INFORMASI PERPUSTAKAAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR BIDANG PELAYANAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNIT PERPUSTAKAAN - SUB BIDANG DISEMINASI DAN DOKUMENTASI Jl.Ir.H.Juanda No.193 Bandung (40135),Telp:(022)2501083;2504053;2501554;2500507;Fax:(022)2500163 E-mail:
[email protected] ; Website: http://www.pusair.pu.go.id
VOL. 3, NO. 2 TH. 2012 PENERIMAAN MINGGU KE I & 2 BULAN MARET 2012 I.
BUKU
1.
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PU Konstruksi Indonesia 2011, Penyelenggaraan infrastructure berkelanjutan Inovasi Investasi dan dukungan sector Konstruksi Indonesia Jakarta : Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU ISBN : 978 – 602. 995 2 – 1-5 UDC : 532. 555 ( 595 )
DB : 18/ 2012
2.
DB : 20/ 2012 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN FORUM BERSAMA APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH KEMENTERIAN PU Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) Modul 1 : Gambaran Umum SPIP, 2009 Jakarta : Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Forum Bersama Aparat pengawas Internal Pemerintah ( For Apip ) Kementerian PU, iii, 65 hlm.; gamb., 28 cm, UDC : 377 : 741.744
3.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN FORUM BERSAMA APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH KEMENTERIAN PU Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) Modul 2 : Lingkungan Pengendalian , 2009 Edisi Pertama, Th. 2008, Edisi Ke Dua th. 2009 Jakarta : Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Forum bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah ( For Apip ) Kementerian PU vi, 67 hlm.; gamb., tab, 29 cm UDC : 377: 625. 711.4
DB : 21/ 2012
4.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN FORUM BERSAMA APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH KEMENTERIAN PU Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Modul 3 : Konsep dan Implementasi Risk Assesment Edisi ke
DB : 22/ 2012
Tiga, 2010 Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Forum bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah ( For Apip ) Kementerian PU, v, 52 hlm.; gamb., tab, 29 cm UDC : 377.781.3 5.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN FORUM BERSAMA APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH KEMENTERIAN PU Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Modul 4 : Kegiatan pengendalian , Edisi ketiga , 2010 disusun oleh Andilo Tohom dan Didik Setiawan Jakarta : Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Forum bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah ( For Apip ) Kementerian PU, 67 hlm.; gamb., tab, 29cm UDC : 377. 62
DB : 23/ 2012
6.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN FORUM BERSAMA APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH KEMENTERIAN PU Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) Modul 5 : Infoprmasi dan Komunikasi, 2009 disusun Oleh Hassan Mafis dan Agus Riyanto Jakarta : Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Forum bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah ( For Apip ) Kementerian PU iv, 38 hlm.; gamb., tab, 29 cm UDC : 377.62 : 354.4
DB : 24/ 2012
7.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN FORUM BERSAMA APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH KEMENTERIAN PU Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) Modul 6 : Pemantouan Pengendalian Intern, 2009 disusun Oleh John Elim dan Tinotios Tarigan Jakarta : Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Forum bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (For Apip ) Kementerian PU i, 39 hlm.; gamb., tab, 29 cm UDC : 377.62.65
DB : 25/ 2012
8.
BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN BALITBANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Analisis kebijakan pengembangan Industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan, Nopemeber 2011. Jakarta : Balai Besar Riset Pengolahan produk dan Bioteknologi kelautan
DB : 17/ 2012
dan perikanan Balitbang kelautan dan perikanan, 2011 ISBN : 978 – 602- 96199 – 4 – 2 v, 136 hlm.; gamb., tab, 22 cm UDC : 639.2. 052 9.
BRILL ACADEMIC PUBLISHER Pengantar pada Rezim Ham Internasional. Oleh Manfred Nowak Engish : Brill Academic Publisher ISBN : 979 – 15566 – 1 – X xv, 384 hlm.; gamb., tab, 22 cm UDC : 341.231.14
10. CV. RENCONG JAYA SAKTI Hak Asasi Manusia dan Good Gorvernance membangun suatu keterkaitan by. Hans –Otto Sano dan Gudmundur Alfredsson bekerja sama dengan Robin Clapp, 2003 Yakarta : CV. Rencong Jaya Sakti ISBN : 979 – 15566 – 0 – 1 x, 231 hlm.; gamb., tab, 23 cm UDC : 341. 231 : 69. 059. 25
DB : 31/ 2012
DB : 30/ 2012
DB : 32/ 2012 11. DIREKTORAT JENDERAL HAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM - RI Konsep dasar Hak Asasi manusia ( Disarikan dari berbagai Sumber ) oleh Rusdianto Direktur Penguatan HAM dan Direktoran Jenderal Ham, 2011 Jakarta : Direktorat Jenderal Ham, kementerian Hukum dan HAM – RI 62 hlm.; gamb., tab, 29 cm UDC : 669.341: 231. 14 12. DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM - RI Undang – Undang Republik Indonesia. No. 39 Th.1999. Tentang : Hak Asasi Manusia dilengkapi dengan : UU RI, No. 5 Th 1998 UU RI, No. 9 Th. 1998 UU RI, No.12 Th. 2006 UU RI, No. 14 Th. 2008 UU RI, No. 40 Th. 2008 Jakarta : Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia , Kementerian Hukum dan Ham – RI i, 229 hlm.; gamb., tab, 21 cm UDC : 341.231. 14 ( 594 )
DB : 29/ 2012
13. DIREKTORAT JENDERAL HAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 23 Th. 2011. Tentang : Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Th. 2011 – 2014 Jakarta : Direktorat Jenderal Ham Kementerian Hukum dan Ham RI 63 hlm.; gamb., tab, 20 cm UDC : 341. 231 ( 594 )
DB : 28/ 2012
14. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Kumpulan panduan tentang Format dan isi Laporan untuk diserahkan oleh negara pihak perjanjian internacional hak asasi manusia, 2006. By. Loly Nuria Fitri and Roichatul Aswidah Jakarta : Kementerian PU 143 hlm.; gamb., 29 cm UDC : 341. 231 : 621 ( 047 )
DB : 33/ 2012
15. L I P I Prosiding pemaparan hasil penelitian pusat berteknologi LIPI – 2011, “ Memajukan Ilmu Pengetahuan Kebumian dalam menghadapi tantangan Global. Bandung : LIPI ( Pusat Penelitian geoteknologi vii, 217 hlm.; gamb., tab,29 cm UDC : 624. 13
DB : 26/ 2012
16. SEKRETARIS NEGARA RI , KEPALA BIRO PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN BIDANG POLITIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Peraturan Pemerintah republic Indonesia, No. 60 Th. 2008. Tentang : Sistem pengendalian intern Pemerintah, 2009 Jakarta : Sekretaris Negara RI, kepala Biro Peraturan Perundang _ Undanagan Bidang Politik dan kesejahteraaan Rakyat 165 hlm.; gamb., tab., 19 cm UDC : 529.78 : 35. 62 ( 594 )
DB : 19/ 2012
17. SEKRETARIS PANITIA RANHAM NASIONAL Petunjuk pelaksanaan rencana aksi Nasional Hak – hak manusia ( RANHAM ) Indonesia Th. 2011 – 2014 Jakarta : Sekretariat Panitia RANHAM Nasional iii, 64 hlm.; gamb., tab, 20cm UDC : 621. 396 : 677 ( 594 )
DB : 27/ 2012
II. MAJALAH 1.
BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK Journal Teknologi Bahan dan Barang Teknik Vol. 1 , No. 25 Desember 2011 Bandung : Balai Besar Bahan Dan Barang Teknik, 2011
M. Th. 2012 - 13
2.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM KIprah, Vol. 47, Th. XI, Nopember – Desember 2011 Jakarta : Kementerian Pekerjaan Umum, 2011
M. Th. 2012 - 11
3.
NILIM NATIONAL INSTITUTE FOR LAND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT NILIM -2011 – NILIM - 2010 Japan : Nilim Nacional Institute for Land Infrastructure Management, 2011
M. Th. 2012 – 14 - 15
4.
PUSAT PENELITIAN KIMIA - LIPI JURNAL Kimia Terapan Indonesia Vol. 13 , No. 1 , Juni 2011 Bandung Pusat Penelitian Kimia ( LIPI ), 2011
M. Th. 2012 - 16
5.
SOSEK PU ( SACIAL EKONOMI PEKERJAAN UMUM ) Jurnal Social Ekonomi Pekerjaan Umum Vol. 3, No. 2 Juli 2011 Vol. 3 No. 3 November 2011 Yakarta : Sosek PU ( Social Ekonomi pekerjaan Umum, ), 2011
M. Th. 2012 – 17 -
6.
ZKG INTERNATIONAL ZKG Internacional Issue, 2 Vol. 65, Germany ; ZKG International, 2012
M. Th. 2012 - 12 2012
Bandung, April 2012 Tim Unit perpustakaan Puslitbang Sumber Daya Air
