Kampanye Berinternet yang sehat sebagai metode efektif dalam menanggulangi tindak kejahatan berinternet (cybercrime)
Oleh:
Hendarmawan
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2008
Kampanye Berinternet yang sehat sebagai metode efektif dalam menanggulangi tindak kejahatan berinternet (cybercrime)
Hendarmawan
Ilmu Komputer - Universitas Brawijaya
[email protected] ABSTRAKSI
Teknologi Informasi (Information Technology) menjadi isu yang sedang marak di Indonesia. Salah satu bidang yang berkembang cepat di indonesia saat ini adalah internet. Internet telah banyak membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat selesai dan lebih akurat hasilnya. Intenet juga menjanjikan komunikasi tiada mengenal batas tempat dan waktu lagi. Akan tetapi, selain pengaruh positif dari hadirnya Teknologi Informasi perlu diperhatikan dampak negatif yang ditimbulkannya, yaitu adanya penyimpangan dalam penggunaan internet dan tindak kejahatan (cybercrime). Berdasarkan survey A.C. Nielsen tahun 2001, Indonesia menempati posisi ke-enam besar dunia atau ke-empat di Asia dalam cybercrime. Dan survey dari organisasi NS2 pengguna internet yang banyak melakukan penyimpangan dan kejahatan berinternet adalah usia 16 - 25 tahun (http://www.ns2.co.uk, 2006). dimana 48 persen pengguna internet adalah usia 22-25 tahun, kebanyakan mereka mahasiswa. Terbanyak kedua usia 18-21 tahun, sekitar 28 persen (http://www.kompas.com, 2005). Predikat yang buruk ini tentunya membuat kita berfikir mengapa cybercrime ini bisa terjadi. Tiadanya pendidikan berinternet secara sehat dan Undang-undang yang mengatur penggunaan internet menjadi dua sebab utama cybercrime. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi hal ini, diantaranya dengan pembuatan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Teknologi Informasi, pembuatan aturan dalam berinternet (net-etiket). Tetapi hal ini tidak mengurangi tingkat cybercrime secara significant. Usaha-usaha ini seakan menjadi sia-sia ketika tidak adanya tindakan nyata yang berkesinambungan dan menyasar. Diperlukan sebuah metode untuk memenuhi syarat diatas, sehingga cybercrime tidak lagi menjadi sebuah ancaman serius dalam berinternet di Indonesia. Kata Kunci : cybercrime, Internet sehat
ii
Healthy Internet campaign for effectively Programme to against cybercrime Hendarmawan Computer Science – University of Brawijaya
[email protected] ABSTRACT Information Technology (Information Technology) become big issue in Indonesia. One of area expanding quickly in this time in Indonesia is internet. Internet have been helped many work of human being become quicker finish and its result more accurate. Internet also promise communications is no limits on place and time. However, besides positive influence from Information Technology, we must give attention to to the negative impact which appear that is existence of deviation in usage of internet and act badness (cybercrime). Consider to A.C survey. Nielsen Year 2001, in cybercrime Indonesia occupying in level six big of world or four in Asia. And result from the survey of organization of NS2 that user who doing many deviation and crime when use internet 16 to 25 year old ( http://www.ns2.co.uk, 2006), where 48% of user 22-25 year old, most of them are university student. After that, 28% of user 18-21 year old( http://www.kompas.com, 2005). This worst Predicate make us think why this cybercrime can be happened. There is no education about internet healthly and law which coordinate use of internet become two main cause of cybercrime. Some effort have been done to overcome this matter, among with making Draft Of Law criminal of Information Technology, making rule in use of internet ( net-etiket). But this is not lessen level of cybercrime significantly. This efforts as if become useless when real action inexistence continuily and out of focus. Needed a method to complete condition above, so that cybercrime no longer become a serious threat in use of internet in Indonesia.
Keyword : cybercrime, internet healthly program
ii
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Teknologi Informasi (Information Technology) menjadi isu yang sedang marak di Indonesia. Salah satu bidang yang berkembang cepat di indonesia saat ini adalah teknologi computer, telekomunikasi dan internet. Dengan adanya teknologi computer banyak sektor kehidupan yang telah terbantu, pekerjaan manusia menjadi lebih cepat selesai dan lebih akurat hasilnya. Telekomunikasi menjanjikan komunikasi tiada mengenal batas tempat dan waktu lagi. Internet menyediakan banyak informasi dan data. Akan tetapi, selain pengaruh positif dari hadirnya Teknologi Informasi perlu diperhatikan dampak negatif yang ditimbulkannya, yaitu adanya penyimpangan dalam penggunaan internet dan kejahatan berinternet (cybercrime). Berdasarkan survey A.C. Nielsen tahun 2001, Indonesia menempati posisi ke-enam besar dunia atau ke-empat di Asia dalam tindak kejahatan internet [AN1 01]. Dan survey dari organisasi NS2 pengguna internet yang banyak melakukan penyimpangan dan kejahatan berinternet adalah usia 16 - 25 tahun (http://www.ns2.co.uk, 2006). Dimana 48 persen pengguna internet adalah usia 22-25 tahun, kebanyakan mereka mahasiswa. Terbanyak kedua usia 18-21 tahun, sekitar 28 persen (http://www.kompas.com, 2005) [SUR 05]. Predikat yang buruk ini tentunya membuat kita berfikir mengapa cybercrime ini bisa terjadi. Tiadanya pendidikan berinternet secara sehat dan Undang-undang yang mengatur penggunaan internet menjadi dua sebab utama cybercrime. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi hal ini, diantaranya dengan pembuatan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Teknologi Informasi, pembuatan aturan dalam berinternet (net-etiket). Tetapi hal ini tidak mengurangi tingkat cybercrime secara significant. Usaha-usaha ini seakan menjadi sia-sia ketika tidak adanya tindakan nyata yang berkesinambungan dan menyasar. Maka diperlukan sebuah model dan
2
metode untuk memenuhi syarat diatas, sehingga cybercrime tidak lagi menjadi sebuah ancaman serius dalam berinternet di Indonesia.
1.2. Rumusan Masalah 1. Bagaimana cybercrime dalam internet terjadi 2. Bagaimana pemerintah mengatasi masalah cybercrime 3. Bagaimana cara efektif mengatasi masalah cybercrime
1.3. Gagasan Kreatif Kurang maksimalnya tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah cybercrime menjadikan inspirasi untuk membuat sebuah gagasan untuk memperbaikinya. Metode Efektif yang bersifat terus menerus (continue) dan terarah diperlukan untuk mengatasi cybercrime.
1.4. Tujuan 1. Untuk mengetahui terjadinya cybercrime dan ancaman serius dari cybercrime 2. Untuk mengetahui tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi cybercrime 3. Untuk menganalisa model yang efektif untuk mengatasi cybercrime
1.5. Manfaat 1. Bagi Pemerintah Memberikan referensi kepada departemen terkait seperti Departemen Kehakiman, Departemen Pendidikan Nasional, dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI dalam menentukan kebijakan untuk menanggulangi dampak negatif cybercrime.
3
2. Bagi Masyarakat Memberikan informasi tentang kejahatan internet dan bagaimana menyikapi secara dini bagi putra-putrinya untuk menghindari dampak buruknya.
3. Bagi Pengguna Internet Memberikan pengetahuan tentang bahaya dan bagaimana cara mengatasi masalah cybercrime.
4. Bagi Akademisi Memberikan kajian dan referensi tentang cybercrime di Indonesia dan usaha efektif untuk mengatasinya.
4
BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Landasan Hukum Mengenai Tindak kejahatan Internet Saat ini di Indoensia belum memiliki UU khusus/Cyber Law yang mengatur mengenai Cybercrime, walaupun UU tersebut sudah ada sejak tahun 2000 namun belum di sahkan oleh Pemerintah. Dalam Upaya Menangani kasus-kasus yang terjadi khususnya yang ada kaitannya dengan cyber crime, para Penyidik ( khusunya Polri ) melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ) Pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada Cybercrime antara lain: 2.1.1 KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ) a. Pasal 362 KUHP Tentang pencurian ( Kasus carding ) b. Pasal 378 KUHP tentang Penipuan ( Penipuan melalui website seolah-olah menjual barang) c. Pasal 311 KUHP Pencemaran nama Baik ( memalui media internet dengan mengirim email kepada Korban maupun teman-teman korban) d. Pasal 303 KUHP Perjudian (Permainan judi online) e. Pasal 282 KUHP Pornografi ( Penyebaran pornografi melalui media internet). f. Pasal 282 dan 311 KUHP ( tentang kasus Penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di Internet). g. Pasal 378 dan 362 ( Tentang kasus Carding karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membayar, dengan kartu kredit hasil curian) 2.1.2 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Khususnya tentang Program Komputer atau software Undang-Undang (UU) No 19 Tahun 2002 mengatur tentang Hak Cipta yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
5
2.1.3 RUU (Rancangan Undang-Undang) Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Rancangan Undang-undang tindak pidana teknologi Informasi sudah diajukan oleh Country Coordinator Global Internet Policy Initiative (GIPI) untuk Indonesia, Maswigrantoro Roes Setiyadi, kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR 4 November 2003. (Nizar Mawardi, 2003) RUU Cybercrime atau berdasarkan draf akhirnya bernama RUU tentang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi (TIPITI), berisi aturan yang mendukung ketertiban pemanfaatan teknologi informasi. Baik yang digunakan oleh WNI maupun WNA yang bertransaksi dengan WNI.
2.2 Faktor Penyebab kejahatan Internet 1. Mudahnya melakukan tindak cybercrime di internet
gambar 2.2.1 mudahnya pencarian internet untuk pornografi ( sumber : http://www.bbc.co.uk, 2007 ) 2. Faktor Lingkungan
gambar 2.2.2 Pengaruh Lingkungan berinternet
6
( sumber : http://www.engin.umich.edu, 2007 ) 3. Kemampuan dari pengguna didukung oleh teknologi internet a. Mudahnya mendapatkan nomor kartu kredit (CC) dari tamu hotel khususnya orang asing. b. Mendapatkan nomor CC melalui kegiatan chatting. c. Melakukan pemesanan barang ke perusahaan di luar negeri dengan menggunakan jasa internet. d. Mengambil dan memanipulasi data di internet
gambar 2.2.3 pelaku cybercrime (sumber: http://www.ketok.com) 4.
Faktor Ekonomi Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak kejahatan internet.
5. Tingkat Pengetahuan dan Moralitas pengguna Internet.
gambar 2.2.3 Cyber ethics pelajaran moral berinternet ( sumber : http://www.jbpub.com, 2007 )
7
2.3 Bentuk kejahatan Internet
gambar 2.3 internet antara manfaat dan dampak negatifnya ( sumber : http://www.bbc.co.uk, 2007 ) Kejahatan dalam bidang Teknologi Informasi secara umum terdiri dari dua kelompok. Pertama, kejahatan biasa yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantunya. Dalam kejahatan ini, terjadi peningkatan modus dan operandi dari semula menggunakan peralatan biasa, sekarang telah memanfaatkan Teknologi Informasi. Kedua, kejahatan yang muncul setelah adanya Internet, di mana sistem komputer sebagai korbannya. Jenis kejahatan dalam kelompok ini makin bertambah seiring dengan kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Salah satu contoh yang termasuk dalam kejahatan kelompok kedua adalah perusakan situs Internet, pengiriman virus atau program – program komputer yang tujuannya merusak sistem kerja komputer tujuan. Kesulitan yang banyak dihadapi dengan perangkat perudangan yang selama ini berlaku antara lain ada pada penindakan terhadap kejahatan jenis kedua, yang ternyata belum diatur dalam KUHP. Kesulitan berikutnya adalah pada pengumpulan dan penyajian barang bukti yang sah di pengadilan. Sistem hukum harus dapat mengakui catatan transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua
8
negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena impas perkembangan cybercrime ini. Berita Kompas Cyber Media (19/3/2002) menulis bahwa berdasarkan survei AC Nielsen 2001 Indonesia ternyata menempati posisi ke enam terbesar di dunia atau ke empat di Asia dala tindak kejahatan di internet. Meski tidak disebutkan secara rinci kejahatan macam apa saja yang terjadi di Indonesia maupun WNI yang terlibat dalam kejahatan tersebut, hal ini merupakan peringatan bagi semua pihak untuk mewaspadai kejahatan yang telah, sedang, dan akan muncul dari pengguna teknologi informasi (Heru Sutadi, Kompas, 12 April 2002, 30). Menurut RM Roy Suryo dalam Warta Ekonomi No. 9, 5 Maret 2001 h.12, kasus-kasus cybercrime yang banyak terjadi di Indonesia setidaknya ada tiga jenis berdasarkan modusnya, yaitu: 1. Pencurian Nomor Kredit. Menurut
Rommy
Alkatiry
(Wakil
Kabid
Informatika
KADIN),
penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet merupakan kasus cybercrime terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau on-line. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai tempat (restaurant, hotel, atau segala tempat yang melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit) dimasukkan di aplikasi pembelian barang di internet. 2. Memasuki, Memodifikasi, atau merusak Homepage (Hacking) Menurut John. S. Tumiwa pada umumnya tindakan hacker Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Perilaku hacker Indonesia baru sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri hacker sudah memasuki sistem perbnkan dan merusak data base bank 3. Penyerangan situs atau e-mail melalui virus atau spamming. Modus yang paling sering terjadi adalah mengirim virus melalui e-mail. Menurut RM Roy M. Suryo, di luar negeri kejahatan seperti ini sudah diberi
9
hukuman yang cukup berat. Berbeda dengan di Indonesia yang sulit diatasi karena peraturan yang ada belum menjangkaunya. As’ad Yusuf memerinci kasus-kasus cybercrime yang sering terjadi di Indonesia menjadi lima, yaitu: a.
Pencurian nomor kartu kredit.
b. Pengambilalihan situs web milik orang lain. c.
Pencurian akses internet yang sering dialami oleh ISP.
d. Kejahatan nama domain. e.
Persaingan bisnis dengan menimbulkan gangguan bagi situs saingannya. Khusus cybercrime dalam e-commerce, oleh Edmon Makarim didefinisikan
sebagai segala tindakan yang menghambat dan mengatasnamakan orang lain dalam perdagangan melalui internet. Edmon Makarim memperkirakan bahwa modus baru seperti jual-beli data konsumen dan penyajian informasi yang tidak benar dalam situs bisnis mulai sering terjadi dalam e-commerce ini. 2.4 Dampak dari kejahatan Internet Dampak dari kejahatan biasa yang telah menggunakan Teknologi Informasi ternyata cukup serius, terutama bila dilihat dari jangkauan dan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Pencurian uang atau pembelian barang menggunakan kartu kredit curian melalui media Internet dapat menelan korban di wilayah hukum negara
lain, suatu hal yang jarang terjadi dalam kejahatan
konvensional. Indonesia mengalami kerugian yang serius akibat peringkat atas dalam cybercrime sehingga mengakibatkan masuknya Indonesia dalam black list atau daftar hitam situs perdagangan, akibatnya perdagangangan melalui teknologi internet menjadi terhambat. Tidak hanya kerugian material yang diakibatkan oleh cybercrime ini, melainkan juga mentalitas generasi penerus bangsa yang tercemari oleh adanya pornografi dan pornoaksi melalui internet (cybersex dan cyberporn).
10
BAB III METODE PENULISAN 3.1 Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (Descriptive Research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menekankan pada penyajian data, analisa dan interpretasi data. Pada dasarnya penelitian dengan metode deskriptif berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan data-data dan biasanya menjabarkan suatu kasus atau kegiatan (Uma Sekaran, 2003)[SEU 03]
3.2 Teknik Penulisan Teknik penulisan dilakukan dengan memahami atau mengeksplorasi beberapa data sehingga mampu memberikan deskripsi tentang masalah yang sedang dianalisis. Sesuai dengan jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif yang bersifat menguraikan, menjabarkan, dan merangkai variablevariabel yang diteliti menjadi bagian dari pembahasan.
3.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data pendulung, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain tanpa melalui pendakatan langsung pada objek penelitian. Menurut Sekaran (2003), data sekunder dapat diperoleh dari publikasi pemerintah, jurnal, berita, bulletin, dan artikel.
3.4 Metode Analisa Data Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data yang relevan dengan pembahasan. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai rujukan dalam pembahasan
masalah.
Pembahasan
masalah
disesuaikan
dengan
urutan
permasalahan yang telah disampaikan. Dalam Karya tulis ini, penulis akan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai tindak kejahatan internet (cybercrime) mengenai penyebabnya, jenis kejahatannya, dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, serta melihat
11
kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menangani cybercrime ini. Kemudian penulis akan menganalisa sejauh mana tringkat keberhasilan dari kebijakan yang telah diterapkan. Setelah itu penulis akan mencoba merumuskan kebijakan seperti apa yang efektif untuk diterapkan dalam pemberantasan tindak cybercrime ini.
12
BAB IV PEMBAHASAN
1.1 Peranan Pemerintah dalam menghadapi cybercrime Kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karateristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat kemanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet. (Indra Safitri, 1999) [SAI 99]. Pemerintah dalam hal ini pemerintah telah melakukan upaya untuk memerangi tindakan cybercrime. salah satunya dengan menerapkan UU untuk menjerat pelaku kejahatan dan melakukan pembatasan penggunaan internet. Menteri Komunikasi dan Informasi, Sofyan Djalil mengatakan bahwa pengaturan penggunaan internet di Indonesia masih dalam tahap wacana. Bagaimanapun saat ini Tim Respon Keamanan Internet sedang disiapkan untuk menggunakan program penyaringan informasi ineternet. Dan kelak peraturan itu akan mengikat semua pengguna internet di Indonesia, baik di rumah, kantor, maupun warung internet.
gambar 4.1 Tindakan pidana cybercrime (sumber : http://www.enr.state.nc.us, 2007 ) 1.2 Kebijakan Pemerintah terkait dengan cyberlaw
13
Penerapan teknologi informasi untuk mendukung proses demokrasi di suatu negara tidak mudah. Ada sejumlah kendala teknis, kultural, sosial, dan hukum yang harus dihadapi.( Doddy Yudhista, 2002) [AN1 01] Menurut Mas Wigrantoro dalam BisTek No. 10, 24 Juli 2000, h. 52 secara garis besar ada lima topic dari cyberlaw di setiap negara yaitu: a. Information security, menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik. b. On-line transaction, meliputi penawaran, jual-beli, pembayaran sampai pengiriman barang melalui internet. c. Right in electronic information, soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia content. d. Regulation information content, sejauh mana perangkat hukum mengatur content yang dialirkan melalui internet. e. Regulation on-line contact, tata karma dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk perpajakan, retriksi eksport-import, kriminalitas dan yurisdiksi hukum. Saat ini di Indonesia sudah dibuat naskah rancangan undang-undang cyberlaw yang dipersiapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Departemen Perdagangan dan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung bekerja sama dengan Departemen Pos dan telekomunikasi. Hingga saat ini naskah RUU Cyberlaw tersebut belum disahkan sementara kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan kriminalitas di internet terus bermunculan mulai dari pembajakan kartu kredit, banking fraud, akses ilegal ke sistem informasi, perusakan web site sampai dengan pencurian data.
14
gambar 4.2.1 Kepolisian RI sebagai Badan Penegak Hukum (sumber : http://www.polri.go.id, 2000)
Saat ini regulasi yang dipergunakan sebagai dasar hukum atas kasus-kasus cybercrime adalah Undang-undang Telekomunikasi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, interpetasi yang dilakukan atas pasalpasal KUHP dalam kasus cybercrime terkadang kurang tepat untuk diterapkan. Oleh karena itu urgensi pengesahan RUU Cyberlaw perlu diprioritaskan untuk menghadapi era cyberspace dengan segala konsekuensi yang menyertainya termasuk maraknya cybercrime belakangan ini.
gambar4.2.2 Penganganan Hukum Cybercrime (sumber : http://www.polri.go.id, 2005)
15
1.3 Perbandingan Kebijakan Negara Lain dalam menghadapi cybercrime 4.3.1 Negara China Dalam menangani cybercrime 4.3.1.1 Sensor yang ketat untuk internet Sebagai perbandingan Negara cina telah melakukan pengawasan ketat untuk internet. Cina mungkin merupakan negara yang paling canggih dalam menjalankan sistem pengawasan dan sensor internet. Dalam beberapa tahun belakangan pemerintah Cina dilaporkan menghabiskan anggaran puluhan juta dollar untuk membangun 'Great Firewall of China' dalam memblokir situs tertentu. Di masa lalu seluruh situs diblokir, namun belakangan ditemukan teknologi yang mampu memblokir bagian-bagian tertentu saja.
gambar 4.3 kebujakan Negara Cina mengawasi internet ( sumber : http://www.bbc.co.uk, 2007 ) Sementara itu di dalam negeri para provider diharuskan mengawasi situs-situs yang diakses para pelanggan maupun percakapan di 'ruang ngobrol internet.' Hampir semua perusahaan provider internet di Cina mempunya staf khusus yang bertugas sebagai 'polisi internet.' Bagi warga Cina yang menggunakan internet untuk mengkritik Partai Komunis Cina, maka nasib mereka bisa berakhir di tahanan.
16
4.3.1.2 Pembatasan Warnet Pemerintah Cina tidak akan mengijinkan pembukaan warung internet yang baru pada tahun 2007, seperti dilaporkan kantor berita resmi Cina, Xinhua, awal Bulan Maret. Peraturan itu, yang dikeluarkan oleh 14 pemerintah daerah, juga bertekad untuk membatasi perjudian lewat internet. Sedangkan warung internet yang sudah sempat memperoleh ijin harus mulai beroperasi Bulan Juni 2007 atau ijinnya tidak akan berlaku lagi.
Saat ini
Kementrian Informasi Industri mencatat sekitar 130.000 warnet maupun restoran yang memberikan layanan internet di Cina. Sebelumnya Cina sudah mengeluarkan larangan anak-anak masuk warnet, dan operator yang melanggar peraturan itu diancam denda yang amat besar.
gambar 4.3.1.2 Pembatasan pengguna Internet hanya untuk remaja dan dewasa ( sumber : http://www.bbc.co.uk, 2007 ) 4.3.1.3 Promosi berinternet yang sehat Jumlah orang yang menggunakan internet di Cina meningkat 30% pada tahun 2006 menjadi 132 juta, seperti disebutkan Pusat Informasi Jaringan Internet Bulan Desember 2006.Angka itu menempatkan Cina berada dalam kecepatan yang bisa mengalahkan Amerika Serikat dalam jumlah pengguna internet untuk kurun waktu 2 tahun mendatang. Presiden Hu Jintao memerintahkan lembaga pengawas internet Cina untuk mempromosikan 'budaya internet yang sehat' guna membantu pemerintahan yang stabil. Pemerintah mendorong penggunaan internet untuk pendidikan dan bisnis,
17
namun dikritik karena juga melakukan penyensoran atas materi yang dianggap subversif.
gambar 4.3.1.3 china mempromosikan budaya berinternet yang sehat ( sumber : http://www.bbc.co.uk, 2007 )
4.3.2 Negara Dubai Dalam menangani cybercrime Uni Emirat Arab, memfokuskan sensor atas internet berpusat pada 2 bidang, pornografi dan kritik terhadap pemerintah. Sebagian besar warga mendukung sensor internet atas pornografi, namun tampaknya dukungan tidak sama banyaknya atas sensor yang bermotif politik. Wartawan BBC di Uni Emirat Arab, Julia Wheeler, mengatakan beberapa situs internet tidak bisa dibuka di negara itu. Salah satunya adalah www.uaeprison.com dan www.arabtimes.com yang bermarkas di Amerika Serikat. Jika mengklik kedua situs yang mengangkat isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia itu, maka muncul penjelasan atas pemblokirannya; "berhubung isinya tidak sejalan dengan nilai agama, budaya, politik dan moral Uni Emirat Arab."
gambar 4.3.2 Pembatasan Penggunaan internet di warung internet ( sumber : http://www.bbc.co.uk, 2007 )
18
4.3.3 Negara Kuba Dalam menangani cybercrime Negara Kuba sudah menegaskan akan masuk ke dalam era digital.Ribuan warga Kuba mendapat pelatihan di sekolah komputer baru yang didirikan di pinggiran ibukota Havana. Sementara klub-klub komputer dibentuk di seluruh pelosok negeri, bahkan sekolah di sebuah kampung kecil mendapat komputer. Namun pada saat yang sama pemerintah bekerja keras untuk mencegah warganya memiliki akses internet dengan bebas. Pembatasan juga dilakukan jika warga Kuba ingin mendapat layanan intermet dari perusahaan provider milik negara. Pengecualian hanya diberikan kepada pejabat tinggi pemerintah, akademisi, dan warga asing. Warung internet tertentu mendapat lisensi khusus yang terbatas hanya untuk warga asing. Pemerintah mengatakan bahwa pembatasan itu untuk menjamin penggunaan internet demi kepentingan 'sosial dan bersama.'
Gambar 4.3.3 Lisensi bagi warung internet untuk wisatawan asing ( sumber : http://www.bbc.co.uk, 2007 ) 1.4 Pendidikan Berinternet yang sehat sebagai solusi efektif dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan cybercrime 1.4.1 Pembagian Warnet untuk berbagai Kalangan Penggunaan internet tidak hanya diperuntukkan bagi segelintir orang saja, tetapi sekarang internet sudah menjadi suatu kebutuhan sehari-hari. Pelajar membutuhkan internet utnuk mencari informasi dan mengerjakan tugas, pekerja menggunakan internet untuk mengirimkan e-mail ke koleganya dan lain sebagainya.
19
4.4.1.1 Untuk Anak-anak
( sumber : http://english.china.com, 2004 ) 4.4.1.2 Untuk Remaja
( sumber : http://www.bbc.co.uk, 2007 ) 4.4.1.3 Untuk Dewasa
( sumber : http://www.bbc.co.uk, 2007 )
20
1.4.2 Kampanye Internet Sehat Kampanye Internet sehat dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak cybercrime. macam program dalam Kampanye Internet sehat inmi antara lain: 1. Membantu mengkampanyekan citra Internet sebagai media pendidikan dan hiburan yang positif bagi institusi keluarga dan institusi pendidikan. 2. Membantu memberikan informasi dan materi acuan yang memadai bagi orang tua dan guru dalam menyikapi perkembangan Internet dan dampaknya. 3. Membantu mengupayakan peningkatan penetrasi Internet di Indonesia dari pelanggan rumahan (keluarga) dan dari komunitas pendidikan secara aman dan bertanggung-jawab (aman bagi anak dan murid dengan tanggung-jawab orang-tua dan guru dalam memberikan pengawasan dan bimbingan).
gambar 4.4.2.1 Program Kampanye Internet Sehat ( sumber : http://www.bebas.vlsm.org )
Salah satu kegiatan yang dilakukan antara lain pembagian brosur-brosur ke masyarakat dan pengguna internet.
21
gambar 4.4.2.2 Brosur Internet Sehat (sumber : http://www.bebas.vlsm.org) 1.4.3 Pendidikan Moral berinternet Masalah pornografi di internet menjadi momok untuk orang tua. Diperlukan pendidikan moral berinternet untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan internet.
gambar : Artikel di Media Massa untuk menanggulangi cybercrime
22
(sumber : http://www1.bpkpenabur.or.id)
Masa depan generasi muda tergantung pada usaha yang dilakukan sekarang untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan internet.
Gambar : melindungi generasi kedepan (sumber : munymoon.multiply.com)
23
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Perkembangan teknolgi internet yang tidak terkontrol berdampak buruk bagi pengguna internet. cybercrime, cybersex, cyberporn dan kejahatan dalam dunia maya lainnya. 2. Penerapan kebijakan yang hanya bersifat yuridis tidak bisa menyelesaikan permasalahan cybercrime secara mengakar karena hanya ditindak berdasarkan pelaku kejahatan dan tidak adanya upaya pencegahan. 3. Upaya-upaya pendidikan berinternet yang sehat perlu diterapkan untuk memberikan
pengetahuan
kepada pengguna
internet
khususnya
dan
masyarakat pada umumnya sehingga tindak kejahatan internet dapat berkurang secara significant seiring dengan kesadaran pada pengguna da masyarakat.
5.2 Rekomendasi Berdasarkan uraian diatas maka penulis membuat suatu rekomendasi berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan pada permasalahan cybercrime, yaitu: 1. Perlu dibuat kebijakan yang lebih mendidik bagi pengguna internet tidak hanya dalam urusan pidana tetapi juga moralitas dan etika di internet. 2. Perlu dibuat suatu kegiatan yang lebih menyasar dan dilakukan secara berkesinambungan sehingga efektif untuk menyelesaikan masalah. 3. Perlu dibuat model untuk menyalurkan bidang minat dan potensi dari pengguna internet dalam kegiatan positif, sehingga tidak menyalurkan bakat dan potensinya untuk melakukan tindak cybercrime yang merugikan oranmg lain dan dirinya sendiri.
24
DAFTAR PUSTAKA
[AN1 01]
Anonim.2002. Indonesia Posisi Enam Tindak Kejahatan Internet di Dunia.http://www.ristek.go.id/index.php?mod=News&conf=v&id=351 (Diakses pada tanggal 13 Mei 2007).
[AN2 05]
Anonim.2005. Menguak Cyber Crime: Kejahatan di dunia maya. http://www.ketok.com/index.php?news_id=286&start=32& category_id=17&parent_id=0&arcyear=&arcmonth=.(Diakses pada tanggal 21 Mei 2007).
[EDM 04]
Magfirah, Dwi Esther.2004.Kriminalitas di Internet.http://www.solusihukum.com/artikel/artikel30.php.(Diakses tanggal 20 Mei 2007).
[EDM 07]
Magfirah, Dwi Ester.2007.Pertemuan XII : Ilegal di Internet dari sisi Hukum Indonesia. http://www.channel-11.net/event/12.htm. (Diakses tanggal 20 Mei 2007).
[GIT 05]
GIPI–IMLPC, Tim.2005.Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Teknologi Informasi. bebas.vlsm.org/v17/com/ictwatch/data/ruu-tipitifinal.doc (Diakses pada tanggal 13 Mei 2007).
[HAM 07]
Hapsari, mega.2007.Telekomunikasi & Teknologi cyber crime di Indonesia. http://hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=303. (Diakses tanggal 20 Mei 2007).
[HM 07]
Hendarmawan.2007.Upaya Efektif Menyikapi Paradigma Perilaku Buruk Berinternet Dikalangan Pelajar dan Mahasiswa. http://isharp.brawijaya.ac.id/index.php?option= com_content&task=view&id=23&Itemid=37 (Diakses pada tanggal 13 Mei 2007).
[LAT 00]
Latifulhayat, Atip. 2000. Cyber Law dan Urgenslnya Bagi Indonesia. http://www.polri.go.id/riset/Cyber_Law.php (Diakses pada tanggal 20 Mei 2007).
25
[RER 01]
Repudiator, Rapin. 2001. Hukum Positif Dapat Bekerja dalam Mengantisipasi Cyberporn http://free.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper025.htm (Diakses pada tanggal 14 Mei 2007).
[SAI 99]
Safitri, Indra. 1999. Tindak Pidana di Dunia Cyber. http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.htm (Diakses pada tanggal 14 Mei 2007).
[SPR 00]
Sekretaris Panitia Rakernis On-line.2000.Kebijakan dan Strategi Operasional Polri dalam Kaitan Hakekat Ancaman Cybercrime .http://www.itsoke.net/_disraker/0000001d.htm. (Diakses tanggal 20 Mei 2007).
[SUE 02]
Sudibyo, Edy.2002. UU no 19 tahun 2002, Undang-undang tentang Hak Cipta (cuplikan yang berkaitan dengan program komputer / software). http://www.ri.go.id/produk_uu/isi/uu2002/uu19'02.htm. (Diakses pada tanggal 21 Mei 2007).
[SUR 05]
Suryo, Roy. 2005. Indonesia Peringkat Pertama Pelaku Kejahatan Internet. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/14/daerah/ 2049638.htm (Diakses pada tanggal 14 Mei 2007).
[SEU 03]
Sekaran, Uma. 2003. Research Method for Bussiness. Illinois: John Willey & Sons. Inc.
[ART 07]
Teguh Arifiyadi.2007.Cyber Crime dan Upaya Antisipasinya Secara Yuridis.http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail &mod=artikel_itjen&view=1&id=BRT061002181001. (Diakses tanggal 20 Mei 2007).
[WWS 04]
Wahyu, Wicaksono.2004. KEBERADAAN RANCANGAN UNDANGUNDANG TANDATANGAN DIGITAL DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Kaitannya Dengan Kesiapan Masyarakat Pelaku Usaha dan Sistem Penegakan Hukum http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=14 (Diakses pada tanggal 14 Mei 2007).
LAMPIRAN 1
Pendidikan berinternet bagi pengguna dan Masyarakat
Program Kampanye Internet Sehat
( sumber : http://www.bebas.vlsm.org , 2005)
Brosur Internet Sehat
A
B bagian depan
C
D
E bagian belakang
( Sumber: bebas.vlsm.org/v17/com/ictwatch/cyberwise/ , 2005 )
F
LAMPIRAN 2
Pembagian kategori Warung Internet A. Untuk Anak-anak
( sumber : http://english.china.com, 2004 )
B. Untuk Remaja
( sumber : http://www.bbc.co.uk, 2007 )
C. Untuk Dewasa
( sumber : http://www.bbc.co.uk, 2007 )
