KAJIAN MANDIRI. Indonesia dan Indian Ocean Rim Association (IORA) Tahun : Peluang dan Tantangan

KAJIAN MANDIRI

Indonesia dan Indian Ocean Rim Association (IORA) Tahun 2015-2017: Peluang dan Tantangan

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2014

Indonesia dan Indian Ocean Rim Association (IORA) Tahun 2015-2017: Peluang dan Tantangan

Pertama Kali diterbitkan di Indonesia pada tahun 2014 oleh: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik & Afrika (P3K2 Aspasaf) Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Jalan Taman Pejambon no.6 Jakarta Pusat 10110 Indonesia

Email: [email protected]

Editor: Mohamad Hery Saripudin Cover Design: Andreansyah Dimas Weendra Puspa Gotama Layout: Muhammad Iqbal Maulana Font: Bookman Old Style

©2014 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik & Afrika (P3K2 Aspasaf)

Indonesian National book Catalogue (Katalog Dalam Terbitan/KDT)

Indonesia dan Indian Ocean Rim Association (IORA) Tahun 2015-2017: Peluang dan Tantangan Jakarta: Penerbit P3K2 Aspasaf ISBN: 978-602-99703-5-7

Fakta dan Opini pada Publikasi ini Merupakan Interpretasi Eksklusif Tim Penyusun Tidak Mencerminkan Pandangan dan Kebijakan Umum dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

PENGARAH:

Duta Besar Dr. Darmansjah Djumala, M.A., Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan TIM PENYUSUN: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 Aspasaf) Ketua

Mohamad Hery Saripudin M.A., Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Anggota Mohammad Hanifa Boy Dharmawan Suargana Pringganu Didi Wahyudi Dewi Kejora Mangantar Simon Hutagalung Makhya Suminar Marviana Sendi D.B. Siregar Muhammad Iqbal Maulana Sigit Aris Prasetyo Banga Malewa Derry Aplianta Sthevia Idira Putri Adhy Buwono Putro Pendukung Dwi Maryati Suryani Husen

FASILITATOR -

Duta Besar RI di Muscat, Oman

-

Duta Besar RI di Colombo, Sri Lanka

-

Duta Besar RI di Tehran, Sri Lanka

-

Duta Besar RI di New Delhi, India

-

Duta Besar RI di Canberra, Australia

-

Duta Besar RI di Dhaka, Bangladesh

-

Duta Besar RI di Nairobi, Kenya

-

Duta Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia

-

Duta Besar RI di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab

-

Duta Besar RI di Singapura, Singapura

-

Duta Besar RI di Bangkok, Thailand.

-

Konsul Jenderal RI di Sidney, Australia

-

Duta Besar Artauli RMP Tobing, Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri.

-

Sidharto Suryo Dipuro, Direktur Kerja Sama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

-

Firdaus Dahlan, Direktur Sekretariat IORA

NARA SUMBER -

Laksma Maritim Eko Susilo Hadi, SH., MH, Kepala Pusat Informasi, Hukum, dan KerjaSama Keamanan Laut, Bakorkamla.

-

Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, Peneliti Senior, Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia.

-

Hary Christijanto, A.Pi, M.Sc, Kepala Subdit Sumber Daya Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

-

Alan F. Koropitan, Ph.D, Dosen Senior IPB sekaligus Direktur Center for Oceanography and Marine Technology, Surya University.

-

Umar Juoro, M.A, M.A.P.E Peneliti Senior, the Habibie Centre.

-

Ringgo, SE. MM., Kasubdit Kerja Sama Internasional, Kementerian Perdagangan.

-

Lilik Kurniawan, S.T. M.Si, Direktur Pengurangan Resiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

-

Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti M.Si. Kepala Pusat Penelitian Mitigasi Bencana, Institut Pertanian Bogor.

-

Ir. Nada Darmiyanti S., M.Phil, Assisten Deputi Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Internasional, Kementerian Riset dan Teknologi.

-

Rr. Nur Tri Aries Suestiningtyas, Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia.

-

Ibu Sumarni, Kasubdit Kerja Sama Regional Non ASEAN, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

-

Dra. Diah Harianti, M. Psi, Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

-

Ir. Muhammad Tassim Billah, MSc, Plt. Kepala Pusat Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian.

-

Ir. Abdi Dharma Saragih, Kasubdit Investasi dan Kerja Sama, Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian ESDM.

-

Duta Besar Prof. Dr. Hasjim Djalal, Kepala Pusat Studi Asia Tenggara

-

Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, Penasihat Utama Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor

-

Dr. Luky Adrianto, Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor

-

Dr. Edy Prasetyono, Ketua Program Studi Pasca Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia.

DAFTAR ISI DAFTAR ISI KATA PENGANTAR EXECUTIVE SUMMARY

i v vii

BAB I.PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang B. Tujuan Kajian C. Rumusan Permasalahan D. Metode Penelitian E. Sistematika Penulisan Kajian

1 4 5 5 6

BAB II.SEJARAH DAN PERKEMBANGAN IORA

9

A. Pendahuluan B. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan IORA C. Organisasi dan Kelembagaan C.1. Struktur IORA C.2. Troika Keketuaan IORA C.3. Mekanisme Kerja Sama IORA C.4. Mekanisme Pendanaan IORA C.5. Dana Khusus (Special Fund) D. Perkembangan Terkini IORA D.1. Perkembangan Kerja Sama pada Enam Area Prioritas D.2. Fenomena Partisipasi LDCs di dalam IORA D.3. Peningkatan Peran IORA D.4. Penguatan Peran Sekretariat D.5. Amendemen Peraturan Keuangan: Peningkatan Iuran Tahunan D.6. Amandemen Piagam IORA E. Evaluasi Forum KerjaSama IORA F. Kesimpulan

9 10 12 12 13 14 17 17 18 18 22 23 23 24 24 25 26

BAB III. KEPENTINGAN INDONESIA DI IORA

29

A. Pendahuluan B. IORA – Penegasan Indonesia sebagai Negara Maritim Bermartabat C. IORA dan Kepentingan Strategis Indonesia C.1. Politik dan Keamanan C.2. Ekonomi C.3. Sosial Budaya C.4. Pelestarian Lingkungan Hidup D. Kesimpulan

29 29 33 34 36 38 39 40

i

BAB IV.LESSON LEARNED DAN PEMETAAN KEPENTINGAN NEGARA ANGGOTA IORA

41

A. Pendahuluan B. Lesson Learned Mantan Negara IORA C. Pemetaan Kepentingan Negara Anggota IORA C.1. Australia C.2. Bangladesh C.3. India C.4. Iran C.5. Malaysia C.6. Mozambik C.7. Oman C.8. Persatuan Emirat Arab (PEA) C.9. Singapura C.10.Sri Lanka C.11.Thailand D. Masukan Negara Anggota IORA terhadap Keketuaan Indonesia D.1. Australia D.2. Bangladesh D.3. Malaysia D.4. Mozambik D.5. India D.6. Iran D.7. Oman D.8. Persatuan Emirat Arab (PEA) D.9. Singapura D.10. Sri Lanka D.11.Thailand E. Kesimpulan

41 41 44 44 47 48 49 50 51 52 53 53 54 57 58 58 58 59 60 61 62 62 63 64 65 66 67

BAB V. STRATEGI KEKETUAAN INDONESIA DI IORA

69

A. Pendahuluan 69 B. Inisiatif Norma/Kebijakan Umum IORA 69 B.1. Penyusunan Deklarasi / Dokumen Target Khusus 70 B.2. Engagement dan Kerja Sama Lebih Terarah dengan Organisasi Regional Lainnya 70 B.3. Peningkatan kapasitas LDCs dan Pemajuan Kerja Sama yang Setara dan Saling Menguntungkan 71 B.4. Peningkatan Level Forum KerjaSama 71 B.5. Peningkatan Public Awareness 72 B.6. Penyusunan Code of Conduct 72 C. Inisiatif Mekanisme Kerja IORA 72 C.1.Perluasan Keanggotaan 72 C.2.Evaluasi Besaran Kontribusi Tahunan 73 C.3.Rotasi Negara Pejabat Troika Berdasarkan 3 Wilayah Geografi 74 C.4.Penguatan Sumber Daya Manusia Sekretariat IORA 74 D. Inisiatif Terhadap Enam Prioritas KerjaSama IORA 75 E. Inisiatif Pendukung Persiapan Keketuaan Indonesia 76 F. Kesimpulan 77

ii

BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

79

A. Keamanan dan Keselamatan Maritim B. Fasilitasi Perdagangan dan Investasi C. Manajemen Perikanan D. Manajemen Risiko Bencana Alam E. Akademis, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi F. Pariwisata dan Pertukaran Sosial Budaya

79 81 82 84 85 87

LAMPIRAN Tabel 1. Kunjungan Tim Pusat P2K2 Aspasaf ke negara Anggota IORA 2. Focus Group Discussion dengan Perwakilan Asing Negara IORA 3. Diskusi Terbatas dengan Instansi Terkait

91 94 95

Matriks 1. Ringkasan Strategi Keketuaan Indonesia 2. Pemetaan Area Prioritas Kerjasama Negara Anggota IORA 3. Usulan Inisiatif Indonesia dalam Enam Area Prioritas

99 101 106

Neraca Perdagangan dengan Negara IORA

109

Dokumen IORA Charter Perth Declaration Bengaluru Declaration IORA Economic Declaration

119 119 127 134 137

Daftar Singkatan

141

Tim Penyusun

145

iii

iv

KATA PENGANTAR Keketuaan di Indian Ocean Rim Association (IORA) pada tahun 2015-2017 mempunyai arti yang sangat penting bagi Indonesia. Keketuaan di organisasi yang beranggotakan negara - negara di lingkar Samudra Hindia tersebut merupakan momentum untuk semakin mengukuhkan peran Indonesia sebagai negara maritim yang bermartabat dan berpengaruh di kawasan. Indonesia juga berpeluang untuk mengoptimalkan keketuaan tersebut guna memetik manfaat yang sebesarbesarnya bagi kepentingan nasional. Keketuaan Indonesia di IORA juga sejalan dengan visi-misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia (global maritime fulcrum). Keketuaan Indonesia di IORA merupakan implementasi dari visi dan misi tersebut. Dengan demikian, keberhasilan dari keketuaan dimaksud merupakan suatu keniscayaan. Untuk memanfaatkan Keketuaan IORA tersebut, Indonesia memerlukan persiapan dan strategi yang matang. Strategi yang dilaksanakan harus meliputi banyak sektor, termasuk diplomasi maritim – ekonomi, sesuai dengan fokus pemerintah saat ini. Keketuaan Indonesia di IORA harus bermanfaat secara nyata bagi perekonomian Indonesia. Dalam rangka persiapan Keketuaan Indonesia tersebut, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia-Pasifik dan Afrika (P3K2 Aspasaf), Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah menyusun kajian dengan tema “Indonesia dan Indian Ocean Rim Association (IORA) tahun 2015-2017: Peluang dan Tantangan”. Isi kajian ini secara garis besar adalah pembahasan mengenai modalitas dan kepentingan Indonesia di IORA, pemetaan kepentingan dan lessonslearned dari negara-negara anggota IORA, serta rekomendasi strategi Keketuaan yang dapat dilaksanakan Pemerintah Indonesia di IORA. Saya sepenuhnya berharap agar kajian ini kiranya dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan di Indonesia, baik Kementerian Luar Negeri, maupun instansi terkait lainnya, dalam melaksanakan mandat Keketuaan di IORA nanti. Adalah harapan kita bersama agar kiranya Indonesia mampu menyelesaikan masa keketuaannya dengan baik dan sukses. Akhir kata, saya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan kajian ini. Jakarta, Desember 2014 Duta Besar Dr. Darmansjah Djumala, M.A. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

v

vi

EXECUTIVE SUMMARY IORA merupakan organisasi intra-kawasan di Samudra Hindia yang berdiri pada bulan Maret 1997 di Mauritius. Organisasi ini beranggotakan 20 negara yang terbentang di lingkar Samudra Hindia. IORA memiliki agenda utama untuk membangun saling pengertian serta kerja sama yang saling menguntungkan di kawasan Samudra Hindia. Adapun area prioritas kerja sama IORA adalah: (i) Keselamatan dan keamanan maritim; (ii) Fasilitasi perdagangan dan investasi; (iii) Manajemen perikanan; (iv) Manajemen resiko bencana alam; (v) Kerja sama di bidang akademik, sains dan teknologi; serta (vi) Pertukaran kebudayaan dan pariwisata. Saat ini Indonesia adalah Wakil Ketua IORA mendampingi Australia selaku Ketua untuk periode 2013 – 2015. Sesuai kesepakatan, Indonesia akan menjadi Ketua IORA pada bulan November 2015 sampai dengan tahun 2017, dengan Afrika Selatan sebagai wakilnya. Dalam rangka mempersiapkan Keketuaan Indonesia di IORA 2015-2017, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika (P3K2 Aspasaf) telah menyusun Kajian Mandiri yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembuat keputusan dalam merumuskan strategi dan kebijakan. Keberhasilan keketuaan di IORA diukur di antaranya dari keberhasilan mendorong kemajuan kerja sama IORA, keberhasilan memantapkan citra sebagai negara maritim yang bermartabat, makmur dan berpengaruh di kawasan, serta keberhasilan memetik manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional Indonesia. Beberapa kepentingan Indonesia di IORA adalah: a) Bidang Politik dan Keamanan 

Menjadikan kawasan Samudra Hindia yang aman dan damai, bebas piracy, terorisme dan kejahatan trans nasional lainnya.



Memastikan keamanan komunikasi di kawasan.



Peningkatan kerja sama dalam bidang politik dan keamanan, termasuk pelaksanaan latihan bersama bidang SAR antar negara anggota di kawasan.

dan

kelancaran

jalur

transportasi

dan

b) Bidang Ekonomi  Promosi kerja sama ekonomi antar anggota yang saling menguntungkan, termasuk transportasi/perhubungan dan komunikasi, perdagangan dan investasi.  Kerja sama dalam upaya pengelolaan sumber daya alam maritim (perikanan, energi dan mineral) dimana Indonesia harus dapat mengambil manfaat ekonomi.  Peningkatan nilai ekspor Indonesia, nilai investasi asing di Indonesia, dan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.

vii

c) Bidang Sosial-Budaya  Meningkatkan intensitas people to peole contact antara negara-negara anggota IORA guna meningkatkan socio-culture exchange untuk mendekatkan penduduk negara-negara tersebut dan menghindari kesalahpahaman dan mendorong perdamaian.  Pelestarian kekayaan budaya negara-negara anggota IORA, khususnya Indonesia, di antaranya melalui pencatatan sebagai world heritage di UNESCO. d) Pelestarian Lingkungan Hidup  Perlindungan lingkungan hidup di kawasan dari berbagai pencemaran.  untuk mengembangkan governance system (sistem tata kelola) pemanfaatan Samudra Hindia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama secara adil dan berkelanjutan. Strategi Keketuaan Indonesia di IORA Rekomendasi strategi keketuaan Indonesia yang dihasilkan dari kajian ini meliputi empat koridor, yakni: a. Norma/Kebijakan Umum  Menghasilkan dokumen (deklarasi) yang memberi arah masa depan IORA.  Pelaksanaan program peningkatan kapasitas bagi Least Developed Countries (LDCs) dalam sektor perdagangan, investasi, pariwisata, penanggulangan bencana dan kerja sama teknik.  Meningkatkan kerja sama dengan organisasi sejenis di kawasan, baik pada tataran Sekretariat, pertukaran informasi dan pengalaman, saling kunjung serta peningkatan kapasitas.  Mengusulkan Pertemuan Tingkat Tinggi (kepala negara/pemerintahan) guna semakin mendorong dan meningkatkan komitmen dari masingmasing negara anggota. b. Organisasi dan Mekanisme Kerja  Perluasan keanggotaan sebagai bentuk organisasi yang bersifat inklusif dan terbuka.  Revisi kenaikan kontribusi tahunan dengan mengedepankan asas proporsionalitas kondisi ekonomi masing-masing negara anggota;  Mengedepankan aspek representasi (geographical distribution) di dalam mekanisme Troika. Hal ini diharapkan mampu memperkuat pool of resources IORA.  Penguatan dan optimalisasi fungsi Sekretariat dengan mengirimkan satu orang pejabat setingkat direktur dari masing-masing negara Troika.

viii

c. Prioritas Kerjasama pada Enam Area  Mengusulkan road map bagi masing-masing area prioritas kerja sama yang berisi target yang ingin dicapai, time frame, langkah-langkah implementasi dan mekanisme evaluasi capaian.  Mengusulkan pembentukan Working Group / ad hoc committee. di masing-masing area prioritas kerja sama yang dipimpin langsung oleh champion country yang bertanggung jawab mendorong kemajuan area kerja sama tersebut. 

Mengajukan gagasan kerja sama sektor yang potensial dan penting bagi kepentingan Indonesia maupun negara-negara IORA lainnya, yakni energy and food security), serta interfaith dialogue dan demokrasi.

d. Inisiatif Pendukung Persiapan Keketuaan Indonesia 

Pembentukan kelompok kerja/satuan tugas dalam skala nasional sebagai fasilitator penghubung di antara para pemangku kepentingan di Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan pembentukan gugus tugas IORA secara internal di Kemlu.



Mempersiapkan anggaran untuk program-program yang akan diusung selama masa keketuaan



Pelaksanaan public awareness campaign di dalam negeri untuk tidak saja meningkatkan profil IORA di dalam negeri, tapi juga pemanfaatan peluang yang ada bagi kepentingan nasional.



Perlu didorong pembentukan Center of Excellence studies (CoE) di masing-masing area prioritas, di kalangan kampus/akademisi. Selain itu, perlu juga dibentuk National Center for Indian Ocean Studies (NCIOS) sebagai hub untuk hasil riset dan policy workshop tersebut untuk kemudian diimplementasikan dalam tataran kebijakan nasional.

ix

x

BAB I PENDAHULUAN

“Whoever controls the Indian Ocean dominates Asia. This ocean is the key to the seven seas in the twenty-first century, the destiny of the world will be decided in these waters.” Alfred Thayer Mahan, Ahli Geo-Strategi Amerika Serikat

A.

Latar Belakang

Samudra Hindia merupakan Samudra terbesar ketiga di dunia. Menurut Ensiklopedia Britannica, Samudra Hindia digambarkan membentang sepanjang 10.000 km dari ujung Selatan Benua Afrika hingga ujung Selatan Benua Australia.1 Samudra Hindia juga mempunyai luas 73,33 juta km2, dengan garis pantai sepanjang 66.526 km. Secara geografis, Samudra Hindia terletak pada 20° LS dan 80° BT. Dasar terdalam Samudra Hindia mencapai 7.450 m di bawah permukaan laut yang terdapat di Selatan Pulau Jawa (Java Trench). Wilayah perairan yang tercakup di dalam Samudra Hindia meliputi Laut Andaman, Laut Arab, Teluk Benggala, Laut Flores, Teluk Australia Besar, Teluk Aden, Teluk Oman, Laut Jawa, Selat Mozambik, Teluk Persia, Laut Merah, Laut Sawu, Selat Malaka dan Laut Timor. Berdeda dengan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, Samudra Hindia berada pada derajat lintang yang rendah dan beriklim hangat.

Sumber: www.yourchildlearns.com http://www.britannica.com/EBchecked/topic/285876/Indian-Ocean. Diakses tanggal 30 juni 2014. 1

1

Sejak masa lampau, Samudra Hindia memainkan peranan yang cukup vital, antara lain sebagai salah satu jalur utama dunia yang menghubungkan Benua Asia, Afrika dan Eropa, baik di sektor perdagangan, politik dan militer, kebudayaan hingga penyebaran agama. Selain itu, peristiwa fenomenal lainnya adalah rangkaian ekspedisi laut Bangsa Tiongkok yang dipimpin oleh Laksamana Zheng He, yang melintasi Samudra Hindia hingga mencapai pantai Mombasa di Afrika pada Abad Ke-15. Demikian halnya pelayaran Vasco de Gama yang melintasi Tanjung Harapan dan mencapai India pada tahun 1497. Pelayaran tersebut menandai kompetisi di antara negara-negara Eropa untuk memperebutkan pengaruh (baca: wilayah jajahan) di Asia hingga Pasifik. Arti strategis Samudra Hindia terus berlanjut sampai dengan era globalisasi seperti saat ini. Di Kawasan Samudra Hindia, terdapat 26 negara,2 dengan jumlah populasi penduduk sebanyak + 2,4 milyar atau sekitar sepertiga penduduk dunia.3 Di sisi lain, rute pelayaran Samudra Hindia memiliki arti penting bagi kehidupan ekonomi dunia seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan energi dan sumber daya alam, seperti minyak dan mineral lainnya. Sebanyak 70% jalur distribusi minyak dunia terletak di Samudra Hindia. Oleh sebab itu, gangguan keamanan yang muncul di kawasan tersebut kelak dapat memicu meningkatnya harga minyak dan gas bumi dunia. Dari aspek kekayaan mineral, negara-negara di kawasan Samudra Hindia tercatat memiliki potensi yang luar biasa. Sebanyak lebih dari dua pertiga cadangan minyak dunia, 35% cadangan gas dunia, 60% uranium, 40% emas, 80% berlian dan berbagai macam zat mineral lainnya terkandung di dalam kawasan Samudra Hindia.4 Disamping itu, negara-negara di Samudra Hindia juga dikaruniai kekayaan hasil pertanian dan perikanan serta keindahan alam bagi pengembangan sektor pariwisata. Kawasan Samudra Hindia juga merupakan penggerak pertumbuhan perekonomian dunia. International Monetary Fund (IMF) mencatat bahwa pada tahun 2013 kawasan ini diperkirakan memiliki GDP sebesar US$ 8 triliun, dari keseluruhan GDP dunia sebesar US$ 73,9 triliun.5 Kontribusi signifikan tersebut tidaklah mengherankan sebab mengacu kepada laporan IMF tahun 2013, GDP middle economies di kawasan Samudra Hindia, seperti Afrika Selatan, Australia, Indonesia dan India berkisar antara US$ 350 milyar hingga US$ 1,8 triliun.6 Keempatnya adalah anggota dari The Group of Twenty (G-20), forum dua puluh negara ekonomi terbesar di dunia. Kondisi ini tak pelak turut mewarnai kebangkitan Samudra Hindia.

The Senate of Australia, Foreign Affairs, Defence and Trade References Committee, The importance of the Indian Ocean rim for Australia's foreign, trade and defence policy, the Senate Printing Unit, Parliament House, Canberra, 2013, p. 9. 3 David Alexander, et al, Indian Ocean: A Sea of Uncertainty, Future Directions International, West Perth, 2012, p. 14. 4 Id. at 10. 5 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014. http://www.imf.org. Diakses pada tanggal 30 Juni 2014. 6 Ibid. 2

2

Tentu saja, sebagai wilayah strategis, Samudra Hindia menghadapi sejumlah persoalan dan tantangan yang membutuhkan penanganan dan kerja sama serius di antara kalangan masyarakat internasional. Transnational crimes, seperti terorisme, perompakan dan pembajakan, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba dan senjata serta pencurian ikan kerap kali terjadi di kawasan Lingkar Samudra Hindia. Bencana alam, perubahan iklim dan pencemaran laut di kawasan Samudra Hindia juga semakin mengundang keprihatinan masyarakat internasional. Warga dunia tidak dapat melupakan dahsyatnya dampak kehancuran dari Tsunami Aceh tahun 2004 lalu. Juga masih tergambar jelas di ingatan mengenai peristiwa hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH 370 yang berujung pada pentingnya penanganan isu keselamatan dan keamanan transportasi secara bersama. Bagi Indonesia sendiri, Samudra Hindia memiliki arti penting bagi stabilitas kawasan. Pada The Shangri-la Dialogue tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan: “…in the twenty-first century the Indian Ocean will grow in geostrategic importance. We must make sure that the Indian Ocean does not become an area of new strategic contest and rivalry…” Memandang arti penting Samudra Hindia tersebut, sudah sepatutnya negara-negara di kawasan menjalin kerja sama yang saling menguntungkan. Pemanfaatan platform organisasi intrakawasan adalah salah satu opsi terbaik yang dapat ditempuh. Dalam kaitan ini, Indian Ocean Rim Association (IORA), yang diresmikan di Mauritius pada tanggal 6-7 Maret 1997 dan beranggotakan 20 negara yang terbentang di lingkar Samudra Hindia (Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, Komoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Mozambique, Oman, Persatuan Emirat Arab, Seychelles, Singapura, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, dan Yaman) adalah wadah bagi negara-negara di kawasan untuk dapat menjalin kerja sama dan memetik manfaat yang optimal dari kerja sama tersebut. Forum ini memiliki Mitra Dialog yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Mesir, Tiongkok dan Perancis. Sebagaimana tercantum di dalam piagam pendirian IORA, agenda utama organisasi ini ialah membangun dan memperluas pemahaman dan saling pengertian serta kerja sama yang saling menguntungkan di antara negaranegara di kawasan. Organisasi ini juga menganut prinsip konsensus dengan mengedepankan pendekatan evolusi dan non-intrusif yang didasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, kemerdekaan politik dan non-intervensi serta hidup berdampingan secara damai dan saling menguntungkan. Adapun area prioritas kerja sama IORA meliputi (i) Keselamatan dan keamanan maritim; (ii) Fasilitasi perdagangan dan investasi; (iii) Manajemen perikanan; (iv) Manajemen resiko bencana alam; (v) Kerja sama di bidang akademik, sains dan teknologi; serta (vi) Pertukaran kebudayaan dan pariwisata.

3

Sejak awal pembentukan IORA, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk senantiasa mendukung kesuksesan forum ini. Pada Pertemuan Pertama Tingkat Menteri IORA tahun 1997, Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas menyampaikan pidato yang di antaranya berisi pesan Presiden Soeharto bahwa Indonesia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap stabilitas dan pembangunan di kawasan Samudra Hindia. Keterlibatan Indonesia di dalam IORA tidak hanya berlatar belakang sejarah panjang dan keterkaitan langsung kebudayaan Indonesia dengan Samudra Hindia melainkan juga ribuan kilometer garis pantai Indonesia yang terbentang menghadap Samudra Hindia serta Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan landas kontinen yang terluas di Kawasan Samudra Hindia. Peran dan posisi Indonesia di IORA dipandang semakin penting, terutama pada saat Indonesia menjadi Ketua IORA untuk periode 2015-2017 menggantikan Australia, yang saat ini sebagai ketua sebagaimana disepakati pada the 13th Council of Ministers Meeting (COMM) di Perth, 1 November 2013. Dalam rangka mempersiapkan sekaligus menyukseskan keketuaan Indonesia di IORA, sudah barang tentu, dibutuhkan persiapan yang matang. Dengan demikian, harapan Indonesia untuk tidak sekadar menjadi chairman tetapi sekaligus sebagai leader yang mewariskan “footprint” positif dan signifikan dalam upaya memajukan IORA dapat terwujud. Selaras dengan hal tersebut, Indonesia diharapkan mampu mengusulkan berbagai inisiatif yang dapat mendorong kemajuan forum kerja sama IORA sebagai forum yang reliable, solid, dan produktif. Upaya tersebut tentunya bukan pekerjaan yang mudah mengingat situasi geo-politik dan geo-ekonomi kawasan Samudra Hindia dan sekitarnya sangat kompleks, penuh ketidakpastian dan rawan akan konflik. Kita tentu mafhum dengan, sebut saja, sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS), Arab Spring, dan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Trans Pacific Partnership (TPP) yang telah menyedot perhatian banyak pihak. IORA sendiri sebagai suatu organisasi pada saat ini menghadapi tantangan tidak mudah. Meskipun forum ini akan menginjak usia ke-20 pada tahun 2017 mendatang, patut dicatat bahwa belum ada capaian monumental dan manfaat nyata (tangible results) yang dapat dirasakan oleh para anggotanya. Dibandingkan dengan platform kerja sama regional lainnya, seperti Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Association of South East Asian Nations (ASEAN), dan Liga Arab, nama IORA hampir tidak pernah terdengar oleh masyarakat umum. Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah tersendiri pada saat keketuaan Indonesia nanti. B.

Tujuan Kajian

Pada tahun 2014, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia – Pasifik dan Afrika (P3K2 Aspasaf), Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebjiakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri menyusun Kajian Mandiri yang mengambil tema besar Persiapan Keketuaan Indonesia di IORA tahun 20152017. Kajian ini diharapkan mampu memberikan berbagai masukan kepada para pembuat keputusan di Kementerian Luar Negeri RI, pada khususnya, dan pemerintah Indonesia, pada umumnya, demi kepentingan nasional.

4

C.

Rumusan Permasalahan

Kajian Mandiri ini berangkat dari hipotesa “Melalui keberhasilan Keketuaan di IORA, Indonesia akan semakin mengukuhkan peran globalnya sebagai negara maritim yang bermartabat dan dapat mencapai kepentingan nasional.” Dengan demikian, kesuksesan Indonesia di dalam forum IORA kelak akan semakin mengukuhkan peran Indonesia sebagai negara maritim di tataran global. Tentunya, keberhasilan Indonesia di IORA diukur dari sejumlah parameter, antara lain meningkatnya frekuensi kerja sama di antara negaranegara anggota, perluasan keanggotaan, meningkatnya awareness masyarakat dan pengaruh IORA dalam konstelasi politik global. Keberhasilan Indonesia tersebut sudah barang tentu diharapkan juga mampu memberikan manfaat konkret bagi Indonesia. Untuk itu, matrikulasi/identifikasi potensi dan kepentingan Indonesia yang ingin dicapai melalui mekanisme IORA merupakan salah satu upaya yang harus dipersiapkan menjelang keketuaannya nanti. Berangkat dari hal tersebut, beberapa pertanyaan penting yang perlu dikaji dan ditemukan jawabannya ialah sebagai berikut: 1. Sejauh mana perkembangan IORA saat ini? Faktor/kondisi apa saja yang selama ini menghambat perkembangan IORA? Hal-hal apa saja yang patut dipertahankan? 2. Inisiatif atau bidang kerja sama apa saja yang diharapkan menjadi footprint Indonesia sebagai ketua? 3. Modalitas seperti apa yang dimiliki Indonesia di dalam kerangka kerja sama IORA? 4. Kepentingan apa saja yang ingin Indonesia capai melalui forum IORA? 5. Dari 6 (enam) area prioritas kerja sama IORA, sektor apa saja yang menjadi prioritas bagi Indonesia? 6. Inisiatif program dan proyek apa saja yang dapat diusung Indonesia dalam forum IORA? 7. Lesson learned seperti apa dari mantan Ketua IORA? 8. Masukan dan harapan negara-negara anggota IORA lainnya terhadap keketuaan Indonesia? 9. Bagaimana tanggapan negara-negara anggota IORA lainnya terhadap inisiatif yang akan diusung dalam keketuaan Indonesia? D.

Metode Penelitian

Kajian Mandiri bersifat policy-oriented sekalipun tetap menjunjung tinggi kaidah-kaidah akademis. Kajian Mandiri dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 yang dimulai pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2014. Penyusunan kajian Mandiri bersifat kualitatif dan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

5

1.

Studi lapangan untuk memperoleh data primer, khususnya dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan instansi terkait di negara – negara Anggota IORA melalui mekanisme Policy Dialogue and Discussion (PDD), terutama negara mantan Ketua guna menggali lessons-learned yang kelak dapat menunjang keketuaan Indonesia. Kegiatan PDD ini dilaksanakan dengan: a.

Oman (Ketua IORA tahun 2001-2003)

b.

Sri Lanka (Ketua IORA tahun 2003-2005)

c.

Iran (Ketua IORA tahun 2007-2009)

d.

India (Ketua IORA tahun 2011-2013)

e.

Australia (Ketua IORA tahun 2013-2015)

f.

Negara-negara Anggota IORA lainnya: Bangladesh, Kenya, Malaysia, Persatuan Emirat Arab, Singapura, dan Thailand.

2.

Studi kepustakaan dari berbagai buku, jurnal akademik, media massa, dll;

3.

Proses konsultasi dalam format Focus Group Discussion (FGD) dengan perwakilan negara-negara Anggota IORA di Jakarta, yaitu: Afrika Selatan, India, Mozambique, Oman dan Yaman;

4.

Proses konsultasi dalam format Focus Group Discussion (FGD) dengan instansi terkait di Indonesia, khususnya membahas identifikasi potensi dan kepentingan Indonesia dalam enam area prioritas kerja sama IORA;

5.

Proses konsultasi dengan para pakar dalam format Pertemuan Kelompok Ahli (PKA).

E.

Sistematika Penulisan Kajian

Kajian ini dijabarkan dalam enam bab yang diawali dengan latar belakang, tujuan, rumusan permasalahan, sistematika penulisan kajian dan metode penelitian pada Bab I Bab II membedah IORA lebih dalam yang mencakup aspek – aspek: (i) sejarah pendirian; (ii) organisasi dan mekanisme kerja; (iii) perkembangan terkini; dan (iv) peluang dan tantangan. Bab ini memberikan gambaran evaluasi dan analisa tentang peluang perbaikan kerja sama IORA dari segi substansi, administrasi serta institusi. Bab III membahas hubungan Indonesia dan IORA guna merumuskan Pemetaan Modalitas dan Kepentingan yang ingin dicapai. Bab ini mengkaji halhal berikut: (i) nilai strategis Samudra Hindia bagi Indonesia dari perspektif politik dan keamanan, ekonomi – perdagangan serta sosial – budaya; (ii) pemetaan modalitas Indonesia, termasuk di dalam enam area prioritas kerja sama melalui mekanisme strength, weaknesses, opportunities and threat (SWOT); serta (iii) pemetaan prioritas kepentingan Indonesia.

6

Bab IV memuat lessons-learned dari negara – negara mantan ketua IORA serta pandangan atas isu-isu yang akan diusulkan Indonesia. Hal tersebut tentunya akan bermanfaat bagi Indonesia dalam merancang strategi dan perannya sebagai Ketua, termasuk dalam memetakan like-minded member states pada isu-isu tertentu. Bab V merumuskan strategi dalam memajukan kepentingan nasional pada Keketuaan Indonesia di IORA nanti. Bab ini akan menjabarkan berbagai inisiatif yang dapat diusung Indonesia terkait program maupun upaya untuk memajukan IORA, yakni inisiatif di bidang substansi (norma/kebijakan umum) dan mekanisme organisasi IORA, inisiatif di enam prioritas kerja sama IORA dan inisiatif pendukung persiapan Keketuaan Indonesia di IORA. Bab VI akan memuat kesimpulan dan rekomendasi serta berbagai program dalam enam koridor kerja sama yang akan diusung Indonesia berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan di Indonesia.

7

8

BAB II Sejarah dan Perkembangan Indian Ocean Rim Association (IORA)

"Recent changes in the international system demand that the countries of the Indian Ocean shall become a single platform” 7 Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan A. Pendahuluan IORA (Indian Ocean Rim Association), yang sebelumnya dikenal dengan “IORARC” (Indian Ocean Rim Association Regional Cooperation), merupakan organisasi/forum kerja sama kawasan yang dideklarasikan di Mauritius pada bulan Maret 1997. Sesuai dengan piagam pendiriannya, IORA memiliki tujuan utama untuk mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan melalui pendekatan konsensus (consensus-based approach) dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, kemerdekaan politik dan non-intervensi serta hidup berdampingan secara damai dan saling menguntungkan. IORA dapat dikatakan sebagai satu-satunya organisasi yang beranggotakan negara-negara di sub-kawasan Pasifik Barat Daya, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah hingga Pantai Timur Afrika. Hal ini terlihat dari 20 (dua puluh) negara anggota yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, seperti Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, Komoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles, Singapura, Sri Lanka, Tanzania, Persatuan Emirat Arab dan Yaman. Selain itu, IORA juga memiliki 6 (enam) negara mitra wicara, yakni Tiongkok, Perancis, Mesir, Inggris, AS dan Jepang. Perubahan nama “IOR-ARC” menjadi “IORA” diresmikan dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-13 di Perth, Australia pada 1 November 2013. Keputusan tersebut dipandang sebagai upaya peningkatan kesadaran publik (public awareness) terhadap eksistensi forum IORA itu sendiri. Argumen tersebut juga turut didukung oleh Leighton G. Luke, Manager of Indian Ocean Research Programme, bahwa “The change of name to Indian Ocean Rim Association is important, but it must be just the first step towards raising awareness of the organisation and the work it is doing, along with cultivating a sense of the Indian Ocean rim as a true region, rather than just a series of sub-regions.” 8

Alpers, A Edward, The Indian Ocean in A world History, Oxford University Press, New York, 2014, p.143. 7

http://www.futuredirections.org.au/publications/indian-ocean/29-indian-ocean-swa/1409-fromior-arc-to-iora-a-new-name-for-indian-ocean-regional-body.html. 8

9

B. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan IORA Pembentukan forum kerja sama regional Samudra Hindia pada awalnya lahir dari gagasan bersama Afrika Selatan, Australia dan India.9 Pada awal dekade 1990-an, Afrika Selatan, yang baru terlepas dari belenggu politik Apartheid, aktif melakukan serangkaian upaya untuk mendapatkan pengakuan dari aktor – aktor regional dan global. Kunjungan Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Pik Botha, ke India pada tahun 1993 berbuah pada pembentukan forum kerja sama regional di kawasan Samudra Hindia. Respon positif India atas usulan tersebut dapat dilihat sebagai bentuk kekecewaan publik India terhadap mekanisme South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) serta penolakan pengajuan keanggotaan India di dalam Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Di sisi lain, gagasan pembentukan forum regional ini turut disambut baik Australia yang tengah mengembangkan arah politik luar negeri ke Kawasan Asia Selatan (look-north). Pada 29-31 Maret 1995, berlangsung pertemuan di Mauritius yang dihadiri oleh para wakil pemerintah, akademisi dan pelaku bisnis yang berasal dari Afrika Selatan, Australia, India, Kenya, Mauritius, Oman dan Singapura membahas pengembangan gagasan kerja sama di antara negara-negara di kawasan Samudra Hindia. Di dalam pertemuan lanjutan yang berlangsung pada pertengahan Agustus 1995, negara – negara core member states (M-7) tersebut berhasil merumuskan piagam pembentukan sebuah mekanisme kerja sama regional yang diberi nama Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC) yang kemudian disebut Indian Ocean Rim Association (IORA). Selain daripada negara – negara M-7, pertemuan tersebut juga turut dihadiri oleh wakil-wakil dari Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Yaman, Tanzania, Madagaskar dan Mozambik (M-14). Kemudian, pada Pertemuan Pertama Tingkat Menteri di Mauritius pada 6 – 7 Maret 1997, para negara M-7 berhasil meresmikan IOR-ARC Charter yang merupakan fondasi lahirnya IORA seperti sekarang ini. Para wakil dari negara M-14 kembali bertemu di Maputo, Mozambik, untuk membahas pembentukan Kelompok Kerja Perdagangan dan Investasi/Working Group on Trade and Investment (WGTI).10 Pembentukan Working Group tersebut dinilai sangat krusial dalam upaya mendukung agenda IORA yang lebih fokus pada kerja sama ekonomi dan perdagangan. Pertemuan juga menyepakati perluasan keanggotaan ke Bangladesh, Iran, Seychelles, Thailand dan Persatuan Emirat Arab serta menjajaki Jepang dan Mesir sebagai Mitra Wicara (Dialogue Partners). Pada pertemuan Tingkat Menteri ke-3 di Oman tahun 2000 dan pertemuan sejenis tahun 2001 dan 2012, Tiongkok dan Inggris, Perancis serta AS masing – masing diputuskan secara resmi bergabung sebagai negara mitra wicara. Sementara itu, Komoros disahkan sebagai negara anggota ke-20 pada tahun 2012. Saman Kelegama, Indian Ocean Regionalism: Is There a Future?, Economic and Political Weekly, Vol. 37, No. 25, June 22, 2002, p. 2422. 9

WGTI berperan di antaranya merumuskan dan melaksankan program kerja sama IORA, antara lain: peningkatan perdagangan, investasi dan pariwisata, pertukaran sains dan tekonogi serta peningkatan SDM (http://www.iora.net/forum/working-group-of-trade-investment.aspx) 10

10

Di dalam perkembangannya, IORA terus berupaya untuk memperluas sekaligus meningkatkan intensitas kerja sama di antara negara anggota serta memanfaatkan peran negara mitra wicara. Langkah pembentukan High Level Task Force/HLTF yang secara khusus bertugas untuk memetakan sekaligus me-review masa depan IORA serta sejumlah isu lainnya yang disinyalir sebagai penghambat kemajuan forum tersebut merupakan upaya untuk memajukan organisasi di kawasan Samudra Hindia ini. Rekomendasi HLTF tersebut ditindaklanjuti di dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-9 di Sana’a pada tahun 2009 melalui beberapa kebijakan, antara lain re-examination of the Charter, mendorong partisipasi perwakilan sektor teknis pada pertemuan teknis IORA dan mengevaluasi proyek-proyek yang mandek dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Pertemuan Tingkat Menteri (Council of Ministers/CoM) ke-10 di Sana’a pada Agustus 2010 telah menghasilkan sejumlah pencapaian penting yang terangkum di dalam Sana’a Communique. Komunike ini pada intinya menyepakati pembentukan Maritime Transport Council (MTC), amandemen IORA Charter serta penawaran sejumlah flagship project kepada lembagalembaga subsider IORA, seperti Univeristy Mobility for Indian Ocean Region/UMIOR (bidang pendidikan), Regional Centre for Science and Technology Transfer/RCSTT (bidang IPTEK), Fisheries Support Unit/FSU (bidang perikanan) dan Maritime Transport Council/MTC (bidang transportasi laut). Pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-11 di Bengaluru November 2011, IORA berhasil mengidentifkasi 6 (enam) area prioritas kerja sama, yang meliputi (i) Keselamatan dan Keamanan Maritim; (ii) Fasilitasi Perdagangan dan Investasi; (iii) Manajemen Perikanan; (iv) Manajemen Resiko Bencana; (v) Kerja Sama Akademi, Sains dan Tekonologi; dan (vi) Promosi Pariwisata dan Pertukaran Kebudayaan. Dalam kaitan ini, Dewan Menteri menetapkan program capacity building dan workshop sebagai key instrument.

Keterangan: IOR-ARC member states IOR-ARC dialogue partners *sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Indian-Ocean_Rim_Association

11

C. Organisasi dan Kelembagaan C.1. Struktur IORA Sekretariat IORA terletak di Cyber City, Ebène, Mauritius dan diketuai oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dengan dibantu oleh dua Direktur dan Staf pendukung lainnya. Ditunjuk oleh Dewan Menteri, Sekjen melaksanakan amanah jabatan selama tiga tahun. Sebagaimana tertuang di dalam Butir 5.f.v Charter and Rule of Procedures, Jabatan Sekjen dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya. Saat ini, jabatan Sekjen IORA periode 2012-2014 dan 2015 – 2018 dipegang oleh Duta Besar KV Bhagirath asal India. Perpanjangan masa jabatan Sekjen Bhagirath tersebut dikukuhkan pada CoM ke-14 IORA di Perth, Australia, 6 – 8 Oktober 2014. Sekretariat IORA, pada prinsipnya, bertugas melaksanakan kewajiban administratif. Sementara, hak pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan Ketua IORA dengan mempertimbangkan persetujuan (konsensus) seluruh negara anggota. Lebih lanjut, Sekretariat IORA bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pertemuan, representasi dan promosi, pengumpulan dan penyebaran informasi, pemeliharaan arsip, registrasi dan penyimpanan dokumentasi dan bahan penelitian serta pengelolaan sumber daya. Di sisi lain, Indonesia menaruh perhatian serius pada organisasi regional ini. Bentuk keseriusan tersebut ditunjukkan dengan penugasan seorang pejabat senior dari Kementerian Luar Negeri RI, Sdr. Firdaus Dahlan, sebagai salah satu direktur pada Sekretariat IORA. Secondmen tersebut melengkapi formasi direktur di Sekretariat IORA, yang saat ini hanya diisi oleh Mr. H Graham Anderson asal Afrika Selatan.

Sumber: www.iora.net

12

C.2. Troika Keketuaan IORA Keketuaan IORA menganut konsep kepemimpinan 3 (tiga) negara atau “Troika”. Konsep ini memiliki komposisi ketua IORA periode sebelumnya ditambah Ketua IORA yang sedang menjabat dan Wakilnya (Ketua IORA pada periode berikutnya). Dalam kaitan ini, “Tiga Serangkai” ini diamanatkan oleh Dewan Menteri untuk secara aktif melakukan pertemuan troika/troika meeting di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (CoM) dan Pertemuan Tingkat Pejabat Senior (CSO) guna semakin menyukseskan sekaligus meningkatkan koordinasi program kegiatan IORA. Sementara itu, Dewan Menteri IORA sendiri menetapkan Ketua IORA dari sederet calon yang telah diajukan oleh negara-negara anggota secara sukarela. Ketika kondisi tersebut tidak terpenuhi, Ketua akan dipilih berdasarkan pertimbangan geografis (keterwakilan wilayah). Sementara itu, posisi wakil ketua akan ditawarkan secara terbuka (open bidding) oleh Sekretariat kepada seluruh negara anggota IORA. Pengumuman tersebut umumnya dilakukan 6 (enam) bulan sebelum Pertemuan Tingkat Menteri. Terdapat beberapa catatan dalam penunjukkan wakil ketua IORA, yakni: 1. 2.

Jika terdapat lebih dari satu negara anggota yang menawarkan diri menjadi wakil ketua IORA, maka Dewan Menteri akan memutuskan wakil ketua IORA berdasarkan keputusan konsensus. Namun, jika tidak terdapat satu pun calon wakil ketua, maka ketua IORA akan berkonsultasi dengan negara-negara anggota untuk menunjuk wakil ketua IORA berdasarkan pertimbangan geografis.

Sejauh ini, Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua IORA pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-13 di Perth, Australia pada bulan November 2013 mendampingi Australia, selaku ketua periode 2013 – 2015. Dengan demikian, komposisi troika saat ini meliputi India (ketua IORA periode 2011 – 2013), Australia (2013-2015) dan Indonesia (2015-2017). Berikut tabel urutan bergabungnya negara anggota, mitra wicara dan pengamat di IORA beserta periode keketuaan beberapa negara anggota di IORA: Negara Anggota No. Nama Negara 1. Australia 2. Kesultanan Oman

Keanggotaan 07 Maret1997 07 Maret1997

3.

Keketuaan 2013 - 2015 2001 - 2002

Wakil Ketua 2011 - 2012 1997, 1999 2000 2015 - 2016

Republik Afrika 07 Maret1997 2017 - 2019 Selatan 4. Republik India 07 Maret1997 2011 - 2013 2009 - 2010 5. Republik Kenya 07 Maret1997 6. Republik Mauritius 07 Maret1997 1997 - 1998 7. Republik Singapura 07 Maret1997 Keterangan: Core Member States/M-7, melakukan pertemuan di Mauritius pada tanggal 29-31 Maret 1995, membahas gagasan kerja sama negara-negara di kawasan Samudra Hindia 8. Malaysia 07 Maret1997 9. Persatuan Republik 07 Maret1997 1998 Tanzania

13

10.

Republik Indonesia

07 Maret1997

2015 - 2017

1998, 2013 2014 11. Republik Madagaskar 07 Maret1997 12. Republik Mozambik 07 Maret1997 1999 - 2000 13. Republik Sosialis 07 Maret1997 2003 - 2005 1997, 2001 Demokratik Sri Lanka 2002 14. Republik Yaman 07 Maret1997 2009 - 2011 2006 - 2008 Keterangan: 7 Negara anggota kedua / M-14 yang telah turut hadir pada pertemuan pertama (1st Ministerial Meeting) IORA di Mauritius pada tanggal 6 – 7 Maret 1997 di Mauritius. 15. Persatuan Emirat Arab 31 Maret 1999 16. Republi Islam Iran 31 Maret 1999 2006 - 2008 2003 - 2005 17. Republik Rakyat 31 Maret 1999 Bangladesh 18. Kerajaan Thailand 31 Maret 1999 19. Republik Seychelles 15 November 2011 20. Persatuan Komoros 02 November 2012 Negara Mitra Wicara 1. Republik Arab Mesir 31 Maret1999 2. Jepang 31 Maret1999 3. Kerajaan Inggris 23 Januari 2000 4. Republik Rakyat 23 Januari 2000 Tiongkok 5. Republik Perancis 08 April 2001 6. Amerika Serikat 02 November 2012 Pengamat/Observer Status 1. Indian Ocean Tourism 23 January 2000 Organisation 2. Indian Ocean Research 05 August 2010 Group *dikutip dari berbagai sumber C.3. Mekanisme Kerja Sama IORA Forum regional IORA bersifat Tripartit. Pemerintah, komunitas bisnis dan akademisi memiliki peranan penting dalam mempromosikan kerja sama dan interaksi yang lebih dekat antarnegara anggota IORA. IORA sendiri dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip regionalisme terbuka, yang dapat diartikan sebagai berikut:11 1.

Dalam menghasilkan sebuah keputusan, negara – negara anggota IORA tidak terikat (non-legally binding) oleh keputusan tersebut. Dengan kata lain, keputusan yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat mengikat negara-negara anggotanya.

Tiga komponen utama regionalism terbuka IORA meliputi (i) liberalisasi perdagangan, (ii) fasilitasi perdagangan dan investasi, serta (iii) kerja sama ekonomi dan teknik. http://www.iora.net/aboutus/how-iora-operates/scope-of-work.aspx 11

14

2.

Kerja sama IORA didasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial dan kebebasan politik serta saling menguntungkan (mutually beneficial). Selain itu, kerja sama tersebut tidak bertujuan untuk menggantikan ataupun menghalangi hak serta kewajiban para negara anggota baik secara bilateral, regional dan multilateral melainkan memperkuat dan melengkapi bukan sebagai.

3.

Program kerja (voluntarism).

4.

Keputusan diambil berdasarkan prinsip konsensus.

sama

IORA

menjunjung

tinggi

prinsip

sukarela

Mekanisme IORA digerakkan oleh 3 (tiga) pilar, yaitu: (i) scholars (subfora Indian Ocean Rim Academic Group/IORAG), (ii) pelaku usaha (Indian Ocean Rim Business Forum/IORBF) dan (iii) pemerintah (Working Group on Trade and Investment/WGTI). Ketiga sub-fora tersebut memiliki lembaga subsider yang terdiri dari Regional Centre for Science and Technology Transfer (RCSTT), University Mobility for Indian Ocean Region (UMIOR), Maritime Transport Council (MTC) dan Fisheries Support Unit (FSU). Ketiga sub-fora tersebut kemudian melaporkan setiap keputusan atau usulan kepada Pertemuan Tingkat Pejabat Senior /Committee of Senior Officials (CSO).12 CSO terdiri dari para pejabat pemerintah senior negara-negara anggota IORA, melakukan pertemuan paling tidak setahun sekali dan bertugas mengkaji pelaksanaan keputusan yang diambil oleh COM bekerja sama dengan WGTI, IORBF dan IORAG Hasil kesepakatan CSO, lebih lanjut, akan dibawa ke Pertemuan Tingkat Menteri/Council of Ministers (COM), selaku pengambil keputusan akhir.13 COM merupakan para Menteri Luar Negeri negara anggota IORA yang melakukan pertemuan setiap tahunnya untuk merumuskan kebijakan, membahas perkembangan dan pencapaian kerja sama IORA serta memutuskan area kerja sama baru dan pembentukan badan khusus/specialized agencies terhadap isu-isu umum di Samudra Hindia Dalam rangka penguatan kerangka kerja sama IORA, seluruh negara anggota telah berhasil mengidentifikasi prioritas bidang kerja sama jangka menengah dan panjang seperti yang termaktub di dalam Piagam IORA. Prioritas tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, memajukan transportasi kelautan, kerja sama perdagangan perikanan, penelitian dan manajemen, budidaya perikanan, pendidikan dan pelatihan, energi, teknologi dan informasi, kesehatan, perlindungan lingkungan, pertanian dan penanggulangan bencana. Penguatan kerja sama berdasarkan bidang prioritas tersebut disusun sebagai pedoman kebijakan IORA dalam menetapkan kerja sama di area priortas baru.

12

(http://www.iora.net/forum/committee-of-senior-officials/committee-of-senior-officials.aspx).

13

(http://www.iora.net/forum/council-of-ministers.aspx).

15

Pedoman Kebijakan / Policy Guidelines IORA 1. Perdagangan, investasi, keuangan, dan energi: (i) Fasilitasi perkembangan Clearing Payment Arrangement (CPA) untuk IORA termasuk wacana bergabung dengan Asian Clearing Union (ACU); (ii) Finalisasi dan pelaksanaan kerangka kerja sama Preferential Trade Arrangement (PTA) pada tahun 2012; (iii) Peningkatan kapasitas perdagangan dan mekanisme pembangunan infrastruktur di negara-negara anggota melalui linkage and network antar institusi terkait promosi ekspor, pariwisata, badan penelitian dan Bank Credit Export . 2. Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: (i) mendukung pembentukan Pusat Ilmu Pengetahuan dan Transfer Teknologi kawasan (Regional Centre on Science and Transfer of Technology/RCSTT); (ii) meningkatkan kegiatan University Student Mobility Program for the Indian Ocean/UMIOR termasuk program pertukaran pekerja dan pelajar berprestasi; (iv) mendukung peningkatan kapasitas di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi akademisi dan peneliti; serta (v) mendukung kerja sama kebudayaan antar negara anggota; 3. Perikanan: meningkatkan kerja sama dalam kerangka Fisheries Support Unit (FSU). 4. Pariwisata: (i) partisipasi di pameran perdagangan dan pariwisata di kawasan; (ii) Investasi infrastruktur proyek pariwisata; (iii) Mendukung studi kepariwisataan yang feasible. 5. Manajemen Risiko Bencana: (i) melaksanakan studi mengenai sumber polusi; (ii) mekanisme distribusi dan dampaknya terhadap ekosistem pesisir di lingkar Samudra Hindia; (iii) studi mengenai efek Tsunami di Teluk Oman; dan (iv) mendukung upaya negara-negara anggota menyelesaikan masalah Flu Burung. 6. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): (i) optimalisasi website www.iorarc.org (sekarang www.iora.net) sebagai alat diseminasi informasi termasuk web link of Customs and Quarantine Standards; dan (ii) mendukung penyelesaian Compendia on Customs and Quarantine and Standards. *Sumber: http://www.iora.net/about-us/action-plan.aspx

BAGAN ALUR KERJA SAMA IORA Council of Ministers (COM)

Committee of Senior Official (CSO)

Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG)

Indian Ocean Business Forum (IORBF)

Working Group on Trade and Investment (WGTI)

 Regional Centre for Science and Technology Transfer (RCSTT)  University Mobility for Indian Ocean Region (UMIOR)

Maritime Transport Council (MTC)

Fisheries Support Unit (FSU)

16

C.4. Mekanisme Pendanaan IORA Berdasarkan Piagam IORA, tiap negara anggota memiliki kewajiban kontribusi finansial tahunan (annual contribution). Terhitung mulai Januari 2015, sebagaimana disepakati pada CoM ke-14 di Perth bulan Oktober 2014, jumlah nominal kontribusi keanggotaan meningkat menjadi sebesar USD 24.000, berlaku bagi seluruh anggota IORA. C.5. Dana Khusus (Special Fund) Dana Khusus ditetapkan sebagai mekanisme keuangan pendukung yang berfungsi melengkapi pendanaan proyek dan program. Selain itu, Dana Khusus memberikan kontribusi dukungan atas tujuan IORA melalui penyediaan dana sekaligus membantu negara anggota dalam melakukan studi kelayakan dan pelaksanaan inisiatif, program dan proyek-proyek yang telah disetujui. Pertemuan Tingkat Menteri ke-4 di Kolombo, Sri Lanka tahun 2003 menyepakati bahwa Dana Khusus dapat berasal dari kontribusi sukarela para negara anggota, mitra wicara hingga pengamat dan organisasi internasional lainnya. Namun demikian, sumber pendanaan dari negara non-anggota diatur lebih lanjut berdasarkan persetujuan Komite Pejabat Senior dan Dewan Menteri. Berikut daftar aliran pendanaan khusus IORA (as of July 2014): Voluntary Contribution: Member States India

April 2006

$ 50, 000

Sultanate of Oman

October 2006

$ 50, 000

Islamic Republic of Iran

February 2007 $ 75, 063

Yemen

June 2009

$ 25, 000

India

July 2012

$ 1 Million

South Africa

April 2013

$

UAE

July 2013

$ 500, 000

Australia

September 2013

$

5, 000

7, 985

Dialogue Partner China July 2011

$ 100, 000

November 2012

$ 100, 000

China

17

Used Contribution: Tourism Feasibility Study

May 2009

$ 25, 000

Fisheries Support Unit (FSU)

May 2009

$ 30, 000

RCSTT (Establishment)

December 2010

$ 25, 000

Tsunami

June 2011

$ 20, 000

RCSTT (Events)

December 2012

$ 50, 000

Institutional Mechanism for promoting Intra-Regional Investment & Trade

March 2013

$ 15, 000

*Sumber: www.iora.net D. Perkembangan Terkini IORA Tidak dapat dipungkiri, Keketuaan India dan Australia di IORA telah membawa dampak positif yang cukup signifkan terhadap program kerja IORA, khususnya terkait pelaksanaan berbagai proyek peningkatan kapasitas (capacity building) di keenam sektor prioritas kerja sama. Mengerucutnya sektor prioritas IORA berdasarkan 6 (enam) area ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih nyata bagi para anggotanya. Terlebih, momentum perubahan nomenklatur IORA menunjukkan upaya peningkatan eksistensi IORA di dunia internasional sebagai forum besar dan penting di lingkar Samudra Hindia. D.1. Perkembangan Kerja Sama pada Enam Area Prioritas Ruang lingkup dan fokus kerja sama di 6 (enam) area prioritas IORA dibahas lebih lanjut pada Pertemuan Tingkat Menteri ke–13 di Perth, seperti yang tercantum di dalam Perth Communique, yaitu:14 (i)

Keselamatan dan Keamanan Maritim; Ruang lingkup kerja sama sektor keselamatan dan keamananan maritim meliputi ancaman dalam perdagangan maritim yang berkelanjutan, piracy, kebebasan laut lepas, pelaut dan nelayan serta hal-hal lain sesuai dengan UN Convention on the Law of the Seas (UNCLOS). Dalam hal ini, diharapkan terjalin kerja sama yang konkrit, termasuk melalui peningkatan diseminasi informasi mengenai peraturan dan hukum maritim.

(ii)

Fasilitasi Perdagangan dan Investasi; Kerja sama sektor fasilitasi perdagangan dan investasi bertujuan untuk meningkatkan integrasi dan pengembangan ekonomi di kawasan Samudra Hindia. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup, di antaranya, pengembangan insisiatif business-friendly terkait isu ketahanan energi dan pangan, pariwisata dan infrastruktur serta mendorong aplikasi ekonomi biru.

14

https://www.dfat.gov.au/geo/indian-ocean/perth-communique-2013.html

18

(iii) Manajemen Perikanan; Kerja sama sektor manajemen perikanan, antara lain, menggarisbawahi komitmen untuk memerangi illegal fishing dan mendorong eksplorasi sumber daya alam laut yang aman, produktif dan bekelanjutan. (iv)

Manajemen Risiko Bencana; Kerja sama sektor ini diarahkan pada penanganan bencana alam dan manajemen risiko serta upaya penanganan pencemaran laut.

(v)

Kerja Sama Akademis, Sains dan Teknologi; Bentuk kerja sama sektor akademis, sains dan teknologi meliputi kerja sama penelitian, pelatihan (capacity building) serta exchange of experts and scholars. Sektor ini juga memiliki semangat untuk meningkatkan intensitas hubungan akademisi dengan think-tanks di wilayah lingkar Samudra Hindia.

(vi)

Promosi Pariwisata dan Pertukaran Kebudayaan. Kawasan Samudra Hindia dikaruniai kekayaan serta keberagaman budaya yang begitu luar biasa. Kondisi tersebut menyiratkan perlunya hubungan antar masyarakat yang lebih erat (closer people-to-people links), antara lain melalui kerja sama pariwisata, pendidikan dan bisnis.

Melalui 6 (enam) area prioritas kerja sama IORA ini, patut diakui bahwa arah kerja sama IORA lebih terarah. Pada masa keketuaan India, intensitas kerja sama di keenam sektor prioritas cukup tinggi. Bentuk kerja sama, seperti workshop, pelatihan, pembangunan reseach centre dll cukup intensif dilaksanakan. Sementara itu, Keketuaan Australia juga telah menancapkan sejumlah pencapaian, antara lain terlaksananya 2 (dua) proyek kerja sama sektor keamanan dan keselamatan maritim, 1 (satu) proyek kerja sama sektor fasilitasi perdagangan dan investasi, 1 (satu) proyek kerja sama sektor manajemen perikanan, 2 (dua) proyek kerja sama sektor akademi, sains dan teknologi dan 1 (satu) proyek promosi pariwisata dan pertukaran budaya. Pertemuan Tingkat Menteri (CoM) ke-14 turut mendorong isu Gender Empowerment di dalam mekanisme IORA. Kerja sama di sektor ini dipandang penting mengingat peran krusial kaum perempuan sebagai kontributor pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara di wilayah Samudra Hindia.15 Berikut ini daftar proyek IORA Tahun 2014 (as of July 2014): No

Name of Projects of IORA’s Six Priority Areas

Maritime Security and Safety 1. Conference on “The Political Economy of Maritime Africa in the Indian Ocean Region”, 12 to 14 March 2014, Nairobi, Kenya 2. Workshop on “IORA and the Strategic Stability in the Indian Ocean”, 5 March 2014, Mauritius 3. Status on the Headquarters Agreement and Memorandum of Understanding: Maritime Transport Council (MTC) for IORA 15

Hosted by Secretariat of IORA

Completed

Secretariat/ Singapore Sultanate of Oman

Completed

http://www.iora.net/about-us/priority-areas/gender-empowerment.aspx

19

Details

Current Project (In Development)

4.

Feasibility Study: Establishment of IORA Shipping Company 5. Indian Ocean Dialogue, Thiruvananthapuram, 5 to 7 September 2014, Kerala, India 6. Capacity Building in Survey work through Indian Registrar of Shipping 7. Meeting: Mayors and Heads of City Councils of main Coastal Cities of IORA, Bandar Abbas, Iran Trade and Investment Facilitation 1. First Indian Ocean Renewable Energy Ministerial Forum, Abu Dhabi, UEA, 21 January 2014 2. Business Innovation Centre in the Indian Ocean

Sultanate of Oman India

3.

Sri Lanka

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Report on the status on the Study on Institutional Mechanisms for Promoting IntraRegional Investment and Trade in IORA Member States Follow-up of the first Economic and Business Conference Workshop: Business Facilitation, 4 to 5 August 2014 Second Workshop: Trade Facilitation and Customs Harmonisation Meeting for Presidents of the Chambers of Commerce and Industry Workshops: Jointly hosted by RCSTT and Iran's Chamber of Commerce Conference: Establishment of Free Trade Industries in the Region, Kish Island, 2014 Feasibility Study: IORA Business Travel Card

12.

Feasibility Study: Preferential Trade Agreement for IORA Member States IOR B2B portal

13.

Strategic Vision of the IORBF

14. 15.

Establishment of a Mediation and Arbitration System and Appropriate Mechanism for settling disputes among IORA Members Regional Internet Exchange Programme

16.

Island Connectivity

India Islamic Republic of Iran

20

(In (In (In (In

United Arab Emirates

Completed

Indonesia

Current Project (In Development) Current Project (In Development)

India/Mauritius Mauritius Australia/India Islamic Republic of Iran Islamic Republic of Iran Islamic Republic of Iran Secretariat of IORA Secretariat of IORA India Australia/ Mauritius Islamic Republic of Iran Mauritius Mauritius

Fisheries Management 1. Disbursement of Funds: Workshop on Fishesotolith ageing and stock assessment, Muscat, Oman, 23 to 31 October 2013 2. Workshop on Fisheries Management, Kochi, 9 to 21 December 2013 3. Implementation of the Action Plan for the IORA Fisheries Support Unit 4. Workshop: Sustainable Aquaculture and Artisanal Fisheries Development in Eastern African Member States, Zanzibar, 11 to 16 August 2014

Current Project Development) Current Project Development) Current Project Development) Current Project Development)

Current Project Development) Current Project Development) Current Project Development) Current Project Development) Current Project Development) Current Project Development) Current Project Development) Current Project Development) Current Project Development) Current Project Development) Current Project Development)

(In (In (In (In (In (In (In (In (In (In (In

Current Project (In Development) Current Project (In Development)

Sultanate of Oman

Completed

India

Completed

FSU

Current Project (In Development) Current Project (In Development)

Australia

5.

Access to EEZ Fisheries

Tanzania

6.

Training programme: Aquatic Plants Culture Technology Workshop: Fisheries Stock Assessments

Thailand

7. 8.

Australia

Current Project Development) Current Project Development) Current Project Development) Current Project Development)

(In (In (In

Research project: "The Economic Aspects of India (In Fisheries: A Framework for Regional Cooperation in IORA" 9. Actions taken by Member States on Illegal Secretariat of Current Project (In fishing IORA Development) Disaster Risk Management 1. Regional Meeting: Disaster Risk Reduction, Australia Current Project (In September 2014 Development) Academic and Science & Technology Cooperation (Ocean and Climate) 1. Workshop: Climate Change Adaptation, 31 Australia Completed March to 3 April 2014, Chennai, India 2. Work Plan: University Mobility in the Indian India Current Project (In Ocean (UMIOR) Development) 3. Indian Ocean Rim University- Virtual University India/Mauritius Current Project (In developments Development) 4. Indian Ocean Studies Chair in Mauritius India/Mauritius Current Project (In Development) 5. Indian Ocean Study Centre (IOSC) Indonesia Current Project (In Development) 6. Establishment of the Geo-technology Research Indonesia Current Project (In Centre Development) 7. Establishment of a Centre for Multilateral Malaysia Current Project (In Education Development) 8. Establishment of a Centre for Indian Ocean Sri Lanka Current Project (In Observation and Forecasting Development) 9. Workshop: Establishment of an IORA Centre of Sri Lanka Completed Excellence on Ocean Sciences and Environment, 30 June to 1 July 2014 10. Workshop: Seasonal Climate Forecasting to Australia Current Project (In Enhance Food Security Development) 11. Workshop: Techniques and tools for Australia Current Project (In environment protection and safe water Development) 12. Workshop: Oil spill response and monitoring Australia Current Project (In Development) 13. Workshop: Research, Development and Thailand Current Project (In Regulation of Herbal Medicines Development) 14. Consideration of a course for IORA senior India Current Project (In diplomats Development) 15. Report of RCSTT activities and upcoming events RCSTT Current Project (In Development) 16. Development of an IORA Water Science and South Africa Current Project (In Technology Working Group Development) 17. Singapore Cooperation Programme Singapore Current Project (In Development) 18. Digital Platform: Improve connectivity between India Current Project (In IORA Ministers and increase IORA visibility Development) 19. Towards an Enhanced Ocean Observatory and Mauritius Current Project (In Forecasting System for the Development of the Development) Ocean Economy Tourism and Cultural Exchanges 1. Workshop: Heritage Management, 5 to 6 May Sri Lanka Completed 2014, Colombo, Sri Lanka

21

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Consideration of the Feasibility Study: Tourism Promotion – Second Phase Consideration of the Establishment of an IORA Tourism Resource Centre for Member States First IORA Tourism and Travel Mart, 21 to 22 November 2014 Cruise Tourism for Eastern Africa and the Vanilla Islands Training course: Tourism and Hospitality Management Second Meeting of IORA Head of Archives

Sultanate of Oman Sultanate of Oman Seychelles

Establishment of facilities to study culture in Universities Workshop: Maritime Tourism in 2014

Islamic Republic of Iran Islamic Republic of Iran Madagascar

10. Feasibility Study: IORA Member States Games Empowerment of women and girls 1. Workshop: Women’s empowerment on issues related to poverty alleviation 2. Consideration of an IORA Forum for the Empowerment of Women 3. Dialogue: “Women’s economic empowerment – Tourism and Textiles”

Seychelles Mauritius

India Kenya Australia

Current Project Development) Current Project Development) Current Project Development) Current Project Development) Current Project Development) Current Project Development) Current Project Development) Current Project Development)

(In (In (In (In (In (In (In (In

Current Project (In Development) Current Project (In Development) Current Project (In Development)

*Sumber: IORA Secretariat D.2. Fenomena Partisipasi LDCs di dalam IORA Dilihat dari aspek distribusi geografis keanggotannya, IORA merupakan organisasi besar yang beranggotakan negara-negara dari 3 kawasan (Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika). Selain itu, IORA juga beranggotakan negara – negara dengan tingkat ekonomi yang beragam, seperti Middle Developed Countries (MDCs), Newly Industrialised Countries (NICs) dan developing countries, serta Least Developed Countries (LDCs)16, yaitu: Bangladesh, Komoros, Madagaskar, Mozambik dan Yaman. Beragamnya tingkat kesejahteraan anggota IORA ini memunculkan tantangan baru bagi kemajuan forum kerja sama tersebut, antara lain berupa rendahnya partisipasi negara LDCs di dalam mekanisme IORA karena persoalan finansial. Namun, di dalam perkembangannya, IORA menempuh sejumlah terobosan guna semakin meningkatkan partisipasi LDCs. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, partisipasi negara-negara LDCs di dalam setiap kegiatan pun semakin terlihat, termasuk menjadi tuan rumah dari berbagai inisiatif. Peningkatan peran LDCs tersebut karena adanya bantuan dana dari para negara anggota IORA serta special fund, yang saat ini sekitar USD 2 juta.17

16

http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf

Vide Brafaks No. B-00111/Nariobi/140609, perihal: Assesment terhdap Masa Jabatan Sekjen IORA (2012 – 2015) 17

22

D.3. Peningkatan Peran IORA Sejalan dengan perkembangannya, IORA terus berupaya untuk meningkatan profilnya melalui engagement dengan organisasi regional/internasional lain serta meningkatkan partisipasi negara mitra wicara. a. Penguatan Peran Negara Mitra Wicara Peran negara mitra wicara IORA tidak dapat dianggap remeh bagi perkembangan kerja sama IORA. Tiongkok, dapat dikatakan, merupakan negara mitra wicara yang cukup aktif di mana telah mengucurkan dana khusus sebesar US$ 100.000 sejak 2011. Selain itu, Sekretariat IORA juga telah melakukan identifikasi peluang kerja sama dengan para negara mitra wicara, antara lain rencana penandatanganan MoU antara RCSTT dengan Chinese Science and Technology; pelaksanaan simposium IORA di Tokyo; dan penjajakan kerja sama dengan Universitas Sorbone untuk “Workshop on Indian Ocean Maritime Satefy and Security”. b.

IORA menjadi observer di organisasi lain dan mengajak organisasi lain menjadi observer di IORA Sebagai upaya untuk meningkatkan profil IORA, Pertemuan Tingkat Pejabat Senior IORA (CSO) di Phuket, Thailand, yang berlangsung pada 19 – 20 Juni 2014 membahas usulan untuk menjadikan IORA sebagai observer pada berbagai organisasi internasional, seperti specialized agencies PBB (UNCTAD, UNESCO, IMO, FAO). Selain itu, terdapat usulan lain untuk menjajaki status observer kepada African Union Commission, Gulf Country Council (GCC) dan ASEAN. Namun demikian, ASEAN, hingga saat ini, keberatan dengan usulan tersebut mengingat status observer, selama ini, hanya ditujukan bagi negaranegara yang ingin bergabung ke dalam mekanisme ASEAN. Di sisi lain, ASEAN menyambut baik inisiatif kerja sama di dalam koridor 6 prioritas IORA.18 D.4. Penguatan Peran Sekretariat Sekretariat IORA dapat dikatakan memiliki SDM yang sangat terbatas. Komposisi staf di Sekretariat hanya terdiri dari 3 (tiga) wakil diplomatik (Sekretaris Jenderal dan dua Direktur), lima staf pendukung (dua koordinator, administrasi persuratan, Sekretaris Eksekutif dan administrasi keuangan) dan 9 staf lainnya (clerical assistant, driver dan petugas umum). Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat IORA, terutama dalam menjalankan perannya. Di sisi lain, isu Sekretariat telah menarik perhatian para negara anggota IORA. Peran Sekretariat dirasakan belum optimal. Para negara anggota mengharapkan peran aktif Sekretariat dalam mendukung implementasi berbagai proyek IORA serta meningkatkan profil IORA. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang matang guna memecahkan masalah ini, antara lain dengan: 1.

18

Meningkatkan kapasitas Sekretariat melalui pemanfaatan para ahli dan asisten peneliti sesuai dengan bidang pengetahuan yang diperlukan (Metodologi Penelitian, Ekonomi, Hubungan Internasional, Perdagangan dan Keuangan, Komunikasi, Hukum, Manajemen). Hal tersebut kelak

Nota Diplomatik Sekretariat ASEAN kepada IORA No. 078/2014 tanggal 20 Juni 2014.

23

2.

3. 4.

akan bermanfaat, terutama dalam proses penyusunan concept papers, nota kesepakatan dan dokumen lainnya. Meningkatkan partisipasi Sekretariat IORA pada konferensi, seminar dan lokakarya yang diselenggarakan negara anggota dan mitra wicara sebagai bagian dari upaya interaksi IORA dengan para stakeholders. Selain itu, kunjungan ke berbagai lokasi proyek IORA dalam rangka memantau sekaligus mengawasi proyek tertentu diharapkan mampu semakin meningkatkan kinerja Sekretariat. Meningkatkan hubungan dengan media sekaligus penguatan peran portal resmi IORA sebagai wadah untuk melakukan diseminasi informasi. Menyusun daftar kesepakatan yang relevan yang dimiliki oleh seluruh negara anggota baik dalam konteks bilateral, regional maupun multilateral sebagaimana yang diputuskan pada CoM IORA ke-14 di Perth pada 9 Oktober 2014. Daftar tersebut, tidak lain, digunakan sebagai referensi dalam mengidentifikasi tingkat konektifitas antar negara anggota di bidang perdagangan.

Sejumlah upaya tersebut, sudah barang tentu, menuntut kinerja prima Sekretariat yang tentunya membutuhkan sokongan dana yang cukup. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat telah merancang proposal peningkatkan kontribusi keanggotaan IORA untuk mendukung penguatan peran, tugas dan program kerja Sekretariat .19 D.5. Amendemen Peraturan Keuangan: Peningkatan Iuran Tahunan Usulan menaikkan iuran tahuan IORA (Annual Membership Contribution) sempat dibahas pada pertemuan CSO IORA di Phuket, Thailand, bulan Juni 2014. Pembahasan ini sempat mengundang pro dan kontra dari beberapa negara yang merasa terbebani, seperti Mauritius dan Sri Lanka. Kedua negara ini berdalih dibutuhkan persetejuan Parlemen dari pemerintah masing-masing untuk dapat mengeluarkan dana tersebut. Kendati demikian, besaran kontribusi tahunan akhirnya disepakati pada pertemuan CoM ke-14 bulan Oktober 2014 di Perth. Dengan demikian, seluruh negara anggota, terhitung mulai Januari 2015, memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi tahunan sebesar USD 24.000 dari yang sebelumnya sebesar USD 16.500. D.6. Amandemen Piagam IORA Berangkat dari pemikiran untuk melakukan beberapa perubahan mendasar, seperti nomenklatur, peran sekretariat dan kontribusi tahunan, negara anggota IORA sepakat untuk mengajukan amandemen terhadap Piagam IORA. Pada pertemuan CoM ke-14 di Perth, seluruh negara anggota IORA membahas Piagam tersebut. Namun, tiga negara anggota, yakni India, Oman dan Madagaskar, tidak menandatangani dokumen tersebut lantaran faktor teknis, seperti tidak memiliki full powers dan ketidakhadiran pejabat terkait. Sebagai catatan, IORA telah melakukan amandemen piagamnya pada pada tahun 2010. Amandemen tersebut menggantikan Piagam sebelumnya yang dibuat pada tahun 1997.

19

Paper Increased Annual Member Contribution by IORA Secretariat.

24

E. Evaluasi Forum Kerja Sama IORA IORA yang telah berdiri selama 17 tahun seyogianya memainkan peranan penting di dalam arsitektur global. Namun, melihat fakta yang ada, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh IORA masih belum terlampau signifikan seperti halnya organisasi internasional lainnya, seperti ASEAN, APEC, GCC dan AU. Kendati demikian, sebagai organisasi yang beranggotakan negara – negara di kawasan Samudra Hindia, IORA dipandang berpotensi untuk menjadi forum kerja sama krusial di kawasan. Setidaknya, modalitas IORA dapat dilihat antara lain: 1.

IORA merupakan satu-satunya platform kerja sama di bidang politik dan geo-ekonomi antar negara di kawasan Samudra Hindia. Single platform ini dinilai mampu menciptakan networking di antara pemangku kepentingan negara anggota dan mitra wicara IORA.

2.

Kondisi tersebut, tentunya, merupakan lahan subur bagi tumbuh dan berkembangnya kerja sama ekonomi dan sejenis sekalipun negara – negara anggota IORA belum dapat memetik manfaat secara optimal hingga saat ini.

3.

Di sisi lain, IORA diprediksi mampu menghadirkan solusi bagi penyelesaian isu-isu terkini dan rentan di kawasan Samudra Hindia, seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkotika, proliferasi senjata, perubahan iklim dan bencana alam. Keberadaan IORA seyogianya dapat membuka kesempatan kepada negara-negara di lingkar Samudra Hindia untuk menciptakan rezim kerja sama regional. Rezim kerja sama tersebut dapat berupa code of conduct yang mengatur mekanisme penyelesaian masalah di kawasan Samudra Hindia.

4.

IORA juga dapat berperan dalam meredakan ketegangan di kawasan sebagai akibat dari rivalitas RRT – AS. Melalui suatu code of conduct, IORA diprediksi mampu meredakan tensi persaingan untuk kemudian mentransformasikannya menjadi kerja sama yang saling menguntungkan.

Adapun faktor – faktor yang dipandang turut menghambat perkembangan IORA sejauh ini adalah sebagai berikut: 1.

Disparitas ekonomi antar negara anggota, absennya asas sukarela penurunan tarif (lack of reciprocity and free rider problem) serta lambannya agenda liberalisasi perdagangan disinyalir sebagai bottlenecking factors dari perkembangan IORA selama ini.

2.

Perluasan keanggotaan IORA tidak dilandasi intensitas kerja sama yang tinggi (widening took place before deepening the regional grouping). Sehingga, bertambahnya jumlah anggota baru justru menjadi pemicu kian rumitnya proses pengambilan keputusan.

3.

Masalah politik keanggotaan IORA menyebabkan fokus kerja sama ekonomi terabaikan (housekeeping matters overriding economic action matters). Sebagai contoh, usulan keanggotaan Pakistan sampai sejauh ini berlarut – larut akibat keengganan India.

25

4.

Negara – negara anggota IORA umumnya tergabung ke dalam beberapa organisasi kerja sama internasional lainnya. Kondisi demikian justru menjadi permasalahan tersendiri. Para negara anggota IORA menaruh perhatian lebih pada mekanisme kerja sama regional lainnya ketimbang IORA.

5.

Peran Sekretariat dipandang belum optimal dalam memantau dan mengawasi proyek kerja sama IORA yang ada.

6.

IORA dijalankan dengan mekanisme Triple Helix Formula, yakni pemerintah, akademisi dan swasta. Namun, sayangnya, peran akademisi dan pelaku usaha tidak terlalu dominan dibandingkan dengan pemerintah di dalam mekanisme sehari-hari.

7.

Disparitas ekonomi negara anggota secara tidak langsung turut mempengaruhi kepentingan masing-masing negara. Kondisi ini kian bertambah rumit seiring dengan dinamika geo-politik regional.

8.

Rendahnya intensitas pertemuan IORA, khususnya pada tingkat Pejabat Senior maupun di level teknis menyebabkan berbagai isu yang dibahas tidak berjalan secara berkelanjutan.

9.

Pertemuan para pejabat tinggi IORA sejauh ini belum menyentuh tingkat kepala negara/pemerintahan (summit).

10. Para pemangku kepentingan di negara-negara anggota IORA banyak yang tidak menyadari keberadaan IORA. Hal ini disebabkan kurangnya publikasi serta capaian yang fenomenal dan dirasakan manfaatnya secara luas. 11. Keanggotaan IORA masih belum mencakup seluruh negara di lingkar Samudra Hindia, meliputi Arab Saudi, Maladewa, Myanmar, Pakistan dan Timor Leste. F. Kesimpulan IORA merupakan forum kerja sama di kawasan Samudra Hindia yang memiliki potensi demikian besar, yang mempersatukan negara-negara dari kawasan Afrika, Timur Tengah, Asia, dan Australia. Namun demikian, IORA masih belum membuat pencapaian fenomenal. Untuk mengembangkan potensi besar yang dimilikinya tersebut, kiranya permasalahan yang berkutat pada aspek substansi, institusi dan administrasi patut segera dicarikan solusinya. Secara garis besar, permasalahan utama yang terus membelenggu perkembangan IORA ialah tidak adanya visi-misi yang jelas. Dalam hal ini, perlu dicarikan/dirumuskan tujuan bersama (common goals) yang dapat menyatukan seluruh negara anggota. Selain itu, political will negara-negara anggota IORA dirasakan masih lemah. Tidak heran apabila muncul usulan untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat Kepala Negara/Pemerintahan guna melengkapi mekanisme yang sudah ada saat ini. Selain itu, keanggotaan IORA belum menyentuh seluruh negara di lingkar Samudra Hindia. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian khusus. Selain daripada itu, mekanisme konsensus ditengarai semakin mempersulit proses pengambilan keputusan. Untuk itu, adalah penting untuk memikirkan mekanisme yang lebih sederhana, seperti simple majority.

26

Di sisi lain, mekanisme kepemimpinan Troika membutuhkan terobosan baru. Sistem rotasi berdasarkan keterwakilan wilayah kiranya dapat dipertimbangkan. Peran sekretariat IORA, yang selama ini belum menjalankan fungsinya dengan optimal, kiranya juga perlu dibenahi. Peran sentral Sekretariat sebagai pihak yang bertanggung jawab menjalankan tugas administrasi kiranya dapat disokong dengan pendanaan yang memadai. Tidak kalah pentingnya adalah masalah subtansi area prioritas kerja sama IORA. Perlu dipikirkan kembali upaya peningkatan kerja sama di area yang memberikan hasil dan dampak nyata kepada anggotanya. Diharapkan melalui penyusunan road map yang berisi mekanisme pengawasan dan evaluasi, kerja sama di keenam prioritas dapat semakin ditingkatkan. Pada keketuaannya nanti, Indonesia patut segera mencarikan solusi atas berbagai permasalahan tersebut. Keberhasilan Indonesia kelak tentu akan menjadi footprint sekaligus pencapaian tersendiri. Pencapaian ini tentunya diharapkan mampu berkontribusi bagi kepentingan nasional Indonesia .

27

28

BAB III Kepentingan Indonesia di IORA ”Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional,” serta “Mendorong kerja sama maritim komprehensif di kawasan, khususnya melalui IORA.” 20 Visi Misi Presiden Terpilih Joko Widodo – Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla

A. Pendahuluan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berbasis maritim, dengan 13.466 pulau di dalamya serta dikaruniai posisi geografis yang sangat strategis ditambah kekayaan alam yang melimpah. 21 Jika potensi tersebut dikelola secara benar dan bijaksana, kemakmuran serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Keketuaan Indonesia di IORA merupakan salah satu cara dalam upaya untuk semakin mengukuhkan peran global sebagai negara maritim yang bermartabat dan disegani sebagaimana yang pernah dirasakan pada masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. B. IORA – Penegasan Indonesia sebagai Negara Maritim Bermartabat Kedigdayaan Indonesia pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yang dikenal luas hingga daratan Eropa dan Timur Tengah, berangkat dari kekuatan maritim yang luar biasa. Kejayaan tersebut seolah meredup setelah Indonesia terkungkung oleh penjajahan bangsa kolonial selama lebih dari 350 tahun. Tak pelak, masa tersebut, sedikit banyak, telah menggeser paradigma masyarakat Nusantara dari orientasi maritim (ocean-oriented) menjadi daratan (landoriented). Keyakinan ini diperkuat oleh fakta bahwa penjajah lebih memilih untuk merampas rempah-rempah (baca: kekayaan di darat) ketimbang potensi sumber daya hayati di laut Indonesia. Kebangkitan paradigma maritim kembali terlihat ketika Djoeanda dkk merumuskan dan berhasil mendeklarasikan Naskah Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini menjadi dasar perjuangan Bangsa Indonesia untuk diakui sebagai negara kepulauan oleh dunia internasional. Salah satu klausul yang kelak menegaskan Indonesia sebagai negara maritim ialah bahwa “segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi 20

http://pemilu2014.org.uk/wp-content/uploads/2014/06/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf.

Berita Badan Informasi Geospasial, http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesiamemiliki-13-466-pulau-yang-terdaftar-dan-berkoordinat 21

29

kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia.” Gagasan Negara Nusantara/Negara Kepulauan (Archipelagic State) berhasil dikukuhkan setelah lahirnya konvensi PBB tentang hukum laut atau yang lebih dikenal dengan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada 10 Desember 1982. Proses ratifikasi pun berlangsung tak lama berselang, tepatnya pada tahun 1985 melalui UU Nomor 17 Tahun 1985. Setelah diratifikasi oleh 60 negara dan resmi berlaku pada tahun 1994, UNCLOS mensahkan tambahan wilayah nasional Indonesia seluas 3,1 juta km2 wilayah perairan dan 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).22 Pencapaian tersebut menginspirasi Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 untuk menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Perjuangan Bangsa Indonesia untuk kembali meraih Kedaulatan sebagai Negara Maritim sangatlah beralasan. Jika dilihat dari aspek geografis, dua pertiga wilayah Nusantara terdiri dari lautan, dengan total luas sekitar 5.8 juta km2. Adapun potensi ekonomi kelautan Indonesia di antaranya: (i) Di sektor perdagangan, Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan dengan total populasi sebanyak 249 juta jiwa ditambah GDP sebesar USD 868,3 triliun serta pendapatan perkapita sebesar USD 3.500. Jumlah populasi yang besar, di sisi lain, juga menjadi modalitas di sektor ekonomi. (ii) Di bidang perikanan tangkap laut, perairan Indonesia memiliki potensi sekitar 6,5 juta ton/tahun, potensi budidaya payau seluas 2,96 juta hektar dan potensi budidaya laut mencapai 12,55 juta hektar. (iii) Dasar laut perairan Indonesia kaya akan potensi kandungan cadangan minyak dan gas bumi. Di sektor migas dan mineral, dari total 60 cekungan migas di Indonesia, 70% berada di laut dengan total cadangan minyak bumi sebesar 9,1 milliar barrel. (iv) Di sektor kekayaan keanekaragaman hayati kelautan, Indonesia merupakan marine mega bio-diversity terbesar di dunia. Kekayaan 8.500 spesies ikan (37% dari spesies ikan dunia), 555 spesies rumput laut serta 950 biota terumbu karang menegaskan dominasi kekayaan keanekaragaman hayati ini. (v) Di sektor sumber daya terbarukan, wilayah kedaulatan laut Indonesia memiliki potensi energi pembangkit listrik sebesar 727 GW (teoritis), 76,5 GW (teknis) dan 49 GW (praktis).23 Potensi energi tersebut berasal dari pasang surut permukaan laut, ombak laut dan panas laut. (vi) Di sektor pariwisata, sebagian besar objek wisata di Indonesia terletak di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Garis pantai yang membentang sepanjang 95.181 km menyimpan potensi pariwisata bahari yang begitu menakjubkan. Dengan demikian, Indonesia, selayaknya, mampu mendorong kerja sama sektor pariwisata dengan negara-negara kepulauan kecil yang menjadikan pariwisata laut sebagai devisa utama negara, seperti Maladewa, Mauritius dan Seychelles. http://www.dekin.kkp.go.id/viewt.php?id=20120126193458675313554448452620010713304579. Diakses tanggal 17 September 2014. 22

http://www.esdm.go.id/news-archives/323-energi-baru-dan-terbarukan/4755-potensi-energi-lautnasional-telah-diratifikasi.html. Diakses pada tanggal 18 September 2014. 23

30

(vii) Perairan Indonesia, khususnya Selat Malaka dan jalur ALKI, memiliki potensi industri pelayaran yang begitu luar biasa. Adapun total nilai sektor ekonomi tersebut diperkirakan: 24

Apabila dibedah lebih lanjut, sektor – sektor ekonomi potensial di antaranya meliputi:25 1. Perikanan Laut. 2. Perikanan Perairan Umum Daratan. 3. Budidaya Laut. 4. Budidaya Perairan Umum Daratan. 5. Pertambangan Migas dan Mineral Lepas Pantai (off-shore). 6. Pertambangan Migas dan Mineral di Pantai (on-shore). 7. Pengilangan Migas dari Laut. 8. Industri Bioteknologi Hasil Laut dan Perairan Umum Daratan. 9. Industri Barang Input Perikanan. 10. Transportasi Laut, Sungai dan Danau. 11. Pelabuhan Laut, Sungai dan Danau. 12. Industri Kapal, Mesin dan Peralatan Maritim. Presentasi Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Peringatan World Oceans Day, Launching Hari Nusantara 2014 dan Seminar Nasional Bidang Kelautan di Bandung, 11 Juni 2014 25 Disampaikan Dr. Luky Adrianto, Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) dalam presentasi sebagai narasumber Pertemuan Kelompom Ahli di Bogor, 21 Agustus 2014. 24

31

13. Bangunan Kelautan lainnya. 14. Industri Hotel dan Restoran Pantai, Laut dan Perairan Umum Daratan. 15. Industri Pertahanan dan Keamanan Laut. 16. Jasa Wisata Pantai, Laut dan Perairan Umum Daratan. 17. Jasa Pendidikan Kelautan dan Maritim. 18. Jasa Sistem Logistik Kelautan. Kondisi tersebut menyiratkan keunggulan komparatif sekaligus kompetitif Indonesia dalam percaturan ekonomi global. Hal ini tentu saja membutuhkan pengelolaan secara optimal. Minimnya kontribusi sektor maritim terhadap PDB, yang hanya berkisar 5 % atau Rp. 60 triliun, menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah yang belum menjadikan sektor maritim sebagai mesin penggerak utama perekonomian Tanah Air.26 Pemerintah (c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan) lantas menyusun kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini menjunjung tinggi konsep keseimbangan pembangunan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan atau yang lebih dikenal dengan Blue Economy.27 Strategi lainnya turut menitikberatkan pada tiga bidang pokok, yakni ekonomi, pertahanan-kemananan dan politik dengan semangat pro-poor, pro-growth, projob, dan pro-environment. Tidak dapat dipungkiri, salah satu hambatan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia adalah kondisi infrastruktur laut, seperti: 28 1. Kemampuan daya angkut armada nasional yang masih terbatas yang hanya mencapai 54,5% dan 4% untuk ekspor 2. Keterbatasan jumlah pelabuhan yang memenuhi standar internasional sehingga memicu hampir 70% dari ekspor barang dan komoditas Indonesia harus melalui Singapura. 3. Keterbatasan akses permodalan bagi nelayan dan petani. 4. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan nelayan. 5. Sistem pendataan kelautan dan perikanan. 6. Belum adanya produk hukum yang mengatur pengelolaan potensi kelautan secara komprehensif. 7. Kondisi Middle Income Trap. 8. Sinkronisasi manajemen hulu-hilir industri kelautan. 9. Teknologi from input to ouput of ocean products.

Disampaikan Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, dalam Seminar Kelautan dalam rangka World Ocean Day, Bandung, 11 Juni 2014. 27http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/8278/VISI-MISI-TUJUAN-DAN-SASARANSTRATEGIS/?category_id=65. Diakses tanggal 19 September 2014. 28 Dikompilasi dari paparan Dr. Luky Adrianto, Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) dalam Pertemuan Kelompom Ahli di Bogor, 21 Agustus 2014 dan Majalah Trans Media, Peluang Indonesia dalam Transportasi Laut Dunia, Kementerian Perhubungan, edisi 06/2012 halaman 9. 26

32

Tingginya tingkat ketergantungan antar negara dan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi di era globalisasi membuat Indonesia tidak dapat berjuang sendiri. Tidak heran apabila Indonesia menganut kebijakan pengembangan kerja sama di kawasan, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial – budaya. IORA, sebagai organisasi kerja sama di kawasan Samudra Hindia, dinilai memiliki bobot strategis bagi Indonesia, khususnya pada periode Keketuaan 2015 – 2017. Semangat nasional untuk kembali meraih kejayaan maritim, antara lain melalui mekanisme IORA, seperti halnya yang dikemukakan di dalam Visi-Misi Presiden – Wakil Presiden RI Terpilih, seyogianya patut didukung semua pihak. Pengembangan konsep wawasan matra laut melalui sinkronisasi antara kepentingan nasional dengan program IORA niscaya merupakan salah satu cara dalam merebut kejayaan maritim Indonesia tersebut. C. IORA dan Kepentingan Strategis Indonesia Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Samudra Hindia memiliki bobot strategis bagi Indonesia, baik dari segi geo-politik maupun geo-ekonomi. Selain sebagai jalur pelayaran utama distribusi minyak dan gas dunia, Samudra Hindia juga dilalui alur komoditas perdagangan internasional Western Indo – Pacific, yang meliputi Laut Merah, Teluk Aden, Teluk Persia, Laut Arab, Teluk Bengal, Laut Andaman hingga ke Selat Malaka dan Singapura (Figure I).

Selain itu, pada saat ini secara perlahan terjadi pergeseran gravitasi politik dan ekonomi dunia menuju Samudra Hindia. Hal ini tercermin, di antaranya dari nilai total ekspor-impor negara IORA yang berada di posisi ketiga dibandingkan kelompok ekonomi lainnya.

33

Berangkat dari posisi geostrategis di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta Benua Asia dan Australia, Indonesia sudah selayaknya menjadi kekuatan poros maritim dunia. Presiden RI terpilih telah menangkap peluang tersebut dengan merumuskan suatu kebijakan yang kelak menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang maju, makmur, kuat dan berdaulat berbasis ekonomi kelautan, hankam dan budaya. Tentu saja, dibutuhkan langkah – langkah strategis, antara lain penguatan dan pengembangan sektor ekonomi kelautan berbasis inovasi ramah lingkungan, pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir sepanjang ALKI, pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim (“tol laut”) serta menjadikan Indonesia sebagai pusat R&D tropis dan Global Climate Change.29 Kebijakan strategis tersebut membutuhkan sokongan mekanisme kawasan. IORA pun muncul sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan. Melalui forum IORA, Indonesia dapat menjalin kerja sama guna memanfaatkan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang terdapat di Samudra Hindia. Selain itu, bersama– sama dengan negara lainnya, Indonesia dapat mengembangkan suatu governance system (sistem tata kelola) pemanfaatan Samudra Hindia demi kemajuan dan kesejahteraan bersama secara adil dan berkelanjutan. Arti penting dan tujuan strategis Indonesia di IORA dapat dimaknai melalui serangkaian perspektif, antara lain: C.1. Politik dan Keamanan Posisi strategis di kawasan menuntut Indonesia untuk senantiasa berinteraksi dengan negara – negara kekuatan besar lainnya. Tidak dapat dipungkiri, negara tersebut memiliki kepentingan tertentu, termasuk terhadap kekayaan laut (perikanan dan mineral), keamanan navigasi serta pengembangan seaprojection capability pertahanan.

Disampaikan Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, Penasehat Utama dengan Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) dalam presentasi sebagai narasumber Pertemuan Kelompom Ahli di Bogor, 21 Agustus 2014. 29

34

Situasi tersebut menempatkan Indonesia sebagai pemain penting dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Selain daripada itu, kondisi tersebut juga menuntut Indonesia menaruh perhatian lebih dalam upaya mengamankan wilayah juridiksinya dari penyalahgunaan matra laut nasional. Di sisi lain, dibandingkan dengan negara – negara anggota IORA lainnya, anggaran pertahanan Indonesia menempati peringkat lima besar pada tahun 2013. Kondisi ini sesungguhnya mencerminkan adanya pekerjaan rumah tersendiri bagi peningkatan kemampuan pertahanan nasional. Saat ini Indonesia menghadapi beberapa tantangan nyata di bidang politik dan keamanan sebagai berikut: (i) Konstelasi balance of power di Samudera Hindia antara India, yang didukung Amerika Serikat, dengan Tiongkok, yang didukung Pakistan, serta Rusia dalam persaingan energi, war on terrorism dan perdagangan senjata membuat wilayah ini sebagai ajang perebutan pengaruh di antara negara – negara besar. Hal ini tidak terlepas dari fakta Samudra Hindia sebagai jalur perdagangan dunia yang kemudian memicu munculnya paradigma “neo-merkatilisme” di mana negara-negara membangun kekuatan laut untuk melindungi kepentingan ekonomi dan perdagangannya.

35

Tidak dapat dipungkiri, kondisi tersebut, apabila tidak dapat dikelola dengan baik, akan berpotensi melahirkan konflik. Rencana pembangunan Terusan Tanah Genting Kra di Thailand dan rencana Malaysia untuk membangun saluran pipa dari Teluk Bengal ke Laut Tiongkok Selatan disinyalir akan mengancam kepentingan Singapura di kawasan Selat Malaka. (ii) Ancaman kejahatan trans-national, seperti perdagangan narkotika, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, pembajakan serta terorisme. Selain itu terdapat permasalahan imigran gelap/manusia perahu. Terkait dengan terorisme, dunia internasional pada saat ini sedang dikejutkan dengan lahirnya kekhalifahan Islam oleh kelompok militan Islamics State of Iraq and Syam/Greater Syria (ISIS) yang mendapat dukungan dari kelompok radikal di berbagai belahan dunia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tanggal 15 Juli 2014 juga menyampaikan bahwa Abu Bakar Ba’asyir dan kelompoknya telah secara aktif mendukung ISIS dalam bentuk donasi dan rekrutmen “pejuang”. (iii) Kawasan Samudra Hindia mencakup wilayah yang cukup luas. Hal tersebut akan menyulitkan proses pencarian dan penyelamatan bilamana terjadi kecelakaan, seperti kasus Pesawat MH 370 yang terjadi bulan Maret lalu. Dalam hal ini, terdapat MoU kerja sama Search and Rescue (SAR) antara negara-negara IORA yang disepakati pada pertemuan COM ke-14 di Perth bulan Oktober 2014. Namun sejauh ini baru terdapat lima negara IORA yang telah menandatanganinya. (iv) Persengketaan Wilayah di kawasan Laut Tiongkok Selatan membutuhkan penanganan serius guna menghindari terjadinya konflik terbuka. Hal ini, lebih lanjut, berpotensi dapat mengganggu stabilitas kawasan. Serentetan tantangan tersebut tentunya membutuhkan penanganan serius dan seksama, termasuk untuk mengantisipasi munculnya konflik serta penguasaan Samudra Hindia oleh major power tertentu. Dalam hal ini, semangat yang terkandung dalam konsep the East Asia Summit Treaty of Friendship and Cooperation for Indian and Pacific Ocean (Indo-Pacific Treaty) menjadi relevan dan patut diusung Indonesia melalui IORA.

C.2. Ekonomi Indonesia memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Samudra Hindia. Indonesia mengharapkan peningkatan nilai ekspor Indonesia, nilai investasi asing di Indonesia, dan jumlah wisatawan asing ke Indonesia (trade, tourism, investment / TTI). Hal ini disebabkan besarnya potensi Samudra Hindia, di antaranya 2,1 miliar penduduk serta sumber daya alam yang berlimpah. Tabel berikut menunjukkan besaran nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara IORA pada tahun 2013. Dari tabel ditunjukkan bahwa beberapa negara anggota IORA merupakan mitra dagang utama Indonesia.

36

Perdagangan Indonesia dengan Negara-negara IORA (2013) NEGARA

EKSPOR

IMPOR

AFRIKA SELATAN 1.270.335,0 624.931,1 AUSTRALIA 4.370.482,1 5.038.166,5 BANGLADESH 1.068.459,5 90.169,8 IRAN 469.356,4 99.047,2 INDIA 13.031.302,7 3.963.980,3 KENYA 233.201,4 13.964,4 MADAGASCAR 68.087,4 10.506,8 MALAYSIA 10.666.609,5 13.322.533,0 MOZAMBIK 120.764,8 57.939,5 MAURITIUS 69.630,7 8.648,8 OMAN 209.388,3 252.951,6 REPUBLIK KOMORO 2.807,9 49,7 SEYCHELLES 6.145,3 853,8 SINGAPURA 16.686.278,6 25.581.521,0 SRI LANKA 390.925,9 49.531,8 TANZANIA 192.714,5 51.588,2 THAILAND 6.061.870,0 10.703.097,3 UNI EMIRAT ARAB 1.589.066,7 1.809.358,0 YAMAN 156.311,9 3.069,5 Sumber: Diolah dari Data Kementerian Perdagangan

NERACA PERDAGANGAN 645.403,9 -667.684,3 978.289,7 370.309,2 9.067.322,5 219.237,0 57.580,6 -2.655.923,5 62.825,3 60.981,9 -43.563,4 2.758,2 5.291,5 -8.895.242,4 341.394,1 141.126,3 -4.641.227,3 -220.291,3 153.242,4

JUMLAH PERDAGANGAN 1.895.266,1 9.408.648,6 1.158.629,3 568.403,6 16.995.283,0 247.165,8 78.594,2 23.989.142,4 178.704,3 78.279,5 462.339,9 2.857,6 6.999,1 42.267.799,7 440.457,7 244.302,7 16.764.967,2 3.398.424,7 159.381,3

Selain itu , Indonesia juga berkepentingan pada sektor-sektor berikut ini: 1.

Perikanan Sektor perikanan merupakan salah satu kontributor utama ekonomi sekaligus sumber pangan dalam rangka menjamin aspek food security. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan mampu berperan aktif dalam proses rules and norms setting dalam sektor manajemen perikanan di forum internasional, antara lain IOTC dan IORA.

2.

Perhubungan Laut Sebagaimana telah banyak disinggung sebelumnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 7,7 juta km 2 dan garis pantai terpanjang ke empat di dunia 95.181 km. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Indonesia menjadi negara industri jasa perhubungan laut terbesar yang mampu berekspansi ke rute perdagangan di Samudra Hindia yang menyumbang 80% dari total arus perdagangan dunia.

3.

Energi dan Sumber Daya Mineral Kandungan sumber daya mineral di Samudra Hindia cukup melimpah. Di dalamnya, terkandung lebih dari dua pertiga cadangan minyak dunia, 35% cadangan gas dunia, 60% uranium, 40% emas, 80% berlian dan berbagai macam zat mineral lainnya. Dengan potensi kekayaan kandungan alam yang demikian luar biasa, Indonesia kiranya dapat lebih aktif memanfaatkan berbagai potensi tersebut dalam rangka menunjang ketahanan energi nasional. Untuk dapat melakukan itu, Indonesia, terlebih dahulu, membutuhkan clearance/permit dari the International Sea Bed Authority (ISA) yang berpusat di Jamaika. Hingga saat ini, baru India dan Tiongkok yang

37

berhasil memperoleh hak eksplorasi di pusat cekungan Samudra India. China Ocean Mineral Resources Research and Development Association (COMRA) bahkan telah menandatangani kontrak berdurasi 15 tahun pada tahun 2011 dengan ISA untuk eksplorasi deposit bijih besi. Dalam upaya mencapai kepentingan ekonomi di IORA tersebut, Indonesia dituntut unuk melaksanakan pembangunan kelautan. Namun terdapat tantangan yang cukup serius dari perspektif makro kawasan, di antaranya adalah:30 

terjadi pergeseran kekuatan ekonomi dunia dari Amerika/Eropa ke Asia Timur dan dari Pasifik ke Samudra Hindia;



pasar yang semakin dinamik dan rigid, misalnya kompetisi yang ketat terkait dengan isu sustainability;



pertumbuhan konsumsi penduduk global;



kebijakan pangan negara-negara besar yang agresif turut mewarnai dinamika kawasan;



Perkembangan teknologi pembangunan maritim.

yang

diharapkan

daapt

mendukung

Selain itu, terdapat tantangan internal dari negara-negara anggota IORA sendiri yang dapat menghambat kerja sama ekonomi di IORA, di antaranya disparitas ekonomi yang signifikan, serta perbedaan sistem politik dan sosialbudaya menjadi persoalan tersendiri. Kendati demikian, kondisi tersebut menawarkan peluang bagi Indonesia untuk dapat berperan lebih besar. Belajar dari peran aktif di ASEAN, Indonesia dapat menerapkannya di IORA dengan harapan semakin melancarkan arus kerja sama. C.3. Sosial Budaya Indonesia memiliki ikatan sejarah yang panjang dengan Samudra Hindia dan negara-negara di dalamnya. Berangkat dari fakta sejarah, kehidupan sosial dan kebudayaan di Indonesia dipengaruhi oleh negara-negara di sekitar kawasan Samudra Hindia. Jejak budaya Indonesia, setidaknya, dapat ditemukan di Sri Lanka dan Afrika Selatan melalui peninggalan Syekh Yusuf asal Makassar. Demikian sebaliknya, kehidupan sosial dan kebudayaan negara-negara di Samudra Hindia juga saling mempengaruhi satu sama lain. Secara umum, kepentingan Indonesia di IORA pada bidang Sosial Budaya adalah sebagai berikut: 

Meningkatkan intensitas people to peole contact antara negara-negara anggota IORA guna meningkatkan socio-culture exchange untuk mendekatkan penduduk negara-negara tersebut dan menghindari kesalahpahaman dan mendorong perdamaian. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang penuh toleransi dan kedamaian meskipun sangat beragam menjadi modalitas bagi Indonesia.

30

Disampaikan Dr. Luky Adrianto, Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) dalam presentasi sebagai narasumber Pertemuan Kelompom Ahli di Bogor, 21 Agustus 2014.

38



Pelestarian kekayaan budaya negara-negara anggota IORA, khususnya Indonesia, di antaranya melalui pencatatan sebagai world heritage di UNESCO.

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa dan bahasa serta agama mempunyai keunggulan dibandingkan negara lain. Semboyan Bhineka Tunggal Ika menjadi salah satu faktor perekat toleransi dan kerukunan antar masyarakat. Hal ini perlu untuk dikembangkan dan menjadi modalitas Indonesia dalam mendorong kehidupan sosial dan perdamaian antara penduduk negara-negara IORA. Adapun di sektor budaya, Indonesia mempunyai kekayaan ragam budaya yang tidak terhingga. Indonesia saat ini terus berupaya melestarikan dan memperkuat hal tersebut, sebagaimana tercermin dari pendaftaran sejumlah warisan Budaya Bangsa di dalam world heritage UNESCO.31 Beberapa tantangan internal yang harus diatasi di antaranya adalah minimnya sarana dan prasarana dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan setempat.

C.4. Pelestarian Lingkungan Hidup Samudra Hindia dan perairan Indonesia memiliki potensi kekayaan keanekaragaman hayati yang begitu luar biasa. Namun, kekayaan tersebut dapat terancam oleh pencemaran lingkungan. Pemanfaatan dan eksploitasi kawasan perairan untuk kepentingan politik, ekonomi dan sosial budaya, yang tidak berkelanjutan akan menyebabkan pencemaran dan rusaknya lingkungan. Kasus Montara adalah salah satu ilustrasi yang menyebabkan tercemarnya perairan Celah Timor akibat kebocoran kilang minyak lepas pantai Australia dan mengakibatkan taksiran kerugian finansial sebesar Rp. 22 triliun. Permasalahan pencemaran lingkungan tersebut cenderung berlarut-larut lantaran belum terdapatnya rezim hukum internasional yang mengatur klaim pencemaran lintas batas. Meskipun Indonesia telah berusaha sejak tahun 2010 untuk memperjuangkan terbentuknya rezim internasional melalui International Maritime Organization (IMO), namun mendapat tentangan keras dari negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, Perancis, Brazil dan Panama. Terkait dengan hal tersebut, penting untuk disadari bersama perlunya kerja sama dari berbagai negara untuk mengembangkan governance system (sistem tata kelola) pemanfaatan Samudra Hindia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama secara adil dan berkelanjutan. Tanpa adanya kesadaran tersebut, maka pada akhirnya lingkungan hidup akan menjadi rusak akibat eksploitasi untuk kepentingan. Termasuk dalam upaya membentuk sistem tata kelola tersebut adalah menjalin kerja sama mengenai pengaturan pencemaran lintas batas di laut sejenis. Hal ini penting untuk menjaga wilayah laut Indonesia dan juga Samudra Hindia.

Basuki Antariksa, Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia, http://www.parekraf.go.id/userfiles/Art_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf. 31

39

D. Kesimpulan Sebagai upaya mengukuhkan peran global Indonesia menjadi negara maritim yang bermartabat, IORA, sebagai platform kerja sama di kawasan Samudra Hindia, merupakan kendaraan penting dalam menggalang dukungan politis maupun menggalakkan kerja sama regional. Dukungan dan kerja sama seluruh pihak diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia serta menciptakan dynamic equilibrium di kawasan. Sudah barang tentu, Indonesia diharapkan mampu memainkan peran strategis dan berpengaruh pada organisasi tersebut. Hal tersebut tentu saja membutuhkan langkah-langkah konkrit, antara lain identifikasi program dan isu serta harmonisasi kebijakan.

40

BAB IV Lesson-Learned dan Pemetaan Kepentingan Negara Anggota IORA

“It is now incumbent upon all of us to seize these emerging opportunities for pursuing effective and mutually beneficial cooperation in the Indian Ocean region. Hence, Indonesia has readily welcomed the invitation to participate in the Indian Ocean Rim Association for Regional Coperation.” Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

A. Pendahuluan Tidak dapat dipungkiri, sejak berdirinya IORA pada tahun 1997 lalu, sejumlah pencapaian telah dibuat oleh para negara anggotanya. Untuk itu, penting bagi Indonesia untuk dapat memetik pelajaran sekaligus pengalaman tersebut, termasuk dari negara-negara anggota yang pernah menjadi Ketua. Selain itu, dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan dari negara anggota lainnya, Indonesia dapat mulai memetakan kepentingan negara-negara tersebut, khususnya terkait enam area prioritas kerja sama IORA. Selaras dengan hal tersebut, Pusat P2K2 Aspasaf, BPPK, Kemlu telah mengirim tim ke sejumlah negara anggota IORA guna melakukan tukar pandangan dengan sejumlah pihak dari berbagai latar belakang, seperti pemerintahan, pelaku usaha, think-tanks serta akademisi. Tidak lupa, panel diskusi terbatas yang menghadirkan perwakilan Kedutaan Besar negara IORA di Jakarta sebagai narasumber pun digelar guna semakin memperkaya masukan yang kemudian diformulasikan ke dalam Kajian Mandiri ini. Informasi mengenai lesson learned dari Ketua IORA sebelumnya diperoleh dari India dan Australia berdasarkan pertimbangan bahwa di bawah keketuaan negara tersebut, IORA mengalami kemajuan yang cukup pesat. Sementara itu, Kajian ini turut menggali serta menyerap masukan dari beberapa negara anggota IORA lainnya yang turut dianggap penting di dalam kemajuan IORA, yaitu Afrika Selatan, Bangladesh, Kenya, Malaysia, Iran, Oman, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Sri Lanka, dan Thailand. B. Lesson-Learned Mantan Ketua IORA Sepanjang sejarah berdirinya selama hampir 18 tahun, IORA telah berganti keketuaan sebanyak tujuh kali. Negara-negara yang tercatat pernah mengemban mandat Ketua adalah Republik Mauritius (1997-1998), Mozambik (1999-2000), Kesultanan Oman (2001-2002), Sri Lanka (2003-2005), Iran (2006-2008), Yaman (2009-2010), India (2011-2012) dan Australia (20132015). Namun demikian, Bab ini hanya akan membatasi pembahasan pada India dan Australia yang dipandang memiliki kontribusi capaian yang paling signifikan. India mengemban tampuk Keketuaan IORA pada tahun 2011 yang sebelumnya diemban oleh Yaman. India melakukan berbagai persiapan, diantaranya koordinasi internal secara intensif dengan kementerian terkait

41

guna mendapatkan masukan mengenai program prioritas yang sejalan dengan kepentingan India. Koordinasi internal dinilai sangat diperlukan dalam rangka sinkronisasi kepentingan nasional dan keterlibatan India dalam berbagai program di IORA. Pada masa keketuaannya di IORA pada tahun 2011-2013, India telah menginisiasi berbagai program, termasuk reformasi kelembagaan melalui fokus enam identifikasi area prioritas kerja sama yang ditetapkan di Bengaluru pada 2011 sekaligus menjadi acuan agenda kerja sama IORA selanjutnya. Selain menghasilkan 6 (enam) area prioritas kerja sama IORA, India berhasil mengundang kembali Seychelles ke dalam mekanisme IORA pada tahun 2011 setelah sempat keluar pada tahun 2003. India juga berhasil mengundang Komoros menjadi anggota IORA pada tahun 2012 serta AS sebagai mitra wicara. Saat ini, Rusia, yang merupakan anggota P5, bukan merupakan dialogue partner IORA. Mempertahankan keberadaan/keutuhan anggota merupakan tantangan tidak mudah pada saat keketuaan India. Dalam kaitan ini, India memberikan dukungan dana kepada negara-negara LDCs dalam sejumlah pertemuan. Selain itu, India turut menyumbang sebesar USD 1 juta untuk special fund. Pada masa keketuannya, India menitikberatkan pada hal-hal berikut ini: 1. Connectivity melalui pembangunan infrastruktur maupun menggiatkan kontak budaya dan arus wisatawan di antara negara anggota IORA. 2. Kerja sama dengan organsiasi regional lain, misalnya dengan African Union, maupun organisasi lain yang telah lebih dulu ada di berbagai kawasan. 3. Public awareness campaign sebagai upaya untuk memperkenalkan IORA di dalam negeri masing-masing, termasuk dengan melibatkan komunitas bisnis dalam organsiasi tersebut. Kampanye yang telah dilakukan India pada tahun 2011 di antaranya adalah menyelenggarakan Indian Ocean Film Festival. Adapun Australia mengambil tampuk Keketuaan IORA pada pertemuan ke-13 Dewan Menteri IORA di Perth pada 1 November 2013. Australia menganggap Samudra Hindia penting mengingat kawasan ini merupakan bagian dari arsitektur Indo-Pacific, terutama terkait isu maritime security. Selain itu, keamanan di kawasan tersebut juga penting terutama dalam mendukung kelangsungan arus perdagangan dan penumpasan terorisme serta human trafficking dan arus migrasi pencari suaka ke Australia. Pada awalnya, isu IORA ditangani oleh India Economic and IORA Section di Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia. Namun, kemudian, Pemerintah setempat telah melakukan penambahan staf dan anggaran untuk memperkuat penanganan IORA. Saat ini, kerja sama IORA juga ditangani oleh South Asia Regional Section. Dalam upaya menyukseskan keketuaannya, DFAT turut melakukan kerja sama dengan pihak lain yang menangani organisasi regional sejenis, dengan harapan kerja sama ini dapat membuka peluang dalam bentuk berbagai ide, program, proyek maupun pengalaman Australia di APEC, G-20, ASEAN, untuk dapat diterapkan di IORA.

42

Tidak dapat dipungkiri bahwa Australia menghadapi banyak tantangan setelah mengambil alih tampuk keketuaan dari India. Namun, seiring dengan adanya kepentingan politik Menlu saat itu (Stephen Smith yang berasal dari Western Australia dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia), Australia memiliki keinginan untuk memperkuat keberadaan IORA itu sendiri. Kepentingan politis Australia yang sangat besar ini berlanjut hingga sekarang, yang ditengarai oleh latar belakang asal Menlu Julie Bishop, yang juga dari Western Australia. Tantangan yang dihadapi Australia di antaranya adalah negara anggota IORA dengan latar belakang yang sangat beragam, tidak ada kepentingan bersama, konektivitas yang kurang dibanding dengan konektivitas di kawasan Pasifik (kurangnya people-to-people link), peran Sekretariat IORA yang sangat lemah, serta permasalahan keuangan/anggaran. Disebutkan bahwa day to day manajemen dan kapabilitas staf sekretariat IORA dirasakan kurang kuat. Sebagai ketua, Australia, dalam hal ini DFAT, harus lebih banyak berperan dan berkoordinasi dengan pihak sekretariat. Di antaranya membantu peran sekretariat IORA dalam mengatur agenda kegiatan dan memberi keputusan terhadap alokasi dan penggunaan anggaran. Disarankan agar pada masa keketuaannya, Indonesia harus dapat memperkuat peran Sekretariat IORA. Untuk memperkuat IORA, pada pertemuan the 4th Bi-annual Meeting of the Committee of Senior Officials (CSO) IORA di Phuket, Thailand, pada tanggal 19-20 Juni 2014, telah dibicarakan mengenai penguatan organisasi dan Sekretariat IORA serta adanya kesepakatan dari CSO untuk meningkatkan kontribusi keanggotaan dari USD 16.000 menjadi USD 24.000 per Januari 2015. Pada pertemuan ke-13 Dewan Menteri IORA di Perth pada 1 November 2013, Australia telah berkomitmen untuk menyediakan sekitar $1.2 juta guna dialokasikan dalam berbagai kegiatan kerja sama dalam kerangka IORA pada masa keketuaannya tahun 2014. Kerja sama kegiaan capacity building dan networking events untuk bidang penanganan resiko bencana, keselamatan perairan, prakiraan cuaca, perikanan yang berkesinambungan, serta pengawasan kebocoran minyak. Menteri Luar Negeri Australia pada bulan Juni 2014 telah mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang berisi laporan kemajuan IORA sejak 6 bulan di bawah Keketuaan Australia. Poin-poin penting dalam surat tersebut adalah sebagai berikut: 1. Salah satu capaian utama adalah penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IORA di bidang Renewable energy bekerja sama dengan Pemerintah Persatuan Emirat Arab pada bulan Januari 2-14 di Abu Dhabi. Kegiatan ini merupakan pertemua “land mark” pertama yang berhasil mengeluarkan deklarasi berisikan identifikasi berbagai promosi kerja sama renewable energy di kawasan Samudra Hindia. 2. Dalam rangka meningkatkan profil IORA di dunia internasional, Sekretariat IORA telah melakukan pendekatan untuk menjadi peninjau di beberapa organisasi regional lainnya, seperti ASEAN, GCC, UN General Assembly dan UN Specialised Agency lainnya.

43

3. Dalam upaya penguatan institusional IORA, Australia berpandangan pentingnya memaksimalkan engagement dengan negara mitra wicara. Untuk itu, dalam pertemuan Dewan Menteri IORA mendatang, Australia mengusulkan perlunya mewujukan “post meeting dialogue” dengan negaranegara mitra wicara IORA. 4. Perlunya penguatan peran Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF) dan Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG) sebagai bagian dari upaya peningkatan hubungan kerja sama di bidang perdagangan, bisnis, investasi, dan akademisi antara negara-negara di Kawasan Samudra Hindia. Salah satu capaian Australia yang pertama pada masa keketuaannya adalah perubahan nama dari IOR-ARC menjadi IORA, akronim yang lebih sederhana dan mudah diucapkan, sebagaimana diputuskan dalam pertemuan ke-13 Dewan Menteri IORA di Perth pada November 2013. Selain itu dalam pertemuan tersebut juga dihasilkan Perth Communique yang memberikan penekanan ulang terhadap pentingnya enam area prioritas kerja sama IORA dengan penambahan pada isu women empowerment sebagai cross cutting issues pada enam area prioritas kerja sama lainnya. C. Pemetaan Kepentingan Negara Anggota IORA Sesuai dengan hasil pertemuan ke-11 Dewan Menteri IORA di Bengaluru, India pada tahun 2011, telah diidentifikasi enam area prioritas kerja sama IORA. Dengan demikian, kerja sama negara-negara anggota IORA akan difokuskan pada enam area tersebut. Dalam hal ini, Indonesia selaku Ketua pada periode 2015-2017 perlu melakukan pemetaan area prioritas kerja sama masingmasing negara IORA sehingga dapat diketahui like-minded states yang akan memudahkan Indonesia dalam mengusulkan program dan proyek kerja sama. C.1. Australia Australia merupakan salah satu negara dengan garis pantai terpanjang yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pentingnya Samudra Hindia tercermin dari keanggotaan Australia dalam berbagai forum di kawasan tersebut, yaitu IORA, Indian Ocean Naval Symposium (IONS), Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Indian Ocean MOU on Port State Control (IOMOU), UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) Perth Regional Program Office dan UNESCO IOC Intergovernmental Coordination Group for the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (ICG/IOTWS). Kepentingan Australia tercermin dari Perth Communique yang dihasilkan dalam pertemuan ke-13 Dewan Menteri IORA di Perth tahun 2013, di mana Australia memulai masa Keketuaannya di IORA periode tahun 2013-2015. Dinyatakan: “We reaffirm our shared interest in the stability, security and prosperity of all countries of the Indian Ocean rim and our commitment to enhancing cooperation to deliver sustained economic growth and broad-based and balanced development in this strategically vital region”. Tersurat bahwa stabilitas, keamanan dan kemakmuran sebagai kepentingan bersama negaranegara IORA, namun hal ini juga menyiratkan bahwa Australia sebagai Ketua IORA periode 2013-2015 berkepentingan terhadap bentuk-bentuk kerja sama dalam menjaga ketiga aspek tersebut.

44

Aspek stabilitas dan keamanan di laut merupakan sesuatu yang tak terpisahkan terutama bila dikaitkan dengan aspek kemakmuran. Korelasi ketiga aspek ini dapat dihubungkan dengan kondisi laut sebagai mode transportasi bagi kegiatan perdagangan, sehingga benang merah dapat ditarik bahwa salah satu kepentingan Australia dalam keketuaannya di IORA adalah untuk menjaga keamanan laut yang menjadi rute perdagangannya. Salah satu indikator kepentingan Australia tersebut tercermin dari inisiatif peningkatan perlindungan bagi kapal dagang, serta penanggulangan ancaman pembajakan. Dalam Perth Communique, Australia juga menyambut baik upaya peningkatan keselamatan pengiriman barang melalui Laut Hindia yang terangkum dalam IOMOU. Selain itu, Australia menjalankan patroli rutin di wilayah Laut Tiongkok Selatan dan Laut Hindia Utara melalui aktivitas yang bertajuk Operation Gateway.32 Patroli ini selain bertujuan untuk memberikan pengamanan bagi stabilitas dan keamanan kawasan, operasi ini juga ditujukan untuk menjaga hubungan keamanan antara Malaysia dan Australia. Dalam operasi ini disebutkan bahwa Australia juga berkepentingan dalam mencegah aktivitas people smuggling di kawasan, sesuatu yang menjadi perhatian khusus di dalam negeri. Dengan menjalin kerja sama dengan negara-negara anggota IORA, Australia berpeluang dalam mengamankan kepentingannya tersebut, sekaligus membuka peluang bagi pencapaian kepentingan Australia lainnya yang terkait, seperti halnya isu pencari suaka yang selama ini sebagian besar berasal dari dua negara anggota IORA: Sri Lanka dan Iran.33 Keberadaan IORA penting bagi Australia, terutama dalam bidang maritime safety and security dan disaster risk management. Beberapa kalangan akademisi Australia seperti Dr. Christopher Roberts, menganggap IORA merupakan organisasi yang inklusif, yang didalamnya terdapat dialog atas berbagai bidang yang dianggap “common concern” bagi negera-negara anggotanya sehingga banyak tantangan yang dihadapi pada saat Australia mengambil alih keketuaan IORA dari India. Namun dengan adanya kepentingan politis dari Menlu Australia saat itu (Menlu Stephen Smith dari Western Australia yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia), maka adanya keinginan Australia untuk memperkuat keberadaan IORA. Adapun terkait dengan kemakmuran, secara kasat mata kepentingan utama Australia di Samudra Hindia adalah kepentingan ekonomi dan perdagangan. Volume perdagangan Australia dengan negara di kawasan tersebut mencapai lebih dari USD 81 miliar di tahun 2013, lebih dari 20 persen total perdagangan Australia dengan dunia.34 Adapun nilai total perdagangan Australia dengan Indonesia pada tahun 2013 senilai USD 9,4 miliar, dengan

Diakses melalui http://www.defence.gov.au/op/southchinasea_indianocean/index.htm. Pada periode 2009 – 2012 tercatat pengungsi asal Iran ke Australia sejumlah 9962 jiwa, sementara asal Sri Lanka sejumlah 11.724 jiwa. Selama periode tersebut terdapat sekitar 31.209 “pengungsi gelap” yang berada di Australia, yang sebagian besar di antaranya berasal dari Iran dan Sri Lanka. UNHCR Population Statistics, diakses melalui http://popstats.unhcr.org/PSQ_TMS.aspx dan Statistics on Asylum Seekers Arriving in Australia, diakses melalui http://www.refugeecouncil.org.au/r/statas.php 34 Total volume perdagangan Australia pada tahun 2013 sebesar AS$ 489 miliar, sementara volume perdagangan Australia dengan negara anggota IORA pada tahun 2013 sebesar AS$ 82 miliar, Ibid. 32 33

45

surplus perdagangan senilai USD 667 juta,35 sementara nilai total perdagangan Australia dengan India adalah senilai USD 9,2 miliar dengan surplus perdagangan senilai USD 6,9 miliar.36 Tabel I. Nilai Perdagangan Australia dengan Negara-negara IORA tahun 2013

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total

Nama Negara Bangladesh Komoro India Indonesia Iran Kenya Madagascar Malaysia Mauritius Mozambik Oman Seychelles Singapura Afrika Selatan Sri Lanka Tanzania Thailand Persatuan Emirat Arab Yemen

Ekspor 560,354 113 9,244,794 4,496,430 282,662 101,739 13,254 5,113,743 84,429 411,664 370,477 4,569 5,489,795 1,282,446 196,135 125,471 4,856,398 2,539,750 303,299 35,447,522

Impor 451,665 206 2,313,512 5,864,308 25,667 28,379 4,088 9,194,275 10,794 702 79,944 2,166 12,932,695 871,620 149,282 5,745 11,000,686 3,637,297 27 46,573,058

Neraca 108,689 -93 6,931,282 9,166 256,995 73,360 9,166 -4,080,532 73,635 410,962 290,533 2,403 -7,442,900 410,826 46,853 119,726 -6,144,288 -1,097,547 303,272 -9,718,492

Sumber: International Trade Statistics37

Dengan adanya kepentingan yang signifikan terhadap perdagangan dengan negara-negara IORA, Australia berkepentingan meningkatkan kerja sama perdagangan antara lain melalui trade facilitation dan custom simplification guna menjamin atau meningkatkan efisiensi perdagangan antar negara anggota. Terkait dengan enam area prioritas kerja sama IORA, kepentingan Australia tercermin dari komitmennya untuk menyediakan dana sebesar USD 1,2 juta untuk membiayai berbagai proyek kerja sama dalam kerangka IORA pada tahun 2014. Proyek itu meliputi: Effective Management of Disaster Risk; Custom and Trade Facilitation; Trade and Investment Capacity Development Focused on Trade Policy; Seasonal Climate Forecasting to Further Research and Understanding of the Use of Climate Forecast to Enhance Food Security; Enhancing Knowledge of Techniques and Tools in Support of Environment Protection and Safe Water; Workshop in Fisheries Stock Assessment; Workshop on Sustainable Coastal Aquaculture and Artisanal Fishing; Workshop to Build Capacity in Fisheries Management for IORA Member States. 35Neraca

Perdagangan Indonesia dengan Australia, diakses melalui http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-withtrade-partner-country?negara=311 36Trade Map–International Trade Statistics, diakses melalui:http://www.trademap.org/tradestat/ Bilateral_TS.aspx 37International Trade Statistics, diakses melalui:http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm

46

Secara khusus Australia juga mengusung isu pemajuan kerja sama di bidang gender empowerment. Menteri Luar Negeri Australia dalam pertemuan Dewan Menteri ke-13 di Perth tahun 2013 mengusulkan program gender empowerment dijadikan sebagai cross cutting issues terhadap 6 (enam) sektor prioritas yang sudah ada. Adapun dalam kerangka bilateral dengan Indonesia, Australia menawarkan kerja sama di bidang search and rescue (SAR), di mana pengalaman Australia bersama Indonesia dan terkait disaster risk management dapat dijadikan lesson learned di IORA. C.2. Bangladesh Aktivitas internasional Bangladesh terlihat dari perannya sebagai salah satu pendiri utama the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), penyumbang terbesar pasukan keamanan PBB dan anggota dari negara persemakmuran (Commonwealth of Nations), OKI, Gerakan Non Blok, the Developing 8 Countries (D-8) dan BIMSTEC. Bangladesh memandang bahwa Samudra Hindia sangat penting bagi perdagangan internasional mengingat di kawasan tersebut terdapat empat pintu gerbang yang sangat penting bagi lalu lintas perdagangan internasional, yaitu Terusan Suez di Mesir, Bal el Mandeb (Djibouti-Yemen), Selat Hormuz (Iran-Oman) dan Selat Malaka (Indonesia-Malaysia). Selain itu IORA merupakan organisasi strategis bagi kepentingan negara anggotanya karena adanya keterlibatan dua kekuatan di kawasan tersebut, yaitu RRT dan AS sebagai mitra wicara di IORA. Berdasarkan hasil pertemuan Tim Kajian Mandiri P3K2 Aspasaf dengan pemangku kepentingan di Dhaka, Bangladesh pada tanggal 27 April - I Mei 2014, diperoleh informasi mengenai kepentingan Bangladesh di IORA, yakni sektor "fasilitasi perdagangan dan investasi", "manajemen perikanan" dan "manajemen resiko bencana alam". Sektor perikanan penting dalam rangka membangun ketahanan pangan (food security). Bangladesh memberi perhatian besar terhadap isu disaster risk reduction dan climate change yang dilatarbelakangi oleh kondisi Bangladesh sebagai negara yang rawan akan bencana alam akibat dari kondisi geografisnya dan diperburuk dengan perubahan iklim sehingga terjadi cyclone, banjir, tornado dan ancaman gempa bumi termasuk tsunami. Bangladesh merupakan salah satu negara least developed di IORA sehingga masih menemui keterbatasan dibanding negara IORA lainnya. Selain itu, kinerja IORA juga dipandang belum mampu memberikan manfaat yang maksimal, sehingga partisipasi Bangladesh belum optimal. Namun sejak keketuaan India pada tahun 2011-2013, IORA dirasa menjadi semakin aktif, sehingga Bangladesh juga ikut menjadi lebih aktif. Salah satu indikasinya adalah pada bulan Agustus 2014, Bangladesh berencana menyelenggarakan seminar mengenai "Ocean Economy and Blue Economy in Indian Ocean" yang bekerja sama dengan Sekretariat IORA.

47

Pandangan Pemerintah Bangladesh terhadap beberapa isu penting dalam IORA sbb: 1. Disampaikan bahwa saat ini, masih terlalu dini untuk penyelenggaraan pertemuan tingkat summit mengingat semua kesepakatan kerja sama sudah dapat diputuskan pada tingkat ministerial meeting. 2. Keterlibatan AS dan RRT di forum IORA dipandang positif dan akan menciptakan keseimbangan kekuatan di Samudra Hindia. Namun demikian perlu dicegah militerisasi di Samudra Hindia sebagai akibat dari rivalitas atau strategic competition negara-negara major naval powers (RRT, India dan AS). Kerja sama naval exercise yang selama ini secara terpisah diinisiasi oleh Jepang, US, India, Singapura atau pun Pakistan, dapat diusulkan agar berada di bawah payung IORA. 3. Perlu adanya inisiatif untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi sehingga mampu mendorong intratrade negara-negara di lingkar Samudra Hindia dan untuk mengurangi ketergantungan pada negara yang sudah mapan. 4. Perlu dibentuk network of think tank antar negara anggota sebagai center of excellence; IORA public awareness di masyarakat negara anggota; penguatan keterlibatan pemangku kepentingan non pemerintah; pembahasan isu kerjasama di bidang enengi sebagai sektor prioritas IORA dan P2P contact sebagai fokus kerja sama.

C.3. India India memandang penting enam area prioritas kerja sama IORA. Namun enam prioritas tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga fokus utama, yakni geopolitik (peran sebagai major power), keamanan dan ekonomi, khususnya pariwisata dan teknologi. Mengingat IORA merupakan organisasi multilateral yang anggotanya berasal dari 5 regional grouping, yakni Australia, kawasan Teluk, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Tenggara. IORA dinilai sebagai katalis regional grouping tersebut. Dalam bidang geopolitik, India ingin menjadi kekuatan berpengaruh di Kawasan Samudra Hindia. Hal ini sesuai dengan orientasi politik luar negeri India dalam bentuk concentric circles adalah sebagai berikut: (i) Major Powers; (ii) Managing neighboring countries; (iii) Managing relation with extended relation/ central Asia/ West Asia/Indian Ocean neighborhood/South East Asia/East Asia. Dalam buku “India's Ocean: The Story of India's Bid for Regional Leadership” (Brewster:2014), disebutkan bahwa India mempunyai peran yang sangat penting di Samudra Hindia karena posisi geografis India yang sentral, populasi yang sangat besar serta kemampuan militer dan ekonomi India untuk memperluas pengaruhnya di luar kawasan Asia Selatan. India menempatkan Samudra Hindia sebagai single coherence strategic place. Yang telah dilakukan India untuk meningkatkan perannya di Samudra Hindia adalah: kebijakan "Look East Policy" dan "Look West Policy"; meningkatkan perdagangan dan investasi; mengembangkan hubungan keamanan yang erat dengan negara-negara yang dianggap sebagai point of entry/exit di Samudra Hindia (Singapura, Malaysia, Oman); hubungan politik yang erat dengan Srilangka, Malawi, Mauritius dan Seychelles; membangun kerja sama trilateral defence security dengan Maladewa dan Sri Lanka (akan

48

diperluas dengan Mauritius dan Seychelles); upaya peningkatan hubungan di bidang keamanan dengan Myanmar dan Bangladesh (pelatihan angkatan laut). Tantangan yang dihadapi oleh India dalam meningkatkan perannya di Samudra Hindia adalah upaya untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan AS dan peran RRT di Samudra Hindia dan Pasifik. Kepentingan utama India berikutnya di IORA adalah ekonomi. Hal ini terkait dengan posisi Indian Ocean Rim sebagai the home of energy basin (Kawasan Teluk dan Afrika) dan sebagai rute transportasi energi. Secara GDP, India merupakan negara dengan peringkat ke-10 dan ketiga terbesar berdasarkan purchasing power parity (PPP).38 Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, India diprediksikan akan menjadi negara dengan tingkat ekonomi terbesar ketiga pada tahun 2035.39 Bangkitnya perekonomian India mengisyaratkan semakin meningkatnya kebutuhan negara berkembang tersebut terhadap pasokan energi. Kondisi ini akan meningkatkan signifikansi laut sebagai jalur transportasi komoditas perdagangan dan produk migas. Guna menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonominya, India berkepentingan untuk menjalin kerja sama, baik dengan negara-negara yang selama ini menjadi mitra dagangnya maupun dengan negara-negara di mana diaspora India berperan dalam perdagangan. Konektivitas Business to Business dan hubungan antar perusahaan sangat diperlukan untuk meningkatkan interaksi perdagangan dan ekonomi di kawasan IORA. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) sebagai representasi Kamar Dagang India menyatakan bahwa hingga triwulan pertama tahun 2014, IORA belum memberikan kontribusi yang berarti. Hal ini disebabkan karena hingga saat itu belum terbinanya koordinasi antar negara melalui focal point perdagangannya masing-masing, sehingga diharapkan nantinya akan ada bentuk kerja sama yang lebih konkrit dan mengakomodir aspirasi entitas-entitas perdagangan India. Selain itu, India berkepentingan atas terjaganya keamanan laut dari ancaman-ancaman seperti piracy. Laut berperan sebagai salah satu garda konektivitas India dengan dunia sehingga kondusifitas laut akan menjadi semakin vital bagi keberlangsungan perekonomian India. Tolok ukur kondusifitas laut tidak terlepas dari faktor lingkungan hidup, di mana dampak kerusakan alam seperti perubahan iklim, turut mempengaruhi ekosistem dan stabilitas kelautan itu sendiri. C.4. Iran IORA merupakan organisasi regional yang memiliki bobot penting dan strategis dalam tatanan politik luar negeri Iran. Posisi tersebut berangkat dari nilai geopolitik dan geo-strategis Samudra Hindia sebagai jalur lintas perdagangan, cadangan sumber daya mineral serta bermukimnya intra-regional powers di kawasan. Dengan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh Iran dalam pergaulan internasional akibat adanya isu nuklir, keberadaan forum IORA World Economic Outlook Update, diakses http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/update/02/ 39 India Economy, diakses melalui http://www.mapsofindia.com/india-economy.html. 38

49

melalui

merupakan salah satu peluang yang dimiliki Iran untuk memperbesar ruang geraknya bagi kerja sama regional. Melalui forum ini Iran mendapat lebih banyak kesempatan untuk berdialog yang kemudian menumbuhkan potensi kerja sama lebih lanjut baik dengan negara-negara anggota maupun dengan negara-negara mitra wicara yang notabene terdiri dari negara-negara seperti AS dan Tiongkok. Iran berperan cukup aktif dalam forum IORA, di mana Iran pernah menjadi Ketua IORA pada tahun 2006-2008. Prioritas Iran di dalam kerja sama IORA ialah bidang perdagangan dan investasi, pendidikan dan IPTEK, serta perikanan. Terkait dengan kerja sama bidang perdagangan, volume perdagangan antar negara anggota IORA terbilang masih rendah (modest). Selain itu, kerja sama bidang perikanan pun terhambat oleh prosedur yang berlarut-larut. Untuk itu, kiranya IORA dapat menyepakati Preferential Trade Agreement (PTA) dan mendorong operasionalisasi Fisheries Support Unit (FSU). Sektor teknologi merupakan engine of growth utama Iran. Industri aerospace (satelit) serta alat kesehatan (hemodialysis machine) adalah beberapa sektor potensial untuk kerja sama, baik dalam konteks bilateral maupun regional. Dengan demikian dapat dipahami mengapa Iran sangat menitikberatkan sektor kerja sama akademi dan ilmu pengetahuan dalam kerangka kerja sama IORA. Salah satu capaian Iran dalam Keketuaannya di IORA adalah keberhasilan menggagas dan membentuk IORA Regional Centre for Science and Technology Transfer (IORA RCSTT) yang berkantor pusat di Tehran. IORA RCSTT merupakan subsidiary body yang memiliki kekhasan untuk mengembangkan sekaligus mendorong kerja sama di bidang penelitian dan IPTEK di antara negara anggota IORA. Badan ini lahir dari inisiatif Pemerintah Iran bekerja sama dengan IORAG (Indian Ocean Rim Academic Group) dan didirikan pada tahun 2008. C.5. Malaysia Malaysia yang memiliki 30 juta penduduk tersebut dianggap sebagai negara yang relatif maju dengan pendapatan per kapita sekitar US$ 10.500 dan cadangan devisa mencapai US$ 136 milyar (2013) sehingga memiliki potensi bagi kemajuan IORA. Malaysia memandang penting area prioritas kerja sama dalam IORA sebagai berikut: 1. Maritime Safety and Security (MSS) merupakan salah satu prioritas kerjasama yang diusung Malaysia mengingat isu tersebut berdampak terhadap ekonomi, perdagangan dan pariwisata Malaysia dan negaranegara di kawasan. Meski Samudera Hindia merupakan wilayah yang relatif stabil dan aman serta tidak adanya rivalitas kekuatan negara-negara besar, isu piracy merupakan tantangan besar. Isu penting lainnya terkait MSS adalah people smuggling, illegal fishing, dan terorisme. Malaysia juga tertarik dengan kerjasama search and rescue khususnya semenjak hilangnya pesawat Malaysia MH370. 2. Trade and Investment Facilitation. Malaysia memandang perlu untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara IORA. Namun demikian mengingat faktor geografis dan kesenjangan ekonomi menyebabkan perkembangan perdagangan antar anggota IORA belum signifikan. Malaysia lebih menfokuskan perjanjian perdagangan dengan ASEAN dan

50

negara lainnya secara bilateral. Namun demikian perlu kiranya dilakukan indentifikasi potensi masing-masing negara dan kerja sama untuk meningkatkan konektivitas agar dapat meningkatkan nilai perdagangan negara-negara anggota IORA. 3. Tourism and Cultural Exchange. Pariwisata merupakan salah satu tulang punggung perekonomian dan kontributor keempat pada GDP Malaysia. Jumlah wisatawan asing ke Malaysia pada tahun 2013 tercatat mencapai 25,7 juta dengan pendapatan sebesar US$ 20,2 milyar. Dalam area kerja sama ini, Malaysia mengusulkan kiranya kerjasama pada tourism investment forum, eco-tourism dan art and craft festival. 4. Academic, science and technology cooperation. Malaysia menganggap penting kerja sama di bidang pendidikan untuk diprioritaskan. Terdapat sekitar 120 ribu mahasiswa asing yang sekolah di Malaysia termasuk yang berasal dari seluruh negara anggota IORA. Malaysia mentargetkan mahasiswa asing sekitar 200 ribu pada 2020. Malaysia akan menawarkan proyek Multilateral Entrepreneur Education. Malaysia mengusulkan kerjasama di bidang oseanografi yang dapat memberikan manfaat bagi negara anggota. 5. Fisheries management memiliki potensi yang besar dan dapat diprioritaskan pada kerjasama IORA. Malaysia mengharapkan perlunya anggota IORA memperoleh equitable share pada marine resources. IORA dapat dijadikan platform bagi negara anggota IORA dalam melakukan perundingan dengan maju. Indonesia dianggap memiliki keunggulan pada bidang perikanan sehingga dapat memberikan bantuan berupa teknik dan managemen. Malaysia mengharapkan perlunya meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang perikanan yang berkelanjutan, dan memperkuat capacity building guna menangkal illegal fishing di sektor perikanan. C.6. Mozambik Mozambik termasuk negara yang paling awal menjadi anggota IORA, yakni sejak tahun 1997. Mozambik pernah menjadi ketua pada tahun 1999 – 2000. Dari enam area prioritas kerja sama IORA, Mozambik fokus pada 4 area, sebagai berikut: (i) Trade and Investment Facilitation Memperkuat hubungan dagang antara negara-negara anggota IORA. Area ini merupakan sektor yang paling penting dan dapat dirasakan manfaatnya oleh negara anggota. Dalam hal ini, Mozambik sebagai negara agraris berharap dapat meningkatkan ekspor hasil pertaniannya. (ii) Disaster Risk Reduction Sejumlah negara di lingkar Samudera Hindia secara geografis rawan akan bencana alam, seperti tsunami, gempa bumi, banjir, dll. Mozambik sebagai negara yang kerap dilanda banjir memiliki perhatian lebih terhadap upaya penanggulangan bencana. (iii) Academic, Science and Technology Perlunya meningkatkan kerja sama di bidang akademi, sains dan teknologi melalui pelaksanaan workshop, seminar, joint research, pertukaran antar

51

akademisi dan pemberian bantuan capacity building. Hal tersebut bagi Mozambik dipandang sebagai hal krusial dalam memenuhi kebutuhan tiap individu menghadapi perkembangan dan tantangan global. (iv) Maritime Safety and Security Perlunya kerja sama di bidang keselamatan dan keamanan maritim sebagai bagian dari upaya menyelesaikan permasalahan di Kawasan Samudra Hindia, yang utamanya adalah human trafficking dan piracy. C.7. Oman Oman mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap Samudra Hindia, khususnya di bidang ekonomi. Hal ini disebabkan negara tersebut mempunyai garis pantai sepanjang kurang lebih 3.165 km yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Selain itu, Oman juga termasuk sebagai salah satu negara pendiri IORA. Bagi mereka, IORA adalah organisasi yang sangat penting untuk mencapai kepentingan mereka di kawasan Samudra Hindia dan mengharapkan peningkatan kerja sama di antara anggotanya. Oman memandang IORA sebagai organisasi yang strategis dan mereka ingin berperan aktif di dalamnya. Peran Oman adalah sebagai salah satu negara pendiri IORA pada tahun 1995. Selain itu, Oman juga pernah menjadi Ketua IORA pada tahun 2001-2002. Kepentingan/ prioritas kerja sama Oman dalam IORA adalah : 1. Perikanan, di mana masyarakat Oman mempunyai tradisi panjang sebagai nelayan. Sektor perikanan menjadi salah satu komoditi ekspor utama Oman. Pada sektor ini, Oman mempunyai keunggulan di bidang research and development khususnya di bidang biologi dan statistik perikanan. Selain itu Oman juga sedang berupaya meningkatkan industri pemrosesan makanan untuk hasil sektor perikanan. 2. Fasilitasi perdagangan dan investasi, khususnya melalui pembangunan infrastruktur dan transportasi, serta pembangunan kawasan free trade zone. Oman sangat strategis sebagai pintu gerbang masuk ke negaranegara Gulf Country Council (GCC) dari Samudra Hindia. Oman membangun beberapa pelabuhan besar sebagai hub distribusi barang melalui darat ke negara-negara GCC maupun melalui laut (menggunakan kapal kecil) ke negara-negara di sekitarnya. Biayanya jauh lebih murah dibandingkan pengiriman barang melalui laut langsung ke negara-negara GCC, mengingat biaya asuransi yang terlalu mahal akibat tingginya tensi di selat hormuz serta jarak yang lebih jauh. 3. Pariwisata, di mana Oman terletak di tepi Samudra Hindia dan secara politik-keamanan lebih stabil serta secara ekonomi cukup maju (dengan pendapatan perkapita sekitar USD 20.000) menjadi salah satu negara tujuan utama wisatawan dari negara GCC lain maupun wisatawan Eropa yang berminat wisata keTimur Tengah. 4. Keselamatan dan keamanan maritim, di mana hal tersebut dianggap sebagai syarat mutlak untuk kerja sama lainnya, di antaranya perdagangan dan perikanan. Permasalahan piracy menjadi isu utama yang menggangu lalu lintas perdagangan di Samudra Hindia. Untuk itu Oman mempunyai coast guard dan angkatan laut yang menjaga lautan mereka.

52

Dalam kerangka IORA, terdapat tiga inisiatif proyek kerja sama yang telah mereka laksanakan, yaitu Fisheries Support Unit (FSU) untuk meningkatkan kemampuan Negara anggota IORA di bidang perikanan, Maritime Transport Council sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan kerja sama perusahaan pelayaran berbagai negara anggota IORA, serta Tourism Feasibility Study yang merupakan kegiatan penelitian untuk meningkatkan sektor pariwisata negaranegara anggota IORA. C.8. Persatuan Emirat Arab (PEA) Sebagai negara yang memprioritaskan bisnis, ekonomi dan perdagangan, PEA mempunyai kepentingan yang besar terhadap Samudra Hindia. Namun demikian, PEA belum banyak merasakan manfaat dari IORA, sehingga sejauh ini PEA secara umum tampak belum memandang penting organisasi tersebut. Bahkan pejabat Kementerian Luar Negeri PEA menyebut IORA sebagai organisasi yang hampir mati selama 15 tahun dan saat ini masih dalam tahap awal perkembangan. Tim kajian Pusat P2K2 Aspasaf BPPK telah megadakan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di PEA pada tanggal 9 – 13 Februari 2013, di antaranya Department of International Organization-Kemlu, National Research Foundation-Ministry of Higher Education & Scientific Research dan International Renewable Energy Agency (IRENA). Berdasarkan masukan dari Kementerian Luar Negeri, PEA memandang bahwa seluruh 6 (enam) area prioritas kerja sama dalam IORA adalah valid dan penting. Namun demikian, dari 6 prioritas IORA tersebut PEA menempatkan prioritas maritime security and safety sebagai yang paling utama. Dengan adanya keamanan di Samudra Hindia maka pencapaian prioritas-prioritas lain akan mudah. PEA memiliki kepentingan dan telah berperan aktif dalam memberantas perompak di Somalia. Terkait maritime security dan safety, PEA menyatakan terbuka terhadap gagasan pendirian lembaga semacam center of excellence of ocean apabila hendak didirikan di Indonesia, Sri Lanka atau negara anggota IORA lainnya. Kemlu PEA bekerja sama dengan International Renewable Energy Agency (IRENA) dan IORA telah menyelenggarakan The 1st IORA Renewable Energy Ministerial Forum pada 21 Januari 2014. Pertemuan menghasilkan Abu Dhabi Declaration of the First Indian Ocean Renewable Energy Ministerial Forum dan Implementation and Next Steps: Indian Ocean Renewable Energy Ministerial Forum. Dalam Forum Menteri Energi tersebut, terdapat empat inisiatif yang meliputi: - Resource Assesment: membuat data dan peta potensi investasi energi terbarukan di negara anggota IORA. - Cost Analysis and Reduction: membuat analysis biaya proyek energi terbarukan serta menetapkan patokan standar (benchmark) untuk upaya efisiensi. - Capacity-building and Education: mengupayakan pelatihan, kurikulum pendidikan dan materi energi terbarukan. - Tourism: membuat dokumentasi energi terbarukan untuk mendukung pariwisata di komunitas terasing dan kepulauan.

53

C.9. Singapura Singapura merupakan negara pulau sekaligus negara kota, yang terletak di Asia Tenggara dengan populasi sebesar 5,4 juta jiwa. Meskipun menyandang gelar sebagai negara Asia Tenggara terkecil dengan luas wilayah 716.1 kilometer persegi, negara tersebut merupakan negara dengan GDP terbesar sekaligus dikenal sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang memiliki armada angkatan udara terbesar di Asia Tenggara. Bersama dengan Indonesia dan negara ASEAN lainnya, Singapura aktif dalam fora regional dan merupakan salah satu negara prakarsa pendirian IORA. Pentingnya Samudra Hindia sebagai kawasan strategis dan lintas perdagangan negara-negara di kawasan Samudra Hindia termasuk Pasifik, menjadi salah satu alasan bergabungnya Singapura dalam forum kerja sama Indian Ocean Rim Association (IORA) dan menjadi salah satu dari 7 (tujuh) negara anggota pertama IORA sejak tahun 1997. Bagi Singapura, Samudra Hindia secara umum dipandang merupakan wilayah yang relatif stabil, namun perlu dicermati pertumbuhan kekuatan maritim India dan kehadiran RRT di kawasan. Oleh karena itu, Singapura berpandangan Indonesia perlu menetapkan kebijakan yang tepat dalam rangka menyikapi 2 (dua) kekuatan maritim yang mulai tumbuh di kawasan tersebut. Singapura memandang Samudra Hindia sebagai wilayah yang relatif stabil dan aman karena tidak adanya rivalitas kekuatan negara-negara besar. Namun demikian, isu piracy masih menjadi tantangan besar di wilayah tersebut. Dengan demikian, bidang kerja sama yang dapat lebih ditingkatkan dalam forum IORA adalah pada sektor prioritas maritime safety and security, mengingat pentingnya jalur perdagangan di kawasan tersebut. Dalam perspektif Singapura, Samudra Hindia merupakan wilayah yang relatif stabil dan aman karena tidak adanya rivalitas kekuatan negara-negara besar. Namun demikian, isu piracy masih menjadi tantangan besar di wilayah tersebut. Dengan demikian, bidang kerja sama yang ingin dapat lebih ditingkatkan dalam forum IORA adalah pada sektor prioritas maritime safety and security, mengingat pentingnya jalur perdagangan Singapura di kawasan tersebut. Singapura akan mendukung inisiatif dari negara-negara anggota IORA, seperti beberapa inisiatif yang merupakan hasil pertemuan COM ke-13 di Perth, Australia, berupa program women empowerment dan pengembangan SMEs. S.Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura telah menyelenggarakan workshop “IORA and the Strategic Stability in the Indian Ocean”, di Mauritius, 5 Maret 2014 yang merupakan kolaborasi antara RSIS dan Sekretariat IORA di Mauritius. Kegiatan dimaksud dilaksanakan mengingat pentingnya isu maritime security sebagai salah satu upaya confidence building di antara negara anggota IORA. Diharapkan dari pertemuan tersebut akan diperoleh pemahaman mengenai kepentingan tiap negara anggota IORA khususnya pada sektor prioritas maritime safety and security dan sektor prioritas lainnya.

54

C.10. Sri Lanka Sri Lanka mempunyai sejarah panjang dengan komunitas internasional dimana Sri Lanka cukup aktif dalam berbagai fora regional maupun multilateral. Sri Lanka adalah termasuk negara pendiri SAARC dan Gerakan Non Blok, serta merupakan anggota organisasi PBB, the Commonwealth of Nations (negara persemakmuran), dan G77. Dalam konteks IORA, Sri Lanka juga berperan cukup aktif di dalamnya karena mempunyai kepentingan yang besar di Samudra Hindia. Hal ini ditunjukkan dengan peran Sri Lanka sebagai salah satu negara IORA yang bergabung pada awal pembentukannya tahun 1997. Selain itu, negara tersebut juga pernah menjadi Ketua IORA pada tahun 2003-2005. Populasi Sri Lanka berdasarkan sensus tahun 2012 sebanyak 20.277.000 jiwa, dengan pendapatan perkapita sebesar USD 2.923 dan GDP sebesar Rupee Sri Lanka 3.047.277 juta. Sri Lanka mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap Samudra Hindia. Sri Lanka mengharapkan mendapat manfaat yang maksimal dari IORA sebagai kerja sama sub regional dengan negara di kawasan Samudra Hindia. Kepentingan Kerja sama Sri Lanka adalah : 1. Maritime Safety and Security dianggap sebagai syarat mutlak untuk melaksanakan area kerja sama lainnya. Sri Lanka memandang isu keselamatan dan keamanan maritim sangat penting mengingat negara tersebut pada tahun 2009 baru saja terbebas dari konflik internal dengan kelompok pemberontak Macan Tamil yang telah berlangsung selama tiga dekade. Beberapa permasalahan terkait hal ini adalah people smuggling, illegal fishing, piracy, serta antisipasi kemungkin ancaman teroris. 2. Trade and Investment Facilitation, dimana Sri Lanka memandang perlu untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara IORA, mengingat regional economic cooperation merupakan salah satu tujuan utama yang mendasari pembentukan IORA. 3. Tourism and Cultural Exchange, dimana Sri Lanka memandang penting sektor ini demi kepentingan untuk menjaga warisan kekayaan budaya nasional Sri Lanka dan pada saat yang bersamaan hal tersebut mempunyai nilai ekonomi untuk menarik wisatawan. Jumlah wisatawan asing ke Sri Lanka pada tahun 2012 tercatat mencapai 1.005.605 dengan pendapatan sebesar US$ 1,038.3 juta. 4. Disaster Risk Management, dimana Sri Lanka yang dikelilingi oleh Samudra Hindia rawan terhadap bencana alam Tsunami, sebagaimana terjadi pada tahun 2004. 5. Fisheries management dipandang perlu untuk dikerja samakan karena sektor ini belum banyak berkembang, padahal mayoritas masyarakat Sri Lanka yang hidup di pesisir banyak tergantung dari perikanan laut dan zona ekonomi eksklusif mereka di Samudra Hindia cukup besar menyimoan potensi perikanan. Saat ini sektor perikanan hanya menyumbang 1,8 persen GDP. Hal ini disebabkan sektor tersebut selama beberapa dekade kurang berkembang akibat adanya konflik. Untuk itu, Pemerintah Sri Lanka saat ini sedang berupaya merevitalisasi sektor perikanan laut khususnya di wilayah yang dulunya mengalami konflik. Dalam hal ini Sri Lanka mengharapkan kerja sama peningkatan kapasitas

55

di sektor perikanan dari negara-negara yang lebih maju dan mengundang investasi di bidang industri pemrosesan makanan. 6. Academic, science and technology cooperation, dimana Sri Lanka memandang penting kerja sama dalam sektor, mengingat kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat bermanfaat untuk diaplikasikan dalam berbagai sektor kerja sama lainnya, misalnya dalam bidang manajemen resiko bencana, perikanan, keamanan dan keselamatan maritim. Dalam pertemuan dengan instansi terkait di Sri Lanka, diperoleh gambaran mengenai kepentingan mereka terhadap IORA yang sangat besar sebagai konsekuensi logis dari situasi geografis negara tersebut yang dikelilingi Samudra Hindia. Diketahui pula Sri Lanka mempunyai banyak programprogram insiatif maupun pemikiran-pemikiran positif dalam kerangka kerja sama IORA. Inisiatif dan kontribusi yang telah mereka lakukan di antaranya adalah: 1. Dalam sektor kerja sama Maritime Safety and Security, Sri Lanka secara aktif menjalin kerja sama secara bilateral dengan negara-negara terkait lainnya, termasuk Indonesia dan aktif dalam forum internasional, termasuk Bali Process dan ASEAN Regional Forum. Sri Lanka juga menjadi tuan rumah Galle Dialogue yang merupakan forum internasional tahunan di Sri Lanka untuk membahas isu keamanan dan keselamatan maritim. 2. Dalam sektor Trade and Investment Facilitation, Sri Lanka dalam banyak pertemuan IORA selalu menyuarakan pentingnya pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) di antara anggota IORA untuk meningkatkan akses pasar. Saat ini Feasibility Study pembentukan PTA merupakan salah satu proyek unggulan (flagship project) IORA yang masih sedang berjalan. 3. Dalam sektor kerja sama Tourism and Cultural Exchange, Sri Lanka berinisiatif menyelenggarakan workshop manajemen warisan budaya untuk negara-negara IORA pada tanggal 5-6 Mei2014. Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri National Heritage Sri Lanka, Dr. Jagath Balasooriya dan dihadiri Sekretaris Jenderal IORA, Mr. K.V. Bhagirath. Workshop bertujuan untuk bertukar informasi dan pandangan mengenai upaya yang dilakukan negara-negara IORA untuk menjaga warisan budaya nasional dan sekaligus merintis kerja sama dalam bidang tersebut. Acara workshop dihadiri oleh wakil dari 14 negara. Indonesia diwakili oleh Ibu Retno Wulandari, dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). 4. Dalam sektor kerja sama Academic, science and technology cooperation, Sri Lanka berencana mendirikan Centre of Excellence on Ocean Sciences and the Environment sebagaimana telah disampaikan Menteri Luar Negeri Sri Lanka, Professor G.L. Peiris, dalam pertemuan ke-13 the Council of Ministers IORA di Perth pada November 2013. Lembaga tersebut akan berfungsi sebagai mitra kerja bagi negara-negara IORA khususnya dalam kajian ilmiah terkait sosial dan ekonomi dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas lembaga-lembaga lain di kawasan. 5. Dalam sektor Disaster Risk Management, The National Aquatic Resources Research and Development Agency (NARA) Sri Lanka akan mengusulkan proyek Indian Ocean Centre for Operational Forecasting (IOCOF) yang

56

bertujuan untuk melaksanakan kegiatan capacity building negara-negara IORA guna mengobservasi dan menganalisa status Samudra Hindia dan memprediksi kemungkinan bencana dan dampak dari perubahan iklim untuk mengurangi resiko bagi penduduk pesisir, nelayan dan pelaut. IOCOF saat ini masih dalam tahap pembahasan internal Sri Lanka sebelum diajukan secara resmi dalam forum IORA. C.11. Thailand Kementerian Luar Negeri Thailand manyampaikan bahwa dari 6 sektor prioritas IORA, Thailand lebih memfokuskan pada dua bidang kerjasama, yaitu (1) maritime safety and security, dan (2) trade and investment facilitation. Terkait prioritas maritime safety and security, Thailand berharap Indonesia memprioritaskan pada “preventive maritime security”. Saat ini tingkat perompakan Somalia dan Selat Malaka telah menurun, namun IORA perlu mencermati kemungkinan munculnya kembali perompakan di Samudera Hindia. Dalam hal ini Thailand berpandangan IORA dapat memanfaatkan keberadaan Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) di Singapura atau International Maritime Bureau di Malaysia. Terkait prioritas trade and investment facilitation, Kementerian Luar Negeri Thailand melihat faktor konektivitas perhubungan dan konektivitas lembaga keuangan sebagai tantangan dalam mengembangkan kerjasama perdagangan dan investasi di IORA. Indonesia diharapkan dapat mendorong dibentuknya IORA Business Data sebagai terobosan mempromosikan potensi perdagangan dan investasi antar negara IORA. Sedangkan terkait wacana IORA business travel card, Thailand melihat adanya kendala penerapannya yang dapat berbenturan dengan aturan imigrasi Thailand, seperti ketentuan khusus prosedur pemberian visa bagi WN Iran. Sementara itu Kementerian Perdagangan Thailand menambahkan bahwa mereka belum memiliki hubungan perdagangan dan investasi yang signifikan dengan negara anggota IORA kecuali negara anggota ASEAN yang juga anggota IORA, Australia, India dan Afrika Selatan. Peningkatan hubungan perdagangan dan investasi Thailand dengan negara anggota dan mitra wicara IORA dilakukan lebih melalui pendekatan bilateral seperti pembentukan Economic Partnership Agreement, Free Trade Agreement, atau Preferential Tariff Agreement. Dalam kaitan tersebut, Thailand melihat IORA dapat bersinergi dengan keinginan Thailand menggarap potensi pasar Afrika melalui Thai-Africa Initiative. Namun demikian, Thailand melihat bahwa transportasi dan logistik masih merupakan tantangan bagi IORA untuk mengembangkan kerja sama perdagangan dan investasi. Dalam kaitan ini disampaikan bahwa Thailand mengembangkan konsep “land bridge” antara dua pelabuhan yaitu Pelabuhan Dawei yang di tepi Samudera Hindia dengan pelabuhan Laem Chabang di Teluk Thailand. Kargo yang datang dari Samudera Hindia dapat diturunkan di Pelabuhan Dawei untuk selanjutnya dikirim melalui moda transportasi darat ke Pelabuhan Laem Chabang di Teluk Thailand. Jalur pengiriman ini akan menghemat waktu dan biaya transportasi dan logistik (tidak perlu melewati Selat Malaka). Infrastruktur transportasi darat yang dimiliki Thailand juga memungkinkan kargo dari Pelabuhan Dawei atau Pelabuhan Laem Chabang juga dikirim secara efisien ke Kamboja, Laos, Vietnam dan Tiongkok.

57

Tantangan lain, khususnya dalam mengembangkan kerjasama perdagangan dengan beberapa negara IORA di kawasan Afrika Sub-Sahara adalah belum terbentuknya bank korespondensi yang dapat memfasilitasi ekspor/impor. Salah satu usulan yang disampaikan adalah membangun kerja sama perbankan (bank korespondensi) IORA untuk memfasilitasi peningkatan perdagangan dan investasi. Diusulkan pula perlunya dibangun data mengenai potensi perdagangan dan peluang investasi di masing-masing negara. Hal ini penting mengingat kondisi negara IORA sangat beragam dan faktor geografi yang berbeda-beda. Dicontohkan Thailand memiliki keterbatasan informasi mengenai negara IORA di kawasan Afrika. Berbeda dengan Kemlu Thailand, Kemendag Thailand justru mendukung wacana penerapan IORA business travel card, mengingat perdagangan (terutama trade in service) dan investasi membutuhkan kemudahan mobilitas pelaku bisnis. D. Masukan Negara Anggota IORA terhadap Keketuaan Indonesia D.1. Australia Australia berharap keketuaan Indonesia di IORA dapat meningkatkan kerja sama di antara berbagai negara anggota pada organisasi tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara “middle power” dengan ”diplomatic capital” yang lebih banyak dibandingkan Australia diharapkan dapat lebih aktif memainkan peran diplomasinya. Untuk itu, disarankan agar Indonesia dapat melakukan kerja sama yang dapat dikembangkan untuk dikerjasamakan di kawasan Samudra Hindia. Pihak Australia berpendapat bahwa melalui peran bridge builder yang telah dibangun selama ini Indonesia dapat mengambil peran yang besar di IORA mengingat hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara anggota yang beragam. Sebagai contoh hubungan baik Indonesia dengan Iran dapat digunakan untuk meningkatkan peran Iran dalam organisasi tersebut. Indonesia diharapkan dapat menggunakan pengalamannya pada organisasi regional seperti ASEAN dan APEC, untuk meningkatkan keberadaan IORA. Selain itu, Indonesia dapat menggunakan IORA sebagai “outreach” ke berbagai negara di kawasan. Melalui IORA, Indonesia dapat melakukan kerja sama di bidang maritime security dengan India dan Malaysia di Laut Andaman. Kerja sama ini dapat menjadi contoh kerja sama yang baik bagi negara-negara di Asia Tenggara di Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, keberhasilan kerja sama ini dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan profil IORA. D.2. Bangladesh Bangladesh berharap Indonesia sebagai ketua IORA agar lebih memajukan IORA melalui inisiatif dan program yang lebih visible, tangible dan sustainable bagi seluruh negara anggota IORA. Selain itu, Indonesia diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap program, inisiatif dan perkembangan IORA. Dalam pandangan Bangladesh, Indonesia perlu melakukan reformasi kelembagaan di IORA, dengan penguatan prinsip-prinsip konsensus untuk mencegah deadlock dalam pengambilan keputusan. Indonesia juga diharapkan

58

dapat memperkuat peran Sekretariat IORA yang saat ini kapasitasnya masih dianggap rendah. Selain itu mengingat setiap negara anggota mempunyai fokus kepentingan yang beragam, maka perlu dirumuskan suatu identitas misalkan berdasarkan pendekatan kelautan (ocean based-approach). Indonesia sebagai salah satu negara sentral dalam forum ASEAN dianggap perlu meningkatkan peran yang Iebih aktif dari negara-negara ASEAN untuk membuka konektivitas dengan negara-negara non-ASEAN yang menjadi negara anggota IORA.Indonesia diharapkan dapat lebih meningkatkan peranan mitra wicara IORA mengingat peranan strategis dari negara mitra wicara tersebut. Selain itu, Indonesia harus lebih bersifat inclusive bagi keanggotaan IORA dengan mengundang negara-negara non member di Iingkar Samudra Hindia (littoral state), bahkan negara-negara landlock yang perdagangannya sangat tergantung dari Samudra Hindia juga dapat dipertimbangkan untuk diundang sebagai anggota IORA. D.3. Malaysia Pemerintah Malaysia menyambut baik dan mendukung Keketuaan Indonesia pada IORA tahun 2015-2017. Upaya Kemlu Indonesia melakukan pengumpulan informasi dari negara-negara anggota IORA dan pertukaran pandangan mengenai IORA menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan keketuaannya mendatang. Indonesia diharapkan dapat mengeksplorasi isu-isu utama dari setiap sektor prioritas IORA dalam rangka merespon kepentingan nasional negara anggota IORA. Keberhasilan program-program IORA dapat diukur seberapa besar program tersebut memberikan manfaat bagi tiap negara anggota. Sehubungan dengan itu, Indonesia disarankan untuk fokus pada 3 (tiga) sektor prioritas IORA yaitu: (i) Disaster Risk Reduction, (ii) Trade Facilitation and Investment (iii) Maritime Safety and Security. Untuk memajukan IORA, Indonesia kiranya lebih melibatkan dan memberi prioritas pada pelaku usaha untuk berperan dalam memajukan kerja sama IORA. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan fasilitasi dan insentif agar tingkat partisipasi kalangan bisnis dalam meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan di kawasan. Malaysia mengusulkan untuk meningkatkan peranan sektor swasta yang terkait bidang perdagangan, investasi, pariwisata dan energi. Malaysia mengharapkan agar peranan Sekretariat IORA agar lebih diperkuat karena sebagai motor penggerak IORA. Perlunya negara yang menjadi ketua IORA dan ketua berikutnya memikul tanggung jawab yang lebih agar dapat meningkatkan peran IORA antara lain dengan menempatkan pejabat yang dibiayai oleh negara yang menjadi Ketua IORA seperti yang dilakukan Indonesia. Disadari bahwa peranan anggaran sangat menentukan bagi pelaksanaan kegiatan sekretariat. Sehubungan dengan itu, perlu kiranya IORA juga dapat menunjukan peran dan manfaat bagi negara anggota sehingga akan berdampak terhadap kontribusi. Hubungan people-to-people dan business-to-business agar lebih ditingkatkan sehingga berdampak positif bagi pengembangan hubungan ekonomi dan perdagangan di kawasan IORA. Beberapa program kebijakan yang ditawarkan sebaiknya berdampak langsung dan bersifat tangible seperti

59

penciptaan lapangan kerja negara-negara anggota IORA.

yang bermanfaat bagi komunitas lokal pada

Indonesia perlu melakukan konsolidasi agar IORA menjadi lebih kuat. Untuk itu disarankan dengan menambah anggota negara mitra bukan keanggotaan pada IORA, agar dapat membantu program IORA khususnya dalam hal pendanaan kegiatan. Selain itu perlu diupayakan untuk peningkatan kontribusi tahunan negara IORA sesuai dengan perekonomian suatu negara. Indonesia dapat memanfaatkan Tiongkok dan AS sebagai mitra wicara IORA agar lebih berperan dalam memajukan kerjasama IORA khususnya kerjasama yang dapat berdampak pada terciptanya stabilitas dan keamanan di kawasan. Terkait dengan Tiongkok yang dianggap dialogue partner yang paling aktif, IORA dapat memanfaatkan inisiatif Tiongkok terkait “maritime silk road” guna memperkuat konektivitas di Samudra Hindia. Mengingat IORA adalah organisasi multilateral yang anggotanya merupakan bagian dari 5 (lima) kawasan group regional, perlu dilakukan identifikasi kerja sama guna mencegah overlapping IORA dengan kerja sama regional yang ada. Indonesia disarankan untuk membuat concept paper yang berisi tentang visi strategis yang ingin dicapai selama menjadi menjadi Ketua IORA dengan melibatkan ketua yang mendatang, Afrika Selatan, agar visi tersebut berkelanjutan. Paper tersebut merupakan road map bagi pengembangan IORA yang berisi target, kerangka waktu, tahapan pelaksanaan dan evaluasi agar kerjasama IORA dapat dilaksanakan dengan optimal. Untuk mengefektifkan kerjasama IORA, perlunya meningkatkan sinergi, intensitas pertemuan, dan komunikasi antara pemangku kepentingan di negara-negara anggota IORA, focal point dan Sekretariat IORA agar pembahasan dan pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Malaysia menyambut baik sekiranya Indonesia mengusulkan penyelenggaraan summit meeting namun demikian perlu kiranya mempertimbangkan kesiapan dan ketertarikan negara-negara anggota terhadap perkembangan kerjasama IORA. Sekiranya summit dilakukan, pada tahap awal sebaiknya secara informal disela sela pertemuan PBB pada 2016 atau tahun kedua periode keketuaan Indonesia. Perlu mempertimbangkan apakah summit tersebut melibatkan negara mitra IORA karena summit tanpa melibatkan negara mitra khususnya Tiongkok akan menimbulkan interpretasi yang beragam. D.4. Mozambik Dalam acara focus group discussion dengan Charge d’affaires Kedutaan Besar Mozambik di Jakarta, Mr. Antonio Rodrigues Jose, diperoleh masukan bahwa Mozambik menyambut baik dan mendukung Keketuaan Indonesia pada IORA tahun 2015-2017. Untuk menyukseskan Keketuaan tersebut, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut: 1. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia memiliki modalitas mengusulkan isu ”demokrasi” untuk dibahas dan menjadi bagian dari area prioritas kerja sama IORA. Isu demokrasi merupakan isu

60

penting bagi banyak negara anggota IORA, termasuk Mozambik, yang saat ini dalam masa proses mencapai pemeritahan yang lebih baik. 2. Munculnya berbagai epidemi virus dan penyakit mematikan di sejumlah belahan dunia, seperti virus ”Ebola” yang terjadi di Afrika, dapat menjadi salah satu pembahasan di pertemuan IORA dan menjadi obyek kerja sama di area prioritas IORA ”Academic, Science and Technology”. 3. Adanya wacana penunjukkan ”champion country” dari masing-masing area prioritas kerja sama IORA, sehingga negara-negara tersebut dapat mendorong kemajuan area kerja sama yang dibawahinya. Hal ini mengambil contoh dari NAASP (New Asia-African Strategic Partnership). 4. Perlunya IORA melakukan engagement dengan berbagai organisasi internasional sebagai upaya meningkatkan profil IORA di mata dunia, di antaranya melalui partisipasi IORA sebagai observer di organisasi internasional dan regional lainnya, seperti ASEAN, AU, GCC dan specialized agencies PBB (UNTAD, UNESCO, IMO, FAO). 5. Pentingnya ”public awareness campaign” untuk meningkatkan kesadaran publik akan IORA. Kampanye tersebut harus dilakukan oleh masingmasing negara, dalam kerangka kerja sama antarnegara, dan oleh sekretariat IORA. D.5. India Secara umum, keketuaan Indonesia mendatang mendapat tanggapan yang positif dari para negara anggota IORA. Seperti India yang menilai Indonesia sebagai partner yang sangat penting dalam memajukan IORA ke depan, terutama untuk memperkuat IORA dengan adanya keberagaman kondisi negara anggota. Pengalaman Indonesia di ASEAN dinilai sangat bermanfaat untuk dapat diterapkan dalam keketuaan di IORA, misalnya dalam bidang natural disaster management dan maritime security dengan mengembangkan format seperti ADMM Plus (ASEAN Defense Ministrial Meeting). Selain itu, hal yang lebih penting adalah untuk terus mengembangkan conciousness mengenai pentingnya India Ocean. India melihat bahwa produk kerja sama IORA selama ini dinilai masih sebatas wacana, misalnya Joint military exercises yang hingga saat ini belum dilakukan. Sangat diperlukan kerja sama yang bersifat tangible. Permintaan bantuan terkait berbagai teknologi pada negara-negara besar di luar IORA (AS dan Tiongkok) dalam proses pencarian MH730, memperlihatkan kurangnya kemampuan serta kerja sama negara-negara di IORA dalam bidang maritime security. Sebagai negara yang pernah menjabat keketuaan IORA, India berharap pada masa kepemimpinan Indonesia beberapa fokus yang kiranya mendapat perhatian diantaranya adalah: connectivity, penanganan piracy, climate change, food sustainability, close cooperation among the members. Sebagai bagian dari konektifitas untuk memperkuat maritime dan trade, diperlukan pelabuhan yang memadai di setiap negara anggota. Guna menyukseskan optimalisasi pemanfaatan IORA, masing-masing anggota hendaknya fokus pada bidangbidang yang dianggap sebagai prioritas negara tersebut. Adapun 5 (lima) negara yang dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam IORA saat ini adalah Indonesia, India, Australia, South Afrika dan Oman.

61

Dalam pandangan India, Indonesia perlu menumbuhkembangkan pandangan mengenai akan pentingnya IORA sebagai sebuah organisasi. India menilai bahwa political will yang lebih besar diperlukan untuk meningkatkan peran organisasi dimaksud, misalnya peningkatan pertemuan menjadi level summit dalam rangka meningkatkan leverage organisasi dimaksud. Sejalan dengan itu Indonesia disarankan untuk meningkatkan peran track 2, antara lain dengan merevitalisasi IORAG (academic forum) dan terus melanjutkan TDIO. India juga berharap agar Indonesia dapat meningkatkan level pertemuan IORA menjadi tingkat Summit sebagaimana yang telah dilakukan dalam forum ASEAN dan APEC. D.6. Iran Senada dengan India mengenai struktur keorganisasian IORA, Iran berharap Indonesia mampu membuat sejumlah terobosan untuk memajukan organisasi regional ini melalui transformasi IORA menjadi sebuah secretariat-based organisation dengan kontrol yang ketat oleh Ketua dan mendukung ide penyelenggaraan sebuah summit meeting. Untuk itu, Indonesia kiranya tidak hanya bertindak sebagai Chair tetapi juga sebagai Leader yang menjadi panutan dan rujukan bagi negara-negara di kawasan Samudra Hindia. Selain itu Iran turut berharap agar melalui Keketuaan Indonesia akan tercapai penguatan (empowering) dan pelibatan (engagement) Sekretariat merupakan kunci untuk menjadikan IORA sebagai sebuah organisasi regional yang sukses. Selama ini, Sekretariat dinilai lebih kepada menghalangi inisiatifinisiatif IORA mengingat mekanisme badan tersebut yang tidak transparan. Diharapkan Ketua dapat memainkan perannya sebagai watchbody bagi Sekretariat, khususnya dalam hal pelaksanaan program dan pendanaan. Bagi Iran, salah satu tolok ukur bagi kesuksesan Keketuaan Indonesia di IORA mendatang adalah keberhasilannya dalam menjamin arus komunikasi antar negara. Focal Point memainkan peran sentral dalam hal ini. Salah satu pekerjaan rumah Indonesia menjelang keketuaan IORA ialah menentukan sejumlah focal point. Selain itu, focal point tersebut pun kiranya dapat berperan aktif dan optimal untuk menjalin komunikasi dengan counterparts-nya. D.7. Oman Seluruh pemangku kepentingan di Oman menyambut baik dan mendukung Keketuaan Indonesia pada IORA tahun 2015-2017. Diharapkan IORA dapat menjadi lebih maju dan memberi manfaat bagi anggotanya. Mereka juga mengapresiasi upaya pengumpulan informasi aspirasi kepentingan negara anggota IORA yang menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan keketuaan.Pandangan Pemerintah Oman terhadap usulan peningkatan kerja sama pada level Kepala Negara, dipandang belum perlu karena hanya bersifat politis. Yang lebih diperlukan adalah upaya implementasi berbagai kesepakatan dan penguatan proyek yang telah ada. Oman mengusulkan proyek kerja sama capacity building di bidang Aquaculture yang bermanfaat untuk meningkatkan hasil perikanan bagi negara-negara anggota IORA. Indonesia dipandang mempunyai keunggulan dan diharapkan dapat membantu melalui forum IORA maupun dalam kerangka bilateral RI-Oman.

62

Selain itu Oman memandang perlunya engagement lebih intensif dengan pemangku kepentingan, terutama pelaku bisnis maupun akademisi sebagai pelaku utama impelementasi kerja sama IORA. Lebih lanjut Oman menganggap bahwa Ketua IORA perlu berperan dalam melakukan engagement terhadap negara-negara anggotanya dalam upaya meningkatkan intensitas kerja sama dan meningkatkan koordinasi. Hal ini dapat dilakukan dengan Kunjungan Tingkat Menteri atau Special Envoy ke negara-negara anggota IORA untuk meningkatkan kerja sama. Terkait area prioritas kerja sama, Oman berharap agar dapat ditambahkan satu area, yakni kerja sama di bidang food security sebagai upaya kerja sama memastikan ketersediaan pangan bagi populasi negara anggota IORA yang jumlahnya mencapai 2 miliar jiwa. D.8. Persatuan Emirat Arab (PEA) PEA berpandangan ada dua isu yang perlu segera dikerjakan oleh IORA di antaranya mengenai sektor swasta, dimana IORA berperan penting terutama pada kerja sama di bidang perdagangan, investasi, pariwisata dan energi. sektor swasta masih belum memuaskan, perlu serius didorong keterlibatannya. Untuk itu, IORA dapat menindaklanjuti rezim visa antar negara anggota atau IORA business council untuk meningkatkan kontak bisnis. Selain itu IORA perlu mempertajam visi bagaimana berinteraksi dan memanfaatkan mitra wicaranya untuk program yang menjadi kepentingan bersama. Pihak PEA mengamati bahwa IORA telah mangalami kevakuman untuk jangka waktu yang cukup lama selama 15 tahun, untuk itu diharapkan Indonesia dan Afrika Selatan nantinya harus bekerja keras untuk mengaktifkan dengan program dan kerja sama yang lebih konrit bagi IORA. UAE memiliki keyakinan akan berhasil mengingat kedua negara tersebut adalah anggota G20. Dengan menggunakan istilah Sekretariat IORA sebagai lokomotif IORA, PEA menegaskan bahwa penguatan Sekretariat IORA adalah kunci untuk menggiatkan program-program IORA. Apabila kerja IORA dinilai nyata bermanfaat, maka mitra wicara dan sektor swasta akan lebih tertarik berinteraksi dengan IORA. Beberapa langkah untuk memperkuat Sekretariat IORA antara lain mengkaji beberapa hal seperti iuran dan dukungan negara anggota, proyek yang berdampak langsung bagi masyarakat, identifikasi focal point di setiap negara anggota pada setiap prioritas, program dan kegiatan, serta kegiatan yang memfasilitas komunikasi dan diskusi antar negara anggota. Dalam sektor academic, science and technology sebagai salah satu area prioritas kerja sama IORA, PEA berharap selama Indonesia menjadi ketua IORA dapat dibuat program kerja sama pendidikan, penelitian dan akademik yang nyata dan berpengaruh langsung ke kalangan akademisi/peneliti. Program kerja yang disarankan untuk dilaksanakan adalah pertukaran beasiswa penelitian serta kerja sama/pertukaran ilmuwan/peneliti di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama, di antaranya kelautan, pelabuhan dan penanggulangan bencana. Dalam sektor renewable energy, Indonesia diharapkan dapat melakukan langkah strategis yang konkrit antara lain melalui pembentukanfocal point untuk renewable energy network pada Sekretariat IORA. Renewable Energy

63

Network kelak yang diharapkan akan dapat mengidentifikasi lembaga yang akan menjadi kontak di negara anggota dan mitra wicara IORA yang serius pada isu energi terbarukan. Renewable energy network diharapkan juga akan dapat berkembang menjadi working group. Inisiatif ini diantaranya juga dilakukan dengan memperbanyak pelatihan di bidang energi terbarukan sekaligus membentuk expert group energi terbarukan dalam kerangka IORA. D.9. Singapura Sementara itu Singapura secara optimis memandang Indonesia akan memberikan kontribusi yang penting mengingat Indonesia memiliki modalitas yang cukup besar bila ditinjau dari perspektif geografis, historis dan negaranegara di kawasan yang tidak memandang Indonesia sebagai “ancaman”.Sebagai ketua, tantangan yang akan dihadapi Indonesia, di antaranya adalah kenyataan bahwa negara-negara anggota IORA juga menjadi anggota dari berbagai organisasi multilateral lainnya. Dengan demikian, Indonesia perlu mengidentifikasi kerja sama yang menjadi kepentingan negara-negara anggota dan belum menjadi agenda di berbagai forum di luar IORA. Terkait hal tersebut, Indonesia juga perlu mempertimbangkan tingkat kedekatan yang berbeda-beda (different level of friendship) dari negara-negara anggota. Oleh karena itu, Indonesia selaku Ketua diharapkan dapat mengeksplorasi isu-isu utama dari setiap sektor prioritas IORA dalam rangka merespon kepentingan nasional negara anggota IORA. Indonesia juga perlu mempromosikan kerja sama yang bisa diterima oleh semua anggota dan yang tidak menimbulkan sensitivitas bagi negara anggota lainnya. Isu-isu lain yang menjadi tantangan dalam memajukan organisasi IORA yang diidentifikasi Singapura adalah rendahnya public awareness masyarakat negara anggota IORA dan rendahnya komitmen negara anggota yang dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi (pendanaan). Sejalan dengan hal ini, Indonesia diharapkan dapat: (i) menghindari overlapping kegiatan/program dengan organisasi multilateral yang sudah ada, (ii) mampu mencari akar masalah dari isu hangat yang muncul misal isu piracy (iii) agenda/program IORA diupayakan agar lebih achievable dan applicable, dalam hal ini diperlukan upaya untuk mengidentifikasi program yang dibutuhkan oleh negara-negara anggota melalui diskusi oleh tim yang kompeten yang dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh forum, (iv) mengupayakan agar agenda IORA tidak dimanfaatkan oleh negara tertentu saja. Singapura berpendapat bahwa isu indopac menjadi isu penting bagi beberapa negara di kawasan (India, Australia, Indonesia) dan mengusulkan gagasan “IORA in the Indopac Century” sebagai fokus pembahasan di masa keketuaan Indonesia. Terkait hal ini, Indonesia dapat mempromosikan Selat Sunda dan Selat Lombok sebagai jalur pelayaran yang penting di dunia. Singapura berharap agar nantinya IORA dapat mencontoh sejarah panjang ASEAN menuju “one vision, one identity and one community”, kendati keberadaan gap secara geografis, kultur dan ekonomi membutuhkan waktu yang panjang dan upaya kerja keras untuk mencapai tujuan IORA.

64

D.10. Sri Lanka Berbeda dengan negara anggota lainnya, Sri Lanka berharap Indonesia melalui keketuaannya dapat memperkuat Sekretariat IORA dengan jalan meningkatkan anggaran untuk menunjang kinerjanya. Hal ini disarankan untuk dilakukan melalui peningkatan kontribusi tahunan negara IORA sesuai dengan perekonomian suatu negara, karena saat ini setiap negara IORA memberikan kontribusi dengan besaran yang sama, padahal beberapa negara tertentu mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan yang lain.Mempertajam enam area prioritas kerja sama IORA yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan cara menyusun road map bagi masing-masing area prioritas. Road map tersebut berisi target yang ingin dicapai, time frame, langkah-langkah implementasi dan mekanisme evaluasi capaian. Sri Lanka memandang baik Indonesia maupun negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang perikanan diharapkan dapat membuat proyek peningkatan kapasitas dan sharing of knowledge bagi negara-negara IORA lainnya. Diusulkan proyek kerja sama capacity building di bidang Aquaculture yang bermanfaat untuk meningkatkan hasil perikanan bagi negara-negara anggota IORA.Perlunya meningkatkan intensitas pertemuan dan membuka komunikasi antara pemangku kepentingan di negara-negara anggota IORA. Selama ini frekuensi pertemuan masih jarang sehingga pembahasan dan pengambilan keputusan suatu isu berjalan lambat. Selain itu, komunikasi tentang IORA hanya dilakukan melalui focal point di negara anggota, sehingga seringkali berjalan lambat dan bahkan tidak terdiseminasikan dengan baik kepada para pemangku kepentingan. Untuk itu perlu dibuka jalur komunikasi secara langsung antar focal point dari pemangku kepentingan terkait IORA di masing-masing negara. Kurang intensifnya kerja sama IORA salah satunya disebabkan oleh rendahnya kesadaran publik mengenai organisasi tersebut. Hal ini juga terjadi di Sri Lanka, meskipun dalam kehidupan keseharian warga Sri Lanka berinteraksi langsung dengan Samudra Hindia. Publik Sri Lanka lebih mengenal organisasi sub regional lainnya, misalnya BIMSTEC dan SAARC. Diduga hal ini disebabkan pertemuan tingkat tertinggi dalam IORA hanya pada level Menteri Luar Negeri, belum sampai ke tingkat kepala negara. Dalam hal ini mereka memandang peningkatan level kerja sama di tingkat kepala negara akan meningkatkan kesadaran publik akan hal tersebut. Dalam perspektif Sri Lanka, kerja sama IORA juga akan lebih baik apabila jumlah negara anggota IORA semakin banyak dan diikuti oleh seluruh negaranegara di kawasan Samudra Hindia. Misalnya Pakistan dan Myanmar yang hingga saat ini belum menjadi anggota IORA. Mereka berpandangan perluasan keanggotaan IORA dimungkinkan selama negara tersebut memenuhi kriteria, mendapat dukungan dari negara anggota IORA lainnya dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Aspirasi dari kalangan bisnis Sri Lanka mengharapkan lebih banyak dilakukan kegiatan yang melibatkan kepentingan bagi pebinis, misalnya penyelenggaraan pameran, business matchmaking, atau pengaturan misi bisnis. Selain itu diusulkan kerja sama keimigrasian untuk memudahkan mobilitas pebisnis di antara negara kawasan. Usulan lainnya adalah pembentukan lembaga arbitrasi untuk menyelesaikan perselisihan di antara pengusaha negara-negara IORA.

65

D.11. Thailand Kementerian Luar Negeri Thailand menyampaikan bahwa perlu ditingkatkan public awareness campaign tentang keberadaan dan peran IORA oleh masingmasing negara mengingat masih rendahnya pengetahuan tentang IORA di kalangan pemerintahan, swasta, media dan masyarakat. Sementara itu Prof. Surat Horachaikul, Director of Indian Studies Center of Chulalongkorn University, Thailand memberikan masukan agar pada masa keketuaan Indonesia dapat dibuat roadmap kerja sama dengan tahapan prioritas sehingga dapat memberikan kemajuan yang nyata. Dicontohkan kerja sama BIMSTEC dengan 13 sektor dirasakan masih terlalu luas namun tidak memberikan hasil maksimal. Prof Surat juga memberikan masukan agar Indonesia selaku ketua IORA di masa mendatang dapat memajukan kerja sama IORA yang juga menjadi kepentingan bersama ASEAN. Ministry of Science and Technology, Thailand mengusulkan kepada Indonesia beberapa inisiatif di sektor kerja sama teknologi yang dapat dilakukan selama keketuaan Indonesia mendatang yaitu: 1. Kegiatan pertemuan science and technology paling tidak sekali setahun. 2. Pembentukan network di antara para ahli 3. Pembentukan business forum terkait science and technology products. Di sektor perikanan, Kementerian Pertanian Thailand berharap Indonesia sebagai ketua IORA mendatang dapat mendorong kemajuan Fisheries Supporting Unit (FSU) dengan melaksanakan langkah-langkah dalam rancangan Action Plan yaitu: 1. Memastikan ditetapkannya focal point untuk sektor perikanan di setiap negara. 2. Menetapkan bentuk kerja sama pertukaran (sharing) yang dikehendaki, misalnya apakah dalam bentuk pertukaran informasi, pertukaran ahli, program atau kapasitas. Dicontohkan pula bahwa Thailand memandang negaranya memiliki keunggulan di sektor perikanan yang disebarkan melalui kerja sama regional (BIMSTEC, Greater Mekong Subregion dan IORA) dan lebih dari 40 kerja sama bilateral melalui Thailand International Cooperation Development Agency (TICA) 3. Membangun data dasar perikanan di negara anggota IORA. Sebagai langkah awal, data tersebut dapat berupa informasi jenis ikan, populasi ikan, bagaimana hukum dan peraturan bisnis perikanan, 4. Mengarahkan FSU untuk menyentuh aspek perdagangan perikanan. Disebutkan bahwa saat ini trend pemberantasan illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing dilakukan dengan menggunakan market-related measures seperti catch certificate dan labeling yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Oleh karena itu, di masa mendatang FSU perlu membangun sustainable fisheries management melalui market intervention yang disepakati oleh seluruh anggota IORA. 5. Meningkatkan keterlibatan NGO dalam peran FSU. 6. Memperdalam kapasitas FSU dalam Fishing Management in Areas Beyond National Juridiction (ABNJ).

66

E. Kesimpulan Dari pembahasan di atas, dapat dicermati bahwa negara-negara anggota IORA memandang penting adanya organisasi tersebut di kawasan Samudra Hindia. Kepentingan tersebut secara garis besar adalah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan kawasan; memajukan kerja sama ekonomi, invetasi dan perdagangan; serta meningkatkan kerja sama sosial dan budaya khususnya dalam level people to people, untuk meningkatkan rasa kebersamaan di antara masyarakat Samudra Hindia. Namun demikian, sangat disayangkan IORA sejauh ini dirasa kurang aktif dan belum berkembang. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan IORA sejauh ini minim terdengar di media massa. Demikian halnya hasil kerja sama dan capaian belum banyak dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa public awareness masyarakat negara-negara anggota IORA akan organisasi tersebut masih rendah, sebagaimana terbukti dari ketidaktahuan mayoritas anggota masyarakat mengenai IORA. Mengambil pengalaman serta berdasarkan masukan dari berbagai negara anggota IORA, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 1. Indonesia yang merupakan salah satu kekuatan utama di kawasan dianggap sebagai negara kunci untuk berperan sebagai leader dalam menentukan arah dan peran IORA di masa mendatang. Keketuaan Indonesia pada IORA tahun 2015-2017 memperoleh sambutan positif dan dukungan dari pemangku kepentingan di berbagai negara anggota IORA. Upaya Kemlu Indonesia melakukan pengumpulan informasi dan bertukar pandangan dengan negara anggota IORA menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan keketuaan. 2. Indonesia dapat memperjuangan pertemuan puncak tingkat kepala negara (summit meeting), meskipun tidak mudah karena masih ada negara-negara yang belum terlalu antusias dengan usulan tersebut, di antaranya Australia, Oman, Bangladesh, PEA dan Thailand. Sedangkan yang mendukung adalah Malaysia, Iran, India, dan Sri Lanka. 3. Bentuk kerja sama harus mengedepankan diplomasi serta menghindari penggunaan ancaman maupun kekerasan. IORA dapat menginisiasi pembahasan terhadap perlunya suatu code of conduct di kawasan yang mampu mengubah potensi persaingan menjadi suatu kerja sama. 4. Perlu dijalin komunikasi dan negosiasi yang intensif dalam berbagai level (mulai tingkat teknis sampai dengan pejabat tertinggi). 5. IORA perlu melakukan engagement dengan mitra wicara, negara lain di luar IORA, maupun organisasi internasional lain guna menciptakan keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan serta meningkatkan profil IORA di mata dunia. Selain itu, Indonesia perlu mengupayakan penambahan keanggotaan negara-negara di sekitar lingkar Samudra Hindia yang belum menjadi anggota IORA. 6. Selain komitmen politik, perlu dicari tujuan organisasi yang memberi keuntungan bersama dan dapat diterima oleh seluruh anggotanya. IORA dapat fokus untuk mendorong kerja sama ekonomi yang riil dan dapat diimplementasikan.

67

7. Perlunya revitalisasi peran Sekretariat IORA dengan cara meningkatkan anggaran untuk menunjang kinerjanya, menyediakan tambahan sumber daya manusia, serta capacity building. 8. Kiranya dalam IORA dapat diimplementasikan troika kepemimpinan (Bekas Ketua, Ketua dan Wakil Ketua) yang menggunakan mekanisme rotasi mewakili tiga wilayah, yakni di Barat (Afrika dan Timur Tengah), Tengah (Asia Selatan), Timur (Asia Tenggara dan Australia). Dengan demikian, dalam setiap periode keketuaan terdapat wakil yang dapat menyuarakan kepentingan negara-negara dari masing-masing wilayah 9. Rendahnya kesadaran publik mengenai organisasi IORA merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi Indonesia. Untuk itu, Indonesia dapat memprioritaskan program kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran publik di negara anggota IORA. 10. Indonesia dapat mengusulkan road map bagi masing-masing area prioritas berisi target yang ingin dicapai, time frame, langkah-langkah implementasi dan mekanisme evaluasi capaian. Selain itu, terdapat masukan untuk penunjukkan”champion country” dari masing-masing area prioritas kerja sama IORA. 11. Indonesia perlu mendorong area prioritas kerja sama yang lebih mencerminkan pencapaian kepentingan Indonesia dan negara lain. Selain enam area prioritas kerja sama IORA yang telah ada, Indonesia dapat mengusung area lain, yaitu ketahanan pangan dan energi, interfaith dialogue, serta diskusi mengenai demokrasi.

68

BAB V Strategi Keketuaan Indonesia di IORA “The Indian Ocean has probably affected humanity more profoundly than any other ocean. Through the continuum of history, this region has been significant in geopolitics and in the evolution of mankind.” Admiral Devendra Kumar Joshi, Kepala Staff Angkatan Laut India A. Pendahuluan Posisi Ketua dimanapun diyakini akan memainkan peranan yang penting, termasuk di IORA. Tidak heran apabila Indonesia membutuhkan strategi yang tepat dalam menjalankan fungsinya sebagai ketua kelak untuk dapat mewariskan footprint bagi peningkatan kerja sama IORA di masa mendatang. Strategi ini krusial mengingat peluang Indonesia menjadi ketua IORA berikutnya baru akan terulang dalam kurun waktu 38 tahun mendatang. Strategi sendiri dapat dimaknai sebagai rencana yang cermat untuk mencapai suatu sasaran dan target tertentu. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk: (i) menganalisis lingkungan internal dan eksternal; (ii) menyusun visi dan misi; (iii) menetapkan tujuan strategis dan sumber daya yang tersedia; serta (iv) merancang kegiatan untuk mencapai tujuan strategis tersebut. Proses perumusan strategi diawali dengan analisis kondisi internal dan eksternal dalam memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) yang kelak dihadapi IORA dan Indonesia sebagaimana yang telah dibahas panjang lebar pada Bab II. Langkah selanjutnya ialah identifikasi kepentingan Indonesia dan negara anggota lainnya di IORA untuk kemudian diformulasikan ke dalam visi-misi bersama dan penetapan tujuan-tujuan strategis seperti yang menjadi pembahasan Bab III. Sementara itu, Bab IV membahas panjang lebar harapan dan masukan dari negara-negara anggota IORA yang dapat dimaknai sebagai analisis situasi eksternal IORA. Berangkat dari tujuan strategis serta masukan/harapan negara anggota IORA lainnya, Indonesia, dalam Keketuaan di IORA nanti, dapat mengusung Visi yang mencerminkan semangat “Overreaching Indian Ocean for Common Prosperity” serta Misi yang mencerminkan semangat “To Advance Mutually Beneficial Cooperation for the Future of IORA”. Oleh karenanya, bab ini mengusulkan inisiatif di dalam empat koridor, yakni: (i) inisiatif substansi dalam ruang lingkup norma/kebijakan IORA; (ii) inisiatif dalam ruang lingkup organisasi dan mekanisme IORA; (iii) inisiatif proyek dalam enam prioritas kerja sama; dan (iv) inisiatif pendukung persiapan Keketuaan Indonesia di IORA. Sederetan strategi sekaligus inisiatif ini merupakan upaya Indonesia dalam meningkatkan peran IORA di kawasan serta mengukuhkan peran global Indonesia sebagai negara maritim yang bermartabat. B.

Inisiatif Norma/Kebijakan Umum IORA Kajian ini mengidentifikasi sejumlah gagasan substansi pada tingkat norma/kebijakan umum yang dapat diusung Indonesia sebagai agenda untuk memajukan IORA, meliputi:

69

(i) Menghasilkan deklarasi/dokumen sejenis yang mencatumkan targettarget khusus dan plan of action dalam jangka waktu tertentu; (ii) Engagement yang lebih terarah dengan organisasi regional lainnya yang terkait; (iii) Meningkatkan peran sekaligus kapasitas Least Developed Countries (LDCs), termasuk dengan mendorong kerja sama yang setara dan saling mengutungkan (mutual and beneficial cooperation); (iv) Meningkatkan level forum kerja sama; (v) Meningkatkan public awareness kepada pemangku kepentingan di negara-negara anggota; dan (vi) Menyusun Code of Conduct berkelakuan baik sebagai salah satu upaya Indonesia membentuk arsitektur kawasan Samudra Hindia yang aman, damai dan sejahtera. B.1.

Penyusunan Deklarasi/Dokumen Target Khusus

Sebagai sebuah forum kerja sama regional yang disatukan oleh Samudra Hindia, IORA, pada awalnya, tidak terfokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu. Atas inisiatif India, selaku ketua IORA periode 2011-2013, negara anggota IORA sepakat untuk mengelompokkan kerja sama ke dalam 6 (enam) area prioritas seperti halnya yang ditemui saat ini. Pada Keketuaan Indonesia nanti, sejumlah peluang dan tantangan terhampar di depan mata. Harus diakui bahwa negara-negara anggota IORA menggantungkan harapan cukup besar kepada Indonesia pada tahun 20152017 nanti. Untuk itu, Indonesia dapat, salah satunya, menetapkan suatu naskah deklarasi yang berisi target khusus dengan time frame serta plan of action yang terarah pada setiap area prioritas kerja sama. Target yang ditetapkan pun sedianya terukur dan merupakan kepentingan bersama sehingga tingkat keterlibatan negara anggota kelak akan tinggi. Deklarasi dapat dipandang sebagai pengejawantahan semangat para anggota IORA dalam mencapai suatu target bersama dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dokumen tersebut kelak dapat dijadikan referensi jejak keketuaan Indonesia, seperti halnya Bogor Goals di dalam APEC maupun Bali Concord di dalam ASEAN. B.2. Engagement dan Kerja Sama Lebih Terarah dengan Organisasi Regional Lainnya Dengan luas wilayah Samudra Hindia yang demikian masif, IORA tentunya memiliki potensi kerja sama yang sedemikian besar. Potensi tersebut tentunya patut dimanfaatkan dengan optimal mengingat sejumlah negara anggota IORA juga menjadi bagian organisasi kawasan lainnya, seperti ASEAN, APEC, BIMSTEC, GCC dan African Union. Indonesia tentunya dapat mengusung kerja sama dan koordinasi yang lebih terarah dan erat seperti misalnya dengan ASEAN dan APEC. Kerja sama tersebut dapat dilakukan pada tataran Sekretariat, seperti pertukaran informasi dan pengalaman, kegiatan saling kunjung serta peningkatan kapasitas.

70

B.3. Peningkatan Kapasitas LDCs dan Pemajuan Kerja Sama yang Setara dan Saling Menguntungkan Merunut kepada catatan sejarah IORA ke belakang, salah satu penyebab Seychelles memutuskan untuk menarik keanggotaannya pada tahun 2003 lalu lantaran faktor finansial (baca: keterbatasan anggaran). Kendati demikian, pada tahun 2011, seiring dengan kondisi ekonomi nasional yang kian membaik, Seychelles memutuskan untuk kembali bergabung. Belajar dari kondisi tersebut, adalah fakta bahwa IORA juga beranggotakan sejumlah negara dengan perekonomian tidak signifikan (Least-Developed Countries/LDCs). Sementara itu, di sisi lain, organisasi ini juga beranggotakan negara-negara maju anggota G-20, seperti Afrika Selatan, Australia, India dan Indonesia. Kenyataan ini menunjukan jurang ekonomi yang serius di antara para negara anggota IORA sendiri. Perbedaan tingkat ekonomi tersebut ditenggarai menjadi salah satu kendala dalam memajukan kerja sama yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Indonesia perlu memberikan perhatian khusus, antara lain dengan meningkatkan partisipasi negara LDCs melalui kerja sama peningkatan kapasitas (capacity building) yang menjunjung tinggi asas kesetaraan dan saling menguntungkan. Dalam hal ini, Indonesia dapat menawarkan program kerja sama teknik yang selama ini sesungguhnya telah ditawarkan melalui mekanisme South-South Cooperation. Kerja sama tersebut dapat diikuti dengan memasukkan kerja sama lain yang menjadi kepentingan Indonesia, termasuk perdagangan, investasi dan pariwisata. B.4. Peningkatan Level Forum Kerja Sama Saat ini, pertemuan IORA baru berada pada tingkat Menteri Luar Negeri (Council of Ministers Meeting). Sementara itu, Pertemuan pada tingkat Kepala Negara belum dapat terealisasikan hingga kini. Untuk itu, Indonesia kiranya dapat mengusulkan pertemuan tingkat Kepala Negara/Pemerintahan yang berangkat dari pemikiran bahwa keterlibatan Kepala Negara/Pemerintahan diyakini mampu mendorong komitmen yang lebih kuat dari masing-masing negara. Sementara ruang lingkup Council of Ministers masih dipandang sebatas pada tataran Kementerian Luar Negeri, yang lebih terfokus pada isu politik. Akibatnya, ikatan dengan kementerian dan lembaga teknis terkait lainnya masih belum terlihat. Tidak dapat dipungkiri bahwa isu penyelenggaraan pertemuan pada tingkat Kepala Negara/Pemerintahan menuai pro dan kontra. Pihak yang tidak menyetujui menyatakan bahwa disparitas ekonomi negara-negara LDCs kelak akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pertemuan tersebut nantinya. Pertemuan tingkat tinggi dipandang hanya dapat terselenggara bilamana kerja sama di antara negara anggota IORA sudah lebih mendalam. Sementara itu, pandangan yang mendukung penyelenggaraan pertemuan tinggi berangkat dari argumen bahwa IORA belum menorehkan capaian yang signifikan di usianya yang ke-17 tahun 2014 ini. Oleh karena itu, pertemuan tingkat tinggi menjadi katalis dalam meningkatkan komitmen negara-negara anggota. Pertemuan APEC merupakan ilustrasi yang tepat dalam meningkatkan komitmen dan keberhasilan kerja sama organisasi tersebut. Oleh karena itu, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengusung ide penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di IORA.

71

Hal ini, tentunya, akan menjadi manifesto penting kepemimpinan Indonesia. Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Tinggi ini kiranya dapat terselenggara di penghujung tahun 2017 pada saat penyerahan tongkat estafet keketuaan ke Afrika Selatan, yang sekaligus menandai 20 tahun IORA. Pencapaian ini akan terasa lebih lengkap apabila bersamaan dengan peluncuran naskah deklarasi target bersama berikut plan of action sebagaimana telah dibahas panjang lebar sebelumnya. B.5. Peningkatan Public Awareness Salah satu isu serius yang tengah dihadapi IORA adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan publik terhadap IORA itu sendiri. Tidak jarang, kalangan pemerintah pun tidak mengenal IORA. Tentu saja, hal tersebut membutuhkan perhatian serius. Indonesia, dalam hal ini, sudah sepantasnya untuk terus mendorong seluruh negara IORA untuk dapat melaksanakan public awareness campaign baik pada tataran internal masing-masing negara anggota maupun dengan sesama negara anggota serta dengan organisasi regional maupun internasional lainnya. B.6. Penyusunan Code of Conduct Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Kawasan Samudra Hindia semakin dipandang strategis baik secara politik maupun ekonomi.. Tak pelak, kawasan ini menjadi ajang perebutan pengaruh sekaligus kepentingan negara besar yang tentunya rawan memunculkan konflik. Oleh sebab itu, adalah perlu untuk kiranya merancang suatu code of conduct di kawasan yang mampu mentransformasi potensi persaingan menjadi peluang kerja sama. Penerapan Kode Tata Berperilaku seperti semangat yang terkandung dalam “Indo-Pacific” Treaty of Friendship and Cooperation yang diusulkan Menteri Luar Negeri RI Dr. Marty Natalegawa dengan menganut prinsip “non-interference” Treaty of Amity and Cooperation (TAC) ASEAN merupakan bentuk partisipasi aktif Indonesia dalam upaya membangun arsitektur kawasan Samudra Hindia yang aman, damai dan sejahtera serta, tentunya, sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. C.

Inisiatif Mekanisme Kerja IORA Kajian ini turut berupaya untuk melakukan identifikasi sejumlah gagasan ruang lingkup organisasi dan mekanisme kerja IORA yang dapat diusulkan Indonesia pada saat keketuaannya nanti, antara lain: (1) perluasan keanggotaan; (2) besaran kontribusi tahunan; (3) pendekatan berdasarkan geographical distribution (representasi geografis) dalam mekanisme Troika; dan (4) penguatan Sekretariat. C.1.

Perluasan Keanggotaan

Sebagai organisasi kawasan yang menyatukan negara-negara di pesisir Samudra Hindia, IORA seyogianya beranggotakan seluruh negara di kawasan tersebut. Namun, pada kenyataannya, baru 20 negara yang telah bergabung dengan IORA dari 26 negara yang terletak di pesisir Samudra Hindia. Negara lain seperti Djibouti, Maladewa, Myanmar, Pakistan, Somalia dan Timor Leste belum menjadi anggota IORA. Bergabungnya seluruh negara di pesisir Samudera Hindiadiyakini akan semakin meningkatkan intensitas kerja sama IORA. Selain itu, legitimasi IORA

72

sebagai organisasi regional yang memiliki peran krusial di kawasan kelak akan semakin kuat. Piagam IORA sesungguhnya memberi peluang untuk melakukan penambahan negara anggota. Namun, di sisi lain, mekanisme penerimaan anggota baru yang didasarkan pada persetujuan seluruh negara anggota (konsensus) kian mempersulit negara lain untuk bergabung. Pakistan, misalnya, hingga kini, belum dapat bergabung setelah India bersikap resisten terhadap usulan tersebut. Mencermati kondisi tersebut, langkah strategis yang dapat Indonesia lakukan ialah menawarkan posisi Mitra Wicara. Dengan demikian, IORA akan semakin mengarah kepada organisasi kawasan yang inklusif dan terbuka. Selain itu, Indonesia juga dapat mengusulkan mekanisme simple majority di dalam proses tersebut. Sebagai catatan, pada masa Keketuaan India tahun 2011-2013, IORA berhasil memiliki anggota baru ─Seychelles. Sementara itu, pada masa Keketuaan Australia saat ini, Maladewa dan Myanmar tengah menjajaki untuk bergabung dengan IORA. Selain itu, Pemerintah Somalia juga telah menunjukkan keinginannya untuk dapat bergabung. Perkembangan positif ini, tentu saja, perlu untuk dilanjutkan pada masa Keketuaan Indonesia nanti. Indonesia dapat mengupayakan masuknya negara pesisir Samudra Hindia yang belum bergabung dengan IORA. Pendekatan kepada negara-negara anggota G-20, seperti Rusia dan Brazil, untuk menjadi mitra wicara IORA juga kiranya dapat dipertimbangkan. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, Indonesia juga tentunya dapat mengoptimalkan keberadaan negara-negara mitra wicara yang sudah ada. C.2. Evaluasi Besaran Kontribusi Tahunan Sebagaimana telah diketahui bersama, organisasi internasional membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai seluruh kegiatannya. Sejauh ini, mekanisme iuran anggota merupakan salah satu kontributor utama. Bagi negara anggota IORA sendiri, besaran kontribusi tahunan ditetapkan sebesar USD 16.500 per tahun. Pada Pertemuan Tingkat Pejabat Senior IORA yang berlangsung di Phuket, Thailand, pada tanggal 19-20 Juni 2014, seluruh negara IORA menyepakati usulan kenaikan iuran tahunan menjadi sebesar USD 24.000 yang terhitung efektif sejak Januari 2015. Hal ini telah disepakati pada pertemuan Council of Ministers Meeting (COMM) di Perth bulan Oktober 2014. Kenaikan besaran iuran tersebut, tidak lain, bertujuan untuk meningkatkan peran Sekretariat serta mendukung pelaksanaan proyek IORA dalam rangka memajukan kerja sama organisasi ini. Mayoritas negara anggota IORA sepakat akan perlunya kenaikan kontribusi keanggotaan. Namun, masih terdapat perbedaan mendasar mengenai besaran kenaikan kontribusi tersebut. Indonesia, Sri Lanka, Singapura, Thailand dan Malaysia merupakan kelompok yang mendukung kenaikan kontribusi dengan besaran yang sama untuk seluruh negara (baca: dipukul rata). Sementara Kenya mengusulkan agar kiranya besaran kontribusi tahunan disesuaikan berdasarkan ukuran ekonomi suatu negara. Usulan tersebut dapat dilihat sebagai bentuk perhatian atas kesulitan ekonomi yang

73

dihadapi negara-negara LDCs karena hal ini justru dapat berakibat kontraproduktif dan memunculkan sentiment negatif dari negara-negara tersebut untuk dapat terus berpartisipasi. Terkait dengan besaran iuran, dalam pembahasan di masa mendatang Indonesia kiranya dapat mengusulkan pendekatan asas proporsionalitas berdasarkan ukuran ekonomi masing-masing negara anggota. Besaran kenaikan iuran keanggotaan tersebut dapat mempertimbangkan persentase PDB, jumlah penduduk atau panjang garis pantai. Selain itu, Indonesia juga dapat mengusulkan pengelompokkan negara-negara IORA ke dalam tiga kelompok berdasarkan kemampuan ekonominya. Namun demikian, Pemerintah Indonesia, tentunya, perlu melakukan konsolidasi internal khususnya untuk melihat ketersediaan anggaran dalam negeri. C.3. Rotasi Negara Pejabat Troika Berdasarkan 3 Wilayah Geografi Troika merupakan negara anggota IORA yang menjadi motor kegiatan dalam periode tertentu. Troika sendiri terdiri atas ketua, wakil ketua dan ketua periode sebelumnya. Sementara itu, sesuai Rules of Procedure, ketua dan wakil ketua IORA didasarkan pada asas sukarela. Dengan kata lain, apabila tidak ada negara yang mengajukan diri, calon ketua dipilih berdasarkan mekanisme Council of Ministers dengan mempertimbangan keterwakilan geografis. Dalam rangka meningkatkan rasa kepemilikan dan pemerataan serta kontinuitas program-program yang tengah dilaksanakan, Indonesia kiranya dapat mengusulkan amandemen Rules of Procedure dengan mengedepankan prinsip keterwakilan wilayah pada ketiga posisi tersebut, yakni Barat (Afrika dan Timur Tengah), Tengah (Asia Selatan) dan Timur (Asia Tenggara dan Australia). Adapun manfaat yang kelak dapat dirasakan dari usulan ini adalah sebagai berikut: (i) Dalam setiap periode keketuaan terdapat wakil yang dapat menyuarakan kepentingan negara-negara dari masing-masing wilayah sehingga terdapat kontinuitas dan pemerataan program-program kerja sama IORA. (ii) Anggota troika dari masing-masing wilayah juga dapat menjembatani IORA dengan organisasi regional lain di wilayah tersebut, termasuk African Union dan Liga Arab di wilayah Barat, SAARC di wilayah Tengah dan ASEAN di wilayah Timur. (iii) Memperkuat pool of resources IORA dengan mempertimbangkan posisi geografis (geographical distribution) dari seluruh negara anggotanya. C.4.

Penguatan Sumber Daya Manusia Sekretariat IORA

Sekretariat IORA saat ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (India) dan beranggotakan dua orang Direktur (Afrika Selatan dan Indonesia) dan delapan staf pendukung (2 staf substansi, 1 staf administrasi persuratan, 1 staf administrasi keuangan, 1 staf arsip dan 3 staf tugas umum). Sejauh ini, biaya penugasan masing-masing direktur ditanggung oleh negara pengirim. Dari komposisi human resource tersebut, tidak lah mengherankan apabila Sekretariat belum berjalan optimal. Untuk itu, Indonesia kiranya dapat mengusulkan gagasan secondmen atau penugasan satu orang pejabat setingkat direktur dari tiga negara Troika, di mana biaya penugasan pejabat

74

bersangkutan ditanggung oleh masing-masing negara. Selain itu, Indonesia juga dapat melakukan penjajakan kepada Mauritius, selaku tuan rumah Sekretariat IORA, agar sekiranya dapat menambah komposisi staf pendukung (pegawai setempat) dengan biaya dari Mauritius. Opsi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Sekretariat IORA melalui serangkaian pelatihan dan pertukaran pejabat dari Sekretariat organisasi lainnya dipandang sebagai upaya pemberdayaan yang dapat ditempuh. D.

Inisiatif pada Enam Area Prioritas Kerja Sama Kerja sama IORA saat ini telah difokuskan ke dalam enam area prioritas. Keenam sektor tersebut membuat kerja sama IORA semakin fokus dan terarah. Pada masa keketuaannya, Australia mengusulkan untuk mengelompokkan keenam prioritas tersebut ke dalam dua kategori tingkat kepentingan, yakni “Super Priority” (sektor maritime safety and security, trade and investment facilitation, fisheries management dan disaster risk management) dan “Second Layer Priority” (sektor academic, science and technology cooperation dan tourism and cultural exchanges). Selain itu, Australia juga kerja sama di bidang gender empowerment sebagai cross cutting issues. Inisiatif Australia tersebut kiranya dapat dicermati dengan saksama. Evaluasi prioritas tentunya mutlak dibutuhkan. Untuk itu, Indonesia perlu menghasilkan berbagai inisiatif yang doable dan deliverable yang terkait pada hal berikut: 1. Mengusulkan road map bagi masing-masing area prioritas kerja sama yang berisi target yang ingin dicapai, time frame, langkah-langkah implementasi dan mekanisme evaluasi capaian. Hal ini dapat dituangkan dalam sebuah deklarasi/dokumen target khusus atau dalam dokumen plan of action yang terpisah. 2. Selain itu, Indonesia juga dapat mengusulkan pembentukan Working Group di masing-masing area prioritas kerja sama yang dipimpin langsung oleh champion country yang bertanggung jawab mendorong kemajuan area kerja sama tersebut. Working Group tersebut melakukan evaluasi perkembangan berbagai program di setiap area prioritas kerja sama dan menyampaikan laporannya di Pertemuan Tingkat Senior Official. Usulan ini diharapkan menjadi terobosan dalam memajukan kerja sama IORA yang selama ini terkesan jalan di tempat. Apabila usulan working group ini secara teknis administrasi susah direalisasikan, dapat diusulkan dalam bentuk ad hoc committee. 3. Area kerja sama prioritas yang menjadi kepentingan nasional Indonesia secara skala prioritas adalah: (i) Keselamatan dan keamanan maritim; (ii) Manajemen resiko bencana alam; (iii) Fasilitasi perdagangan dan investasi; (iv) Manajemen perikanan; (v) Kerja sama di bidang akademik, sains dan teknologi; serta (vi) Pertukaran kebudayaan dan pariwisata. 4. Isu perluasan area kerja sama prioritas hendaknya juga menjadi pertimbangan Indonesia. Selain enam area yang sudah ada, Indonesia juga dapat mengajukan gagasan penambahan sektor kerja sama yang potensial dan penting bagi kepentingan Indonesia maupun negara-negara IORA lainnya, seperti energy and food security. Dua sektor ini tidak terlepas dari

75

fakta bahwa kebutuhan akan energi dan pangan merupakan konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi dan populasi dunia. Namun, di sisi lain, ketersediaan keduanya masih terbatas. Dengan demikian, sudah sepantasnya kerja sama di kedua sektor tersebut kiranya dapat digerakkan, termasuk di dalam kerangka IORA, terlebih Samudra Hindia memiliki potensi perikanan dan energi (angin dan gelombang laut) yang melimpah. Masih dalam isu perluasan prioritas kerja sama, Indonesia juga dapat mempertimbangkan untuk mengusulkan kerja sama interfaith dialogue serta demokrasi. Hal ini diyakini akan menjadi pelengkap dari area prioritas kerja sama yang sudah ada. E. Inisiatif Pendukung Persiapan Keketuaan Indonesia Di luar tiga inisiatif yang telah disebutkan di atas, Indonesia masih membutuhkan inisiatif lainnya, terutama dalam rangka persiapan menjelang keketuaannya nanti. Secara garis besar, langkah persiapan tersebut dikelompokkan ke dalam butir-butir sebagai berikut: (1) Pembentukan kelompok kerja/satuan tugas sebagai fasilitator penghubung di antara para pemangku kepentingan di Indonesia. Usulan pembentukan Sekretariat Nasional (Setnas) atau Kelompok Kerja (Pokja) kiranya dapat dipertimbangkan. Selain itu, satuan tugas tersebut juga memiliki tugas yang tak kalah penting, yakni koordinator persiapan isu substansi, termasuk keberlanjutan program-program unggulan yang telah diidentifikasi dalam kajian ini. Hal ini sangat lah penting mengingat cakupan isu maritim yang cukup luas. Keketuaan Indonesia di IORA bukan hanya merupakan tanggung jawab Kementerian Luar Negeri semata melainkan tugas pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Dalam hal ini, pembagian tugas di antara para focal points merupakan komponen penting dalam upaya menyukseskan keketuaan Indonesia nantinya. (2) Persiapan anggaran kiranya menjadi bahan pertimbangan lainnya menjelang keketuaan Indonesia nanti. Dana yang dibutuhkan Indonesia diperkirakan tidak sedikit. Setidaknya, Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan anggaran untuk program-program yang akan diusung selama masa keketuaan, baik bersifat seremonial maupun projek konkrit, serta dukungan pendanaan khusus. Menengok kepada pengalaman India dan Australia sebelumnya, setidaknya USD 1 juta – USD 1,4 juta digelontorkan untuk special fund dan pendanaan berbagai proyek di IORA. Sementara itu, terkait kegiatan seremonial sendiri, Indonesia, sebagai tuan rumah, setidaknya perlu menyediakan hospitality kepada negara-negara anggota. Terlebih, pada tahun 2015 nanti, terdapat kemungkinan penambahan jumlah negara anggota seiring dengan bergabungnya Maladewa, Myanmar dan Somalia. Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia sekiranya juga perlu mempertimbangkan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan kelak usulan tersebut terealisasi pada masa keketuaannya. (3) Mengingat keberadaan IORA selama ini belum banyak diketahui oleh publik Indonesia, pelaksanaan public awareness campaign kiranya

76

mendesak untuk digalakkan. Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang berniat untuk membangkitkan postur Indonesia sebagai negara maritim, dapat dipandang sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan profil IORA di dalam negeri. Untuk itu, kegiatan-kegiatan berikut ini kiranya dapat diusung menjelang keketuaan Indonesia nanti: a. Mengusung tema IORA pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan maritim baik secara internal maupun eksternal. Pemberian beasiswa, pelatihan teknis, kerja sama penelitian, promosi/pertunjukan/pameran budaya dan kesenian, kegiatan olahraga, seminar atau diskusi ilmiah merupakan wadah yang tepat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai IORA. b. Perlunya dilakukan identifikasi kegiatan yang bersifat simbolis dalam rangka menggenjot kesadaran publik akan bobot strategis Samudra Hindia dan IORA, seperti menetapkan tahun 2016 sebagai Tahun Samudra. c.

Perlu adanya kerja sama antar kementerian dan lembaga dengan turut mensertakan pihak swasta dan media dalam rangka mendiseminasikan lebih jauh arti penting IORA bagi Indonesia. Selain itu, perlunya dilakukan fasilitasi interaksi kalangan bisnis di kawasan IORA melalui serangkaian langkah praktis (low-hanging fruits), antara lain IORA Business Travel Card, mempercepat cargo clearance dan kebijakan mempermudah pembayaran melalui mata uang lokal.

d. Mengoptimalkan peran media massa dalam memublikasikan rencana Keketuaan Indonesia dan berbagai kegiatan lainnya sebagai bentuk edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. (4) Dalam rangka mendorong peran serta dan partisipasi kalangan akademisi, Pemerintah Indonesia perlu mendorong pendirian enam Center of Excellence studies (CoE) di masing-masing area prioritas. Sejumlah universitas yang memiliki keunggulan di setiap bidang terkait dapat ditunjuk untuk menjadi pusat dari CoE tersebut. Dengan demikian, hasil riset dari setiap CoE dapat dibahas dan didiseminasikan melalui mekanisme regular policy workshop. Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia sekiranya juga dapat mulai memikirkan untuk membentuk National Center for Indian Ocean Studies (NCIOS). Pusat Studi ini diharapkan dapat menjadi hub untuk hasil riset dan policy workshop tersebut untuk kemudian diimplementasikan dalam tataran kebijakan nasional. F. Kesimpulan Menjelang Keketuaannya nanti, Pemerintah Indonesia, sudah barang tentu, dituntut untuk dapat mempersiapkan berbagai inisiatif strategis sebagai upaya untuk dapat mewariskan footprint positif sebagai leader sekaligus mencapai kepentingan nasionalnya. Berbagai inisiatif strategis tersebut kiranya disusun berlandaskan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan, tentunya, mempertimbangkan berbagai kepentingan Indonesia. Visi dan misi tersebut semestinya mencerminkan semangat “Overreaching Indian Ocean for Common Prosperity” serta “To Advance Mutually Beneficial Cooperation for the Future of IORA”.

77

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia kiranya dapat mengusulkan inisiatif di empat sektor, yakni inisiatif substansi pada norma/kebijakan umum IORA, inisiatif di bidang organisasi atau mekanisme kerja IORA, inisiatif pada enam area prioritas kerja sama serta inisiatif pendukung persiapan Keketuaan Indonesia di IORA yang lebih bersifat internal. Melalui rekomendasi strategis tersebut, Pemerintah RI dapat melakukan persiapan yang matang menjelang Keketuaan kita nanti pada tahun 2015-2017. Satu hal yang patut diingat adalah bahwa Keketuaan Indonesia di IORA bukan sebatas tanggung jawab Kementerian Luar Negeri melainkan tugas pemerintah Indonesia secara keseluruhan yang membutuhkan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

78

BAB VI Kesimpulan dan Rekomendasi

“The establishment of IORA in 1997 is a testament of our conviction that our mutual interests are much bigger and outweighed the challenges posed by the diversity that exists between us. These common interests have been our strongest motivation in forging cooperation among countries in the Indian Ocean region to date.”40 Dr. R.M. Marty M. Natalegawa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Posisi ketua untuk organisasi manapun, termasuk organisasi regional/internasional, memiliki peranan penting. Kesuksesan bahkan kemunduran suatu organisasi internasional sedikit-banyak akan dipengaruhi oleh tampuk kepemimpinan tertinggi. ASEAN, sebagai contoh, mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada saat keketuaan Indonesia melalui penerbitan Deklarasi Bali Concord III yang menjadikan ASEAN sebagai wilayah yang terintegrasi secara global. Periode tahun 2015-2017 memiliki arti penting bagi Indonesia. IORA yang akan menginjakkan usianya yang ke-20 kelak akan digawangi oleh Indonesia. Sejumlah pekerjaan rumah siap menyambut keketuaan Indonesia nantinya. Tingkat “popularitas” serta rasa memiliki yang rendah dari para pemangku kepentingan merupakan segelintir tantangan yang sedianya patut dicarikan solusinya segera. Kesuksesan mandat keketuaan Indonesia di IORA, ditentukan oleh strategi yang matang dan komprehensif. Kesiapan substansi sedianya turut ditunjang oleh kesiapan manajerial dan administratif. Untuk itu, setelah melalui serangkaian diskusi dan kegiatan curah pendapat dengan pihak-pihak terkait, baik di dalam maupun luar negeri, Kajian Mandiri ini berupaya untuk menyodorkan sejumlah rekomendasi/inisiatif pada enam area prioritas kerja sama yang kelak dapat diusulkan Indonesia pada saat keketuannya nanti.41 A. Keamanan dan Keselamatan Maritim Tidak dapat dipungkiri, laut adalah platform utama dalam kerja sama IORA. Samudra Hindia, yang memiliki peranan penting dalam arus perdagangan global, menghadapi masalah yang tidak dapat dipandang sebelah mata, yaitu keamanan dan keselamatan. Sebut saja aksi perompak di Somalia dan Selat Malaka, penangkapan ikan yang menyalahi aturan, pencemaran laut serta berbagai aksi penyelundupan (orang, narkoba dan senjata) senantiasa mengancam stabilitas dan perdamaian Samudra Hindia. Tidak heran apabila Statement by H.E. Dr. Marty M. Natalegawa, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia on the 13rd Council of Ministers of the Indian Ocean Rim Association, Perth, 1 November 2014 40

Tabel daftar pelaksanaan kegiatan diskusi terbatas dengan instansi terkait dapat dilihat pada lampiran. 41

79

kemudian kerja sama keamanan dan keselamatan maritim merupakan salah satu prioritas utama Indonesia di dalam mekanisme IORA. Pertukaran informasi, peningkatan kapasitas dan pemberian bantuan teknis merupakan sejumlah upaya pragmatis yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kerja sama sektor maritime safety and security bagi negara anggota IORA dalam menghadapi gangguan keamanan di laut. Pada diskusi terbatas yang dilaksanakan oleh Pusat P2K2 Aspasaf pada 13 Maret 2014, Kepala Pusat Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakorkamla, Laksma Maritim Eko Susilo Hadi, menyampaikan kesiapan Bakorkamla selaku Focal Point Pemerintah Indonesia di sektor keamanan maritim dalam upaya mendukung Keketuaan Indonesia periode tahun 2015-2017, antara lain, melalui: 1. Menciptakan keselamatan dan keamanan serta penegakan hukum di laut dengan cara meningkatkan operasi bersama di kawasan Samudera Hindia, membuat Standar Operating Procedure (SOP) terkait penanganan kasus penegakan hukum dan keamanan di laut serta mebuat petunjuk batas wilayah antar negara. 2. Meningkatkan peran Pusat Marabahaya di laut secara terpadu dengan cara mengoptimalkan fungsi Jaringan Radar Pesisir, Penginderaan Jauh Satelit Maritim, Informasi Elektronik Kelautan, Integrated Monitoring System Navigation serta Observasi Penelitian Kelautan, integrasi sistem antar negara anggota IORA serta sharing of information terkait pengelolaan data pelanggaran bidang maritim. 3. Membangun Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan dengan cara memberikan pelatihan tentang penanganan dan penegakan aspek hukum terkait keamanan dan keselamatan di laut, menciptakan sumber daya manusia yang cakap pada ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan serta Program beasiswa bagi para pegawai dari negara anggotanya. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana kelautan untuk menciptakan kemandirian bangsa dengan cara membangun “counter issue/kontra intelijen” tentang keamanan dan keselamatan di laut serta memperkuat IORA melalui capacity building para anggota. 5. Memberdayakan masyarakat pesisir melalui penyuluhan atau bantuan sosial yang terkait dengan keamanan serta keselamatan; pengelolaan sumber daya yang setara dengan industri serta bantuan pendampingan hukum. 6. Kerjasama di bidang keselamatan transportasi dengan cara kerja sama penanganan kecelakaan di laut serta investigasi faktor penyebab kecelakaan. Marine Accident Data Analysis Suite (MADAS) milik Komite Nasional Keselamatan Transportasi Indonesia (KNKT) kiranya dapat diandalkan dalam rangka menangani sejumlah kecelakaan yang sering dialami di laut. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga kiranya dapat mengangkat isu-isu transnational crime di Samudera Hindia, di antaranya drug trafficking, people smuggling, human trafficking, piracy, armed robbery dan maritime terrorism. Selain itu, Pemri juga dapat mengangkat isu penyadapan dan border control.

80

Dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan Direktorat Jenderal AsiaPasifik dan Afrika Kemlu pada 18 September 2014, Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), Laksamana Pertama TNI Dr. A. Octavian, menyampaikan dukungannya dan menekankan pentingnya menjalin kerja sama dengan angkatan laut negara-negara lainnya di IORA. Dalam rangka Keketuaan IORA, TNI Angkatan Laut RI merencanakan pelaksanaan the 2nd International Maritime Security Symposium dan juga the 2nd Komodo Joint Naval Exercise dengan tema “Peace Keeping Operations” pada tahun 2015. Terkait dengan isu terorisme, Indonesia, dalam hal ini, dapat menjalin kerja sama pertukaran informasi dengan sesama negara IORA. Selain itu, Pemerintah juga dapat menawarkan program pelatihan dengan memanfaatkan The Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) yang didirikan pada bulan Februari 2004 di Semarang berkat kerja sama Indonesia dan Australia. B. Fasilitasi Perdagangan dan Investasi Isu ekonomi tidak dapat dilepaskan dari agenda kerja sama setiap negara, termasuk Indonesia. Kerja sama regional, seperti IORA, diakui memiliki peranan sentral, salah satunya, sebagai upaya alternatif penetrasi produk Indonesia ke pasar non-tradisional. Secara geostrategis, Samudera Hindia mempunyai potensi yang sangat besar. Tidak heran apabila negara-negara yang tergabung di dalam organisasi lingkar Samudra Hindia dianugrahi potensi ekonomi yang besar, di antaranya 2 milyar populasi penduduk, 10% PDB dunia serta 12% global market share. Namun demikian, IORA menghadapi masalah yang cukup pelik, yakni perbedaan skala ekonomi serta jarak yang jauh di antara negara anggotanya. Kontribusi volume perdagangan antar negara IORA (96%) dipengaruhi oleh enam negara utama, yaitu Singapura, Malaysia, India, Indonesia, Australia dan Afrika Selatan. Volume perdagangan ini dapat terus digenjot melalui serangkaian kebijakan, antara lain asosiasi perdagangan (diperkirakan meningkat 22%), Preferential Trade Agreement (PTA) (diperkirakan meningkat 11%) dan peningkatan skala ekonomi (diperkirakan meningkat 11%).42 Demikian halnya di bidang investasi. Negara-negara IORA merupakan tujuan penanaman modal asing dengan share sebesar 13% dari total penanaman modal asing dunia. Indonesia pun berkepentingan untuk menarik investasi asing, termasuk dari negara-negara anggota IORA. BKPM, dalam hal ini, mengusulkan agar kiranya Pemri dapat melaksanakan Seminar Internasional di bidang investasi di dalam kerangka IORA. Di sisi lain, sejumlah gagasan yang dapat diperjuangkan Indonesia selaku ketua IORA mendatang dalam kaitannya dengan kerja sama perdagangan dan investasi adalah: (1) Merevitalisasi fungsi Working Group on Trade and Investment (WGTI) dan Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF) yang sangat penting untuk memajukan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi. Perhatian

Disampaikan oleh Umar Juoro MA, MAPE, Peneliti Senior Habibie Center, dalam Diskusi Terbatas pada tanggal 26 Maret 2014. 42

81

perlu diberikan lebih khusus untuk IORBF dari kalangan pengusaha yang selama ini belum terlalu aktif (2) Pembentukan Gugus KADIN IORA di masing-masing negara anggota untuk meningkatkan peran swasta. (3) Penerapan IORA Business Travel Card untuk memudahkan perjalanan pebisnis di negara-negara IORA. Namun demikian, gagasan ini perlu mendapat persetujuan kebijakan imigrasi sejumlah negara anggota lainnya. (4) Memudahkan arus perdagangan antar negara IORA dengan melakukan penyederhanaan prosedur bea cukai untuk produk dari negara-negara IORA. (5) Meningkatkan program pelatihan untuk pemberdayaan pengusaha kecil dan mikro. (6) Pengembangan konsep blue economy sebagaimana yang ditekankan pada pertemuan CoM ke-14 bulan Oktober 2014 di Perth. (7) Menyusun program kegiatan yang lebih business-oriented dalam rangka semakin meningkatkan peran serta pelaku bisnis Indonesia dalam forum IORA, seperti business forum, pengiriman business mission dan joint exhibition. (8) Mengusulkan pendirian Business Innovation Center (BIC), sebagaimana telah diusulkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada pertemuan Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG) di Perth tahun 2013. BIC diyakini mampu menjembatani (intermediasi) tiga pilar IORA serta melahirkan inovasi bisnis dan IPTEK yang dapat dioptimalkan guna menunjang daya saing ekonomi dan bisnis. C. Manajemen Perikanan Sektor perikanan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Namun, sebagai negara maritim, potensi perikanan Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Aksi pencurian sumber daya laut Indonesia oleh pihak asing ditengarai menjadi salah satu penyebab terpuruknya sektor perikanan di negara ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan, memperkirakan kerugian negara sebesar Rp. 300 triliun per tahun akibat aksi pencurian ikan tersebut. Perhatian masyarakat dunia saat ini tersedot pada isu pengelolaan dan penangkapan ikan yang berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip Ocean Good Governance, seperti Monitoring, Controlling dan Surveillance (MCS). Untuk itu, penting bagi Indonesia untuk dapat berperan aktif dalam sektor manajemen perikanan di berbagai forum internasional, termasuk IORA. Salah satu upaya konkrit Pemerintah adalah melalui pembentukan rules and norms setting yang dapat diperjuangkan demi kepentingan Bangsa Indonesia. Misalnya, sebagai negara yang aktif di dalam Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) serta Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), Indonesia dapat mendorong kesepakatan pengaturan penangkapan ikan tuna di wilayah laut lepas Samudra Hindia, seperti halnya yang terdapat di dalam kerangka IOTC.

82

Saat ini, pemerintah tengah menghadapi sejumlah permasalahan terkait manajemen perikanan, antara lain:43 i. Struktur armada perikanan didominasi oleh artisanal fisheries, yaitu nelayan skala kecil. Meskipun jumlah kapal Indonesia sangat banyak, sekitar 90%-nya merupakan kapal berukuran kecil (di bawah 30 gross ton). ii. Maraknya aksi Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) yang, antara lain, disebabkan keterbatasan peralatan pendukung dalam mengamankan wilayah laut Indonesia. iii. Penelantaran anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing. Hal ini, tentunya, membutuhkan kerja sama berbagai negara dalam mencari penyelesaiannya. iv. Sebagian besar nelayan kecil di Indonesia masih terbelit kemiskinan. v. Maraknya aksi destructive fishing yang tentunya dapat merusak ekosistem biota laut. Permasalahan tersebut, tentunya, membutuhkan perhatian dari semua pihak. Dalam kaitan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), selaku Focal Point kerja sama ini, berhasil memetakan potensi kerja sama di dalam kerangka IORA, antara lain: a.

Penguatan pelaksanaan Port State Measures dan pertukaran informasi terkait permohonan perubahan bendera kapal dan/atau permohonan otorisasi penangkapan ikan sebagai upaya pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

b.

Pemberian tanda pada berdasarkan standar FAO.

c.

Pilot project ekosistem.

d.

Perlindungan anak buah kapal dari negara-negara IORA.

e.

Penguatan mekanisme pengumpulan data armada penangkapan ikan dan data hasil tangkapan berdasarkan sistem teknologi informasi.

f.

Peningkatan keselamatan pelayaran nelayan kecil (artisanal fishermen).

g.

Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia di Bidang Pengelolaan Perikanan melalui: (i) pendidikan formal; (ii) pendidikan non-formal, seperti pelatihan penanganan ikan yang baik di atas kapal; dan (iii) awarenes building program (penangkapan ikan yang tidak merusak lingkungan).

penerapan

alat

penangkapan

pengelolaan

ikan

perikanan

secara

dengan

regional

pendekatan

Sebagai wujud komitmen terhadap kesuksesan keketuaan Indonesia nanti, KKP menyatakan kesiapannya serta kesediaan dalam menawarkan kerja sama teknik peningkatan kapasitas SDM perikanan kepada negara-negara kurang berkembang (LDCs). Kendati demikian, pemerintah kiranya perlu mempertimbangkan faktor pembiayaan, antara lain melalui skema pendanaan 43

Presentasi Hary Christijanto, A.Pi, M.Sc , Kepala Subdit Sumber Daya Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Diskusi Terbatas tanggal 16 April 2014.

83

pihak ketiga. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan asas manfaat dari kerja sama teknik tersebut mengingat hal tersebut disinyalir akan mengurangi comparative advantage Indonesia secara ekonomi. Berangkat dari kondisi tersebut, Indonesia seyogianya mengusulkan sejumlah gagasan untuk meningkatkan kerja sama di sektor fisheries management sebagai berikut: (1) Merevitalisasi IORA Fisheries Support Unit (FSU), baik secara by-law atau program, guna menjaring lebih banyak bantuan dana dari pihak luar. FSU juga penting dalam upaya meningkatkan kerja sama dengan Indian Ocean Tuna Commission (IOTC). (2) Meningkatkan kapasitas di bidang pemberantasan illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing terkait penerapan market-related measures oleh negara tujuan ekspor seperti catch certificate dan labelling. (3) Meningkatkan penerapan Fishing Management in Areas Beyond National Jurisdiction. (4) Meningkatkan kerja sama teknik berupa pelatihan di bidang perikanan yang saling menguntungkan, khususnya di bidang-bidang yang menjadi keunggulan Indonesia maupun yang diharapkan Indonesia dapat belajar dari pihak lain yang lebih maju. D. Manajemen Risiko Bencana Alam Sebagaimana tertuang dalam kesepakatan kerja sama bidang disaster response and risk management di dalam Dokumen Perth Communiqué of the 13th Meeting of the Council of Ministers of the IORA, negara-negara anggota IORA sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang tersebut yang didasari pada metodemetode yang telah dikembangkan di kawasan lainnya. Kerja sama tersebut akan menitikberatkan pada penanganan tsunami, search and rescue (SAR) serta oil spills. Prioritas ini menjadi menarik bagi Indonesia mengingat segudang pengalaman dan pelajaran berharga yang berhasil dipetik dari sejumlah kejadian bencana alam besar, di antaranya Tsunami Aceh. Pengalaman panjang Indonesia bergelut dengan bencana seakan ditegaskan dengan pendirian ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Center) di Jakarta pada 2011 lalu. Badan koordinasi regional penanggulangan bencana ini diharapkan mampu memperkuat aspek kelembagaan sekaligus sebagai pusat pengembangan SDM dan IPTEK kebencanaan di Indonesia. Namun demikian, keterlibatan negara asing dalam mekanisme penanggulangan bencana tentunya membutuhkan aturan main tersendiri dengan menjunjung tinggi aspek kedaulatan, keamanan dan imigrasi. Dalam konteks ini, Indonesia sudah selayaknya memperjuangkan untuk menjadi pusat manajemen risiko dan mitigasi bencana regional (Capital of Disaster Risk Management). Peranan lembaga-lembaga penanganan bencana (Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB) serta pusat-pusat kajian bencana di berbagai universitas di nusantara yang telah diakui dunia internasional, salah satunya melalui penghargaan Global Champion of Disaster Risk Reduction yang diberikan oleh Sekjen PBB Ban Ki-Moon kepada Presiden Susilo Bambang

84

Yudhoyono di sela-sela KTT ASEAN di Bali pada 19 November 2011, merupakan aset penting untuk menunjang aspirasi tersebut.

Sumber: www.presidenri.go.id Belakangan, usulan pendirian Indian Ocean Region Humanitarian and Disaster Response Agreement (IORHADR) semakin berhembus kencang. Gagasan Australia ini kelak akan dikoordinasikan oleh Australia sendiri dan India. Organisasi ini berangkat dari perjanjian FRANZ di Pasifik Selatan antara Perancis, Australia dan Selandia Baru. IORHADR juga diproyeksikan akan turut melibatkan Singapura, Afrika Selatan, Indonesia, Malaysia, Qatar, PEA dan Perancis sebagai negara mitra wicara. Sebagai ketua mendatang, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengajukan gagasan kerja sama disaster risk management dalam bentuk: (1) Penentuan focal point di masing-masing negara sebagai langkah pragmatis membangun jalur komunikasi bila terjadi bencana. (2) Pembentukan rezim hukum internasional yang mengatur pencemaran laut lintas batas yang selama ini belum ada. (3) Mendorong kerja sama erat antara IORA dengan AHA Center. (4) Apabila IORHADR terwujud, mendorong partisipasi aktif dan luas dari seluruh negara anggota IORA. (5) Mengusulkan Indonesia sebagai ibukota Disaster Risk Management di kawasan Samudra Hindia dengan pendirian IORA Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management yang bermarkas di Indonesia. E. Kerja Sama di Bidang Akademis, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Luasnya cakupan kerja sama di area ini turut mempengaruhi besaran jumlah lembaga yang terkait di dalamnya, antara lain IOR Academic Group (IORAG), Indian Ocean Research Group (IORG), Regional Center for Science and Transfer of Technology (RCSTT) dan University Mobility in Indian Ocean Rim (UMIOR). Namun, tingginya jumlah lembaga tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri. Ketidakjelasan struktur dan hubungan operasional lembaga-

85

lembaga tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi IORA. Akibatnya, terjadi ketimpangan antar sektor kerja sama. Hubungan antara RCSTT dan IORG juga mencerminkan adanya perbedaan kubu di IORA. RCSTT adalah lembaga khusus (specialized agency) yang dimotori oleh Iran sementara IORG dimotori oleh Australia dan India. Selama ini, muncul kesan seolah-olah terjadi persaingan antara RCSTT dan IORG. Namun, lantaran dukungan dana yang lebih besar, RCSTT memainkan peranan lebih dibandingkan dengan IORG. Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku Focal Points sektor ini menunjukkan keseriusannya terhadap keketuaan Indonesia nanti. Kemristek sendiri akan mengalokasikan dana sebesar Rp. 200 juta untuk penyelenggaraan one-day seminar terkait isu kerja sama bidang Akademis dan IPTEK. Sementara itu, LIPI, sebagai lembaga ilmu pengetahuan multi-disiplin, menyatakan kesiapannya mewujudkan Indonesia sebagai centre of excellence, di antaranya melalui pengelolaan world class facilities for biodiversity and life sciences. LIPI tercat telah berpartisipasi dalam forum IORA, melalui Marine Research Expedition and Workshop, International Training Workshop on Disaster and Tsunami, serta IORA International Training and Seminar on Ecohydrology. Keahlian Indonesia di bidang riset dan teknologi sesungguhnya telah mendapat pengakuan dari dunia internasional. Berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan telah mendapat apresiasi internasional antara lain program pelatihan inseminasi buatan, pelatihan keluarga berencana, pengiriman tenaga ahli ke luar negeri serta lokakarya dalam bidang pengelolaan bencana alam. Ilmu di bidang pengembangan pertanian dan perikanan juga merupakan keunggulan komparatif lainnya yang dimiliki Indonesia dalam kerja sama teknik dengan negara lainnya.Adapun di bidang pendidikan, Indonesia dapat melakukan kerja sama di bidang kurikulum sehingga masing-masing negara dapat merumuskan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan standar internasional. Untuk merealisasikan program kegiatannya, LIPI dan Kemristek dapat memanfaatkan special fund IORA yang saat ini berjumlah USD 2 juta. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai 50 persen dana yang diajukan melalui proposal kegiatan yang telah disetujui oleh 4 (empat) negara anggota IORA. Secara umum, sebagai ketua mendatang Indonesia dapat menawarkan konsep pengembangan kerja sama di sektor ini dengan gagasan sebagai berikut: (1) Perlu dikaji penyederhanaan dan restrukturisasi kelembagaan di IORA yang menangani sektor academic, science and technology. Sebaiknya, pengelolaan tugas dan fungsi dari semua lembaga tersebut lebih diperjelas guna menghindari duplikasi lebih lanjut. (2) Kerja sama akademis, ilmu pengetahuan dan teknologi kiranya dapat diarahkan pada penelitian dan pengembangan sektor teknologi kelautan. Kegiatan sebelumnya yang pernah dilakukan seperti lokakarya pemberdayaan perempuan, pelatihan sidang WTO, pemanfaatan teknologi untuk pengusaha kecil serta pemberantasan kemiskinan, bisa dikatakan, tidak terlalu relevan dengan portflio IORA. Di masa mendatang, kerja sama kiranya dapat diarahkan pada topik-topik seperti penyulingan air laut

86

menjadi air tawar, konservasi biologi dan ekosistem laut, pola cuaca, kenaikan permukaan air laut, pemanfaatan daerah pantai, perubahan iklim, teknologi energi terbarukan dari laut dan konsep blue economy atau ocean economy. (3) Mendorong pendirian center of excellences di Indonesia serta di negara anggota lainnya yang memiliki minat atau kemampuan di bidang tertentu. Saat ini, Sri Lanka sudah menunjukkan minatnya untuk mendirikan IORA Center of Excellence on Ocean Sciences and Environment, sementara Seychelles sudah mengajukan pendirian Hub for Enviromental Research (Marine and Terresterial) for the Western Indian Ocean. Selain itu, sebagai tindak lanjut kerja sama IORA dengan International Renewable Energy Agency (IRENA), Indonesia juga perlu mendorong pendirian IORA center of excellence di bidang energi terbarukan. (4) Mendorong kerja sama dan pertukaran ilmuwan/peneliti di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama serta tidak berpotensi membahayakan keamanan negara. (5) Kerja sama saling tukar menukar informasi pendidikan di antara sesama negara anggota IORA.

mengenai

kurikulum

F. Pariwisata dan Pertukaran Sosial Budaya Sektor pariwisata dan pertukaran kebudayaan menjadi salah satu area yang penting bagi Indonesia dalam Keketuaannya di IORA tahun 2015-2017 mendatang. Kedua sektor tersebut saling terkait dan mendukung satu dengan yang lain. Sejarah yang kuat dan warisan budaya yang beragam merupakan kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu kontributor utama perekonomian Indonesia. Pada tahun 2013, Indonesia kedatangan 8.802.129 wisatawan mancanegara (tumbuh 9,42%) dengan perolehan devisa sebesar USD 10,05 miliar.44 Secara lebih spesifik, kunjungan wisman yang melakukan wisata bahari di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 2,58 juta orang, dengan pemasukan sebesar US$ 3,09 juta atau sekitar Rp 37,15 triliun. Namun demikian, jumlah kunjungan wisatawan internasional ke Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara anggota IORA dan ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Thailand dan Singapura. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menempatkan sektor pariwisata dan pertukaran kebudayaan sebagai salah satu prioritas utama. Hal ini diyakini akan membawa manfaat positif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa peluang IORA di sektor budaya dan pariwisata bagi Indonesia di antaranya:  sebagai platform kerja sama guna meningkatkan jaringan bisnis pariwisata melalui skema Public Private Partnership (PPP).  sebagai platform untuk menarik lebih banyak wisatawan dari kawasan nontradisional, seperti Afrika Selatan dan negara-negara di Asia Selatan dan Timur Tengah. Pernyataan Menteri Parekraf Marie Elka Pangestu pada jumpa pers akhir tahun 2013 http://web.parekraf.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2502 44

87

24 Desember

 sebagai platform untuk mendukung penominasian kekayaan budaya Indonesia sebagai world heritage 45 pada UNESCO.  sebagai penguat ikatan kebudayaan negara-negara IORA. Terkait dengan keketuaan Indonesia di IORA, Kemenparekraf sejauh ini telah mempersiapkan kegiatan Policy Dialogue on Cultural Heritage Tourism within IORA Countries yang menurut rencananya akan diselenggarakan back-toback dengan IORA Ministerial Meeting di Indonesia pada bulan Oktober tahun 2015 mendatang.46 Kegiatan tersebut bertujuan untuk membahas isu-isu pariwisata warisan budaya (Cultural Heritage Tourism), khususnya pengembangan produk yang mempunyai kesamaan (common products), pertukaran best practices di bidang Cultural Heritage Tourism, mempromosikan Cultural Heritage Tourism di antara negara IORA serta mendorong People-to-People Connectivity. Secara umum, beberapa inisiatif yang dapat didorong Indonesia dalam kerangka IORA antara lain: (1) Merevitalisasi Indian Ocean Tourism Organization (IOTO), karena pada tataran pelaksanaannya, organisasi ini belum banyak berkontribusi aktif dalam agenda-agenda IORA. IOTO saat ini berlokasi di Oman. Apabila Indonesia serius untuk mempromosikan sektor pariwisata, diusulkan untuk memindahkan IOTO ke Indonesia, misalnya di Bali. (2) Mendorong kerja sama yang bersifat intra-regional tourism yang dapat mendorong peningkatan jumlah wisatawan, seperti jurnalist exchange visit, joint tourism promotion di antaranya dalam bentuk IORA Travel Mart, menciptakan kebijakan/fasilitas visa pariwisata untuk negara-negara IORA, pertukaran informasi, dan sharing best practice. (3) Mendorong ocean tourism dan religious tourism sebagai tema bersama, karena adanya keterkaitan budaya antar negara-negara di IORA. (4) Mendorong partisipasi aktif sektor swasta di bidang pariwisata di negaranegara IORA untuk bekerja sama, misalnya membuat paket-paket wisata bersama dll. (5) Mendorong peningkatan kapasitas pemeliharaan warisan budaya dalam pendirian Indian Ocean Rim World Heritage Conservation dengan aktivitas seperti pelatihan, pertukaran informasi dan pameran. (6) Memanfaatkan beasiswa kebudayaan yang telah dimiliki oleh Indonesia untuk dialokasikan secara khusus kepada negara-negara di lingkar Samudra Hindia. Apabila terdapat kendala keterbatasan anggaran, dapat memanfaatkan program beasiswa non-IORA yang diasosiasikan sebagai kegiatan IORA. Misalnya Program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) pada tahun 2015-2017, dapat dikemas dengan sedemikian rupa dengan melibatkan negara-negara anggota IORA.

Sejauh ini dari Indonesia telah ada 4 (empat) warisan budaya benda dan 5 warisan budaya tak benda yang tercatat dalam UNESCO. Sumber: Presentasi Kemdikbud dalam Diskusi Terbatas mengenai Potensi Kerjasama Budaya dan Pariwisata dalam kerangka IORA, Bogor, 2 Juni 2014. 46 Presentasi Hary Christijanto, A.Pi, M.Sc , Kepala Subdit Sumber Daya Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Diskusi Terbatas tanggal 16 April 2014. 45

88

(7) Mendorong peningkatan konektivitas laut dan udara di antara negaranegara IORA untuk memudahkan arus kunjungan wisatawan dari negaranegara tersebut.

89

90

LAMPIRAN Tabel 1. Kunjungan Tim Pusat P2K2 Aspasaf ke negara Anggota IORA No 1.

Negara Persatuan Emirat Arab, 9–13 Februari 2013

2.

Singapura, 10-14 Februari 2014

3.

Oman,

Pihak yang ditemui 1. Duta Besar Khalifa S. Almerree, Direktur Departemen

Organisasi Internasional, Kementerian Luar Negeri

2. Dr. Husam Sultan Al Ulama, Direktur National Research

Foundation (NRF) - Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) 3. Yong Chen, Regional Program Officer for Asia and the Pacific, International Renewable Energy Agency (IRENA) 1. Dr Edmund Chia Keng Wei (Deputy Director-General South

Asia and Sub-Saharan Africa, Kementerian Luar Negeri 2. Mr. Rajesh Basrur, PhD (Professor of International Relations Coordinator, South Asia Programme,) dan Ms. Jane Chan Git Yin (Coordinator of Maritime Security Programme), S. Rajaratnam School of International Studies/RSIS 3. Dr. Alexander Neill, Dr William Choong, serta Dr. Hanna Ucko Neil, Shangri-La Dialogue Senior Fellow dari the International Institute for Strategic Studies/IISS 4. Dr Amitendu Palit, (Head of Partnerships and Programmes), Dr Sinderpal Singh, Rajee Ranjam Chaturvedy dan P.S. Suryanarayana (Editor of Current Affaris), Research Fellow dan Senior Research Fellow dari Institute of South Asian Studies, ISAS. 1. Ambassador Salim Saif Al-Rawahi, Direktur Organisasi

Internasional, Kementerian Luar Negeri 17 – 21 Maret 2. Mr. Zakariya Yahya Al-Hinai, Asisten Direktur Jenderal 2014 Urusan Maritim, Kementerian Perhubungan dan Komunikasi 3. Dr. Hilal Ali Azzan Al Hadhrami, Dekan International Maritime College Oman (IMCO) 4. Mrs. Manal Mohamad Al-Abdwani, DirekturJenderal Perencanaan dan Tindaklanjut, Kementerian Perdagangan dan Industri 5. H.E. Hamed Said Al-Oufi, Wakil Menteri Bidang Kesejahteraan Perikanan, Kementerian Pertanian dan Kesejahteraan Perikanan 6. Dr. Lubna Hamoud Al-Kharoushi, Direktur Jenderal Penelitian Penelitian Perikanan, Kementerian Pertanian dan Kesejahteraan Perikanan sekaligus Direktur Fisheries Support Unit IORA 7. Mr. Said bin Nasser Al-Khusaibi, Chairperson of IORA Business Forum – Oman 8. Dr. Hussein Samh Al-Masroori, Kepala Departemen Kelautan dan Perikanan, Sultan Qaboos University

91

4.

India, 24–28 2014

5.

6.

1. Mr. Charanseet Singh, Direktur Multilateral Economic Relations Division, Ministry of External Affairs (MER) Maret 2. Mr. Abhijit Iyer-Mitra, Koordinator Program pada Observer Research Foundation (ORF) 3. Mr. Suba Chandran (Direktur) dan tim peneliti The Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS) 4. H.E. Ambassador Rajiv K. Bhatia (Direktur Jenderal), Mr. Vijay Sakhuja (Direktur), dan beberapa peneliti senior Indian Council of World Affairs (ICWA) 5. Mr. Biswajit Dhar, Direktur Jenderal Research and Information System (RIS) 6. Dr. Arvina Gupta, Direktur Jenderal The Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) 7. Mr. Mahapatra, Direktur Center for Asian Strategic Studies (CASS) 8. Mr. Anshuman Khanna, Direktur Multilateral, International Policy & Strategy, International Affairs Division, Federation of India Chambers of Commerce and Industry (FICCI)

Iran, 21 – 25 1. Prof. Dr. Ahmad Akbari, Deputy Minister of Science, April 2014 Research and Technology, and Head of Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) 2. Mr. Mohammad Khosh Heikal Azad, Director of First Department of East Asia, Ministry of Foreign Affairs 3. Mr. Esmaeil Afshari, Director for Multilateral Economic Cooperation, Ministry of Foreign Affairs 4. Dr. Mahmoud Molanejad, Director of IORA Regional Centre for Science and Technology Transfer (IORA RCSTT) 5. Ms. Golnaz Salahshour, Senior Officer of International Affairs of Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture Bangladesh, 1. Mr. Mohammad Abdul Wazed, Director General of 27 April - 1 Department of Disaster Management, Mei 2014 2. Mr. Tarik Ahsan, Director General of International Organization Wing of Ministry of Foreign Affairs of Government of the People's Republic of Bangladesh 3. Mr. Abdul Motaleb Sarker, Director General of SAARC & BIMSTEC Wing of Ministry of Foreign Affairs of Government of the People's Republic of Bangladesh 4. Major General S M Shafiuddin Ahmed, ndu, psc, Director General of Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BlISS), dan Colonel Md Farid Udddin, psc,G, Director Research of BlISS 5. Dr. Zaidi Sattar, Chairman of Policy Reseach Institute of Bangladesh, dan Mr. G.M. Khurshid Alam, Operational Director of Policy Research Institute of Bangladesh 6. Prof. Ashequa Irshad, Chairperson of Department of International Relations, University of Dhaka yang didampingi oleh Prof. M. Ramjul Huq, Prof. Delwar Hossain, PhD dan Associate Prof. A.S.M. All Ashraf, PhD 7. Major General (Rtd) Muniruzzaman, President of Bangladesh Institute of Peace and Security Studies, yang

92

didampingi oleh Major Sarwar Jahan Chowdhurry, Associate Reseach Fellow of Bangladesh Insititute of Peace and Security Studies, Mr. Shafqat Munir dan Mr. Hamiduzzaman 8. Mr. Kondaker Golam Moazzem PhD, Additional Research Director of Centre of Policy Dialogue (CPD) 9. Dr. Sharer Bhuiyan dan Mr. Moin Ghani, Bangladesh Institute of Law and International Relations

7.

Sri Lanka,

1. Mr.

5-9 Mei 2014

2.

3. 4.

5. 6.

8.

Thailand, 18 – 22 2014

1. Mrs.

Mei

2. 3. 4.

5. 6. 7.

9.

M.K. Pathmanaathan, Acting Direktur Jenderal Urusan Ekonomi, Kementerian Luar Negeri Dr. D.M.R.B. Dissanayake, Sekretaris Jenderal Kementerian Perikanan dan Pembangunan Sumber Daya Perairan Dr. S. Subasinghe, Penasihat Menteri Perikanan dan Pembangunan Sumber Daya Perairan Mr. Asanga Abeyagoonasekera; Direktur Eksekutif Think Tank Lakhsman Kadirgamar Institute for International Relations and Strategic Studies dan sekaligus penasihat Menteri Luar Negeri; Mr. Harin Malwatte, Sekjen Ceylon Chamber of Commerce; Dr. Hiran W. Jayewardene, Sekjen Indian Ocean Marine Affairs Cooperation.

Malaysia,

1.

1-4 Juli 2014 2. 3. 4.

Krongkanit Rakcharoen, Direktur Economic Relations and Cooperation, Ministry of Foreigns Affairs Mr. Sek Wannamethee, Director General of Department of Information/Spokesperson, Ministry of Foregin Affairs. Dr. Sompob Teraumpon, Senior Professional Level, Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce Dr. Smith Tummachua, Chief of Overseas Fisheries Management and Economic Cooperation Group, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives Mrs. Chadarat Singhadechakul, Director of Bureau of International Cooperation Strategy, Ministry of Education Associate Prof. Surat Horachaikul, Director of Indian Studies Center of Chulalongkorn University Mr. Alongkorn Laow-Ngam, Director of Bureau of Office of Policy and Strategy, Ministry of Science and Technology Ambassador Cheah Choong Kit, Under Secretary for Multilateral Economic and Environment Division, Ministry of Foreign Affairs Mr. AB Jabbar Abdullah, Deputy Under Secretary, Strategic Planning and International Division, Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry Mr. Mohd Faris Jazlan Bin Ramli, Senior Principal Assistant Secretary, International Division, Ministry of Education Mr. Salsuriya Selamat, Principal Assistant Director, Economic and Trade Relations Division, Ministry of International Trade and Industry

93

5. Mr. Khairolnizam Bin Saad, Principal Assistant Secretary, Strategic Planning and International Affairs Division, Ministry of Tourism and Culture 6. Dr. Tang Siew Mun, Director of Foreign Policy and Security Studies Division Institute of Strategic and International Studies 7. Dr. Sumathy Permal, Senior Research, Centre for Maritime Security and Diplomacy, Maritime Institute of Malaysia

10.

Australia, 7 – 11 2014

1. Mr.

Juli 2. 3.

4. 5.

Christopher Roberts, Director of Executive Development, School of Humanities and Sciences, Australian Defence Force Academy (ADFA) – University of New South Wales; Ms. Natalie Sambhi, analyst pada Australian Strategic Policy Institute (ASPI) Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) yang terdiri dari Mr. Tony Huber, Director-India Economic and Indian Ocean Section South Asia Branch, Ms. Naomi Dumbrell, Director South Asia Branch, Mr. Philip Kimpton, Director Indonesia Strategic, Political and Governance Section Mr. Aaron Connelly, Research Fellow – East Asia Program, Lowy Institute Dr. David Brewster, Australian National University.

Tabel 2. Focus Group Discussion dengan Perwakilan Asing Negara IORA No

Negara

Waktu Pelaksanaan 12 Februari 2014

1.

Afrika Selatan

2.

India

6 Maret 2014

3.

Oman

7 Mei 2014

Mr. Hamed Bin Salim Ahmed Almahruqi, Minister Plenipotentiary

4.

Yaman

28 Mei 2014,

H.E. Mr. Ali Ali Mohamed Alsoswa, Duta Besar Yaman untuk Indonesia.

5.

Mozambik

11 Agustus 2014

Nara Sumber Mr. Willem Politik

Geerling,

Councellor

bidang

Mr. Manish, DCM

Mr, Jose Antonio, DCM

94

Tabel 3. Diskusi Terbatas dengan Instansi Terkait No 1.

Tema MARITIME SECURITY AND SAFETY (13 Maret 2014)

Nara Sumber 1. Laksma Maritim Eko Susilo Hadi, SH., MH (Kepala Pusat Informasi, Hukum, dan KerjaSama Keamanan Laut, Bakorkamla) 2. Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Peneliti Senior, Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia)

2.

FISHERIES MANAGEMENT (16 Maret 2014)

1. Hary Christijanto, A.Pi, M.Sc, Kepala Subdit Sumber Daya Ikan,Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2. Alan F. Koropitan, Ph.D, Dosen Senior IPB sekaligus Direktur Center for Oceanography and Marine Technology, Surya University

95

Audiens 1. Kemenkopolhukam 2. Kementerian Pertahanan 3. Kementerian Perhubungan 4. Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) 5. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Badan Intelijen Negara 8. Mabes TNI 9. Mabes Polri 10. TNI AL 11. LIPI 12. Dewan Kelautan Indonesia 13. Institut Pertanian Bogor 14. Pembangunan dan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) 15. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan 16. Forum Kajian Pertahanan dan Maritim 17. Kementerian Luar Negeri 1. Direktorat Sumber Daya Ikan KKP, 2. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP, 3. Direktorat Kerja Sama APEC dan OI Kemendag, Direktorat Kerja Sama Regional BKPM, Masyarakat Akuakultur Indonesia,

3.

4.

TRADE AND INVESTMENT FACILITY

1. Umar Juoro, M.A, M.A.P.E Peneliti Senior, the Habibie Centre

(26 Maret 2014)

2. Ringgo, SE. MM., Kasubdit Kerja Sama Internasional, Kementerian Perdagangan

DISASTER RISK MANAGEMENT

1. Lilik Kurniawan, S.T. M.Si, Direktur Pengurangan Resiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

(9 Mei 2014)

2. Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti M.Si. Kepala Pusat Penelitian Mitigasi Bencana, Institut Pertanian Bogor (IPB)

96

4. Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia 5. Direktorat KSE ASEAN 6. Eselon II BPPK 1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Koordinator Perekonomian 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 4. Kementerian Koperasi dan UKM 5. Kementerian Perindustrian 6. Kementerian Pertanian 7. Kementerian Kelautandan Perikanan 8. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) 9. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) 10. CSIS Indonesia 1. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2. Badan Geologi Kementerian ESDM, 3. Direktorat Bina Program, 4. Kementerian PU, 5. Biro Perencanaan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), 6. Pusat Pembinaan, 7. Pendidikan dan Pelatihan, 8. Perencanaan BPPT, 9. Pusdiklat BNPB, 10. Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi,

5.

ACADEMIC, SCIENCE AND TECHNOLOGY COOPERATION (2 Juni 2014)

1. Ir. Nada Darmiyanti S., M.Phil Assisten Deputi Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Internasional, Kemristek 2. Rr Nur Tri Aries Suestiningtyas , Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, LIPI

6.

CULTURAL AND TOURISM EXCHANGE (2 Juni 2014)

1. Ibu Sumarni, Kasubdit Kerja Sama Regional Non ASEAN, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kemenparekraf 2. Dra. Diah Harianti, M. Psi, Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, Kemdikbud

97

11. Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 12. Pusat Penelitian Mitigasi Bencana Institut Teknologi Bandung (ITB), 13. Pusat Krisis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) 1. Kementerian Koordinator Perekonomian 2. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4. Kementerian Riset dan Teknologi 5. Kementerian Luar Negeri 6. Kementerian Pertahanan 7. Kementerian Keuangan 8. Kementerian PPN/Bappenas 9. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 11. Institusi Pendidikan Tinggi 1. Kementerian Koordinator Perekonomian 2. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5. Kementerian Luar Negeri 6. Kementerian Keuangan 7. Kementerian PPN/Bappenas 8. Industri Pariwisata

7.

ENERGY AND FOOD SECURITY (3 Juni 2014)

1. Ir. Muhammad Tassim Billah, MSc, Plt. Kepala Pusat Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian 2. Ir. Abdi Dharma Saragih, Kasubdit Investasi dan Kerja Sama, Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian ESDM.

8..

Pertemuan Kelompok Ahli pembahasan Hasil Kajian Mandiri

1. Prof. Dr. Hasjim Djalal, Kepala Pusat Studi Asia Tenggara 2. Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, Penasihat Utama PKSPL-IPB 3. Dr. Luky Adrianto, Kepala PKSPL-IPB 4. Dr. Edy Prasetyono, Ketua Program Studi Pasca Sarjana Hubungan Internasional, UI. Moderator: 5. Dubes Artauli RMP Tobing, Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri.

98

1. Kementerian Koordinator 2. Kementerian PPN/Bappenas 3. Kementerian Pertanian 4. Kementerian Keuangan 5. Kementerian ESDM 6. Dewan Energi Nasional 7. Badan Tenaga Nuklir Nasional(BATAN) 8. Perusahaan Listrik Negara (PLN) 9. Pertamina (Persero) 10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 11. Kementerian Luar Negeri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kemenkoperekonomian Bakorkamla Bakosurtanal Kemenkop UKM Dit. KSI Aspasaf Kemlu Dit. Astimpas Kemlu Dit. PI Polkamwil Kemlu 8. LIPI 9. Kadin Indonesia 10. IPB 11. UI 12. UIN Jakarta 13. Surya University.

Matriks 1. Ringkasan Strategi Keketuaan Indonesia Inisiatif

Keterangan

Norma/Kebijakan Umum IORA

1. Menghasilkan deklarasi/dokumen sejenis yang mencatumkan target-target khusus dan plan of action dalam jangka waktu tertentu; 2. Engagement yang lebih terarah regional lainnya yang terkait;

dengan

organisasi

3. Meningkatkan peran sekaligus kapasitas Least Developed Countries (LDCs), termasuk dengan mendorong kerja sama yang setara dan saling mengutungkan (mutual and beneficial cooperation); 4. Meningkatkan level forum kerja sama; 5. Meningkatkan public awareness kepada kepentingan di negara-negara anggota; dan

pemangku

6. Menyusun Code of Conduct berkelakuan baik sebagai salah satu upaya Indonesia membentuk arsitektur kawasan Samudra Hindia yang aman, damai dan sejahtera. Mekanisme Kerja IORA

1. Perluasan keanggotaan; 2. Evaluasi besaran kontribusi tahunan; 3. Rotasi Negara Pejabat Troika Berdasarkan 3 Wilayah Geografi 4. Penguatan Sumber Daya Manusia Sekretariat IORA

Enam Area Prioritas Kerja Sama

1. Mengusulkan road map bagi masing-masing area prioritas kerja sama yang berisi target yang ingin dicapai, time frame, langkah-langkah implementasi dan mekanisme evaluasi capaian. 2. Mengusulkan pembentukan Working Group di masingmasing area prioritas kerja sama yang dipimpin langsung oleh champion country yang bertanggung jawab mendorong kemajuan area kerja sama tersebut. 3. Mengajukan gagasan penambahan sektor kerja sama yang potensial dan penting bagi kepentingan Indonesia maupun negara-negara IORA lainnya, yaitu energy and food security. Selain itu, Indonesia juga dapat kerja sama interfaith dialogue serta demokrasi. Hal ini diyakini akan menjadi pelengkap dari area prioritas kerja sama yang sudah ada.

99

Pendukung Persiapan Keketuaan Indonesia

1. Pembentukan kelompok kerja/satuan tugas dalam skala nasional sebagai fasilitator penghubung di antara para pemangku kepentingan di Indonesia. Dalam hal ini diusulkan pembentukan Sekretariat Nasional (Setnas), sebagaimana Setnas ASEAN dan APEC. Kemlu dapat memulai dengan membentuk gugus tugas secara internal.

2. Persiapan anggaran menjelang keketuaan Indonesia, mengingat dana yang dibutuhkan tidak sedikit. Setidaknya, Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan anggaran untuk kegiatan seremonial maupun projek konkrit, serta dukungan pendanaan khusus. Dari pengalaman India dan Australia sebelumnya, setidaknya USD 1 juta – USD 1,4 juta disediakan untuk special fund dan pendanaan berbagai proyek di IORA. 3. Pelaksanaan public awareness campaign melalui: a. Mengusung tema IORA pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan maritim baik secara internal maupun eksternal. b. Identifikasi kegiatan yang bersifat simbolis dalam rangka menggenjot kesadaran publik akan bobot strategis Samudra Hindia dan IORA, seperti menetapkan tahun 2016 sebagai Tahun Samudra. c.

Kerja sama antar kementerian dan lembaga dengan turut mensertakan pihak swasta dan media.

4. Mendirikan enam Center of Excellence studies (CoE) di sejumlah universitas yang memiliki keunggulan di masing-masing area prioritas kerja sama. Hasil riset dari setiap CoE dapat dibahas dan didiseminasikan melalui mekanisme regular policy workshop. Selain itu perlu dibentuk National Center for Indian Ocean Studies (NCIOS) sebagai hub hasil riset dan policy workshop untuk kemudian diimplementasikan dalam tataran kebijakan nasional.

100

Matriks 2. Pemetaan Area Prioritas Kerjasama Negara Anggota IORA NEGARA Australia

AREA PRIORITAS KERJASAMA  Manajemen Resiko Bencana Alam  Manajemen Perikanan  Trade and Investment Facility  Kerja Sama Akademik, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

PENJELASAN Terkait dengan enam area prioritas kerja sama IORA, kepentingan Australia tercermin dari komitmennya untuk menyediakan dana sebesar USD 1,2 juta untuk membiayai berbagai proyek kerja sama dalam kerangka IORA pada tahun 2014. Proyek itu meliputi: Effective Management of Disaster Risk; Custom and Trade Facilitation; Trade and Investment Capacity Development Focused on Trade Policy; Seasonal Climate Forecasting to Further Research and Understanding of the Use of Climate Forecast to Enhance Food Security; Enhancing Knowledge of Techniques and Tools in Support of Environment Protection and Safe Water; Workshop in Fisheries Stock Assessment; Workshop on Sustainable Coastal Aquaculture and Artisanal Fishing; Workshop to Build Capacity in Fisheries Management for IORA Member States. Secara khusus Australia juga mengusung isu pemajuan kerja sama di bidang gender empowerment sebagai cross cutting issues terhadap 6 (enam) sektor prioritas yang sudah ada.

Bangladesh

  

India

    

Fasilitasi Perdagangan Dan Investasi Manajemen Perikanan Manajemen Resiko Bencana Alam

Bangladesh memberi perhatian besar terhadap isu disaster risk reduction dan climate change yang dilatarbelakangi oleh kondisi Bangladesh sebagai negara yang rawan akan bencana alam akibat dari kondisi geografisnya dan diperburuk dengan perubahan iklim sehingga terjadi cyclone, banjir, tornado dan ancaman gempa bumi termasuk tsunami.

Keamanan dan Keselamatan Maritim Manajemen Resiko Bencana Alam Manajemen Perikanan Fasilitasi Perdagangan Dan Investasi Kerja Sama

India memandang penting enam area prioritas kerja sama IORA, mengingat klasifikasi menjadi enam area prioritas merupakan hasil dari Keketuaan India. Dari enam prioritas tersebut, dapat diklasifikasikan menjadi tiga fokus utama, yakni geopolitik (peran sebagai major power), keamanan dan ekonomi, khususnya pariwisata dan teknologi. Dalam bidang geopolitik, India ingin menjadi kekuatan berpengaruh di

101



Akademik, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pariwisata dan Pertukaran Kebudayaan

Kawasan Samudra Hindia. Hal ini sesuai dengan orientasi politik luar negeri India dalam bentuk concentric circles adalah sebagai berikut: (i) Major Powers; (ii) Managing neighboring countries; (iii) Managing relation with extended relation/ central Asia/ West Asia/Indian Ocean neighborhood/South East Asia/East Asia. Dalam bidang keamanan, India berkepentingan atas terjaganya keamanan laut dari ancaman-ancaman kejahatan trans national crime, seperti piracy. Sektor keamanan ini terkait juga dengan geopolitik dan juga faktor ekonomi. Dalam bidang ekonomi, India berkepentingan terkait dengan posisi Indian Ocean Rim sebagai the home of energy basin dan sebagai rute transportasi perdagangan dan energi.

Iran

 



Fasilitasi Perdagangan Dan Investasi Kerja Sama Akademik, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Manajemen Perikanan

Dengan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi Iran dalam pergaulan internasional akibat isu nuklir, keberadaan forum IORA merupakan salah satu peluang untuk memperbesar ruang geraknya. Oleh karena itu, melalui IORA, Iran berupaya untuk mencapai kepentingannya, yaitu sektor-sektor perdagangan, perikanan, dan teknologi. Teknologi merupakan engine of growth utama Iran. Salah satu capaian Iran dalam Keketuaannya di IORA adalah keberhasilan menggagas dan membentuk IORA Regional Centre for Science and Technology Transfer (IORA RCSTT) yang berkantor pusat di Tehran.

Malaysia

   

Keamanan dan Keselamatan Maritim Fasilitasi Perdagangan Dan Investasi Pariwisata dan Pertukaran Kebudayaan Kerja Sama Akademik, Ilmu

Keamanan dan Keselamatan Maritim merupakan salah satu prioritas kerjasama yang diusung Malaysia mengingat isu tersebut berdampak terhadap ekonomi, perdagangan dan pariwisata Malaysia dan negara-negara di kawasan. Terkait fasilitasi Perdagangan Dan Investasi, malaysia memandang perlu untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara IORA.

102



Mozambik

  



Pengetahuan dan Teknologi Manajemen Perikanan

Pariwisata merupakan salah satu tulang punggung perekonomian dan kontributor keempat pada GDP Malaysia.

Fasilitasi Perdagangan Dan Investasi Manajemen Resiko Bencana Alam Kerja Sama Akademik, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keamanan dan Keselamatan Maritim

Mozambik berkepentingan memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara anggota IORA.

Malaysia menganggap penting kerja sama di bidang pendidikan untuk diprioritaskan. Fisheries management memiliki potensi yang besar dan dapat diprioritaskan pada kerjasama IORA.

Mozambik sebagai negara yang kerap dilanda banjir memiliki perhatian lebih terhadap upaya penanggulangan bencana. Mozambik perlu meningkatkan kerja sama di bidang akademi, sains dan teknologi melalui pelaksanaan workshop, seminar, joint research, pertukaran antar akademisi dan pemberian bantuan capacity building. Perlunya kerja sama di bidang keselamatan dan keamanan maritim sebagai bagian dari upaya menyelesaikan permasalahan human trafficking dan piracy.

Oman

   

Oman mempunyai keunggulan di bidang Manajemen research and development khususnya di Perikanan bidang biologi dan statistik perikanan. Fasilitasi perdagangan dan Oman berkepentingan di bidang investasi perdagangan dengan membangun Pariwisata dan beberapa pelabuhan besar sebagai hub Pertukaran distribusi barang melalui darat ke negaraBudaya negara GCC maupun melalui laut Keselamatan dan (menggunakan kapal kecil) ke negarakeamanan negara di sekitarnya. maritim Oman menjadi salah satu negara tujuan utama wisatawan dari negara GCC lain maupun wisatawan Eropa yang berminat wisata keTimur Tengah. Keamanan merupakan salah satu syarat utama dapat dilaksanakannya kerja sama di bidang lainnya. Oleh karena itu, sektor ini perlu ditingkatkan. Oman mempunyai coast guard dan angkatan laut yang menjaga lautan mereka.

103

Persatuan Emirad Arab (PEA)

   

Keselamatan dan PEA memandang bahwa seluruh 6 (enam) area prioritas kerja sama dalam IORA keamanan adalah valid dan penting. Namun maritim demikian, dari 6 prioritas IORA tersebut Fasilitasi perdagangan dan PEA menempatkan prioritas maritime security and safety sebagai yang paling investasi Pariwisata dan utama. Selanjutnya PEA memandang fungsi fasilitasi perdagangan dan Pertukaran investasi serta pariwisata sebagai hal Budaya penting berikutnya, karena berkaitan Renewable dengan kepentingan ekonomi mereka. energy Selain itu, mereka juga concern dengan bidang renewable energy. Kemlu PEA bekerja sama dengan International Renewable Energy Agency (IRENA) dan IORA telah menyelenggarakan The 1st IORA Renewable Energy Ministerial Forum pada 21 Januari 2014 yang menghasilkan Abu Dhabi Declaration of the First Indian Ocean Renewable Energy Ministerial Forum.

Singapura

  

Keselamatan dan Singapura memandang Samudra Hindia sebagai wilayah yang relatif stabil dan keamanan aman karena tidak adanya rivalitas maritim kekuatan negara-negara besar. Namun Fasilitasi perdagangan dan demikian, isu piracy masih menjadi tantangan besar di wilayah tersebut. investasi Pariwisata dan Dengan demikian, bidang kerja sama yang dapat lebih ditingkatkan dalam Pertukaran forum IORA adalah pada sektor prioritas Budaya maritime safety and security, mengingat pentingnya jalur perdagangan di kawasan tersebut. Selanjutnya Singapura berkepentingan untuk meningkatkan perekonomian mereka melalui perdagangan dan investasi serta pariwisata.

Sri Lanka

   

Keselamatan dan keamanan maritim Fasilitasi perdagangan dan investasi Pariwisata dan Pertukaran Budaya Kerja Sama Akademik, Ilmu Pengetahuan dan

Maritime Safety and Security dianggap sebagai syarat mutlak untuk melaksanakan area kerja sama lainnya. Sri Lanka memandang isu keselamatan dan keamanan maritim sangat penting mengingat negara tersebut pada tahun 2009 baru saja terbebas dari konflik internal dengan kelompok pemberontak Macan Tamil yang telah berlangsung selama tiga dekade. Trade and Investment Facilitation, dimana Sri Lanka memandang perlu untuk

104

 

Teknologi Manajemen Resiko bencana Manajemen Perikanan

meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara IORA, mengingat regional economic cooperation merupakan salah satu tujuan utama yang mendasari pembentukan IORA. Tourism and Cultural Exchange, dimana Sri Lanka memandang penting sektor ini demi kepentingan untuk menjaga warisan kekayaan budaya nasional Sri Lanka dan pada saat yang bersamaan hal tersebut mempunyai nilai ekonomi untuk menarik wisatawan. Disaster Risk Management, dimana Sri Lanka yang dikelilingi oleh Samudra Hindia rawan terhadap bencana alam Tsunami, sebagaimana terjadi pada tahun 2004. Fisheries management dipandang perlu untuk dikerja samakan karena sektor ini belum banyak berkembang, padahal mayoritas masyarakat Sri Lanka yang hidup di pesisir banyak tergantung dari perikanan laut dan zona ekonomi eksklusif mereka di Samudra Hindia cukup besar menyimpan potensi perikanan. Saat ini sektor perikanan hanya menyumbang 1,8 persen GDP. Academic, science and technology cooperation, dimana Sri Lanka memandang penting kerja sama dalam sektor, mengingat kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat bermanfaat untuk diaplikasikan dalam berbagai sektor kerja sama lainnya.

Thailand

 

berharap Indonesia Keselamatan dan Thailand memprioritaskan pada “preventive keamanan maritime security”. Saat ini tingkat maritim perompakan Somalia dan Selat Malaka Fasilitasi perdagangan dan telah menurun, namun IORA perlu mencermati kemungkinan munculnya investasi kembali perompakan di Samudera Hindia. Selain itu Thailand melihat faktor konektivitas perhubungan dan konektivitas lembaga keuangan sebagai tantangan dalam mengembangkan kerjasama perdagangan dan investasi di IORA.

105

Matriks 3. Usulan Inisiatif Indonesia dalam Enam Area Prioritas NO 1.

2.

AREA PRIORITAS KERJASAMA Keamanan dan Keselamatan Maritim

Fasilitasi Perdagangan dan Investasi

STRATEGI 

Menciptakan keselamatan dan keamanan serta penengakan hukum di laut dengan cara meningkatkan operasi bersama di kawasan Samudera Hindia, membuat Standar Operating Procedure (SOP);



Meningkatkan peran Pusat Marabahaya di laut secara terpadu;



Membangun Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan;



Meningkatkan sarana dan prasarana kelautan untuk menciptakan kemandirian bangsa dengan cara membangun “counter issue/kontra intelijen”;



Memberdayakan masyarakat pesisir melalui penyuluhan atau bantuan sosial yang terkait dengan keamanan serta keselamatan;



Kerjasama di bidang keselamatan transportasi dengan cara kerja sama penanganan kecelakaan di laut serta investigasi faktor penyebab kecelakaan;

 Merevitalisasi fungsi Working Group on Trade and Investment (WGTI) dan Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF) yang sangat penting untuk memajukan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi. Khususnya untuk IORBF adri kalangan pengusaha, selama ini belum terlalu aktif  Pembentukan Gugus KADIN IORA di masingmasing negara anggota untuk meningkatkan peran swasta.  Penerapan IORA Business Travel Card untuk memudahkan perjalanan pebisnis di negaranegara IORA. Namun demikian, gagasan ini kemungkinan akan mendapatkan resistensi kebijakan imigrasi sejumlah negara anggota lainnya.  Memudahkan arus perdagangan antar negara IORA dengan melakukan penyederhanaan prosedur bea cukai untuk produk dari negaranegara IORA.  Meningkatkan program pelatihan untuk pemberdayaan pengusaha kecil dan mikro.

106

 Pengembangan konsep blue economy sebagaimana yang ditekankan pada pertemuan CoM ke-14 bulan Oktober 2014 di Perth.  Menyusun program kegiatan yang lebih business-oriented dalam rangka semakin meningkatkan peran serta pelaku bisnis Indonesia dalam forum IORA, seperti business forum, pengiriman business mission dan joint exhibition.  Mengusulkan pendirian Business Innovation Center (BIC), sebagaimana telah diusulkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada pertemuan Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG) di Perth tahun 2013. BIC diyakini mampu menjembatani (intermediasi) tiga pilar IORA serta melahirkan inovasi bisnis dan IPTEK yang dapat dioptimalkan guna menunjang daya saing ekonomi dan bisnis. 3.

4.

Manajemen Perikanan

Manajemen Risiko Bencana Alam



Merevitalisasi Fisheries Support Unit (FSU), baik secara by-law atau program, guna menjaring lebih banyak bantuan dana dari pihak luar.



Meningkatkan kapasitas di bidang pemberantasan illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing terkait penerapan market-related measures oleh negara tujuan ekspor seperti catch certificate dan labelling.



Meningkatkan penerapan Fishing Management in Areas Beyond National Jurisdiction.



Meningkatkan kerja sama pelatihan di bidang perikanan.



Menitik beratkan pada penanganan tsunami, search and rescue (SAR) serta oil spills



Pembentukan rezim hukum internasional yang mengatur pencemaran laut lintas batas.



Mengusulkan Indonesia sebagai Ibukota Pengelolaan Bencana IORA yang bercermin dari pengalaman panjang Indonesia dan pendirian ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Center). di Jakarta pada 2011 lalu.



Mendorong kerja sama erat antara IORA dengan AHA Center.

107

teknik

berupa

5.

6.

Akademis, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pariwisata dan pertukaran Sosial Budaya



Perlu dikaji penyederhanaan dan restrukturisasi kelembagaan di IORA yang menangani sektor academic, science and technology. Sebaiknya, pengelolaan tugas dan fungsi dari semua lembaga tersebut lebih diperjelas guna menghindari duplikasi.



Melakukan kerja sama di bidang kurikulum sehingga masing-masing negara dapat merumuskan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan standar internasional.



Mendorong pendirian center of excellences di Indonesia serta di negara anggota lainnya yang memiliki minat atau kemampuan di bidang tertentu.



Mendorong kerja sama dan pertukaran ilmuwan/peneliti di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama serta tidak berpotensi membahayakan keamanan negara.



Kerja sama akademis, ilmu pengetahuan dan teknologi kiranya dapat diarahkan pada penelitian dan pengembangan sektor teknologi kelautan, seperti penyulingan air laut menjadi air tawar, konservasi biologi dan ekosistem laut, pola cuaca, kenaikan permukaan air laut, pemanfaatan daerah pantai, perubahan iklim, teknologi energi terbarukan dari laut dan konsep blue economy atau ocean economy. 

Mendorong kerja sama yang bersifat intraregional tourism yang dapat mendorong peningkatan jumlah wisatawan, seperti jurnalist exchange visit, joint tourism promotion, menciptakan kebijakan/fasilitas visa pariwisata untuk negara-negara IORA, pertukaran informasi, dan sharing best practice.



Merevitalisasi Indian Ocean Tourism Organization (IOTO), karena pada tataran pelaksanaannya, organisasi ini belum banyak berkontribusi aktif dalam agenda-agenda IORA. IOTO saat ini berlokasi di Oman. Apabila Indonesia serius untuk mempromosikan sektor pariwisata, diusulkan untuk memindahkan IOTO ke Indonesia, misalnya di Bali.



Mendorong peningkatan kapasitas pemeliharaan warisan budaya dalam pendirian Indian Ocean Rim World Heritage Conservation dengan aktivitas seperti pelatihan, pertukaran informasi dan pameran.

108



Memanfaatkan beasiswa kebudayaan yang telah dimiliki oleh Indonesia untuk dialokasikan secara khusus kepada negaranegara di lingkar Samudra Hindia. Apabila terdapat kendala keterbatasan anggaran, dapat memanfaatkan program beasiswa non-IORA yang diasosiasikan sebagai kegiatan IORA. Misalnya Program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) pada tahun 2015-2017, dapat dikemas dengan sedemikian rupa dengan melibatkan negara-negara anggota IORA.



Mendorong peningkatan konektivitas laut dan udara di antara negara-negara IORA untuk memudahkan arus kunjungan wisatawan dari negara-negara tersebut.

109

Neraca Perdagangan Indonesia dengan Negara IORA Periode 2008 – 2013 (Nilai : Ribu US$)

1. AFRIKA SELATAN Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL 834.808,4 1.197.310,9 2.142.367,4 2.353.483,9 1.895.266,1 PERDAGANGAN MIGAS

55.268,8

3.148,8

24.302,8

42.744,2

1.614,5

NON MIGAS

779.539,6 1.194.162,1 2.118.064,5 2.310.739,7 1.893.651,6

EKSPOR

484.569,2

MIGAS

41,5

680.723,1 1.436.590,8 1.691.502,8 1.270.335,0 60,7

22.700,5

41.203,7

Jan-Feb

Trend(%) 2009-2013

251,0

2013

Perub.(%) 2014/2013

2014

26,06 221.887,7 384.216,6 -35,97

216,9

73,16

291,5

34,38

27,57 221.670,7 383.925,1

73,20

32,81 119.911,2 317.518,2

164,79

175,06

27,6

42,5

53,66

NON MIGAS

484.527,7

680.662,3 1.413.890,3 1.650.299,0 1.270.084,0

32,48 119.883,5 317.475,7

164,82

IMPOR

350.239,2

516.587,9

705.776,6

661.981,1

624.931,1

15,10 101.976,5

66.698,4

-34,59

MIGAS

55.227,3

3.088,1

1.602,4

1.540,4

1.363,5

189,3

249,0

31,56

295.011,9

513.499,8

704.174,2

660.440,7

623.567,6

19,11 101.787,2

66.449,4

-34,72

NERACA 134.330,0 PERDAGANGAN

164.135,2

730.814,2 1.029.521,7

645.403,9

64,47

17.934,6 250.819,8

1.298,52

NON MIGAS

-55,51

MIGAS

-55.185,8

-3.027,3

21.098,1

39.663,3

-1.112,5

0,00

NON MIGAS

189.515,8

167.162,5

709.716,1

989.858,3

646.516,4

52,70

-206,5

27,78

18.096,3 251.026,3

-161,6

1.287,17

2. AUSTRALIA Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL 6.700.239,8 8.343.435,5 10.759.599,0 10.203.060,7 9.408.648,6 PERDAGANGAN

Trend(%) 2009-2013

Jan-Feb 2013

2014

9,20 1.212.466,5 1.723.779,5

42,17

MIGAS

1.614.470,8 1.887.158,9

2.507.538,1

1.766.129,1 1.605.897,7

-0,77

232.949,8

198,62

NON MIGAS

5.085.769,0 6.456.276,6

8.252.061,0

8.436.931,6 7.802.750,9

11,89 1.134.457,9 1.490.829,7

31,41

EKSPOR

3.264.224,7 4.244.396,9

5.582.530,0

4.905.413,1 4.370.482,1

MIGAS

1.552.577,4 1.881.028,9

2.504.078,6

1.546.948,1 1.397.221,1

NON MIGAS

1.711.647,3 2.363.368,1

3.078.451,5

3.358.465,0 2.973.261,0

IMPOR

3.436.015,1 4.099.038,5

5.177.069,0

5.297.647,6 5.038.166,5

7,56

78.008,6

Perub.(%) 2014/2013

505.312,8

956.161,5

89,22

-3,98

77.759,0

219.200,3

181,90

15,67

427.553,7

736.961,2

72,37

10,76

707.153,7

767.618,0

8,55

208.676,6

82,35

249,6

13.749,5

5.409,23

5.173.609,5

5.078.466,7 4.829.489,9

9,78

706.904,1

753.868,5

6,64

145.358,4

405.461,0

-392.234,6 -667.684,3

0,00 -201.840,9

188.543,6

-193,41

MIGAS

1.490.683,9 1.874.898,8

2.500.619,1

1.327.767,2 1.188.544,5

77.509,5

205.450,8

165,07

NON MIGAS

-2.095.158,1 -1.720.001,7 1.662.474,3 1.729.540,4 1.856.228,9

2,17 -279.350,4

-16.907,3

-93,95

MIGAS NON MIGAS NERACA PERDAGANGAN

61.893,5

6.130,0

3.459,5

3.374.121,6 4.092.908,5 -171.790,4

219.181,0

110

-7,67

3. BANGLADESH Uraian TOTAL PERDAGANGAN MIGAS

2009

2010

2011

2012

2013

809.108,0 1.054.690,6 1.401.381,7 1.169.047,5 1.158.629,3 1.162,5

32.156,1

697,1

412,6

20.764,9

Trend(%) 2009-2013

Jan-Feb 2013

2014

8,56 168.045,4 207.718,9 15,14

0,0

Perub.(%) 2014/2013 23,61

177,2

0,00

NON MIGAS

807.945,5 1.022.534,6 1.400.684,5 1.168.634,9 1.137.864,4

8,53 168.045,4 207.541,7

23,50

EKSPOR

781.765,1 1.018.611,5 1.361.917,5 1.120.349,3 1.068.459,5

7,47 157.163,5 194.795,2

23,94

MIGAS NON MIGAS IMPOR

1.162,5 780.602,6 27.342,9

MIGAS NON MIGAS NERACA PERDAGANGAN MIGAS NON MIGAS

28.047,5

697,1

412,6

3.917,5

990.563,9 1.361.220,3 1.119.936,8 1.064.542,0 36.079,2

39.464,2

48.698,1

90.169,8

-16,38

177,2

0,00

7,72 157.163,5 194.618,0

23,83

30,82

0,0

10.881,9

12.923,7

18,76

0,0

4.108,5

0,0

0,0

16.847,4

0,00

0,0

0,0

0,00

27.342,9

31.970,6

39.464,2

48.698,1

73.322,4

27,04

10.881,9

12.923,7

18,76

982.532,3 1.322.453,2 1.071.651,2

978.289,7

6,25 146.281,7 181.871,5

24,33

412,6

-12.929,8

0,00

177,2

0,00

958.593,3 1.321.756,1 1.071.238,6

991.219,6

6,82 146.281,7 181.694,2

24,21

754.422,2 1.162,5 753.259,7

23.939,0

697,1

0,0

4. IRAN Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL PERDAGANGAN

863.205,2 1.229.775,9 1.856.913,9 1.256.171,1 568.403,6

MIGAS

177.910,5

365.816,9

884.439,5

569.591,8

NON MIGAS

685.294,6

863.958,9

972.474,4

EKSPOR

506.987,6

639.374,9

785.298,5

MIGAS

Jan-Feb 2013

2014

-7,82 91.840,7 73.274,6

686.579,2 546.505,4

-6,60 87.513,6 71.740,7

-18,02

482.663,2 469.356,4

-4,26 47.042,8 65.807,6

39,89

0,0

0,0

3.712,4

NON MIGAS

506.987,6

639.374,9

781.586,1

IMPOR

356.217,5

590.401,0 1.071.615,4

773.507,9

99.047,2

-20,47 44.797,9

7.467,0

-83,33

MIGAS

177.910,5

365.816,9

880.727,1

569.551,9

21.857,2

-31,28

4.326,2

1.533,9

-64,54

NON MIGAS

178.307,0

224.584,0

190.888,3

203.956,0

77.190,0

-16,23 40.471,7

5.933,2

-85,34

NERACA PERDAGANGAN

150.770,1

2.244,9 58.340,5

2.498,76

MIGAS

-365.816,9 -877.014,7 -569.512,0 -21.816,2 177.910,5

-31,30 -4.325,3 -1.533,9

-64,54

NON MIGAS

328.680,6

482.623,3 469.315,4

48.974,0 -286.316,9 -290.844,7 370.309,2

414.790,9

590.697,8

278.667,3 392.125,5

111

0,00

4.327,0

-20,22 -64,55

41,0

-31,25

Perub.(%) 2014/2013

1.533,9

39,9

21.898,2

Trend(%) 2009-2013

0,8

0,0

-4,26 47.042,0 65.807,6

0,00

-0,45

6.570,3 59.874,4

-100,00 39,89

811,29

5. INDIA

Uraian

TOTAL PERDAGANGA N

2009

2010

2011

2012

2013

9.642.249,2 13.209.801,1 17.657.709,7 16.801.957,4 16.995.283,0

MIGAS

205.965,2

662.573,6

399.548,5

338.681,8

216.438,1

Trend (%) 20092013

Jan-Feb 2013

2014

14,73 3.044.046,3

-5,56

Perub. (%) 2014/2 013

2.268.734,6 -25,47

5.374,1

71.581,3

1.231, 98

NON MIGAS

9.436.284,0 12.547.227,6 17.258.161,2 16.463.275,7 16.778.845,0

15,29 3.038.672,2

2.197.153,4 -27,69

EKSPOR

7.432.892,5

14,50 2.334.666,3

1.585.499,3 -32,09

MIGAS

81.531,3

9.915.038,9 13.335.706,5 12.496.314,3 13.031.302,7

511,0

5.550,5 986,30

NON MIGAS

7.351.361,2

9.851.207,1 13.278.979,0 12.446.748,3 13.009.822,3

14,75 2.334.155,4

1.579.948,8 -32,31

IMPOR

2.209.356,7

3.294.762,2

4.322.003,2

4.305.643,1

3.963.980,3

15,45

709.379,9

683.235,3

-3,69

MIGAS

124.433,8

598.741,7

342.821,0

289.115,8

194.957,7

1,71

4.863,1

66.030,8

1.257, 79

NON MIGAS

2.084.922,9

2.696.020,5

3.979.182,2

4.016.527,4

3.769.022,6

17,15

704.516,8

617.204,6 -12,39

NERACA PERDAGANGA N

5.223.535,8

6.620.276,8

9.013.703,2

8.190.671,1

9.067.322,5

14,06 1.625.286,4

902.264,0 -44,49

-42.902,5

-534.909,8

-286.093,5

-239.549,8

-173.477,3

22,03

-60.480,3

5.266.438,3

7.155.186,6

9.299.796,7

8.430.220,9

9.240.799,7

MIGAS NON MIGAS

63.831,9

56.727,5

49.566,0

21.480,4

-25,33

-4.352,2

13,75 1.629.638,6

1.289, 66

962.744,3 -40,92

6. KENYA

Uraian TOTAL PERDAGANGAN MIGAS

2009

2010

2011

2012

2013

76.497,4 269.026,9 305.950,3 282.790,1 247.165,8 0,0 115.168,2 32.644,3

0,0

0,2

Trend(%) 2009-2013

Jan-Feb 2013

2014

27,07 62.892,1 43.453,6 0,00

0,0

Perub.(%) 2014/2013 -30,91

0,0

0,00

NON MIGAS

76.497,4 153.858,7 273.306,0 282.790,1 247.165,6

34,37 62.892,1 43.453,6

-30,91

EKSPOR

65.921,8 246.180,8 285.328,2 266.943,7 233.201,4

29,79 60.719,9 41.996,8

-30,84

MIGAS

0,0 108.188,2 32.644,3

0,0

0,2

NON MIGAS

65.921,8 137.992,6 252.683,8 266.943,7 233.201,2

IMPOR

10.575,6 22.846,0 20.622,2 15.846,4 13.964,4

0,00

0,0

0,0

0,00

37,53 60.719,9 41.996,8

-30,84

1,92

2.172,2

1.456,8

-32,93

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00

NON MIGAS

10.575,6 15.866,1 20.622,2 15.846,4 13.964,4

5,70

2.172,2

1.456,8

-32,93

NERACA PERDAGANGAN

55.346,2 223.334,8 264.706,0 251.097,3 219.237,0

33,25 58.547,7 40.540,0

-30,76

MIGAS

MIGAS NON MIGAS

0,0

6.980,0

0,0

0,0 101.208,3 32.644,3

0,0

0,0

0,2

55.346,2 122.126,5 232.061,6 251.097,3 219.236,8

112

0,00

0,0

0,0

0,00

41,54 58.547,7 40.540,0

-30,76

7. MADAGASCAR

Uraian

2009

TOTAL PERDAGANGAN

2010

2011

2012

2013

Trend(%) 20092013

30.455,4 28.119,0 323.607,3 152.665,2 78.594,2

MIGAS

0,0

0,0

3,2

780,0

Jan-Feb 2013

Perub.(%) 2014/2013

2014

43,16 14.357,1 7.759,5

0,0

0,00

0,0

-45,95

0,0

0,00

NON MIGAS

30.455,4 28.119,0 323.604,0 151.885,2 78.594,2

43,09 14.357,1 7.759,5

-45,95

EKSPOR

26.516,1 21.664,7

34,04 11.576,8 6.146,3

-46,91

MIGAS

0,0

NON MIGAS IMPOR

0,0

0,0

0,0

0,00

45.464,1

60.737,2 68.087,4

33,87 11.576,8 6.146,3

-46,91

6.454,3 278.143,1

91.148,0 10.506,8

58,56

-41,97

MIGAS

0,0 3.939,3

NERACA PERDAGANGAN

0,0

MIGAS

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

2.780,2 1.613,2

0,0

0,00

0,0

0,00

91.148,0 10.506,8

58,56

2.780,2 1.613,2

-41,97

-29.630,7 57.580,6 232.679,0

0,00

8.796,6 4.533,0

-48,47

0,0

22.576,8 15.210,4

780,0

3,2

6.454,3 278.139,9

22.576,8 15.210,4

NON MIGAS

61.517,2 68.087,4

26.516,1 21.664,7 3.939,3

NON MIGAS

45.464,1

-3,2

780,0

0,0

0,00

-30.410,7 57.580,6 232.675,7

0,00

0,0

0,0

0,0

0,00

8.796,6 4.533,0

-48,47

8. MALAYSIA

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

Trend (%) 20092013

Jan-Feb 2013

2014

Perub.(% ) 2014/2013

TOTAL PERDAGANGAN

12.500.25 18.011.053, 21.400.713, 23.521.791, 23.989.142, 5,0 6 6 5 4

17,01

3.810.27 3.309.077, 1,7 6

-13,15

MIGAS

3.679.653, 10.791.730, 5.735.614,6 6.455.143,1 8.731.646,4 2 2

29,33

1.514.82 1.380.759, 1,6 9

-8,85

NON MIGAS

8.820.601, 12.275.439, 14.945.570, 14.790.145, 13.197.412, 8 0 5 0 2

10,43

2.295.45 1.928.317, 0,0 7

-15,99

EKSPOR

6.811.823, 10.995.846, 11.278.275, 10.666.609, 9.362.332,5 5 6 0 5

11,44

1.827.28 1.495.231, 2,9 7

-18,17

MIGAS

1.175.451, 1.608.741,0 1.795.697,8 2.809.230,3 3.398.372,8 8

30,74

514.072, 2

544.414,0

5,90

NON MIGAS

5.636.371, 7.753.591,4 9.200.148,8 8.469.044,7 7.268.236,7 8

6,15

1.313.21 0,7

950.817,7

-27,60

IMPOR

5.688.431, 10.404.867, 12.243.516, 13.322.533, 8.648.721,1 5 0 5 0

22,75

1.982.98 1.813.845, 8,8 9

-8,53

MIGAS

2.504.201, 4.126.873,6 4.659.445,3 5.922.416,2 7.393.357,4 5

28,74

1.000.74 9,4

836.345,9

-16,43

NON MIGAS

3.184.230, 4.521.847,6 5.745.421,7 6.321.100,4 5.929.175,6 0

17,10

982.239, 3

977.500,0

-0,48

NERACA PERDAGANGAN

1.123.392, 1

2.655.923,5

0,00 155.705, -318.614,2 9

104,63

MIGAS

1.328.749, -2.518.132,5 -2.863.747,5 -3.113.185,9 3.994.984,6 7

27,30 486.677, -291.931,9 2

-40,02

NON MIGAS

2.452.141, 3.231.743,9 3.454.727,1 2.147.944,3 1.339.061,1 8

713.611,3

590.979,6

-965.241,6

113

-14,94

330.971, 4

-26.682,3

-108,06

9. MAURITIUS

Uraian TOTAL PERDAGANGAN

2009

2010

2011

2012

Trend(%) 2009-2013

2013

82.209,3 83.572,2 92.607,9 86.631,2 78.279,5

MIGAS

0,0

0,00 -16,62

EKSPOR

73.379,7 82.170,4 85.357,3 79.736,4 69.630,7

-1,34

-16,06

NON MIGAS

8.829,6

MIGAS

0,0

NERACA PERDAGANGAN

-1,34

9.757,5 8.190,2 0,0

0,0

0,00

9.757,5 8.190,2

-16,06

624,5

466,7

-25,26

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00

1.401,8 7.250,6 6.894,8 8.648,8

16,78

624,5

466,7

-25,26

64.550,1 80.768,6 78.106,7 72.841,6 60.981,9

-2,15

9.133,0 7.723,5

-15,43

8.829,6

1.401,8 7.250,6 6.894,8 8.648,8

0,00

0,0

16,78

MIGAS NON MIGAS

0,0

73.379,7 82.170,4 85.357,3 79.736,4 69.630,7

IMPOR NON MIGAS

0,0

0,00

-16,62

0,0

0,0

0,0

-0,62 10.382,0 8.656,9

Perub.(%) 2014/2013

-0,62 10.382,0 8.656,9

0,0

0,0

2014

82.209,3 83.572,2 92.607,9 86.631,2 78.279,5 0,0

0,0

2013

NON MIGAS MIGAS

0,0

Jan-Feb

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

64.550,1 80.768,6 78.106,7 72.841,6 60.981,9

0,0

-2,15

0,0

0,00

9.133,0 7.723,5

0,0

-15,43

10. MOZAMBIK

Uraian TOTAL PERDAGANGAN MIGAS

2009

2010

2011

2012

2013

39.519,4 52.703,4 130.683,8 120.937,7 178.704,3

3,66

EKSPOR

27.362,4 28.849,0 103.477,9 99.882,3 120.764,8

52,37 15.055,6 20.294,4

34,80

0,0

0,00

27.362,4 28.849,0 103.298,5 99.882,3 120.764,8

52,37 15.055,6 20.294,4

34,80

IMPOR

12.157,0 23.854,4 27.205,9 21.055,4 57.939,5

34,96

8.761,5

4.394,4

-49,84

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00

NON MIGAS

12.157,0 23.854,4 27.205,9 21.055,4 57.939,5

34,96

8.761,5

4.394,4

-49,84

NERACA PERDAGANGAN

15.205,4

75,00

6.294,1 15.900,0

152,62

MIGAS NON MIGAS

0,0

0,0 15.205,4

0,0

0,0

0,0

4.994,6 76.271,9 78.826,9 62.825,3 0,0

179,3

0,0

0,00

0,0

NON MIGAS MIGAS

0,0

0,00

3,66 0,00

0,0

0,0

46,94 23.817,2 24.688,7 0,0

179,3

0,0

2014

46,94 23.817,2 24.688,7

0,0

179,3

2013

Perub.(%) 2014/2013

39.519,4 52.703,4 130.504,4 120.937,7 178.704,3 0,0

0,0

Jan-Feb

NON MIGAS MIGAS

0,0

Trend(%) 2009-2013

0,0

0,00

4.994,6 76.092,6 78.826,9 62.825,3

75,00

114

0,0

0,0

0,00

6.294,1 15.900,0

0,0

152,62

11. OMAN

Uraian TOTAL PERDAGANGAN MIGAS

2009

2010

2011

EKSPOR MIGAS

2013

156.069,3 319.121,4 650.873,9 464.026,5 462.339,9 0,0 18.855,0

NON MIGAS

2012

2013

Perub.(%) 2014/2013

2014

29,00 81.642,7 73.962,5 0,0

0,00 -9,41

92.852,6 115.717,8 186.473,8 237.842,0 209.388,3

26,45 32.866,6 41.315,3

25,71

0,0

0,0

29,3

0,00

0,00

0,0

-9,41

27,48 81.642,7 73.962,5

0,0

0,0 39.615,4

Jan-Feb

156.069,3 300.266,5 563.915,3 464.026,5 422.724,5 0,0

86.958,6

Trend(%) 2009-2013

0,0

0,0

0,00

NON MIGAS

92.852,6 115.717,8 186.473,8 237.842,0 209.359,0

26,45 32.866,6 41.315,3

25,71

IMPOR

63.216,7 203.403,7 464.400,1 226.184,5 252.951,6

33,37 48.776,1 32.647,2

-33,07

MIGAS

0,0 18.855,0

86.958,6

0,0 39.586,2

NON MIGAS

63.216,7 184.548,7 377.441,5 226.184,5 213.365,5

NERACA PERDAGANGAN

29.635,9 -87.685,9 11.657,4 -43.563,4 277.926,3

MIGAS

0,0 -18.855,0 -86.958,6

NON MIGAS

0,0 -39.556,9

29.635,9 -68.830,9 11.657,4 190.967,8

-4.006,5

0,00

0,0

0,0

0,00

30,16 48.776,1 32.647,2

-33,07

0,00 15.909,5

8.668,1

-154,48

0,0

0,0

0,00

0,00 15.909,5

8.668,1

-154,48

0,00

12. REPUBLIK KOMOROS Uraian TOTAL PERDAGANGAN MIGAS

2009

2010

2011

2012

2013

1.118,1 1.635,2 4.172,8 3.113,5 2.857,6 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Trend(%) 2009-2013

Jan-Feb 2013 2014

28,67 322,0 401,2 0,00

0,0

Perub.(%) 2014/2013 24,60

0,0

0,00

NON MIGAS

1.118,1 1.635,2 4.172,8 3.113,5 2.857,6

28,67 322,0 401,2

24,60

EKSPOR

1.118,1 1.532,7 2.482,6 2.567,0 2.807,9

26,58 322,0 401,2

24,60

MIGAS NON MIGAS

0,0 0,0

MIGAS

0,0

NON MIGAS

0,0

MIGAS NON MIGAS

0,0

0,0

0,0

1.118,1 1.532,7 2.482,6 2.567,0 2.807,9

IMPOR

NERACA PERDAGANGAN

0,0

102,6 1.690,2

0,0

0,0

0,00

26,58 322,0 401,2

24,60

546,5

49,7

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00

102,6 1.690,2

546,5

49,7

0,00

0,0

0,0

0,00

24,00 322,0 401,2

24,60

0,0

1.118,1 1.430,1 0,0

0,00

0,0

1.118,1 1.430,1

792,4 2.020,5 2.758,2 0,0

0,0

0,0

792,4 2.020,5 2.758,2

115

0,00

0,0

0,0

0,00

24,00 322,0 401,2

24,60

13. SEYCHELLES

Uraian

2009

TOTAL PERDAGANGAN

2010

2011

2012

Jan-Feb Trend(%) 20092013 2013 2014

2013

6.097,6 6.692,2 6.654,6 5.594,7 6.999,1

MIGAS

0,0

0,0

0,0

0,0

6.097,6 6.692,2 6.654,6 5.594,7 6.999,1

EKSPOR

5.804,1 6.123,5 6.258,5 5.247,8 6.145,3

MIGAS

0,0

NON MIGAS

0,0

0,0

0,97 440,5 1.260,9

0,0

NON MIGAS

0,0

Perub.(%) 2014/2013

0,00

0,0

0,0

0,00

0,97 440,5 1.260,9

186,25

-0,40 436,2

0,0

0,00

5.804,1 6.123,5 6.258,5 5.247,8 6.145,3

186,25

772,6

77,10

0,0

0,0

0,00

-0,40 436,2

772,6

77,10

IMPOR

293,5

568,7

396,1

346,9

853,8

17,84

4,3

488,3

11.387,81

MIGAS

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00

293,5

568,7

396,1

346,9

853,8

17,84

4,3

488,3

11.387,81

-2,04 432,0

284,2

-34,21

NON MIGAS NERACA PERDAGANGAN

5.510,6 5.554,8 5.862,5 4.900,9 5.291,5

MIGAS

0,0

NON MIGAS

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

5.510,6 5.554,8 5.862,5 4.900,9 5.291,5

0,0

0,0

0,00

-2,04 432,0

284,2

-34,21

14. SINGAPURA

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL PERDAGANGAN

25.813.0 63,4

33.964.096, 3

44.408.559, 4

43.222.283, 8

42.267.799, 7

MIGAS

8.628.90 5,0

14.357.256, 3

22.746.763, 9

22.033.603, 1

NON MIGAS

17.184.1 58,3

19.606.840, 0

21.661.795, 5

EKSPOR

10.262.6 65,1

13.723.265, 6

MIGAS

2.315.10 2,5

NON MIGAS

Trend(% ) 20092013

Jan-Feb

Perub.(% ) 2014/2013

2013

2014

13,06

7.855.074, 0

7.051.941, 8

-10,22

21.723.085, 1

25,54

4.037.176, 4

3.749.335, 4

-7,13

21.188.680, 7

20.544.714, 6

4,44

3.817.897, 6

3.302.606, 4

-13,50

18.443.891, 1

17.135.025, 2

16.686.278, 6

12,68

3.101.391, 3

2.922.356, 3

-5,77

4.169.693,5

7.330.455,9

6.584.122,6

6.300.457,6

27,88

983.243,5

1.224.379, 2

24,52

7.947.56 2,6

9.553.572,1

11.113.435, 2

10.550.902, 6

10.385.821, 0

6,55

2.118.147, 8

1.697.977, 1

-19,84

IMPOR

15.550.3 98,3

20.240.830, 7

25.964.668, 3

26.087.258, 5

25.581.521, 0

13,31

4.753.682, 7

4.129.585, 5

-13,13

MIGAS

6.313.80 2,6

10.187.562, 8

15.416.308, 0

15.449.480, 5

15.422.627, 4

24,64

3.053.932, 9

2.524.956, 2

-17,32

NON MIGAS

9.236.59 5,7

10.053.267, 9

10.548.360, 4

10.637.778, 1

10.158.893, 6

2,50

1.699.749, 8

1.604.629, 3

-5,60

NERACA PERDAGANGAN

5.287.73 -6.517.565,1 -7.520.777,2 -8.952.233,3 -8.895.242,4 3,2

14,54

1.652.291, 5

1.207.229, 3

-26,94

MIGAS

3.998.70 -6.017.869,3 -8.085.852,0 -8.865.357,9 -9.122.169,8 0,1

22,59

2.070.689, 5

1.300.577, 0

-37,19

NON MIGAS

1.289.03 3,0

0,00

418.398,0

93.347,7

-77,69

-499.695,8

565.074,8

-86.875,4

116

226.927,4

15. SRI LANKA

Uraian

2009

TOTAL PERDAGANGAN

2010

2011

2012

Trend(%) 20092013

2013

314.447,2 375.983,5 497.349,1 439.586,3 440.457,7

MIGAS

0,0

0,0

0,0

0,0

33,9

Jan-Feb 2013

Perub.(%) 2014/2013

2014

8,66 75.618,9 76.547,9

1,23

0,00

0,0

0,00

0,0

NON MIGAS

314.447,2 375.983,5 497.349,1 439.586,3 440.423,9

8,66 75.618,9 76.547,9

1,23

EKSPOR

246.251,7 297.803,8 376.487,7 341.564,1 390.925,9

11,20 64.052,1 67.674,6

5,66

MIGAS

0,0

NON MIGAS

0,0

0,0

0,0

33,9

0,00

246.251,7 297.803,8 376.487,7 341.564,1 390.892,1

IMPOR

68.195,5

MIGAS

0,0

NON MIGAS

68.195,5

NERACA PERDAGANGAN

78.179,7 120.861,4 0,0

98.022,1

49.531,8

0,0

0,0

0,0

78.179,7 120.861,4

98.022,1

49.531,8

-4,05 11.566,7 0,00

178.056,1 219.624,1 255.626,3 243.542,0 341.394,1

MIGAS

0,0

NON MIGAS

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,20 64.052,1 67.674,6

33,9

5,66 -23,29

0,0

0,0

0,00

-4,05 11.566,7

8.873,3

-23,29

15,09 52.485,4 58.801,2

12,03

0,00

178.056,1 219.624,1 255.626,3 243.542,0 341.360,3

8.873,3

0,00

0,0

0,0

0,00

15,09 52.485,4 58.801,2

12,03

16. TANZANIA

Uraian TOTAL PERDAGANGAN MIGAS

2009

2010

2011

2012

2013

123.794,1 168.589,1 390.484,1 300.416,0 244.302,7

0,00

EKSPOR

107.810,8 131.969,5 298.567,8 236.655,0 192.714,5

19,07 29.810,0 17.705,0

-40,61 0,00

19,07 29.810,0 17.705,0

-40,61

33,62

8.745,2

5.589,9

-36,08

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00

NON MIGAS

15.983,3 36.619,6 91.916,3 63.761,0 51.588,2

33,62

8.745,2

5.589,9

-36,08

NERACA PERDAGANGAN

91.827,6 95.349,9 206.651,6 172.894,0 141.126,3

15,66 21.064,8 12.115,1

-42,49

IMPOR MIGAS

MIGAS NON MIGAS

107.810,8 131.964,6 298.566,3 236.644,9 192.714,5 15.983,3 36.619,6 91.916,3 63.761,0 51.588,2 0,0

0,0

0,0

4,9

0,0

1,5

0,0

10,1

0,0

91.827,6 95.345,0 206.650,0 172.883,9 141.126,3

117

0,00

0,0

0,0

NON MIGAS

0,0

0,00

-39,58

-39,58

10,1

0,0

21,38 38.555,1 23.295,0

Perub.(%) 2014/2013

0,0

1,5

10,1

2014

21,38 38.555,1 23.295,0

4,9

1,5

2013

123.794,1 168.584,1 390.482,6 300.405,9 244.302,7 0,0

4,9

Jan-Feb

NON MIGAS MIGAS

0,0

Trend(%) 2009-2013

0,00

0,0

0,0

0,00

15,66 21.064,8 12.115,1

0,0

-42,49

17. THAILAND

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

Trend(%) 2009-2013

Jan-Feb 2013

2014

Perub.(%) 2014/2013

TOTAL 7.846.736 12.037.304,1 16.301.802,1 18.073.659,5 16.764.967,2 PERDAGANGAN ,1

21,23

2.861.61 2.373.849,7 8,5

-17,05

MIGAS

677.508,4

937.190,7

15,90

125.011, 8

42.899,9

-65,68

NON MIGAS

7.169.227 11.475.007,0 15.490.787,5 16.788.928,7 15.827.776,6 ,7

21,71

2.736.60 2.330.949,8 6,6

-14,82

EKSPOR

3.233.813 ,1

4.566.569,3

5.896.686,9

6.635.141,1

6.061.870,0

17,71

1.044.10 2,9

854.321,9

-18,18

MIGAS

635.424,6

512.208,9

654.179,0

1.144.990,9

847.806,2

14,81

106.671, 9

26.984,5

-74,70

NON MIGAS

2.598.388 ,5

4.054.360,4

5.242.508,0

5.490.150,2

5.214.063,8

18,48

937.431, 0

827.337,4

-11,74

IMPOR

4.612.923 ,0

7.470.734,8 10.405.115,2 11.438.518,4 10.703.097,3

23,48

1.817.51 1.519.527,7 5,5

-16,40

28,82

18.339,9

15.915,3

-13,22

7.420.646,6 10.248.279,5 11.298.778,5 10.613.712,8

23,43

1.799.17 1.503.612,4 5,6

-16,43

NERACA 1.379.110 -2.904.165,5 -4.508.428,2 -4.803.377,3 -4.641.227,3 PERDAGANGAN ,0

34,05

773.412, 6

-665.205,8

-13,99

MIGAS

593.340,7

13,52

88.332,0

11.069,2

-87,47

NON MIGAS

1.972.450 -3.366.286,2 -5.005.771,6 -5.808.628,4 -5.399.649,0 ,7

29,17

861.744, 6

-676.275,0

-21,5

MIGAS NON MIGAS

562.297,1

42.083,8 4.570.839 ,2

50.088,2

462.120,7

811.014,6

156.835,7

497.343,3

1.284.730,7

139.739,8

1.005.251,1

89.384,5

758.421,7

18. UNI EMIRAT ARAB

Uraian TOTAL PERDAGANGAN

2009

2010

2011

2012

2013

Jan-Feb 2013

2014

Perub.(%) 2014/2013

23,37 622.759,1 780.031,8

25,25

497.504,7 1.287.570,5 1.394.443,2

70,67 322.800,9 275.198,9

-14,75

NON MIGAS

1.357.140,4 1.651.173,8 2.034.313,9 2.059.767,0 2.003.981,5

10,52 299.958,2 504.832,9

68,30

EKSPOR

1.265.836,4 1.475.344,2 1.734.502,3 1.616.232,1 1.589.066,7

5,61 238.178,2 428.925,6

80,09

MIGAS

MIGAS NON MIGAS

1.552.871,8 1.962.786,0 2.531.818,5 3.347.337,5 3.398.424,7

Trend(%) 2009-2013

195.731,4

754,2

311.612,2

1.413,9

19.151,5

1.374,8

5.116,4

1.265.082,2 1.473.930,3 1.715.350,8 1.614.857,3 1.583.950,3

46,24

231,3

7.515,41

5,56 238.175,1 428.694,3

3,0

79,99

IMPOR

287.035,4

487.441,9

797.316,3 1.731.105,4 1.809.358,0

64,04 384.580,9 351.106,2

-8,70

MIGAS

194.977,2

310.198,3

478.353,2 1.286.195,6 1.389.326,9

70,74 322.797,9 274.967,6

-14,82

92.058,2

177.243,5

318.963,1

444.909,8

420.031,2

48,53

61.783,1

76.138,6

23,24

978.800,9

987.902,3

937.186,0

-114.873,3

-220.291,3

0,00

146.402,8

77.819,3

-153,15

1.284.820,8 1.384.210,5

70,80

322.794,8 274.736,3

-14,89

-1,18 176.392,0 352.555,6

99,87

NON MIGAS NERACA PERDAGANGAN MIGAS NON MIGAS

-194.223,0 -308.784,4 -459.201,7

1.173.024,0 1.296.686,7 1.396.387,7 1.169.947,5 1.163.919,2

118

19. YAMAN

Uraian TOTAL PERDAGANGAN MIGAS

2009

2010

2011

2012

2013

104.499,6 118.340,7 99.187,3 159.255,3 159.381,3 502,8

53,5

0,0

27,4

633,1

Trend(%) 20092013

Jan-Feb 2013

2014

12,09 29.687,1 29.689,5 0,00

0,0

Perub.(%) 2014/2013 0,01

0,0

0,00

NON MIGAS

103.996,8 118.287,2 99.187,3 159.227,9 158.748,2

12,11 29.687,1 29.689,5

0,01

EKSPOR

102.857,8 115.000,8 95.252,7 157.191,5 156.311,9

12,18 29.422,2 29.518,7

0,33

MIGAS NON MIGAS IMPOR MIGAS NON MIGAS NERACA PERDAGANGAN MIGAS NON MIGAS

502,8

53,5

0,0

27,4

633,1

102.355,0 114.947,3 95.252,7 157.164,1 155.678,8 1.641,9

3.339,9

3.934,7

2.063,8

0,00

0,0

0,0

12,20 29.422,2 29.518,7

3.069,5

8,00

264,9

170,8

0,00 0,33 -35,52

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00

1.641,9

3.339,9

3.934,7

2.063,8

3.069,5

8,00

264,9

170,8

-35,52

12,28 29.157,3 29.347,9

0,65

101.215,9 111.661,0 91.318,0 155.127,7 153.242,4 502,8

53,5

0,0

27,4

633,1

100.713,1 111.607,4 91.318,0 155.100,3 152.609,3

119

0,00

0,0

0,0

0,00

12,30 29.157,3 29.347,9

0,65

Dokumen 1. Charter of the Indian Ocean Rim Association (IORA) Preamble The Governments of Australia, People’s Republic of Bangladesh, Union of the Comoros, Republic of India, Republic of Indonesia, Islamic Republic of Iran, Republic of Kenya, Republic of Madagascar, Federation of Malaysia, Republic of Mauritius, Republic of Mozambique, Sultanate of Oman, Republic of Seychelles, Republic of Singapore, Republic of South Africa, Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, United Republic of Tanzania, Kingdom of Thailand, United Arab Emirates and Yemen: Conscious of historical bonds created through millennia among the peoples of the Indian Ocean Rim and with a sense of recovery of history; Cognizant of economic transformation and speed of change the world over which is propelled significantly by increased intensity in regional economic cooperation; Realising that the countries washed by the Indian Ocean in their diversity, offer vast opportunities to enhance economic interaction and co-operation over a wide spectrum to mutual benefit and in a spirit of equality; Convinced that the Indian Ocean Rim, by virtue of past shared experiences and geo-economic linkages among Member States, is poised for the creation of an effective Association and practical modalities of economic co-operation; and Conscious of their responsibility to promote the welfare of their people by improving their standards of living and quality of life. Intending the present Charter to replace the Charter of the Association as adopted in 1997 and amended in 2010; Considering that the 13th Council of Ministers in Perth, Australia, agreed to a new name of the Association as the “Indian Ocean Rim Association” (IORA); Have adopted the following: 1. Definitions For the purpose of this Charter, the terms used in the Charter are defined as follows, unless the context otherwise indicates: (a) "Association" means Indian Ocean Rim Association, “IORA” and which was formerly known as the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation for IOR-ARC; (b) "Member States" means the Member States of the IORA;

120

(c) "Observer" means the States/Organizations which are granted Observer Status by the IORA; (d) "Dialogue Partners" means States/Organizations with which IORA enjoys consultative relationships in agreed areas of common interest; (e)

"IORA Region" means the territories of the Member States;

(f)

"Council of Ministers" ‘(COM)’ means the Council of Ministers of the IORA;

(g) "Committee of Senior Officials" ‘(CSO)’ means the Committee of Senior Officials of the IORA; (h) Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG) means the Group of nominated academics from Member States; (i) Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF) means the nominated representatives of the private sector; (j) Working Group on Trade and Investment (WGTI) means the nominated representatives from Government responsible for trade and economic cooperation; (k) "Working Group of Heads of Mission" (WGHM) means the Ambassadors/Heads of Mission of the IORA Member States based in Pretoria, Republic of South Africa or as decided otherwise; (l) "Specialized Agencies" means the organs of IORA established by the decision of the Member States; (m) "Secretariat" means the Secretariat of the IORA in Mauritius; (n)

"Secretary-General" means the Secretary-General of the IORA;

(o) "Host Country/Government" means the Country/Government of the Republic of Mauritius. 2. Fundamental Principles The Association will facilitate and promote economic co-operation, bringing together inter-alia representatives of Member States' governments, businesses and academia. In a spirit of multilateralism, the Association seeks to build and expand understanding and mutually beneficial co-operation through a consensus-based, evolutionary and non-intrusive approach. The Association will apply the following fundamental principles without qualification or exception to all Member States:(a) Co-operation within the framework of the Association will be based on respect for the principles of sovereign equality, territorial integrity, political independence, non-interference in internal affairs, peaceful co-existence and mutual benefit;

121

(b) The membership of the Association will be open to all sovereign States of the Indian Ocean Rim which subscribe to the principles and objectives of the Charter and are willing to undertake commitments under the Charter; (c) Decisions on all matters and issues and at all levels will be taken on the basis of consensus; (d) Bilateral and other issues likely to generate controversy and be an impediment to regional co-operation efforts will be excluded from deliberations; (e) Co-operation within the Association is without prejudice to rights and obligations entered into by Member States within the framework of other economic and trade co-operation arrangements which will not automatically apply to Member States of the Association. It will not be a substitute for, but seeks to reinforce, be complementary to and consistent with their bilateral, plurilateral and multilateral obligations; (f) A member-driven approach will be followed by Member States to achieve the goals and objectives of the Association. (g) Promotion of principles of good governance by Member States will enable smooth implementation of programmes. 3. Objectives (a) To promote the sustained growth and balanced development of the region and of the Member States, and to create common ground for regional economic co-operation; (b) To focus on those areas of economic co-operation which provide maximum opportunities to develop shared interests and reap mutual benefits. Towards this end, to formulate and implement projects for economic co-operation relating to trade facilitation and liberalization, promotion of foreign investment, scientific and technological exchanges, tourism, movement of natural persons and service providers on a non-discriminatory basis; and the development of infrastructure and human resources inter-alia poverty alleviation, promotion of maritime transport and related matters, cooperation in the fields of fisheries trade, research and management, aquaculture, education and training, energy, IT, health, protection of the environment, agriculture, disaster management. (c) To seek to reinvigorate the Association by progressing the prioritized agenda decided upon at the Council of Ministers’ meeting in Bengaluru in November 2011. That meeting gave a focused direction towards formulation of a dynamic road map of cooperation, in consonance with the growing global emphasis on the unique ge-strategic primacy of the Indian Ocean rim. The priority areas are: (i). Maritime Safety and Security; (ii). Trade and Investment Facilitation; (iii). Fisheries Management; (iv). Disaster Risk Management; (v). Academic, Science & Technology; and (vi). Tourism and Cultural Exchanges.

122

(d) To explore all possibilities and avenues for trade liberalisation, to remove impediments to, and lower barriers towards, freer and enhanced flow of goods, services, investment, and technology within the region. (e) To encourage close interaction of trade and industry, academic institutions, scholars and the people of the Member States without any discrimination among Member States and without prejudice to obligations under other regional economic and trade co-operation arrangements; (f) To strengthen co-operation and dialogue among Member States in international fora on global economic issues, and where desirable to develop shared strategies and take common positions in the international fora on issues of mutual interest; and (g) To promote co-operation in development of human resources, particularly through closer linkages among training institutions, universities and other specialised institutions of the Member States. 4. Membership (a) All sovereign States of the Indian Ocean Rim are eligible for membership of the Association. To become members, States must adhere to the principles and objectives enshrined in the Charter of the Association. Expansion of membership of the Association will be decided by Member States. (b) Council of Ministers may grant the status of Dialogue Partners or Observers to other States or Organisations, having the capacity and interest to contribute to IORA. 5. Institutional Mechanisms (a) Council of Ministers (COM) (i) There will be a Council of Ministers of the Association. The Council will meet annually, or more often as mutually decided, for the formulation of policies, review of progress of co-operation, decisions on new areas of co-operation, establishment of additional mechanisms and Specialized Agencies as deemed necessary, and decisions on other matters of general interest. (ii) The Council of Ministers will elect a Chair and Vice Chair of the Association for a period of two years respectively. (iii) A ministerial retreat may be held during each IORA Council of Ministers’ Meeting to explore and reflect on Indian Ocean issues and to exchange ideas. The IORA Chair, in consultation with other Member States, will propose elements and themes to guide discussion by Ministers at this closed meeting. (b) Committee of Senior Officials (CSO) (i) There will be a Committee of Senior Officials of the Association composed of senior government officials of Member States. It will meet annually or as often

123

as mutually decided. It will review implementation of the decisions taken by the Council of Ministers and in cooperation with the Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG), Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF) and Working Group on Trade and Investment (WGTI). (ii) The Committee of Senior Officials establishes the priorities for economic cooperation, develops, monitors and co-ordinates the Work Programmes, and mobilises resources for the financing of the Work Programmes. The Committee will submit periodic reports to the Council of Ministers, and refer as and when necessary, policy matters for the Council's decision. (c) Indian OceanRim Business Forum (IORBF), Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG) and Working Group on Trade and Investment (WGTI) (i) The Association includes bodies known as the Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF), the Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG) and Working Group on Trade and Investment (WGTI). They may meet together with the Council of Ministers and the Committee of Senior Officials or as mutually decided. (ii) IORBF will be positioned as the primary body for business representatives (business chamber representatives and other business promotion representatives) to formulate policy and project recommendations to IORA Member States. A separate session at IORBF (open only to businesses) meetings will be instituted and will report to the IORBF more broadly. IORBF will handle business facilitation, trade promotion, business events, and other businessrelated items. (iii) IORAG will be positioned as the primary vehicle for academics universities, think tanks and scientific and technological centres to formulate policy and project recommendations to IORA Member States. A separate session at IORAG (open only to academics) meetings will be instituted and will report to the IORAG more broadly. Member States should nominate IORAG focal points and support their attendance at meetings. (iv) The WGTI will handle items on trade facilitation, trade cooperation, investment facilitation and infrastructure, and other areas related to its mandate. (d) Troika (i) A "TROIKA" consisting of the Chair, the Vice Chair and the previous Chair will apply to the Council of Ministers (COM) and the Committee of Senior Officials (CSO). It will meet in the period between the meetings of the COM and CSO as often as mutually decided. (ii) It will report to the Member States, on any important matters relating to the Association, including a review of progress, establishment of additional mechanisms, policy direction to IORA institutions, and the appointment and term of office, mandate, duties and the termination of the services of the

124

Secretary-General. (e) Working Group of Heads of Mission (WGHM) A Working Group of Heads of Mission (WGHM), consisting of Heads of Diplomatic Mission of IORA Member States based in Pretoria, South Africa or as otherwise decided, will meet to review the periodic work programme presented by the Chair of the Council of Ministers and will act as a follow-up mechanism and should focus on issues directly referred to the WGHM by the CSO and COM. (f) Secretariat (i) There will be a Secretariat of the Association to manage, co-ordinate, service and monitor the implementation of policy decisions and Work Programmes, as well as prioritisation of projects as adopted by the Council of Ministers. (ii) The Secretariat will be responsible for servicing of all IORA meetings, the representation and promotion of the Association, the collation and dissemination of information, the maintenance of an archive, depository and registry for IORA documentation and research material, and mobilization of resources. (iii) The Secretariat will function in accordance with the provisions of the Agreement between the Government of the Republic of Mauritius and IORA relating to the rights, privileges and immunities of IORA Secretariat approved by the Council of Ministers in 2002 signed between the Government of the host country and the Secretary-General and amended in 2014 following the change of the name of the Association. (iv) The Secretariat will be headed by a Secretary-General who will be assisted by Directors/Experts, on voluntary secondment from Member States. In the absence of the Secretary-General, the most senior Director will act on behalf of the Secretary-General. (v) The Secretary-General will be appointed by the Council of Ministers for a term of three years renewable for one additional term, from among candidates nominated by the Member States on the basis of qualification, experience and suitability as laid down in the staff regulations of the IORA Secretariat. He/she will be responsible to the Council of Ministers for all activities of the Association. He/she will participate in all meetings of the Council and will perform such other functions as are entrusted to him/her by these organs. He/she will provide an annual report to the Council of Ministers on the work of the Association. (vi) The staff of the Secretariat will be appointed and governed in accordance with the terms, conditions and procedures laid down in the Staff Regulation approved by the Council of Ministers.

125

(g) National Focal Points (i) Each Member State of the Association will set up appropriate National Focal Points for IORA to co-ordinate and advance the implementation of its activities and achievement of its objectives. (ii) Dialogue Partners and Observers will nominate and update Focal Points for liaison with the Association. (h) Specialized Agencies Specialised agencies may be established by the decision of the Member States to promote activities in cooperation with IORA Secretariat. A standardized Memorandum of Understanding has been created for the establishment of IORA Specialized Agencies where the need may arise. (i) Subsidiary Instruments Secretariat will maintain Rules of Procedure, Staff Regulations, and Final Regulations of IORA and any such subsidiary instruments as approbed by the Council of Ministers. 6. Financial Arrangements (a) The contribution by Member states will be determined on the basis of criteria which will be adopted by the decision of Council of Ministers. (b) Adequate arrangements will be made by Member States financing the implementation of the Work Programmes. This will not exclude external sources of financing where appropriate. (c) A Special Fund will be established as a financial mechanism for supporting and complementing the funding of projects and programmes adopted by the Association. (d) The Secretariat will prepare the Budget for each year, and will submit it to Committee of Senior Officials for its consideration and recommendation for adoption by the Council of Ministers. (e) The Council of Ministers will consider measures to address the non-payment of annual membership contributions by any Member State. 7. Adoption and amendment of the Charter This Charter will take effect from the date of the adoption by the Council of Ministers, which will be preceeded by signature of the Charter by all Member States.

126

This Charter may be amended at any time by mutual consent of Member States. Any amendments will be in writing and will take effect upon the approval of the Council of Ministers. 8. Signature and Depository

The signed text of this Charter in English will be deposited with the SecretaryGeneral of IORA, who will provide a certified copy to each Member State. This Charter will be registered by the Secretary-General of IORA with the Secretariat of the United Nations. IN WITNESS WHEREOF, WE, the Heads of Delegation have signed this Charter. This Charter will replace the 2010 Charter following the change of name of the Association from Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC) to Indian Ocean Rim Association (IORA) adopted at the 13th Council of Ministers meeting in Perth, Australia on 1st November 2013.

127

2. 13th Meeting of the Council of Ministers of the Indian Ocean Rim Association Perth Communiqué 1 November 2013 We, the Ministers of the Member States of the Indian Ocean Rim Association (IORA) met in Perth, Australia, for the 13th Meeting of the Council of Ministers on 1 November 2013. Our meeting was held in a spirit of collegiality and common endeavour. 2. We welcome the adoption of IORA as the new name for our organisation, known formerly as the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IORARC). This as an important step signifying our renewed resolve to strengthen our Association and its work. 3. Our discussion followed productive meetings of the Committee of Senior Officials, Working Group on Trade and Investment, IOR Business Forum and IOR Academic Group. We thank these groups for their valuable contributions, which shaped the direction of our dialogue. 4. We reaffirm our shared interest in the stability, security and prosperity of all countries of the Indian Ocean rim and our commitment to enhancing cooperation to deliver sustained economic growth and broad-based and balanced development in this strategically vital region. 5. IORA is the lead body for promoting regional collaboration across the Indian Ocean rim. We will take forward IORA’s role in addressing the development, security, resource and environmental challenges that face our region through policy-oriented consideration of opportunities and risks and high-quality projects in the six priority areas we identified at our meeting in Bengaluru in 2011. 6. We wish to broaden and deepen efforts through IORA to bolster maritime security and safety, particularly in light of continued threats to maritime commerce, and freedom of the high seas, consistent with the UN Convention on the Law of the Seas (UNCLOS); as well as on the safety of sea farers. We look to the Upcoming Indian Ocean Dialogue in India to explore, inter-alia, concrete options to enhance counter-piracy cooperation, including through improved maritime information-sharing arrangements and stronger national legal capacity and laws. 7. We welcomed work through the Indian Ocean Memorandum of Understanding on Port State Control to develop stronger port state control measures in IORA Member States in order to enhance the safety of shipping across the Indian Ocean. 8. We encourage Member States to implement fully their obligations under the Safety of Life at Sea Convention and the annexed International Ship and Port Facility Security Code through domestic implementation of these instruments.

128

9. There is much potential for IORA to build cooperation among Member States and others in disaster response and risk management, including by drawing on ‘best practice’ models developed in other regions and through other organisations. This includes natural and other disasters especially in the maritime domain, particularly including tsunamis, as well as activities such as search and rescue and response to oil spills. 10. All IORA Member States have a stake as invited participants in the Indian Ocean Naval Symposium (IONS). We consider it important that IORA’s work on maritime security and safety and disaster management align with and complement possible IONS initiatives in these areas, including in informationsharing and other activities with both civilian and non-civilian dimensions. 11. We are focused on increasing trade and investment intra-regionally and further afield. This is central to IORA’s purpose. Regional trade facilitation and customs simplification are important areas of ongoing cooperation. We encourage further such work among IORA Member States to promote economic integration and development in the Indian Ocean region. 12. We strongly encourage private sector involvement in IORA activities to enhance regional trade and investment, and commit to developing businessfriendly initiatives to address issues related to energy security, food security, tourism and infrastructure. We also recognise the opportunities offered by the ocean (‘blue’) economy. 13. We support work to address needs in fisheries management and aquaculture and artisanal fishing, and underscore the need to combat illegal fishing. We reaffirm our commitment to the peaceful, productive and sustainable use of the ocean and its resources, as outlined in our ‘Perth Principles’ Declaration, and aim for IORA to do more in this field. 14. More can also be done in IORA to foster collaboration and build capacity in areas of oceanic research. We endorse work undertaken in IORA to strengthen ocean monitoring and forecasting and seasonal climate forecasting capacities and knowledge of climate change adaptation practices. 15. The second International Indian Ocean Expedition (IIOE-2), planned for 2015 on the 50th anniversary of the original expedition, will be a unique opportunity for regional collaboration in research, training and capacitybuilding. We support this important scientific endeavour to enhance our understanding of the Indian Ocean. 16. We also support efforts to better connect existing academic and other research institutions in the Indian Ocean region, including through exchanges and joint projects. Through such efforts, IORA can help to foster nodes of excellence and understanding in areas of common interest. 17. We value the cooperative contributions of IORA’s Fisheries Support Unit and Regional Centre for Science and Technology Transfer in developing and delivering proposals to the benefit of members in their respective areas of responsibility.

129

18. The Indian Ocean rim is marked by great diversity in cultures and societies. Closer people-to-people links, including through tourism, education and business, will contribute to greater cohesion and sense of regional identity. IORA should play a part in building these connections, for economic and wider benefit. 19. We will work together to ensure that the people of the Indian Ocean region have access to the best possible levels of education. The empowerment of women and girls in the region is a high priority for IORA. 20. We welcome the important contribution made by IORA Dialogue Partners, and invite their involvement across our six priority areas of activity, including the possibility of a formal post-meeting dialogue between IORA Member States and Dialogue Partners to strengthen awareness of opportunities for mutual engagement. 21. In addition, we agree on the value of extending IORA’s ties with other international and regional bodies, to build synergies and maximise the prospects for capacity-building and exchange of experiences, and to avoid duplication of effort. 22. We will continue to refine IORA’s working practices and meeting arrangements so that Member States work together as productively as possible at all levels; and that every opportunity is afforded for input by business and academia. We encourage thematic experts from Member States and Dialogue Partners to collaborate in IORA’s six priority areas. 23. We will ensure IORA’s work program is pitched strategically to focus on issues of interest across the membership. The IORA Special Fund must be better utilised to support projects that advance meaningful practical cooperation in the six priority areas. We encourage Member States to draw on the Fund to take forward initiatives that enjoy wide support and will deliver widespread benefit. 24. We recognise the strong contribution made by the Secretary-General and the Secretariat in advancing IORA’s aims and activities. We invite all Member States to consider what more could be done to strengthen the Secretariat and enhance its capabilities. 25. We convey our deep appreciation for the leadership India has provided as Chair for the past two years and welcome Australia to the role. We affirm support for the new Chair and look forward to continued leadership from the new troika of Australia, India and Indonesia. 26. We thank the Minister for Foreign Affairs of Australia for hosting the 13th Council of Ministers’ Meeting and related meetings and extend our appreciation for the excellent hospitality and arrangements in Perth. Perth, Australia 1 November 2013

130

3. Final Communique 14th Meeting of the council of Ministers of the Indian Ocean Rim Association Perth Communique 9 October 2014 We, the Ministers of the member States of the Indian Ocean Rim Association (IORA) met in Perth, Australia, for the 14th Meeting of the Council of Ministers on 9 October 2014. Our meeting was held in a spirit of openness and shared purpose. We reaffirm our commitment of building a more stable, secure and prosperous Indian Ocean region. We will continue to advance this goal through policy discussion and the implementation of meaningful projects in IORA’s six priority areas of cooperation. We welcome to signing of the IORA charter as a signal of our commitment to IORA and the important role it plays in fostering cooperation and closer ties across the Indian Ocean region. The private sector and the spirit of entrepreneurship are essential drives of sustainable economic growth and development. We recognize that increased trade and investment will create employment and lift living standards for people across the region, and will continue to have close regard to views of the Indian Ocean region’s business community on how best to achieve this goal. We reaffirm our shared principle of boosting economic growth in the Indian Ocean region as articulated in our ‘IORA Economic Declaration’. We are committed to strengthening in the blue economy –maritime related economic activity- as a common source of growth, innovation and job creation. Expansion of trade and investment within region, including fisheries activities, minerals exploration, development of renewable energy and coastal tourism will stimulate growth and improve our food and energy security. Last years in Perth, we agreed that empowerment of women and girls in the region is high priority, and we committed to taking steps to implement this agenda. We are pleased with the outcomes of IORA events hosted by Australia

131

and India respectively to advance women’s economic empowerment and move towards unlocking the potential of women to contribute of the Indian Ocean’s prosperity The Indian Ocean plays a major role in security and prosperity of the region as a crucial conduit for global trade, with half the world’s container traffic and one-third of bulk cargo traversing in surface. We are committed to working collaboratively with the Indian Ocean Naval Symposium and other relevant organizations of address shared maritime and security

challenges

that

threaten

sea

lines

of

communication

and

transportation the Indian Ocean, notably piracy and terrorism. We affirmed in international law, particularly the United Nation Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 sets out the legal framework applicable to activities in the ocean, including countering piracy and armed robbery at sea. We welcome United Nation Security Council Resolution 2125 on piracy of the coast of Somalia as a recognition of IORA’s efforts amongst others to bolster maritime security in the region. The Recent tragic events it the airlines industry have highlighted the pressing need for greater coordination and cooperation among national search and rescue services in the Indian Ocean region. We welcome IORA’s Memorandum of Understanding Search and Rescue which underscores the intentions of Member State to collaboration with each other to address similar challenges in the future. The Indian Ocean rim faces significant risk from disasters, including tsunami, cyclones, earthquake, and flooding. We are committed to strengthening region cooperation on disaster risk management in cooperation with the Disaster Response Dialogue and other regional and global platform. Academic and science and technology cooperation is vital to building knowledge and expertise in our diverse region. We encourage greater collaboration on oceanic research and sciences cooperation, and endorse the proposed IORA

132

Center of Excellence on Ocean Sciences and the Environment in Sri Lanka which can play an important role in advancing this goal. In addition, we commend in initiative of India and Mauritius in funding and hosting in Chair in Indian Ocean Studies in University of Mauritius. Our discussion on these several issue we informed by meeting of the IORA committee of Senior OFFICIAL, IORA Working Group on Trade and Investment, Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF)and Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG). We thank these groups for their productive contribution to the full range of IORA’s activities. We welcome development of vision statements by IORBF and IORAG, including an

intention

for

renewed

engagement

with

business

and

academic

communities. We welcome IORAG’s formal association with journal of the Indian Ocean Region as initiative that will foster greater academic collaboration among IORA countries. We value the contribution and support the activities of IORA’s Fisheries Support Unit and Region Center of science and Technology Transfer in developing and delivering proposal the benefit our region in their respective areas of expertise. Dialogue Partners play a significant role in the prosperity of the Indian Ocean region, and have a wealth of experience to share with Member State. We welcome in the increased participation of Dialogue Partners in IORA activity, and encourage this to continue. We strongly support IORA’s recent efforts to extend and formalize ties with other international and regional bodies, including the United Nation and specially agencies, and confirm the mutual benefit of these closer links. We recognize the excellent and tireless work of the Secretary-General and Secretariat in taking forward IORA’s goals and activities. We are pleased that Member States have come together to increase Secretariat resources for the benefit of the organization.

133

We thank the Australian Minister for Foreign Affairs for hosting the 14th Council of Ministers’ Meeting and related meeting, and extend our appreciation for excellent hospitality in Perth.

Perth, Australia 9 October 2014

134

4. 11th Meeting of the Council of Ministers of IOR-ARC Bengaluru Communique November 15, 2011 We the Ministers of the Member States of the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC), met for the 11th Meeting of the Council of Ministers at Bengaluru, India, on 15 November 2011. Our discussions were facilitated by the recommendations of the preceding meetings of the Committee of Senior Officials, IOR Academic Group, Working Group on Trade & Investment and the IOR Business Forum. We were delighted to welcome the Republic of Seychelles back as a member of IOR-ARC family. Our deliberations emphasized the increased salience of the Indian Ocean in the contemporary setting. Our maritime domain is at the crossroads of commerce and its busy energy trade routes pass through vulnerable points. The menace of piracy has assumed alarming proportions in recent years. Our cities have been the target of global terror. Our region’s susceptibilities to natural and manmade disasters, issues of sustainable development of our countries and the well-being of our peoples, of the requirement of resources, environmentally friendly technologies and renewable energy to handle challenges of changing climate, the management and sustainable harvesting of the Indian Ocean’s bounty, all these were foremost in our minds and the peoples we represent. The Indian Ocean is a part of our collective destiny, and there is clearly a case for developing a holistic vision and working cooperatively towards its realization if we are to cope with the challenges of the 21st century. We have reiterated our commitment to furthering the goals of IOR-ARC of promoting sustained growth, balanced development and stability, co-operation based on mutual trust and respect, common interests and similar approaches towards the pressing issues of our region. We identified sectors of common and contemporary interest, which should guide our Association’s work as we further deepen and give intra-regional cooperation greater relevance and value. We expressed our shared concern on the prevailing situation regarding maritime security in the Indian Ocean, particularly at the growing level of piracy off the Horn of Africa which poses a threat to international and regional navigation, maritime commerce and the safety of sea farers. In this regard we fully support the international efforts at the UN and the several initiatives at the regional level, as well as the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia which is coordinating anti-piracy efforts. We committed ourselves to cooperate fully through sharing of information and through technical assistance to jointly

135

combat this menace. We noted that stabilisation of Somalia will contribute to dealing with piracy in the region. As members take practical steps consistent with international law to combat piracy, we agreed that IOR-ARC could serve as an effective vehicle for sharing information, experience and best practices. We encouraged members to actively participate in international conferences, regional symposia and workshops being held in the region dealing with these issues. The Rim has faced the devastating impact of a tsunami a few years ago, and our countries have faced cyclones, monsoon floods and similar natural disasters. Oil spills and marine pollution are recurring threats. Sharing of experiences and best practices through workshops and through capacity building would help in better preparedness to tackle the consequences of disasters, and we have adopted this approach. Fisheries and marine resources occupy important place in the economies and livelihood of the IOR-ARC member countries. We underscored the importance of deepening cooperation among IOR-ARC members, including in the management and sustainable harvesting of fish stocks and combating illegal fishing and damaging fishing techniques, to further consolidate cooperation under IORARC. The IOR-ARC Fisheries Support Unit set up under the aegis of the Sultanate of Oman could function as a nodal institution to respond to the interests and requirements of member states. Intra-regional trade amounts to 24% of the global trade and it is increasing. We have the capacity to take this process further. Infrastructure building and trade facilitation are areas in which we would be especially interested. We encourage IOR-ARC forums to reach out to the business and commercial expertise that exists in the region, with improved dissemination of market and supply side analyses and reports to support intra-regional growth of business. We also discussed possibility of initiation of a comprehensive study on the feasibility of preferential trading arrangements for the region including in a variable geometry. We are of the firm view that the academic, scientific and business communities of our membership would find their participation in the wide variety of trade, academic and tourism exhibitions and fairs held in our region of benefit and use, and encourage them to do so. Science and Technology, and in a wider sense, the whole IOR Academic effort are areas which, in our opinion, need close attention with a recalibration of methodology and approach. We need to understand our region and our shared maritime domain better, we need to look at the development of technologies relevant to our peoples’ needs. Meteorology and the study of the monsoons, marine biology and management of our coastal zones are all areas of relevance; so also are energy efficient and renewable energy technologies, capacity building in ICT, analytical studies on investment promotion etc. We emphasize the need for cross-fertilization of ideas between the Academic and Business

136

Forums and the Working Group on Trade and Investment to strengthen overall cooperation under IOR-ARC. We are convinced that educational mobility and academic exchanges have the potential to contribute to this effort. We appreciate the diversity and richness of the region’s tourism potential and tourism promotion is an attractive vehicle for socio-economic growth and development in the IOR-ARC region. We believe that intra-regional tourism offers interesting possibilities and suggest that relevant authorities of member countries target this sector for growth to realize the potential of cooperation to fuller extent. We have noted that the second phase of Tourism Feasibility Study is being undertaken at the initiative of the Sultanate of Oman and look forward to its early completion. We also agree that cultural exchanges would help in promoting people-to-people contacts, contribute to greater appreciation of our diverse capacities, social and cultural values, build mutual confidence and enhance the visibility and value of our Association. In all these sectors, capacity building is a key instrument. We encourage Member States to make full use of capacity building programmes and workshops that members organize. We would like this aspect to be studied and remedial action suggested, so that the considerable efforts that are put into organizing these activities are put to optimum use. We agreed to consider a new name for our Association. We directed our senior officials to undertake necessary consultations and report at our next meeting. We express our appreciation for the leadership provided to the Association by Yemen as the Chair of IOR-ARC over the last two years. We welcome India as the incoming Chair and Australia as Vice Chair of the Association and extend our support and cooperation to it during its Chairmanship in our collective efforts. We welcome the new Secretary General Ambassador K.V. Bhagirath of India. We would also like to record our appreciation of the contributions of Ambassador Morteza Sarmadi, Secretary General during his term of office. We thank the Minister of External Affairs of the Republic of India for hosting the 11th COM at Bengaluru. Bengaluru November 15, 2011

137

5. IORA Economic Declaration Declaration of the Indian Ocean Rim Association on shared principles for building sustainable and inclusive economic growth in the Indian Ocean region.

Perth 9 October 2014

WE, the foreign Ministers of the Member States of the Indian Ocean Rim Association (IORA), Australia, Bangladesh, Comoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Mozambique, Oman, Seychelles, Singapore, South Africa, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, United Arab Emirates and Yemen, on the occasion of the fourteenth Council of Ministers’ Meeting (COMM)  



REITERATING that IORA is the apex regional forum linking countries of the Indian Ocean rim. RECALLING IORA’S objective to promote the sustained growth and balanced development of the region and Member States, and to create common ground for regional economic co-operation. COMMITED to promoting cooperation and collaboration between IORA and other regional stakeholders, including Dialogue Partners, who play a significant role in the prosperity of the Indian Ocean Region.

HEREBY DECLARE AS FOLLOW: That the Member States of IORA are guided by the following principles in our shared goal to foster economic growth and prosperity in the Indian Ocean region, and recognize that:  

  

The private sector is an essential driver of sustainable economic growth and prosperity. The blue economy-marine economic activity including fishing, renewable energy, mineral exploration and coastal tourism – is emerging as a common source of growth, innovation and job creation for the Indian Ocean region. Increase trade and investment will boost growth, create employment and help to reduce poverty. Reducing measures that restrict trade and investment will enable goods, services and capital to flow freely between countries. Facilitation of trade, including efficient customs and border procedures, will allow for free trade and investment flows.

138



  

 

The pre-eminence of the global, rules-based, WTO trading system is the best means for increasing trade and investment and fostering economic opportunity. Strengthening infrastructure through prioritized national plans is a critically important measure to boosting economic growth. Employment, particularly for youth, will be boosted through investment in education and skills training that is aligned with labour market needs. Accessible social protection is an important strategy for ensuring all people, including the most vulnerable, have equal access to employment and economic opportunities. The prosperity of the region will only be realised fully by investing in the empowerment of women. Supporting the least developed countries in our region to reach a sustainable growth pathway will help to unlock the economic potential of the Indian Ocean region.

ADOPTED by the Foreign Ministers of the Member States of the Indian Ocean Rim association on 9 October 2014 in Perth, Australia.

139

140

DAFTAR SINGKATAN

A ABNJ ACU ADFA AHA ALKI ANRI AS ASEAN ASPI ARF APEC AU B B2B Bakorkamla BIC BIG BIISS BIMSTEC BPPT BPS BNPB BSEC C CASS CEO CGPCS COC COM CPA CPD CSO D DCM DFAT E EEZ F FAO FGD FICCI FSU

Areas Beyond National Juridiction Asian Clearing Union Australian Defence Force Academy ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management Alur Laut Kepulauan Indonesia Arsip Nasional Republik Indonesia Amerika Serikat Association of Southeast Asian Nations Australian Strategic Policy Institute Asean Regional Forum Asia Pacific economic Cooperation African Union Business to Business Badan Koordinasi Keamanan Laut Business Innovation Center Badan Informasi Geospasial Bangladesh Institute of International and Strategic Studies Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pusat Statistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana Black Sea Economic Cooperation Center for Asian Strategic Studies Chief executive officer Piracy off the Coast of Somalia Code of conduct Council of Ministers / Pertemuan Tingkat Menteri Clearing Payment Arrangement Centre of Policy Dialogue Committee of Senior Officials / Pertemuan Tingkat Pejabat Senior Department of Foreign Affairs and Trade Exclusive Economic Zone Food and Agriculture Organization Focus Group Discussion Federation of India Chambers of Commerce and Industry Fisheries Support Unit

141

G G-20 GCC GDP H HLTF I ICWA ICG/IOTWS IDSA IISS IMB IMCO IMF IMO IOC IORA IORAG IOR-ARC IORBF IOTC IORHADR IORA RCSTT IOMOU IONS IORAG IORBF IOTO IOCOF IOSC IPCS IRENA IROST ISA IUU J K KADIN KIA KII KTT L LDC LIPI LDCs

The Group of Twenty Gulf Country Council Gross Domestic Product High Level Task Force Indian Council of World Affairs Intergovernmental Coordination Group for the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System The Institute for Defence Studies and Analyses International Institute for Strategic Studies International Maritime Bureau Contact Group on International Maritime College Oman International Monetary Fund International Maritime Organization Intergovernmental Oceanographic Commission Indian Ocean Rim Association Indian Ocean Rim Academic Group Indian Ocean Rim Association Regional Cooperation Indian Ocean Rim Business Forum Indian Ocean Tuna Commission Indian Ocean Region Humanitarian and Disaster Response Agreement Indian Ocean Rim Association Regional Centre for Science and Technology Transfer Indian Ocean MOU on Port State Control, Indian Ocean Naval Symposium, Indian Ocean Rim Academic Group Indian Ocean Rim Business Forum Indian Ocean Tourism Organization Indian Ocean Centre for Operational Forecasting Indian Ocean Study Centre The Institute of Peace and Conflict Studies International Renewable Energy Agency Iranian Research Organization for Science and Technology International Sea bed Authority Illegal, unreported, unregulated Kamar Dagang dan Industri Kapal Ikan Asing Kapal Ikan Indonesia Konferensi Tingkat Tinggi Least Developed Countries Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Least Developed Countries

142

M M-7 MADAS MCS MDC MER MoU MOHESR MSS MTC N NARA NGO NIC NRF O ORF P P3K2 Aspasaf PBB PDD PKA PPP PTA Q R RAPPIC RCEP RCSTT ReCAAP RIS RIS RRT RSIS S SAARC SADEC SAR Sekjen SDM SDKP SR SWOT T TAC TDIO TPP

Core member states Marine Accident Data Analysis Suite Monitoring, Controlling and Surveilance Middle Developed Countries Ministry of External Affairs Memorandum of Understanding Ministry of Higher Education & Scientific Research Maritime Safety and Security Maritime Transport Council The National Aquatic Resources Research and Development Agency Non-govermental organization Newly Industrialised Countries National Research Foundation Observer Research Foundation Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika Perserikatan Bangsa-Bangsa / United Nations Policy Dialog and Discussion Pertemuan Kelompok Ahli Public Private Partnership Preferential Trade Arrangement Regional Anti-Piracy Prosecution and Intelligence Coordination Center Regional Comprehensive Economic Partnership Centre for Science and Technology Transfer Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Research and Information System India Research and Information System Republik Rakyat Tiongkok Rajaratnam School of International Studies South Asian Association for Regional Cooperation Southern African Development Community search and rescue Sekretaris Jenderal Sumber Daya Manusia Sumber daya Kelautan dan Perikanan Skala Richter strength, weaknesses, opportunities and threat Total Allowable Catch, Tuning Data Input/Output Trans Pacific Partnership

143

TICA TIK U UMIOR UN UNCLOS UNCTAD UNESCO UNEP US USD V W WGTI X Y Z ZEE

Thailand International Cooperation Development Agency Teknologi Informasi dan Komunikasi Univeristy Mobility for Indian Ocean Region United Nations / Perserikatan Bangsa-Bangsa UN Convention on the Law of the Seas United nations Conference on Trade and Development United nations Education, Scientific, and Cultural Organization United Nations Environment Program United States United States Dollar Working Group on Trade and Investment

Zona Ekonomi Ekslusif

144

TIM PENYUSUN Mohamad Hery Saripudin (Minister) Jabatan

Pendidikan

Pelatihan

Penugasan Luar Negeri

Kepala Pusat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (Mei 2013 – Sekarang) M.A dalam bidang Studi Pembangunan Internasional (Universitas Saint Mary, Halifax, Canada); Sarjana Hubungan Internasional (Universitas Gadjah Mada) Short Course Hukum Internasional, Universitas UN dan Ignatious, New york (2008); Sesparlu, Jakarta (2005); Sesdilu, Jakarta (1999); Sekdilu, Jakarta (1989) PTRI New York (2008-2012); KJRI Vancouver (2001-2005); KBRI Pretoria (1994-1998)

Boy Dharmawan (Counsellor) Jabatan Pendidikan Pelatihan

Penugasan Luar Negeri

Kepala Bidang Timur Tengah (2012 – Sekarang) M.Si (Universitas Indonesia); M.A (Universitas Kanpur); B.A (Universitas Delhi) Sesparlu, Jakarta (2014); Pelatihan Diplomatik di New Delhi (2008); Sesdilu, Jakarta (2007); Sekdilu, Jakarta (1997) KBRI Tunis (2008-2012); KBRI Rabat (2002-2006)

Mohammad Hanifa (Counsellor) Jabatan Pendidikan Pelatihan Penugasan Luar Negeri

Kepala Bidang Afrika (2013 – Sekarang) M.Si (Universitas Indonesia); Sarjana Hubungan Internasional (Universitas Parahyangan); Sesparlu, Jakarta (2014); Sesdilu, Jakarta (2007); Sekdilu, Jakarta (1998) KBRI Riyadh (2009-2013); KBRI Damascus (2002-2006)

Suargana Pringganu (Counsellor) Jabatan

Kepala Bidang Asia Pasifik ( Februari 2014 – sekarang)

Pendidikan

Master dalam bidang Hubungan Internasional (Universitas Indonesia,2001) Sesdilu, Jakarta (2007); Sekdilu, Jakarta (1999) KBRI Bangkok, KJRI Vancouver, KBRI Port Moresby

Pelatihan Penugasan Luar Negeri

Didi Wahyudi (Minister Counsellor) Jabatan Pendidikan

Pejabat Fungsional Diplomat (2012 – Agustus 2014) Sarjana dalam bidang Politik dan Hubungan internasional (Universitas Gadjah Mada)

Pelatihan

Sesparlu, Jakarta (2000); Sesdilu, Jakarta (1992); Sekdilu, Jakarta (1984) KJRI Jeddah (2007-2012); KBRI Kiev (2000-2004); KBRI Harare (1993-1997); KBRI Warsaw (1986-1990)

Penugasan Luar Negeri

145

Dewi Kejora (Minister Counsellor) Jabatan

Pejabat Fungsional Diplomat (2012-sekarang)

Pendidikan Pelatihan

Sarjana Sastra Inggris (Universitas Indonesia) Sesparlu, Jakarta (2007); Protocol Communication short training (Madrid 2002); Sesdilu, jakarta (1998); Sekdilu, Jakarta (1990); Foreign Service Training for ASEAN Diplomat, IDFR Malaysia (1992)

Penugasan Luar Negeri

KBRI Hanava, Kuba (1 Januari 2008-2 Februari 2012); KBRI Madrid (Oktober 2000-Oktober 2004); KBRI Brussed, Belgia (Maret 1994-Oktober 1997

Mangantar Simon Hutagalung (Counsellor) Jabatan

Pejabat Fungsional Diplomat (2009-sekarang)

Pendidikan

M.A. (City University of New York)

Pelatihan

Sesdilu, Jakarta (2004); Sekdilu, Jakarta (1990)

Penugasan Luar Negeri

KBRI Berlin (2005-2009); KBRI Roma (1998-2002); KBRI Pretoria (1997-1998)

Makhya Suminar (Sekretaris Pertama) Jabatan

Kepala Sub bidang Afrika Barat dan Timur (2013 – sekarang)

Pendidikan Pelatihan

Sarjana Hubungan Internasional (Universitas Gadjah Mada) Sesdilu, Jakarta (2001); Sekdilu, Jakarta (1991)

Penugasan Luar Negeri

KJRI Karachi (2009-2013)

Marviana Sendi D.B. Siregar (Sekretaris Kedua) Jabatan

Kepala Sub Bidang ASEAN dan Kerja Sama Intra Kawasan (2013 - sekarang)

Pendidikan

M.M. (Universitas Gadjah Mada); S.Si (Universitas Gadjah Mada); Sesdilu, Jakarta (2014); Sekdilu, Jakarta (2005) KJRI Sydney (2009-2013)

Pelatihan Penugasan Luar Negeri

Muhammad Iqbal Maulana (Sekretaris Kedua) Jabatan Pendidikan

Pelatihan Penugasan Luar Negeri

Kasubbid Asia Barat dan Arab Maghribi (2014 – sekarang) M.A. Pembangunan Ekonomi Internasional (Korea University, Seoul, 2009); Sarjana Ilmu Politik Hubungan Internasional (Universitas Gadjah Mada, 2003) Sekdilu, Jakarta (2005), President’s Speech Writing, Washington D.C. (2014) KBRI Kuala Lumpur (2010-2013) Staf Magang PTRI New York (2005)

146

Sigit Aris Prasetyo (Sekretaris Kedua) Jabatan Pendidikan Pelatihan Penugasan Luar Negeri

Kasubbid Negara Arab Kawasan Teluk (2014 – sekarang) M. Hum. American Studies (universitas Gadjah Mada Yogyakarta) Sekdilu, Jakarta (2006) KJRI Los Angeles (2010-2013) Staf Magang KBRI Brussels (2006)

Banga Malewa (Sekretaris Ketiga) Jabatan Pendidikan Pelatihan Penugasan Luar Negeri

Pejabat Fungsional Diplomat (2009 – sekarang) Sarjana Pendidikan (Universitas Cendana, Kupang) Sekdilu, Jakarta (2009) Staf Magang KBRI Bratislava (2009-2010)

Derry Aplianta (Sekretaris Ketiga) Jabatan Pendidikan

Pelatihan

Pejabat Fungsional Diplomat (2009 – sekarang) Master of Arts, Hubungan Internasional (Universitas Ritsumeikan, Kyoto, Jepang); Sarjana Ilmu Sosial Hubungan Internasional (Universitas Indonesia) Sekdilu, Jakarta (2009)

Penugasan Luar Negeri

Staf Magang KJRI New York (2009-2010)

Sthevia Idira Putri (Atase) Jabatan

Pejabat Fungsional Diplomat (2011 – sekarang)

Pendidikan

Sarjana Pendidikan (Universitas Tanjungpura, Pontianak)

Pelatihan

ASEAN young leaders training progamme, Nanning – RRT th (okt-nov 2014); the 5 Spanish Course for Foreign Diplomats, Mexico City – Mexico (July-Dec 2012); Sekdilu, Jakarta (2011); Staf Magang KBRI Yangon (2011-2012)

Penugasan Luar Negeri

Adhy Buwono Putro (Atase) Jabatan Pendidikan Pelatihan

Pejabat Fungsional Diplomat (2012 – sekarang) Sarjana Sastra Inggris (Universitas Indonesia) Sekdilu, Jakarta (2012)

Penugasan Luar Negeri

Staf Magang KBRI Riyadh (2013)

147

148