www.thepresidentpost.com
Kamis, 28 Juni 2012
Rp 2,000
H A R I A N
Masyarakat mulai menggalang dana untuk pembangunan gedung baru KPK melalui gerakan “Koin untuk KPK”. Inisiatif ini dipicu sikap DPR yang tidak kunjung menyetujui alokasi anggaran pembangunan gedung KPK yang sudah diajukan sejak 2008.
Selengkapnya di Hal. 3
OPINI
Ribut-ribut Soal Negara Gagal Wacana tentang negara gagal menjadi perhatian sejumlah pihak dalam sepekan terakhir, pasalnya cuma satu, publikasi tentang Indeks Negara Gagal (FSI) 2012 yang menempatkan Indonesia di posisi 63 dari 177 negara di dunia. Hal. 2
NASIONAL
RUU Keistimewaan Yogyakarta Temukan Jalan Tengah
Hal. 4
INTERNASIONAL
KTT Pemimpin Uni Eropa di Brussels Hal. 5
2
Kamis, 28 Juni 2012
www.thepresidentpost.com
Opini
Ribut-Ribut Soal Negara Gagal Wacana tentang negara gagal menjadi perhatian sejumlah pihak dalam sepekan terakhir, pasalnya cuma satu, publikasi tentang Indeks Negara Gagal (FSI) 2012 yang menempatkan Indonesia di posisi 63 dari 177 negara di dunia.
siah Alisjahbana kemudian menjelaskan beberapa langkah yang telah ditempuh pemerintah guna mempercepat prosesnya. “Untuk kekerasan kelompok sudah ada prioritas polhukam dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) yang akan segera diperkuat melalui peraturan presiden,” kata Armida. Sementara itu, mengenani masalah legitimasi pemerintahan, pemerintah telah melakukan reformasi birokrasi dan strategi nasional percepatan pemberantasan korupsi. “Tetapi seluruh implementasinya akan sangat berganung pada kinerja dan koordinasi antara pelaksana, pemerintah daerah, dan konsistensi penganggaran terhadap perencanaan,” katanya. Armida juga menekankan bahwa kedua belas indikator yang ada dalam FSI versi FPP itu telah menjadi bagian dari prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan Rencana Kerja PEmerintah tahun 2013. “Semuanya butuh waktu, soal korupsi misalnya indeks persepsi korupsi kita yang meningkat, artinya ada progres walaupun tidak bisa dikatakan masalahnya sudah selesai,” katanya.
J
ika dilihat secara peringkat di laman www.fundforpeace.org, memang Indonesia tidak lebih baik dari negara Asia Tenggara lain seperti Singapura (157), Brunei (123), Malaysia (110), Vietnam (96) dan Thailand (84). Lembaga riset nirlaba Fund For Peace itu menempatkan posisi Indonesia di atas Myanmar (21), Kamboja (37), Laos (48), Filipina (56), dan Timor Leste (28) dalam hal tekanan sosial, politik, ekonomi dan militer. Namun menurut indeks tahun sebelumnya, Indonesia tercatat mengalami perbaikan dari angka 81,6 menjadi 80,6, dengan catatan skor terburuk yang digunakan Fund For Peace (FFP) dalam FSI adalah 120. Sayangnya, banyak pihak yang mengomentari peringkat Indonesia tersebut tanpa mengetahui fakta tentang membaiknya catatan skor Indonesia dalam FSI 2012 itu, bahkan sejak tahun 2009 yang tercatat di angka 84,1. “Banyak komentar dalam pemberitaan yang menyebutkan Indonesia mendekati negara gagal, padahal jika hasil surveinya dibaca secara keseluruhan justru menunjukkan kemajuan di beberapa bidang,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (25/6). Melalui dua aspek ekonomi dan politik yang terbagi dalam 12 indikator, FFP menganalisa informasi yang mengambil beberapa poin relevan dari suatu negara yang kemudian dikonversi dalam sebuah skor yang merepresentasikan berbagai tekanan terhadap negara. Kedua belas indikator itu adalah tekanan demografi, masalah pengungsi, pemerataan pembangunan, kekerasan kelompok, kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, legitimasi pemerintah, pelayanan publik, penerapan hak asasi manusia, peran aparat keamanan, fraksi para elit politik, dan intervensi eksternal. “Guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan demokrasi, Indonesia har-
us mengatasi berbagai hambatan utama seperti pembangunan infrastruktur, pengangguran, korupsi, perlindungan terhadap kaum minoritas, serta pendidikan,” tulis FFP dalam publikasi tersebut. Menurut data tersebut, Indonesia tercatat mengalami perbaikan dalam aspek pelayanan publik, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, masalah pengungsi, dan intervensi eksternal jika dibandingkan dengan indeks tahun sebelumnya “Skor pelayanan publik Indonesia membaik seiring upaya pemerintah untuk memperkuat fungsi dan tanggung jawab Ombudsman Republik Indonesia dalam hal meningkatkan kepercayaan publik dan menjamin pelayanan publik terlaksanan secara akuntabel dan transparan,” tulis FFP dalam laporan itu. Sementara soal legitimasi pemerintah, tekanan kependudukan, peran aparat keamanan, dan fraksi para elit politik Indonesia dinyatakan cenderung stabil atau tidak berubah dengan beberapa sorotan. “Masalah kependudukan masih tinggi karena isu ketersediaan air, degradasi lahan dan banyaknya pengungsi akibat bencana alam, sedangkan masalah penyakit tidak menular terbukti telah mengurangi produk domestik bruto sebanyak
PENASIHAT: Ali Basyah Suryo I CEO & PEMIMPIN REDAKSI: Rachmat Wirasena Suryo I KONTRIBUTOR: Atmono Suryo; Cyrillus Harinowo Hadiwerdoyo; Jeannifer Filly Sumayku; Eka Putri I REPORTER: Rians Riuco I FOTOGRAFER: Heros Barasakti I SIRKULASI: Srimay Noviani I LAYOUT & DESAIN: Mohamad Akmal I HEAD OF SALES & MARKETING: Donny Martin I DEPARTEMEN WEB: Reza Ganesha Partakusuma
tujuh persen dari anggaran belanja negara,” tulis FFP.
Banyak komentar dalam pemberitaan yang menyebutkan Indonesia mendekati negara gagal, padahal jika hasil surveinya dibaca secara keseluruhan justru menunjukkan kemajuan di beberapa bidang.”
Kurangnya infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan dan kesiapan teknologi juga dianggap telah meningkatkan biaya produksi yang mengurangi kemampuan Indonesia dalam persaingan regional dengan negara yang memiliki infra struktur lebih baik. Dua hal penting yang sebenarnya perlu menjadi sorotan adalah soal kekerasan kelompok dan penerapan hak asasi manusia yang dinilai melemah dari tahun sebelumnya. “Pemerintah Indonesia gagal untuk menciptakan akuntabilitas militer terkait pelanggaran hak asasi manusia dan tidak melakukan banyak hal untuk mencegah kekerasan terhadap kelompok agama, seksual, dan etnis minoritas,” tulis FFP dalam laporan FSI tersebut. Skor hak asasi manusia Indonesia juga dinilai meningkat karena kekerasan terhadap kelompok minoritas tersebut dan kebebasan media yang masih dianggap kurang memadai. “Konflik sosial dan kekerasan kelompok terkait kesenjangan ekonomi akan terus menjadi tantangan bagi Indonesia,” tulis FFP.
Penanganan Pemerintah Guna menghadapi tantangan yang masih menjadi masalah tersebut, Kepala Bappenas Armida Sal-
DITERBITKAN OLEH: PT Sarana Pratama Pengembangan Kota Menara Batavia Lantai 25, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220, Indonesia Telp.: (021) 572 7337 I Fax: (021) 572 7338 I Email:
[email protected] www.thepresidentpost.com
Berdasarkan indeks yang disusun FFP tersebut, Armida mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia juga tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama soal tekanan kependudukan. “Yang juga menjadi pertimbangan dalam indeks/survei itu adalah ada hal yang tidak semata-mata bisa ditangani oleh pemerintah semisal bencana alam, kelangkaan pangan, atau malnutrisi, karena ada elemen masyarakat yang juga ikut berperan,” kata Armida. Walaupun secara pribadi Armida menyampaikan ketidakpuasannya terhadap FSI yang dinilai lemah dalam hal metodologi pembobotan indeks, namun Menteri PPN itu menyimpulkan bahwa pemerintah memang harus lebih giat melaksanakan percepatan penanganan masalah. “Saya tidak bermaksud memperdebatkan (indeksnya), tetapi selama lembaga tersebut konsisten dalam metodologi dan datanya, maka bisa dijadikan pembanding untuk dijadikan masukan bagi pemerintah,” kata Armida. “Yang terpenting sekarang jika kita ingin keluar dari zona “warning”, untuk menuju zona moderat, tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi harus bahu membahu dari tingkatan terendah,” tegasnya.
BERLANGGANAN Hubungi: (021) 572 7337
www.thepresidentpost.com
Kamis, 28 Juni 2012
3
Berita Utama
Gedung Baru KPK Didukung Rakyat, Dihambat Wakil Rakyat Masyarakat mulai menggalang dana untuk pembangunan gedung baru KPK melalui gerakan “Koin untuk KPK”. Inisiatif ini dipicu sikap DPR yang tidak kunjung menyetujui alokasi anggaran pembangunan gedung KPK yang sudah diajukan sejak 2008.
P
embangunan gedung baru yang merupakan kebutuhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu persetujuan DPR untuk besar anggarannya. Diberitakan sebelumnya, masyarakat mulai menggalang dana untuk pembangunan gedung baru KPK melalui gerakan “Koin untuk KPK”. Inisiatif ini dipicu sikap DPR yang tidak kunjung menyetujui alokasi anggaran pembangunan gedung KPK yang sudah diajukan sejak 2008. Sejumlah Menteri juga menyatakan akan menyumbang secara langsung dana untuk pembangunan gedung baru KPK. Bantuan yang mengalir dari masyarakat menunjukkan dukungan sekaligus desakan secara tidak langsung bagi DPR untuk segera menyetujui anggaran. Adapun KPK tetap membatasi jumlah sumbangan dari masyarakat yak-
ni maksimal Rp 10 juta per orang. Masyarakat dapat menyumbang melalui rekening Indonesia Corruption Watch. Unsur pimpinan KPK juga akan menyumbangkan sebagian gaji mereka untuk pembangunan gedung KPK. Wakil ketua KPK Busyro Muqoddas di Yogyakarta mengatakan, kebutuhan pembangunan gedung baru KPK sangat mendesak. KPK membutuhkan gedung untuk menampung sekitar 1.200 karyawan. Saat ini KPK membutuhkan tambahan sekitar 500 karyawan baru. Secara terpisah, Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan KPK akan menerima sumbangansumbangan tersebut, namun pengelolaannya tidak dilakukan KPK untuk menghindari konflik kepentingan. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin mengatakan bahwa
anggaran itu penting supaya pelaksanaan pembangunan gedung KPK yang baru nanti dapat direalisasikan secepat mungkin, kata Lukman Hakim di Palembang, Kamis (28/6). Pentingnya pembangunan gedung KPK itu agar proses pemberantasan korupsi bisa dilaksanakan secara maksimal. Gedung sebagai tempat kerja yang juga faktor pendukung dalam melaksanakan tugas, sehingga itu harus direalisasikan. Namun, bila anggaran yang diusulkan tersebut ditolak dikhawatirkan pembangunannya nanti melalui sumbangan dari masyarakat. Masyarakat jangan lagi dibebani biaya pembangunan gedung KPK itu, karena sudah menjadi tugas pemerintah, katanya. Seharusnya pembangunan tidak lagi membebankan masyarakat apalagi gedung tersebut untuk pem-
berantasan korupsi. Jadi DPR bersama pemerintah harus berjuang untuk mewujudkan pembangunan gedung KPK itu, sehingga perlu didukung bersama. Ia menambahkan, sebagai anggota MPR pihaknya sangat mendukung rencana pembangunan gedung KPK yang baru itu, dengan harapan kinerja anggota pemberantasan korupsi ke depan lebih maksimal. Secara terpisah, pakar hukum tata negara Margarito menilai, penggalangan dana untuk pembangunan gedung baru KPK melalui gerakan “Koin untuk KPK” merupakan langkah yang tidak tepat. Alasannya, dana masyarakat untuk negara sudah terkumpul melalui pajak yang dibayarkan. Menurut Margarito, sebaiknya KPK berkomunikasi dengan Presiden selaku penanggung jawab keuangan mengenai kebutuhan gedung atau kebutuhan lain. Presiden
kemudian membahasnya dengan DPR. “Jadi, bukan langsung KPK melawan DPR seperti ini,” katanya. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan rencana pembangunan gedung baru KPK pada prosedur yang berlaku. Bagaimanapun, perencanaaan pembangunan gedung sebuah instansi selalu berdasarkan pada kebutuhan. Menurut Julian, rencana pembangunan gedung pasti memiliki alasan tertentu yang didasarkan pada hasil studi kelayakan. Beberapa hal yang membuat gedung baru diperlukan, antara lain, bertambahnya jumlah pegawai. “Ini bukan hanya untuk KPK, melainkan juga untuk semua instansi di semua daerah. Meski demikian, KPK adalah komisi yang independen dan tidak sepenuhnya berada di bawah pemerintah,” tuturnya.
4
Kamis, 28 Juni 2012
www.thepresidentpost.com
Nasional The President Post/Rians Rivco
Dahlan Iskan: Proyek KA Bandara Soetta Harus Selesai Akhir 2013 Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meminta proyek Kereta Api ke Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta) harus selesai paling lambat akhir 2013. Menurut Dahlan, dengan selesainya proyek tersebut, masyarakat khususnya di Jakarta bisa menikmati Kereta Api Bandara dari Sudirman atau Dukuh Atas langsung ke Stasiun di Bandara. Menurutnya, dana yang disiapkan untuk percepatan penyelesaian proyek tersebut sekitar Rp 2-3 triliun.
RUU Keistimewaan Yogyakarta Temukan Jalan Tengah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta selesai pada masa sidang DPR RI bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Sri Sultan Hemangkubuwono X pada Oktober 2012.
“
Ya kita (pemerintah) sudah merumuskan dan tanggal 28 Juni sudah akan kita bahas bersama DPR RI. Saya harap masa sidang sekarang selesai RUUK DIY itu karena periode Sultan selesai Oktober 2012,” kata Gamawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu. Ia mengatakan hingga saat ini fraksi-fraksi di DPR belum memiliki kesamaan pandangan ihwal penetapan Gubernur Yogya. “Masih beda-beda juga (pandangannya). Ada
yang penetapan (langsung), ada yang ditetapkan oleh DPRD,” ucap Gamawan. “Mudah-mudahan minggu depan sudah dapat hasil.” Gamawan berharap pembahasan rancangan itu dapat segera selesai. Ia pun mengaku sudah bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk membahas persoalan itu. “Saya optimistis masa sidang ini selesai karena pemerintah juga punya beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kesetaraan Gender di Bidang Ekonomi Harus Ditingkatkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Linda Amalia Sari Gumelar, mengatakan bahwa kesetaraan gender di bidang ekonomi harus ditingkatkan karena hingga kini banyak wanita yang masih mengalami kesulitan saat memulai kiprahnya dalam industri rumahan. “Para pemula industri rumahan masih mengalami kendala dalam masalah gender salah satunya akses yang terbatas bagi kaum perempuan,” ujarnya di Jakarta, Rabu. Linda menyampaikan hal itu terkait penyelenggaraan “Mitragender Summit 2012” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Peduli Kesetaraan dan Keadilan Gender. Dia menjelaskan, berdasarkan penelitian psikososial yang dilakukan Kementerian PPPA bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan bahwa para pemula industri rumahan meng-
hadapi masalah gender yang lebih besar. “Masalah gender ini menjadi salah satu penghambat yang harus dihilangkan,” katanya. Dia mengemukakan, hambatan juga terjadi karena pada umumnya tingkat pendidikan bagi kaum perempuan masih rendah. “Karena itu, mereka perlu mendapatkan masukan untuk membangun motivasi berusaha,” katanya. Selain itu, dia juga mengatakan, pendidikan dan pengetahuan serta peningkatan masalah gender sangat penting bagi perempuan yang ingin mendalami industri rumahan. “Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang mengembangkan kebijakan industri rumahan melalui pemberdayaan perempuan dalam sistem ekonomi rumah tangga untuk mengatasi berbagai masalah mikro tersebut,” katanya.
Pembahasan rancangan itu hingga saat ini belum juga tuntas dan berlarut-larut. Pembahasan lanjutan di Komisi II DPR yang dijadwalkan 13 Juni 2012 lalu juga kembali ditunda. Padahal masa sidang keempat hanya dari Mei hingga Agustus. Sultan berharap rancangan itu dapat menetapkan dirinya dan Pakualam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Yogya. Selain itu, pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Sri Sultan, juga sudah menghasilkan beberapa kesepakatan. “Waktu pertemuan itu banyak kemajuan. Saya jangan bocorkan dulu lah tapi pemerintah sudah
punya jalan tengah,” ungkap Gamawan. Gamawan menegaskan, letak masalah pengisian jabatan Gubernur DIY bukan berada pada persoalan penetapan dan pemilihan Sri Sultan. “Kita lihatlah, mudah-mudahan ada titik temu,” kata dia. Walau tak mau membocorkan jalan tengah yang dimaksud, Gamawan mengungkapkan pembahasan RUU Kesitimewaan DIY mencakup tiga hal pokok, yaitu pengisian jabatan gubernur, masalah tanah dan status hukum kesultanan. “Tiga itu isunya,” kata dia.
OLAHRAGA
Adidas Gelar ‘King of The Road’ 2012 Adidas Indonesia bekerjasama dengan Sinar Mas Land melalui BSD City akan kembali mengadakan kejuaraan lari se-Asia Tenggara – Adidas ‘King of The Road’ (KOTR) 2012. Adapun Adidas KOTR 2012 akan diadakan di lima negara di Asia Tenggara, yakni: Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura sebagai tempat puncak acara (Grand Final). Presdir Adidas Indonesia, Benjamin Handradjasa mengatakan, “merupakan sebuah kegembiraan bagi Adidas untuk dapat menyelenggarakan King of The Road yang kedua kalinya di Indonesia. Kami melihat minat yang begitu besar dari para pecinta olahraga lari di Indonesia.” Tema KOTR tahun ini adalah “Adidas is all-in” dimana sekaligus menyatakan bahwa Adidas juga berfokus dalam pengembangan produk mereka untuk berbagai jenis olah raga termasuk lari. Adidas menargetkan KOTR tahun ini akan diikuti lebih dari 5.000 peserta dari Indonesia dan total 40.000 peserta dari seluruh negara Asia Tenggara.
Brand Communication Manager Adidas Indonesia, Cinthya Rizal mengatakan, “melalui kegiatan ini Adidas ingin mengakomodasi setiap pecinta olahraga lari untuk menjadi pelari yang lebih baik dengan meningkatkan rekor lari maupun mencapai personal goal.” KOTR terbuka bagi semua peserta dari berbagai kalangan yang ingin berpartisipasi. KOTR terbagi dalam 3 kategori jarak: 5km (Men&Women), 10km (Men&Women), dan 16,8km (Men&Women). Adapun untuk jarak 16,8 km dibagi lagi menjadi dua kategori, yakni: Close (untuk WNI) dan Open (untuk WNA). Dua pemenang dari kategori 16,8km (Close – Men&Women) nantinya akan diikutsertakan dalam grand final Adidas KOTR se-Asia Tenggara pada tanggal 28 Oktober di Singapura. Untuk pendaftaran serta informasi mengenai rute lari, dapat diperoleh di situs resmi KOTR www.adidaskingoftheroad.com. Pendaftaran telah dibuka sejak hari ini (28/6).
KILAS NASIONAL
KKP dan BI Fasilitasi Kredit Usaha Perikanan Kemente rian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Bank Indonesia (BI) memfasilitasi percepatanimplementasi peSharif C. Sutardjo ma nfaataa n skim kredit dan pembiayaan terhadap pelaku usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepakatan bersama antara Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo dengan Gubernur BI, Darmin Nasution yang disaksikan Wakil Presiden RI, Boediono tentang pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Kesepakatan Bersama ini merupakan bagian dari upaya KKP untuk bersinergi dengan perbankan dalam rangka peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Demikian disampakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C.Sutardjo di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (27/6). Sharif berharap, melalui kerja sama ini maka ada kebijakan atau perlakuan khusus bagi perbankan yang ingin menyalurkan kredit/ pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan, sehingga sektor riil utamanya sektor kelautan dan perikanan dapat berkembang yang tentunya akan diikuti oleh peningkatan produksi maupun produktivitas pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.
Dorong SMK, Kebumen Jadi Kabupaten Vokasi Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten vokasi. Hal ini sebagai langkah memberdayakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kabupaten Kebumen sebagai tempat pendidikan yang paling tepat bagi daerah tersebut. Bupati Kebumen, Buyar winarso, Kamis (28/6/2012) mengatakan, latar belakang Kabupaten Vokasi itu sendiri adanya kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur Jawa Tengah, dan Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah tentang kesepakatan bersama untuk mewujudkan Jateng sebagai provinsi sekolah kejuruan (vocation school). “Selain itu, kami juga mendorong dan mengapresiasi pertumbuhan SMK di Kebumen sebagai tempat persemaian enterpreneur muda,” jelas Buyar. Menurut dia, saat ini tren kebutuhan tenaga kerja profesional terus meningkat. Untuk itu, dengan kabupaten vokasi ini, Kebumen memberikan lahan bagi pengembangan konsep-konsep ekonomi wilayah yang terintegrasi antara institusi pendidikan, dunia usaha/industri, lingkungan sosial, ekonomi dan budaya.
www.thepresidentpost.com
Kamis, 28 Juni 2012
5
Internasional www.dw.de
KTT Pemimpin Uni Eropa di Brussels
KILAS INTERNASIONAL Annan Usulkan Pembentukan Pemerintah Peralihan di Suriah
Pemerintahan Eropa telah mengungkapkan rencana untuk membentuk sebuah anggaran Eropa yang memiliki kekuatan di atas anggaran nasional.
P
ara pemimpin Uni Eropa mempersiapkan pertemuan tingkat tinggi di Brussels untuk membicarakan masa depan mata uang euro. Sebelum KTT digelar, Kanselir Jerman Angela Merkel melakukan pembicaraan selama dua jam dengan Presiden Prancis Francois Hollande di Paris. Kedua pemimpin ini masih belum sependapat soal langkah-langkah lanjutan yang harus diambil untuk mengatasi krisis utang Eropa. Jerman terus menolak usulan berbagai utang negara-negara zona euro sementara Prancis bersikukuh bahwa zona euro membutuhkan integrasi lebih lanjut. Menanggapi masalah ini Merkel mengingatkan bahwa tidak ada formula ajaib untuk menyelesaikan krisis di Eropa. “Sebab saya paham atas harapan yang dibebankan atas KTT ini. Saya akan langsung mengulangi hal-hal
yang tak pernah cukup untuk dibicarakan,” kata Merkel di Berlin. “Tak ada solusi cepat dan tak ada solusi sederhana. Tidak ada formula ajaib yang bisa menyelesaikan krisis utang sebuah negara dalam waktu sekejap,” lanjut dia. Usai mengadakan pertemuan dengan Presiden Hollande, Merkel bertolak ke Brussels tanpa memberikan pernyataan apapun terkait pembicaraannya di Paris. Dia hanya mengatakan bahwa pakta untuk pertumbuhan ekonomi mengalami kemajuan dan dia berharap para pemimpin Eropa akan mengadopsi paket stimulus sebesar $ 126 miliar. Pemerintahan Eropa telah mengungkapkan rencana untuk membentuk sebuah anggaran Eropa yang memiliki kekuatan di atas anggaran nasional. Rencana 10 tahun ini dibuat untuk memperkuat zona euro dan mencegah serangan krisis di masa depan.
Sebelum KTT digelar, Kanselir Jerman Angela Merkel melakukan pembicaraan selama dua jam dengan Presiden Prancis Francois Hollande di Paris. Kedua pemimpin ini masih belum sependapat soal langkah-langkah lanjutan yang harus diambil untuk mengatasi krisis utang Eropa.
ASIA PASIFIK
Cina Tertarik Masuk OKI Deputi Menteri Luar Negeri China Jhaa Jane menyoroti pentingnya keeratan hubungan antara negaranya dan sejumlah negara Islam di dunia ini. Sekretaris Jendral OKI Ekmeleddin Ihsanoglu mengadakan pertemuan dengan Jhaa Jane di Kota Beijing, China, pada Rabu (27/6). Dalam pertemuan itu, Ihsanoglu dan Jane membahas keeratan hubungan antara OKI dan Negeri Panda. Pada saat bertemu dengan Perdana Menteri China Wen Jiabao, Ihsanoglu menekankan pentingnya
peningkatan hubungan yang strategis antara OKI dan China. Jane juga menilai, penting bagi China untuk meningkatkan hubungan kultural dan perdagangan dengan OKI. Jane meminta OKI untuk menyediakan informasi mengenai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi suatu negara untuk menjadi “Negara Pengamat” di OKI. Jane pun berharap, China bisa mendapatkan keanggotaannya di OKI, lewat Konferensi Dewan Menteri Luar Negeri OKI di Djibouti.
Utusan internasional Kofi Annan mengusulkan pembentukan satu pemerintah peralihan Suriah yang melibatkan para pengikut Presiden Bashar al-Assad dan anggota oposisi dalam usaha mengakhiri perang di negara itu, kata para diplomat, Rabu (27/6). Negara-negara besar --Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China dan Rusia --umumnya mendukung rencana itu yang akan dibicarakan dalam satu pertemuan para menteri luar negari dan Annan di Jenewa Sabtu, kata mereka. Rencana Annan itu menyatakan pemerintah sementara itu dapat melibatkan para anggota pemerintah Assad dan kelompok-kelompok oposisi, tetapi bukan para pejabat “yang kehadirannya dapat menghambat terbentuknya pemerintah peralihan dan membahayakan kredibilitas pemerintah itu atau merusak usaha-usaha untuk mewujudkan rekonsiliasi”, kata satu ringkasan yang diberikan seorang diplomat PBB. Pertemuan Jenewa akan dihadiri para menlu dari negara-negara besar-- semua anggota tetap Dewan Keamanan PBB-- bersama dengan Turki, Qatar, Kuwait dan Irak.
6
Kamis, 28 Juni 2012
www.thepresidentpost.com
Bisnis www.pajak.go.id
KILAS BISNIS
Pengeluaran KUR Capai Rp 9T per Mei Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan laju inflasi pada akhir tahun bisa di bawah angka lima persen dan tidak melampaui asumsi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan sebesar 6,8 persen.
Kemenkeu : Laju Inflasi Masih Terkendali Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, laju inflasi hingga menjelang pertengahan tahun masih terkendali dan sesuai dengan perkiraan pemerintah.
“
Saya rasa inflasi kita relatif terkendali dalam arti pelemahan dari beberapa komoditas utama termasuk energi dan di lain pihak juga memang ada pergolakan di rupiah,” ujarnya di Jakarta, Rabu malam (27/6). Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan laju inflasi pada akhir tahun bisa di bawah angka lima persen dan tidak melampaui asumsi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan sebesar 6,8 persen.
Menurut dia, hal tersebut dapat terwujud karena inflasi Mei tercatat sebesar 0,07 persen sehingga inflasi tahun kalender baru mencapai 1,15 persen dan secara tahunan (year on year) 4,45 persen. “Semoga ini bisa tetap dipertahankan, sehingga kita bisa mencapai inflasi di bawah lima persen,” kata Menkeu. Menkeu mengatakan rendahnya angka inflasi tersebut dikarenakan masyarakat mulai memahami bahwa penyesuaian harga Bahan Ba-
kar Minyak (BBM) bersubsidi tidak jadi dilakukan dan daya beli terjaga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana juga mengatakan apabila tren inflasi seperti ini maka akhir tahun inflasi bisa mencapai angka kisaran 5,3 persen. Namun, apabila tidak ada kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi maupun listrik maka beban inflasi akan berkurang sehingga laju inflasi bisa tercatat dibawah lima persen.
Pemerintah menetapkan asumsi laju inflasi dalam APBNPerubahan 2012 sebesar 6,8 persen, dengan perkiraan terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sementara Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 5,75 persen yang dinilai masih konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan terkendali di kisaran 3,5-5,5 persen pada 2012-2013.
BUMN
Dahlan Usulkan Penambahan Direksi AP II www.bisnis-jabar.com
Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengusulkan kepada PT Angkasa Pura II Persero untuk menambah direksi di jajaran manajemennya. BUMN Kebandarudaraan ini harus memiliki direktur konstruksi menyusul banyaknya proyek yang akan dikerjakan. “Kalau ada Direktur Konstruksi biar lebih fokus untuk pengerjaan bandara,” kata Dahlan Iskan di Jakarta, Rabu (27/6). Menurut Dahlan, Angkasa Pura II saat ini sedang fokus melakukan perluasan bandara khususnya di Bandara Internasional Soekarno Hatta di Cengkareng, Tangerang. Nantinya, landasan pesawat di Terminal III Bandara Soekarno Hatta itu akan diperluas, tidak hanya satu jalur, tapi akan membentuk seperti huruf U. Selain itu, terminal III ini juga akan menambah apron, penambahan dan pelebaran jalan hingga perluasan jalan di atas jembatan.
Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengusulkan kepada PT Angkasa Pura II Persero untuk menambah direksi di jajaran manajemennya.
Tidak hanya itu, Angkasa Pura II juga akan bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membuat stasiun di area parkir bandara. Nantinya stasiun bandara ini akan dihubungkan ke stasiun kereta di Dukuh Atas Sudirman. “Investasinya sekitar Rp 2 triliun. Jadi kereta api dari Sudirman nanti bisa langsung ke bandara. Target-
nya harus selesai akhir 2013,” tuturnya. Selain itu, Angkasa Pura juga tengah mengembangkan sembilan bandar udara yang dikelolanya. Bandara itu adalah Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang dikembangkan dari 0,7 juta penumpang per tahun (JPT) menjadi 2,5 JPT, dan ditargetkan selesai
pada akhir Agustus 2012. Kemudian Bandara Supadio Pontianak, dikembangkan dari 0,875 JPT menjadi 2,5 JPT dengan target penyelesaian akhir 2013, dan Bandara Depati Amir Pangkal Pinang dari 0,35 JPT menjadi 1,3 JPT dengan target selesai Desember 2012, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dari 1 JPT menjadi 2,5 JPT serta Bandara Sultan Thaha Jambi dari 0,5 JPT menjadi 1,5 JPT yang diharapkan selesai pada Desember 2012. Selanjutnya, Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang yang dikembangkan dari 0,1 JPT menjadi 1 JPT, juga ditargetkan selesai pada akhir 2012; serta bandara baru Kualanamu di Deli Serdang, Medan, dibangun dengan kapasitas 8,1 JPT (Tahap I) untuk menggantikan Bandara Polonia yang hanya berkapasitas 0,9 JPT.
Syarifudin Hasan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyatakan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Mei mencapai Rp 9 triliun. Artinya, penyaluran KUR hingga Mei mencapai 36 persen dari target sebesar Rp 25 triliun. “Hingga Mei tahun ini dana KUR yang sudah tersalurkan senilai Rp 9 Triliun,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM, Syarifudin Hasan, di Jakarta, Kamis (28/6). Menurutnya Syarief pada 2013, pemerintah menargetkan dana penyaluran KUR sebesar Rp 30 triliun. “Setiap tahun kita targetkan adanya kenaikan,” jelasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, berkaca dari realisasi KUR 2011 yang mencapai 145 persen, dia optimisitis KUR 2012 akan melebihi target. “50 persen diserap BRI, BRI akan meningkatkan kredibilitas, meningkatkan kantor masuk pedesaan. Namun untuk realisasi akan melebihi target seperti 2011,” ungkap Hatta. Dia mengatakan, pelaksanaan KUR 2011 jauh di atas target yang mencapai Rp 29 triliun, jauh melampaui target sebesar Rp 20 triliun. Hatta menambahkan, nasabah KUR juga mengalami peningkatan kualitas hidup. Di mana 600 ribu masyarakat telah naik peringkat menjadi komersial, dari yang sebelumnya masih nonbankable.
Freeport Setor Dividen Rp 1,5T PT Freeport Indonesia berencana membayar dividen tahun 2012 kepada negara sebesar Rp 1,5 triliun. Setoran ini turun 14,77% dibandingkan dengan tahun lalu yang Rp 1,76 triliun. Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan sebagian besar kontribusi dividen dari kepemilikan pemerintah di perusahaan minoritas disumbangkan oleh Freeport. “Dengan kontribusi dividen dari kepemilikan minoritas, dividen BUMN tahun 2012 tercatat sebesar Rp 30,78 triliun,” kata Dahlan dalam salinan rapat bersama Komisi VI DPR RI. Pada tahun depan, pemerintah mengusulkan dividen BUMN sebesar Rp 31,1 triliun. Setoran ini dapat meningkat menjadi Rp 32,645 triliun bila Freeport membayar dividennya pada tahun yang sama. “Kemungkinan Freeport tidak akan bisa memberikan dividen sebesar yang diproyeksikan karena mempertimbangkan situasi yang ada saat ini di Papua,” ujarnya. Sementara itu, untuk dividen tahun buku 2012 yang dibayarkan 2013, Sucofindo dan Indosat akan berkontribusi masing-masing Rp 100 miliar dan Rp 80 miliar.
www.thepresidentpost.com
Kamis, 28 Juni 2012
7
Peristiwa Indonesia Banking Expo 2012 FOTO: The President Post/Heros Barasakti
Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (perbanas) bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) menggelar Indonesia Banking Expo 2012 di Jakarta Convention Center (JCC) mulai tanggal 27 Juni 1 Juli 2012. Acara ini diresmikan oleh Wakil Presiden Budiono, didampingi oleh Menteri keuangan Agus Martowardoyo dan Ketua Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono. Indonesia Banking Expo (IBEX) 2012 mengambil tema Peran Perbankan dalam Pemberdayaan Industri kreatif dan Keuangan Inklusif. Pekan Kegiatan Keuangan inklusif ini merupakan salah satu sarana untuk memperluas akses pelayanan keuangan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan di Indonesia. Ketua Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengungkapkan tema industri kreatif diambil karena selama ini industri perbankan masih belum cukup memahami industri tersebut sehingga belum dapat melakukan penetrasi yang optimal. “Di seminar akan melibatkan pelaku industri kreatif, perbankan,
dan bank indonesia sebagai regulator. Kita harus minta regulasi harus ada keberpihakan terhadap sektor ini, jangan sampai tiba-tiba dikatakan sebagai sektor yang tidak prospektif,” ujarnya. Menurutnya, pengembangan penetrasi perbankan ke industri kreatif, dan sebaliknya, harus dilakukan secara terintegrasi, dengan proses identifikasi persoalan yang menyeluruh. Sigit juga mengungkapkan bank belum memiliki persepsi mengenai kelayakan dan risiko industri kreatif dalam pembiayaan. “Kalau bikin pabrik kan jelas ada pabriknya. Kalau film, misalnya tidak laku kan kami tidak tahu bagaimana. Ini kami masih belajar,” terangnya.
FOTO: The President Post/Rians Rivco
Diskusi Bersama Imam Feisal Abdul Rauf di @america Pusat kebudayaan berteknologi tinggi Kedubes AS menggelar acara diskusi bersama Imam Feisal Abdul Rauf bertajuk “What’s Right with Islam is What’s Right with America: Discussing Islam in the United States” pada Kamis (28/6). Imam Feisal Abdul Rauf adalah Ketua dari Cordoba Initiative, sebuah proyek indipenden dan multi-nasional yang bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah maupun non-pemerintah untuk meningkatkan hubungan baik antara Dunia Islam dan Dunia Barat. Dalam kapasitas ini, beliau mencetuskan solusi-solusi inovatif untuk menyelesaikan berbagai konflik antara komunitas-komunitas Muslim dan Barat yang bisa mengancam keamanan lokal maupun global. Sebagai Imam dari Masjid AlFara, mesjid yang terletak hanya 12 blok dari lokasi World Trade Center di kota New York, Imam Feisal Ab-
dul Rauf telah berbicara mengenai perdamaian dan saling memahami di masyarakat, tanpa membedakan latar belakang, kewarganegaraan ataupun ideology politik. Pada 1997, beliau membentuk American Society for Muslim Advancement (ASMA), organisasi Muslim pertama yang memiliki komitmen untuk menyatukan Muslim dan Non Muslim di AS melalui program pendidikan, kebijakan, isu actual, dan kebudayaan. Imam Feisal juga merupakan anggota Dewan Kehormatan Pusat Islam New York (New York Islamic Center) dan juga menjadi penasihat Pusat Antarkepercayaan di New York (New York Interfaith Center). Imam Feisal juga telah menulis sejumlah buku seperti Islam: A Search for Meaning, Islam A Sacred Law ( What Every Muslim Should Know About Syariah), dan What’s Right With Islam: An New Vision for Muslims and the West.
