INTERNALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PASCA IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

INTERNALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PASCA IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 1

Amirul Fathoni1 Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Sumenep [email protected]

ABSTRAK Pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dimana pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang dinamis terdiri dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyiapkan desa menjadi subyek pengelolaan keuangan yang berpegang pada tata pemerintahan yang baik yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan keadilan dengan mengupayakan peningkatan kemampuan dan kapasitas aparaturnya dalam konstruksi self governing community dan local self government. Kekuatan SDM di desa yang belum secara signifikan melakukan pengelolaan keuangan desanya secara mandiri menjadikan permasalahan klasik tersendiri disaat implementasi UU No 6 Tahun 2014 mengalokasikan kepada desa melalui dana stimulan baik dari pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk dana transfer dan dana perimbangan. Permasalahan yang akan diajukan adalah untuk mengidentifikasi kekuatan SDM dalam pengelolaan keuangan desa dengan berbagai permasalahan lainnya. Key words : UU No 6/2014, self governing community,local self government, human resources empowering, and construction of pembinaan pengelola keuangan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari

PENDAHULUAN Implementasi

desentralisasi

proses desentralisasi dan otonomi desa

fiskal di Indonesia ditandai dengan

adalah persoalan pengelolaan keuangan.

proses pengalihan sumber keuangan

Kampanye desentralisasi keuangan desa

bagi daerah dalam jumlah yang sangat

yang banyak disuarakan merupakan

signifikan. Dibandingkan dengan era

momentum untuk menata keuangan

sebelum desentralisasi, transfer dari

yang ada di desa. Momentum ini

pusat kepada daerah dalam bentuk Dana

menyiratkan makna bahwa apa yang

Perimbangan, melonjak drastis, baik

sedang terjadi di ranah desa tersebut

secara proporsi maupun jumlah absolut.

adalah sebuah proses.

Dana Perimbangan yang terdiri dari

Sebagai sebuah proses, maka

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi

desentralisasi desa bagi pemerintah desa

Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus

dan seluruh stakeholders yang ada harus

(DAK) ini berkontribusi kepada lebih

dimaknai

dari

penerimaan

membangun kesadaran masyarakat agar

Kabupaten/Kota, dan sekitar 70% rata-

mampu untuk mandiri (berotonomi).

rata penerimaan daerah Provinsi. Salah

Konsolidasi intensif ini ditandai oleh

85%

rata-rata

untuk

berkonsolidasi

Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016

39

dan


adanya

penataan

kelembagaan

Bagaimana kesiapan aparat, prosedur

demokrasi

desa

inventarisasi

dan alat bantu pengelolaan keuangan di

dan

potensi-potensi

desa.

Penataan

tingkat desa kedepannya?

kelembagaan dan inventarisasi potensi

Di satu sisi Desa diberi tugas

desa, bermakna strategis dalam konteks

untuk

menjemput desentralisasi keuangan yang

pemerintahan sehingga untuk pencatatan

diberikan oleh pemerintah kabupaten.

dan pertanggung-jawaban pengelolaan

Konskuensi dari desentralisasi keuangan

keuangannya

ini bagi pemerintah desa, harus mau

standar

serta

pemerintah yang telah diatur dalam PP

mampu

mengelola

keuangan

menyelenggarakan

seharusnya

akuntansi

yang

mengikuti dikeluarkan

desanya secara transparan, partisipatif

no.71/2010.

dan akuntabel.

kelemahan sistemik sepertinya akan

Pembahasan desentralisasi

tentang

realisasi

sisi

dana

lain

desa,

terdapat masalah kapasitas administrasi

dasarnya menyoal seputar kapasitas

dan tata kelola aparat pemerintah desa

keuangan yang dimiliki oleh suatu desa.

yang masih minim. Kemudian sistem

Termasuk dalam uraian ini adalah

akuntabilitas dan pranata pengawasan

sumber-sumber keuangan itu dari mana,

yang masih lemah, termasuk belum

alokasinya untuk apa, pengelolaannya

kritisnya masyarakat atas pengelolaan

seperti

anggaran pendapatan dan belanja desa.

serta

desa,

pasca

di

pada

apa

keuangan

terjadi

Namun

urusan

kontrol

pertanggungjawabannya

maupun

bagaimana.

Senada dengan itu Dr. Jan

Dalam konteks desentralisasi keuangan

Hoesada, CPA dari Komite Standar

tersebut, tujuan transfer keuangan yang

Akuntansi

ingin

mengurangi

menyatakan dalam tulisannya tentang

kesenjangan fiskal (fiscal gap) yang

Desa, bahwa penyususnan PP tentang

terjadi antar desa, baik dalam konteks

akuntansi

pemenuhan fasilitas pelayanan publik

keuangan desa harus dirangkai secara

maupun penyediaan infrastruktur yang

amat hati-hati. Diduga seluruh desa amat

mendorong

terbelakang dalam teknologi akuntansi,

dicapai

adalah

peningkatan

pendapatan

perkapita masyarakat desa.

Pemerintah

dan

pelaporan

(KSAP)

laporan

sebagian diramalkan cepat beradaptasi,

Dengan pemahaman atas situasi

sebagian lagi amat sulit beradaptasi

dan kondisi dari pengelolaan keuangan

dengan teknologi akuntansi. Diramalkan

desa saat ini, kita dihadapkan pada fakta

akan ada berbagai desa menerapkan

bahwa dalam waktu dekat pencairan

akuntansi pemerintahan karena dinilai

dana desa akan segera dilaksanakan.

bermanfaat bagi desa yang bersangkutan


40


namun jumlahnya amat terbatas. Karena

transaksi adalah contoh pekerjaan yang

itulah kita harus coba untuk menemukan

umum. Sedangkan pekerjaan melakukan

solusi-nya dari sisi sumberdaya manusia

quality

dan

keuangan agar sesuai dengan norma-

perangkat

pendukung

(aplikasi

akuntansi).

control

terhadap

laporan

norma pembukuan yang diatur dalam Pernyataan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) adalah pekerjaan

SUMBER DAYA MANUSIA Seperti yang sudah disinggung

yang spesifik.

bahwa kapasitas administrasi dan tata

Maka pembagian tugas diatur agar para

kelola aparat pemerintah desa masih

perangkat desa (Bendahara dan PTPKD)

minim

hanya bertanggung-jawab melaksanakan

khususnya

pelaksana

pada

pengelola

beberapa

desa

pejabat

keuagan

yang

pekerjaan

yang

membutuhkan

Maka

pengetahuan sederhana untuk dapat

sebaiknya proses penyusunan laporan

melakukan input transaksi dan kode

keuangan

desa

ada.

di

terutama

dalam

akun dan kode mata anggaran kemudian

pelaksanaan

UU

mencocokannya dengan saldo kas atau

no.6/2014 tentang Desa ini juga harus

bank atau fisik aset yang ditransaksikan,

merupakan tanggung-jawab pemerintah

dan seterusnya .

implementasi

mulai dari pemerintah pusat, provinsi

Untuk pekerjaan quality control

sampai kabupaten. Dengan demikian,

yang membutuhkan analisa lebih jauh

seluruh aparatur pemerintahan dari pusat

atas suatu transaksi dan standar-standar

sampai

akuntansi

ke

desa

khususnya

yang

yang

berkaitan

untuk

berkaitan di bidang akuntansi harus

pembukuannya harus dilakukan oleh

dialokasikan, yaitu untuk sumberdaya

sumberdaya manusia yang disiapkan

manusia yang terbatas mengerjakan

khusus untuk pekerjaan tersebut. Dan

porsi pekerjaan yang paling spesifik

karena jumlah sumberdaya manusia

untuk beberapa desa sekaligus, dan

yang terbatas, mereka harus dapat

sumberdaya yang lebih banyak yaitu

melayani beberapa desa sekaligus yang

para perangkat desa untuk mengerjakan

terdapat dalam suatu regional misalnya

pekerjaan yang lebih umum dan mudah

di tingkat provinsi atau kabupaten.

dikerjakan.

Secara teknis pekerjaan pejabat

Pekerjaan input transaksi dan

yang mengawasi proses akuntansi desa

mencocokan saldo kas atau bank dengan

tersebut diantaranya adalah:

fisik kas atau bank, menyusun, memberi nomor

dan

menyimpan

bukti-bukti


41


1. Memeriksa apakah ada transaksi

quality control maka laporan keuangan

yang harus di-akrual pada akhir

tersebut harus diotorisasi oleh Kepala

suatu periode

Desa, tentunya apabila ada tambahan

2. Memeriksa apakah kode akun dan

atau koreksi yang tidak dimengerti dapat

kode mata anggaran yang diinput

dikomunikasikan dengan pejabat quality

pada suatu transaksi sudah tepat

control di Pemkab (misalnya).

(sesuai SAP)

Pelaksanaan teknis akuntansi ini

3. Memeriksa apakah ada transaksi

akan

rutin yang belum di-input

dapat

dikoordinasikan

dengan

bantuan aplikasi yang akan dibangun

4. Berkomunikasi dengan perangkat

khusus untuk memfasilitasi pola kerja

desa apabila ada informasi yang

tersebut seperti yang akan dibahas

perlu ditambahkan dalam laporan

berikut ini.

keuangan yang akan dilengkapi

APLIKASI AKUNTANSI

5. Melengkapi yang

informasi-informasi

diperlukan

dalam

Sebelum kita membahas aplikasi

laporan

akuntansi di desa, mari kita coba buat

keuangan

perbandingan.

6. Melakukan

koreksi-koreksi

yang

keuangan

diperlukan

Saat

yang

ini

pengelolaan

diselenggarakan

di

tingkat Kabupaten dan Provinsi adalah

Berbagai pekerjaan akuntansi

menggunakan aplikasi yang dibuat oleh

lainnya tersebut dapat diatur dalam

DEPKEU/DEPDAGRI,

tupoksi

bersangkutan.

SIKD/SIPKD, selain itu ada juga daerah

Pejabat pengawas pencatatan akuntansi

yang menggunakan aplikasi yang dibuat

(quality control) ini merupakan ujung

oleh BPKP, yaitu SIMDA. Kedua

tombak kualitas laporan keuangan desa

aplikasi tersebut memerlukan investasi

yang baik dan yang sesuai dengan PP

yang besar untuk pengadaan perangkat

No.71/2010

keras dan pelatihan para PNS yang akan

pejabat

menjalankan

yang

tentang fungsi

SAP

selain

pengawasan

menggunakannya.

yaitu

Tentu

saja

pelaksanaan anggaran atau yang disebut

implementasi sistem-sistem yang ada ini

pengawasan pengelolaan keuangan desa.

untuk desa merupakan pilihan yang

Otoritas terakhir dan sebagai

cukup berat.

pihak yang bertanggung-jawab atas

Karena itu kita mencoba untuk

laporan keuangan tersebut, tetap berada

melihat pada pilihan lain, yang mana

ditangan Kepala Desa. Setelah laporan

kriteria

keuangan selesai diperiksa, ditambah

sesuai dengan pola kerja yang dibahas

dan dilakukan koreksi oleh pejabat

pada bagian Sumberdaya Manusia diatas

perangkat

yang

dibutuhkan


42


adalah suatu aplikasi yang mulituser,

modern

yang

keunggulannya sebagai berikut:

mampu

beroperasi

pada

ini

karena

beberapa

kompetensi SDM pengelola keuangan

1. Implementasi yang lebih efektif di

yang terbatas dengan mengandalkan

sisi user dan mobilitas data yang

infrastruktur yang sudah tersedia. Dan

relatif lebih cepat.

karena terdapat user yang berbeda fungsi

2. Efisiensi waktu dan Biaya terhadap

pada tingkatan yang berbeda, sebaiknya

penggunaan

aplikasi

terotomatisasi.

harus

dapat

diakses

dari

berbagai interface yang berbeda, yaitu di

teknologi

yang

3. Pemberdayaan SDM pengelolaan

tingkat user di desa dan akses dengan

keuangan (melek teknologi)

komputer di tingkat Pemkab/Pemkot.

4. Keseragaman data melalui sistem

Aplikasi tersebut sebaiknya pada tingkat

terpusat

yang

end user haruslah murah dan mudah

internet

maka

digunakan

serta

perawatan data jauh lebih murah

mempunyai dukungan teknis & praktis

dibandingkan bila setiap daerah/desa

yang memadai.

membangun pusat data-nya sendiri.

(user

friendly)

Teknologi memungkinkan

saat

ini

kegiatan

diakses

melalui

pengamanan

dan

semakin

Pusat data terpusat ini pun lebih

komputasi

efisien dan efektif dan menjamin

yang semakin murah dan semakin

keseragaman

mudah di akses di berbagai tempat yang

Provinsi atau Kabupaten membuat

terpencil

pusat datanya masing masing

yang

mepunyai

jaringan

daripada

setiap

selular, yaitu yang kita kenal dengan

Dengan berbagai keunggulan

smartphone atau tablet yang sebagian

tersebut maka layaklah teknologi ini

besar

dijadikan

menggunakan

sistem

operasi

pilihan

untuk

aplikasi

Android yang open source. Sesuai

akuntansi di tingkat desa. Sebagai

amanat

bahwa

tambahan informasi, pada saat ini,

memberdayakan

diseputar topik desa sendiri terdapat

undang-undang

Pemerintah

harus

masyarakat Desa dengan menerapkan

beberapa

hasil pengembangan ilmu pengetahuan

direncanakan

dan teknologi, teknologi tepat guna, dan

Informasi Profil Desa, Sistem Informasi

temuan baru untuk kemajuan ekonomi

Desa

dan pertanian masyarakat Desa (UU

Akuntansi Desa dan masih banyak

6/2014 tentang Desa pasal 112 ayat 3a)

aplikasi lain yang dapat memudahkan

maka

kerja dan meningkatkan kapabilitas

sebaiknya

pemerintah

aplikasi antara

Terpadu,

yang

sedang

lain

Sistem

Sistem

Infromasi

memanfaatkan teknologi yang lebih


43


aparatur perangkat desa dalm kerangka

Perubahan mindset dan pola

pemberdayaan masyarakat desa.

pikir stakeholders yang berkaitan secara

Dengan melihat berbagai contoh aplikasi

diatas

saya

yakin

langsung

sebuah

maupun

tidak

langsung

melalui kebijakan, program dan kegiatan

aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan

yang

transaksi keuangan di desa dapat dibuat.

memberikan ruang terhadap peningkatan

Sehingga kehadiran perangkat keras

kapabilitas dan kompetensi masyarakat

yang dapat membantu komputasi dan

desa

komunikasi

keuangan

data

pada

desa

dapat

akan

dikelolanya

khususnya

aparatur

dana

diselenggarakan dengan lebih efisien,

diperlukan

efektif

internalisasi

haruslah

desa.

sosialisasi

Untuk dan

itu

upaya

dan

ekonomis

karena

memanfaatkan

jaringan

yang

pemkab/pemkot untuk “mengamankan”

perangkat

dana desa yang dikelola oleh desa yang

terotomatisasi

melalui

komputer.

yang

pengelola

maksimal

dari

dimungkinkan setiap tahunnya akan mengalami peningkatan anggaran yang akan dikelola oleh desa.

INTERNALISASI PENGELOLAAN

Demikian usulan konsep dan

KEUANGAN DANA DESA Semangat NAWACITA dalam

sistem yang saya buat dalam tulisan

pemerintahan sekarang harus bermakna

yang

dan

“pengamanan”

mampu

memberikan

semangat

terlalu

sederhana terhadap

untuk

pengelolaan

untuk membangun dan memberdayakan

dana desa ini. Usulan ini hanyalah satu

masyarakat

konsep

yang

dimulai

dari

yang

bermula

dengan

“pinggiran” artinya bahwa penguatan

menginventarisir berbagai permasalahan

kapasitas

aparatur

yang terdapat di desa. Dengan catatan,

pemerintah desa menjadi penting untuk

semua konsep yang saya tawarkan dan

diberdayakan

dan

sistem buatan manusia pasti memiliki

sistematik

kelemahannya masing-masing, namun

dan

kapabilitas

secara

berkelanjutan.

simultan

Penguatan

terhadap semua elemen dan stakeholders

dalam implementasinya

adalah pintu agar supaya desa dengan

bersandarkan pada landasan formal yang

masyarakat desa mampu meningkatkan

berkaitan. Semoga dapat memberikan

kesejahteraan dan keberdayaan, dana

khazanah dalam upaya internalisasi

desa tidak menjadi program unggulan

(memberikan

yang

dalam proses penyusunan pemberdayaan

karikatif,

rutinitas

dan

sarat

masalah.

tetap

kesepahaman

harus

bersama)

masayarakat desa dan menjamin desa yang mandiri dan sejahtera.


44


Dan keberhasilan dari apapun

Pelaksanaan UU Nomor Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Permendagri Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dr. Jan Hoesada, CPA dari Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)

konsep dan sistem yang dipakai nantinya kembali

pada

manusia

yang

menjalankan. It’s not about the gun, it’s about the man behind the gun. Demikian tulisan ini masih jauh dari sempurna, dan

mohon

maaf

apabila

terdapat

kesalahan. DAFTAR PUSTAKA Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan


45

INTERNALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PASCA IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Recommend Documents