected]

ernyataan Bill Gates, pebisnis sekali gus pemrogram tersohor di Amerika Serikat, itu menyisipkan pesan bahwa efektivitas suatu inovasi tergantung seberapa besar manfaat dari kegiatan bisnis yang dijalankan. Jika itu baik, terbosan yang dilakukan akan membuatnya berkembang berkali-kali lipat tetapi kalau tidak, tak ada gunanya. Dalam konteks ini, pemerintah akhirnya mereali sasikan kebijakan baru di industri otomotif nasional pada kuartal III/2013. Program mobil murah dan hemat energi atau low cost and green car (LCGC) bisa dikatakan terobosan karena belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Selayaknya hal baru tentu mengundang respon dari berbagai kalangan, mempertanyakan tepat tidaknya program tersebut. Alasan Kementerian Perindustrian menelurkan kebijakan mobil murah


guna merangsang kemandirian industri komponen lokal agar tak kalah bersaing dengan produk asing tatkala Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) berlang sung pada 2015. LCGC wajib dibuat menggunakan 85% kompo nen dalam negeri. Hasilnya, program ini men datangkan investasi baru sedikitnya US$3 miliar dari industri perakitan otomotif dan US$3,5 miliar yang diklaim dari sekitar 100 perusahaan kompo nen baru. Kini mulai terealisasi pembangunan lima pabrik mobil baru dan 70 pabrik komponen otomo tif. Proyek ini bahkan ditargetkan membuka 30.000 lapangan kerja baru di sektor manufaktur plus 40.000 lainnya untuk distribusi, komponen, diler, pemasaran, hingga layanan purnajual. Pemerintah berharap agen tunggal pemegang merek (ATPM) otomotif dapat membawa LCGC menembus pasar internasional. Ini diharapkan bisa mendongkrak volume ekspor kendaraan bermotor yang berarti mendatangkan lebih banyak pemasuk an untuk negara. Pemerintah menolak anggapan mobil murah menjadi keladi kemacetan. Populasi LCGC tak seberapa dibandingkan kendaraan lain, hanya seki tar 4% dari total produksi nasional pada 2013. Dengan asumsi kapasitas produksi mobil di dalam negeri mencapai 1,2 juta unit artinya porsi mobil murah sekitar 48.000 unit. “Pada 2014 mungkin 10% dan pada 2015 paling tinggi hanya 15%. Ini karena kapasitas penyerapan nya memang cuma segitu. Kalau pada 2014 pen

jualan LCGC 10%, yang membuat macet itu kan produk mobil 90% lainnya,” kata Dirjen Industri Unggulan Ber basis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kemenperin Budi Darmadi.

PROGRAM LAIN

S

elain mobil murah, pemerintah mengupayakan per luasan pasar bagi kendaraan rendah emisi gas buang alias low carbon emission (LCE). Sayangnya, tak mudah untuk mengembangkan segmen green car mengingat regulasi khusus yang mengaturnya baru akan dirilis pada 2014. Kemenperin menyatakan era mobil rendah emisi masih menunggu perkembangan teknologi. Pasalnya, kini belum ada green car yang dapat menempuh sedikit nya 20 kilometer dengan seliter bahan bakar. Seperti halnya mobil murah, LCE juga akan diberikan insentif pajak. Besarnya tergantung penghematan bahan bakar yang dimiliki kendaraan dalam menempuh setiap kilometer. Ketentuan insentif pajak untuk mobil rendah emisi tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 41/2013 ten tang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Salah satu wujud kendaraan LCE adalah mobil hybrid yang menggunakan mesin bensin dan tenaga listrik. Masalahnya, kendaraan macam ini menggunakan basis teknologi tinggi yang umumnya memakan biaya pro duksi besar sehingga harga jualnya lebih mahal. Pengembangan pasar green car bukan cuma soal teknologi tetapi juga infrastruktur. Misalnya, infrastruk tur pengisian listrik dan gas yang tersedia dan mema dai. “Kami harapkan regulasi LCE ini terbit pada 2014. Namun, belum dapat dipastikan pada bulan apa, per kembangan teknologi terjadi setiap bulan,” ucap Budi. Perkembangan industri otomotif Indonesia masih mengarah kepada kendaraan penumpang kelas mene ngah bawah dan belum ke atas. “Sekitar 50% dari reali sasi penjualan 1,1 juta unit pada tahun lalu adalah mobil harga di bawah Rp200 juta. Adapun hybrid, tidak mungkin ada yang harganya di bawah itu. Daya beli masyarakat kita belum ke LCE,” kata Jongkie. Mengarahkan pergerakan industri otomotif ke produk si kendaraan ramah lingkungan jelas bukan hal mudah. Kritik terhadap kebijakan green car memunculkan perta nyaan, tepatkah inovasi ini diterapkan di Tanah Air?. Semoga ini terjawab pada tahun depan.

Daya Saing

Menyinergikan Struktur Industri Otomotif Emanuel Tome Hayon [email protected]

“P

ada 2014, industri otomotif masih menyimpan asa meski menghadapi tahun politik. Suasana Pemilu bisa mendorong pasar bergairah tetapi bisa pula sebaliknya. Jika negeri ini ingin jadi penguasa oto motif, struktur industri dari hulu ke hilir harus diperkuat,” kata Suhari Sargo Suhari, yang dikenal sebagai praktisi senior industri otomotif menerangkan potensi pasar mobil 2014 akan mengalami pertumbuh an yang sangat signifikan diban dingkan dengan pertumbuhan pasar pada 2013. Momentum politik 2014, sam

bungnya, dapat mendorong per putaran uang dan aktivitas demo krasi yang tinggi mendorong eko nomi rakyat bergairah termasuk bertumbuhnya produk mobil murah hemat energi. Pada tahun politik, prospek mobil LCGC seperti Toyota Agya dan Daihatsu Ayla akan menda patkan penantang yang sepadan mulai dari kehadiran produk Honda Brio Satya, Datsun GO, serta Suzuki Karimun yang akan mulai diluncurkan pada kon sumen seusai perkenalannya pada 2013. Dengan melihat kehadiran pe nantang baru ini, Suhari menyim pulkan potensi pasar LCGC akan terus berkembang meskipun pasar otomotif Indonesia masih besar dikuasai oleh segmen low MPV

yang terus bertumbuh dan mera jai jalanan. Di tengah semaraknya ke hadiran mobil dengan harga ter jangkau dan hemat energi ini, Suhari masih melihat adanya celah yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan adanya penggunaan komponen produk lokal dalam pembuatan LCGC. Pada satu sisi, dia melihat ada nya perspektif positif terkait dengan tambahan investasi dalam pembangunan komponen lokal di Indonesia yang harus terintegrasi dengan industri hulu komponen serta dapat diserap sebaik-baiknya oleh industri perakitan. Pada 2014, ungkapnya, Pemerintah harus membangun basis produksi pembuatan baja mobil sehingga tidak harus diim por. “Kalau dibangun dengan sinergi hulu dan hilir, kita bakal an memiliki peluang besar dan menjadi pemain raksasa otomotif di dunia,” ujarnya.


| 65

Industri Telekomunikasi

LTE, antara Tuntutan, Kebutuhan, dan Bisnis Global Mobile Suppliers Association (GSA) menyebutkan hingga Oktober 2013 sebanyak 222 operator dari 83 negara telah meluncurkan layanan komersial long term evolution (LTE). Mereka memperkirakan akan ada 260 jaringan komersial LTE di 93 negara hingga akhir 2013. Bagaimana dengan Indonesia?

S

Galih Kurniawan [email protected]

aat ini satu-satunya operator yang telah menggelar layanan LTE alias 4G di Indonesia adalah PT Internux. Mereka menggunakan teknologi LTE TDD (time division duplex) di spektrum 2,3GHz yang hanya dapat melayani data. Sejumlah operator juga menghuni spektrum ini antara lain Berca Hardayaperkasa, First Media, Telkom, Indosat Mega Media (IM2) dan Jasnita Telekomindo. Masing-masing dari operator tersebut memiliki spektrum sebesar 15MHz. First Media dan Berca dari awal bahkan sudah menyatakan kesiapan menggelar LTE TDD meski sampai saat ini tak kunjung terealisasi. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika spektrum 2,3GHz ditetapkan untuk moda TDD. Ketentuan tersebut berdasarkan Peraturan Menkominfo No.8/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel Pada Pita Frekuensi Radio 2,3GHz yang dikeluarkan pada 19 Januari 2009. Spektrum ini awalnya digunakan untuk layanan Wimax yang layu karena tak berhasil membangun ekosistem. Kini para operator Wimax pun mendapat angin segar dengan teknologi LTE yang dapat mereka aplikasikan. Keyakinan itu sempat dilontarkan Direktur Penjualan First Media Dicky Mochtar. Dia menilai potensi mengembangkan layanan LTE TDD cukup besar di Indonesia. Menurutnya sejumlah operator ternama di dunia bahkan belakangan pindah ke LTE TDD. “Ada China Mobile, Softbank di Jepang dan satu operator di India,” ujarnya.


Dia meyakini nasib TDD LTE tidak akan seperti Wimax yang layu sebelum berkembang karena tidak berhasil mengembangkan ekosistem. Lembaga riset Frost & Sullivan dalam salah satu laporannya memperkirakan permintaan terhadap alat uji LTE akan terus tumbuh. Pengujian tersebut penting untuk memenuhi standar industri serta layanan sesuai harapan konsumen. Menurut mereka bisnis ini secara global mengha silkan pendapatan sebesar US$947,2 juta pada 2012 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga empat kali lipat mencapai US$3,97 miliar pada 2019. Perkembangan ekosistem tentu juga sangat bergantung pada ketersediaan perangkat telekomunikasi yang mendukung. Berdasarkan data yang dihimpun GSA, hingga November lalu terdapat sebanyak 1.240 jenis perangkat dari 120 pemanufaktur yang mendukung LTE. Sebanyak 680 jenis perangkat di antaranya sudah dirilis pada 2012. Pertumbuhan juga terjadi dari sisi produsen yang meningkat hingga 44%. Menurut data GSA, perangkat yang mendukung LTE TDD saat ini baru mencapai 274 jenis. Kebanyakan perangkat LTE enabled memang masih didominasi untuk teknologi frequency division duplex (FDD). Selain digunakan untuk data, LTE FDD juga dapat memfasilitasi telepon melalui jaringan. Teknologi inilah yang kini tengah ditunggu lisensinya di Indonesia oleh para operator GSM (global system for mobile communication).

UJICOBA

S

ejumlah operator GSM sejak jauh-jauh hari sudah menggelar uji coba jaringan LTE. Telkomsel dan XL bahkan mencuri start” dengan menggelar layanan LTE FDD di Bali saat digelar Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2013 pada Oktober. Kedua ope rator tersebut masih mendapatkan izin dari Kominfo untuk menggelar LTE sampai Desember. Mereka sama-sama menggunakan spektrum 1.800 MHz untuk menggelar layanan LTE di Bali meski dengan lebar frekuensi berbeda. Axis yang tinggal menunggu waktu untuk diakuisi XL juga sempat melakukan uji coba LTE meski hanya di level indoor. Adapun Indosat juga sudah menyatakan kesiapan menggelar LTE pasca melakukan modernisasi jaringan. Indosat kini mengandalkan teknologi UMTS (universal mobile for telecommunications system) di spektrum 900MHz untuk menggelar layanan mobile

Bisnis/Rahmatullah

broadband. Namun mereka menegaskan akan memburu frekuensi baru di spektrum 2,1GHz dan 1.800MHz yang kemungkinan tersedia pasca konsolidasi XL dengan Axis. “Kami butuh tambahan frekuensi, kalau LTE di 1.800MHz tentu akan kami kejar juga,” kata Director and Chief Wholeshale and Infrastructure Indosat Fajri Sentosa. Pemilihan spektrum LTE FDD memang terus menjadi perdebatan sampai saat ini. Sejumlah pihak menilai lamanya pembahasan soal spektrum inilah yang membuat lisensi LTE tak segera keluar. Meski begitu spektrum 1.800MHz digadang sebagai tempat paling pas untuk menggelar LTE di Indonesia. Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono menyebutkan arah LTE FDD kemungkinan menuju ke 1.800MHz. Menurutnya kepemilikan frekuensi masing-masing operator di spektrum ini realistis untuk menggelar LTE ideal dengan catatan konsolidasi XL dengan Axis lancar dengan minimal kepemilikan mereka mencapai 20MHz. Menurut Nonot, untuk menggelar layanan LTE ideal minimal dibutuhkan frekuensi selebar 20MHz. Jika dipaksakan menggunakan frekuensi di bawah itu, katanya, justru tidak akan maksimal karena kecepatan yang diperoleh pengguna tak berbeda jauh dengan teknologi 3G yang sudah ada. Spektrum 1.800MHz terdiri dari pita selebar 75MHz. Telkomsel mendominasi dengan total kepemilikan 22,5MHz dalam tiga blok terpisah disusul Indosat 20MHz dalam dua blok tak berdampingan, Axis 15MHz, Tri 10MHz dan XL 7,5MHz. Jika konsolidasi XL dengan Axis sukses dan tak ada frekuensi yang diambil di spektrum tersebut keduanya bakal memiliki frekuensi 22,5MHz. Operator lain yang belum memiliki minimal frekuensi selebar 20MHz di spektrum tersebut, kata Nonot,

dapat bekerja sama dengan operator lainnya jika ingin menggelar LTE. Dia menegaskan hal itu dimungkinkan dan sah meski saat ini kasus korupsi dalam kerja sama Indosat dan IM2 masih membayangi kerja sama semacam itu. Konsolidasi antara XL dan Axis memang membuka kemungkinan tersedianya frekuensi di 1.800MHz. Tak hanya Indosat yang berminat, Telkomsel pun sudah mengajukan 10MHz. Alasannya, jumlah pelanggan mereka yang sudah mencapai 128 juta membutuhkan frekuensi yang lebih leluasa. Mereka pun belakangan getol melontarkan wacana rebalancing frekuensi. LTE tentu saja bukan hanya soal spektrum. Dari sudut pandang bisnis pun perlu menjadi pertimbangan. Pasalnya sejumlah operator justru masih mengaku layanan data yang mereka sediakan selama ini tidak begitu menguntungkan. Jumlah pemain yang dianggap berlebih menjadi persoalan tersendiri. Dari seluruh operator yang ada di jalur GSM tampaknya hanya Telkomsel, Indosat dan XL yang berkinerja baik. Bila melirik lagi ke operator CDMA, maka kondisinya justru lebih buruk karena jumlah pelanggan yang tak lagi berkembang. Tak heran pemerintah pun mendorong konsolidasi antar operator. Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan operator 2G kini sudah saatnya migrasi ke 4G. Teknologi 2G yang ada sudah sulit untuk memenuhi kebutuhan pengguna data. “Data sekarang ukurannya kian besar dan pengguna ingin akses cepat tanpa pending,” ujarnya. Menurutnya selain spektrum 1.800MHz, masih ada juga spektrum 700MHz yang layak untuk LTE. Sayang sampai saat ini spektrum tersebut juga memiliki dinamika sendiri. Spektrum tersebut baru dapat digunakan setelah migrasi siaran televisi ke digital kelar. Namun belakangan migrasi tersebut terhambat karena Mahkamah Agung akhirnya membatalkan aturan sebagai landasan seleksi siaran televisi digital. Asosiasi GSM (GSMA) belakangan juga gencar mengampanyekan alokasi frekuensi 700MHz untuk mobile broadband lantaran dianggap banyak memberi manfaat. Dalam laporan berujudul The Economic Benefits to Indonesia of Early Harmonisation and Assignment of the Digital Dividend to Mobile disebutkan jika alokasi frekuensi 700MHz untuk layanan mobile dilakukan pada 2014 maka akan menghasilkan pertumbuhan pertumbuhan domestik bruto hingga US$39,1 miliar sampai akhir 2020. Laporan yang dibuat Boston Consulting Group (BCG) untuk GSMA itu juga menyebutkan kebijakan tersebut juga bakal menciptakan 145.000 usaha berikut 286.000 lapangan kerja baru. Pendapatan pemerintah pun diprediksi bakal menembus US$9,4 miliar pada periode yang sama. Adapun penundaan menjadi 2016 bisa berakibat kerugian dari GDP sebesar US$7,5 miliar dan hilangnya 75.000 lowongan kerja. Melihat data-data tersebut, tampaknya menarik untuk menunggu kapan LTE FDD resmi digelar di Indonesia.


| 67

Perangkat Digital

Yang Siap Menggebrak pada 2014

Pada 2014 berbagai teknologi dan gadget yang diperkenalkan pada 2013 akan mulai mendominasi. Reuters

P

[email protected]

ara pembuat gadget misalnya akan lebih mengintensifkan penjualan wearable computing. Perangkat komputasi yang bisa dikenakan ini, seperti arloji dan kacamata, sudah mulai dikembangkan sejak 2011. Pada 2012 dan 2013, para pembuat peranti elektronik merilis produk arloji cerdas seperti Pebble, Sony Smartwatch, dan Samsung Galaxy Gear. Sementara itu sebuah laporan dari situs web Computerworld pada Agustus 2013 menyebutkan bahwa Google baru akan merilis Google Glass ke khalayak pada tahun 2014. Laporan lain menyebutkan bahwa pada tahun yang sama pemakai Google Glass akan dapat memakai lensa pengobatan, paling tidak di Amerika Serikat. Sebuah perusahaan di New York berencana untuk melepas lensa khusus buat Google Glass tahun depan. Google sudah menyebutkan bahwa produknya itu dapat digunakan dengan lensa pengobatan. Hanya saja memang belum ada lensa yang diproduksi khusus untuk Google Glass. Versi awal Google Glass sendiri dilepas tanpa lensa. Masalah yang selama ini ditemukan pada wearable computer adalah menemukan antarmuka yang nyaman. Layar sentuh dan papan ketik jelas tidak dapat digunakan dengan nyaman pada perangkat seperti kaca mata atau arloji. Google sejauh ini terus menyempurnakan fitur perintah suara untuk digunakan dengan Google Glass. Alternatif seperti


perintah isyarat tangan juga terus dijajaki.

KOMPUTER TABLET

S

ebagai perangkat konsumsi dan komputasi portabel tampaknya komputer tablet jauh lebih digemari daripada komputer jinjing. Inilah yang mengundang prediksi IDC bahwa pada kuartal keempat 2013 penjualan tablet akan menggusur penjualan komputer pribadi tradisional. Ini tentunya termasuk komputer jinjing. Tren ini tampaknya akan terus berlangsung sampai 2014 dan 2015, saat angka penjualan tahunan tidak hanya satu kuartal bakal melebihi komputer pribadi. Kepopuleran komputer tablet akan memakan pangsa pasar komputer pribadi tradisional, terutama komputer jinjing. Usaha Microsoft, Apple dan Google untuk membuat tablet lebih menarik buat kerja kantoran juga akan turut menggusur tempat komputer jinjing.

LAYAR MELENGKUNG

P

ada Oktober 2013, dua produk dengan layar melengkung muncul pada saat yang hampir bersamaan: Samsung Galaxy Round dan LG G Flex. Masih ditunggu bagaimana kesuksesan kedua gadget ini di pasar, tetapi bisa dipastikan bahwa para pembuat gadget akan mengeksplorasi lebih jauh rancangan dengan bodi dan layar melengkung pada 2014. Salah satu pendorong eksplorasi ini mungkin adalah kebutuhan untuk diferensiasi. Dewasa ini rancangan eksternal kebanyakan ponsel tidak

Reuters

arloji. Meskipun belum jelas apakah Apple akan meluncurkannya, paten tersebut mengilustrasikan kemungkinan lain penggunaan layar melengkung.

PONSEL VS KAMERA

A

pakah Anda berniat membeli kamera di tahun 2014? Coba pertimbangkan lagi, terutama bila Anda bukan tipe pehobi serius fotografi, atau bukan fotografer profesional. Kemampuan beberapa model ponsel kamera mulai menyaingi kamera digital saku. Wall Street Journal, yang mengutip lembaga riset IDC, bahkan menyebutkan bahwa penjualan kamera DLSR pada 2013 akan jatuh 9,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain kemampuan fotografinya sendiri yang meningkat, kelebihan lain yang cukup penting dari ponsel kamera adalah koneksi Internet. Lewat jaringan, pemilik ponsel kamera dapat dengan mudah berbagi hasil jepretan kepada kawan-kawannya. Fitur penting ini turut mendorong kamera saku minggir dari pasar.

TAHAN AIR

Repro

banyak bedanya: persegi panjang dengan layar sentuh. Rancangan dengan papan ketik atau flip phone sudah jarang atau bahkan tidak lagi muncul. Terbukanya kemungkinan penggunaan layar melengkung akan memberikan pilihan lain buat para perancang ponsel. Layar melengkung yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi bahan tersebut tidak hanya dapat dimanfaatkan ponsel. Salah satu paten Apple misalnya membuka kemungkinan pemakaian layar seperti ini pada

F

itur lain yang mungkin akan semakin meluas pada 2014 adalah kemampuan tahan air. Sony sudah memelopori hal ini pada ponsel dan tabletnya, dan sudah diikuti oleh salah satu model Samsung Galaxy S4. Bila fitur ini makin populer kiranya akan mudah melihat gadget seperti ponsel dan tablet menjadi tahan air. Selain tahan air gadget seperti ini juga biasanya tahan debu, sehingga tahun depan kita akan menemukan gadget yang lebih tangguh daripada tahun-tahun sebelumnya. (Gombang Nan Cengka)


| 69

Kinerja Angkutan Udara

Bisnis/Endang Muchtar

Butuh Kerja Ekstra di Penerbangan Publik sulit melupakan sepak terjang pemilik Lion Group Rusdi Kirana yang memborong 234 unit pesawat Airbus A320 pada Maret 2013. Dalam satu video yang dirilis Airbus, bos maskapai berlambang kepala singa terbang itu tersenyum lebar menyambut kontrak pembelian pesawat senilai US$24 miliar itu.

D

M. Tahir Saleh [email protected]

alam perspektif lebih luas, kontrak pembelian fantastis itu sebetulnya makin mempertegas proyeksi yang selama ini disuarakan beberapa lem baga riset dan pabrikan pesawat atas gemuknya pasar penerbangan di

Indonesia. Wakil Presiden Senior Airbus Christopher Emerson pernah menyampaikan data penerbangan di Asia Pasifik dalam 10 tahun terakhir tumbuh lebih dari 50%. Bahkan, dia memprediksi penerbangan Asia Pasifik bisa tumbuh hingga lebih dari 200% dalam 20 tahun ke depan. Itulah yang menyebabkan posi si tawar maskapai nasional di pasar penerbangan dunia sulit dibantah. Tidak hanya Lion yang memborong Airbus sete


lah sebelumnya memesan 230 unit Boeing pada 2011, PT Garuda Indonesia Tbk. juga mencanang kan lompatan besar bertajuk Quantum Leap 2015. Target Garuda tidak main-main. Hingga 2015, Garuda akan mengoperasikan 194 unit pesawat dengan rata-rata usia di bawah 5 tahun. Lembaga riset CAPA Center for Aviation meramal kan Grup Garuda, termasuk Citilink, dan Lion Group yang memiliki maskapai Lion, Batik, Wings, Malindo, dan Thai Lion Air akan mengungguli Grup Singapore Airlines (SIA) dari sisi jumlah pesawat. Kedua grup itu bakal menjadi maskapai dengan jumlah armada terbesar di Asia Tenggara pada akhir 2013 masing-masing 145 unit untuk Lion dan 139 unit untuk Garuda, sementara armada SIA berkurang terus dari 102 unit. Sejak 2008, setelah krisis ekonomi global yang menghantam perekonomian AS dan Eropa, terjadi pergeseran pasar penerbangan. Kawasan Atlantik yang selama ini dominan kini melambat bahkan mandek. Sebaliknya, pasar di Asia Pasifik tumbuh signifi kan dimotori China, India, dan Indonesia. “Pada 2014, Indonesia akan menjadi pasar terbesar kesembilan di dunia untuk perjalanan domestik dan masuk di antara 10 besar penerbangan interna sional di dunia,” kata Dirjen dan CEO International Air Transport Association (IATA) Tony Tyler. Di tengah tren pergeseran pasar ini, banyak peng amat menyayangkan Indonesia yang belum mampu mengakomodasi pengalihan pasar itu. Kesiapan infrastruktur penerbangan dan tenaga ahli yang memadai dinilai lebih lambat dari per

tumbuhan pasar itu sendiri. Alih-alih sektor penerbangan siap, justru sejumlah kendala lama menghadang dan baru disadari oleh pemangku kepentingan termasuk Kementerian Perhubungan. Dua di antara sejumlah kendala sektor penerbangan nasional yang paling penting diatasi ialah infrastruktur yang mengacu pada padatnya kapasitas beberapa banda ra. Selain itu, SDM penerbangan mulai dari pilot, petu gas lalu lintas udara (ATC), mekanik, instruktur, hingga inspector juga masih sangat kurang. Sebagai gambaran, di Bandara Adisutjipto Yogyakarta berkapasitas 1,1 juta, tetapi setiap tahun disesaki hingga 3,7 juta penumpang. Tak heran keterlambatan pener bangan seperti jadi budaya di industri penerbangan nasional. Pembangunan memang tengah dilakukan. Di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dilakukan penambahan ka pasitas menjadi 62 juta per tahun dari kini 22 juta per tahun. Sejak 2012, proyek Terminal 3 Soekarno-Hatta sudah dikembangkan dengan rencana memiliki kapasi tas 25 juta penumpang. Selain itu, revitalisasi Terminal 1 dan 2 akan memom pa kapasitas masing-masing menjadi 18 juta per tahun dan 19 juta per tahun. Revitalisasi itu dilakukan PT Angkasa Pura II sebagai

Proyeksi Pertumbuhan Pesawat Komersial 480 di Atas 100 Kursi (unit) 450 304

326

2011

2012

358

2013

405

2014

2015

2016

Perkembangan Penumpang Angkutan Udara di Indonesia (juta orang) Domestik

60,2

8,15 2011

Internasional 82,32

66,82

9,04 2012

91,37

74,17

10,03 2013*

11,13 2014*

Keterangan: *) Asumsi laju pertumbuhan 11% Sumber: Indonesian Aircraft Maintenance Shop Association (IAMSA), Kemenhub & INACA, diolah

12,32 2015* BISNIS/M. RAUSHAN

pengelola Bandara Soekarno-Hatta. Pengembangan juga dilakoni PT Angkasa Pura I yang juga mengoperatori 13 bandara komersial. Beberapa di antaranya terminal internasional Bandara Ngurah Rai Denpasar yang sudah dioperasikan sejak Oktober 2013 saat APEC 2013, Bandara Juanda Surabaya, dan Sepinggan Balikpapan. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menegaskan persoalan bandara bukan hanya kapasitas melainkan tren pesawat yang mengarah pada dimensi lebih besar. Dalam bukunya Transportasi dan Investasi (2013), Bambang menceritakan hampir semua Ibu Kota provinsi di Indonesia baginya telah memiliki bandara dengan kapasitas di atas 1 juta penumpang dan panjang landas pacu di atas 2.000 meter. Bandara jenis itu mampu dida rati pesawat jenis Boeing 737 versi 800. Sayangnya, pemerintah masih terbatas mengembang kan 233 bandara saat ini karena dalam 5 tahun ke depan membutuhkan dana sekitar Rp54 triliun, sedang kan anggaran tersedia hanya Rp19,5 triliun.

TERTINGGAL

S

elama ini, pengembangan bandara selalu ketinggal an. Pemerintah juga sering telat dalam membangun bandara baru misalnya di Bandung dan Yogyakarta. Kendati begitu, persoalan lain yang patut jadi sorotan dalam infrastruktur adalah akses menuju bandara yang selama ini justru terabaikan. Selama ini, bandara masih dilihat sebagai sumber pungutan. Ini yang terkadang menahan minat investor swasta masuk berinvestasi. Di sisi lain, persoalan SDM juga menyeruak. Satu unit pesawat setidaknya butuh lima set kru. Satu set kru ter diri dari 10 orang penerbang. Dengan proyeksi itu, Indonesia masih membutuhkan 500 orang penerbang baru dalam setahun, sementara sekolah penerbangan dalam negeri nyatanya belum mampu menjawab kebutuhan itu. Selain keterbatasan pilot lokal, ihwal SDM ini pun menjangkiti mekanik pesawat, petugas ATC, pengajar atau instruktur hingga pengawas atau inspektor. Keterbasan SDM itu juga menjadi pembenaran lang kah pemerintah menerapkan penundaan atau morato rium izin maskapai baru yang mulai dilakukan perte ngahan 2013 meski tiga maskapai baru sudah antre beroperasi yakni Nam Air, Jatayu Air, dan AirAsia Indonesia X. Selama ini, pemerintah memang kesu litan mengejar ketertinggalan infrastruk tur karena keterbasan anggaran padahal pertumbuhan sektor penerbangan nasio nal rata-rata 15% per tahun. Apalagi pemerintah juga punya pekerja an rumah soal pengembangan bandara di pelosok. Apapun proyeksi positif Indonesia, jika pemerintah dan operator hanya sum ringah atas proyeksi itu, maka sia-sia belaka.


| 71

Sektor Properti

Memasuki Fase Perlambatan Memasuki awal kuartal IV/2013, perkiraan terjadinya perlambatan pertumbuhan sektor properti pada tahun depan semakin diyakini oleh berbagai pihak.

K

Fatia Qanitat [email protected]

enaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada akhir Juni lalu meme ngaruhi performa bisnis secara kese luruhan, termasuk properti. Kondisi perekonomian yang kurang menentu, diiringi dengan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut menjadi penyebab. Tekanan terus terjadi dengan naiknya suku bunga acuan (BI Rate) sebanyak dua kali, dan bertengger pada posisi 7,25% saat ini. Masyarakat yang bermaksud mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) harus berhitung ulang karena kenaik an suku bunga perbankan. Masalah KPR tidak berhenti di sana. Regulasi dari Bank Indonesia baru-baru ini cukup memberi kan pukulan pada sektor tersebut. Istilah booming properti yang sering disebut-sebut selama 3 tahun terakhir, berubah menjadi kegalauan. Perlambatan yang terjadi ini direspons berbeda oleh berbagai pihak. Ada yang menilai kondisi ini memberikan arah pertumbuhan yang lebih sehat, khususnya bagi pertumbuhan hunian menengahbawah. Meskipun begitu, banyak juga yang menganggap pemerintah telah menghambat pertumbuhan positif yang telah terbentuk, karena mengeluarkan regula si yang tidak propasar.

Misalnya, Surat Edaran BI No. 15/40/DKMP ten tang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti yang berlaku sejak 30 September ini, diatur mengenai penjualan rumah dengan sistem pesan (inden) serta pembatasan uang muka (loan to value) bagi pengajuan KPR kedua dan seterusnya. Terkait dengan tahun politik, sebetulnya hal ini akan membawa faktor positif pada pasar. Karena jumlah uang yang beredar semakin banyak, dipasti kan hal itu akan lebih menggerakkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

BATAS AMAN

M

engenai prediksi pasar 2014, berbagai lembaga riset telah melansir hasil kajiannya terkait prospek perkembangan pasar properti ke depan. Meski dikatakan pemilu tidak terlalu berpenga ruh pada perkembangan pasar di segmen mene ngah-bawah, hal tersebut memberikan dampak ber beda pada kelas menengah-atas, khususnya kelom pok investor. Secara garis besar, pengembang properti, investor, dan konsumen cenderung lebih memilih menung gu saat yang tepat untuk mengambil keputusan. Transaksi properti akan tertahan, dan diperkirakan baru akan kembali berjalan normal seusai pemilu. Kendati begitu, perlambatan yang terjadi pada awal 2014 masih tergolong berada dalam batas aman, karena tingkat permintaan pasar dan tren kenaikan harga masih terbilang positif bagi pelaku pasar. Beberapa sektor khususnya yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia tetap akan bertahan dan mem perlihatkan per tumbuhan cukup baik.

Prediksi Pasar Properti 2013-2014 Sektor

Kondisi 2013

Kantor sewa Kantor strata Ritel Kondominium Apartemen sewa Industri Rumah tapak Hotel

Tingkat okupansi terus tumbuh Permintaan memacu pertumbuhan harga Banyak peritel internasional yang masuk pasar Indonesia Aktivitas penjualan stabil Kondominium semakin banyak memasuki pasar sewa Terus melambat sejak 2010 Permintaan stagnan akibat meningkatnya suku bunga Hotel bintang 4 & 5 mengalami pertumbuhan tertinggi

Sumber: Cushman & Wakefield Indonesia, diolah


Ramalan 2014 Permintaan Tumbuh kuat Tumbuh kuat Tumbuh Stabil Stabil Turun Stabil Stabil

Okupansi Tumbuh Tumbuh Stabil Stabil Turun Stabil Stabil Tumbuh

Harga Tumbuh Tumbuh Stabil Stabil Tumbuh Stabil Tumbuh Tumbuh BISNIS/M. RAUSHAN

Jurus Jitu Sang Pengembang Pertumbuhan pasar properti 2014 diprediksi melambat oleh sejumlah kalangan jika dibandingkan periode emasnya dalam 3 tahun terakhir. Bukannya tanpa sebab, sejumlah Semua faktor yang terjadi selama 2013 telah mengarah kepada faktor kondisi tersebut. Sebut saja, kenaikan harga bahan bakar minyak pada pertengahan tahun lalu, depresiasi rupiah terhadap dolar AS, kondisi perekonomian negara yang belum pasti dan regulasi dari Bank Indonesia yang mengatur penjualan rumah dengan sistem pesan serta pembatasan uang muka (loan to value) bagi pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) kedua dan seterusnya. Belum lagi ditambah dengan kenaikan suku bunga acuan (BI rate) yang mencapai 7,5%.

tersebut bahkan telah mengarah kepada kondisi perlambatan yang sudah dimulai sejak paruh kedua 2013. Menghadapi kondisi tersebut, pengembang properti pun ditantang untuk menghadirkan strategi bisnis yang tepat untuk merebut ceruk keuntungan di 'tahun politik' tersebut.

PT Ciputra Development Tbk.

PT Metropolitan Land Tbk.

Direktur Keuangan PT Ciputra Development Tbk. Tulus Santosa mengatakan di tengah ketidakpastian pasar, fokus perseroan pada 2014 tetap ke real estat, baik apartemen maupun rumah tapak. Kendati begitu, perusahaan lebih mengutamakan pengembangan rumah tapak. Pada 2014, perusahaan akan mulai menjajaki kemungkinan pengembangan superblok dan properti komersial karena merupakan waktu yang tepat untuk pengembangan sebab rata-rata akan rampung dalam 3 tahun ke depan. Terkait dengan segmen, Ciputra Development masih akan menyasar kelas menengah dengan lokasi di seluruh Indonesia.

Selama ini Metropolitan Land (Metland) dikenal pada pengembangan hunian tapak yang ditujukan kepada masyarakat kelas menengah-bawah. Sekretaris Perusahaan Metland Olivia Surodjo memperkirakan dari total 1.500 unit rumah yang dikembangkan setiap tahunnya, hampir 70% dijual dengan kisaran harga Rp150 juta-Rp400 juta. Dia mengatakan strategi pengembangan 2014 masih terus dibahas sampai saat ini. Perusahaan tetap menjalankan bisnis utama dengan pengembangan hunian bagi kelas menengah-bawah. Sementara untuk rumah menengah-atas akan lebih sedikit porsinya. Beberapa proyek perumahan yang tengah dikembangkan meliputi Metland Menteng, Metland Puri, Metland Transyogi, Metland Tambun, Metland Cileungsi, dan Metland Cibitung.

PT Summarecon Agung Tbk.

PT Megapolitan Development Tbk.

Pada 2014, pengembang yang banyak melakukan pembangunan hunian kelas menengah-atas dengan harga di atas Rp2 miliar ini menyatakan akan fokus mengembangkan apartemen pada tahun depan. Setidaknya ada 4 tower apartemen yang dikembangkan. Menurut Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk. Johannes Mardjuki, perusahaan akan membangun lebih banyak apartemen dengan kisaran harga di bawah Rp1 miliar. Selain itu, pihaknya akan mempertimbangkan pembangunan hunian tapak dengan ukuran lebih kecil, sehingga bisa dijual di bawah Rp2 Sejauh ini, Summarecon telah aktif melakukan pengembangan di Kelapa Gading, Serpong, dan Bekasi. Setidaknya terdapat lebih dari 40.000 unit rumah yang telah dikembangkan. Untuk memperluas bisnisnya, ke depan, perusahaan tengah mempersiapkan pengembangan township di Bandung dan Bogor.

Pengembang yang memiliki lahan seluas 300 ha di kawasan Cinere, perbatasan Jakarta Selatan dan Depok tersebut, terus melakukan pengembangan kawasan. Hingga saat ini, tersisa 70 ha lahan di kawasan itu yang masih bisa dikembangkan. Proses pengembangan wilayah Cinere, jelas Sekretaris Perusahaan PT Megapolitan Development Fanny F. Susanto, sangat bergantung pada realisasi pembangunan jalan tol Cijago (Cinere-Jagorawi) dan Desari (DepokAntasari). Khusus 2014, perusahaan tetap melakukan pengembangan meliputi hunian tapak, apartemen, ruko, dan kawasan komersial. Menurutnya, kondisi perekonomian maupun pemilu tidak menjadi kekhawatiran.

Sumber: PT Ciputra Development Tbk.

PT Intiland Tbk.

yakni industrial park, hospitality, township and estate, mixed used & high rise. Kendati begitu, Corporate Secretary PT Intiland Tbk. Theresia Rustandi mengatakan pada 2014, akan berfokus pada pengembangan hunian dalam bentuk kawasan terpadu (mixed used). Bahkan, fokus pengembangan tersebut telah diarahkan perseroan sejak 2013. Pengembangan mixed used yang dikombinasikan dengan high rise building lebih efisien dengan memberikan income terbesar dan dengan pembangunan yang lebih cepat. Rumah tapak tetap dikembangkan, namun bukan dalam bentuk permukiman murni, tetapi lebih merupakan township yang menyasar kelas menengah atas di Jakarta dan Surabaya. Namun, bagi lini bisnis hospitality akan masuk ke daerah-daerah dengan nilai ekonomis tinggi.

PT Agung Podomoro Land Tbk. Mengenai antisipasi perlambatan di 2014, Corporate Secretary PT Agung Podomoro Land Tbk. Justini Omas menuturkan tengah mengkaji rencana kerja yang baru akan disepakati pada pertengahan Desember 2013. Kendati begitu, menghadapi tahun perlambatan tersebut perusahaan tidak akan mengubah konsep pengembangan. Namun, lebih cenderung untuk mengatur waktu ekspansi usaha dengan tepat. Hal tersebut lebih pada penundaan ekspansi usaha. Menurutnya, proyek yang memberikan return dalam jangka waktu panjang, seperti hotel yang kemungkinan akan ditunda terlebih dahulu. Jenis pengembangan superblok masih menjadi fokus di 2014 sebab dirasa masih tepat dan diminati konsumen. Perseroan masih akan menyasar segmen yang sama yakni menengah atas.

Pengembang ini pada dasarnya memiliki empat lini bisnis properti, Fatia Qanitat & Oktaviano D.B. Hana

BISNIS/M. RAUSHAN


| 73

Industri Pupuk

‘Urusan Pangan Tak Boleh Terganggu’ JAKARTA—Ketahanan pangan (food security) telah sejak lama menjadi salah satu isu pokok dan konsen terbesar negara-negara di dunia. Jumlah penduduk yang terus bertambah dengan cepat dan lahan pertanian pangan yang kian menyusut menuntut setiap negara memiliki strategi dan kesungguhan dalam membangun sektor pertanian guna menyediakan pangan yang cukup bagi seluruh penduduknya. Sayangnya, program ketahanan pangan di Indonesia masih berjalan tertatih-tatih akibat masih banyak hambatan dan kebijakan yang tidak sinkron, termasuk adanya ambiguitas dalam memandang peran vital industri pupuk dalam meningkatkan produksi pangan. Untuk memahami lebih mendalam tentang betapa pen tingnya ketahanan pangan dalam konteks kedaulatan sebuah negara dan korelasinya yang tak dapat dipisahkan dengan peran industri pupuk, Bisnis mewawancarai Direkur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company Arifin Tasrif. Berikut Petikannya: Seperti apa signifikansi korelasi peran industri pupuk dalam membangun ketahanan pangan? Sektor pangan dan pupuk itu ibarat dua sisi mata uang. Keduanya memiliki nilai yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tidak mungkin meningkatkan produksi pangan tanpa menggunakan pupuk kimiawi, terlebih di tengah penyusutan luas areal pertanian yang sulit dihenti kan. Pupuk organik (nonkimiawi) tetap dibutuhkan tetapi tak bisa menggantikan peran pupuk kimiawi yang kontribusinya dalam meningkatkan produksi pangan berkisar 50%. Jadi, penggunaan pupuk kimiawi itu mutlak sehingga eksistensi pabrik pupuk, khususnya BUMN perpupukan, sangatlah vital dan strategis. Apakah selama ini BUMN pupuk dipandang dan diperlakukan layaknya sektor vital dan strategis? Itulah masalahnya. Industri pupuk termasuk da lam sektor strategis tetapi ketersediaan bahan baku berupa gas masih terus menjadi masalah dari wak tu ke waktu. Padahal, eksistensi dan keberlanjutan hidup industri pupuk sangat bergantung pada pasokan gas. Tanpa gas pabrik pupuk akan mati. Idealnya setiap pabrik pupuk memiliki kontrak pasokan gas jangka panjang, minimal 20 tahun untuk setiap kontrak. Ini penting agar industri


pupuk juga dapat menjamin pemenuhan pupuk ke pada petani, yang semuanya berujung pada kapasi tas negara dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk yang jumlahnya terus ber tambah. Saat ini, pemanfaatan gas masih berorientasi pada revenue bukan value added sehingga gas lebih banyak dijual keluar karena memberikan pendapat an secara langsung. Padahal, kalau berorientasi pada value added di mana gas dialokasikan kepada industri dalam negeri, tentu akan memberikan multiplier effect yang besar seperti pendapatan negara dari pajak, dividen [untuk BUMN], penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan seba gainya. Apakah itu berarti Indonesia sulit mewujudkan swasembada pangan? Indonesia merupakan negara agraris dan memi liki sumber daya yang sesungguhnya sangat men dukung untuk mencapai swasembada pangan. Yang dibutuhkan hanyalah kebijakan yang jelas dari pe merintah dan dijalankan secara konsisten. Dalam hal instrumen kebijakan, pemerintah sudah punya dan cukup bagus. Sayangnya, seba gian kebijakan tidak dilaksanakan secara konsisten oleh instansi terkait yang bertanggungjawab di bidang itu. Sebagai contoh, saat ini sudah ada Inpres No. 2/2010 tentang Revitalisasi Industri Pupuk, yang di dalamnya memprioritaskan alokasi pemenuhan gas untuk bahan baku dan energi industri pupuk de ngan penetapan harga dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian. Harga yang acceptable di industri pupuk adalah di bawah US$6 per MMBtu. Sebagai pembanding, di India harga pembelian gas domestik, termasuk industri pupuk, dikunci pada level US$4,14 per MMBtu. Namun, yang terjadi sekarang, BUMN pupuk tetap saja kesulitan memperoleh alokasi gas dan harga yang acceptable [pantas]. Kontrak dan alokasi gas masih bersifat jangka pendek dan harganya ter talu tinggi. Selain itu, harga gas juga ditetapkan dalam dolar. Gas itu kan komponen yang berasal dari dalam negeri, knapa sih tak bisa dibayar de ngan rupiah. Saat ini, kami mulai mengembangkan sumber pasokan gas dari batu bara [teknologi gasifikasi] dan berharap ada dukungan pemerintah terkait dengan jaminan pasokan batu bara dalam jangka panjang.

Kalau ingin sungguh-sungguh membangun ketahanan dan swasembada pangan, kita harus bicara tentang strategi kebijakan yang terintegrasi untuk jangka waktu 50-100 tahun dari sekarang, bukan sepenggal-sepenggal. Dan, sekali lagi implementasi kebijakan itu harus konsisten. Seberapa seriuskah problem pangan nasional jika industri pupuk semakin kesulitan gas? Ya, tanpa gas tentu saja pabrik-pabrik pupuk akan mati. Kami punya cerita tersendiri tentang pabrik [milik BUMN pupuk] yang mati gara-gara tidak memperoleh alokasi gas. Dan, kalau problem gas terus terjadi kita akan berpotensi berada pada situasi rawan pangan yang semakin memperbesar ketergantungan terhadap pangan impor, karena produksi di dalam negeri tak mungkin cukup. Tidak ada lagi kedaulatan pangan yang pada akhirnya pengadaan pangan impor akan menjadi beban yang sangat berat bagi pemerintah, terlebih ketika harga pangan melambung dan kurs dolar tinggi seperti sekarang ini. Selain urusan gas, apa problem lain yang menghambat program ketahanan pangan? Soal luas lahan pertanian. Di Indonesia, sebagian besar petani menggarap lahan yang sangat sempit kurang dari 0,5 hektare sehingga pengelolaannya menjadi tidak efisien. Untuk itu, pemerintah perlu mengembangkan lahan-lahan baru areal pertanian yang luas di luar Jawa sehingga bisa dilakukan mekanisasi pertanian dan pengerjaannya lebih efisien. Ini sekaligus menggantikan lahan pertanian yang beralih fungsi. Dan, ke depan tidak boleh ada lagi konversi lahan pertanian pangan. Kalaupun terpaksa terjadi konversi, maka harus segera diganti dengan lahan baru yang dua kali lebih luas karena untuk menyiapkan lahan mentah hingga menjadi lahan pertanian yang siap

tanam membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Soal subsidi apakah tidak ada masalah? Kebijakan pemberian subsidi pupuk untuk sektor pangan secara implisit mencerminkan bahwa ketahanan pangan menjadi konsen pemerintah. Namun, nilai subsidi yang diberikan pemerintah relatif kecil dibandingkan dengan Pakistan yang jumlah penduduk dan kebutuhan pangannya tak sebesar Indonesia. Di mana pun, kendala utama yang dihadapi perusahaan [BUMN] yang menangani tugas menyalurkan subsidi adalah terkait dengan cash flow. Masalah cash flow ini bagaimana pun juga ujung-ujungnya menjadi beban pe merintah juga. Misal, jika terdapat piutang subsidi yang belum dibayar pemerintah sebesar Rp10 triliun, maka dalam setahun akan memunculkan tambahan biaya Rp1 triliun, karena ada bunga sebesar 10% yang menjadi beban negara. Padahal, apabila Rp10 triliun tadi tidak menjadi piutang macet dan masuk sebagai modal kerja yang menghasilkan profit, maka setidaknya Rp300 miliar akan masuk ke kas negara. Jadi, Semestinya tiap tutup tahun tidak ada piutang yang belum dibayar pemerintah. Sekarang ini piutang pemerintah mencapai sekitar Rp14 trilliun. Apa dampaknya? Tentu piutang tadi akan mengurangi modal kerja, membebani HPP dan menekan daya saing untuk pupuk nonsusbidi. Selain itu, misi untuk merevitalisasi pabrik menjadi kian berat karena equity makin kecil. Dan, tentunya dividen untuk pemerintah juga menjadi tak optimal. Pada Tahun Politik 2014, pemerintah akan sibuk Pemilu. Apakah menurut Anda urusan pangan dan pupuk akan semakin terabaikan? Tentu kita berharap tidak sampai begitu. Dalam hal ini, industri pupuk sudah mengamankan stok. Bagi kami, apapun yang terjadi pada 2014, urusan pangan dan pupuk tidak boleh terganggu. Pewawancara: Chamdan Purwoko

Arifin Tasrif Bisnis/Yayus Yuswoprihanto


| 75

Prospek Politik

Keluar Dari Zona Cacat Demokrasi “The electors see their representative not only as a legislator for the state but also as the natural protector of local interests in the legislature; indeed, they almost seem to think that he has a power of attorney to represent each constituent, and they trust him to be as eager in their private interests as in those of the country.” (Alexis de Tocqueville)

A

Inria Zulfikar [email protected]

pa yang salah dengan demokrasi di negeri ini? Semuanya ada, sebut saja mulai dari pemilu nasional, pemilu daerah, pemilihan presiden, parlemen, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, lembaga pemantau hingga pemilih sah yang berjumlah hampir 190 juta jiwa. Dari eksistensi pranata, semua terlihat baik-baik saja dan berjalan normal. Namun bagaimana dari sisi pelaksanaan? Seorang Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, tak mampu menyembunyikan kegalauannya mengenai hal ini. “Sistem demokrasi di Indonesia masih jauh di bawah rata-rata berdasarkan peringkat kualitas demokrasi di dunia. Oleh sebab itu secara kualitas demokrasi Indonesia masih ‘cacat’ karena praktiknya belum full democracy,” ujarnya dalam satu kesempatan kuliah umum di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta beberapa waktu lalu. “Demokrasi saat ini hanya berkutat pada demokrasi prosedural, bukan demokrasi yang substantif,” demikian ujarnya lebih lanjut. Irman tak salah. Untuk mengupasnya, kita bisa merujuk laporan Global Democracy Index 2013. Di mana posisi Indonesia? Peringkat 53, dilibas Timor Leste yang berada di urutan 43. Artinya, kita masih jauh dibandingkan dengan Australia (6), Inggris (16), Korea Selatan (20), Jepang (22), Israel (37), India (38), dan Brazil (44). Ditelisik dari lima alat ukur utama—pemilu, pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan (birokrasi), partisipasi politik, dan budaya politik-laporan tersebut menunjukkan bahwa kualitas


demokrasi Indonesia masih perlu pembenahan mendasar. Tentu kita berharap demokrasi membawa perubahan signifikan bagi peningkatan kemandirian, kemajuan, keadilan, dan kemakmuran rakyat. Bukankah demokrasi merupakan media untuk melakukan perubahan yang lebih baik? Dengan demikian, secara kualitas pemilu tahun depan harus lebih baik dibandingkan dengan 2009 yang dipenuhi banyak catatan dan kekisruhan. Sudah sejauh mana kesiapan kita? Ritual lima tahunan demokrasi bergulir lagi tahun depan untuk memilih anggota legislatif dan berlanjut ke presiden serta wakilnya. Segala anganangan dan harapan bagi terwujudnya sebuah tatanan politik Indonesia yang demokratis dan modern akan diuji oleh momentum hajatan pemilu 2014. Segudang asa tersebut tentunya harus seiring sejalan dengan komitmen tinggi serta konsistensi pelaksanaannya di lapangan kelak. Tanpa itu, pemilu tak lebih dari dagelan atau bunga-bunga demokrasi belaka. Hingga pemilu 2009, mengkonfirmasi bahwa segudang amanat dan hati nurani rakyat untuk kehidupan politik yang lebih demokratis, bebas korupsi, menjunjung tinggi akuntabilitas, penegakkan hukum serta transparansi justru bukannya menjadi panglima. Ia terlihat begitu mudah ditekuk oleh kepentingan bisnis dan politik sesaat yang sangat massif dan koruptif. Korupsi dan mega skandal merajalela. Elit politik yang diharapkan memberi teladan, malah menorehkan noda hitam bagi perjalanan bangsa ini pasca reformasi. Money politics begitu digdaya menentukan arah bisnis dan politik di Tanah Air. Dalam situasi demikian kita menyongsong pemilu 2014, hajatan politik berongkos Rp16 triliun. Atmosfer wait and worry itu tidak boleh lagi menjadi ‘hantu di siang bolong’ yang membuat kita berjalan di tempat atau bahkan terhempas (set back) ke jurang yang lebih dalam.

LEGITIMASI

S

ecara institusional, pranata kehidupan politik nasional sudah melambangkan tatanan masyarakat yang demokratis. Ritual pemilu pasca reformasi, dengan segala perangkatnya, sedikit banyak mengkonfirmasi hal itu. Namun hal itu belum cukup. Ada persoalan hakiki yang tidak boleh terlepas dari setiap momentum pemilu, yaitu legitimasi. Esensi demokrasi ini harus dibangun seiring antara aspek kuantitas dan kualitas. Pertanyaannya, bagaimana pasar akan merespon ini semua?

Indeks Demokrasi 2012: Kelompok Negara ‘Demokrasi Cacat’ Kategori Skor Peringkat Cape Verde Portugis Prancis Slovenia Botswana Afrika Selatan Italia Yunani Estonia Taiwan Chile Israel India Jamaika Slovakia Siprus Lithuania Timor Leste Polandia Brasil Panama Latvia Trinidad & Tobago Hongaria Kroasia Meksiko Argentina Indonesia Bulgaria Lesotho

-1 -1 -3 -3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -19 -19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Total Skor (1) Proses Pemilihan & Pluralisme 7,92 7,92 7,88 9,58 7,85 7,79 7,74 7,65 7,61 7,57 7,54 7,53 7,52 7,39 7,35 7,29 7,24 7,16 7,12 7,12 7,08 7,05 6,99 6,96 6,93 6,90 6,84 6,76 6,72 6,66

(2) Fungsi Pemerintahan

(3) Partisipasi Politik

(4) Budaya Politik

(5) Kebebasan Sipil

7,86 6,43 7,14 7,50 7,14 8,21 6,43 5,71 7,14 7,14 7,57 7,50 7,50 6,79 7,50 6,43 5,71 6,79 6,43 7,50 6,43 5,36 7,14 6,07 6,07 7,14 5,71 7,50 5,71 5,71

7,22 6,67 6,67 7,22 6,67 7,22 6,67 6,67 5,00 6,11 3,89 8,33 6,11 5,00 5,56 6,11 5,56 5,56 6,11 5,00 5,56 5,56 5,00 4,44 5,56 6,67 5,56 6,11 6,11 6,67

6,25 7,50 7,50 6,25 6,88 6,25 7,50 6,88 7,50 5,63 6,25 7,50 5,00 6,88 5,00 5,63 6,25 6,88 4,38 4,38 5,00 5,63 5,00 6,88 5,63 5,00 6,25 5,63 4,38 5,63

9,12 9,41 8,53 8,82 9,41 8,53 8,53 9,41 8,82 9,41 9,41 5,59 9,41 9,12 9,12 9,12 9,12 7,94 9,12 9,12 8,82 9,12 8,24 8,24 8,24 7,35 7,94 7,65 8,24 7,06

9,17 9,58 9,58 7,50 9,17 8,75 9,58 9,58 9,58 9,58 9,58 8,75 9,58 9,17 9,58 9,12 9,58 8,67 9,58 9,58 9,58 9,58 9,58 9,17 9,17 8,33 8,75 6,92 9,17 8,25

Sumber: The Economist Intelligence Unit 2013, diolah *) Ada 54 negara yang termasuk dalam kelompok ‘Demokrasi Cacat’ *) Ada 4 kelompok negara berdasarkan peringkat demokrasi: Demokrasi Penuh, Demokrasi Cacat, Hybrid Regimes, dan Rezim Otoriter *) Pemeringkatan mencakup 167 negara *) Secara keseluruhan Indonesia berada di peringkat 53

Optimisme boleh ditebarkan. Pasalnya, perekonomian Indonesia tahun depan diyakini membaik meski tan tangan yang dihadapi tidak lebih ringan. Bank Indonesia pun sudah memberi ‘kata sambut an’ soal tahun politik 2014 bahwa andil pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti momen sebelumnya, tidak begitu signifikan. Memang belum bisa diketahui secara gamblang bagai mana pasar akan merespon Pemilu 2014, karena kons telasi yang solid belum terbentuk. Reaksi pasar, pada gilirannya, akan mencerminkan apakah kandidat yang bertarung meningkatkan ketidakpastian atau malah menawarkan harapan baru. Di sisi lain, tantangan eksternal yang dihadapi In donesia tahun depan tidak akan lebih ringan, terutama karena penundaan pengurangan stimulus the Fed yang sementara. Artinya, isu politik dan dinamikia politik di AS akan berlanjut, karena Paman Sam bakal menentu kan batas utang pada Februari tahun depan. Lantaran itu, pandangan sinis Tocqueville mengenai konstituen dan wakil rakyat di awal tulisan ini jangan

BISNIS/HUSIN PARAPAT

sampai menambah daftar keburukan pemilu di Indo nesia. Tak ada pilihan lain yang lebih elok selain kemba li pada prinsip unity in deversity. Ibarat laga sepakbola dunia, penonton tak akan berke dip menyaksikan duel maut kaliber dream team yang sama-sama mempersembahkan sepakbola atraktif dan menjunjung tinggi fair play. Penonton puas karena wasit bertindak adil. Pemain boleh saja tidak puas tapi tetap menghormati keputusan final wasit, karena memang absah. Stadion menggelegar karena ada tontonan yang berkualitas, bukan prahara yang bikin cemas. Ada kampiun yang muncul secara elegan. Pihak yang kalah pun keluar lapangan dengan kepala tegak, diiringi tepuk membahana penonton. “In our personal ambitions we are individuals. But in our seeking for economic and political progress as a nation,we all go up or else all go down as one people.” Peringatan Franklin D. Roosevelt ini tampaknya perlu disimak baik-baik oleh para elit politik kita sebelum ber laga di tahun politik 2014.


| 77

Legislator 2014-2019

Menebar Janji, Menagih Bukti Masih segar dalam ingatan ketika Lingkaran Survei Indonesia (LSI) me nyoroti kiprah politisi muda, teruta ma yang malang melintang di DPR.

H

Sukirno & Inria Zulfikar [email protected]

asilnya sungguh mengagetkan. Tanpa tedeng aling-aling, survei yang dibuat pada Oktober 2011 tersebut mengungkapkan bahwa sepak ter jang politisi muda sungguh mengecewakan. Sejumlah nama muncul di pentas nasional dengan aroma tak sedap karena pemberitaan kasus korupsi kakap sepanjang tahun itu, seperti mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin dan rekannya dari partai yang sama, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, dan Menpora dari Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, dan Menakertrans Muhaimin Iskandar. Menjelang tahun politik yang tinggal beberapa bulan lagi, ratusan politisi kembali berebut kursi empuk di DPR. Ada muka lama, peninggalan perio de 2009-2014. Namun tidak sedikit pula wajahwajar baru nan ganteng dan molek yang akan menghiasi panggung politik Senayan dalam kurun 2014-2019. Temuan LSI itu kiranya dapat dijadikan pertim bangan utama bagi rakyat dalam menentukan pili hannya kelak. Jangan terkecoh oleh kemasan luar saja yang sedap dipandang. Telusuri lebih jauh hingga ke akar-akarnya bagaimana rekam jejak politisi yang nyaleg ke Senayan. Survei yang dibuat LSI itu cukup relevan untuk memotret sikap atau tanggapan publik terhadap politisi, terutama kaum muda, tanpa harus kaku dibatasi oleh rentang waktu. Artinya, meski dibuat hampir tiga tahun lalu, persoalan inti yang ingin diungkap dalam survei tersebut, melalui berbagai pertanyaan mendasar mengenai kiprah politisi, tetap nyambung dengan konteks saat ini dan dinamika politik menjelang pemilu 2014 maupun sesudahnya. Karena tahun politik sudah didepan mata, justru kita ingin mengingatkan dan menggarisbawahi bahwa pemilu 2014 harus melahirkan politisi yang tidak hanya berwawasan jauh ke depan tetapi juga berintegritas. Figur dengan kriteria yang demikian hanya dapat diendus oleh para pemilih yang cerdas. Namun ‘ke


arifan lokal’ di suatu masyarakat memiliki ‘radar’ yang sudah teruji untuk mengukur hal-hal yang baik dan bijak serta pada saat yang sama memilah perilaku baik dan buruk seorang pemimpin. Dua tahun lalu, peneliti LSI Adjie Alfaraby mengungkapkan politisi muda (saat itu) dianggap publik justru memproduksi lagi sistem politik yang korup. Kegalauan tak cuma berhenti disana. Publik juga khawatir dengan kiprah politisi muda saat ini. Mereka dianggap tidak lebih baik dari seniornya. “Bahkan, lebih banyak responden yang mengang gap kiprah politisi muda ini lebih buruk dibandi ngkan seniornya,” ujar Adjie. Publik Sangat Kecewa Kiprah Politisi Muda. Hasil survei LSI itu ibarat halilintar di siang bolong. Persoalannya, bagaimana ironi memalukan ini tidak terjadi lagi pada 2014. Partai politik memiliki tanggungjawab besar dalam hal ini. Kaderisasi secara instan, seperti dikritik oleh politikus senior, Akbar Tandjung, harus dirombak total. Kaderisasi instan yang dijalankan parpol melahir kan politisi instan yang hanya menjadikan partai sebagai kendaraan untuk mencapai jabatan. Akbar, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, menekankan bahwa partai perlu memba ngun nilai-nilai perjuangan pada kader sesuai ideo logi partai, untuk mencegah lahirnya politisi instan yang hanya mementingkan jabatan dan kekuasaan. “Sekarang partai hanya dijadikan kendaraan, bukan bersumber pada nilai-nilai penting perjuangan,” ujarnya seperti dikutip Antara baru-baru ini.

PERBURUK CITRA

L

emahnya nilai-nilai perjuangan pada diri kader partai politik ini yang membuat citra parpol semakin buruk di mata publik. Parpol, lagi-lagi, hanya menjalankan kaderisasi yang instan, demi kepentingan jabatan kekuasaan yang diincar di organisasi maupun pemerintahan. Selain penanaman nilai perjuangan pada kader, tentu parpol juga harus memperbaiki sistem rekrut men mereka, termasuk program kaderisasi dan langkah-langkah pendanaan. Semua kader, misalnya, mesti terlibat dalam peng ambilan keputusan strategis partai. Mulai dari kepu tusan calon legislatif di DPR hingga pencapresan. Pengambilan sikap partai terhadap kondisi bang sa terkini juga perlu memperhatikan semua aspirasi dan gagasan kader, bukan hanya para elit parpol. Selain dua hal tadi, penyebaran citra parpol di depan publik dan kepemimpinan juga menjadi upaya yang harus diperhatikan dalam menguatkan

kelembagaan parpol. Pembangunan citra parpol di depan publik harus jelas dan tegas agar publik mengeta hui ideologi organisasi calon pemimpinnya. Wajar bila publik kembali bertanya: Masih adakah politisi muda yang mampu tampil dalam mempelopori inovasi politik di zamannya seperti sepak terjang Ki Hajar Dewantara, Tjipto Mangunkusumo, Soetomo, Sugondo Djojopuspito, Muhamad Yamin, W.R Soe pratman, Soekarno, Muhammad Hatta atau Sutan Syahrir? Politisi dan legislator asal Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul, yang nyaleg lagi untuk periode 20142019, mengatakan dirinya tidak akan berubah sikap. Baginya, tidak ada kata kompromi untuk para koruptor. Ramadhan Pohan, rekan separtai Ruhut di DPR, juga berambisi terpilih kembali. Kini dia mencalonkan diri Dapil Sumut I yang meliputi Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai, dan Tebing Tinggi. Sebelumnya man tan jurnalis itu lolos dari Dapil Jawa Timur VII. Menyoal kiprah politisi di DPR yang dipenuhi berba gai kasus korupsi, Ramadhan menilai kondisinya sudah sangat gawat. Inilah yang membuat masyarakat mulai apatis terhadap politik di Indonesia. DPR sulit diharap kan lagi. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uni versitas Sumatra Utara Badaruddin berpendapat kinerja politisi asal daerah yang bermain di pentas nasional se perti DPR masih jauh dari harapan masyarakat. Di Sumut misalnya, begitu banyak persoalan men dasar yang tidak diperjuangkan ke Jakarta untuk dicari kan solusinya. Problem terbesar saat ini adalah jaminan pasokan energi (listrik). Harapan publik kepada mereka sebenarnya sangat sederhana. Buktikan janjimu!

Ketidakpuasan Publik atas Kinerja Anggota DPR berdasarkan tugas pokok Produk Legislasi 48,5%

Melaju dan Terhempas

D

Fitri Sartina Dewi [email protected]

alam UU No. 8/2012, ambang batas parle men atau parliamentary threshold (PT) telah ditetapkan sebesar 3,5% dan ketentu an ini akan diterapkan pada Pemilu 2014. Jumlah ambang batas tersebut naik jika diban dingkan dengan pemilu 2009 lalu yang hanya sebe sar 2,5%. Persoalan pun tidak selesai sampai di situ. Phillips J. Vermonte, Peneliti CSIS, mengatakan efektivitas PT 3,5% ini dalam menyaring partai poli tik (parpol) berkualitas bergantung kepada pilihan bangsa, ingin lebih mengutamakan representatif government atau effective government. Gun Gun Herjanto, dosen Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Jakarta, menyatakan me kanisme PT 3,5% tidak akan menciptakan perubah an terhadap komposisi atau jumlah partai di DPR seperti saat ini yaitu sebanyak 9 partai politik. Sebastian Salang, Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen, menegaskan parpol yang akan mendomi nasi adalah mereka yang saat ini berada di parle men. Jelas sudah bahwa tidak ada perubahan yang luar biasa yang berasal dari partai baru. Siapa yang akan duduk di kursi empuk Senayan? Kita tunggu saja.

Hasil Riset Citra DPR Periode 2013 Tidak baik 38,5%

Penganggaran 46,6%

Semakin tidak baik 26,1%

Pengawasan 59,6%

Baik 29,2%

Menyerap aspirasi masyarakat 73,9%

Semakin Baik 1,9%

Memberikan masukan pada pemerintah 60,9%

Tidak menjawab 4,3%

Sumber: INSIS



| 79

Laga Menuju RI-1

Bisnis/Rahmatullah



Bisnis/Yayus Yuswoprihanto

Bisnis/Dedi Gunawan

Tekad Bulat Saja Belum Cukup Sekitar 6 Bulan menjelang penetapan partai politik pemenang pemilu legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), suhu politik terkait dengan persiapan pencalonan presiden oleh partai politik terasa kian panas.

K

John Andhi Oktaveri [email protected]

ondisi itu bisa dipahami mengingat sebagai seorang yang sudah menjabat dua kali, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dipastikan tidak akan mencalonkan kembali. Dengan tidak masuknya SBY ke gelanggang Pilpres 2014, beberapa hasil survei menunjukkan bahwa persaingan di pilpres 2014 akan sangat terbuka dan berlangsung seru. Para pengamat pun memprediksi persaingan di antara calon presiden (capres) akan berlangsung ketat, tidak seperti pilpres sebelumnya, saat SBY dengan mudah menyapu bersih lawan-lawannya. Lebih dari itu, Pemilu 2014 akan menjadi ajang persaingan bagi para calon wakil presiden (cawapres). Pasalnya, banyak kandidat cawapres yang berasal dari kalangan tokoh muda sekaligus figur baru mulai ancang-ancang membidik kursi RI-2. Janganjangan faktor cawapres yang lebih menjadi penentu bagi kemenangan seorang capres nantinya. Genderang perang untuk menggantikan SBY tera-


sa kian deras setelah beberapa partai politik mulai menggadang-gadang para calonnya. Mereka mulai menyusun strategi untuk memenangi pilpres, mulai dari strategi pembentuk an opini publik melalui media massa sampai blu sukan ke kantong-kantong pendukung mereka. Tapi, jangan lupa, mereka harus melalui entry barrier berupa tahapan pemilihan legislatif (pileg) sebagai penentu ambang batas apakah para capres tersebut--yang sebenarnya baru bisa disebut bakal calon presiden--bisa berlaga untuk merebut kursi RI-1. Sebagai catatan, KPU mengumumkan hasil pemilu legislatif sekaligus mengumumkan partai mana saja yang berhak untuk masuk ke parlemen pada 7-9 Mei 2014. Adapun syarat untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres, partai atau gabungan partai peng usung harus meraih 20% kursi di DPR atau minimal memperoleh 25% dari total sura sah pemilu legislatif 2014 seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres. Salah satu partai yang tengah sibuk menyiapkan diri untuk bertarung di pilpres adalah Partai Golkar. Partai yang dikomandoi Aburizal Bakrie ini mulai melakukan berbagai langkah untuk menyambut pesta akbar pemilihan kursi RI-1 dengan memastikan sang Ketua Umum sebagai calon presiden 2014. Meski di internal Golkar ada penolakan dan keinginan sejumlah pihak yang menghendaki adanya konvensi, tetapi partai berlambang pohon beringin ini sepertinya sudah bulat akan mengusung Aburizal Bakrie sebagai capres.

Dengan menggunakan inisial baru ARB, Aburizal terus melaju dengan ‘kampanye tidak resmi’ di jaringan media massa miliknya. Bukan hanya Golkar yang sudah mulai mengusung capres, partai lain juga gencar mengelus jagonya, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah memberikan sinyal untuk mengedepankan Hatta Rajasa sebagai capres. Maklum, Hatta tidak jadi ikut konvensi Partai Demokrat sehingga peluang Menko Perekonomian itu diajukan oleh partai sesama warna biru tersebut hilang sudah. Partai Gerindra yang baru sekali mengikuti pemilihan umum tidak mau kalah cepat. Sang Ketua Dewan Pembina, Prabowo Subianto tampil paling depan untuk menggantikan SBY. Pada pilpres sebelumnya, Prabowo yang berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri, harus mengakui keunggulan SBY-Boediono dalam satu pertarungan yang tidak imbang, bahkan hanya sekali putaran. Yang menarik adalah PDI-Perjuangan. Meski sudah memberi sinyal akan menampikan tokoh muda, tetapi isu lain berembus bahwa Megawati akan tampil kembali. Dalam beberapa kesempatan Megawati tampak bergandengan tangan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang saat ini merajai hasil survei capres. Jokowi pun mulai disosialisasikan di kalangan internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Maklum, sosok Jokowi seakan menjadi sebuah antitesa kepemimpinan saat ini yang lebih banyak terjebak dalam pencitraan yang justru membuat publik kecewa. Sebagaimana Partai Golkar dan Partai Gerindra, Partai Hanura dengan penuh percaya diri juga mendeklarasikan capresnya. Bedanya, bila Golkar dan Gerindra mendeklarasikan capres, Hanura melengkapinya dengan sang cawapres. Alhasil tampillah pasangan Jenderal (Purn) Wiranto dan bos MNC Group, Hary Tanoesudibyo. Keduanya tampak tidak kalah dalam memanfaatkan jaringan media milik Hary Tanoe melalui ‘kampanye tidak resmi’ sebagaimana taktik ARB. Sementara itu, partai pemenang Pemilu 2009, Partai Demokrat, sejauh ini belum menyatakan secara pasti siapa yang akan diusungnya. Akan tetapi, melalui sebuah konvensi yang unik karena melibatkan tokoh dari luar partai, partai yang dikomandoi langsung oleh Presiden SBY itu menyediakan kendaraan bagi 11 capres dari Partai Demokrat. Beberapa nama pun masuk sebagi peserta konvensi meski sebagian kalangan meragukan mekanisme penjaringan capres itu akan efektif. Apalagi, konvensi itu seperti kehilangan tenaga setelah dimulai dengan semangat menggebu-gebu. Dari beberapa nama peserta konvensi, sejumlah nama yang tampak mulai mengapung adalah Menneg BUMN Dahlan Iskan, Mantan KSAD Pramono Edhi Prabowo dan Ketua DPR Marzuki Alie. Kendati demikian, bebera-


pa nama lainnya tidak bisa dianggap remeh seperti Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Ketua DPD Irman Gusman. Sedangkan partai lain seperti PKS, PPP dan PKB mengaku masih menunggu hasil pemilu legislatif. Menurut partai ini, bila memang mampu mendapatkan suara yang signifikan, kemungkinan besar mereka akan mengusung calon dari kadernya sendiri. Beberapa nama, termasuk Hidayat Nur Wahid (PKS), Suryadharma Ali (PPP) dan Muhaimin Iskandar (PKB) diperkirakan akan ikut mewarnai bursa capres bila partai tersebut mampu melampaui entry barrier sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian, terlepas dari hingar-bingar persaingan menuju laga Pemilu 2014, bagi masyarakat sebenarnya persoalan pemilu sederhana saja. Siapa pun yang menjadi presiden dan wakil presiden kelak yang menggantikan SBY, hal terpenting adalah bagaimana mereka mampu membawa bangsa ini ke gerbang kemakmuran sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa. Masyarakat Indonesia membutuhkan pemimpin tegas dan bersih dari jejak korupsi dan tidak banyak basabasi. Masyarakat sudah tidak terlalu mengelu-elukan pemimpin yang kharismatik dan pintar berteori. Keinginan masyarakat terhadap seorang capres, sekali lagi, tidak rumit dan bikin dahi berkerut, yakni pemimpin yang jujur, bertindak cepat, tegas serta berpihak pada rakyat, menurut sebagian besar dari hasil survei capres 2014.


| 81

Figur Politik Baru

Fenomena Jokowi, PDIP dan RI-1 Tiga mobil dinas menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II beriringan masuk lokasi proyek rusunawa Rawa Bebek Cakung Jakarta Timur awal Juli lalu. Ketiganya adalah Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Akhirul Anwar [email protected]

T

iga mobil dinas menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II beriringan masuk lokasi proyek rusunawa Rawa Bebek Cakung Jakarta Timur awal Juli lalu. Ketiganya adalah Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Puluhan masyarakat sudah mengerubungi lokasi proyek rusunawa sejak awal sebelum pajabat datang lantaran mendengar bahwa Gubernur DKI Joko Widodo akan ikut hadir dalam acara peletakan batu pertama proyek itu. Tidak berlebihan, mereka cuma ingin bersalaman atau memandang langsung sosok pemimpin yang dikenal merakyat itu, syukur-syukur membagikan buku yang juga hobi Jokowi saat blusukan. Setelah mengamati pejabat yang keluar dari tiga mobil kinclong itu, ternyata Jokowi belum muncul juga. Harapan warga untuk melihat langsung Gubernur DKI Jakarta itu nyaris pupus dan memilih diam. Sekitar 30 menit berselang sebuah Kijang Innova bernomor polisi B 1124 BH memasuki area proyek, dibuntuti belasan mobil awak televisi. Pria kurus yang mengenakan baju khas betawi akhirnya keluar dari mobil. Tanpa dikomando, warga serempak berteriak: “Jokowi….Jokowi…Jokowi”. Rasa penasaran warga yang biasanya cuma melihat gubernurnya lewat layar kaca terobati. Acara di rusunawa yang awalnya steril dari masyarakat, langsung berubah meriah. Puluhan warga berdesakan ingin bersalaman dengan mantan Wali Kota Solo itu. Momen kecil itu hanya salah satu bagian dari aksi blusukan Jokowi untuk dekat dengan masyara-


kat di Ibu Kota. Di semua tempat dia berkunjung selalu mendapat sambutan yang sama luar biasa nya, baik itu di tengah masyarakat, kampus, pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern. Kepopuleran Jokowi membuat lembaga survei menempatkannya sebagai calon presiden pada urutan teratas. Apalagi belakangan ini dia kerap menghadiri acara bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang membangun opini publik bahwa Jokowi bakal dicalonkan sebagai capres. Namun saat dicecar pers tentang kesiapannya berlaga di tahun politik 2014, Jokowi dengan piawai selalu berkomentar dengan ‘kata kunci’ yang ampuh: “Nggak mikir.” Model kepemimpinan yang dielu-elukan rakyat seperti dia cukup sederhana yakni keinginan untuk menguasai medan dan mendengar keluhan langsung dari rakyatnya. Apapun persoalan dihadapi, termasuk upaya melengserkannya oleh kalangan DPRD DKI gara-gara program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dianggap boros. Strategi mencairkan persoalan ala Jokowi dengan ‘diplomasi makan siang’ cukup ampuh membuat atmosfer politik tetap cair. Buktinya, normalisasi Waduk Pluit dan Ria Rio beres dengan mengajak warga makan siang.

MEREDA

N

iat pelengseran Jokowi juga panas di awal saja. Titik temu tercapai sudah. Itulah yang membuat makan siang bersama di rumah dinas Gubernur DKI awal November lalu terasa guyub. Sosok pemimpin seperti itu sebenarnya bukan cuma bisa digoyang oleh Jokowi saja. Siapapun bisa, tinggal gaya dan strateginya saja yang mungkin berbeda. Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai Jokowi punya dukungan kekuasaan. Baik tidaknya selalu disiarkan oleh media massa, sehingga masyarakat bisa menilai langsung secara utuh. Sementara pemimpin daerah lain belum tentu mendapatkan kesempatan yang sama seperti itu. “Jokowi seperti ini bukan karena media di Solo tapi media di Jakarta,” ujarnya. Menurut Ikrar, PDIP janga mensia-siakan peluang emas Jokowi ini dalam pemilu 2014, karena momentum seperti ini belum tentu datang dua kali. Kebersamaan Jokowi dengan Megawati kian kuat member sinyal bahwa Sang Gubernur DKI ‘dikemas’ untuk menyeberang dari Balaikota di Jalan Merdeka Selatan menuju Jalan Merdeka Utara, tempat istana berada. “Nyari orang [seperti Jokowi] nggak gampang

Bisnis/Alby Albahi

dan dia tidak bisa diciptakan atau dibuat. Konvensi Demokrat saja nggak laku,” ujar Ikrar. Baik Megawati dan Jokowi belum sudi mengamini pendapat pakar politik itu. Alasannya, pencapresan diputuskan awal tahun depan. Pekerjaan rumah lainnya bagi PDIP adalah membidik cawapres dari kalangan muda. Ikrar, misalnya, menyebut nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad atau tokoh senior, Jusuf Kalla (JK) bila partai berlambang banteng moncong putih itu ingin membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. Abraham Samad dinilai bisa mengulangi duet JokowiAhok. Adapun JK memberi keseimbangan tokoh lama. “Kalau partai mungkin ada perhitungan lain, nggak tahu, tapi anak-anak Mega jangan,” kata Ikrar. Kalaupun Megawati ‘terpancing’ untuk kembali bertarung sebagai capres, tampaknya bukan pilihan yang tepat karena 30% pemilih pada pemilu 2014 adalah pemilih baru. Kemudian apakah Jokowi akan fokus di Jakarta atau partai kemudian punya kepentingan untuk mendorong ke sebuah tempat yang lebih strategis agar bisa menyelesaikan Jakarta dalam perspektif Indonesia? PDIP memiliki beberapa catatan yang harus diperhatikan bahwa Jakarta sebagai jendela peradaban dunia. Bagaimana membuat Jakarta lebih manusiawi, bagaimana menjadikan Jakarta sebagai lapangan besar kebuda yaan Indonesia dan partai tidak malu melaksanakan gagasan yang sama dengan penguasa sebelumnya. Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto optimistis Jokowi mampu melaksanakan warisan gagasan gubernur sebe lumnya untuk menyelesaikan persoalan Jakarta. Alsannya, karena dia baru satu tahun menjabat sebagai pemimpin Ibu Kota, sehingga harus menjadikan program lama sebagai awal pembenahan persoalan DKI.

“Karena baru satu tahun, ke depan melaksanakan gagasan yang betul-betul genre-nya Jokowi. Jadi sebagai lapangan besar kebudayaan.” Kemudian apakah gagasan itu menjadikan Jokowi tetap memimpin Jakarta atau dijagokan masuk istana, masih menjadi ‘rahasia perusahaan’ (PDIP). Menurut Hasto, yang jelas pemimpin dengan polesan pencitraan tidak laku lagi karena ada figur Jokowi. Partai mendambakan kepemimpinan ke depan yang merupakan perpaduan antara pemimpin yang memegang teguh prinsip dan memenuhi kemampuan teknokrasi. “Jokowi memiliki isyarat itu.” Bagaimana dengan Megawati? Perspektifnya akan dilihat dari sisi keputusannya. Tapi istilah populernya antara halaman depan dengan halaman belakang sama. Kalau Megawati tidak suka sama orang, tidak akan ditutup-tutupi. “Perspektif kepemimpinan ke depan secara pribadi terima masukan, berdiskusi secara mendalam dan rahasia perusahaan dan kami akan sampaikan pada momentum yang tepat,” kata Hasto. Adapun Ahok yang nantinya bakal menduduki jabatan Gubernur bila Jokowi nyapres telah menyatakan siap sedia apapun yang akan terjadi. Jokowi pernah mengatakan Ahok cocok menjadi capres karena menerima penghargaan tokoh anti korupsi. Tapi yang bersangkutan memilih tidak ikut-ikutan dengan alasan tidak ada partai yang mengusung. Duet bersama Jokowi untuk memimpin Indonesia tampaknya bukan pilihan mantan Bupati Belitung Timur itu. Pasalnya, Ahok tidak ingin DKI kosong yang menghancurkan niat misi membangun Jakarta Baru. Apabila Jokowi nyapres dan berkantor di Istana Negara, hal itu justru menguntungkan Ahok ketika memimpin Jakarta dengan segudang persoalan yang harus dibereskan.


| 83

Konsep PDIP

Fokus pada Ketahanan Pangan & Energi 84 | Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik


JAKARTA—PDI Perjuangan diperkirakan akan menjadi salah satu peraih suara/kursi terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2014. Hampir 10 tahun memilih jalur di luar pemerintahan, PDIP me mantapkan diri menatap pemilu mendatang, dan siap jika diberi kepercayaan lebih luas oleh masyarakat. Berikut petikan wawancara de ngan Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo terkait dengan sejumlah isu. Secara umum apa platform politik dan ekonomi PDIP? Platform PDIP adalah Pancasila 1 Juni 1945. Se mua yang menjadi visi, misi, dan tujuan PDIP se suai dengan platform itu. Target jangka panjang PDIP seperti yang pernah dicanangkan Bung Karno yaitu mengimplementasikan prinsip Trisakti, yaitu berdaulat baik dari sisi politik dan ekonomi, ber dikari, dan berkepribadian. Setiap keputusan poli tik dan pembangunan di pusat dan daerah harus mampu mengimplementasikan prinsip Trisakti tadi. Jika dijabarkan ke dalam konteks ekonomi? Dalam konteks ekonomi, PDIP ingin menjadi kan Indonesia sebagai negara yang mandiri. Mandiri di sini bukan berarti kami antiasing. Kami tidak antiasing. Tetapi sepanjang kita bisa mencukupi kebutuhan di dalam negeri, tidak perlu impor. Kalau tidak cukup, baru kita impor. Sebagai contoh, dulu kita swadaya beras. Sekarang sudah tidak. Komoditas yang dulu tidak impor seperti garam, sekarang impor. Cabai juga impor. Sapi. Kami ingin membuat Indonesia seba gai negeri yang punya ketahanan pangan tinggi. Persoalan ketahanan pangan, ketahanan energi, mengurangi kemiskinan, pengangguran, ini yang menjadi fokus yang mau kami terapkan di dalam pembangunan ke depan. Pemilu 2014 sudah di depan mata. Apa target PDIP untuk pemilu tahun depan? Kalau bisa PDIP mendapatkan minimal 25% suara pemilih atau 20% kursi di parlemen. Kita tentu optimis. Ini sangat penting. Jika PDIP memenangkan pemilu tahun depan atau dipercaya mengelola pemerintahan, apa yang akan dilakukan oleh PDIP? Kami sudah menyiapkan Program Pembangun an Semesta Berencana. Ini semacam panduan se perti Garis Besar Haluan Negara. Ide awal GBHN itu penting. Kalau setiap ganti presiden, setiap 5 ta hun, tidak ada perencanaan pokok, tata kelola ne gara akan karut marut. Perencanaan tidak fokus. Anggaran tidak jelas. Ini yang menjadi skala prio ritas kalau PDIP dipercaya menang pemilu. Software dan hardware harus siap. Konsep Trisakti yaitu berdaulat, berdikari, dan berkepri badian seperti disebut tadi sudah kami jabarkan dalam program Pembangunan ini. Kalau terkait politik luar negeri, diplomasi seperti apa yang akan diusung oleh PDIP? Bebas dan aktif. Itu yang akan kami lak

sanakan. Kami akan konsisten terus dengan Un dang-undang Dasar. Kami tidak ragu-ragu untuk itu. Oleh karena itu, kedaulatan politik menjadi penting. Sebab kalau kita menganut politik luar negeri bebas dan aktif tetapi tidak berdaulat seca ra politik, jadinya takut-takut. Bagaimana PDIP menyiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2014? Yang pertama kami lakukan adalah konsolidasi organisasi. Ini dilakukan terus menerus. Kami punya struktur mulai pusat sampai ke anak ran ting. Kemudian melangkah lagi ke yang namanya konsolidasi personil. Jadi kalau ada personil yang nakal-nakal, terlibat narkoba atau ada indikasi main-main duit, itu kami bereskan. Kami juga siap jika harus diaudit KPK. Jadi hingga saat ini konsolidasi struktur selesai. Kesiapan saksi di TPU dan TPS sudah. Pembekal an caleg juga sudah. Sosialisasi peraturan-peratur an partai dan penyelenggara pemilu juga sudah. Bagaimana PDIP memandang pentingnya pendidikan antikorupsi? Penting itu. Kami bahkan melakukan psikotes. Semua caleg juga kami psikotes. Sekitar 21.000 caleg dipsikotes. Untuk menyaring kader terbaik, mereka harus lolos seleksi, mereka juga harus bersih dari narkoba. Kalau ada kader partai yang terbukti melakukan korupsi akan langsung diber hentikan, tapi kalau masih seputar isu tidak. Bagaimana PDIP memandang potensi konflik dalam Pemilu 2014? Sangat mungkin terjadi konflik, apalagi kalau penyelenggara pemilu masih tidak segera menye lesaikan masalah DPT. DPT dan IT-nya harus clear. Kalau KPU dan Bawaslunya tidak adil maka akan menimbulkan bentrok. Agar persaingan po litik adil pemilunya harus demokratis, penyeleng gara pemilunya harus netral, tidak ada intelijen yang berpihak kepada partai tertentu. Namun, seharusnya Pemilu 2014 lebih baik [dari pemilu sebelumnya], karena belajar dari pemilu tahuntahun sebelumnya. Bagaimana Anda memandang peran media pada Pemilu 2014? Sudah cukup bagus, menyampaikan permasa lahan terkait kisruh DPT, sengketa pilkada, dan sebagainya. Belum memiliki rencana memiliki media? PDIP belum memiliki rencana memiliki media, karena tidak punya uang. Tapi media memang sa ngat penting sebagai alat propaganda politik dan penerangan. Kami sendiri juga memiliki media, tapi untuk kalangan internal, yaitu buletin yang terbit sebulan sekali. Kalau terkait koalisi? Banyak partai merapat ke PDIP, tapi kami harus hati-hati. Kami harus melihat, keinginan partai ini apa? Ada maunya atau tidak. Kalau memiliki ideologi dan platform yang sama, why not… Pewawancara: Anggi Oktarinda & Fitri Sartina Dewi


| 85

Prospek Demokrat

Optimistis Menang Lagi JAKARTA—Partai pemenang Pemilihan Umum Legislatif 2009, Partai Demokrat, optimistis bakal kembali memenangkan pertarungan antarpartai pada Pemilu 2014. Memiliki pengalaman dua periode sebagai the rulling party, Demokrat yakin pemilih tetap memberi kepercayaan kepada partai berlambang bintang mercy tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjabat Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat telah menjabat sebagai presiden selama dua periode berturut-turut. Berikut petikan wawancara Bisnis dengan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarifuddin Hasan, akhir Oktober lalu. Bagaimana Partai Demokrat melihat dua periode memerintah? Apa saja keberhasilan yang diraih pemerintah dalam bidang ekonomi? Kami menyikapi 9 tahun terakhir itu relatif ekonomi kita tumbuh rata-rata di atas 6%. Pernah Indonesia hanya tumbuh di bawah 4,5% pada 2009. Pada saat itu ekonomi global lagi parahparahnya. Amerika Serikat terjadi kontraksi, Eropa konstraksi. Akibat ekonomi AS lagi hancur, Indonesia terkena imbas meskipun masih bisa tumbuh 4,5%. Secara umum 9 tahun terakhir ekonomi kita masih bagus. Tahun 2013 kita targetkan ekonomi akan tumbuh 6,3%, tapi Insya Allah ada pengamat mengatakan ekonomi hanya tumbuh 5,9%. Tapi kita masih usahakan tetap menyentuh angka 6%, sekalipun ada kemungkinan 5,8%-5,9%. Pertumbuhan ekonomi sebesar itupun masih baik dibandingkan negara-negara G-20. Ekonomi kita paling tinggi kedua di antara negara G-20. Indonesia juga pernah mendapatkan investment grade, daya saing kita sekarang meningkat jadi 38 dari sebelumnya 50. Kemudian kita lihat lagi, debt to equity ratio kita semakin turun dari 56% mejadi 23%-24%. Itu suatu prestasi yang bagus. Kemudian defisit masih tetap terjaga, inflasi kita juga bagus. Inflasi hanya terganggu pada saat kita menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), itu memang sudah diprediksi. Jadi berimplikasi kepada kesejahteraan rakyat, kepada income per kapita Indonesia. Gross Domestic Product (GDP) Indonesia naik lebih dari 4 kali dibandingkan tahun 2004. Kemudian akibatnya kemiskinan menurun tinggal 11,36%, pengangguran juga menurun sisa 5,9%. Itu semua indikatornya jelas, ini menandakan dari sisi ekonomi bagus sekali. Kemudian spending pemerintah, APBN kita semakin naik. Tahun ini tembus angka lebih dari Rp1.700 triliun, tahun 2014 lebih dari Rp1.800 triliun. Kalau dibandingkan tahun 2004 jauh sekali. Kita masih terjaga 20% dari APBN untuk pendidik


an sudah kita penuhi terus. Jadi kemampuan untuk mengelola ekonomi dan keuangan Negara dan fiskal ini sudah bagus sekali. Itu dari sisi ekonomi secara garis besar. Bagaimana dengan kesiapan Partai Demokrat menghadapi Pemilu 2014? Program apa yang diandalkan? Pada dasarnya program-program pemerintah itu sebenarnya program Partai Demokrat. Karena kita adalah the rulling party. Banyak program yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Katakanlah Presiden SBY dan Wapres Boediono menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 8%-10% pada akhir 2014. Dalam pidato nota keuangan pada 16 Agustus 2011, pemerintah menargetkan untuk menanggulangi kemiskinan sebagai salah satu dari 11 prioritas nasional. Sasaran utama penanggulangan kemiskinan adalah memperkuat program-program prorakyat, melalui langkah-langkah keberpihakan pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan. Pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan sosial mencapai Rp63,6 triliun. Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang 20052009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, China, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. Bahkan India mencatat hasil minus atau terjadi penambahan penduduk miskin. Anggaran program peningkatan kesejahteraan rakyat dalam RAPBN 2012, terdiri dari angaran ketahanan pangan sebesar Rp41,9 triliun, bantuan langsung pupuk sebesar Rp675 miliar, dan bantuan langsung bibit unggul sebesar Rp1,8 triliun. Anggaran modal kerja bagi sebanyak 3.340 kelompok nelayan, pembangunan kawasan minapolitan untuk 3.700 kelompok nelayan, pembangunan dan pembinaan pelabuhan perikanan pada 816 pelabuhan. Anggaran untuk program PNPM Mandiri dengan jumlah Rp13,1 triliun, termasuk di dalamnya untuk program PNPM pedesaan Rp9,6 triliun, program PNPM perkotaan Rp2 triliun, dan program PNPM daerah tertinggal dan khusus Rp42,3 miliar. Terakhir anggaran bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp2,1 triliun, dan beras bagi rakyat miskin dan setengah miskin sebesar Rp15,6 triliun. Kebijakan tentang PNPM, KUR, raskin, kemudian PKH, Jampersal, pelayanan kesehatan, listrik

Syarifuddin Hasan Bisnis/Yayus Yuswoprihanto

masuk d pedesaan, tunjangan kesehatan, itukan bagian dari program pemerintah yang prorakyat. Jadi antara lain itu, merupakan suatu program dimana pemerintah mampu melakukan alokasi anggaran untuk rakyat, tujuannya untuk mengangkat ekonomi rakyat, standar hidup rakyat. Kemudian 12 tahun wajib belajar, itu merupakan program prorakyat. Dari program ekonomi ke depan, program mana yang akan dilanjutkan? Program yang ini akan diteruskan, tinggal implementasinya yang disempurnakan. Penyalurannya lebih tepat sasaran, memperbaiki data-data yang ada, kalau datanya kurang bagus kan juga perlu diperbaiki. Pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan, KUR ditingkatkan, kalau tadinya hanya kredit produksi, mungkin nanti akan kita kasih kredit investasi. Bagaimana dengan sektor lain seperti sektor riil, finansial, energi dan pariwisata? Kalau energi yang jelas kita usahakan agar pertama kita harus melakukan penemuan-penemuan baru, renewable energy dan energi yang sifatnya ramah lingkungan. Kita harus beralih dari penggunaan solar yang sangat memakan biaya yang tinggi, efisiensi, konversi dari minyak ke gas harus diutamakan. Sejauh ini upaya yang dilakukan untuk kemandirian energi sudah seberapa berhasil? Kita yang penting subsidi itu harus yang tepat guna dan sasaran. Dengan begitu kita menghemat subsidi yang dialokasikan oleh anggaran. Kita harus bisa melakukan diversifikasi energi. Kita harus membuat hemat pemakaian energi yang pro kepada lingkungan, penemuan baru dan teknologi harus ditingkatkan. Saya pikir itu. Dari sisi finansial, kita utamakan pemberdayaan ekonomi mikro melalui kredit mikro yang langsung kepada masyarakat. KUR ditingkatkan karna itu sangat membantu. Dari sektor pariwisata kita harus mendorong agar tujuan wisata lebih banyak lagi. Tujuan wisata dibuat lebih banyak lagi. Adanya Kemenparekraf juga

dari periode SBY. Jelas kami melihat potensi ekonomi pariwisata. Bayangkan kalau turis yang masuk 10 juta, satu turis spending rata-rata 3-4 hari di Indonesia. Hotel, segala macam, itu ekonomi rakyat tumbuh, beli handycraft, oleh-oleh, produk seni, kan luar biasa. Bahkan produk yang bernilai tinggi yang diproduksi juga bisa menimbulkan ekonomi yang baik. Itu berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Apabila Partai Demokrat kembali memenangi pemilu, arah kebijakan ekonomi seperti apa yang akan dibawa oleh Demokrat? Ekonomi kita adalah ekonomi rakyat, ekonomi tengah. Kita mendorong peran pemerintah dan swasta, ada keseimbangan. Kita ekonomi tengah, subsidi harus ada tetapi harus tepat sasaran. Kita juga tidak boleh intervensi pasar pada produk tertentu dengan catatan inflasi tetap terjaga. Orientasi untuk kesejahteraan rakyat sehingga diperlukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Bagaimana strategi Partai Demokrat untuk meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional? Pertama, peningkatan teknologi, itu penting. Dengan teknologi dipastikan daya saing meningkat. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi, dua hal ini yang berkaitan. Infrastruktur memang masih perlu diperbaiki, karena membangun infrastruktur itu tidak gampang, jauh lebih lambat ketimbang yang lain. Pasti infrastruktur harus diperbaiki. Manakala infrastruktur baik, ekonomi akan tumbuh. Bagaimana Partai Demokrat memandang ekonomi global? Apakah yakin dengan perekonomian Indonesia? Ekonomi dunia sekarang sudah mulai, kita tahu China sedang turun, tapi AS naik, Jepang sudah pulih. China meski turun tapi masih positif. Eropa sudah mulai baik sekalipun Yunani masih kurang bagus. Spanyol juga masih kurang, tapi negara-negara lain sudah ada perbaikan rata-rata 2,3%-2,5%. Jerman masih bagus juga. Tentu secara keseluruhan kita mengharapkan ekonomi dunia baik, kalau ekonomi dunia membaik tentu ekspor meningkat lagi. Kemudian kita harus mencari pasar baru lagi. Diversifikasi market perlu, kalau itu dilakukan akan smakin bagus. Jangan hanya ekonomi kita yang tumbuh. Kalau ekonomi dunia bagus, kita akan semakin bagus. Kita target 2025 menjadi ekonomi terbesar ke-6 dunia. Dalam MP3EI begitu. Pada 2025 pendapatan perkapita bisa sampai US$16.000. MP3EI sejauh ini sudah bagus, tinggi sekali investasinya. Karena partnership luar biasa. Kalau itu dikembangkan sudah cukup. Kelemahan yang ada selama ini diperbaiki, ditingkatkan lagi program ini Insya Allah lebih bagus. Apakah Demokrat optimistis memenangi pemilu? Insya Allah. Iya, mudah-mudahan optimis menang lagi. Pewawancara: Sukirno


| 87

Konsep Golkar


Fokus pada Job Creation JAKARTA—Partai Golkar, sebagai partai warisan Orde Baru, terus memperlihatkan ketangguhannya dari pemilu ke pemilu. Beberapa lembaga survei memprediksi Golkar akan menjadi peraih suara terbanyak pada Pemilu Legislatif 2014. Selain itu, Golkar juga hampir dipastikan bakal mengusung Ketua Umum-nya, Aburizal Bakrie, sebagai kandidat presiden. Berikut petikan wawancara Bisnis dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono seputar prospek Golkar dan pandangannya terhadap sejumlah isu. Bagaimana kesiapan Partai Golkar dalam menghadapi kompetisi politik pada 2014? Tentu Partai Golkar siap dong. Dan memang dituntut harus siap. Meskipun masih banyak saja kekurangannya, he-he-he. Kesiapannya apa saja? Ya, misalnya persoalan logistik. Kemudian misalnya saksi. Kalau cetak biru pembangunan ekonomi jangka panjang atau Blue Print Ekonomi 2045 itu termasuk yang disiapkan Golkar? Iya, itu termasuk.


Bisa diceritakan mengenai cetak biru pembangunan ekonomi jangka panjang versi Golkar tersebut? Mencakup apa saja? Secara umum lebih ke ekonomi rakyat. Mencakup seluruh sektor. Misalnya sektor usaha kecil. Sektor pertanian dan pertambangan. Sektor pertanian terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Kemudian juga hal-hal yang terkait dengan upaya mendorong perkembangan infrastuktur. Selain itu, cetak biru ekonomi jangka panjang itu juga mencakup bagaimana upaya untuk mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Kurang lebih seperti itulah. Pengembangan sektor energi dan pariwisata juga termasuk bagian yang disorot dalam cetak biru. Artinya, bagaimana sumber-sumber daya yang ada di dalam negeri itu digunakan seoptimal mungkin, sebaik mungkin, untuk diolah hingga ke hilirnya. Kalau pendidikan, apakah masuk ke dalam cetak biru pembangunan ekonomi jangka panjang yang sedang disiapkan Golkar? Pastinya dong. Pendidikan itu kan nomor satu.

Dia ibu, dasar, dari semua program. Kemudian kalau dari sisi kesejahteraan rakyat, bagaimana Golkar memandang hal ini? Apakah itu juga dituangkan dalam cetak biru ekonomi? Kesejahteraan yang disorot Golkar terutama lebih kepada upaya penurunan kemiskinan. Kami lebih fokus mendorong terciptanya job creation sehingga pada akhir nya dapat menurunkan angka kemiskinan. Memang sih angka kemiskinan yang sekarang sudah lebih turun jika dibandingkan dengan tahun-tahun ke belakang. Akan tetapi penurunannya melandai. Kami ingin angka kemiskinan turun jauh di bawah angka 10%. Namun sebetulnya tidak kuantitatif seperti itu. Lebih kualitatif. Ya kalau sekarang kan target pemerintah di bawah 10%. Itu sudah bagus. Tapi kami ingin lebih rendah lagi. Jadi Golkar punya konsep yang dituangkan dalam blue print itu. Fungsi cetak biru ekonomi ala Golkar ini sebetulnya untuk apa? Nantinya jadi semacam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Jadi ada guide line. Karena tanpa guide line, arah

jalannya negara ini tentu tidak akan jelas. Dan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat nantinya. Status cetak biru ekonomi itu sekarang bagaimana? Cetak biru itu nanti akan dipergunakan sebagai bahan kampanye kami, Partai Golkar. Baik kampanye calon legislatif di tingkat pusat maupun kampanye calon legis latif di daerah. Kalau dari sisi kekuatan ekonomi, apakah ada target dari Partai Golkar untuk menaikkan posisi dunia di kancah internasional? Pasti ada. Tapi intinya ini saja, Golkar ingin Indonesia bisa masuk ke dalam negara G-7 dan menjadi salah satu dari tujuh negara dengan ekonomi terkuat di dunia, pada waktunya. Sudah ditargetkan pada 2020. Kami kejar itu. Kalau perlu ada percepatan. Indonesia bisa. Pandangan Golkar sendiri tentang platform ekonomi dan politik ke depan itu seperti apa? Kalau menurut saya, platform ekonomi yang baik ya sebaiknya yang mendorong pada ekonomi kerakyatan, bukan liberal. Platform ekonomi kita bukan liberal. Bukan semata-mata bergantung kepada pasar. Sebab kita juga tahu ekonomi yang hanya bergantung pada pasar ada negatifnya. Intinya, sebuah platform ekonomi yang tetap memberikan peluang-peluang terhadap potensi yang kita miliki. Terkait dengan calon presiden yang akan diusung oleh Partai Golkar dalam Pemilu 2014, sepertinya sudah fix Pak Aburizal Bakrie (Ical). Kalau untuk wakilnya sendiri bagaimana, apakah sudah ada nama? Memang ada yang disebut-sebut untuk jadi bakal cawapres yang akan mendampingi Pak Ical. Ada banyak nama yang tidak dapat saya sebut satu per satu di sini. Ada yang dari TNI, ada yang etnis Jawa, ada yang dari dunia politik, ada juga yang dari partai lain. Ada peluang dari luar Golkar, ada juga peluang dari dalam Golkar. Kalau perolehan suara Golkar di atas 30%, mungkin akan GolkarGolkar [pasangan capres dan cawapres sama-sama dari inter nal Golkar]. Tapi itu akan kami putuskan nanti. Begitu pemilu [legislatif] selesai, lihat bagaimana peta politiknya, baru diputuskan. Agung Laksono

Pewawancara: Bisnis/Dedi Gunawan

Anggi Oktarinda


| 89

Kinerja Parlemen

Gawat, Legislasi Menggunung Bisnis/Alby Albahi

“Sepanjang tahun seperti ini saja kelihatannya. Ini masalah keseriusan Anggota DPR. Saya sering meng ingatkan kepada pimpinan Komisi, tapi begitu pembahasan RUU mereka tidak hadir,” ujar Marzuki Alie dengan nada kecewa ketika Bisnis mena nyakan penilaian Ketua DPR itu ter kait kinerja DPR Periode 2009-2014 beberapa waktu lalu.

P

John Andhi Oktaveri [email protected]

enilaian Marzuki tersebut tidak terlalu mengejutkan. Bahkan juga tidak berlebihan melihat berbagai kritikan masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut. Padahal, mereka yang berpendidikan tinggi semakin banyak menduduki kursi parlemen dibanding-


kan periode sebelumnya. Marzuki memang tidak pernah menyembunyikan kegelisahannya terhadap kinerja anggotanya di Senayan. Otokritik itu tidak saja disampaikannya melalui pernyataannya secara langsung kepada wartawan, namun juga dalam beberapa kali pidato penutupan masa sidang menjelang masa reses. “Dewan belum berhasil menyelesaikan RUU Prioritas yang seharusnya dapat dituntaskan,” ujarnya saat menutup masa sidang pertengahan Oktober lalu. Dua puluh sembilan RUU yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I dan sudah melebihi dua kali masa sidang, ujarnya, ternyata masih memerlukan perpanjangan waktu pembahasan. Memang, produk legislasi DPR yang masih di bawah target, telah menjadi sasaran kritik publik selain tugas pokok mereka dalam pengawasan dan penganggaran yang belum optimal. Di luar tiga fungsi pokok itu, perilaku para anggota DPR juga tidak luput dari sasaran kritik lembaga swadaya masyarakat. Keterlibatan mereka dalam sejumlah kasus percaloan dan korupsi anggaran merupakan bagian lain dari wajah buruk sebagian anggota DPR. Begitu juga untuk kasus etika terkait ketidakhadiran mereka dalam sejumlah sidang membahas kepentingan rakyat. “Tahun ini saja DPR hanya menyelesaikan tujuh

produk legislasi dari 75 yang dimasukkan dalam prog ram legislasi nasional (prolegnas),” ujar Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Se bastian Salang beberapa waktu lalu. Jika dibandingkan dengan kinerja DPR periode 20042009, dia menilai telah terjadi penurunan kinerja cukup signifikan. Bayangkan, kinerja DPR periode 1999 lebih baik ketimbang 2004. Begitu juga dengan DPR hasil Pemilu 2004 juga jauh lebih baik dibanding periode sekarang. Sebagai contoh, anggota DPR periode 2004-2009 bisa menyelesaikan lebih dari 40 produk undang-undang. Fungsi penganggaaran dan pengawasan pada beberapa periode sebelumnya juga relatif berjalan cukup baik yang terlihat dari tingkat kebocoran anggaran yang ren dah. Pelanggaran hukum oleh anggota DPR pada perio de sebelumnya juga tidak sebanyak sekarang. “Kasus korupsi yang dilakukan anggota DPR itu kan merebak pada mulai 2004 sampai DPR periode seka rang. Calo proyek, anggaran bocor juga mulai ramai setelah 2004,” kata Sebastian. Seperti mengartikulasikan kegalauan Marzuki dan kriti kan dari Sebastian, sebuah hasil penelitian mengonfirmasi sebaran data di atas. Hasil penelitian tentang “Citra dan Eva luasi Kinerja DPR di Mata Publik” yang dilakukan Institute Riset Indonesia (INSIS) menyimpulkan lebih dari separuh masyarakat menilai citra lembaga tersebut tidak baik. Dalam riset yang dilakukan pada 17 Agustus hingga 20 September di 34 provinsi itu diketahui bahwa respon den yang menjawab citra DPR “tidak baik” tercatat 38,5% dan yang menyebutkan “semakin tidak baik” sebanyak 26,1%. Sedangkan mereka yang menyebutkan “baik” hanya 29,2% dan “semakin baik” sebesar 1,9% dengan persen tase yang tidak menjawab sebanyak 4,3%. “Bila diagregatkan maka publik menilai citra DPR tidak baik di atas 50% lebih. Ini membahayakan bagi wajah parlemen Indonesia masa kini dan mendatang,” kata Peneliti INSIS, Mochtar W. Oetomo. Begitu pula dengan kinerja anggota DPR. Masih menurut hasil penelitian itu, 77% publik menilai kinerja anggota DPR tidak baik dan semakin tidak baik. Sementara itu, sebanyak 48,5% publik mengaku tidak puas dan sangat tidak puas soal kinerja anggota DPR dalam menghasilkan produk legislasi. Untuk fungsi penganggaran, INSIS pun membeberkan data yang kurang menggembirakan. Sebanyak 46,6% publik mengaku tidak puas dan sangat tidak puas kiner ja DPR dalam membahas APBN. Sedangkan 59,6% res ponsden mengaku tidak puas dan sangat tidak puas ki nerja DPR dalam pengawasan undang-undang dan APBN. Sebanyak 73,9% publik mengaku tidak puas dan sangat tidak puas kinerja DPR dalam menyerap keluhan masyarakat. Sebanyak 60,9% publik mengaku tidak puas dan sangat tidak puas kinerja DPR dalam memberi kan pendapat atau masukan kepada pemerintah, menu rut hasil penelitian itu. Namun demikian, agaknya tidak adil kalau dalam

Hasil Riset Citra DPR Periode 2013 1. Tidak baik 38,5% 2. Semakin tidak baik 26,1% 3. Baik 29,2% 4. Semakin Baik 1,9% 5. Tidak menjawab 4,3% Ketidakpuasan Publik atas Kinerja Anggota DPR berdasarkan tugas pokok 1. Produk Legislasi 48,5% 2. Penganggaran 46,6% 3. Pengawasan 59,6% 4. Menyerap aspirasi masyarakat 73,9% 5. Memberikan masukan pada pemerintah 60,9% Sumber: INSIS

mengevaluasi kinerja DPR tidak dilihat faktor penyebab rendahnya kinerja para anggotanya. Kalau Marzuki menyoroti kemalasan anggotanya dalam mengikuti setiap sidang sebagai salah satu faktor, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ignatius Moelyono mengakui ada nya persoalan teknis. Menurutnya, salah satu hambatan adalah tumpang tindih jadwal pelaksanaan tugas legislasi dengan pelak sanaan fungsi parlemen lain, yakni pengawasan dan penganggaran. Pasalnya, tidak sedikit anggota DPR yang merangkap tugas seperti menjadi anggota Komisi sekaligus anggota Baleg. Selain itu, mereka juga masuk keanggotaan se jumlah panitia khusus (Pansus) pembahasan RUU. Dalam kondisi demikian, tidak heran kalau seorang Anggota DPR harus menghadiri agenda rapat dalam waktu bersamaan. “Rangkap tugas dialami sebagian besar anggota Komisi II misalnya. Selain menjadi anggota panitia kerja panja (Panja) pembahasan RUU di komisi tersebut, mereka juga terlibat dalam penyusunan draf RUU karena menjadi anggota Baleg,” ujarnya. Sebagai contoh, sebagian dari mereka bahkan terlibat dalam Pansus Pembahasan RUU Pemerintahan Daerah dan RUU. Selain adanya faktor internal di DPR sendiri, politisi Partai Demokrat itu juga menyebutkan pemerintah ber kontribusi membuat capaian legislasi tidak sesuai target. Pemerintah tergolong lamban dalam menyiapkan draf dan naskah akademik RUU yang menjadi inisiatif peme rintah. Sementara jumlah RUU yang menjadi prioritas setiap tahun selalu melebihi kemampuan yang dimiliki DPR dan pemerintah. Akan tetapi, terlepas dari kondisi di atas, para anggota DPR tidak boleh menjadikan kendala tersebut sebagai pembenaran atas rendahnya kinerja mereka. Sebagai wakil rakyat mereka setidaknya harus terus berjuang untuk mencapai produktivitas legislasi yang lebih baik di masa datang, sekalipun masa kerja mereka tinggal satu tahun lagi seiring akan terpilihnya DPR periode 2014-2019.


| 91

Pengelolaan Dana

Partai Malas Ungkap Laporan Keuangan Pada 2012, Indonesia Corruption Watch (ICW) berinisiatif menguji transparansi pengelolaan anggaran para pengurus partai politik.

L

Demis Rizky Gosta [email protected]

embaga antikorupsi itu ingin tahu sebe rapa transparan para pengurus partai politik dalam pengelolaan dana partai, yang pada dasarnya merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat. Langkah pertama ICW adalah langkah paling sederhana, yaitu dengan mengajukan per mintaan laporan keuangan tahun anggaran 2011 ke pengurus tiap partai politik. Hasilnya, nol. Tidak ada satupun partai politik yang sukarela memberikan laporan keuangannya kepada ICW. Sebagian besar partai politik beralasan laporan keuangan yang diharuskan terbuka untuk umum hanya yang mencatat penggunaan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Mereka merasa tidak harus membuka seluruh pen catatan anggaran partai ke publik. ICW tidak puas. Berbekal ketentuan di dalam UU No. 2/2008 tentang Partai Politik dan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), ICW melaporkan penolakan para partai poli tik ke Komisi Informasi Publik. Pasal 37 UU No. 2/2008 mewajibkan setiap pen gurus partai di tiap tingkatan organisasi menyusun laporan keuangan setiap tahun anggaran. Pasal berikutnya menyatakan hasil pemeriksaan laporan keuangan tersebut terbuka untuk diketahui masyarakat. Dalam proses mediasi KIP, enam dari sembilan partai politik akhirnya berjanji menyerahkan lapo ran keuangannya kepada ICW, sedangkan tiga par tai politik lain bersikukuh melanjutkan ke proses ajudikasi. ICW kemudian berhasil memenangkan proses ajudikasi dan tiga partai politik tersebut akhirnya diharuskan menyerahkan laporan keuangannya. Seluruh kesatuan proses tersebut memakan waktu 1 tahun. Hasilnya pun seadanya. ICW hanya berhasil mendapatkan laporan keuangan dari 5 par tai politik. ICW sampai saat ini masih belum mendapatkan laporan keuangan dari Hanura, Gerindra dan Demokrat.


Hanura dan Gerindra masih belum menepati jan jinya di dalam proses mediasi, sedangkan Demokrat terang-terangan tidak melaksanakan keputusan KIP. Dari 5 laporan keuangan yang diserahkan ICW, hanya PKS yang bersedia memberikan laporan keu angan konsolidasi nasional. Golkar, PAN, PKB, dan PPP hanya menyerahkan laporan keuangan pengu rus pusat masing-masing partai. Padahal, UU menyatakan pengurus partai di tiap tingkatan harus menyusun laporan keuangan, yang semuanya ter buka untuk diketahui masyarakat. Pertanyaannya, jika ICW saja tidak mampu mengakses, bagaimana masyarakat luas? Direktur Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan mengatakan semua partai politik di Indo nesia tidak memiliki sistem pencatatan dan pelapor an keuangan yang terlembaga. Informasi mengenai arus kas keluar masuk di sebuah partai politik biasanya hanya diketahui oleh segelintir pengurus, alias hanya beberapa elite par tai. “Harus [pengelolaan keuangan] diketahui seti daknya oleh internal partai, tapi ternyata di banyak partai sistem pendanaan ini sifatnya sangat perso nal,” katanya. Laporan keuangan partai politik, lanjutnya, juga hanya mencatat arus kas yang bersifat umum dan administratif. Tidak ada partai yang mencatat akti vitas dana kampanye, kecuali PKS. Ketertutupan ini, menurut Abdullah, masih akan berlanjut sam pai Pemilu 2014.

TRANSPARANSI

D

irektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan partai politik harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan karena dana yang dikumpulkan oleh partai politik dari masyarakat. Pengurus partai politik harus bisa menunjukkan bahwa partai politik dan calon membelanjakan dan mengumpulkan dana dengan rasional, sesuai aturan dan sesuai etika. Aturan pengelolaan keuangan partai politik disu sun untuk menjamin kemandirian partai politik, sebagai perantara antara masyarakat yang memiliki berbagai kepentingan dengan pemerintah sebagai pengambil keputusan. Oleh karena itu, regulasi terkait keuangan partai politik tidak hanya menyangkut tata kelola keuang an tapi juga membatasi sumber dan jumlah sum bangan yang bisa diterima partai.

Berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Nasional (LSN) pada Mei 2013, diperkirakan terdapat 2 partai yang tidak akan lolos PT 3,5%, kedua partai tersebut adalah PBB dan PKPI. Sementara, hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan terdapat tiga partai yang diperkirakan tidak lolos PT 3,5% yaitu Nasdem, PKPI, dan PBB. Selain itu, berdasarkan hasil survei LSN jumlah suara terbanyak akan diperoleh oleh partai-partai besar seperti Golkar, PDIP dan Gerindra. Sedangkan hasil survei versi LSN memperkirakan partai yang akan masuk tiga besar dalam perolehan suara adalah Golkar, PDIP dan Partai Demokrat. Nama Partai

Nomor Urut

Jumlah Perolehan Suara Versi LSN

Jumlah Perolehan Suara Versi LSI

Nasdem

1

4,6%

2,0%

PKB

2

4,8%

4,6%

PKS

3

4,4%

4,4%

PDIP

4

18,3%

18,7%

Golkar

5

19,7%

20,4%

Gerindra

6

13,9%

6,6%

PD

7

6,1%

9,8%

PAN

8

3,8%

5,2%

PPP

9

4,3%

4,6%

Hanura

10

6,9%

3,4%

PBB

11

1,4%

0,6%

PKPI

12

0,5%

0,3%

Sumber: LSN dan LSI


Sumber keuangan partai politik yang sah, menurut UU, adalah iuran anggota, sumbangan, dan bantuan negara. Adapun sumber dana kampanye yang sah adalah yang berasal dari partai politik, orang yang mencalonkan diri untuk jabatan politik, dan sumbangan pihak ketiga. Batasan sumbangan dari pihak ketiga untuk partai politik dan dana kampanye sama. Perorangan hanya boleh menyumbang hingga Rp1 miliar, sedangkan sumbangan dari kelompok, perusahaan, dan badan lainnya maksimal Rp7,5 miliar.

Pembatasan ini adalah upaya menjaga kemandirian partai politik dari dominasi sebuah kelompok atau kepentingan. Tanpa batasan, bisa saja satu partai politik mendapatkan sebagian besar dana operasional dan dana kampanye-nya dari satu orang atau satu perusahaan. Padahal fungsi partai politik dan wakilnya di DPR maupun adalah mengambil keputusan untuk banyak orang, bukan sekelompok orang. Tanpa transparansi keuangan, tidak hanya kemandirian, keberpihakan partai politik juga sulit diawasi. “Pembuatan kebijakan itu kan berbicara tentang kepentingan. Kita mengadvokasi kepentingan itu, civil society ada kepentingannya, pebisnis juga mengadvokasi kepentingannya. Bagaimana kepentingan itu diperjuangkan, mesti diatur,” kata Titi. Budaya dan sistem yang berjalan di DPR tidak memberikan konstituen keleluasaan untuk mencatat rekam jejak setiap partai politik dan kadernya dalam proses pengambilan kebijakan di parlemen dan pemerintah. Setelah menyumbang, tidak ada cara untuk mengawasi para anggota parpol betul-betul menyalurkan kepentingan para pendukung melalui kursinya di parlemen atau pemerintahan. Apalagi sebagian besar pengambilan suara di DPR dilakukan melalui musyarawarah mufakat, yang sebetulnya cuma istilah lain dari tawar menawar di belakang layar. Selain itu, tanpa transparansi, penyumbang tidak akan tahu apakah partai tersebut menerima uang juga dari pihak yang memiliki kepentingan berseberangan karena tidak pernah ada data jelas mengenai daftar penyumbang, Untuk mencari aman, para pengusaha di Indonesia memilih menyumbang ke semua partai. Padahal mustahil partai politik bisa memperjuangkan kepentingan dua kelompok yang jelas-jelas berlawanan. Kondisi ini yang dijadikan celah oleh para politisi untuk panen sumbangan. Momentum pemilu dimanfaatkan partai sebagai alasan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari semua sudut, tanpa konsekuensi kehilangan dukungan. Hasilnya biaya proses politik di Indonesia sangat besar. JIka para konstituen yang memiliki modal tidak bisa mengawasi dan mengontrol wakilnya, bagaimana dengan konstituen yang hanya bermodal kehadiran di tempat pemungutan suara (TPS)? Bukan hanya terkait belanja yang terus meningkat, ada juga potensi uang yang masuk ke partai politik dan kantong politisi selama masa kampanye tidak dibelanjakan. “Jangan-jangan pola pikir kita selama ini terbalik. Kita berpikir partai menghabiskan banyak uang, namun ternyata pada faktanya partai mendapatkan uang dari yang namanya kampanye,” kata Titi. Bisa jadi Titi benar. Mahalnya uang yang dikeluarkan kampanye sudah sering dikritik dan bisa tergambarkan oleh catatan KPU mengenai Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.


| 93

Kepemimpinan Nasional

Bukan Pemimpin Bertele-tele JAKARTA—Menjelang Pemilu 2014, kita seperti menemukan relevansi kembali untuk membicarakan soal kepemimpinan nasional. Berikut petikan wawancara dengan sosiolog dan pengajar pada FISIP Universitas Indonesia Imam B. Prasodjo terkait dengan karakter ideal kepemimpinan yang dibutuhkan bangsa ini ke depan. Sejauh manakah kondisi politik lima tahun terakhir berpengaruh pada munculnya calon pemimpin 2014? Sekarang ini semakin dekat menjelang 2014, politisi-politisi mulai mendapat gambaran dan alternatif pemimpin yang lebih memiliki skill terhadap program-program yang langsung bisa menyentuh masyarakat. Ini pola segar yang sedang muncul dan kebetulan moment-nya pas mendekati Pilpres 2014. Pemimpin seperti apa yang dimaksud? Pemimpin yang tidak hanya wacana dan program, tidak berwajah birokratis. Ada orang-orang seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, pemimpin model Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan dulu juga ada mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih. Seperti Rustriningsih itu se karang secara politis memang nyungsep tetapi orang masih teringat kepada aktivitas dan langkah kinerja yang bersentuhan pada masyarakat. Dari tokoh-tokoh itu orang akan membandingkan sosok pemimpin yang hanya disibukkan dengan pencitraan dan pemimpin yang benar-benar bekerja bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sekarang yang fenomenal memang Jokowi karena posisinya sebagai Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta, dekat dengan sumber media. Lewat blow up media, semua gerak geriknya bisa dijadikan panduan tentang pemimpin yang tidak bertele-tele. Soal penyelesaian berbagai konflik suku, agama, ras dan kepentingan? Lagi-lagi pemimpin itu perlu berani keluar dari zona nyaman, perlu tegas dan lugas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Pemimpin perlu seimbang, katakan salah bagi yang tidak benar dan memberi perlindungan bagi yang terpinggirkan. Dia harus berani dan konsisten untuk menegakkan keadilan, menyelesaikan sesuai aturan perundangan dan tidak tebang pilih. Mampu meredam gejolak masyarakat. Apakah pemilu menjamin munculnya pemimpin seperti itu? Problem-nya, siapa yang akan dicalonkan oleh partai, itulah struggle yang harus dilewati. Sebetulnya, kemunculan sosok pemimpin saat ini


tidak atau belum sampai kepada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pemilu, baik untuk memilih anggota DPR maupun calon pre siden karena semua nama yang muncul masih di saring partai. Partai memiliki elite-elite yang punya duit dan pengaruh. Kalau partai tidak bisa memunculkan wakil atau calon pemimpin yang memiliki tipe atau karakter, yang akan terjadi tentu pertama akan kalah. Sementara kalau ada partai lain yang berhasil lolos belum tentu juga memiliki calon pemimpin yang menarik untuk dipilih. Saat ini orang akan jauh lebih skeptis dan curiga terhadap partai politik tertentu dan mempertanyakan siapa orang-orang yang menggerakkan partai. Yang terjadi justru muncul sosok-sosok pemimpin yang secara pribadi bersinar di daerah-daerah. Lalu, seberapa besar tokoh daerah berpeluang menjadi pemimpin nasional? Sekarang pergulatan sedang berlangsung. Para pialang politik sedang memenuhi daftar calon. Pertanyaannya, apakah nanti orang kredibel, misalnya tokoh daerah yang laku jual memiliki daya tarik yang akan didorong maju? Ataukah mereka yang memiliki posisi tinggi di partai yang akan dicalonkan? Seperti misalnya Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, sampai saat ini orang masih menunggu apakah dia benar-benar pemimpin bagus karena dari sparepart-nya sudah terlihat cukup bagus. Tinggal tunggu saja apakah dia bisa mewarnai kepemimpinan daerah seperti Jokowi-Ahok (Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama) yang bisa mengawal Jakarta, lalu Wali Kota Surabaya Rismaharini yang punya komitmen untuk masyarakatnya. Saya tidak tahu apakah Ganjar Pranowo sebagai gubernur di Jawa Tengah bisa seperti itu. Kalau partai mendorong mereka untuk maju, saya kira bukan tidak mungkin akan muncul pemimpin baru yang keterlibatannya terlihat banyak didukung masyarakat. Semua tergantung kondisi politik yang sedikit banyak ditentukan oleh partai. Apa titik kelemahan politik di Indonesia? Kondisi lemah dan yang masih mengkhawatirkan itu karena partai-partai politik yang bersaing untuk 2014 masih dikuasai orang-orang lama. Pialangpialang politiknya masih didominasi katakanlah kaum senior yang memutuskan juga mendukung penentuan pencalonan pemimpin dari setiap partai. Pertanyaannya, mampukah orang partai yang senior itu berani memunculkan orang muda, sosok baru yang menyegarkan, dalam arti lain orangorang lama siap mundur dari keinginan untuk tampil lagi.

Berarti ruang persaingan tokoh muda masih memimpin? dibatasi? Saya bisa menduga, pemilihan orang-orang lama itu Itu dia, palang pintu masing-masing partai masih memang berat bagi partai apalagi sudah disadari dipegang pemimpin partai stok lama yang ternyata bahwa persaingannya semakin ketat karena memunmasih ingin maju dalam pencalonan ke depan. Yang culkan nama-nama yang sebelumnya juga bersaing. dalam hal ini mereka terlihat skeptik terhadap yang Tetapi mau bagaimana lagi, yang muda belum muda. dipercaya mampu, sementara palang pintu penentuan Masyarakat memang mengharapkan tokoh muda, calon dari partai masih dipegang orang lama yang di wajah baru yang optimistis banyak terobosan, semensisi lain tidak terlalu layak. tara yang pemimpin lama, tidak usah saya sebutkan Orang baru yang naik daun dinilai belum terlalu karena hampir semua partai, hampir semuanya masih lama berperan di masyarakat seperti Jokowi yang berebut kepemimpinan. melesat menembus orbit nasional dari wali kota Solo, Bagaimana yang muda bisa benar-benar lalu sekarang ada nama Ridwan Kamil tetapi juga tampil menjadi pilihan pemimpin? belum jelas seberapa besar ia mampu berperan proYang muda itu masih banyak yang berada di jajaran gresif di masyarakat. Dan tokoh lain di daerah. pinggir partai, misalnya PDIP memiliki tokoh muda Mereka orang-orang muda yang sosoknya sedang seperti Jokowi yang layak jual tetapi seberapapun disorot sebagai pemimpin yang bukan hanya wacana besar harapan ke dia, palang pintu tetap ada pada Bu namun juga ke lapangan. Tetapi tidak mengherankan Mega, beliau yang menentukan. juga kalau yang banyak tampil Jokowi karena dia Juga di Partai Demokrat dengan memunculkan berada di Jakarta, unggul dalam pemberitaan karena angin segar melalui konvensi yang dekat dengan media dan media juga banyak menyodorkan nama dan tokohmendekat. tokoh muda, banyak disukai Di sini peran media kemudian dipertanyakan. masyarakat. Tetapi apakah Apakah bisa terus mengawal atau akan dibatasi barisan muda di Demokrat itu ketika menyangkut pemilik media yang notabene bisa menembus barikade ada yang berkepentingan untuk bisa dimunculkan. dewan pembinanya? Partai besar lain sama Media mengganggu objektivitas penokoh an tokoh sebagai calon pemimpin? saja polanya, bagaimana Media memang banyak berperan untuk memmasyarakat bisa optimistis? Memang seperti itu, orang baru bentuk opini, mengenalkan tokoh baru hingga apalagi muda masih dinilai belum mendongkrak popularitas. Hanya, di balik memiliki sumbangan kepada partai media-media besar ada mereka yang memiatau pada kinerja di masyarakat. liki perusahaan sehingga objektivitas dipertanyakan. Padahal wajah-wajah lama pun sebeSeperti misalnya TVOne narnya juga bisa dibilang belum dengan Aburizal Bakrie tentu memberikan kontribudan Metro TV milik si berarti di masyarakat Surya Paloh. Seberapa maupun negara. jauh akan bisa me Selain PDIP dan nyiarkan secara Demokrat, lihat juga netral ketika pemiHanura yang sudah lik modalnya ikut jelas mengusung stok dalam pusaran lama Pak Wiranto politik. Ma didampingi Hary salahnya se Tanoesoedibjo. Lalu karang di PPP dengan belakang media Suryadharma Ali dan ada orang yang PKB yang meski berkepentingan sudah mencari-cari untuk bisa nama baru tetapi mempromosiyang muncul saat kan atau tidak ini Jusuf Kalla mempromosiyang stok lama juga. Berarti stok kan. lama yang bersaPewawancara: ing itulah yang Imam B. Prasodjo Pamuji Tri Nastiti akan tampil Bisnis/Dwi Prasetya


| 95

Pertaruhan KPU

Dari Menjamin Hingga Memberi Kepercayaan Kurang dari setengah tahun ke depan, pesta demokrasi kembali dilangsungkan dengan ratusan juta penduduk Indonesia diundang terlibat dalam pro sesi itu. Pesta demokrasi itu mewujud dalam pemilihan umum, baik Pemilu Legislatif 9 April maupun Pilpres 9 Juli.

S

Hedwi Prihatmoko [email protected]

ebagaimana pesta pada umumnya, pesta demokrasi pun butuh sebuah event organizer. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas sebagai event organizer. Sebagai tulang punggung pesta demokrasi, salah satu tugas terpenting KPU adalah mengurus daftar pemilih dan peserta pesta demokrasi ini. KPU telah menetapkan 15 partai politik (parpol) ‘pengisi acara’ Pileg 2014, terdiri dari 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh. Adapun untuk Pilpres 2014, KPU belum membuat ketetapan resmi peserta pemilunya. Pengisi acara sudah ditetapkan, KPU kemudian menentukan ‘undangan’ pesta untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pada 4 November silam, KPU menetapkan jumlah DPT 186.612.255 orang. Namun, penetapan jumlah DPT pada 4 November itu ternyata menyisakan permasalahan dengan keberadaan 10,4 juta DPT bermasalah. DPT bermasalah muncul karena tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK) sehingga menjadi tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Menurut UU No. 8/2012, DPT harus mencantumkan NIK. Andrinof Chaniago, pengamat politik dari Universitas Indonesia, mengatakan DPT merupakan jaminan atas hak pilih warga negara. Dalam mengawal hak pilih warga, lanjutnya, KPU seharusnya cukup melakukan pemutakhiran atas data kependudukan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Masalah DPT bukan barang baru. Pada Pemilu 2009 pun masalah ini juga muncul. Sebenarnya KPU sudah melakukan evaluasi dan menegaskan bahwa sumber data untuk pembuatan DPT yang


diserahkan ke KPU seharusnya sudah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam UU. Pasalnya, KPU hanya melakukan pemutakhiran atas data pemilih, bukan untuk melengkapi atau membuat data baru. Pemutakhiran itu bertujuan untuk menyisir penduduk yang memiliki identitas ganda, meninggal, pindah domisili, dan lain-lain. Andrinof menjelaskan jika pemutakhiran sudah ditempuh dengan maksimal, namun masih tetap menyisakan DPT bermasalah, KPU masih memiliki cara untuk menjamin hak pilih warga. Caranya adalah dengan penggunaan kartu identitas, seperti KTP atau kartu keluarga, yang dikonfirmasi ke kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), perangkat KPU daerah, dan Ketua RT/RW atau Lurah. Kendati masih menuai permasalahan klasik soal DPT, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai proses pembuatan DPT yang sekarang jauh lebih baik dan bermutu dibandingkan dengan proses pembuatan DPT pada Pemilu 2009. “Cuma memang karena sekarang prosesnya lebih terbuka, semuanya disampaikan ke publik, termasuk yang kurang-kurangnya. Ini terkesan burukburuknya lebih banyak,” kata anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak. Kendati demikian, ada catatan yang diberikan Bawaslu kepada KPU terkait masalah DPT, yaitu koordinasi KPU dengan stakeholder lain, khususnya Kemendagri. Memang, penetapan DPT sangat bergantung kepada data penduduk milik Kemendagri. Meski banyak disinggung bahwa DPT bermasalah muncul karena adanya permasalahan di e-KTP, Bawaslu menilai KPU tetap harus bertanggung jawab penuh terhadap keberadaan DPT bermasalah. Bawaslu sendiri mengaku sulit untuk mengkritisi data kependudukan yang dimiliki Kemendagri. Pasalnya, Kemendagri dilindungi oleh UU untuk tidak menyalurkan data-data kependudukannya dengan alasan kerahasiaan Menghadapi kendala soal DPT, KPU berjanji akan meningkatkan kerja samanya dengan Kemendagri. KPU menilai Kemendagri sudah berupaya maksimal untuk membantu melakukan verifikasi DPT dengan data kependudukan. “Bahwa masih ada catatan dan kelemahan, kami [bersama Kemendagri] akan memperbaiki bersamasama,” ujar anggota KPU Arif Budiman. Permasalahan DPT bukan perkara sepele hingga membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan para pimpinan lembaga negara,

seperti Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, Ketua KPU, dan Ketua Komisi Yudisial, untuk membahas soal DPT. Presiden menuturkan KPU harus mampu memberikan penjelasan atas permasalahan DPT untuk menghilang kan kecurigaan masyarakat dan parpol non pemerintah terkait hal ini. KPU bersama Kemendagri menyatakan kekisruhan DPT ini akan dituntaskan di perwakilan tingkat daerah sampai batas waktu hingga 4 Desember 2013

SURAT SUARA

T

idak kalah penting, kelancaran distribusi surat suara juga mengambil peran sentral dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Seperti diketahui, Pemilu 2009 sempat diwarnai dengan berbagai kasus surat suara yang tertukar. Baik Andrinof maupun Nelson menyarankan agar KPU meningkatkan koordinasinya, mulai dari tingkat KPU pusat hingga ke tingkat KPPS. Dalam koordinasi ini, perwakilan KPU di daerah harus memberikan informasi lebih awal kepada KPU pusat agar perencanaan yang dibuat oleh pusat lebih matang. Informasi itu misalnya yang terkait dengan keter jangkauan, dukungan infrastruktur, dan kondisi cuaca. Tidak hanya itu, koordinasi dengan pihak percetakan pun tidak kalah penting dalam mengawal surat suara. Nelson menekankan jumlah surat suara yang dicetak harus tepat, yaitu sejumlah DPT ditambah 2% dari DPT sebagai surat suara cadangan, kemudian dikali dengan jenis surat suara yang dibutuhkan. Faktor lain yang mencadi catatan kendala dalam

Pemilu 2009 adalah keterlambatan pencairan anggaran pemilu dari Kementerian Keuangan yang berimbas pada terhambatnya kinerja KPU. Arif Budiman mengungkapkan dalam persiapan Pemilu 2014, keterlambatan pencairan anggaran masih tetap terjadi, namun tidak separah pada Pemilu 2009. Dia mengaku sementara ini, KPU masih bisa melak sanakan tugasnya dengan baik, meskipun ada keterlam batan anggaran. Proses pelaksanaan pemilu bisa menjadi cerminan atas legitimasi dari para penyelenggara negara. Dengan sederhana, seberapa kuat legitimasi para pemenang pemilu sebagai penyelenggara negara dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih dengan suara sah. Pada Pemilu 2009, KPU mencatatkan jumlah DPT Pileg 2009 sebanyak 171.265.442 orang dengan jumlah suara sah sebanyak 104.048.118 suara. Adapun, jumlah DPT Pilpres 2009 sebanyak 176.411.434 jumlah suara sah sebanyak 121.504.481. Berdasarkan jumlah tersebut, tingkat partisipasi pemilih dengan suara sah pada Pemilu 2009 hanya sebe sar 60,75% untuk pemilu legislatif, dan 68,88% untuk Pilpres. Bawaslu menilai perlu ada perbaikan sikap para aktor peserta pemilu dalam mengikuti jalannya pemilu. Langkah paling sederhana dengan tidak memberikan janji-janji politik yang berlebihan dan tidak melanggar aturan pemilu. Demi mengembalikan kepercayaan pub lik, KPU sendiri akan meningkatkan sosialisasi publik. Sosialisasi ini berupa pemberian pemahaman publik tentang pemilu dan pelatihan bagaimana publik meng gunakan hak pilihnya.

Bisnis/Endang Muchtar


| 97

Industri Politik

Survei Sebagai Instrumen Politik


Pesta demokrasi yang berlangsung pada 9 April (Pemilu Legislatif) dan 9 Juli (Pilpres) tahun depan menjadi satu bagian penentu arah negara ini akan dijalankan. Hedwi Prihatmoko [email protected]

M

awar memang berduri. Namun, tergantung di mana masyarakat menaruh pegangannya. Mawar dapat dipetik tanpa perlu membuat tangan berdarah. Memahami ini, masyarakat tentu akan menghindari sikap sembrono saat menjatuhkan pilihan karena pertaruhannya adalah kepentingan nasional. Sikap kehati-hatian publik kemudian terwujud ke dalam masyarakat yang haus informasi. Hukum supply-demand kemudian berfungsi. Lembaga survei datang untuk memuaskan rasa dahaga masyarakat atas informasi itu. “Peran lembaga survei sekarang makin signifikan karena banyak masyarakat menunggu hasilnya untuk pertimbangan politik,” kata mantan Direktur


Indonesia Research Center (IRC) Agus Sudibyo. Beragamnya lembaga survei menghasilkan beragam hasil jajak pendapat. Di satu sisi, hal ini bagus karena masyarakat memiliki perbandingan lebih banyak dalam membuat pertimbangan politik. Misalnya secara berturut-turut, Media Survei Nasional (Median) mencatatkan tiga parpol dengan elektabilitas tertinggi adalah Golkar, PDIP, dan PKS (17 Mei 2013). Kemudian Alvara Research Center mencatatkan PDIP, Gerindra, dan Golkar (11 September 2013), sedangkan Lembaga Survei Nasional menyatakan Golkar, PDI-P, dan Gerindra (16 Juli 2013). Tidak hanya parpol, hasil beragam juga terjadi dalam survei calon presiden (capres) 2014. Meski banyak lembaga survei menempatkan Joko Widodo sebagai capres 2014 dengan elektabilitas tertinggi, ada juga lembaga survei yang memberikan hasil berbeda. Misalnya, Focus Survey Indonesia (FSI)

menunjukkan elektabilitas tertinggi diperoleh Prabowo Subianto (2 Agustus 2013). Adapun Lingkaran Survei Indonesia menyampaikan Megawati Soekarnoputri paling berpotensi terpilih sebagai presiden 2014 jika berdasarkan capres riil (20 Oktober 2013). Agus mengatakan hasil yang berbeda mungkin terjadi karena ada beberapa faktor. “Survei yang dilakukan di bulan berbeda, bahkan minggu berbeda, bisa menghasilkan hasil yang tidak sama,” katanya. Selain itu, lanjutnya, lembaga survei juga memiliki simulasi tertentu dalam melakukan survei yang juga bisa memberikan hasil berbeda. Simulasi berbeda memang pernah dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia dalam survei di Oktober 2013. Dalam survei tersebut, Joko Widodo tidak dimasukkan namanya karena belum menjadi capres resmi dari PDIP sehingga belum bisa dianggap mewakili partai politik tertentu. Didik Supriyanto, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), berpendapat ada sisi positif untuk masyarakat dengan hasil survei yang bermacammacam seperti sekarang. Menurutnya, keragaman hasil survei menyebabkan masyarakat tidak akan mudah terpengaruh oleh hasil jajak pendapat lembaga survei tertentu. “Sekarang lembaga survei mana yang hasilnya dominan mempengaruhi masyarakat? Nggak ada,” kata Didik.

KONTROVERSI

B

ukan rahasia, kegiatan lembaga survei bukan semata-mata bertujuan untuk kepentingan publik. Dalam industri politik, pelaku politik biasa memakai jasa lembaga survei untuk kepentingannya, mulai dari sekadar mengadakan survei internal untuk pemetaan politik hingga menjadi konsultan politik dalam meraih kemenangan. Dualisme kepentingan ini kemudian menuai kontroversi. Beberapa politikus nasional mengeluhkan keberadaan lembaga survei yang dianggap melakukan penggiringan opini publik. Prabowo, misalnya, menganggap ada kecenderungan beberapa lembaga survei sengaja tidak memasukkan namanya dan dijadikan sebagai alat politik. Keluhan juga pernah disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid yang menilai hasil survei banyak yang tidak logis dan tidak sesuai kenyataan. Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan terdapat dua jenis lembaga survei, yaitu lembaga survei yang murni bergerak di ranah akademis dan lembaga survei yang bergerak di industri politik. “Yang bergerak di industri politik ini yang sekarang sangat menonjol,” katanya. Lembaga survei yang bergerak di industri politik, lanjutnya, tetap melakukan dua jenis survei, yaitu survei yang dilakukan untuk kepentingan publik dan survei untuk kepentingan klien politiknya. Dia menuturkan yang membedakan survei untuk kepentingan publik dengan survei untuk kepentingan

klien politik terletak pada publikasi. Menurutnya, hasil dari survei untuk kepentingan klien politik tidak dipublikasi. Publikasi hanya dilakukan pada survei untuk kepentingan publik. Kredibilitas lembaga survei yang bergerak di industri politik ditentukan oleh transparansinya saat mempublikasikan hasil jajak pendapatnya ke masyarakat. Rico mengungkapkan setidaknya ada tiga hal yang membutuhkan transparansi, yaitu sumber dana, metode, dan data survei. “Kalau survei untuk kliennya nanti di-publish, berarti sudah masuk ke kepentingan publik. Sumber dananya tetap harus disampaikan,” katanya. Namun, tidak semua berpikiran sama. Dalam paparan hasil survei yang diadakan Focus Survey Indonesia pada 2 Agustus 2013, pengamat politik Irwan Suhanto pernah mengatakan bahwa metode penelitian lembaga survei merupakan rahasia dapur yang tidak perlu diungkap ke publik. Ada lagi pendapat dari Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional Umar S. Bakry. Kepada salah satu media nasional, dia pernah menyampaikan adanya prinsip anonimitas yang dijaga oleh lembaga survei. Artinya, jika si pemberi dana tidak mau disebutkan namanya, lembaga survei bersangkutan tidak bisa menyampaikannya ke publik. Ketua Perludem Didik Supriyanto mengaku pesimistis dengan kredibilitas lembaga survei saat ini. Menurutnya, lembaga survei harus memposisikan dirinya secara jelas, apakah berkecimpung dalam industri politik demi kepentingan kliennya atau menjadi lembaga independen yang bertujuan pada kepentingan publik. Kredibilitas lembaga survei, lanjutnya, diperlukan karena lembaga survei juga berfungsi untuk mengevaluasi hasil pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, jika terdapat kesenjangan yang terlalu jauh antara hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei dengan hasil pemilu dari KPU, hal tersebut menjadi bahan evaluasi yang harus dijelaskan ke masyarakat. “Politik yang rasional mestinya bisa diprediksi. Itulah gunanya survei. Kalau hasilnya tiba-tiba mengagetkan, kan berarti perlu ada penjelasan,” katanya. Oleh karena itu, dia hanya berharap agar perkiraan masyarakat bisa dibangun di atas hasil jajak pendapat yang bisa dipercaya. Mungkin kita bisa mempertimbangkan pengalaman Pemilukada DKI Jakarta setahun lalu. Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dinyatakan sebagai pemenang Pemilukada 2012 DKI. Kenyataan ini memutarbalikkan hasil jajak pendapat lembaga survei, seperti Lingkaran Survei Indonesia, Jaringan Suara Indonesia, Indo Barometer, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, dan Sugeng Sarjadi School of Government, yang memperkirakan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli sebagai pemenang kursi DKI 1 dan DKI 2. Lantas, apa yang salah dengan survei lembagalembaga itu?..


| 99

Tindak Pidana Korupsi

Menagih Janji KPK Kinerja dan keberanian KPK menuntaskan kasus besar akan teruji tahun depan. Mungkin saja tahun ini KPK banyak diacungi jempol karena mampu membongkar kasus kakap, yang melibatkan sejumlah pejabat Negara tinggi. Mia Chitra Dinisari [email protected]

M

isalnya saja, penangkapan Ketua MK Akil Muchtar dalam kasus suap sengketa pilkada, dan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dalam kasus suap SKK Migas, hingga kasus suap impor daging yang menjebloskan nama Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Namun, dibalik kesuksesannya itu, KPK dianggap masih lamban dalam menangani dua kasus besar yang diduga melibatkan pejabat tinggi lainnya di Indonesia. Yakni kasus korupsi dan gratifikasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, dan kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) sekaligus penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pasalnya, perlu waktu lebih dari setahun, bagi KPK untuk menetapkan status tersangka dan menahan mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng dalam kasus Hambalang, juga belum juga ditahannya mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi proyek Hambalang sejak Februari lalu. Bahkan, KPK juga baru menetapkan satu orang tersangka dalam kasus Century, yakni Budi Mulya, mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Gubernur Bank Indonesia, yang dikenai pasal penyalahgunaan kewenangan dari pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 tentang perbuatan menguntungkan diri


sendiri. Padahal, KPK sudah memeriksa puluhan saksi, dan menggeledah Bank Indonesia untuk penyidikannya. Tak ingin dianggap lamban, KPK pun lagi-lagi menyatakan janjinya akan segera menuntaskan kedua kasus itu pada 2014. “Kasus Hambalang dan Century sudah masuk jadwal tahun depan untuk selesai. Hambalang kan sudah mulai masuk persidangan untuk seorang tersangka, dan kasus Century kita akan segera menyidangkan tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada Bisnis. Kembali pada janji KPK, Ketua KPK Abraham Samad juga ikut menyatakan akan merampungkan dua kasus besar itu tahun depan. Bahkan, dia telah mengumbar jika saat ini mereka telah menyelesaikan sekitar 75% dari kasus Century, sehingga dapat tuntas 100% tahun depan. Menurut Abraham, lambatnya penuntasan kasus dari rencana semula, banyak disebabkan masalah teknis. “Penyidik hanya 60-70 orang untuk menyelesaikan kasus yang banyak muncul belakangan ini. Jadi target penyelesaian kasus besar semacam Century, bergeser tapi kita akan usahakan,” ujar Abraham. Abraham juga menyatakan mereka tengah mempercepat kasus itu, agar tidak upaya menghentikan kasus, melalui surat perintah penyidikan perkara (SP-3). Karena itu, mereka akan fokus penyelesaian kasus itu tahun depan. Sementara, meskipun optimistis mampu menuntaskan kasus Hambalang dan Century, Bambang Widjojanto tidak dapat memastikan berapa kerugian Negara yang bisa dikembalikan dengan dirampungkannya kedua kasus itu. Hanya, katanya, KPK akan berupaya keras mengembalikan kerugian negara, setara dengan dugaan indikasi kerugian negara yang diakibatkannya. “Sejauh mana kerugian negara bisa dikembalikan, itu akan tergantung dengan perkembangan penyidikan dan persidangan. Untuk diketahui, kita tahun ini berhasil mengembalikan kerugian negara dalam jumlah yang besar. Itu juga kita harapkan dalam dua kasus lainnya ini,” tegasnya. Bambang juga menyatakan meskipun memprioritaskan dua kasus itu, KPK juga tidak akan mengabaikan mengungkap kasus korupsi lainnya yang sat ini sedang ditangani atau yang mungkin akan baru terungkap tahun depan. Praktisi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun mengatakan saat ini KPK sudah mulai menangani korupsi bukan hanya fokus pada penetapan hukuman pada pelaku, namun juga upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana tersebut.

Hal tersebut, dengan penetapan pasal-pasal pencucian uang yang dikenakan KPK kepada pelaku korupsi. Misalnya saja, kepada Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, Djoko Susilo, dan yang terbaru kepada Rudi Rubiandini. Meski demikian, katanya, pasal tersebut memang tidak bisa diterapkan pada seluruh kasus, karena terkait dengan financial crime, dan metode penyidikan yang dilakukan KPK. “Yang menjadi soal belum efektif untuk semua perkara. Karena beberapa kasus sudah masuk persidangan dan hanya dikenakan kasus Tipikor, seperti Deddy Kusnidar,” ujar Tama. Karena itu, dia berharap KPK tahun depan lebih fokus dalam penetapan kasus-kasus korupsi yang dimungkinkan juga adanya TPPU, agar tingkat pengembalian kerugian Negara bisa maksimal. Tama juga mengapresiasi kinerja KPK selama tahun 2013, dan berharap bisa ditingkatkan tahun 2014. Dia juga optimistis KPK bisa menuntaskan kasus Hambalang, menyusul saat ini lingkaran yang terduga terlibat sudah masuk dalam penanganan perkara. Sedangkan dalam kasus Century, dia menilai akan sangat sulit karena kasus itu melibatkan kejahatan finansial yang cukup rumit. Jadi, jika saja KPK bisa mengungkap pelaku dan menetapkan tersangka akan menjadi prestasi cukup besar bagi KPK. Wakil Ketua DPR Komisi III Pieter Zulkifli juga mengaku cukup optimistis KPK dapat menuntaskan kasus-kasus korupsi di tanah air. Termasuk, dalam dua kasus besar itu. Dia mengatakan sejauh ini KPK telah bekerja on track, dan banyak kasus korupsi telah berhasil diungkap, termasuk yang melibatkan pejabat. Jika dalam kondisinya ada pihak-pihak yang belum puas itu adalah hal yang biasa. “Keberhasilan dan ketidakpuasan masyarakat ini bisa menjadi vitamin bagi KPK untuk terus meningkatkan kinerjanya,” ujarnya. Pieter juga berharap KPK mampu lebih banyak menuntaskan kasus-kasus besar tahun depan, dan waspada dan tetap menjaga integritas lembaganya

agar tetap dipercaya rakyat. Sementara itu, secara umum, Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan pada sektor pencegahan, tahun depan KPK akan meningkatkan kerja sama dengan BPKP dan lembaga hokum lainnya untuk mengatasi kurangnya sumber daya manusia di KPK. Kedepannya, katanya. Selain itu, mereka juga akan mengintensifkan berbagai kegiatan koordinasi-supervisi bidang penindakan, yang meliputi koordinasi terkait penanganan perkara dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. “Koordinasi yang diutamakan, adalah penerimaan pelaporan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP), yang jumlahnya diperkirakan akan meningkat,” ujarnya. Tahun 2013 saja, dalam periode Januari-Juni 2013 KPK telah menerima SPDP sebanyak 553 kasus, dengan rincian 441 kasus dari kejaksaan dan dari kepolisian sebanyak 112 kasus. Berdasarkan data KPK, jumlah perkara yang telah ditangani di tahun 2013 sebanyak 48 kasus. Sedangkan dalam sepuluh tahun terakhir jumlahnya mencapai 385 kasus, dimana yang melibatkan anggota DPR dan DPRD sebanyak 72 kasus, kepala lembaga/kementerian sebanyak sembilan kasus, duta besar sebanyak empat kasus dan komisioner terdapat tujuh kasus. Kemudian, kasus melibatkan Gubernur sepuluh kasus, kepala daerah 34 kasus, pejabat eselon I,II dan III 114 kasus, hakim delapan kasus, swasta 87 kasus dan lainnya terdapat 41 kasus.

Bisnis/Andry T. Kurniady


| 101

Mafia Hukum

Memulihkan Citra MK Pada Rabu, 3 Oktober 2013 malam, muncul kabar mengejutkan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi tiba-tiba menangkap ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dengan dugaan kasus penyuapan terkait pemulusan sengketa pilkada dua daerah yang sedang ditangani KPK.

A

Mia Chitra Dinisari [email protected]

kil pun ditahan dan disangkakan menerima suap dalam sengketa pilkada Lebak Banten, dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Selain Akil, KPK juga turut menyeret lima tersangka lainnya. Yakni, Cornelis Nalau seorang pengusaha Kalimantan Tengah, Hambit Bimit Kepala Daerah Gunung Mas, serta seorang Anggota DPR dari fraksi Golkar Chairunnisa. Sedangkan dalam kasus pilkada Banten tersangka yang dinyatakan bertanggung jawab adalah seorang pengacara bernama Susi Tut Handayani, Tb Chaeri Wardhana yang merupakan adik kandung Gubernur Banten, dan suami dari Walikota Tangerang Selatan. Penangkapan tersebut seolah menjadi bom yang meledakkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum sekelas MK, yang sebe-



lumnya digadang-gadang mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia, yang sempat luntur karena kasus yang terjadi di Mahkamah Agung. Bahkan, kepanikan sempat melanda pemerintah dan lembaga hukum nasional. Buntutnya, Pemerintahpun mengusulkan pembentukan Perppu Mahkamah Konstitusi, untuk mengatur sistem hukum di MK! karena kondisinya yang dinilai kritis. Pembuatan Perppu merupakan satu dari lima langkah yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka penyelamatan MK. Empat lainnya yakni, pertama, peradilan di MK diharapkan sangat hati-hati dan MK agar menunda persidangan jangka pendek. Kedua, penegakan hukum oleh KPK diharapkan dapat dipercepat dan konklusif. Ketiga, Presiden berencana menyiapkan Perppu yang mengatur aturan dan seleksi hakim MK. Keempat, dalam perppu itu juga diatur pengawasan terhadap proses peradilan MK yang dilakukan Komisi Yudisial. Kelima, MK diharapkan melakukan audit internal. Namun, hingga kini masih terjadi tarik ulur terkait Perppu MK akibat pro kontra dari berbagai pihak. Selain itu, langkah lainnya, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah berencana akan menghapus kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah, melalui revisi undang-undang pemilihan kepala daerah. Dalam RUU itu, penanganan sengketa pilkada akan dipindah ke pengadilan umum, dan pengadilan tinggi, serta Mahkamah Agung, untuk sengketa pilkada di tingkat kabupaten/kota. Pengamat Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso mengatakan pemulihan citra MK yang rusak akibat kasus korupsi, tidak bisa dengan mudah dikembalikan. Apalagi, sekarang muncul kasus anarkis dalam sidang sengketa pilkada yang digelar MK beberapa waktu lalu. Kondisi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga mahkamah peradilan itu sudah hilang, dan juga mereka tidak lagi menghormatinya. Padahal, katanya MK merupakan lembaga peradilan yang semula sangat dipercaya dan dinilai paling bagus daripada mahkamah peradilan lainnya di Indonesia. Kendala lainnya, menurut Topo saat ini karena Ketua MK pengganti juga berasal dari partai politik, sehingga butuh kerja keras bagi Ketua MK baru, ataupun lembaga tersebut untuk kembali dipercaya masyarakat. Lain halnya jika yang terpilih berasal dari kalangan Akademisi, mungkin kepercayaan masyarakat akan lebih cepat pulih. Topo menilai, mahkamah peradilan lainnya harus belajar dari kasus MK tersebut. Dengan mulai menata lembaganya, terutama dari kemungkinan potensi terjadinya korupsi, yang dinilai paling rentan terjadi dalam

lembaga hukum saat ini. Beberapa hal yang harus dilakukan mahkamah peradilan itu, menurutnya a.l. bersifat terbuka terhadap kritik dan masukan, juga meningkatkan reputasinya, dengan memilih komisioner yang memiliki reputasi sangat tinggi. Pemulihan citra MK melalui Perppu MK, menurutnya kurang efektif. Karena MK memiliki kewenangan untuk menguji Perppu, sehingga akan ada krisis kepentingan saat Perppu tersebut diuji oleh MK. Lebih lanjut Topo mengatakan mulai saat ini mahkamah peradilan dan lembaga peradilan di tanah air harus mulai meningkatkan kerja sama dan koordinasinya satu sama lain, untuk mengantisipasi munculnya kasus hukum di dalam lembaga atau mahkamah peradilan itu sendiri.

SISTEM PENGAWASAN

S

ehingga, pada akhirnya akan muncul sistem pengawasan secara otomatis antara lembaga hukum satu dengan lainnya. Diharapkan dengan langkah itu maka potensi penyimpangan kewenangan bisa diminimalisir. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menolak berkomentar mengenai kondisi yang terjadi pada MK saat ini. Menurutnya, sebagai eksekutif, pihaknya akan mendukung kegiatan pemerintah dalam pemulihan citra lembaga hukum, dan siap bekerja sama dengan mahkamah peradilan lainnya dalam penanganan dan pengawasan kasus suap atau kasus penyimpangan kewenangan lainnya. Sementara itu, Anggota DPR Komisi III Eva Sundari mengatakan saat ini hal-hal yang harus diperbaiki oleh mahkamah peradilan adalah memperbaiki sistem pelaksanaan kewenangan dan proses rekrutmen calon komisioner di masing-masing lembaga. Misalnya saja dengan melibatkan pakar psikologi dalam proses rekrutmen ataupun pada saat proses penentuan keutusan yang menyangkut masalah hukum, dan terkait hal-hal anti korupsi. Sehingga pola pikir aparat hukum bisa menjadi anti korupsi. Sundari juga menilai agar kasus-kasu sengketa MK yang diduga bermasalah bisa segera diselesaikan melalui penyidikan dengan cara menyidik kasus indikasi korupsi dan suapnya, dengan melibatkan KPK. “Jika putusannya sudah mutlak, maka bisa dibidik melalui kasus korupsinya,” ujarnya Peneliti hukum dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai jika penanganan sengketa pilkada lebih baik tetap dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi daripada oleh pengadilan umum dan Mahkamah Agung. “Sengketa pilkada adalah sengketa politik, jadi sesungguhnya jika ini dikembalikan ke Mahkamah Agung, proses transaksinya, kemudian menjadi lebih mudah karena pengalaman di MA pun tidak baik kalau kita lihat,” ujarnya.


| 103

Dialog Arah Politik 2014

Langkah Awal Berbenah & Konsolidasi Demokrasi Beberapa bulan menjelang Pemilu 2014, suhu politik terasa kian panas setelah partai politik dan para calon presiden mulai menunjukkan persaingan terbuka menuju tampuk kekuasaan. Mengamati dinamika tersebut, Bisnis mewawancarai Peneliti Senior LIPI, Prof. Siti Zuhro, sebagaimana berikut: Bagaimana Anda melihat arah perpolitikan nasional pada 2014 setelah mencermati dinamika yang terjadi pada tahun ini? Berbeda dari Pemilu 2009, menyongsong Pemilu 2014 persaingan antarpartai politik terlihat makin tidak sehat. Kecenderungan itu terlihat ketika parpol belum melakukan perbaikan dalam hal perekrutan kader. Begitu juga dengan masih lemahnya pengawasan terhadap kader calon pemimpin maupun yang memegang jabatan publik sebagaimana terlihat dari sejumlah kasus hukum yang mendera elit partai. Dengan kondisi demikian, bagaimana efek tivitas pemerintahan mendatang menurut Anda? Tidak tertutup kemungkinan hasil Pemilu 2014 akan mengulang hal yang sama sebagaimana terjadi pada Pemilu 2009. Artinya, koalisi gaduh dan tidak efektif dalam menjalankan pemerintahan akan kembali dibangun oleh parpol. Dengan demikian, sistem presidensial akan terkalahkan oleh riil politik bagi-bagi kekuasaaan melalui bangunan koalisi “pelangi” dengan tujuan untuk mempertahankan status quo, bukan fokus pada efektivitas kinerja pemerintahan. Namun, bisa jadi koalisi parpol mampu bekerja efektif, baik di pemerintahan maupun di parlemen kalau Pemilu 2014 mampu menghadirkan pemimpin yang mampu mempengaruhi elite partai koalisi tentang program yang akan dilaksanakan untuk rakyat. Pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan pre siden (pilpres) menjadi agenda besar pada 2014, seperti apa konstelasi yang akan ter jadi? Konstelasi politik 2014 akan memanas seiring dengan dilselenggarakannya pileg yang menjadi ajang pertarungan bagi 12 partai untuk memenangkan kursi di parlemen. Bagi parpol, kemenangan di Pileg 2014 mutlak diperlukan untuk memastikan diri ikut di pilpres.


Namun demikian, menyongsong Pemilu 2014 parpol relatif mau mendengarkan aspirasi civil society dan berusaha mengakomodasinya untuk menarik simpati rakyat. Apa harapan anda dengan adanya perubah an sikap tersebut? Ada partai yang melaksanakan konvensi, ada partai yang cepat-cepat mengumumkan capres atau capres-cawapres nya, ada pula parpol yang wait and see sebelum mendeklarasikan capres-cawapres. Dari semua upaya tersebut, satu hal yang jelas yang dilakukan parpol yaitu mencari dukungan rakyat agar dilamar menjadi presiden dan wakil presiden. Inilah yang membedakan antara Pemilu 2014 dan pemilu-pemilu sebelumnya. Harapan saya Pemilu 2014 akan menjadi langkah awal Indonesia berbenah dan melaksanakan konsolidasi demokrasi. Apakah sistem multi-partai masih bisa dipertahankan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif? Sebagaimana hasil Pemilu 2009, tidak tertutup kemungkinan hasil Pemilu 2014 akan mengulang hal yang sama ketika koalisi gaduh dan tak efektif kembali dibangun oleh parpol. Artinya, sistem presidensial akan terkalahkan oleh riil politik bagi-bagi kekuasaan melalui bangunan koalisi “pelangi” dengan tujuan mempertahankan status quo, bukan fokus pada efektivitas kinerja pemerintahan. Namun, bisa jadi koalisi parpol mampu bekerja efektif, baik di pemerintahan maupun di parlemen (koalisi yang berlaku paralel) dengan hadirnya pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan mampu mempengaruhi elite di partai koalisi terkait program yang akan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Banyak kasus hukum yang menimpa kepala daerah, politisi dan penegak hukum pada tahun 2013. Bagaimana Anda melihatnya? Itulah yang membedakan substansi kompetisi/ kontestasi di Pemilu 2014. Publik membaca fenomena maraknya korupsi di tiga cabang kekuasaan sebagai refleksi buruknya management di ketiga lembaga tersebut. Apakah ada kemungkinan politisasi hukum dalam konteks itu? Sayangnya, terbukanya aib ini bukannya

dijadikan sebagai langkah fundamental melakukan reformasi kelembagaan, sebaliknya lebih cenderung dijadikan komoditas untuk kepentingan investasi politik memenangkan Pemilu 2014. Namun demikian, Kasus hukum yang mendera elit eksekutif, yudikatif dan legislatif telah memberi peringatan penting kepada publik agar selektif memilih calon pemimpin, baik di pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2014. Bagaimana Anda melihat persaingan caleg dan capres di tengah kuatnya pengaruh pendiri maupun ketua umum partai politik? Publik masih melihat parpol sangat hierarkis, nepotis, kolutis dan patronase dalam menjalankan kaderisasi, meskipun tak semua partai melakukan ini. Selama persayaratan para caleg dan capres longgar seperti sekarang ini, hanya mengandalkan restu pim

pinan partai maupun pendiri partai saja maka akan sulit mengharapkan munculnya para anggota dewan dan pemimpin nasional yang sesuai dengan kehendak rakyat. Seperti apa persaingan parpol dengan ditetapkannya parliamentary threshold (PT)? Partai apa saja yang akan menang dan menguasai pemerintahan?. Persaingannya akan sangat ketat. Dengan PT 3,5% tidak semua parpol akan lolos di parlemen. Dari 12 partai yang akan berkompetisi bisa jadi hanya akan tinggal 6 atau 7 partai yang bisa masuk parlemen. Tiga partai besar pemenang Pemilu 2009, Demokrat, Golkar PDIP bisa jadi akan tetap bertengger di posisi puncak dengan kemungkinan besar terjadi perubahan komposisi. Bisa Anda jelaskan lebih detil seperti apa peta persaingan ketiga parpol tersebut? Komposisi itu kemungkinan berubah sesuai dengan aspirasi politik rakyat yang menghendaki perubahan. Karena itu, tak tertutup kemungkinan PDIP dan Partai Golkar yang saling berhadapan di Pileg 2014. Selain itu, tak tertutup kemungkinan juga Partai Demokrat dan Partai Gerindra juga saling berhadapan. Kalau kalau konvensi capres yang digelar Partai Demokrat tidak bisa meyakinkan rakyat untuk bersimpati dan muncul isu (negatif) baru terkait Cikeas maka Gerindra cenderung menyodok Demokrat. Terakhir, siapa capres yang Anda unggulkan terkait calon pemimpin nasional periode 2014-2019? Siapa capres yang bakal jadi Presiden RI 2014-2019 akan ditentukan oleh hasil pemilu legislatif yang hasilnya baru akan terlihat sekitar Mei 2014. Namun demikian, untuk menentukan pilihan pada capres, orang Indonesia memiliki kekhasan tersendiri dengan memasukkan nilai-nilai keutuhan keluarga. Hal ini mirip dengan di Amerika Serikat di mana seorang capres harus punya keutuhan keluarga dan tidak boleh cacat hukum atau bermasalah dengan masa lalunya. Harapan saya kompetisi di pilpres akan diwarnai oleh kompetisi substansial yakni memilih yang terbaik di antara yang baik, bukan yang baik di antara yang jelek (tanpa menyebut nama capres).

Siti Zuhro Bisnis/Dedi Gunawan

Pewawancara: John Andhi Oktaveri


| 105

Independensi Media

Pemilik Media Meraup Iklan dan Untung Politik Belanja iklan politik membawa berkah tersendiri bagi industri media massa. Itulah sebabnya belanja iklan di Indonesia pada 2013 melonjak dan bahkan melampaui target awal ‘hanya’ Rp115 triliun. Pada 2014 media bakal banjir iklan di pesta demokrasi.

A

Pemilik Media Sekaligus Penguasa Partai Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh

Partai Golongan Karya (Golkar)

Lahyanto Nadie [email protected]

dalah Ketua Persatuan Periklanan Indonesia Harris Thajeb yang mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2013 belanja iklan Indonesia mencapai Rp113 triliun atau naik 18% dibandingkan dengan realisasi 2012 yang senilai Rp92 triliun. Menyambut momentum tahun politik 2014, belanja iklan diduga bakalan naik lagi. Lihat saja, begitu banyak tokoh politik yang muncul di media baik figur maupun partai. Iklan mulai tersebar di media televisi, surat kabar, majalah dan online. Belanja iklan politik di media televisi masih akan dominan karena cukup efektif memperkenalkan citra seseorang jika dibandingkan dengan melalui media cetak maupun digital. Namun harus diakui bahwa kampanye melalui media sosial akan semakin gencar. Belanja di sektor ini juga akan booming. Bahkan persentase kenaikan belanja iklan untuk media digital melebihi televisi. Lambat laun pasar iklan media digital menggerus pasar di media-me dia konvensional seperti cetak, radio, dan televisi. Belanja iklan televisi pada 2013 mencapai porsi hingga 67% dari seluruh belanja iklan, sedangkan 30% untuk media cetak lalu 3% sisanya untuk media lainnya, termasuk media digital dan outdoor. Meskipun belanja iklan media online hanya sekitar 1%, dalam tahun-tahun mendatang akan meng alami kenaikan yang signifikan seiring dengan penetrasinya yang semakin tinggi. Jelas fenomena ini terkait dengan kondisi demografis penduduk Indonesia yang didominasi usia 15-24 tahun. Mereka adalah penggunaan perangkat teknologi informasi dan internet. Itulah sebabnya, ceruk bisnis media digital akan semakin moncer. Namun CEO Kompas Gramedia Group Agung


Media Indonesia Group (Metro TV, Harian Media Indonesia, Media Indonesia, Lampung Post, Borneonews, Prioritas)

Aburizal Bakrie

Viva Media Group (AN TV, TV One, Sport One, Middle East Broadcasting Center, Saluran TV Satelit Berbayar, Vivasky, Situs online (VIVA.co.id), Gonla.com, MBC.net, (mulai 2014), Shahid.net (mulai 2014)

Partai Demokrat (PD)

Dahlan Iskan

Susilo Bambang Yudhoyono, peserta Konvensi Dahlan Iskan, Jawa Pos Group Jawa Pos National Network (JPNN) adalah perusahaan yang menaungi lebih dari 151 surat kabar daerah dan nasional, yang paling terkenal adalah Jawa Pos, Indo Pos, Rakyat Merdeka, dan belasan tabloid, majalah, dan televisi daerah.)

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Hary Tanoesoedibjo

Wiranto, Cawapres Hary Tanoesoedibjo, MNC Group (RCTI, MNC TV, Global TV, harian Sindo, okezone.com, radio Trijaya Sindo, ratusan radio di daerah dan ratusan tv kabel, sejumlah tabloid) Bisnis/Ilham Nesabana

Adiprasetyo, tak khawatir. Ia menilai media cetak masih prospektif dan punya pasar sendiri. Hanya saja yang terpenting adalah kue iklan media cetak yang bermigasi ke digital, jangan sampai pindah ke pemilik media lain. Itulah sebabnya KKG telah ‘memagari’ agar uang iklan dari masyarakat tetap berada di lingkungan media yang dikuasainya. Caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi dan terus melakuan inovasi. Begitupun Sekretaris Jenderal Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Ahmad Djauhar. Kekhawatiran

bahwa media cetak akan mati sudah berulang-ulang sejak belasan tahun lalu. Nyatanya media cetak masih hidup sehat wal afiat. “Memang tren-nya mengalami penurunan, tapi tidak terlalu siginifikan. Penurunan minat baca koran di Indonesia tidak separah di Singapura. Bahkan di India justru bertumbuh.” Optimisme Adi dan Djauhar beralasan. Media cetak masih akan menangguk kue iklan cukup besar di tahun politik ini. Lagi pula kini para pengelola surat kabar pun memiliki media online yang cukup berwibawa dan diminati pengaksesnya. Artinya, kue iklan di cetak bermigrasi ke online di pemilik yang sama. Lihatlah, berdasarkan Alexa.com, lima media online yang berbasiskan surat kabar menempati peringkat yang cukup tinggi. Sebut saja Kompas.com (KKG), Tempo.co (Grup Tempo), Republika.co.id (harian Republika), Kontan.co.id (KKG) dan Bisnis.com (Bisnis Indonesia Group of Media). Pesta politik tahun 2014 seiring dengan makin suburnya pertumbuhan media online. Praktisi politik ramairamai memanfaatkan media online untuk memperkenalkan diri dan programnya kepada masyarakat mengingat media baru ini dianggap cukup efektif. Tak kurang dari 70 juta pengguna Internet di Indonesia dan itu menjadi sasaran langsung dari para politisi untuk menyampaikan pesannya. Media online pun dikuasai oleh pemilik dan penguasa partai politik.

PEMILIK MEDIA

S

iapakah yang paling diuntungkan dengan iklan politik di media massa? Bukan rakyat dan juga bukan pemerintah. Mereka yang menangguk keuntungan adalah para pemilik modal media. Apa lagi yang punya televisi. Terlebih lagi pemilik televisi itu juga memanfaatkan medianya untuk berkampanye demi sukses ambisi politik pribadi maupun partainya. Kondisi seperti inilah menimbulkan kekhawatiran di publik. Jelas warga masyarakat dirugikan lantaran tidak terjadinya penyampaian informasi yang berimbang. Lihat saja para pemilik televisi melulu yang tampil sebagai ketua umum partai, calon presiden, dan calon wakil presiden yang mencuri start berkampanye. Boleh jadi publik cemas terhadap sikap netral media. Terlihat jelas aspek jurnalistik yang benar, profesional, dan obyektif agak terpinggirkan. Itu tercermin dari diskusi tentang media dan pemilu yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Indonesia yang menghadirkan para akademisi dan praktisi media. Chusnul Mar’iyah, Dosen Politik FISIP UI yang pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2004, misalnya, khawatir dengan peran dan independensi media pada Pemilu 2014. Maklum, persaingan pada tahun depan untuk mengua sai negeri ini memang sangat luar biasa. Bagaimana peta persaingan media itu sendiri mengingat banyak media yang melibatkan diri dalam pertarungan politik itu. Ia tak bisa lepas dari pergulatan politik praktis lantar

an pemiliknya ikut berkomptisi untuk memerintah negeri ini. Dari 15 partai politik yag akan meramaikan pesta demokrasi lebih dari separuhnya memiliki media massa. Sebut saja Partai Golkar yang memiliki Viva Group, Hanura dengan MNC Group, Nasdem dengan Media Indonsia Group. Calon presiden peserta konvensi dari Partai Demokrat, Dahlan Iskan dengan Jawa Pos Group, Demokrat dengan Koran Jakarta, dan Jurnal Nasional.

MENJAGA INDEPENDENSI

P

ertanyaannya adalah mungkinkah independensi media massa dalam pesta politik 2014? Maklum, fenomena pemusatan kepemilikan media masa pada sekelompok orang seolah menjadi hal yang wajar saja. “Padahal di Eropa dan di Amerika Serikat kepemilikan itu dibatasi,” kata Chusnul. Namun masih banyak media diharapkan mampu bersikap independen lantaran tidak dimiliki oleh partai politik. Berdasarkan catatan Bisnis, ada 13 kelompok besar yang mempengaruhi pangsa pasar media massa di Indonesia. Mereka adalah Kompas Gramedia milik Jacob Oetama, Mahaka Media miliki Erick Tohir, Global Media Commu nication dan Media Nusantara Citra (MNC) milik Hary Tanoesoedibjo, Jawa Pos Group milik Dahlan Iskan. Selain itu, ada Elang Mahkota Teknologi milik keluarga Sariaatmadja, CT Group milik Chaerul Tandjung, Visi Media Asia milik kelompok Bakrie, Media Group milik Surya Paloh, MRA Media milik keluarga Soetowo, Femina Group milik Pia Alisjahbana, Tempo Inti Media milik Yayasan Tempo, dan Berita Satu Media Holding milik Lippo Group dan Bisnis Indonesia Group of Media (BIG Media) yang didirikan oleh Sukamdani Sahid Gitosardjono, Ciputra, Eric Samola dan Soebronto Laras. Dari semua kelompok besar itu, masih ada yang tidak terafiliasi dengan partai politik maupun pengurusnya. Jadi di tengah booming iklan media di tahun politik, masih ada harapan bagi publik untuk menikmati independensi media massa. Adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang galau dengan kondisi media seperti ini. Ia meminta media memberikan ruang sosialisasi yang sama bagi semua kandidat pilpres mendatang. Maklum, partai sang presiden, Partai Demokrat, mengaku tak memiliki media. Namun bukan berarti pernyataan Ketua Umum Partai Demorkat itu tanpa alas an. Ia berharap pers tetap pada fungsinya: menyampaikan informasi, mengkritisi jalannya pemerintahan, menghibur dan tentu saja sebagai media pendidikan bagi masyarakat secara profesional, berimbang, dan sesuai fakta yang terjadi. Jelas, itu sesuai dengan UU Pokok Pers No. 40/1999. Para pemilik media juga merasa punya hak asasi masuk ke ranah politik dan memanfaatkan medianya. Apakah publik membiarkan begitu saja? Sebenarnya masyarakat berhak mendapatkan informasi yang baik, bukan yang dipaksakan oleh pemilik media untuk membentuk opini.


| 107

Persaingan Usaha

KPPU Berbenah Hadapi Pasar Asean Sekitar 13 tahun lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) lahir. Namun, keberadaan institusi ini tidak seterkenal Komisi Pengawas Korupsi yang usianya 3 tahun lebih muda meskipun perkara yang ditangani tak kalah banyak.

K

Annisa Margrit [email protected]

urangnya sosialisasi menjadi penyebab nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak terlalu dikenal publik. Hal ini pun disadari oleh KPPU. Berdasarkan data KPPU, sejak berdiri pada 8 Juni 2009 hingga Oktober 2013 jumlah perkara yang telah mereka tangani mencapai 280, 223 diantaranya sudah diputus, sedangkan beberapa lainnya masih berjalan. Dari total perkara itu, 69,29% atau 194 diantaranya terkait dengan persekongkolan dalam tender pengadaan barang dan jasa. Sekitar 30,71% sisanya adalah perkara non-tender, seperti merger atau dugaan kartel. “Sekarang kami mulai memperbanyak perkara inisiatif, seperti kartel. Ke depannya akan lebih banyak yang inisiatif dari KPPU sendiri,” ungkap Ketua KPPU Nawir Messi kepada Bisnis, baru-baru ini. Pengamat persaingan usaha dari Universitas Indonesia (UI) Teddy Anggoro menuturkan dari tahun ke tahun lembaga ini menunjukkan perkembangan kinerja. “Misalnya kartel, ini bagus. Yang harus disadar kan bukan hanya pelaku usaha, tapi pemerintah juga mesti diberi shock therapy,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (11/11). Menurut Teddy, kartel bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik seperti itu dinilainya muncul berkat stimulus dari pemerintah yakni di sisi struktur tata niaga. Pergeseran sifat perkara dipandang turut didorong oleh komponen anggota Komisioner. Teddy menyebutkan dari sembilan Komisioner, tujuh diantaranya memiliki basis ekonomi. “Jadi mereka punya keya-


kinan lebih mengenai dugaan kartel yang ada,” katanya. Sosialisasi yang kurang membuat masyarakat kurang mengenal lembaga KPPU. Namun, lanjut Teddy, pemanggilan Gita Wirjawan dan Suswono beberapa waktu lalu telah memunculkan perhatian publik terhadap lembaga pengawas persaingan usaha . Di sisi lain, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto menilai kinerja KPPU selama ini belum efektif. Sanksi yang ada saat ini dipandang belum tegas. “Kartel, monopoli, price-fixing, ini kan harus dibuktikan. Kalau di AS, hukumannya penjara dan denda. Kalau di Indonesia dipertanyakan hukumannya,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, beberapa waktu lalu. Suryo mengakui banyak persaingan semu yang terjadi di tata niaga Indonesia saat ini. Dia memandang banyak yang harus disempurnakan di sisi aturan.

AMANDEMEN UU

M

enyadari belum cukup efektif dan efisien kinerjanya selama ini, KPPU pun berbenah diri. Nawir Messi mengungkapkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tengah direvisi. Proses amandemen beleid tersebut sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diharapkan rampung awal 2014. “Ada banyak yang direvisi, seperti definisi persaingan usaha serta perubahan sistem notifikasi merger,” sebutnya. Pengertian persaingan usaha dipandang penting untuk diperbaiki karena definisi yang berlaku sekarang tidak mampu melindungi seluruh bentuk praktik kompetisi. “Banyak yang tidak bisa kami cover karena praktiknya tidak di Indonesia, kami tidak bisa cross border,” tutur Nawir. Hal ini dipandang mendesak, apalagi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) semakin dekat. Poin lain yang diamandemen adalah penambahan wewenang, yakni penggeledahan dan penyitaan. Tujuannya, agar KPPU bisa mendapatkan alat bukti yang kuat. Menurut Nawir, kelemahan lembaganya dalam pemeriksaan terutama di pengadilan adalah terse dianya bukti. Lantaran tidak bisa melakukan penggeledahan, mereka hanya dapat menunjukkan bukti tidak langsung dan tidak bisa memperlihatkan bukti fisik seperti dokumen perjanjian. Padahal,

Teddy menyebutnya prinsip ekstrateritorialitas. Dia menambahkan KPPU juga tidak mempunyai daya paksa agar pelaku usaha yang sudah dihukum segera membayar dendanya. Di sisi pelaku usaha, Suryo menyatakan penambahan kewenangan mungkin diperlukan. “Tetapi, harus ada batasannya supaya jangan main geledah-geledah. Harus jelas aturan mainnya,” tegasnya. Tidak berbeda dengan tahun ini, KPPU menetapkan konsentrasi di lima sektor pada 2014. Sektor-sektor tersebut adalah logisRekapitulasi Jumlah Perkara tik, pertanian, energi, keuangan, serta pendi2000-Oktober 2013 dikan dan kesehatan. “Kami sedang menyusun compliance guidelines untuk korporasi,” Tahun Putusan Perkara berjalan Penetapan ungkap Nawir. 2 0 0 2000 Meski mengakui pelanggaran masih banyak terjadi dan dilakukan terang-terang 2001 4 0 1 an, Komisi menyatakan mereka bakal lebih 2002 4 0 4 galak tahun depan dengan adanya berbagai 2003 7 0 2 perubahan yang sedang dirintis. Sejalan dengan pernyataan Suryo, Nawir mengata2004 7 0 2 kan iklim persaingan usaha di Indonesia 2005 18 0 4 tidak terlalu bagus. Tidak hanya mental dan pengetahuan 2006 12 0 6 masyarakat, tapi kendala di sisi pemerintah. 2007 27 0 4 Menurutnya, rekomendasi KPPU seringkali 2008 48 0 20 diabaikan. Oleh karena itu, tahun depan mereka 32 0 3 2009 akan mulai menyusun competition checklist 2010 37 0 5 dalam kaitannya dengan penyusunan draf UU. 2011 13 0 0 “Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab pemerintah ketika membuat UU. 2012 9 0 0 Kami koordinasi dengan lembaga lain seper2013 2 7 0 ti Kementerian Keuangan, Bappenas,” sebut Total 222 7 51 Nawir. Sumber: KPPU BISNIS/TUTUN PURNAMA Kerja sama dengan institusi lain pun akan diperluas, misalnya dengan Pusat Pelaporan pengadilan di Indonesia tidak menerima bukti semadan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan BI. cam ini. Apalagi, tahun depan ada Pemilu. Perubahan terakhir adalah di sisi kepegawaian. KPPU “Berdasarkan pengalaman, saat Pemilu jumlah perkamengeluhkan banyaknya staf yang pindah ke lembaga ranya biasanya naik. Tahun ini dan tahun depan perkara lain karena status kerja mereka tidak jelas. tender masih akan banyak. Tarik menarik kelompok “Di sini [KPPU] bukan PNS [Pegawai Negeri Sipil], politik tentu saja berdampak buruk ke iklim usaha,” papar Nawir. tapi honorer. Kami kehilangan 20% staf terbaik tiap Teddy memperkirakan dalam 1-2 tahun ke depan tahun. Mereka pindah ke law firm, BI [Bank Indonesia], KPK,” ungkap Nawir. KPPU bakal lebih terlibat di perkara-perkara yang langTerkait MEA, Teddy setuju perlunya penerapan prinsip sung terkait dengan masyarakat. “Kartel akan lebih lintas batas demi menjaga daya saing serta kompetisi banyak. Untuk tender, di sektor yang sifatnya kritis, sehat antar pelaku usaha lokal dengan pengusaha dari seperti kepemilikan wilayah minyak dan gas bumi serta negara tetangga. Sekaligus melindungi pengusaha listrik,” ujarnya. Indonesia. Dengan banyaknya amunisi yang disiapkan dan “Kalau ada pelaku usaha Indonesia di Malaysia atau niatan mendorong lebih banyak perkara inisiatif, bisa Singapura yang melakukan pelanggaran di sana, negara- diasumsikan ke depannya KPPU bakal menyelidiki negara itu bisa hukum perusahaannya di sini. Bahaya keberadaan kartel di sektor lain. Menarik untuk kalau kita tidak dapat lakukan hal yang sama,” jelasnya. ditunggu.


| 109

Solusi Sengketa Utang

PKPU Jadi Pilihan Masih segar dalam ingatan bagaimana drama penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang melilit PT Daya Mandiri Resources Indonesia dan PT Dayaindo Resources International Tbk. berlangsung lebih dari setengah tahun.

B

Annisa Margrit [email protected]

erkali-kali kedua perusahaan mendapat perpanjangan masa penundaan kewajiban pembayaran utang, alias PKPU, karena adanya kabar investor baru yang bersedia membantu. Berkalikali pula harapan akan nafas baru itu kandas setelah para investor mundur. Daya Mandiri Resources (DMRI) dan Dayaindo (KARK) bukan satu-satunya. Ada pula PT Makira Nature, perusahaan investasi emas, yang mengajukan PKPU sendiri setelah sempat dimohonkan pailit oleh nasabahnya. Setelah permohonan PKPU dikabulkan pada 23 April, pihak perusahaan tidak kooperatif dan tidak pernah menyerahkan proposal perdamaian--sebagai bukti itikad baik menyelesaikan utang--kepada para krediturnya maupun menemui ribuan nasabahnya secara langsung di pengadilan. Dengan alasan tidak tercapainya perdamaian dengan para kreditur, DMRI dan KARK serta Makira akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, berlarut-larutnya dua perkara ini ternyata tidak menyurutkan jumlah permohonan PKPU yang diajukan ke pengadilan. Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat saja, hingga Oktober 2013 terdapat 66 permohonan. Jumlah ini sudah menyamai total permohonan PKPU sepanjang 2012. Ketimbang permohonan pailit yang hanya 56 per Oktober 2013, data tersebut menunjukkan PKPU kini lebih digemari untuk menagih utang. Tahun lalu, perkara pailit yang diperiksa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tahun lalu totalnya mencapai 77 permohonan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Hadi Subhan mengatakan salah satu penyebabnya adalah proses PKPU lebih cepat dibanding pailit maupun wanprestasi. “Sepanjang tidak ada perubahan di undang-undang, trennya akan selalu bertambah,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (7/11).


Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, permohonan PKPU yang diajukan kreditur harus diputus 20 hari sejak didaftarkan di pengadilan. Sementara untuk PKPU yang diajukan sendiri oleh debitur, hakim hanya diberi waktu 3 hari untuk memutusnya. Bandingkan dengan pailit yang mempunyai waktu 60 hari sejak didaftarkan. Apalagi ketimbang gugatan wanprestasi yang bisa berlangsung lebih lama, bahkan hingga bertahun-tahun. Hadi melanjutkan hakim pun lebih mudah mengabulkan PKPU dibanding pailit. Adanya unsur perdamaian menjadi faktor pendorong. Hal ini diamini oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Teddy Anggoro. Dia mengakui PKPU lebih mudah diajukan dibanding pailit. “Sepanjang kreditur atau debitur memperkirakan tidak bisa melanjutkan membayar utang-utangnya, PKPU dapat diajukan,” ujar Teddy kepada Bisnis, beberapa waktu lalu. Selain itu, PKPU mempunyai kesan yang lebih ramah ketimbang pailit. “Tone-nya lebih soft,” katanya. Pailit dipandang mempunyai konotasi yang buruk, yakni upaya merampok atau mematikan perusahaan lain. Sementara, yang dikedepankan dalam PKPU adalah usaha berdamai dengan cara restrukturisasi utang. Walaupun, PKPU pada akhirnya bisa berujung pada pailit. Hal ini dapat terjadi apabila kreditur tidak menyetujui proposal perdamaian yang disodorkan debitur atau jika debitur sama sekali tidak menyerahkan rencana perdamaian. Hadi serta Teddy sepakat terkadang ada kreditur yang memang tidak mau berdamai dan akhirnya perkara pun berakhir dengan pailit. “Ada kreditur yang menyalahgunakan PKPU untuk memailitkan debitur,” terang Hadi. Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai peng usaha Indonesia terlalu gampang meminjam uang. “Orang Indonesia mudah sekali berutang, jadi gampang pailit. Kalau sudah pailit, tetap saja tidak mau bayar utang,” katanya kepada Bisnis, belum lama ini. Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Jamaslin James Purba berpendapat tujuan PKPU, yakni mencapai perdamaian, menjadi latar belakang. “PKPU lebih menguntungkan karena debitur masih bisa beroperasi,” katanya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

PERMAINAN PENGURUS

D

engan banyaknya permohonan dan mudahnya mengajukan PKPU, beredar pandangan bahwa seringkali upaya hukum ini sengaja digunakan

untuk mematikan perusahaan pesaing. Isu lainnya adalah adanya permainan pihak-pihak tertentu yang ingin menjadi pengurus. Sesuai ketentuan, apabila suatu pihak dinyatakan berstatus PKPU maka pengadilan akan mengangkat pengurus. Tugasnya, mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan utang. Perusahaan tidak bisa lagi leluasa melakukan transaksi keuangan karena semuanya mesti diketahui oleh pengurus. Belum lagi fee pengurus yang tidak sedikit, dapat berkisar di angka miliaran--meskipun perhitungan biaya pengurus dan kurator masih jadi perdebatan. Rebutan pengurus pun sering terjadi. Hal ini menjadi kekhawatiran tertentu bagi debitur, karena aset-aset mereka berada di tangan pengurus. Hadi mengatakan perusahaan yang berstatus PKPU dan pailit tentu akan diincar banyak pihak, karena adanya kesempatan mendapatkan aset yang bagus dengan harga murah. Namun, baik Teddy maupun Hadi menolak berkomentar mengenai digunakannya PKPU untuk mematikan perusahaan pesaing. Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Jamaslin James Purba membantah ada keterlibatan pengurus maupun kurator. “PKPU dan pailit kan ditangani oleh advokat, sedangkan pengurus dan kurator bisa akuntan. Mereka baru bekerja setelah ditunjuk oleh pengadilan,” ujarnya. Oleh karena itu, James menegaskan tidak ada rebutan antar pengurus.

Bisnis/Rahmatullah

Mudahnya mengajukan PKPU tidak dibarengi dengan kepastian hukum yang mengiringinya. Meski Pasal 235 UU Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan tidak ada upaya hukum bagi putusan perkara PKPU, tetapi tidak sedikit yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) untuk kasasi. Ketidakpastian ini pun akhirnya menghambat para pelaku usaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan proses hukum di Indonesia lambat. Dia menilai UU mesti diubah sehingga tidak perlu melayangkan upaya hukum lain ke MA. “Kalau mau langsung saja ke MA. Hukum kita terlalu kompleks, jadi orang tidak percaya hukum Indonesia. Akibatnya, semua larinya ke international court karena lebih percaya dengan proses di luar negeri,” papar Sofjan kepada Bisnis, beberapa waktu lalu. Tidak adanya ketegasan dan kepastian hukum membuat pelaku usaha kesulitan. Dia mengungkapkan saat ini perusahaan-perusahaan besar lebih memilih menggunakan hukum yang berlaku di negara lain ketimbang hukum Indonesia terutama ketika membuat perjanjian kerja. “Orang Indonesia mudah sekali berutang, jadi gampang pailit. Kalau sudah pailit, tetap saja tidak mau bayar utang,” tambah Sofjan. Sementara itu hadi berpendapat, ketidakpastian hukum menjadi salah satu kekurangan UU Nomor 37 Tahun 2004. “UU yang sekarang adalah turunan UU Nomor 4 Tahun 1998. Ada bagian-bagian yang hanya diubah secara parsial,” terangnya.


| 111


| 112

Kapitalisasi. Tahun Politik GRATIS. Bagi pelanggan Bisnis Indonesia

Recommend Documents