JLPPI
JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA
SEKRETARIAT JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA Jl. Raya Bogor KM 26 Jakarta Timur Telp. : (021) 8710321, Fax : (021) 8710478 Website : jlppi.web.id
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ....................................................................................................
i
INDEKS SINGKATAN .....................................................................................
ii
PENDAHULUAN .............................................................................................
1
PANDUAN PEMBENTUKAN KOMISI LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA (PP-KLPPI) ................................................................................. PANDUAN
PENUNJUKKAN
LABORATORIUM
RUJUKAN
4
PENGUJIAN
PANGAN INDONESIA (PP-LRPPI) ...................................................................
7
PANDUAN PEMBENTUKAN PANEL PAKAR .................................................... PROSEDUR
PENUNJUKKAN
LABORATORIUM
RUJUKAN
PANGAN 9
INDONESIA ....................................................................................................
10
DATA LABORATORIUM PENGUJI TERAKREDITASI ......................................
13
INDEKS SINGKATAN
ACCSQ-PFPWG
ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality - Prepared
AEC
Foodstuff Product Working Group Asean Economic Community
AFRL
ASEAN Food Reference Laboratory
ARL
ASEAN Reference Laboratories
ARASFF
ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed
CRMs
Certified Reference Materials
IFTLN
Indonesia Food Testing Laboratory Network
INRASFF
Indonesian Rapid Alert System for Food and Feed
JLPPI
Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia
KLPPI
Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia
LRPPI
Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia
PP-KLPPI
Panduan Pembentukan Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia
PP-LRPPI
Panduan Penunjukkan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia
RMs
Reference Materials
TOR
Terms of Reference
UP
Uji Profisiensi
PENDAHULUAN
Memasuki Asean Single Market yang akan diberlakukan tahun 2015,
sektor pangan
merupakan sektor yang akan dipercepat proses integrasinya dalam Asean Economic Community (AEC). Laboratorium pengujian pangan adalah salah satu komponen penting dalam proses integrasi tersebut khususnya dalam sistem pengawasan pangan, melalui pelayanan data analitik ilmiah tentang keamanan dan mutu suatu produk pangan yang akan beredar di pasar. Sehubungan dengan hal tersebut kelompok kerja Indonesia untuk ACCSQ-PFPWG (ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality - Prepared Foodstuff Product Working Group) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro Cq. Direktorat Industri Minuman dan Tembakau,
Kementerian
Perindustrian
dengan
beranggotakan
berbagai
instansi
terkait,
menginisiasi untuk membentuk “Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia - JLPPI” (Indonesia Food Testing Laboratory Network - IFTLN). JLPPI bertujuan untuk memadukan kemampuan seluruh laboratorium pengujian pangan dalam mendukung perdagangan pangan nasional, regional, maupun global. Tujuan yang lebih khusus adalah untuk mendukung kesiapan laboratorium pengujian pangan dalam menghadapi Pasar Tunggal ASEAN tahun 2015. JLPPI selama ini telah melakukan pertemuan secara rutin, diikuti oleh wakil-wakil Laboratorium dari Instansi Pemerintah (antara lain: Kemendag, Kemenperin, Kementan, KKP, BPOM, LIPI, BSN-KAN), maupun swasta serta perwakilan dari Asosiasi Laboratorium Pangan Indonesia (ALPI). Pada bulan April 2012 Direktorat Pengembangan Mutu Barang (Dit. PMB) Kemendag disepakati untuk menjadi sekretariat sementara JLPPI, dan Ibu Husniaty M.Sc. diminta untuk menjadi koordinator bagi komisi JLPPI. Komisi JLPPI telah membuat Pedoman (Terms of Reference) antara lain untuk Pembentukan Komisi JLPPI, Prosedur Penetapan Laboratorium Rujukan Pangan Indonesia, Laboratorium Rujukan Penguji Pangan Indonesia, dan Panel Pakar. Selain itu untuk memperkuat jaringan antar Instansi, JLPPI telah memiliki Website (ppmb.kemendag.go.id/jlppi) yang salah satunya berisi Database kemampuan Laboratorium Penguji Pangan di Indonesia yang memfokuskan pada kemampuan pengujian terkait Food Safety. JLPPI diharapkan berperan sebagai ajang pertukaran informasi antar laboratorium termauk kegiatan interlaboratory study,
PENDAHULUAN pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kompetensi laboratorium. Untuk lebih memperluas dan memperkuat jaringan, JLPPI dirancang terdiri dari sub-jejaring yang berasal instansi terkait khususnya: Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Asosiasi Laboratorium Pengujian Pangan Swasta. Hubungan antara laboratorium pengujian pangan dalam JLPPI ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Hubungan antara laboratorium pengujian pangan dalam JLPPI dan posisi JLPPI di kawasan ASEAN
Dalam hubungan regional yang lebih luas di kawasan ASEAN, khususnya dalam kaitannya dengan Pasar Tunggal ASEAN, JLPPI akan melakukan link dengan jejaring ASEAN terkait, misalnya dengan ARL (ASEAN Reference Laboratories) dan ARASFF (ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed). Selanjutnya juga diharapkan agar dalam forum JLPPI dapat terbentuk Laboratorium Acuan Penguji Pangan Nasional yang meliputi sektor-sektor pengujian pangan yang
PENDAHULUAN penting terkait Food Safety. Oleh karena itu dalam rangka untuk meningkatkan keamanan pangan di Indonesia dan dalam rangka persiapan menghadapi pasar bersama ASEAN, diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia agar dapat mendukung kegiatan surveillance dan monitoring masalah keamanan pangan from farm to table dan menanganinya diperlukan Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPPI) guna memperkuat kerjasama antar laboratorium dan meningkatkan kinerjanya serta memperkuat Jejaring lainnya seperti Indonesian Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF).
Jakarta, Mei 2013 Inisiator Pembentukan JLPPI
Husniaty, M.Sc
Prof. Dr. Ir Dedi Fardiaz, M.Sc
Prof. Dr. Ir. Atih Surjati H, M.Sc
PANDUAN PEMBENTUKAN KOMISI LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA (KLPPI)
NO. DOKUMEN EDISI/REVISI TANGGAL HALAMAN
: PP/JLPPI/01 : 1/0 : 23/04/ 2013 : 1 DARI 3
1. Ruang Lingkup 1.1 Memantau proses pembentukan dan jalannya fungsi Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI); 1.2 Menyediakan dukungan untuk memperkuat kompetensi pada Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI); 1.3 Mendukung conformity assessment dan akreditasi laboratorium berdasarkan Standar Internasional.
2. Tanggung Jawab 1.1 Memantau pendirian LRPPI 2.1.1. Mereview dan mengevaluasi aplikasi untuk pembentukan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI); 2.1.2. Menunjuk Panel Pakar untuk mengevaluasi proposal pembentukan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI); 2.1.3. Membuat rekomendasi kepada forum Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI) untuk mengajukan pembentukan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI); 2.1.4. Memonitor aktivitas Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI); 2.1.5. Mereview pendirian Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI). 2.1 Menyediakan dukungan untuk memperkuat kompetensi Laboratorium Pengujian Pangan, dalam bentuk saran untuk : 2.2.1. Penentuan metode pengujian pangan atau sejenisnya untuk pangan dan olahannya berdasarkan standar internasional; 2.2.2. Review dan pembaharuan (update) metode pengujian pangan yang ada untuk menjamin kesesuaian dengan tujuannya; 2.2.3. Ketersediaan bahan acuan untuk pengujian (jika mungkin), dengan mengembangkan kerjasama dengan working group lainnya di ASEAN; 2.2.4. Fasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman melalui forum untuk berbagi pengalaman dan pemecahan masalah. 3.1 Menyediakan dukungan pada organisasi di tingkat nasional terkait dengan keamanan pangan melalui saran dalam hal :
PANDUAN PEMBENTUKAN KOMISI LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA (KLPPI)
NO. DOKUMEN EDISI/REVISI TANGGAL HALAMAN
: PP/JLPPI/01 : 1/0 : 23/04/ 2013 : 2 DARI 3
2.3.1. Petunjuk teknis kebijakan laboratorium dan kegiatan untuk mendukung Manajemen Krisis Pangan termasuk Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF); 2.3.2. Kegiatan post market terkait pangan dan pengujiannya. 4.1. Mendukung pengembangan pengakuan internasional terhadap anggota JLPPI melalui koordinasi training untuk capacity building.
3. Struktur 3.1. KLPPI terdiri atas : 3.1.1. Ketua dan Wakil Ketua, yang berasal dari perwakilan LPPI; 3.1.2. Perwakilan dari laboratorium-laboratorium yang berada di bawah Kementerian atau Lembaga terkait sebagai penentu kebijakan nasional; atau laboratorium yang ditunjuk oleh otoritas, termasuk bagian dari anggota Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI). Pertimbangan diberikan kepada perwakilan yang langsung berkaitan dengan kegiatan pengujian pangan; 3.1.3. Perwakilan dari Sekretariat Nasional yang menyediakan dukungan pada Sekretariat Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (KLPPI); 3.1.4. Pengawas, berasal dari badan pemerintah yang menangani peraturan keamanan pangan; 3.1.5. Nara sumber dan tenaga ahli yang disahkan oleh pimpinan perwakilan dari KLPPI untuk memberikan masukan teknis. 3.2. KLPPI dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk memberi masukan dan memfasilitasi diskusi teknis; 3.3. KLPPI dapat membentuk Technical Working Group untuk melaksanakan tugas yang spesifik.
4. Ketua dan Wakil Ketua 4.1. Ketua dan Wakil Ketua pertama kali ditunjuk melalui musyawarah semua anggota. Wakil Ketua akan menggantikan Ketua pada akhir tahun kedua disertai dengan penunjukan Wakil Ketua yang baru; 4.2. Ketua dan Wakil Ketua tidak dari satu kementerian atau lembaga terkait yang sama;
PANDUAN PEMBENTUKAN KOMISI LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA (KLPPI)
NO. DOKUMEN EDISI/REVISI TANGGAL HALAMAN
: PP/JLPPI/01 : 1/0 : 23/04/ 2013 : 3 DARI 3
4.3. Ketua harus hadir pada setiap pertemuan dan menjamin bahwa semua keputusan yang diambil berdasarkan konsensus; 4.4. Jika Ketua tidak dapat hadir, maka Wakil Ketua bertanggungjawab untuk menggantikan tugas dari Ketua; 4.5. Masa jabatan untuk Ketua dan Wakil Ketua adalah 2 (dua) tahun. 5. Pertemuan dan Laporan 5.1 Pertemuan rutin diadakan minimal 1 kali setahun; 5.2 Pertemuan diadakan bersamaan dengan Pertemuan Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI); 5.3 Pertemuan dapat diadakan atas permintaan anggota dari KLPPI dan disetujui oleh semua anggota KLPPI; 5.4 Sebelum melaksanakan pertemuan, ketua berkonsultasi dengan anggota dari KLPPI terkait agenda yang akan dibahas selama pertemuan; 5.5 Ketua harus melaporkan pada pertemuan Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI) terkait keputusan yang dibuat selama pertemuan KLPPI untuk disahkan oleh anggota JLPPI.
PANDUAN PENUNJUKKAN LABORATORIUM RUJUKAN PENGUJIAN PANGAN INDONESIA (LRPPI)
NO. DOKUMEN EDISI/REVISI TANGGAL HALAMAN
: PP/JLPPI/02 : 1/0 : 23/04/2013 : 1 DARI 2
1. Acuan 1.1.
Panduan Pembentukan Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (PP-KLPPI).
2. Ruang Lingkup 2.1. Sebagai penghubung antar institusi/organisasi nasional dalam membantu permasalahanpermasalahan teknis yang berkaitan dengan pengujian pangan dan pengujian yang terkait pangan di Indonesia; 2.2. Memberikan bantuan teknis dan transfer ilmu pengetahuan kepada laboratorium pangan dan laboratorium yang terkait pangan di Indonesia; 2.3. Membentuk jejaring dengan laboratorium-laboratorium rujukan regional dan internasional lain untuk pertukaran informasi teknis dan meningkatkan kerjasama (berhubungan dengan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan ASEAN/AFRLs sesuai dengan bidang kompetensinya).
3. Tanggung Jawab 3.1. Sebagai penghubung antar institusi/organisasi nasional dalam membantu permasalahanpermasalahan teknis yang berkaitan dengan pengujian pangan dan pengujian yang terkait pangan di Indonesia sesuai dengan lingkupnya. 3.1.1. Merekomendasikan metode analisis baru untuk digunakan oleh Laboratorium Pengujian Pangan (Food Testing Laboratories) di Indonesia; 3.1.2. Menyelenggarakan/mengkoordinir penyelenggaraan uji profisiensi (UP) atau uji banding antar laboratorium di tingkat nasional serta memberikan informasi berkaitan dengan uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi lain yang relevan; 3.1.3. Apabila diperlukan, menyelenggarakan pelatihan untuk bidang keahlian yang spesifik; 3.1.4. Berdasarkan permintaan, memberikan informasi tentang ketersediaan laboratorium pengujian pangan dan laboratorium pengujian yang terkait pangan di Indonesia sesuai dengan lingkupnya masing-masing; 3.1.5. Menjadi sumber informasi untuk Bahan Acuan Bersertifikat (Certified Reference Materials/CRMs) atau Bahan Pembanding (Reference Materials/RMs); 3.1.6. Berdasarkan permintaan, memberikan pelayanan sebagai laboratorium rujukan apabila terjadi perselisihan akibat hasil pengujian.
PANDUAN PENUNJUKKAN LABORATORIUM RUJUKAN PENGUJIAN PANGAN INDONESIA (LRPPI)
NO. DOKUMEN EDISI/REVISI TANGGAL HALAMAN
: PP/JLPPI/02 : 1/0 : 23/04/2013 : 2 DARI 2
3.2. Memberikan bantuan teknis kepada laboratorium pengujian pangan dan laboratorium pengujian lainnya di Indonesia. 3.2.1. Menyelenggarakan pelatihan mengenai metode analisis sesuai dengan lingkupnya;
3.2.2. Membentuk jejaring dengan laboratorium-laboratorium rujukan regional dan internasional lainnya untuk pertukaran informasi teknis dan peningkatan kerjasama. 4. Kompetensi Teknis 4.1. Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) harus mempunyai fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan pelatihan, termasuk personil yang kompeten, terlatih, dan berpengalaman dalam teknik analisis yang diterapkan di bidang kompetensinya; 4.2. Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) harus diakreditasi oleh badan akreditasi resmi, terutama oleh Badan Akreditasi Nasional, berdasarkan Persyaratan Umum Kompetensi untuk Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi (ISO/IEC 17025); 4.3. Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) harus menyelenggarakan/mengkoordinir program uji profisiensi berdasarkan ISO 17043, ISO/TS 22117 atau uji banding antar laboratorium yang sesuai serta memastikan tidak lanjut yang tepat terhadap hasil uji profisiensi tersebut; 4.4. Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) harus berpartisipasi dalam uji profisiensi tingkat internasional yang relevan; 4.5. Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) harus mempunyai keahlian yang memadai untuk menjadi sumber informasi tentang Bahan Acuan Bersertifikat (Certified Reference Materials/CRMs) atau Bahan Pembanding (Reference Materials/RMs). 5. Penetapan LRPPI Setiap instansi / organisasi nasional dapat mengusulkan beberapa laboratorium pengujian pangan yang berada di bawah wewenangnya untuk ditetapkan menjadi Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) ke Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (KLPPI) sesuai dengan Prosedur Penunjukan LRPPI.
PANDUAN PEMBENTUKAN PANEL PAKAR
NO. DOKUMEN EDISI/REVISI TANGGAL HALAMAN
: PP/PANPAK/01 : 1/0 : 23/04/2013 : 1 DARI 1
1. Acuan 1.1. Panduan Pembentukan Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (PP-KLPPI).
2. Ruang lingkup Dokumen ini menjelaskan mengenai pembentukan Panel Pakar yang ditujukan untuk membantu tugas Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (KLPPI) dalam mengevaluasi kompetensi Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) dan Laboratorium yang akan diusulkan terdaftar di ASEAN.
3. Tanggung Jawab 3.1. Memeriksa dan menilai dokumen; 3.2. Melakukan penilaian langsung ke laboratorium, khusus untuk LRPPI; 3.3. Membuat laporan evaluasi dan rekomendasi kepada KLPPI. 4. Kriteria Pemilihan Anggota Panel Pakar 4.1. Diusulkan dan dipilih oleh KLPPI; 4.2. Memiliki kompetensi khusus di bidang pengujian pangan yang diusulkan; 4.3. Panel pakar yang ditunjuk harus dari luar (tidak di dalam lingkup kementerian/institusi yang sama) atau tidak memiliki hubungan apapun terkait dengan laboratorium yang diusulkan; 4.4. Membuat pernyataan tidak memiliki konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; 4.5. Jumlah Panel Pakar terbatas tidak lebih dari tiga orang.
5. Penilaian Kriteria dan prosedur untuk melakukan penilaian ditentukan oleh KLPPI.
PROSEDUR PENUNJUKAN LABORATORIUM RUJUKAN PENGUJIAN PANGAN INDONESIA
NO.DOKUMEN EDISI/REVISI TANGGAL HALAMAN
: PR/LRPPI/01 : 1/0 : 23/04/2013 : 1 DARI 3
1. Acuan 1.1. Panduan Penunjukan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (PP-LRPPI); 1.2. Panduan Pembentukan Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (PP-KLPPI);
1.3. Panduan Pembentukan Panel Pakar.
2. Tujuan Prosedur ini dibuat sebagai petunjuk dalam penunjukan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI).
3. Ruang Lingkup Dokumen ini menjelaskan mengenai Prosedur Penunjukan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia.
4. Tanggung Jawab 4.1. Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (KLPPI) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan verifikasi permohonan dan pemberian rekomendasi kepada calon Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI); 4.2. Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI) bertanggungjawab terhadap penetapan dan pengesahan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) berdasarkan rekomendasi KLPPI.
5. Uraian 5.1. Pengajuan Permohonan 5.1.1. Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI) menyusun rencana pembentukan LRPPI termasuk ruang lingkup pengujian dan prioritasnya, sesuai dengan kebutuhan nasional; 5.1.2. JLPPI menginformasikan rencana penetapan LRPPI kepada seluruh koordinator sub jejaring JLPPI; 5.1.3. Koordinator sub jejaring menginformasikan kepada laboratorium pengujian pangan yang berada di lingkungannya untuk mengusulkan calon laboratorium rujukan nasional (LRPPI);
PROSEDUR PENUNJUKAN LABORATORIUM RUJUKAN PENGUJIAN PANGAN INDONESIA
NO.DOKUMEN EDISI/REVISI TANGGAL HALAMAN
: PR/LRPPI/01 : 1/0 : 23/04/2013 : 2 DARI 3
5.1.4. Laboratorium pengujian pangan tersebut mengajukan permohonan kepada koordinator sub jejaring dengan mengisi format usulan calon LRPPI dan melampirkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; 5.1.5.
Koordinator sub jejaring mengajukan laboratorium pengujian pangan yang telah melengkapi berkas permohonan calon LRPPI kepada Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (KLPPI).
5.2. Verifikasi Permohonan Calon LRPPI 5.2.1. KLPPI membentuk Panel Pakar sesuai dengan ruang lingkup pengujian yang menjadi prioritas; 5.2.2. Panel Pakar melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas dokumen permohonan calon LRPPI sesuai dengan checklist verifikasi. Tim Panel Pakar melakukan verifikasi lapangan (on-site assesment) ke laboratorium pengujian pangan yang diajukan menjadi calon LRPPI; 5.2.3. Panel Pakar menyusun laporan hasil verifikasi; 5.2.4. Jika hasil verifikasi memenuhi persyaratan, maka Panel Pakar memberikan rekomendasi penunjukan calon LRPPI kepada KLPPI; 5.2.5. Jika hasil verifikasi belum memenuhi persyaratan, maka Koordinator sub jejaring dapat menugaskan laboratorium pengujian pangan tersebut untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan atau mengajukan laboratorium pengujian pangan lain yang berada di sub jejaringnya sebagai pengganti dan proses verifikasi diulang kembali.
5.3. Penetapan LRPPI 5.3.1. KLPPI melakukan rapat evaluasi akhir untuk membahas hasil verifikasi Panel Pakar dan menetapkan daftar laboratorium pengujian pangan yang direkomendasikan menjadi LRPPI; 5.3.2. JLPPI menetapkan LRPPI sesuai dengan ruang lingkup pengujian berdasarkan rekomendasi KLPPI. 6. Dokumen Terkait 6.1. Format Usulan Calon LRPPI; 6.2. Checklist Verifikasi Calon LRPPI
PROSEDUR PENUNJUKAN LABORATORIUM RUJUKAN PENGUJIAN PANGAN INDONESIA
NO.DOKUMEN EDISI/REVISI TANGGAL HALAMAN
: PR/LRPPI/01 : 1/0 : 23/04/2013 : 3 DARI 3
Berikut diagram alir prosedur penunjukan LRPPI: Tanggung Jawab
Uraian
Dokumen Terkait
Rencana Penetapan LRPPI
JLPPI
Informasi Rencana Penetapan LRPPI
JLPPI Sosialisasi Rencana Penetapan LRPPI
Koordinator sub jejaring
Pengisian Format Usulan Calon LRPPI
Lab Uji Pangan
Form Usulan Calon LRPPI
Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
Lab Uji Pangan Pengajuan Berkas Permohonan Calon LRPPI
Pembentukan Panel Pakar
Koordinator sub jejaring
Verifikasi Panel Pakar
KLPPI Laporan Verifikasi Memenuhi Syarat
KLPPI Tidak Memenuhi Syarat
KLPPI
Rekomendasi Penunjukan Calon LRPPI
Rapat Evaluasi Akhir
Penunjukan dan Penetapan LRPPI
KLPPI
KLPPI
JLPPI
Checklist Verifikasi
DATA LABORATORIUM PENGUJI TERAKREDITASI
Pemetaan laboratorium berdasarkan instansi: 1. Badan POM; 2. Kementrian Pertanian; 3. Kementrian Perindustrian; 4. Kementrian Perdagangan; 5. Kementrian Kelautan dan Perikanan; 6. Lain-lain (swasta, pemerintah daerah). 1. Badan POM 1. BBPOM di Jogjakarta (LP-125-IDN) (BTP) 2. BBPOM di Semarang (LP-132-IDN) 3. BPOM di Surabaya (LP-133-IDN) 4. BBPOM di Denpasar (LP-139-IDN) 5. BBPOM di Mataram (LP-141-IDN) 6. BPOM di Padang (LP-153-IDN) 7. BBPOM di Bandung (LP-173-IDN) 8. BBPOM di Jakarta (LP-178-IDN) 9. BBPOM di Palembang (LP-188-IDN) 10. BBPOM di Medan (LP-193-IDN) (BTP, cemaran logam pada AMDK) 11. BBPOM di Makassar (LP-199-IDN) 12. BBPOM di Pontianak (LP-218-IDN) 13. BPOM di Pekanbaru (LP-230-IDN) 14. BBPOM di Manado (LP-232-IDN) 15. BBPOM di Banjarmasin (LP-243-IDN) 16. BBPOM di Jayapura (LP-244-IDN) (BTP, cemaran logam) 17. BPOM di Kendari (LP-245-IDN) (BTP, cemaran logam) 18. BBPOM di Samarinda (LP-268-IDN) 19. BPOM di Jambi (LP-277-IDN) 20. BPOM di Palangkaraya (LP-278-IDN) (BTP) 21. BPOM di Bengkulu (LP-290-IDN) 22. BPOM di Ambon (LP-291-IDN) 23. BPOM di Kupang (LP-304-IDN) (BTP, cemaran logam pada AMDK) 24. BBPOM di Bandar Lampung (LP-471-IDN) (BTP, cemaran logam Pb, Cu, As) 25. BBPOM di Banda Aceh (LP-483-IDN) 26. BPOM di Palu (LP-580-IDN) (BTP) 27. PPOMN (LP-597-IDN) 2. Kementrian Pertanian 1. BB Pascapanen (LP-365-IDN) 2. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura Sulawesi Selatan (LP-267-IDN) 3. Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Jakarta (LP-115-IDN) 4. Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor (LP-121-IDN) 5. UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (LP-122-IDN)
DATA LABORATORIUM PENGUJI TERAKREDITASI
6. Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan (LP-315-IDN) 7. Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Boyolali (LP-584-IDN) 3. Kementrian Perdagangan 1. BPMB (LP-025-IDN) 2. BPSMB seluruh Indonesia (DISPERINDAG) 4. Kementrian Perindustrian 1. BBIA (LP-057-IDN) 2. Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda (LP-060-IDN) 3. Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak (LP-079-IDN) 4. Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan Palembang (LP-080) 5. Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (LP-109-IDN) 6. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar (LP-110-IDN) 7. Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon (LP-383-IDN) 5. Kementrian Kelautan dan Perikanan 1. LPPMHP Semarang (LP-103-IDN) 2. LPPMHP Palembang (LP-105-IDN) 3. LPPMHP Medan (LP-124-IDN) 4. LPPMHP Denpasar (LP-097-IDN) 5. LPPMHP Papua 6. LPPMHP Kalimantan Barat 7. LPPMHP Kepri (LP-542-IDN) 8. LPPMHP Cilacap (LP-197-IDN) 9. LPPMHP Merauke (LP-273-IDN) 10. LPPMHP Sultra (LP-426-IDN) 11. LPPMHP Sorong (LP-542-IDN) 12. LPPMHP Padang (LP-545-IDN) 13. LPPMHP Gorontalo (LP-562-IDN) 14. LPPMHP Ambon (LP-596-IDN) 15. LPPMHP Kupang (LP-601-IDN) 16. Balai Pengujian Mutu Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta 17. Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Surabaya 18. Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Makassar 19. UPTD Balai Pengujian Mutu Hasil Hasil Perikanan Tangerang 20. Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan Cirebon 21. Balai Karantina Ikan seluruh Indonesia 6. Swasta 1. Lab. Sucofindo Cibitung (LP-024-IDN) 2. Laboratorium Cabang Surabaya, PT. Sucofindo (Persero) (LP-028-IDN) 3. PT. Embrio Food Lab (LP-067-IDN) 4. PT. Indofood Sukses Makmur (LP-069-IDN)
DATA LABORATORIUM PENGUJI TERAKREDITASI
5. Laboratorium Terpadu Institut Pertanian Bogor (LP-156-IDN) 6. PT Angler Biochemlab (LP-514-IDN) 7. PT. SGS Indonesia (LP-432-IDN) 8. PT Intertek Utama Services Cikini (LP-237-IDN) 9. PT. Saraswanti Indo Genetech (LP-184-IDN) 10. PT. Nestle Indonesia Gejayan Factory (LP-194-IDN) 11. PT. Nutrifood Indonesia - Divisi Tropicana Slim (LP-385-IDN) 12. PT. TUV NORD Indonesia (LP-411-IDN) 13. PT Biochem Technology (LP-286-IDN) 14. PT. SGS Indo Assay Laboratories (LP-373-IDN) 15. Tudung Corporate Laboratory (LP-495-IDN) 16. PT Nugen Bioscience Indonesia (LP-515-IDN) 17. PT Anugrah Analisis Sempurna (LP-565-IDN) 8. Lain-lain 1. Labkesda DKI (LP-157-IDN) 2. Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Institut Pertanian Bogor (LP-312) 3. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat (LP-334-IDN) 4. Balai Pengkajian Bioteknologi – BPPT (LP-446-IDN)