IV. HASIL DAN PEMBAHASAN. 1. Tinjauan Tentang Kota Bandar Lampung

71

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 1. Tinjauan Tentang Kota Bandar Lampung a. Kondisi Geografis Daerah Sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung menjadi pusat

kegiatan

pemerintahan,

sosial,

politik,

pendidikan

dan

kebudayaan. Kota Bandar Lampung juga merupakan pusat kegiatan perekonomian di Provinsi Lampung, karena terletak di wilayah yang strategis dan merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Jawa dan Sumatera sehingga secara ekonomis menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan, sebagai pusat perdagangan, industri dan wisata.

Jika dilihat dari iklim, Kota Bandar Lampung memiliki iklim tropis basah yang mendapat pengaruh dari angin musim. Suhu udara maksimum rata–rata 30,570 celcius, suhu minimum 25,340 celcius. Kelembaban relative maksimum rata-rata 89,34% dan minimum 72,29%, intensitas penyinaran rata-rata 0,25 jam, kecepatan angin ratarata adalah 2,34 km/jam dan rata-rata evaporasi 3.95 mm/hari. Curah hujan bervariasi 67,22 mm pada Bulan September s/d 277,8 mm pada

72

Bulan Januari. Curah hujan yang tinggi (>100mm/bulan) terjadi selama tujuh bulan mulai Bulan November s/d Bulan Mei dan musin kemarau curah hujan <100 mm/bulan terjadi selama lima bulan mulai dari Bulan Juni s/d Bulan Oktober. b. Luas Wilayah dan Batas Administrasi Daerah Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² atau 19.722 hektar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Tabel 2. Data Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung No

Kecamatan

1.

Teluk Betung Barat

2 3

Teluk Betung Timur Teluk Betung Selatan

4

Bumi Waras

5 6 7

Panjang Tanjung Karang Timur Kedamaian

8

Teluk Betung Utara

9

Tanjung Karang Pusat

10 11

Enggal Tanjung Karang Barat

12 13

Kemiling Langkapura

14 15

Kedaton Rajabasa

16 17 18

Tanjung Senang Labuhan Ratu Sukarame

19

Sukabumi

20

Wayhalim Jumlah

Luas Wilayah (Km2)

Jumlah Kelurahan

Jumlah Lingkungan

Jumlah RT

11,02 14,83 3,79 3,37 15,75 2,03 8,21 4,33 4,05 3,49 14,99 24,24 6,12 4,79 13,53 10,63 7,79 14,75 20,60 5,35 197,22

5 6 6 5 8 5 7 6 7 6 7 9 5 7 7 5 6 6 7 6 126

14 14 14 12 20 11 16 12 14 13 16 20 11 16 14 11 12 13 16 16 285

98 99 141 153 227 109 126 161 148 199 130 240 73 136 105 105 91 117 157 184 2.719

Sumber : Kota Bandar Lampung dalam Angka Tahun 2013, BPS 2013 (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung Tahun 2013)

73

Secara Geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5020‟ sampai dengan 5030‟ Lintang Selatan dan 105028‟ sampai dengan 105037‟ Bujur Timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan Pulau Sumatera. Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten

Pesawaran

dan

Kecamatan

Katibung

Kabupaten

Lampung Selatan serta Teluk Lampung. 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

2. Gambaran Umum Demografis Kota Bandar Lampung Demografis Kota Bandar Lampung menggambarkan kondisi penduduk Kota Bandar Lampung yang meliputi jumlah, komposisi, struktur dan perkembangannya. Demografis Kota Bandar Lampung berguna untuk menyusun perencanaan dan pembangunan disegala bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan dan bidang-bidang lainnya, selain itu kondisi demografis Kota Bandar Lampung juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Pemeritah Daerah Kota Bandar Lampung.

74

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2012 berdasarkan hasil estimasi Sensus Penduduk 2010 tercatat sebesar 902.885 jiwa yang terdiri dari 456.620 jiwa penduduk laki-laki dan 446.265 perempuan. Angka ini menempatkan Kota Bandar Lampung di posisi 4 populasi terbesar di Provinsi Lampung setelah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan. Perkembangan penduduk pada tahun 2012 juga menunjukkan peningkatan dengan membandingkan jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 891.837 jiwa terlihat bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Bandar Lampung pada tahun 2012 mencapai 1.29%.

Perbandingan

antara

penduduk

laki-laki

dan

perempuan

akan

menghasilkan suatu ukuran yang disebut Rasio Jenis Kelamin atau Sex Ratio (SR). Pada tahun 2012, Sex Ratio menunjukkan angka 102,3 artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Bandar Lampung selama periode 2010–2012 menunjukkan angka diatas 100. Hal tersebut mengindikasikn bahwa selama periode 2010-2012 proporsi penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.

Kepadatan penduduk suatu daerah berkaitan dengan daya dukung daerah tersebut, salah satunya memiliki akses fasilitas yang baik. Tiga Kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi adalah Kecamatan Tanjung Karang Pusat (11.166 jiwa/km²), Kecamatan Teluk Betung Selatan (9.031 jiwa/km²) dan Kecamatan Kedaton (8.244

75

jiwa/km²). secara rata-rata, kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2012 adalah sebesar 4.578 jiwa/km².

Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi akan sangat mempempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja, semakin besar jumlah penduduk usia kerja, maka otomatis jumlah angkatan kerja akan bertambah, baik itu sebagai pekerja maupun sebagai pencari kerja. Sejarah perkembangan bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa keunggulan suatu bangsa dalam berbagai bidang tidak semata-mata tergantung pada keunggulan sumber daya alam yang dimilikinya, melainkan oleh sumber daya manusianya yang mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas dan ikut berperan serta dalam pembangunan juga semakin selektif. Oleh sebab itu persaingan di bidang pendidikan juga semakin meningkat, karena tingkat pendidikan memberikan cerminan tentang kemampuan dan pengetahuan seseorang.

3. Kondisi Ekonomi Kota Bandar Lampung Gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu daerah dapat diperoleh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penghitungan PRDB menggunakan dua macam harga, yaitu PRDB atas dasar harga berlaku dan PRDB atas dasar harga konstan. PRDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi. Selain itu

76

indikator yang sangat popular yang dapat diturunkan dari pendapatan regional atas dasar harga berlaku adalah pendapatan perkapita.

Pendapatan perkapita merupakan rata-rata pendapatan yang diterima masing-masing

penduduk,

yang

akan

menggambarkan

tingkat

kesejahteraan masyarakat. Sedangkan PRDB atas dasar daftar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor akan dapat memberikan gambaran untuk mengukur sampai seberapa jauh keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian daerahnya.

Struktur ekonomi digunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Sebagaimana perkotaan lainnya. perekonomian Kota Bandar Lampung memiliki ciri khas yang bertumpu pada sektor sekunder dan tersirer. Sektor sekunder mencakup sektor industri, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor bangunan. Input sektor ini berasal dari sektor primer. Sedangkan sektor tersier mencakup sektor perdagangan, hotel, rumah makan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Umumnya sektor ini inputnya berasal dari sektor sekunder dan outputnya berupa service (jasa).

77

Perekonomian Kota Bandar Lampung Tahun 2012 masih didominasi oleh 5 (sektor) kegiatan ekonomi yakni sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Hal ini terlihat dari kontribusi masing-masing sektor tersebut terhadap pembentukan PRDB kota Bandar Lampung.

B. Tinjauan Tentang Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung 1. Pembentukan Organisasi dan SK Pembentukan Organisasi atau Kelembagaan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1 dan 2) “bahwa disetiap daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah.”

Implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 159 Tahun 2000 diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung yang dipertegas dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 22 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2001 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

78

2. Gambaran Singkat Tupoksi Organisasi Berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung

Nomor 22 Tahun

2008, tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung, bahwa kedudukan Badan Kepegawaian Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan dan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, penyampaian informasi kepegawaian daerah Kota Bandar Lampung kepada Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana di atas, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi : a. Penyusunan

Peraturan

perundang-undangan

daerah

di

bidang

kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah; b. Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian Daerah Kota; c. Penyusunan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepegawaian Daerah Kota;

79

d. Penyiapan

dan

Pelaksanaan

Pengangkatan,

Kenaikan

Pangkat,

pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; e. Pelayanan Administrasi Kepegawaian dalam dan dari jabatan sturuktural atau fungsional sesuai dengan norma dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; f. Penyiapan Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; g. Penyelenggaraan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota; h. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Kota.

3. Gambaran Cakupan Kegiatan/Wilayah Pelayanan Ruang Lingkup Badan Kepegawaian Daerah antara lain : a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kepegawaian Daerah serta Pendidikan dan Pelatihan; b. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah serta Pendidikan dan Pelatihan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian Daerah serta Pendidikan dan Pelatihan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Kepegawaian Daerah; e. Pelayanan Administratif.

80

4. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung terdiri dari : 1. Kepala Badan. 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub. Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi; b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub. Bagian Keuangan. 3. Bidang

Pengadaan,

Kepangkatan

dan

Penggajian

Pegawai,

membawahi: a. Sub. Bidang Pengadaan Pegawai; b. Sub. Bidang Kepangkatan dan Penggajian Pegawai. 4. Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai membawahi : a. Sub. Bidang Mutasi Pegawai; b. Sub Bidang Pengembangan Pegawai. 5. Bidang Pembinaan, Pemberhentian, Data dan Informasi Kepegawaian membawah: a. Sub.Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai; b. Sub Bidang Kesejahteraan, Data dan Informasi Kepegawaian. 6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi : a. Sub.Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural; b. Sub.Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional. 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

81

Gambar 4. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung Berdasarkan : SK Walikota Bandar Lampung No. 22 tahun 2008 Tanggal 11-02-2008

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM, MONITORING, & EVALUASI

KABID PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PENGGAJIAN PEGAWAI

KABID MUTASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

KASUBBAG KEUANGAN

KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

KABID PEMBINAAN, PEMBERHENTIAN, DATA & INFORMASI KEPEGAWAIAN

KABID PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KASUBBID PENGADAAN PEGAWAI

KASUBBID PENGEMBANG AN PEGAWAI

KASUBBID PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

KASUBBID DIKLAT STRUKTURAL

KASUBBID KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN PEGAWAI

KASUBBID MUTASI PEGAWAI

KASUBBID KESEJAHTERAAN, DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

KASUBBID DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL

82

5. Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengelola administrasi dan manajemen kepegawaian pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, Badan Kepegawaian Daerah di dukung dengan komposisi Pegawai sebagai berikut: (data per 31 Desember 2013) berjumlah 58 Pegawai yang terdiri dari 54 Pegawai Negari Sipil dan 4 TKS, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan Golongan, jabatan, pendidikan,

jenis kelamin, status

kepegawaian, dan usia sumber daya aparatur pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Rekap PNS Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Golongan Golongan

a

b

c

d

Jumlah

I

-

-

-

-

-

II

4

3

2

-

9

III

17

10

6

7

40

IV

3

1

1

-

5

Sumber : Data Badan Kepegawaian Daerah Per 31 Desember 2013. (Laporan Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013)

Tabel 4. Rekap PNS Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Jabatan No

Jabatan

Jumlah

1

Struktural

17

2

Staf

37

Jumlah

54

Sumber : Data Badan Kepegawaian Daerah Per 31 Desember 2013. (Laporan Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013)

83

Tabel 5. Rekap PNS Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Pendidikan No

Pendidikan

Jumlah

1

S-3

-

2

S-2

12

3

S-1

32

4

D IV

-

5

D III

2

6

D II

-

7

DI

-

8

SLTA

8

9

SLTP

-

10

SD

-

JUMLAH

54

Sumber : Data Badan Kepegawaian Daerah Per 31 Desember 2013. (Laporan Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013).

Tabel 6. Rekap PNS Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Usia Sumber Daya Manusia (SDM) No

Usia

Jumlah

1

50-56

5 PNS

2

40-49

14 PNS

3

30-39

25 PNS

4

20-29

10 PNS

Sumber : Data Badan Kepegawaian Daerah Per 31 Desember 2013. (Laporan Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013).

Tabel 7. Rekap Pegawai Negari Sipil BKD berdasarkan Jenis Kelamin No

Jenis Kelamin

Jumlah

1

Laki-laki

31

2

Perempuan

23

Sumber : Data Badan Kepegawaian Daerah Per 31 Desember 2013. (LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013).

84

Tabel 8. Rekap PNS BKD berdasarkan Status Kepegawaian No

Status Kepegawaian

Jumlah

1

PNS

54 PNS

2 3

CPNS PHL

CPNS -

4

TKS

4 Orang

Jumlah

58

Sumber : Data Badan Kepegawaian Daerah Per 31 Desember 2013. (LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013).

Dengan komposisi pegawai sejumlah 58 personil, Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan pengelolaan Kepegawaian Pemerintah Kota Bandar Lampung sebanyak 11.480 PNS.

C. Tinjauan Tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa: “Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik adalah kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil yang memuat data Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya secara elektronik, selanjutnya disebut Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)” Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) yang saat ini berlaku belum dapat dimanfaatkan untuk kemudahan dan pemberian pelayanan multiguna kepada Pegawai

Negeri

Sipil

(PNS),

penerima

pensiun

dan

keluarganya.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa : “Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik Tambahan (KPE Tambahan) adalah Kartu Identitas untuk suami/istri dan anak yang menjadi tanggunan Pegawai Negeri Sipil atau penerima Pensiun sesuai dengan peraturan perundanganundangan.”

85

Artinya setiap Pegawai Negari Sipil akan diberikan Kartu Pegawai yang memuat data pegawai negeri sipil dan keluarganya secara elektronik. Kartu Pegawai Elektronik sebagaimana dimaksud diatas adalah kartu identitas Pegawai Negari Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negari Sipil yang berfungsi

multiguna

untuk

pelayanan

di

bidang

kepegawaian

dan

pengendalian data kepegawaian. Pemberian Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) dan Kartu Pegawai Elektronik tambahan bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada Pegawai Negari Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negari Sipil dan keluarganya.

Terobosan yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara merupakan bentuk reformasi birokrasi dalam pendataan kepegawaian. Kartu Pegawai Elektronik diharapkan dapat memangkas berbagai birokrasi yang akan mengurangi beban Pegawai Negari Sipil dalam pengurusan administrasi kepegawaian dan layanan yang diperoleh akan lebih transparan dan objektif.

Adapun dasar hukum yang melandasi Badan Kepegawaian Negara dalam mengimplementasikan Kartu Pegawai Elektronik sebagai berikut: a. Undang-Undang

Nomor

43

Tahun

1999

tentang

Pokok-Pokok

Kepegawaian Pasal 12 Ayat (2) yaitu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang

profesional

dan

sejahtera

serta

memiliki

misi

yaitu

menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan sejahtera.

86

b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dan Petunjuk pelaksanaan konversi Nomor Induk Pegawai. c. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dan Pedoman pelaksanaan permintaan, penetapan dan penggunaan Nomor Induk Pegawai. d. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dan Petunjuk pelaksanaan penerbitan Kartu Pegawai Elektronik.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menerbitkan Kartu Pegawai Elektronik adalah untuk memudahkan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya, juga membangun database Kartu Pegawai Elektronik yang memiliki tingkat keotentikan dan indentifikasi yang tinggi sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat, serta memberikan fasilitas multifungsi layanan kepada Pegawai Negeri Sipil yang lebih efektif dan efesien melalui penggunaan Kartu Pegawai Elektronik.

Pemberlakuan kartu identitas tunggal bagi Pegawai Negari Sipil merupakan tindak lanjut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik. Sebab, Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) yang dianggap belum dapat dimanfaatkan untuk kemudahan dan pemberian pelayanan multiguna kepada Pegawai

87

Negeri Sipil, penerima pensiun dan keluarganya. Berbagai kemudahan akses, bisa dilakukan melalui kartu tersebut. Seperti, kartu kredit, ATM maupun kartu Askes dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 7, 8 dan 9 adapun Fungsi dari Kartu Pegawai Negari Sipil Elektonik, sebagai berikut: 1. Updating data Pegawai Negeri Sipil secara langsung melalui Anjungan yang terdapat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota; 2. Pelayanan Kesehatan (ASKES); 3. Pelayanan Perumahan (TAPERUM); 4. Pelayanan TASPEN; 5. Tabungan Hari Tua (THT); 6. Pelayanan Pensiun; 7. Pelayanan Haji; 8. Kartu ATM dan Transaksi Perbankan.

Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) merupakan kartu identitas pegawai sebagai pengganti dari Kartu Pegawai (Karpeg) yang ada sekarang sebagai bukti diri seorang Pegawai Negari Sipil. Kartu Pegawai Elektronik selain sebagai kartu identitas Pegawai Negari Sipil, dirancang secara khusus dengan bentuk dan format berbeda yang dapat digunakan oleh Pegawai Negari Sipil sebagai kartu belanja dan dompet elektronik. Kartu Pegawai Elektronik ini telah di launching oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada tanggal 30 Mei 2006 di Jakarta bertepatan dengan ulang tahun

88

Badan Kepegawaian Negara ke-58. Untuk persiapan pembuatan Kartu Pegawai Elektronik, Badan Kepegawaian Negara telah mempersiapkan pedoman pelaksanaan dan implementasinya akan dilakukan secara bertahap.

Di sisi lain juga dalam implementasinya Pencetakan Kartu Pegawai Elektronik ini bertujuan untuk : a. Mendapatkan data biometric fisik Pegawai Negeri Sipil yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. b. Membangun database Kartu Pegawai Elektronik yang memiliki tingkat keotentikan dan identifikasi yang tinggi sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat. c. Mewujudkan Data Kepegawaian yang mutakhir di Instansi Pusat maupun Daerah yang terintegrasi secara nasional dalam sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh Pegawai Negeri Sipil bersangkutan melalui Anjungan Kartu Pegawai Elektronik d. Memberikan fasilitas multifungsi layanan kepada Pegawai Negeri Sipil yang lebih efektif dan efesien melalui penggunaan Kartu pegawai Negeri Sipil Elektronik.

Disamping itu dalam pelaksanaan kegiatan Implementasi Kartu Pegawai Negari Sipil Elektronik juga mendapatkan manfaat antara lain : a. Mempermudah dalam pelaksanaan pembangunan platform elektronik yang mendukung pelaksanaan e-Government sebagai media pencatatan,

89

pengawasan dan kontrol serta dapat diintegrasikan dengan layanan sektor yang lainnya. b. Tersedianya informasi Pegawai Negari Sipil yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian Pegawai Negari Sipil, dan informasi data kepegawaian Pegawai Negari Sipil dapat diakses oleh Pegawai Negari Sipil bersangkutan melalui Kartu Pegawai Elektronik dan Anjungan Kartu Pegawai Elektronik. c. Tersedianya fasilitas layanan dalam rangka penanganan dan pengelolaan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) serta pengendalian data Pegawai Negari Sipil. d. Tersedianya acuan data Pegawai Negari Sipil bagi instansi dan pihak yang terkait dalam rangka peningkatan layanan kepegawaian secara efektif, efisien dan terpadu, seperti layanan pembayaran gaji, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, dsb.

Gambar 5. Desain Kartu Pegawai Elektronik :

90

Kartu Pegawai Elektronik dibuat dengan warna dasar kuning dalam bentuk persegi panjang dengan ukuran sebagai berikut : a. Panjang 85,60 mm; b. Lebar 53,98 mm; c. Tebal 0,7 mm.

Bagian depan Kartu Pegawai Elektronik berlatar belakang peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatasnya terdapat : a. Gambar burung Garuda Pancasila; b. Tulisan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA; c. Tulisan KARTU PEGAWAI NEGARI SIPIL ELEKTRONIK (KPE); d. Microchip warna kuning emas; e. Nama, NIP, dan foto pemilik Kartu Pegawai Elektronik; f. Tempat dan tanggal ditetapkannya Kartu Pegawai Elektronik.

Microchip memuat data elektronik pemilik Kartu Pegawai Elektronik antara lain : data kepegawaian, sidik jari, data keluarga, nama jabatan. Memory Usage Kartu Pegawai Elektronik (Bytes) adalah: a. Main Card for Pegawai Negari Sipil 9.015-14,08% (dari 64 Kb); b. Additional Data for Spouses 6.378 – 9,96% (dari 64 Kb); c. Additional Data for Children 6.362-9,94% (dari 64 Kb); d. Biometric Data Picture & FP Aprox. 30 Kb atau 46% (dari 64 Kb).

Bagian Belakang Kartu Pegawai Elektronik memuat : a. Logo dari pihak-pihak yang terkait program Kartu Pegawai Elektronik; b. Magnetic Stripe (Swipe Contact);

91

c. Pengumuman atau himbauan berkaitan dengan Kartu Pegawai Elektronik; d. Tulisan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN), alamat, dan nomor telepon.

Nomor Induk Pegawai adalah Nomor Identitas Pegawai Negari Sipil, sebagai nomor pensiun, sebagai nomor asuransi sosial dan sebagai dasar penyusunan tata usaha kepegawaian yang teratur. Nomor Induk Pegawai yang berlaku saat ini menggunakan sembilan angka, dua angka pertama menunjukkan instansi tempat bekerja, tujuh angka berikutnya menunjukkan nomor urut pegawai. Jumlah digit yang hanya sembilan angka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan adanya tuntutan masyarakat dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, karena nomor induk pegawai yang ada saat ini tidak dapat lagi membedakan antara Pegawai Negari Sipil pusat dan Pegawai Negari Sipil daerah.

Untuk mengatasi masalah tersebut Badan Kepegawaian Negara telah merancang Nomor Induk Pegawai baru dengan jumlah 18 digit, disusun tidak lagi menunjukkan unit kerja dimana Pegawai Negari Sipil bekerja, tetapi berdasarkan tahun bulan dan tanggal lahir pegawai yang bersangkutan serta bulan dan tahun mulai masuk menjadi CPNS serta satu digit menunjukkan jenis kelamin dan 3 digit terakhir menunjukkan angka urut pada saat dinagkat menjadi PNS/CPNS. Sebagai contoh Pegawai Negari Sipil bernama Dedi Saputra lahir di Bandar Lampung pada tanggal 27 November 1986 diangkat menjadi CPNS bulan Pebruari 2009, dengan demikian penulisan nomor induk pada kartu pegawainya menjadi 19861127 200902 1 002.

92

Dengan kode Nomor Induk Pegawai yang baru ini nantinya Pegawai Negari Sipil dimanapun bertugas nomor induknya menjadi unik dan diharapkan dapat menjadi perekat dan pemersatu dalam semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Nomor Induk Pegawai ini akan menjadi identitas Pegawai Negari Sipil yang kemudian dituangkan dalam Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik berfungsi multiguna sebagai pengganti Kartu Pegawai yang telah ada.

Kartu Pegawai Elektronik merupakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian agar lebih efisien dan efektif, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata tetapi di sisi lain, layanan yang diterima oleh Pegawai Negari Sipil itu sendiri masih sangat rendah. Kartu pegawai elektronik diharapkan dapat memangkas berbagai Birokrasi yang akan mengurangi beban Pegawai Negari Sipil dalam pengurusan administrasi kepegawaian dan layanan yang diperoleh akan lebih transparan dan objektif. Badan Kepegawaian Negara mulai tahun 2005 mengkaji agar layanan kepada Pegawai Negari Sipil lebih transparan, objektif, dan efisien. Tindak lanjut dari kajian itu adalah dengan diterbitkannya Kartu Pegawai Elektronik.

93

D. Hasil Pengumpulan Data Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil pengumpulan data, kemudian dilakukan pembahasan secara mendalam dengan cara mengaitkan data yang telah diperoleh dengan teori-teori yang telah dicantumkan pada bab II. Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh titik temu yang bisa dijadikan jawaban atas permasalahan yang terjadi dalam proses Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE).

Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah snowball, dengan demikian peneliti melakukan wawancara sampai tidak ada lagi informasi yang beragam (data jenuh) terkait dengan masalah penelitian. Karena aspek yang diteliti adalah aspek pelaksaaan program, maka peneliti melakukan banyak wawancara terhadap pelaksana dimasing-masing bagian pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung, sedangkan wawancara terhadap Pegawai Negeri Sipil dilakukan untuk mengetahui tentang pendapat dan informasi tentang implementasi kebijakan Kartu Pegawai Elektronik pada Kota Bandar Lampung.

Peneliti melakukan pengumpulan data berdasarkan fokus masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Ada tiga fokus masalah dalam penelitian ini, yaitu : a.

Aspek Implementor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung (aktor pelaksana kebijakan);

b. Aspek Pegawai Negeri Sipil pengguna Kartu Pegawai Elektronik; c. Aspek Sumber Daya, Komunikasi dan Informasi.

94

1. Aspek Implementator Kartu Pegawai Elektronik (Aktor Pelaksana Kebijakan). Sejak awal, yang menjadi Leading Sector terhadap pelaksanaan Kebijakan Impementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung. Setiap proses tahapan pelaksanaan kebijakan, Badan Kepegawaian Daerah memiliki peranan dan fungsi dalam mensosialisasikan Kartu Pegawai Elektronik kepada Pegawai Negari Sipil Kota Bandar Lampung.

Setelah terbitnya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE), Pemerintah Kota Bandar Lampung menandatanggani Memorandum Of Understanding (MOU) dengan pihak Badan Kepegawian Negara dengan Nomor 69/K/KS/VIII/2009 dan Nomor 800/1493/25/2009. Selanjutnya Badan Kepegawaian Negara menunjuk Pihak ke-3 selaku rekanan yaitu PT. Sucofindo untuk melakukan proses perekaman data pegawai. Kemudian dilanjutkan dengan mencari pihak Perbankan yang akan diajak kerja sama Layanan Perbankan dalam Otentikasi pembayaran Gaji Pegawai Negari Sipil.

Proses Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik melibatkan beberapa aktor implementasi (Implementor) antara lain : Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung, PT. Sucofindo, dan Pihak Perbankan (Bank Lampung, Bank Nasional Indonesia, Bank Rakyat Indonesia), berikut hasil kerjanya:

95

Tabel 9. Aktor Implementasi dan Hasil Kerjanya Aktor No

Implementasi

Hasil Kerja

Kebijakan 1.

Badan

 Menindaklanjuti Peraturan Kepala BKN Nomor 7

Kepegawaian

Tahun 2008, BKN mendelegasikan Implementasi

Negara

Kartu Pegawai Elektronik Badan Kepegawaian

(BKN)

Daerah Kota Bandar Lampung mendatangani Memorandum Of Understanding (MOU) dengan pihak Badan Kepegawian Negara dengan Nomor 69/K/KS/VIII/2009

dan

Nomor

800/1493/25/2009.  Melakukan Koordinasi dengan BKD Kota Bandar Lampung agar

melakukan sosialisasi tentang

Kartu Pegawai Elektronik  BKN berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung untuk melakukan proses implementasi dengan cara mengadakan jadwal pengambilan data Pegawai Negari Sipil, dalam hal ini Foto Pegawai Negari Sipil dan sidik jari Pegawai Negari Sipil sebagai bahan untuk pembuatan Kartu Pegawai Elektronik Pegawai Negari Sipil.  BKN menunjuk Pihak ke-3 selaku rekanan yaitu PT.

Sucofindo

untuk

melakukan

proses

perekaman data pegawai pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.  BKN berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung untuk mencari pihak Perbankan yang akan diajak kerja sama Layanan

Perbankan

dalam

pembayaran Gaji Pegawai Negari Sipil.

Otentikasi

96

 BKN Melakukan Pencetakan Kartu Pegawai Elektronik dari hasil perekaman data Pegawai Negari Sipil.  BKN melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung terkait kendala apa saja yang terjadi dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik seperti Kartu Pegawai Elektronik yang gagal terbit, Kartu Pegawai Elektronik dengan kesalahan penulisan Nama, NIP, Photo, dan Kartu Pegawai Elektronik

hilang.

Untuk

selanjutnya

menjadwalkan perekaman data ulang. 2.

Badan

 BKD mempersiapkan proses penadatanganan

Kepegawaian

Memorandum Of Understanding (MOU) dengan

Daerah

pihak Badan Kepegawian

(BKD) Kota

Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan

Bandar

Nomor

Lampung

800/1493/25/2009.  BKD

Negara dengan

69/K/KS/VIII/2009

melakukan

sosialisasi

dan

Nomor

tentang

Kartu

Pegawai Elektronik kepada Pegawai Negari Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung.  BKD berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara Pegawai

terkait

proses

Elektronik

implementasi

dengan

Kartu

melakukan

Perekaman data Pegawai Negari Sipil, dalam hal ini Foto Pegawai Negari Sipil dan sidik jari Pegawai Negari Sipil sebagai bahan untuk pembuatan Kartu Pegawai Elektronik Pegawai Negari Sipil.  BKD berkoordinasi dengan PT. Sucofindo selaku rekanan

BKN

dalam

melakukan

proses

perekaman data pegawai pada Pemerintah Kota

97

Bandar Lampung.  BKD melakukan kerja sama dengan Pihak Perbankan yang akan diajak kerja sama dalam Layanan

Perbankan

dalam

Otentikasi

pembayaran Gaji Pegawai Negari Sipil. (Bank Lampung,

Bank

Nasional Indonesia,

Bank

Rakyat Indonesia)  BKD Melakukan Pendistribusian Kartu Pegawai Elektronik dari Badan Kepegawaian Negara yang sudah selesi dicetak.  BKD melakukan pendataan Kartu Pegawai Elektronik Pegawai Negari Sipil yang terdapat kesalahan penulisan Nama, NIP, Photo, dan Kartu

Pegawai

Elektronik

hilang

untuk

selanjutnya menjadwalkan perekaman data ulang. 3.

PT. Sucofindo

 PT. Sucofindo

melakukan koordinsi dengan

Badan Kepegawaian Negara terkait Jadwal perekaman data pegawai pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.  PT. Sucofindo Badan

melakukan koordinasi dengan

Kepegawaian

Daerah

Kota

Bandar

Lampung terkait Teknis perekaman data pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.  PT. Sucofindo

menyerahkan data Pegawai

Negari Sipil Kota Bandar Lampung kepada Badan Kepegawaian Negara sebagai bahan dasar pembuatan Kartu Pegawai Elektronik.  PT. Sucofindo

melakukan koordinsi dengan

Badan Kepegawaian Negara terkait adanya kesalahan penulisan Nama, NIP, Photo, dan Kartu Pegawai Elektronik hilang bagi Pegawai

98

Negari Sipil Kota Bandar Lampung untuk selanjutnya menjadwalkan perekaman data ulang.  PT. Sucofindo Badan

melakukan koordinsi dengan

Kepegawaian

Daerah

Kota

Bandar

Lampung terkait Teknis perekaman data pegawai yang terdapat kesalahan penulisan Nama, NIP, Photo, dan Kartu Pegawai Elektronik hilang bagi Pegawai Negari Sipil Kota Bandar Lampung. 4.

Pihak

 Pihak Perbankan menanggapi tawaran kerja sama

Perbankan

yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bandar

(Bank

Lampung dalam Layanan Perbankan dalam

Lampung,

Otentikasi pembayaran Gaji Pegawai Negari

Bank

Sipil. (Bank Lampung, Bank Nasional Indonesia,

Nasional

Bank Rakyat Indonesia)

Indonesia,

 Bank Lampung bersurat Kepada Pemerintah Kota

Bank Rakyat

Bandar Lampung, dengan Nomor Surat 136/DIR-

Indonesia)

2/II/2011 Prihal : Mohon Realisasi MOU tentang Kartu Pegawai Elektronik.  Bank

Nasional

Indonesia

bersurat

Kepada

Pemerintah Kota Bandar Lampung, dengan Nomor Surat TKR/5/0117. Prihal : Penawaran Kerja Sama Kartu Pegawai Elektronik bagi Pegawai Negari Sipil  Bank

Rakyat

Indonesia

bersurat

Kepada

Pemerintah Kota Bandar Lampung, dengan Nomor Surat B.34/KC-IV/OPS/01/2010. Prihal : Penawaran Kerja Sama Payroll dan Kartu Pegawai Elektronik. (Sumber : Analisi Peneliti, 2014)

99

a. Wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait, baik itu dari Pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung dimana tujuan dari wawancara ini adalah menggali informasi tentang Kartu Pegawai Elektronik lebih detail

mengenai

Pengetahuan

pelaksana/implementor

dalam

memahami Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008. seperti tujuan diberlakukannya Kartu Pegawai Elektronik yang diutarakan oleh Bapak Muhammad Umar selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Kartu Pegawai Elektronik untuk Pegawai Negeri Sipil merupakan kebijakan dari Pusat, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara. Fungsi utamanya adalah sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil penganti Kartu Pegawai yang dipandang sudah ketinggalan jaman.” Hal ini senada juga diungkapkan oleh Ibu Siti Supiah selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Apabila kita merujuk kepada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 7 Tahun 2008 Kartu Pegawai Elektronik berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian selain itu Kartu Pegawai Elektronik berfungsi sebagai pengganti Kartu Pegawai (KARPEG) yang selama ini berfungsi sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS).” Diperkuat dengan pendapat Ibu Rining Sri Hastuti selaku Kapala Bidang Kesejahteraan, Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Fungsi utama dari Kartu Pegawai Elektronik adalah sebagai pengganti dari Kartu Pegawai (Karpeg), sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil, disamping itu memang Kartu Pegawai Elektronik mempunyai fungsi perbankan dimana setiap awal bulan gaji Pegawai Negari Sipil langsung masuk ke rekening yang bersangkutan.”

100

Sementara Ibu Fariana selaku Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung berpendapat bahwa : “Kartu Pegawai Elektronik berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian. Pelayanan Kepegawaian tersebut antara lain : Asuransi kesehatan, Pensiun, Tabungan Hari Tua, Tabungan Perumahan serta untuk menggantikan Kartu Pegawai (karpeg) sebagai Kartu Identitas Pegawai (ID).” Hal senada juga diungkapkan Bapak Muzani Ali selaku Kasubbag Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Tujuan utama diberlakukannya Kartu Pegawai Elektronik adalah perubahan dari Kartu Pegawai (KARPEG) ke Kartu Pegawai Elektronik, artinya menggunakan teknologi informasi dalam bentuk Kartu Pegawai Elektronik dalam pelayanan dibidang kepegawaian, selain itu juga perubahan pola pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil melalui layanan perbankan.” Bapak Rahmat Sutomo selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Distribusi Kartu Pegawai Elaktronik (KPE) Badan Kepegawaian Negara dari Badan Kepegawaian Negara, Menegaskan: “Kartu Pegawai Elektronik adalah Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya yang memuat data secara elektronik. Tujuan utamanya berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian.” b. Persoalan teknik administratif, pelaksanaan Kartu Pegawai Elektronik harus mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Elektronik. Pelaksanaan Implementasi Kartu Pegawai Elektronik haruslah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemampuan dan ketepatan pelaksana/ implementor dalam melaksanakan prosedur administratif (Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.7 Tahun 2008). Hal ini terlihat

101

dari pendapat beberapa responden seperti Bapak Muhammad Umar selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Badan Kepegawaian Daerah sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik selalu berupaya untuk memenuhi segala prosedur administratif sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, selain itu Badan Kepegawaian Daerah selalu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait Juklak dan Juklis yang harus diikuti dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik dalam hal ini merujuk pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Elektronik” Hal ini senada juga diungkapkan oleh Ibu Siti Supiah selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Badan Kepegawaian Daerah selalu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dengan cara mengirimkan staf untuk melakukan Perjalanan Dinas (SPPD) berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait prosedur administratif sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Elektronik.” Menurut

Ibu

Kesejahteraan,

Rining

Sri

Data

dan

Hastuti Informasi

selaku

Kapala

Bidang

Kepegawaian

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: ”Proses Implementasi Badan Kepegawaian Daerah selalu menunjuk kepada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2008. Selain itu Badan Kepegawaian Daerah selalu berkoordinasi tentang Juklak dan Juklis kepada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.” Sementara Ibu Fariana selaku Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung berpendapat bahwa : “Badan Kepegawaian Daerah selaku leading sector dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Elektronik. Dalam hal ini saya

102

selaku Kasubag Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi langsung ke Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan koordinasi tentang pelaksanaan tahapan Implementasi Kartu Pegawai Elektronik di Kota Bandar Lampung.” Sedangkan menurut Bapak Muzani Ali selaku Kasubbag Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Badan Kepegawaian Daerah selalu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta terkait Prosedur Administrasi yang sesuai dengan peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Elektronik.” Bapak Rahmat Sutomo selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Distribusi Kartu Pegawai Elaktronik (KPE) Badan Kepegawaian Negara, Menegaskan: “Segala peraturan atau prosedur administratif sudah kami laksanakan.”

Proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, kerja sama yang dilakukan dengan pihak Rekanan yang ditunjuk oleh Badan Kepegawaian Negara yaitu PT. Sucofindo bukan tanpa hambatan, menurut wawancara yang penulis lakukan, beberapa responden mengungkapkan kekecewaan terhadap Scofindo yang bertanggungjawab dalam pemfotoan Pegawai Negari Sipil juga sulitnya berkerjasama dengan pihak Instansi yang lain seperti Dinas Pendidikan, seperti yang di utarakan Ibu Rining Sri Hastuti selaku Kapala Bidang Kesejahteraan, Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Kendala yang dihadapi terutama yang saya temui antara lain kurang cakapnya pihak ke-3 dalam hal ini PT. Sucofindo sehingga menimbulkan antrian panjang dalam pemfotoan”

103

Sementara menurut Bapak Muzani Ali selaku Kasubbag Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Yang selama ini saya rasakan kendala yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah antara lain seperti sulitnya berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait informasi tentang Kartu Pegawai Elektronik sehingga banyak Pegawai Negari Sipil pengguna Kartu Pegawai Elektronik terutama Pegawai Negari Sipil guru yang tertinggal informasi Kartu Pegawai Elektronik.” Sementara menurut Ibu Fariana selaku Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring, Dan Evaluasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Masih banyaknya Pegawai Negari Sipil dilingkungan pemerintah kota Bandar Lampung yang belum memiliki Kartu Pegawai Elektronik sejumlah + 1500 Pegawai Negari Sipil,disamping itu Badan Kepegawaian Negara belum memberikan jadwal untuk pemfotoan ulang bagi Pegawai Negari Sipil kota Bandar Lampung,terlepas dari itu semua Kartu Pegawai Elektronik kota Bandar lampung belum menunjuk pihak ke-3 dalam hal layanan perbankan/pembayaran gaji Pegawai Negari Sipil.” Selain itu Ibu Siti Supiah selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung menjelaskan : “Kendala yang kami hadapi adalah belum adanya jadwal yang pasti untuk pemphotoan ulang Kartu Pegawai Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 ini, sehingga nasib Kartu Pegawai Elektronik +1500 Pegawai Negari Sipil belum jelas untuk memiliki Kartu Pegawai Elektronik tahun ini.” Pelaksanaan Implementasi Kartu Pegawai Elektronik di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung harus tetap diawasi dan selalu berkoordinasi dengan Pihak Badan Koordinasi Negara (BKN), sehingga peran Badan Kepegawaian Negara sebagai pencetus dan penggagas Kartu Pegawai Elektronik menjadi terasa, seperti yang

104

diungkapkan Bapak Muhammad Umar selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Berperan dalam memberikan arahan-arahan dan petunjuk yang diberikan terkait teknis implementasi Kartu Pegawai Elektronik, Badan Kepegawaian Negara adalah tempat kami mencari solusi terkait kendala-kendala yang kami hadapi. Selain itu Badan Kepegawaian Daerah Kota aktif melakukan Koordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas (SKPD) ke Badan Kepegawaian Negara untuk melaporkan secara periodik sejauh mana perkembangan dan kemajuan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik. Berbagai kendala yang kami hadapi saat proses implementasi selalu kami konsultasikan kepada pihak Badan Kepegawaian Negara, misalnya saja terkait penunjukan layanan perbankan dalam otentikasi pembayaran gaji setelah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara, Pihak Badan Kepegawaian Negara menyerahkan otoritas untuk penunjukan Pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.” Sementara

itu

Ibu

Siti

Supiah

selaku

Sekretaris

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung mengatakan: “Peranan Badan Kepegawaian Negara sangat besar, ini terkait dengan arahan-arahan dan petunjuk yang diberikan terkait teknis implementasi Kartu Pegawai Elektronik, selain itu Badan Kepegawaian Daerah Kota aktif melakukan Koordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas (SKPD) ke Badan Kepegawaian Negara untuk melaporkan secara periodik sejauhmana perkembangan dan kemajuan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik. Pihak Badan Kepegawaian Negara menyerahkan Otoritas untuk penunjukan Pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, tinggal bagaimana kemauan dari Pucuk Pimpinan (Walikota), dalam hal ini kami selaku bawahan menunggu apa kebijakan dari Atasan.” Menurut

Ibu

Kesejahteraan,

Rining

Sri

Data

dan

Hastuti Informasi

selaku

Kapala

Bidang

Kepegawaian

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Ya Badan Kepegawaian Negara selalu memberikan arahanarahan tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik. dalam hal penunjukan pihak ke-3 Badan Kepegawaian Negara menyerahkan sepenuhnya

105

otorisasi penunjukan pihak ke-3 Layanan Perbankan kepada Pemerintah Kota Bandar lampung dalam hal ini Walikota Bandar Lampung” Sementara menurut Ibu Fariana selaku Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung selalu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta. Badan Kepegawaian Negara berperan memberikan arahan– arahan pada hal apa saja yang harus dilakukan Badan Kepegawaian Daerah kota terkait Implementasi Kartu Pegawai Elektronik. Badan Kepegawaian Negara juga berperan aktif dengan melakukan kunjungan ke Kota Bandar Lampung. Saya langsung berkoordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas ke Jakarta. Pihak Badan Kepegawaian Negara menyerahkan sepenuhnya otoritas penunjukan pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, hal ini karena pihak Badan Kepegawaian Negara tidak ada dasar untuk memaksakan Layanan Perbankan harus dilakukan oleh bank tertentu.” Lainnya hal nya menurut Bapak Muzani Ali selaku Kasubbag Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Saya agak kurang memahami bagaimana proses koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara, mungkin untuk lebih detailnya bisa anda tanyakan kepada KASUBAG Penyusunan Program Monitoring dan Evaluasi Badan Kepegawaian Daerah karena disini saya selaku KASUBAG Umum kurang terlibat jauh. Badan Kepegawaian Negara rutin melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung utuk melihat sejauh mana proses pemfotoan Kartu Pegawai Elektronik berlangsung.” c. Selanjutnya dalam upaya memfungsikan Kartu Pegawai Elektronik dalam otentikasi layanan perbankan, Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan Sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai pihak perbankan, antara lain Bank Lanpung, BNI, dan BRI. Berikut hasil wawancara penulis yang mendeskripsikan bagaimana proses kerjasama

106

antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan kendala yang dihadapi, seperti yang Bapak Muhammad Umar selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung utarakan: “Perekaman data Kartu Pegawai Elektronik pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Ada 3 Bank yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung menjalin tiga bank yaitu Bank Lampung, BNI dan BRI untuk mengaktifkan Layanan Perbankan pada Kartu Pegawai Elektronik. Setelah itu Pemerintah Kota Bandar Lampung merespons dengan merencanakan Sosialisasi tentang Rencana Penerapan Kartu Pegawai Elektronik dalam Otentikasi Pembayaran Gaji bertempat di Gedung Sumergow Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Lampung terkait Penerapan Kartu Pegawai Elektronik dalam Otentikasi Pembayaran Gaji. Pihak Provinsi Lampung melalui Surat Gubernur Nomor 800/3201/II.12/2009 merekomendasikan Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk otentikasi pembayaran gaji, tetapi kami masih melihat bagaimana kesiapan Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk melakukan otentikasi layanan perbankan bagi Pegawai Negari Sipil Kota Bandar Lampung, kita sama-sama mengetahiu bagaimana kemampuan BPD, misalnya saja jumlah ATM yang dimiliki oleh Bank Lampung, jangan sampai tiba saatnya pembayaran gaji, awal bulan, justru terhambat dengan terjadinya antrian panjang di ATM Bank Lampung yang dikarenakan terbatasnya ATM yang dimiliki Bank Lampung. Kita berharap kebijakan ini bisa mempermudah layanan kepegawaian bagi Pegawai Negari Sipil dalam pembayaran gaji Pegawai Negari Sipil bukan justru menimbulkan masalah baru.” Sementara

itu

Ibu

Siti

Supiah

selaku

Sekretaris

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung menjelaskan: “Kota Bandar Lampung belum melakukan kerja sama dengan Pihak Ke-3 terkait dengan pemfungsian Kartu Pegawai Elektronik yaitu Fungsi Perbankan. Pada Tahun 2010 memang ada tawaran dari pihak Bank Lampung, BNI dan BRI untuk menfungsikan Layanan Perbankan Kartu Pegawai Elektronik, tetapi itu terhenti semenjak adanya pergantian walikota dari Bapak Edi Sutrisno kepada Bapak Herman H.N. setelah itu Badan Kepegawaian Daerah diperintahkan untuk membagikan Kartu Pegawai Elektronik kepada seluruh Pegawai Negari Sipil yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pihak ke-3 memberikan respon positif terkait rencana kerjasama untuk

107

memfungsikan layanan perbankan Kartu Pegawai Elektronik, hal ini bisa dilihat dari Surat Penawaran Kerja Sama yang diajukan oleh pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait layanan Kartu Pegawai Elektronik.” Menurut

Ibu

Kesejahteraan,

Rining

Sri

Data

dan

Hastuti Informasi

selaku

Kapala

Bidang

Kepegawaian

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Ada 3 bank yang telah mengajukan penawaran kerja sama layanan perbankan antara lain bank Lampung, BNI dan BRI, bahkan Bank Lampung sudah melakukan expose di gedung tapis menyatakan kesiapannya, selanjutnya proses ini terhenti ketika terjadi pergantian Walikota ke Bapak Herman HN. Pihak ke-3 sudah menyatakan kesanggupannya dalam memenuhi Layanan Perbankan tetapi pihak Pemerintah Kota belum ingin melaksanakannya.” Ibu Fariana selaku Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung Ibu Fariana menjelaskan: “Kartu Pegawai Elektronik pertama kali dilakukan perekaman data pada tanggal 12-23 Oktober 2009. Badan Kepegawaian Daerah selaku perwakilan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung menjalin kerjasama dengan tiga bank yaitu Bank Lampung, BNI dan BRI untuk mengaktifkan Layanan Perbankan pada Kartu Pegawai Elektronik. Sudah ada 3 Surat Permohonan yang intinya mengajak Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk berkerja sama dalam peng-aktifan Layanan Perbankan, yang pertama dari Bank Lampung tertanggal 18 November, Perihal Mohon Penandatangganan Surat Perjanjian Kerja sama tentang Kartu Pegawai Elektronik, kedua dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 5 Januari tahun 2010 perihal Penawaran Kerjasama Payroll dan Kartu Pegawai Elektronik (KPE). Ketiga dari Bank Nasional Indonesia (BNI) tertanggal 15 Januari tahun 2010 perihal Penawaran Kerjasama Kartu Pegawai Elektronik (KPE) bagi Pegawai Negari Sipil. Setelah itu Pemerintah Kota Bandar Lampung merespons dengan merencanakan Sosialisasi tentang Rencana Penerapan Kartu Pegawai Elektronik dalam Otentikasi Pembayaran Gaji melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah tertanggal 14 Januari 2010. Akan tetapi semenjak pergantian Walikota ke Bapak Herman H.N proses ini terhenti. Badan Kepegawaian Daerah sudah melakukan telaah staf ke Walikota Bandar Lampung untuk segera melakukan kerjasama

108

dengan pihak ke-3 terkait fungsi Kartu Pegawai Elektronik dan hasilnya Badan Kepegawaian Daerah diperintahkan untuk membagikan Kartu Pegawai Elektronik kepada seluruh Pegawai Negari Sipil tanpa adaya layanan perbankan dalam Kartu Pegawai Elektronik. Pihak ke-3 menyambut dengan tangan terbuka apabila Pemerintah Kota Bandar Lampung ingin memfungsikan Layanan Perbankan Kartu Pegawai Elektronik bahkan Bank Lampung, BNI dan BRI sudah menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan Layanan Perbankan Kartu Pegawai Elektronik.” Sementara itu Bapak Rahmat Sutomo selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Distribusi Kartu Pegawai Elaktronik (KPE) Badan Kepegawaian

Negara

dari

Badan

Kepegawaian

Negara,

menyatakan : “Kota Bandar Lampung memang belum memfungsikan layanan Kartu Pegawai Elektronik, misalnya saja Layanan Gaji atau perbankan dan kesehatan. Sudah beberapa kali Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung berkoordinasi tentang ini, tetapi memang kewenangan Badan Kepegawaian Negara hanya sebatas itu, tidak ada ketentuan yang bisa memaksa semua layanan Kartu Pegawai Elektronik untuk diterapkan. Semua tergantung dari kebijakan pimpinan (Walikota). Jika memang kebijakan dari pimpinan (Walikota) ingin menerapkan Kartu Pegawai Elektronik hanya sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Negara tidak bias berbuat banyak, hanya sebatas menyarankan untuk memanfaatkan layanan perbankan untuk meningkatkan layanan di bidang kepegawaian.”

2. Aspek Pegawai Negeri Sipil Pengguna Kartu Pegawai Elektronik. Secara keseluruhan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung berjumlah 58 Pegawai, yang terdiri dari 54 Pegawai Negari Sipil dan 4 TKS, melaksanakan fungsinya sebagai pengelola administrasi dan manajemen Kepegawaian sejumlah 11.480 Pegawai Negari Sipil. Jumlah Pegawai Negari Sipil Kota Bandar Lampung yang sudah menerima Kartu Pegawai Elektronik sejumlah 9.361 Pegawai Negari Sipil. Distribusi Kartu Pegawai Elektronik sudah dilakukan secara

109

bertahap sejak tahun 2010 kepada seluruh Pegawai Negari Sipil yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki Responsivitas yang tinggi dalam mendukung Implementasi Kebijakan Konversi Kartu Pegawai menjadi Kartu Pegawai Elektronik dengan berpartisipasi aktif dalam proses perekaman data Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan dasar utama pembuatan Kartu Pegawai Elektronik oleh Badan Kepegawaian Negara. Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengetahui apa dan fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik hasil sosialisasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung yang akan dipergunakan untuk : 1. Updating data Pegawai Negeri Sipil secara langsung melalui Anjungan yang terdapat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota; 2. Pelayanan Kesehatan (ASKES); 3. Pelayanan Perumahan (TAPERUM); 4. Pelayanan TASPEN; 5. Tabungan Hari Tua (THT); 6. Pelayanan Pensiun; 7. Pelayanan Haji; 8. Kartu ATM; dan 9. Transaksi Perbankan. Berikut akan disampaikan Tabel tingkat pemahaman Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang KPE.

110

Tabel 10. Fungsi Kartu Pegawai Elektronik dalam Pemahaman Pegawai Negari Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. No Pegawai Negari Sipil 1.

Sri Rohatinah

Pemahaman  Sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri

(Golongan II)

Sipil.

Rio Jayana Putra

 Sebagai Kartu Identitas dari Pegawai

(Golongan III/a)

Negari Sipil, dikemudian hari akan dapat di jadikan ATM (Kartu) yang berguna untuk pengambilan gaji. Dimungkinkan untuk menjadi Kartu Multi Fungsi yaitu sebagai Kartu Identitas, Kartu ATM, Kartu

Asuransi

(ASKES).

penyimpanan/Database

Media informasi

kepegawaian. Fitra Handayani,

 Sebagai Kartu Identitas Pegawai Negari

S.E., M.M.

Sipil.

(Golongan III/b) (Sumber : Analisi Peneliti, 2014)

a. Responsivitas Pegawai Negeri Sipil dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) cukup tinggi. Bahkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengetahui apa dan fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik, selain itu mereka mendukung diberlakukannya Kartu Pegawai Elektronik terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil seperti yang di ungkapkan Sri Rohatinah: “Ya, tentu saja saya sebagai Pegawai Negari Sipil Kota Bandar Lampung saya wajib dan mendukung semua kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Bandar Lampung.”

111

Dan juga diperkuat oleh pernyataan Rio Jayana Putra : “Sangat setuju dengan adanya Kartu Pegawai Elektronik, namun tidak turut mendukung pada implementasinya, karena tidak diikutsertakan dalam kegiatan tersebut.” Hal Serupa diungkapkan Fitra Handayani : “Ya mendukung.” Sebagian besar Pegawai Negari Sipil telah mengetahui apa itu Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dan kegunaannya, seperti yang dinyatakan oleh salah seorang Pegawai Negari Sipil yang kami wawancara yaitu Sri Rohatinah : “Setahu saya Kartu Pegawai Elektronik pengganti KARPEG, KARIS dan KARSU dan sebagai kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil.” Hal ini diperkuat dengan pernyataan Rio Jayana Putra : “Sudah mengetahui Kartu Pegawai Elektronik dan kegunaan Kartu Pegawai Elektronik adalah sebagai Kartu Identitas Pegawai Negari Sipil, dikemudian hari akan dapat dijadikan ATM (Kartu) yang berguna untuk pengambilan Gaji serta dimungkinkan untuk menjadi Kartu Multifungsi yaitu sebagai Kartu Identitas, Kartu ATM, Kartu Asuransi(ASKES).” Kemudian, Fitra Handayani, menguatkan dengan pernyataannya : “Sudah, sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Kartu Identitas Pegawai Negari Sipil.”

b. Bukan hanya mendukung program implementasi Kartu Pegawai Elektronik oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung, Pegawai Negeri Sipil juga antusias dalam mensukseskan kebijakan implemntasi Kartu Pegawai Elektronik serta mengikuti kesesuaian prosedur managerial dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik, seperti yang diutarakan oleh Ibu Sri Rohatinah :

112

“Melakukan foto Kartu Pegawai Elektronik di bagian Humas Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan membawa fotocopy SK pangkat terakhir.” Sedangkan Fitra Handayani ikut serta dalam mensukseskan program Kartu Pegawai Elektronik dengan menyatakan : “Melakukan foto Kartu Pegawai Elektronik di bagian Humas Pemda Kota Bandar Lampung dengan membawa fotocopy SK pangkat terakhir.” Pelaksanaan Implementasi

Kartu

Pegawai

Elektronik

sebagai

pengganti dari KARPEG belum banyak dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar Pegawai Negari Sipil, seperti yang telah di utarakan oleh Sri Rohatinah : “Setahu saya belum terasa manfaatnya.” Hal senada juga di utarakan Rio Jaya Putra : “Belum terlaksana.” Sementara itu Fitra Handaani mengungkapkan : “Tingkat pelaksanaan masih rendah.”

c. Tingkat kelayakan Kartu Pegawai Elektronik sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Layanan dibidang Kepegawaian belum memiliki efek yang signifikan, namun bila sebagai pengganti KARPEG hal itu sudah cukup memadai seperti yang di tuturkan oleh Sri Rohatinah : “Saya rasa Kartu Pegawai Elektronik masih layak sebagai pengganti Kartu Pegawai.” Hal ini di perkuat oleh pendapat yang di ungkapan oleh Fitra Handayani : “Sudah cukup layak apabila penggunaan kartu sudah difungsikan secara maksimal”

113

Dalam pelaksanaannya, Implementasi Kartu Pegawai Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki banyak sekali kekurangan, oleh karenanya Pegawai Negari Sipil memberikan saran kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mungkin dapat meningkatkan layanan Kartu Pegawai Elektronik, seperti yang diutarakan oleh Ibu Sri Rohatinah: “Menurut saya, bagi teman-teman yang belum memiliki kartu Kartu Pegawai Elektronik untuk segera melakukan pemotoan Kartu Pegawai Elektronik” Hal ini di perkuat oleh pendapat Rio Jayana Putra : “Pemerataan pendistribusian Kartu Pegawai Elektronik ke seluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung, menyediakan MOU dengan Bank uyang ditunjuk untuk segera tercapainya fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik tersebut” Juga diperkuat oleh pernyataan Fitra Handayani : “Menyediakan sarana dan prasarana pendorong layanan Kartu Pegawai Elektronik”

3. Aspek Sumber Daya Komunikasi dan Informasi. Menurut Van Meter dan van Horn (1974:465) dalam Widodo (2001:201), Sumber daya kebijakan (Policy Resources) harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi suatu kebijakan. Aspek yang ditelaah dalam sumber daya mencakup nilai efisiensi yaitu bagaimana suatu proses pelaksanaan program kebijakan dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal hanya dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup :

114

a. Staf. Dalam konteks ini, setiap staf harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakn tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Dalam konteks pelaksanaan implementasi Kartu Pegawai Elektronik, jumlah staf yang dipekerjakan untuk menangani Kartu Pegawai Elektronik sebanyak 4 orang, 1 orang Kassubbag Umum, 1 orang Kasubbag Monitoring dan Evaluasi, dan seorang Sekretaris. Disini terlihat bahwa sudah ada upaya ke arah efisiensi, diharapkan akan tercapai kinerja yang baik dari pelaksana tersebut dan tidak terjadi pemborosan sumber daya. b. Dana. Diperlukan untuk membiayai operasionlisasi implementasi kebijaksanaan, dalam konteks Implementasi Kartu Pegawai Elektronik di Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung Implementasi Kartu Pegawai Elektronik dengan menganggarkan dalam APBD tahun berjalan dari tahun 2008 – 2014 ini, yang terinci dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung. c. Informasi. Informasi yang cukup dan relevan tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksana tidak melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang cara bagaimana mengimplementsikan kebijakan tersebut. Informasi ini penting sebagai sandaran bagi orangorang yang terlibat dalam implementasi agar mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang telah menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

115

Informasi terkait pelaksanaan kebijakan Implementasi Kartu Pegawai Elektronik di Kota Bandar Lampung dapat dikatakan sudah baik, karena sudah ada komunikasi dan interaksi yang efektif antara pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan pelaksana kebijakan yaitu Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung. Hal ini dibuktikan dengan adanya koordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas (SKPD) ke Badan Kepegawaian Negara terkait dengan arahan-arahan dan petunjuk yang diberikan terkait teknis implementasi Kartu Pegawai Elektronik serta untuk melaporkan secara periodik sejauhmana perkembangan dan kemajuan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik selain itu Badan Kepegawaian Negara juga berperan aktif dengan melakukan kunjungan ke Kota Bandar Lampung. Untuk mengefektifkan penyebaran informasi Kartu Pegawai Elektronik Badan Kepegawaian Daerah membuka Loket Pelayanan Kartu Pegawai Elektronik yang bisa di akses pada jam–jam kerja. Pegawai Negari Sipil yang membutuhkan informasi tentang Kartu Pegawai Elektronik bisa memanfaatkannya.

116

Tabel 11. Evaluasi Sumber Daya Komunikasi dan Informasi. No

Sumber daya

1.

Sumber Daya  Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung Anggaran

Pelaksanaan

implementasi Kartu Pegawai Elektronik dengan menganggarkan dalam APBD tahun berjalan dari tahun 2008 – 2014 ini, yang terinci dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

2.

Sumber Daya  Sumber Daya Manusia (PNS) BKD sudah Manusia

memahami Tuposi-nya. Selain itu dalam proses

(PNS)

perekaman data pegawai dilakukan oleh pihak ke-3 yaitu PT. Sucofindo.  Sumber Daya Manusia (PNS) BKD memiliki kemampuan dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik. Pegawai Negari Sipil BKD sudah didukung oleh sebagian besar lulusan S1 sampai S2.

3.

Sumber Daya  Secara teknis BKD Kota Bandar Lampung Teknologi

mengkoordinasikan

(Komputer)

melalui Surat Edaran Walikota terkait jadwal perekaman

data

kepada

Pegawai

seluruh

Negari

SKPD

Sipil.

Selanjutnya BKD menyiapkan lokasi untuk perekaman data Pegawai Negari Sipil oleh pihak Ke-3 (rekanan) dalam hal ini PT.

117

Sucofindo dengan mengunakan Teknologi yang memadai. 4.

Sumber

 Melalui

Rapat

Koordinasi

(RAKOR)

komunikasi

Kepegawaian yang dihadiri oleh Kepala Satuan

dan Informasi

Kerja Perangkat

(Frekwensi

Bandar Lampung. Selain itu dengan membuka

Sosialisasi

Loket Pelayanan Informasi Kartu Pegawai

Kartu

Elektronik pada Badan Kepegawaian Daerah

Pegawai

Kota Bandar Lampung.

Elektronik kepada PNS)

Daerah (SKPD)

se-Kota

 Surat Edaran, Loket Pelayanan Informasi Kartu Pegawai Elektronik.

(Sumber : Analisi Peneliti, 2014)

a. Mensukseskan

program

Kartu

Pegawai

Elektronik

diperlukan

sosialisasi program kepada seluruh Pegawai Negari Sipil, terutama media, cara berkomunikasi yang tepat guna, hal ini di „amini‟ oleh Bapak Muhammad Umar selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Sosialisasi kami lakukan melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian di Gedung Sumergow dan dengan membuka Loket Pelayanan Informasi Kartu Pegawai Elektronik pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.” Diperkuat dengan pernyataan Ibu Siti Supiah selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Media yang digunakan untuk sosialisasi Kartu Pegawai Elektronik adalah Melakukan Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian di Gedung Sumergow pada tahun 2009 & 2010 mensosialisasikan Kartu Pegawai Elektronik keseluruh Kepala SKPD.”

118

Pendapat ibu Siti Supiah diperkuat oleh pendapat Ibu Rining Sri Hastuti selaku Kapala Bidang Kesejahteraan, Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Rapat Koordinasi Kepegawaian,Surat edaran dan Loket pelayanan Kartu Pegawai Elektronik”

Menurut Ibu Fariana selaku Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung : “Melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kepegawaian serta melalui surat kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait jadwal pemfotoan Kartu Pegawai Elektronik dan melalui Loket Pelayanan Informasi Kartu Pegawai Elektronik yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar lampung.” Sementara Bapak Muzani Ali selaku Kasubbag Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: berpendapat : “iya sudah ,ini kita lakukan melalui surat yang kita kirim melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada dilingkungan pemerintah kota Bandar Lampung” Dalam mengimplementasikan Kartu Pegawai Elektronik terdapat kendala-kendala

teknik

dilapangan

yang

dihadapi

seperti

ketidak‟professional‟an pihak ke-3 dalam hal Ini adalah pihak PT. Sucofindo, seperti yang diutarakan Bapak Muhammad Umar selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Kendala teknis yang kami hadapi adalah alat atau perlengkapan yang disediakan oleh PT. Sucofindo untuk merekam data pegawai sering terjadi error atau kerusakan yang menyebabkan terjadinya antrian panjang dalam proses perekaman data Pegawai Negari Sipil.”

119

Dipertegas oleh Ibu Siti Supiah selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Ya,yang kami rasakan adalah Kurang profesionalnya pihak ke-3 atau rekanan yang di tunjuk Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini pihak PT. Sucofindo. Terbatasnya personal sehingga membuat proses pemfotoan Kartu Pegawai Elektronik menjadi sedikit terhambat (Antrian Panjang).” Sementara Ibu Rining Sri Hastuti selaku Kapala Bidang Kesejahteraan,

Data

dan

Informasi

Kepegawaian

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: berpendapat : “Masih banyak Pegawai Negari Sipil yang kurang informasi terkait Kartu Pegawai Elektronik” Hal senada juga di ungkapkan Ibu Fariana selaku Kasubbag Penyusunan

Program,

Monitoring,

Dan

Evaluasi

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Secara teknis pihak rekanan yaitu PT. Sucofindo kurang professional dalam menjalankan tugasnya, sehingga menimbulkan protes dan complain dari Pegawai Negari Sipil yang melakukan pemfotoan Kartu Pegawai Elektronik. Dalam pelaksanaan pemfotoan Kartu Pegawai Elektronik,kesiapan teknis (teknologi) disiapkan oleh rekanan Badan Kepegawaian Daerah yaitu PT Scopindo, Badan Kepegawaian Daerah hanya menyiapkan tempat/lokasi dan undangan pemfotoan bagi Pegawai Negari Sipil.” Bapak Bapak Muzani Ali selaku Kasubbag Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: sependapat dengan Ibu Siti Supiah : “Ya yang saya rasakan adalah kurang profesional nya pihak skofindo yang menjadi rekanan Badan Kepegawaian Daerah dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik di kota Bandar Lampung”

120

b. Terkait implementasi Kartu Pegawai Elektronik pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, untuk mendukung kebijakan tersebut dibutuhkan kemudahan akses informasi tentang Kartu Pegawai Elektronik bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Umar selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Staf Badan Kepegawaian Daerah siap memberikan penjelasan informasi tentang Kartu Pegawai Elektronik pada Loket Pelayanan Infomasi. Pada jam-jam kerja banyak Pegawai Negari Sipil yang memanfaatkan Loket Pelayanan Informasi Kepegawaian dengan menanyakan terkait jadwal pemfotoan, kehilangan Kartu Pegawai Elektronik dan kesalahan penulisan NIP dan Nama Kartu Pegawai Elektronik.” Selanjutnya Ibu Siti Supiah selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung memaparkan: “Badan Kepegawaian Daerah membuka Loket Pelayanan Infomasi Kartu Pegawai Elektronik. Banyak Pegawai Negari Sipil yang menanyakan terkait jadwal pemfotoan, kehilangan Kartu Pegawai Elektronik dan kesalahan penulisan NIP dan Nama Kartu Pegawai Elektronik ke Loket Pelayanan Kartu Pegawai Elektronik.” Sementara Ibu Rining Sri Hastuti selaku Kapala Bidang Kesejahteraan,

Data

dan

Informasi

Kepegawaian

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung berpendapat: “Badan Kepegawaian Daerah menyediakan Loket Pelayanan Infomasi Kartu Pegawai Elektronik. Beberapa Pegawai Negari Sipil setiap harinya menanyakan Informasi Kartu Pegawai Elektronik, semisal kapan jadwal pemfotoan Kartu Pegawai Elektronik.”

121

Hal senada juga diungkapkan Ibu Fariana selaku Kasubbag Penyusunan

Program,

Monitoring,

dan

Evaluasi

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Badan Kepegawaian Daerah menyiapkan loket pelayanan infomasi tentang Kartu Pegawai Elektronik. Banyak Pegawai Negari Sipil yang memanfaatkannya misalnya saja menanyakan kapan jadwal foto Kartu Pegawai Elektronik, selanjutnya juga ada yang menanyakan bagaimana apabila ada kesalahan penulisan Nama dan NIP dalam Kartu Pegawai Elektronik.” Sementara Bapak Muzani Ali selaku Kasubbag Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung:berpendapat : “Badan Kepegawaian Daerah menyediakan loket pelayanan infomasi Kartu Pegawai Elektronik. Banyak Pegawai Negari Sipil menanyakan informasi tentang Kartu Pegawai Elektronik ke Badan Kepegawaian Daerah.”

c. Fokus masalah pada aspek Sumber Daya Manusia (PNS) dalam mengimplementasikan

Kartu

Pegawai

Elektronik,

Sarana

dan

Prasarana dalam hal ini Sumber Daya Perangkat Teknologi seperti komputer dan alat pemfotoan, persoalan keuangan/biaya operasional, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Umar selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Sudah mendukung, baik dalam Sumber Daya Manusia (PNS) dan didukung sumber daya teknologi yang canggih. Sumber Daya Manusia (PNS) Badan Kepegawaian Daerah sudah memahami Tuposi-nya. Selain itu dalam proses perekaman data pegawai dilakukan oleh pihak ke-3 yaitu PT. Sucofindo.” Senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Siti Supiah selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung:

122

“Ya tentu saja sudah cukup, Badan Kepegawaian Daerah memiliki Sumber Daya Manusia (PNS) yang cakap dan didukung sumber daya teknologi yang canggih. Sumber Daya Manusia (PNS) Badan Kepegawaian Daerah memiliki kemampuan dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik. Pegawai Negari Sipil Badan Kepegawaian Daerah sudah didukung oleh sebagian besar lulusan S1 sampai S2.” Ibu Rining Sri Hastuti selaku Kapala Bidang Kesejahteraan, Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung mengatakan: “iya tentu saja baik SDM dalam hal ini Pegawai Negari Sipil dan teknologinya. SDM yang ada di Badan Kepegawaian Daerah sudah cukup baik karena didukung oleh lulusan S1 dan S2.” Hal Senada juga diungkapkan oleh Ibu Fariana selaku Kasubbag Penyusunan

Program,

Monitoring,

dan

Evaluasi

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Iya sudah cukup untuk mengimplementasikan Kartu Pegawai Elektronik,lagi pula Badan Kepegawaian Daerah hanya menyiapkan tempat dan undangan untuk pelaksanaan pemfotoan Kartu Pegawai Elektronik,terkait dengan SDM,Staff Badan Kepegawaian Daerah sudah cukup menguasai teknologi informasi (computer). Staff Badan Kepegawaian Daerah sudah didukung lulusan S1 dan S2. ” Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Bapak Muzani Ali selaku Kasubbag Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Ya kalau menurut saya sudah cukup.Sumber daya yang ada di Badan Kepegawaian Daerah baik itu manusianya maupun teknologi nya sudah cukup memadai. Sumber Daya Manusia (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah sudah di dukung oleh lulusan perguruan tinggi sampai dengan lulusan Magister atau S2.”

123

Sedangkan Bapak Rahmat Sutomo selaku Kepala Seksi Verifikasi dan

Distribusi

Kartu

Pegawai

Elaktronik

(KPE)

Badan

Kepegawaian Negara, mengatakan : “Iya sudah. Kota Bandar Lampung tentu saja kami pandang mampu mengimplementasikan Kartu Pegawai Elektronik. Badan Kepegawaian Negara dalam proses implementasi Kartu Pegawai Elektronik menunjuk pihak ke-3 sebagai rekanan dalam melakukan perekaman data Pegawai Negari Sipil seluruh Indonesia.” Sementara untuk menunjang dan mendukung program implementasi Kartu Pegawai Elektronik pada peerintah kota Bandar Lampung ,hal yang tidak kalah penting dan pokok adalah kesiapan dana sebagai modal dasar program Kartu Pegawai Elektronik, untuk itu pemerintah kota Bandar Lampung telah menganggarkan dana seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Muhammad Umar selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Implementasi Kartu Pegawai Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dianggarkan dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung yang berinduk pada APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung.” Ibu Siti Supiah selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa : “Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung implementasi Kartu Pegawai Elektronik dengan menganggarkan dalam APBD tahun berjalan dari tahun 2008 – 2014 ini, yang terinci dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.” Menurut

Ibu

Kesejahteraan,

Rining

Sri

Data

dan

Hastuti Informasi

selaku

Kapala

Bidang

Kepegawaian

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung:

124

“Sudah dianggarkan pada DPA Badan Kepegawaian Daerah kota tiap tahunnnya” Sementara menurut Ibu Fariana selaku Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “Terkait dengan alokasi sumber dana selama ini pemerintah menganggarkan melalui APBD kota Bandar lampung yang dibebankan pada dokumen perencanaan dan anggaran (DPA) badan kepegawaian daerah tiap tahunnnya.” Hal ini diperkuat oleh pendapat Bapak Muzani Ali selaku Kasubbag Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung: “iya sudah sejauh ini sudah dianggarkan dalam DPA pada kepegawaian daerah tiap tahunnnya”

E. Pembahasan Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan satu demi satu menurut fokus masalah yang telah ditentukan pada awal penelitian berdasarkan teori-teori evaluasi kebijakan publik. Peneliti terlebih dahulu mengikuti tahapan-tahapan dalam melakukan evaluasi kebijakan diantaranya adalah menetapkan indikator pencapaian tujuan dan sasaran program. Setelah itu akan dilakukan klasifikasi terhadap fokus masalah penelitian dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan data hasil reduksi yang dirangkum dalam tabulasi analisis.

125

Program Implementasi Kartu Pegawai Elektronik merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengganti Kartu Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegwaian Negara Nomor 7 tahun 2008, dimana tujuan utama bukan hanya mengganti Kartu Pegawai yang telah lama tetapi juga merupakan penggabungan Multifungsi kartu dan transaksi perbankan, dalam hal ini adalah transfer gaji, asuransi kesehatan.

Ketika sebuah program diimplementasikan, maka akan mulai terlihat baik atau tidaknya proses implementasi tersebut. Dengan demikian, untuk menilai ketepatan, manfaat dan efektifitas hasil kebijakan yang diimplementasikan tersebut diperlukan aktifitas evaluasi kebijakan.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 menyatakan bahwa tujuan dari Kartu Pegawai Elektronik (KPE) adalah menggantikan fungi Kartu Pegawai (KARPEG) menjadi Kartu Pegawai Elektronik, dimana seluruh fungsi kartu pegawai dan transaksi perbankan akan dijadikan satu dengan kartu pegawai termasuk asuransi dan tabungan pensiun.

Sasaran dari Program Kartu Pegawai Elektronik ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung tanpa terkecuali. Untuk menetapkan indikator pencapaian tujuan dan sasaran, apakah implementasi Kartu Pegawai Elektronik sudah mencapai target penulis akan membuatkan tabel pengukuran indikator pencapaian tujuan dan sasaran implementasi Kartu Pegawai Elektronik pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

126

Tabel 12.Identifikasi Tujuan dan Sasaran Program serta Penetapan Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran Implementasi Kartu Pegawai Elektronik Tujuan Program Konversi Kartu Pegawai (KARPEG) dengan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)

Indikator Tujuan Program

a. Terkonversinya sedikitnya 90% Kartu Pegawai (KARPEG) menuju Kartu Pegawai Elektronik (KPE) bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung b. Adanya Kerja sama dengan pihak ke-3 (rekanan) dalam hal ini adalah PT. Sucofindo, dalam hal perekaman data PNS c. Adanya Kerja sama dengan pihak Perbankan antara lain BNI, BRI dan Bank Lampung dalam Otentikasi layanan Perbankan (Gaji) d. Tersedianya Loket Pelayanan Informasi dan Kartu Pegawai Elektronik. (Sumber : Analisis Peneliti, 2014)

Sasaran Program

Indikator Sasaran Program

Terpenuhinya Kartu Pegawai Elektronik sekitar 9.361 Pegawai Negeri Sipil dengan seluruh fungsi KPE dapat digunakan secara multifungsi.

a. Belum dilakukannya pendaftaran sekitar 1.500 pegawai negeri sipil (PNS) (yang belum memiliki KPE) b. Tidak profesioanal nya pihak ke-3 (Skofindo) dalam melakukan pemfotoan c. Fungsi dari KPE hanya sebagai “pengganti” dari KARPEG d. Tertundanya program KPE disebabkan penggantian walikota

Tahap Berikutya dalam melakukan evaluasi adalah analisis terhadap masalah. Pada tahap ini akan diinventarisir berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan implementasi Kartu Pegawai Elektronik pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data yang diperoleh

127

peneliti, persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksaaan implemetasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung antara lain : 1. Tuntutan dari Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki Kartu Pegawai Elektronik. 2. Fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik hanya sebatas sebagai Konversi dari Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG). 3. Kerjasama “real” dengan pihak Bank Pemerintah Daerah (BPD) yaitu Bank Lampung belum terlaksana dalam hal Otentikasi Layanan Perbankan.

Permasalahan-permasalahan tersebut akan dideskripsikan sesuai dengan fokus masalah penelitian yang berdasar pada pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah penelitian,yaitu : 1. Apakah Implementasi Kartu Pegawai Elektronik telah mengarah pada seluruh Pegawai Negeri Sipil Kota Bandar Lampung? 2. Apakah Badan Kepegawaian Daerah selaku wakil Badan Kepegawaian Negara didaerah telah menjalankan program/kebijakan secara prosedur? 3. Sumber daya apa saja yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan program tersebut?

Berikut akan dimulai proses analisis terhadap masalah yang berkembang pada pelaksanaan Program Implementasi Kartu Pegawai Elektronik pada Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung terdapat 11.480 Pegawai Negari Sipil dan sampai saat ini yang terdaftar dan memiliki Kartu

128

pegawai elektronik adalah sebanyak 9.361 Pegawai Negari Sipil sedangkan yang belum mendaftar dan memiliki kartu pegawai elektronik adalah sebanyak 2.119 Pegawai Negari Sipil. Sementara itu dalam pelaksanaannya pihak Badan Kepegawaian Daerah selalu melakukan koordinasi dengan pihak

Badan

Kepegawaian

Negara

(BKN)

dalam

melaksanakan

implementasi, apakah itu sesuai prosedur atau tidak serta meminta arahanarahan Badan Kepegawaian Negara tentang bagaimana melaksanakan implementasi Kartu Pegawai Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, selain itu Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung sering meminta pendapat dan masukan dari Pemerintah Kota lain seperti Metro tentang pelaksanaan Kartu Pegawai Elektronik, dalam pelaksanaannya sumber daya yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah dalam mengimplementasikan Kartu Pegawai Elektronik sudah sangat cukup, mengingat semua Sumber Daya Manusia (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah adalah lulusan sarjana S1 dan S2 yang berkompeten dibidangnya bukan hanya itu Badan Kepegawaian Daerah juga memiliki peralatan komunikasi dan teknologi yang cukup memadai.

1. Tuntutan dari Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki Kartu Pegawai Elektronik. Sosialisasi terkait dengan Implementasi Kartu Pegawai Elektronik dilakukan melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian yang dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kota Bandar Lampung. Selanjutnya mengirimkan Surat Edaran Walikota

129

untuk menghadiri proses perekaman data Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan untuk pembuatan Kartu Pegawai Elektronik.

Hasil observasi, peneliti menemukan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik kurang maksimal. Sosialisasi yang dilakukan cenderung bersifat seremonial, sosialisasi hanya dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, Kepala SKPD yang sudah mendapatkan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik tidak meneruskan informasi yang didapat kepada seluruh bawahannya. Hal ini menyebabkan banyak Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengetahui jadwal perekaman data Pegawai Negari Sipil guna pembuatan Kartu Pegawai Elektronik. Fenomena ini merupakan salah satu sinyal yang menunjukan bahwa kurang maksimalnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh Implementor yang menyebabkan banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang tidak melakukan proses perekaman data sehingga tidak bisa memiliki Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik.

Total Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sejumlah 11.480 Pegawai Negari Sipil baru sejumlah 9.361 Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Kartu Pegawai Elektronik, ada sekitar ± 2.000 Pegawai Negari Sipil yang belum memiliki Kartu Pegawai Elektronik, Pegawai Negari Sipil yang belum melakukan perekaman data, Pegawai Negari Sipil yang baru diangkat menjadi Calon

130

Pegawai Negari Sipil, Pegawai Negari Sipil pindahan dari luar Kota Bandar

Lampung,

Pegawai Negari Sipil

yang

Kartu Pegawai

Elektroniknya terjadi kesalahan penulisan Nama, NIP, dan Photo, dan Pegawai Negari Sipil yang Kartu Pegawai Elektronik -nya hilang). Dalam perkembangannya, semakin banyak Pegawai Negeri Sipil yang menuntut agar bisa melakukan perekaman data guna pembuatan Kartu Pegawai Elektronik, hal ini disikapi oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan mendata Pegawai Negari Sipil yang belum memiliki Kartu Pegawai Elektronik dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara agar bisa secepatnya melakukan perekaman data Pegawai Negari Sipil.

2. Fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik hanya sebatas sebagai Konversi dari Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG). Pada dasarnya proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik pada Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak menemui kendala yang berarti, setelah menandatanggani Memorandum Of Understanding (MOU) dengan pihak Badan Kepegawian Negara pada tahun 2009, Badan Kepegawaian Negara menunjuk Pihak ke-3 selaku rekanan yaitu PT. Sucofindo untuk melakukan proses perekaman data pegawai. Pada akhir 2010 Kartu Pegawai Elektronik sudah selesai dicetak dan siap untuk didistribusikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, tetapi tidak memiliki kejelasan dalam penunjukan rekanan Pihak ke-3 dalam hal ini Otentikasi Layanan Perbankan dalam pembayaran gaji Pegawai Negari Sipil. Hasil observasi,

131

peneliti menemukan hal diluar kemampuan Implementor dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik yaitu faktor pergantian Walikota ke Bapak Herman H.N yang menyebabkan proses ini terhenti. Badan Kepegawaian Daerah sudah melakukan Telaah Staf ke Walikota Bandar Lampung untuk segera melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 terkait fungsi Kartu Pegawai Elektronik dan hasilnya Badan Kepegawaian Daerah diperintahkan untuk membagikan Kartu Pegawai Elektronik kepada seluruh Pegawai Negari Sipil tanpa adaya layanan perbankan dalam Kartu Pegawai Elektronik.

Saat ini, ditahun 2014 masih ada +2.000 Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum memiliki Kartu Pegawai Elektronik, dan hal ini yang sedang diusahakan agar di tahun ini juga Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki jadwal yang pasti untuk perekaman data Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan pembuatan Kartu Pegawai Elektronik oleh Badan Kepegawaian Negera. 3. Kerjasama “real” dengan pihak Bank Pemerintah Daerah (BPD) yaitu

Bank Lampung belum terlaksana dalam hal Otentikasi

Layanan Perbankan. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung selaku perwakilan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung menjalin kerjasama dengan tiga bank yaitu Bank Lampung, Bank Nasional Indonesia dan Bank Republik Indonesia untuk mengaktifkan Layanan Perbankan pada Kartu Pegawai Elektronik.

Sudah ada 3 Surat Permohonan yang intinya mengajak

Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk berkerja sama dalam pengaktifan Layanan Perbankan, yang pertama dari Bank Lampung tertanggal

132

18 November, Perihal Mohon Penandatangganan Surat Perjanjian Kerja sama tentang Kartu Pegawai Elektronik, kedua dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 5 Januari tahun 2010 perihal Penawaran Kerjasama Payroll dan Kartu Pegawai Elektronik (KPE). Ketiga dari Bank Nasional Indonesia (BNI) tertanggal 15 Januari tahun 2010 perihal Penawaran Kerjasama Kartu Pegawai Elektronik (KPE) bagi Pegawai Negari Sipil.

4. Deskripsi dan Standarisasi Kegiatan Sesuai dengan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2008 tentang Implementasi Kartu Pegawai Elektronik, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai salah satu pelaksana melakukan

tahapan-tahapan

dan

standarisasi

kegiatan

dalam

mewujudkan dan mensukseskan Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik pada seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung tanpa terkecuali.

Standar-standar tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: Tabel 13. Standarisasi Kegiatan dalam pelaksanaan program KPE No 1

Standar

Standarisasi Kegiatan

Administratif

- Berkoordinasi dengan Badan Kepegawian Negara dengan cara mengirimkan staf untuk melakukan Perjalanan Dinas (SPPD) guna berkoordinasi dengan Badan Kepegawian Negara terkait prosedur administratif implementasi Kartu Pegawai Elektronik. - Mensosialisasikan Kartu Pegawai Elektronik dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian yang dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja

133

-

-

2

Kerjasama dengan Pihak Rekanan

-

-

3

Manajemen Sumber Daya

-

-

Perangkat Daerah (SKPD) se- Kota Bandar Lampung. Memberikan informasi Kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dengan Media Komunikasi seperti Surat Edaran dan Loket Pelayanan Informasi Kartu Pegawai Elektronik pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung. Perekaman data PNS yang berfungsi sebagai bahan pembuatan Kartu Pegawai Elektronik dengan membawa Fotocopy SK Terakhir dan KTP PNS. Melakukan kerjasama dengan pihak Perbankan seperti Bank Lampung, BRI, BNI untuk memfungsikan Kartu Pegawai Elektronik sebagai Layanan Perbankan (sarana transfer uang) dan otentikasi pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil. Menunjuk Pihak PT. Sucofindo sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan perekaman data Pegawai Negeri Sipil (Nama, NIP, Foto dan Sidik jari Pegawai Negeri Sipil). Komunikasi yang intensif dengan pihak rekanan. Standar pengelolaan sumber daya adalah dengan cara melakukan kalkulasi yang matang agar diperoleh output yang maksimal dari pemanfaatan biaya operasional yang telah dianggarkan. Standar manajemen sumber daya fisik, terkait dengan hal tersebut adalah efisiensi pemanfaatan fasilitas, sarana dan prasarana serta peralatan untuk mengimplementasikan KPE.

(Sumber : Analisis Peneliti, 2014)

134

Setelah melakukan standarisasi dan menetapkan berbagai indikator untuk mempermudah melakukan pengukuran, maka langkah selanjutnya adalah melakukan

pengukuran

terhadap

kinerja

Program

Implementasi

Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang akan dilihat secara menyeluruh melalui mekanisme prosedural.

Pada segi pencapaian tujuan dan ketepatan sasaran, akan diukur dengan melihat indikator-indikator yang telah dirumuskan pada tabel 12 di halaman 126. Dari keempat item yang dijadikan indikator tujuan program, ada satu indikator yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan Program Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu Adanya Kerja sama dengan pihak Perbankan antara lain BNI, BRI dan Bank Lampung dalam Otentikasi layanan Perbankan (Gaji). Indikator tersebut tidak terpenuhi sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan Program Implementasi Kebijakan Konversi Kartu Pegawai (Karpeg) menuju Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung belum tercapai secara sempurna.

Berdasarkan dimensi Fungsional, fungsi Kartu Pegawai Elektronik hanya sebatas sebagai “Pengganti” dalam artian secara fisik menggantikan Kartu Pegawai (KARPEG) namun fungsi sebenarnya yang diharapkan sebagai kartu multiguna, selain sebagai kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil diharapkan memberi manfaat untuk kemudahan pemberian layanan

135

kepegawaian. Fungsi perbankan belum terlaksana, Pegawai Negeri Sipil masih saja menerima gaji secara tunai setiap awal bulan melalui Bendahara Gaji Satuan Kerja Perangkat Daerah, pembayaran dana pensiunan masih belum terintegrasi secara maksimal dalam Kartu Pegawai Elektronik, hal ini disebabkan oleh proses “alih kekuasaan” yakni penggantian Walikota Bandar Lampung yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Edi Sutrisno yang digantikan oleh Bapak Herman H.N memberikan dampak yang signifikan, progress Kartu Pegawai Elektronik menjadi terhenti yaitu fungsi utama kerjasama dengan perbankan menjadi mandek.

Mekamisme prosedural yang dijalankan pada proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di lingkungan Pemerintah

Kota

Bandar

Lampung

belum

memenuhi

standar

sempurnanya suatu kebijakan. Apabila dikomparasikan dengan standar yang telah ditentukan maka akan terlihat bahwa perhatian implementor terhadap aspek prosedural masih perlu dibenahi. Hal-hal yang bersifat prosedural memang sering kali hanya sebagai syarat formalitas berjalannya sebuah program kebijakan, tetapi persoalan yang dianggap sepele justru kadangkala menjadi penghambat kelancaran berjalannya sebuah kebijakan.

136

Mekanisme prosedural terkait dengan standar administrtif, dimana proses sosialisasi yang dilakukan cenderung bersifat seremonial, sosialisasi hanya dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, padahal seharusnya sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik harus menggena kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil yang akan menggunakan Kartu Pegawai Elektronik. Kepala SKPD yang sudah mendapatkan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik tidak meneruskan informasi yang didapat kepada seluruh bawahannya, terkait dengan Jadwal Perkaman data Pegawai Negari Sipil. Hasil observasi peneliti menemukan hal ini terjadi pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang notabene memilliki jumah Pegawai Negeri Sipil yang banyak.

Keterlibatan Stakeholders dalam hal ini pihak Perbankan dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik di Kota Bandar Lampung mutlak diperlukan demi keberhasilan suatu program. Pihak Perbankan dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik adalah Bank Lampung, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI) yang akan diajak kerjasama untuk memfungsikan Kartu Pegawai Elektronik sebagai Layanan Perbankan

dan otentikasi pembayaran gaji Pegawai Negeri

Sipil terhenti dikarenakan pergantian Walikota.

Kegagalan kerja sama yang dijalin oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Pihak Perbankan tentu saja membuat kebijakan yang ingin diimplementasikan tidak akan mampu berjalan dengan maksimal.

137

Hasil observasi, peneliti menemukan hal diluar kemampuan Implementor dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik yaitu faktor pergantian Walikota ke Bapak Herman H.N yang menyebabkan proses ini terhenti. Badan Kepegawaian Daerah sudah melakukan telaah staf ke Walikota Bandar Lampung untuk segera melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 terkait

fungsi

Kartu

Pegawai

Elektronik

dan

hasilnya

Badan

Kepegawaian Daerah diperintahkan untuk membagikan Kartu Pegawai Elektronik kepada seluruh Pegawai Negari Sipil tanpa adaya layanan perbankan dalam Kartu Pegawai Elektronik.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung selaku perwakilan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung menjalin kerjasama dengan tiga bank yaitu Bank Lampung, BNI dan BRI untuk mengaktifkan Layanan Perbankan pada Kartu Pegawai Elektronik.

Sudah ada 3 Surat

Permohonan yang intinya mengajak Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk berkerja sama mengaktifan Layanan Perbankan, yang pertama dari Bank Lampung tertanggal 18 November 2010, Perihal Mohon Penandatangganan Surat Perjanjian Kerja sama tentang Kartu Pegawai Elektronik, kedua dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 5 Januari tahun 2010 perihal Penawaran Kerjasama Payroll dan Kartu Pegawai Elektronik (KPE).

Ketiga dari Bank Nasional Indonesia (BNI) tertanggal 15 Januari tahun 2010 perihal Penawaran Kerjasama Kartu Pegawai Elektronik (KPE) bagi Pegawai Negari Sipil. Adanya Surat Edaran Gubernur Nomor :

138

800/3201/II.12/2009 tertanggal 30 desember 2009 prihal Implementasi Kartu Pegawai Elektronik

dalam

Pointer

2

merekomendasikan

Implemntasi/Penerapan Kartu Pegawai Elektronik bagi Pegawai Negari Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Bank Pemerinta Daerah (BPD) dalam hal ini Bank Lampung untuk Otentikasi Pembayaran Gaji membuat pihak Bank Lampung terdepan dalam membuat kerja sama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Otentikasi Pembayaran Gaji Pegawai Negari Sipil.

Hasil observasi, peneliti menemukan kurangnya kemampuan dari Bank Pemerintah Daerah (BPD) dalam hal ini Bank Lampung dalam Otentikasi Pembayaran Gaji Pegawai Negari Sipil, hal ini bisa dilihat dari jumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang Bank Lampung miliki, jelas tidak sebanding dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung sejumlah 11.480 Pegawai Negari Sipil. Hal ini tentu saja berpotensi menimbulkan masalah baru bagi Pegawai Negari Sipil Kota Bandar Lampung dalam hal pembayaran gaji. Pada saat pembayaran gaji diawal bulan, Pegawai Negari Sipil bisa memenuhi ATM Bank Lampung untuk menarik uang gaji, dengan jumlah ATM Bank Lampung yang terbatas tentu saja bisa membuat antrian yang panjang. Kita berharap kebijakan ini bisa mempermudah layanan kepegawaian bagi Pegawai Negari Sipil dalam pembayaran gaji Pegawai Negari Sipil bukan justru menimbulkan masalah baru.