KAJIAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIR STUDY KASUS : KAB. KLUNGKUNG, KAB. BULUKUMBA, KAB. BERAU
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Staf Ahli Menteri PPN Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman
Pokok Bahasan LATAR BELAKANG TUJUAN DAN SASARAN LINGKUP KAJIAN METODOLOGI TEMUAN-TEMUAN KAJIAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Latar Belakang Adanya ruang yang diberikan oleh perundang-undangan atas peran serta masyarakat dalam penataan ruang : (UU No. 27 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, dan PP Nomor 68 Tahun 2010, tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang) Pentingnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang Kawasan pesisir sebagai kawasan penting di Indonesia Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang kawasan pesisir
Tujuan
“Menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir”
Sasaran * Teridentifikasikannya permasalahan penataan ruang wilayah pesisir; bentuk dan model peran serta masyarakat * Teridentifikasikannya dalam penataan ruang wilayah pesisir;
isyu, permasalahan, peluang dan tantangan * Teridentifikasikannya pelibatan masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir; rekomendasi bagi penyiapan kebijakan dan strategi untuk * Tersusunya peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah
pesisir.
Lingkup Kajian (1) Lingkup kajian peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir meliputi: 1. Studi literature dan peraturan perundang-undangan;
2. Identifikasi peran pemerintah dan pihak terkait; 3. Identifikasi bentuk dan model peran serta masyarakat;
Lingkup Kajian (2)
4. Identifikasi isyu, permasalahan, peluang dan tantangan pelibatan masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir;
5. Analisis model peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir; 6. Penyusunan rekomendasi bagi penetapan kebijakan dan strategi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir.
Lokasi Kegiatan Secara umum ruang lingkup wilayah adalah meliputi seluruh wilayah Indonesia, dengan sample lapangan sebagai berikut : • Kawasan dengan basis utama kawasan perlindungan lingkungan dan pariwisata: Kepulauan Derawan, Kab. Berau • Kawasan dengan kegiatan ekonomi masyarakat wilayah pesisir : Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan
• Kawasan dengan kearifan lokal dan kegiatan ekonomi tinggi : Kab. Klungkung, Bali
Lokasi Kegiatan
Metodologi Pendekatan Kajian : • Eksploratif • Eksplanatory
Metodologi (Tahapan Kegiatan) Observasi Wawancara Mendalam PERSIAPAN
Penyebaran Kuesionar Kunjungan Instansional
KAJIAN LITELATURE & PERUNDANGAN
Bentuk dan Model Partisipasi Hambatan dan Kendala Partisipasi
PERSIAPAN KUNJUNGAN LAPANGAN
Pemantapan Metodologi & Rencana Kerja
KUNJUNGAN LAPANGAN
Kajian terhadap hasil studi, teori, dan peraturan perundangan
Pemantapan metodologi pengumpulan data Penyiapan daftar pertanyaan & responden Penetapan wilayah kajian
ANALISIS
PERUMUSAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
Alur Pemikiran Variabel Peran Serta
Identifikasi: • bentuk dan model peran serta masyarakat • peran pemerintah dan pihak terkait
• Studi literatur: peraturan perundang-undangan, teori peran serta • Hasil Seminar
Perancangan Metode dan Alat Ukur
Pemerintah
Pengumpulan Data Masyarakat Performance-Importance Matrix • Kuesioner tertutup • Kuesioner terbuka/ wawancara
Pengolahan Data
Analisis: • identifikasi isyu, permasalahan, peluang dan tantangan pelibatan masyarakat • Tahap dan Harapan Masyarakat • model peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir
Rekomendasi kebijakan dan strategi peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir.
Metode Analisis Tingkat Partisipasi
Tanpa
Peran Komunitas
Peran Pihak Luar
Pengganti
Partisipasi
Keterangan
Keterlibatan Komunitas Tidak Ada Atau Kecil.
Pengganti
Contoh : Pemeliharaan Jaringan Jalan.
Advocate
Komunitas Berkepentingan Atas Hasil, Tapi Tidak Berwenang Untuk Memberi Keputusan.
Tidak Langsung
Konsultatif
Interest Group
Contoh : Pembuatan Jalan Lingkar
Stakeholder
Stakeholder
Kontrol Bersama
Contoh : Perbaikan Kampung
Principal Kontrol Penuh
Komunitas Dan Pihak Luar Berbagi Tanggung Jawab Serta Terlibat Dalam Perencanaan.
Sumber Daya
Komunitas Bertanggung Jawab Penuh Atas Suatu Proyek Dan Bantuan Profesional Dilakukan Bila Diperlukan.
Responden
Pemerintah Daerah
• Bappeda atau Dinas PU • BPSPL • Dinas/Badan terkait
Masyarakat
• Sampel masyarakat pesisir / tokoh masyarakat • Lembaga Swadaya Masyarakat
• Potensi dan Masalah • Bentuk Partisipasi • Tahapan Partisipasi • Harapan • Strategi Peningkatan Partisipasi
Responden No
Lokasi
Pemangku Kepentingan
Masyarakat
1.
Kab. Klungkung
- BPSPL Denpasar - Bappeda Kab. Klungkung - Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kab. Klungkung - LSM Coral Triangle Center (CTC)
16 responden di pesisir darat kab. Klungkung dan di Nusa Lembongan
2.
Kab. Bulukumba
- BPSPL Makassar - Bappeda Kab. Bulukumba - Dinas PU Kab. Bulukumba - Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kab. Bulukumba - LSM Yayasan Konservasi Lingkungan
14 responden di pesisir perkotaan Kab. Bulukumba dan pesisir desa Bira
3.
Kab. Berau
- Bappeda Kab. Berau - Dinas Kelautan dan Perikan, Kab. Berau - LSM Kehati, Kab. Berau
11 responden di Pulau Derawan dan Pulau Maratua
Temuan-Temuan Kajian (Deep Interview) Kondisi Umum Perencanaan Tata Ruang Kab. Klungkung
• RTRW Kabupaten sdh diperdakan melaui Perda No. 1 Tahun 2013 • RZWP3K sedang dalam proses penyusunan • Ada penyusunan Kawasan Konservasi Pesisir (KKP) di Kecamatan Nusa Penida
Kab. Bulukumba
• RTRW Kabupaten sdh diperdakan melaui Perda No. 21 Tahun 2012 • RZWP3K sedang dalam proses penyusunan
• Belum ada penyusunan rencana lain terkait dengan wilayah pesisir
Kab. Berau
• RTRW Kabupaten sdh mendapatkan persetujuan substansi • RZWP3K sedang dalam proses penyusunan • Sebelum RZWP3K sudah disusun Rencana Kawasan Konservasi Laut(KKL) Berau
Temuan-Temuan Kajian (Deep Interview) Kondisi Umum Peran Serta Masyarakat • Pelibatan masyarakat masih sangat kurang dan tergantung dari inisiatif pemerintah atau fasilitator • Pelibatan masyarakat semakin berkurang pada level perencanaan yang lebih makro • Pelibatan dilakukan melalui kegiatan formal konsultasi publik dan sosialisasi • Pelibatan umumnya melalui perwakilan elitelit masyarakat tertentu • Keberadaan kelompok masyarakat adat atau keagamaan cukup berperan dalam meningkatkan peran serta masyarakat
Temuan-Temuan Kajian (Deep Interview) Kondisi Umum Peran Serta Masyarakat • Bentuk umum keterlibatan masyarakat adalah pemberian informasi dan usulanusulan • Bentuk lain yang teridentifikasi adalah pelaporan pelanggaran, namun terbatas pada pelanggaran yang bersinggungan dengan kepentingan individu atau kelompok saja. • Untuk penyusunan KKP di Kab. Klungkung dan KKL di Kab. Berau ada keterlibatan yang cukup intens dari masyarakat dengan bimbingan dari LSM • Ada metode pendekatan yang berbeda antara yang dilakukan oleh LSM dan pemerintah daerah.
Temuan-Temuan Kajian (Deep Interview) Kendala Partisipasi (Masyarakat) • Kualitas sumber daya masyarakat yang masih terbatas. • Kurangnya informasi mengenai tata ruang • Masyarakat tidak sepenuhnya paham mengenai tata ruang. • Masyarakat merasa inferior dan memilih mewakilkan kepada elit di desa atau kelompoknya
• Ada gap antara kelompok masayarakat biasa dan elitnya yang mengakibatkan keterwakilannya menjadi semu. • Sifat pragmatisme karena ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi
Temuan-Temuan Kajian (Deep Interview) Kendala Partisipasi (Masyarakat) • Kearifan lokal masyarakat seringkali kalah dengan kepentingan ekonomi karena kondisi masyarakat yang berpendapatan rendah. • Ada ketergantungan terhadap bantuan program • Tingkat kepedulian masyarakat yang rendah atas tata ruang diperlihatkan dengan menganggap urusan tata ruang bukan urusan masyarakat. • Pelibatan masyarakat lebih kepada formalitas, tidak menunjukkan peran serta sesungguhnya.
Temuan-Temuan Kajian (Deep Interview) Kendala Partisipasi (Masyarakat) • Kualitas sumber daya masyarakat yang masih terbatas. • Kurangnya informasi mengenai tata ruang • Masyarakat tidak sepenuhnya paham mengenai tata ruang. • Masyarakat merasa inferior dan memilih mewakilkan kepada elit di desa atau kelompoknya
• Ada gap antara kelompok masayarakat biasa dan elitnya yang mengakibatkan keterwakilannya menjadi semu. • Sifat pragmatisme karena ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi
Temuan-Temuan Kajian (Deep Interview) Kendala Partisipasi (Pemerintah) • Kuantitas dan kualitas SDM • Masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait • Keterbatasan anggaran • Kurang fleksiblenya proses dan prosedur penyusunan dan implementasi rencana tata ruang • LSM yang telah bekerjsama dengan pemerintah terkendala dengan proses administrasi yang sulit serta seringnya rotasi pejabat.
Temuan-Temuan Kajian (Deep Interview) Potensi • Ada kearifan lokal dan tatanan budaya/adat/agama yang dimiliki masyarakat • Ada kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan • Ada kelompok masyarakat yang mempunyai komitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat • Ada kemauan masyarakat untuk berkelompok • Ada komitmen yang bisa dibangun oleh pemerintah
Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner) Profil Responden Kab. Klungkung Responden Jumlah Prosentase
Responden
Jumlah
Prosentase
Jenis Kelamin Perempu Laki-Laki an 10 5 66,67 33,33
Umur Total
< 17
15 100,00
Pekerjaan Nelayan/ Petani Pedagang/ Pelajar Rumput wirausaha Lautwan Garam 1 6 5 7,00 40,00 33,00
Pendapatan
17 -30
30 - 50
3 20,00
8 53,00
1 7,00
>50 3 20,00
Karyawan
3 20,00
Pendidikan Terakhir Responden Jumlah Prosentase
Tdk Sekolah 2 13,00
SD 5 33,00
SMP
SMA -
S1 dst 3 20,00
4 27,00
>Rp 1jt 5 33,33
< Rp 1jt 10 66,67
Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner) Profil Responden Kab. Bulukumba Jenis Kelamin Responden Jumlah Prosentase
Laki-Laki
Umur
Perempuan
12 85,75
2 14,29
Total 14 100,00
< 17
Pendapatan
17 -30
30 - 50
2 14,29
8 15,14
-
>50 4 28,57
Pekerjaan Responden
Jumlah Prosentase
Pedagan Nelayan/Pet g/ ani Rumput wirausah Laut-Garam awan
Pelajar
-
-
Karyawan
7 50,00
7 50,00
Pendidikan Terakhir Responden Jumlah Prosentase
Tdk Sekolah 4 28,57
SD 4 28,57
SMP 1 7,14
SMA
S1 dst 4 28,57
1 7,14
>Rp 1jt 10 71,43
< Rp 1jt 4 28,57
Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner) Profil Responden Kab. Bulukumba Jenis Kelamin Responden Jumlah Prosentase
Responden
Jumlah Prosentase
Laki-Laki
Perempuan
10 90,9
Ibu RT 1 9,09
1 9,09
Umur Total 11 100,00 -
Pekerjaan Pedagan g/ Nelayan wirausa hawan 4 1 36,36 9,09
< 17
Pendapatan
17 -30
31 - 50
6 54,54
4 36,36
-
>50
>Rp 1jt
1 9,09
Karyawan / operator kapal /penyelam 5 45,45
Pendidikan Terakhir Responden Jumlah Prosentase
Tdk Sekolah 1 9,09
SD 6 54,55
SMP 3 27,27
SMA
S1 dst 1 9,09
-
5 45,45
< Rp 1jt 6 54,54
Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner) Persepsi Masyarakat Tentang Pengetahuan Mengenai Tata Ruang Kab. Klungkung
Kab. Bulukumba
Kab. Berau
100.00
90.00
100.00
90.00
80.00
90.00
80.00
80.00
70.00
70.00
70.00
60.00 60.00
60.00 50.00
50.00
50.00
40.00
40.00
30.00
30.00
20.00
20.00
40.00
10.00
30.00 20.00
10.00
10.00
0.00 RTRW
RZWP3K
Program Lain
0.00
0.00 RTRW
Tidak Tahu
RZWP3K
Program Lain
Pernah Mendengar
RTRW
Tahu
RZWP3K
Program Lain
Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner) Persepsi Masyarakat Mengenai Sosialisasi Tata Ruang Kab. Klungkung
Kab. Bulukumba
Kab. Berau
80.00
80.00
80.00
70.00
70.00
70.00
60.00
60.00
60.00
50.00
50.00
50.00
40.00
40.00
40.00
30.00
30.00
30.00
20.00
20.00
20.00
10.00
10.00
10.00 0.00
0.00
0.00 RTRW
RZWP3K
RTRW
Program Lain
Ada
RZWP3K
Tidak Ada
Program Lain
RTRW
Tidak Tahu
RZWP3K
Program Lain
Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner) Persepsi Masyarakat Mengenai Keterlibatan dalam Rapat Perencanaan Tata Ruang Kab. Klungkung 100.00
Kab. Bulukumba
Kab. Berau
100.00
100.00
90.00
90.00
80.00
80.00
80.00
70.00
70.00
70.00
60.00
60.00
60.00
50.00
50.00
50.00
40.00
40.00
40.00
30.00
30.00
30.00
20.00
20.00
20.00
10.00
10.00
10.00
90.00
0.00
0.00
0.00 RTRW
RZWP3K
Program Lain
RTRW
Pernah
RZWP3K
Program Lain
Tidak Pernah
RTRW
RZWP3K
Program Lain
Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner) Persepsi Masyarakat secara Agregat Pengetahuan
Sosialisasi
90.00
Keterlibatan dlm Rapat 70.00
60.00
80.00 60.00
50.00
70.00
50.00 60.00
40.00 40.00
50.00
30.00 40.00
30.00
30.00
20.00
20.00
20.00
10.00
10.00
10.00 0.00
0.00
0.00 RTRW
Tdk Tahu
RZWP3K
Program Lain
Pernah Mendengar
RTRW
Tahu
Ada
RZWP3K
Tdk Ada
Program Lain
Tdk Tahu
RTRW
RZWP3K
Pernah
Program Lain
Tdk Permah
Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner) Alasan Ketidakikutsertaan dalam Kegiatan Penataan Ruang, Kab. Klungkung
mewakilkan
4.17%2.08%
tidak ada waktu/sibuk
8.33%
rencana/sosialisasi tdk jelas
4.17% 2.08%
keterbatasan pemahaman
hambatan sosial 10.42%
18.75%
tidak dilibatkan dianggap tidak mampu tidak ditindaklanjuti
2.08% 2.08%
menuntut imbalan kondisi masyarakat
6.25%
6.25%
kewenangan kondisi pemerintah
2.08%
4.17%
keterbatasan lahan aturan
27.08%
Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner) Alasan Ketidakikutsertaan dalam Kegiatan Penataan Ruang, Kab. Bulukumba
mewakilkan 3.33%3.33%
tidak ada waktu
16.67%
30.00%
rencana/sosialisasi tdk jelas
kecewa dg pemerintah 13.33% puas dg kondisi saat ini
tidak mau 10.00% 3.33%
20.00%
keterbatasan pemahaman
hambatan sosial
Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner) Alasan Ketidakikutsertaan dalam Kegiatan Penataan Ruang, Kab. Berau
mewakilkan 3.33%3.33% tidak ada waktu
16.67%
30.00%
rencana/sosialisasi tdk jelas
kecewa dg pemerintah 13.33% puas dg kondisi saat ini
tidak mau 10.00% 3.33%
20.00%
keterbatasan pemahaman
hambatan sosial
Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner) Kondisi dan Harapan Masyarakat dalam Partisipasi Tata Ruang
No 1
Tingkat Peran Serta Kab. Klungkung Tingkat Peran Serta Kab. Bulukumba Tingkat Peran Serta Kab. Berau Rencana Rencana Tata Rencana Tata Tata Ruang Program Pemb. Ruang Program Pemb. Ruang Program Pemb. Jenis Tingkat Kondi Hara Peran Serta si pan Kondisi Harapan Kondisi Harapan Kondisi Harapan Kondisi Harapan Kondisi Harapan
Variabel Peran Serta memberikan None informasi dalam Indirect penyusunan Consultative
v
3
v
bekerja sama None dengan pemerintah atau pihak lain Indirect dalam penyusunan Consultative rencana tata ruang atau program Shared Control sejenis Full Control
v
Melakukan None kegiatan bersama dengan pemerintah Indirect atau pihak lain Consultative
v
Shared Control Full Control
v
v
v
v
v
v
v v
Shared Control Full Control
2
v
v v
v
v
V
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner) Kondisi dan Harapan Masyarakat dalam Partisipasi Tata Ruang Jenis Tingkat Peran No Variabel Peran Serta Serta 4 pemanfaatan ruang None yang sesuai dengan Indirect kearifan lokal & yang Consultative sesuai dengan Shared rencana tata ruang Control Full Control 5 kegiatan investasi None sesuai dengan Indirect penataan Consultative ruang/rencana tata Shared ruang/peraturan Control yang berlaku Full Control 6 memantau None pelaksanaan rencana Indirect pengelolaan wilayah Consultative pesisir yg Shared direncanakan pemerintah/ lembaga Control swadaya masyarakat/ Full Control 7
pihak lain melaporkan None penyimpangan atau Indirect pelanggaran Consultative kegiatan pemanfaatan Shared ruang dan kondisiControl kondisi kritis Full Control
Tingkat Peran Serta Kab. Klungkung Tingkat Peran Serta Kab. Bulukumba Tingkat Peran Serta Kab. Berau Rencana Rencana Tata Rencana Tata Tata Ruang Program Pemb. Ruang Program Pemb. Ruang Program Pemb. Kondi Harap si an Kondisi Harapan Kondisi Harapan Kondisi Harapan Kondisi Harapan Kondisi Harapan
v
v
v v
v
v
v
v
v v
v v
v v
v v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v v v v
v
v
v
v
v
v
v
Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner) Kondisi dan Harapan Masyarakat dalam Partisipasi Tata Ruang No 1
Variabel Peran Serta
Jenis Tingkat Peran Serta
memberikan informasi None dalam penyusunan Indirect
Tingkat Peran Serta pada Rencana Tata Ruang Program Pemb. Kondisi Harapan Kondisi Harapan
v
v
v
Consultative Shared Control
v
Full Control 2
3
4
bekerja sama dengan pemerintah atau pihak lain dalam penyusunan rencana tata ruang atau program sejenis
None
v
v
Indirect Consultative Shared Control
v
v
v
v
v
v
Full Control
Melakukan kegiatan None bersama dengan Indirect pemerintah atau pihak Consultative lain Shared Control Full Control pemanfaatan ruang None yang sesuai dengan Indirect kearifan lokal & yang Consultative sesuai dengan rencana Shared Control tata ruang Full Control
v
v
v
v
Temuan-Temuan Kajian (Kuesioner) Kondisi dan Harapan Masyarakat dalam Partisipasi Tata Ruang No 5
6
7
Variabel Peran Serta kegiatan investasi sesuai dengan penataan ruang/rencana tata ruang/peraturan yang berlaku memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir yg direncanakan pemerintah/ lembaga swadaya masyarakat/ pihak lain melaporkan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang dan kondisi-kondisi kritis
Tingkat Peran Serta pada Jenis Tingkat Rencana Tata Ruang Program Pemb. Peran Serta Kondisi Harapan Kondisi Harapan None v v Indirect Consultative
v
v
v
v
v
v
Shared Control Full Control None
v
Indirect Consultative
v
Shared Control Full Control
None Indirect Consultative Shared Control Full Control
v
v
Kesimpulan • Partisipasi masyarakat pesisir pada kegiatan penataan ruang masih sangat terbatas • Umumnya tingkat partisipasi berada pada tingkatan ‘None’ • Umumnya masyarakat belum mempunyai kepedulian terhadap penataan ruang, hal ini juga seiring dengan pengetahuan masyarakat yang kurang atas penataan ruang
• Tingkat partisipasi semakin rendah seiring dengan semakin makro-nya lingkup penataan ruang • Partisipasi dan pengetahuan yang cukup baik akan penataan ruang umumnya dilakukan/dimiliki oleh elit masyarakat atau yang mempunyai keterkaitan dengan program penataan ruang • Sebagian besar masyarakat mewakilkan partisipasinya kepada elit masyarakat atau elit kelompok
Kesimpulan • Ada peran yang cukup signifikan dari kelompok adat atau agama untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat • Ada perbedaan tingkat dan kualitas partisipasi masyarakat yang pernah mendapatkan pendampingan dan yang tidak mendapatkan pendampingan dari pihak ketiga • Bentuk-bentuk partisipasi yang terjadi masih sebatas pada pemberian informasi atau usulan-usulan, terutama yang bersinggungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat • Bentuk-bentuk partisipasi yang ada lebih untuk memenuhi kebutuhan formal karena tuntutan dalam proses penyusunan rencana. • Harapan masyarakat cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi, namun membutuhkan saluran, trigger, dan acuan yang lebih jelas.
Rekomendasi • Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat (khususnya masyarakat pesisir) mengenai penataan ruang • Peningkatan sosialisasi kegiatan penataan ruang, terutama yang menawarkan partisipasi aktif masyarakat • Pengembangan kelompok-kelompok masyarakat, terutama mengembangkan dan memperkuat peran kelompok adat atau agama yang sudah establish di daerah • Pengembangan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang concern dengan isyu-isyu pembangunan, khususnya penataan ruang • Pengembangan metode, tools, dan sistem partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dan memperhatikan dengan tegas karakteritik masyarakat lokal • Pengembangan inovasi dalam praktek-praktek perencanaan tata ruang sehingga bisa lebih flexible dan lebih mengakomodasi peranan masyarakat.
FAKTOR EKSTERNAL Isyu danKasih SWOT Terima Lokpri Jemaja
