IMPLEMENTASI UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR Oleh: KARINA SIMANGUNSONG NIM. E01112022 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email : [email protected]

Abstrak Dalam mencapai tujuan dari implementasi UULAJ dukungan masyarakat terhadap keberhasilan implementasi UU No 22 Tahun 2009 masih rendah yang dapat dilihat dari tingginya pelanggaran lalu-lintas dan kecelakaan serta sumber daya keuangan masih kurang memadai dalam mewujudkan tertib berlalu-lintas sehubungan dengan umlah roda dua dan roda empat yang semakin tahun mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses implementasi kebijakan tertib berlalu lintas di kecamatan Pontianak Timur. Penelitian ini menggunakan teori O Jones ( Agustino, 2012: 149-153) menyatakan proses implementasi ada tiga hal interpretasi, penggorganisasian dan aplikasi. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memahami proses Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pontianak Timur. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih rendah dukungannya terhadap setiap program dalam berlalu lintas sehingga sebagian masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran bukan karena tidak mengetahui setiap peraturan dalam berlalu lintas akan tetapi dikarenakan sikap masyarakat yang acuh tak acuh. Pengorganisasian, bahwa personil polisi lalu lintas dan sarana dan prasarana di Kecamatan Pontianak Timur masih kurang sehingga pelaksanaan penertiban lalu lintas belum terealiasikan dengan optimal. Aplikasi penerapan dari isi UU Nomor 22 Tahun 2009 sudah diterapkan akan tetapi masih belum berhasil karena masih banyaknya terjadi pelanggaran dalam berlalu lintas di Kecamatan Pontianak Timur serta seringnya terjadi kemacetan khususnya pada jam-jam sibuk di beberapa titik jalan di Kecamatan Pontianak Timur. Saran untuk penelitian ini adalah diharapkan adanya sosialisasi yang rutin serta terjadwal dengan baik, diperlukan kerja keras dari pihak Polantas Polsek Pontianak Timur dengan selalu aktif dan SOP nya sudah seharusnya dipermudah. Kata-kata kunci: Implementasi, lalu-lintas, interpretasi, pengorganisasian, aplikasi

Abstract In achieving the objectives implementation of law traffic and road transport that community support for success implementation of law traffic and road still low that referred height infractions traffic and accident along financial resources still inadequate to actualize oderly traffic with the number of two-wheel and four-wheels are increasing every year. This research used theory O Jones (Agustino, 2012 :149-153) state the process implementation there are 3 aspects that is interpretation, organizing, and application. The purpose from this research to describe and comprehend the process implementation of law traffic and road transport at east Pontianak districts. Research methods who researcher used with descriptive research with qualitative approach. Reseacrh result referred that still height the number infractions because attitude of community who lack of discipline in traffic. Organizing that traffic police personnals dan equipment resources at east Pontianak districts still low so that implementation policing traffic unrealized optimally. Application the implementation of the contents of the traffic laws and road transport has been applied although have not been successful because there are many traffic violations at east pontianak district along frequent congestion, especially at rush hour in some

1 KARINA SIMANGUNSONG, NIM. E01112022 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


waypoints at east Pontianak district. Recommendations for this research are expected to socialize routine and scheduled, it takes hard work of the traffic police to always be active. Keywords : Implementations, Traffic, Interpretation, Organizing, Application

lintas

A. PENDAHULUAN

sehingga

menyebabkan

kurang

disiplinnya pengguna jalan dan masalah Kecamatan sebagai

bagian

merupakan Provinsi

Pontianak dari

akses

Kota

masuk

Kalimantan

Timur

lalu-lintas lainnya. Masalah lalu lintas

Pontianak

merupakan hal yang sangat rumit. Keadaan

dan

keluar

Barat

yang

jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu

lintas

yang

dikarenakan wilayah ini dibelah oleh dua

tersebut

sungai yaitu sungai landak dan sungai

penyebabnya.

semakin

merupakan

meningkat

salah

satu

kapuas. Sebagai akses masuk dan keluar

Misalnya saja pelanggaran rambu-

maka di wilayah Pontianak Timur ini tidak

rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan,

terlepas dari aktifitas berlalu lintas seperti

polusi

kota

sebagainya.Perubahan

pada

umumnya

yang

didukung

udara,

dan

lain

tersebut

dapat

dengan perkembangan lalu lintasnya yang

dilihat dari semakin tingginya angka

pastinya memiliki harapan sesuai untuk

kepemilikan kendaraan bermotor yang

tercapainya kendaraan bermotor sebagai

menjadi alat transportasi darat. Angka

alat transportasi. Namun hal tersebut

kepemilikan

sepeda

bertolak belakang dengan keadaan yang

tajam

tahun

terjadi dalam masyarakat. Kendaraan yang

sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran

dimiliki

berbanding

berkendara yang baik, sehingga membuat

terbalik dengan sarana dan prasarana yang

meningkatnya angka kecelakaan daritahun

ada, peningkatan yang signifikan dari

ke tahun

oleh

masyarakat

dari

motor ke

meningkat

tahun.

Namun

jumlah kendaraan bermotor yang ada tidak

Berdasarkan hasil pra penelitian

diimbangi dengan penambahan fasilitas,

yang dilakukan oleh peneliti terhadap

sarana, dan prasana jalan.

bapak E selaku kepala unit lalu lintas

Tidak seimbangnya pertambahan

Polsek

Pontianak

mengatakan

angkutan

dengan

masyarakat kecamatan Pontianak Timur

kendaraan,

selalu melanggar aturan lalu lintas, baik

berakibat pada meningkatnya volume lalu

tidak menggunakan helm SNI, melewati

pesatnya

dibandingkan

pertumbuhan

sebagian

beliau

jaringan jalan serta fasilitas lalu lintas dan bila

bahwa

Timur,

besar



garis marka, menerobos lampu merah dan

Implementasi

Undang-Undang

pelanggaran lainnya. Berdasarkan hasil

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

wawancara saya dengan bapak Kanit

Lintas dan Angkutan Jalan menjadi sulit

Lantas Polsek Timur ini bahwa betapa

karena dipengaruhi oleh tingkat kesulitan

tingginya angka pelangaran di Pontianak

teknis dari permasalahan Lalu lintas,

Timur sehingga ini berdampak kepada

bahwa kelompok sasaran dari kebijakan

masalah

masalah

Tentang

berlalu

kecelakaan lalu lintas. Berikut merupakan

populasi

sehingga

data kecelakaan lalu lintas di wilayah

individu

dalam

hukum Polsek Pontianak Timur.

berbeda,

serta

kemacetan

dan

Seringnya terjadi kemacetan di

lintas

adalah

semua

pemahaman

setiap

berlalu

lintas

Implementasi

relatif

Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pontianak Timur terletak di jalan Sultan

akan

sulit

diimplementasikan

Hamid, jalan Tanjung Raya 2, Jalan Sultan

menyangkut

Hamid II, Jalan 28 Oktober, dan Jalan Ya

masyarakat dalam berlalu lintas.

perubahan

karena perilaku

M Sabran. Hal ini di benarkan oleh

Meningkatnya jumlah kendaraan

Kapolsek Pontianak Timur Kompol Aber

bermotor yang tidak berbanding lurus

Manurung mengenai seringnya terjadi

dengan peningkatan jalan serta banyaknya

kemacetan di titik jalan tertentu khususnya

terjadi pelanggaran dalam berlalu lintas

di jalan Ya M Sabran. Kapolsek Pontianak

menjadi faktor terhadap tingginya angka

Timur mengatakan bahwa khususnya di

kecelakan di Kecamatan Pontianak Timur.

Jalan Sultan Hamid dan Jalan Ya M Sabran

Permasalahan ini yang membuat peneliti

sering terjadi kemacetan cukup panjang

tertarik

terutama saat aktifitas pagi dan sore hari

keberhasilan

Seperti

Jalan

Ya

M

untuk

meneliti

sejauh

implementasi

mana

kebijakan

Sabran

berlalu lintas yang tercantum pada UULAJ

berdasarkan hasil pengamatan saya sudah

No 22 Tahun 2009. Dan berdasarkan hasil

layak untuk dilakukan pelebaran karena

pengamatan penelitian lapangan, peneliti

ramainya pengguna jalan ini baik roda dua

tertarik untuk melakukan penelitian dengan

maupun roda empat serta tidak jarang juga

judul

lewat kendaraan besar seperti truk atau bis

Berlalu Lintas Di Kecamatan Pontianak

yang rodanya lebih dari empat. Terjadinya

Timur.

Implementasi Kebijakan Tertib

kemacetan di Pontianak Timur disebabkan karena volume dan intensitas kendaraan

B. KAJIAN TEORI

bermotor yang berlintas jalan tak seimbang dengan lebar jalan. 3 KARINA SIMANGUNSONG, NIM. E01112022 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


Menurut Jones (dalam Widodo, 2012:89)

bahwa

aktifitas

dalam

b. Sosialisasi Maksud dari sosialisasi ini adalah

implementasi kebijakan publik terdapat

penyampaian

tiga macam variabel, yaitu interprestasi

masyarakat

(interpretation),

terbuka dan berkala agar masyaraka

pengorganisasian

(organization), dan Aplikasi (application).

informasi yang

dilakukan

kepada secara

mengetahui kebijakan yang telah dibuat dan apa dampaknya kepada mereka.

1.

c. Dukungan masyarakat

Interpretasi Tahap interpretasi merupakan tahapan

Dukungan dari masyarakat adalah baik

penjabaran sebuah kebijakan yang masih

tanggapan

bersifat abstrak kedalam kebijakan yang

disampaikan oleh masyarakat terutama

bersifat teknis dan operasional. Kebijakan

sasaran kebijakan, sehingga membuat

umum

akan

mereka merasa mau untuk turut ambil

dijabarkan kedalam kebijakan material dan

bagian untuk menyukseskan kebijakan

kebijakan material dijabarkan kedalam

tersebut.

atau

kebijakan

kebijakan

teknis

Widodo,

strategis

operasional

2012:90).

(dalam

Interpretasi

atau

respon

yang

Aktifitas interpretasi kebijakan ini tidak

sekedar

menjalankan

sebuah

menafsirkan agar program menjadi rencana

kebijakan yang masih abstrak kedalam

dan pengarahan yang tepat dan dapat

kebijakan yang lebih operasional, tetapi

diterima serta dilaksanakan (dalam Tahir,

dilanjutkan

2012:81). Interprestasi memuat rencana

mengomunikasikan kebijakan (sosialisasi)

yang

yang

agar seluruh masyarakat dapat mengetahui

dengan

tujuan

dan memahami apa yang menjadi arah,

Pada

aspek

tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran)

interpretasi, meliputi beberapa hal-hal yang

kebijakan ini. Hal ini dilakukan agar

berupa:

kelompok sasaran terlibat baik secara

a. Isi dan Tujuan Dipahami

langsung maupun tidak langsung. Tidak

matang,

memadai,

dan

perumus

dukungan sesuai

kebijakan.

dana

juga

dengan

Memahami isi dan tujuan dari sebuah

saja mereka menjadi tahu dan paham,

kebijakan

untuk

tetapi yang lebih penting mereka akan

terlaksananya

dapat menerima dan mendukung kebijakan

sangat

terselenggaranya

diperlukan atau

kebijakan tersebut. Pemahaman isi dan

ini.

tujuan ini harus dilakukan oleh para

Sebuah kebijakan dapat berjalan

implementor dan disampaikan kepada

dengan baik apabila pemahaman antara

masyarakat terutama sasaran kebijakan.

implementor (Polantas) dan kelompok 4

KARINA SIMANGUNSONG, NIM. E01112022 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


sasaran

(masyarakat)

sama,

untuk melaksanakan kebijakan, penetapan

mengetahui apa arah, tujuan, dan sasaran

tata kerja dan penetapan manajemen

dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun

pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2012:91).

2009. Pihak Kepolisan di bidan Lalu Lintas

Menurut Jones (dalam Widodo, 2012:91)

harus selalu aktif memberikan informasi

ada beberapa bagian dalam organisasi ini

kepada

yaitu:

semua

adalah

masyarakat

pengguna

Kendaraan bermotor sebagai target sasaran

a. Pelaksana kebijakan

pada kebijakan ini. Sehingga Undang-

Pelaksana kebijakan sangat tergantung

Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini menjadi

pada jenis kebijakan apa yang akan

rencana dan pengarahan yang tepat dan

dilaksanakan, namun setidaknya dapat

dapat diterima serta dilaksanakan.

diidentifikasi seperti: Dinas, Badan,

Yang terutama bagi tercapainya

Lembaga,

Kantor,

Unit

Pelaksana

pelaksanaan kebijakan adalah bahwa pada

Teknis (UPT) dilingkungan Pemerintah

implementor harus mengetahui apa yang

Daerah.

seharusnya mereka lakukan jika kebijakan

b. Standar

Operasional

dan

Prosedur

ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan

(SOP)

serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya

Setiap melaksanakan kebijakan perlu

diterima tetapi juga harus jelas dan jika hal

ditetapkan

ini

tidak jelas para pelaksana akan

petunjuk, tuntunan dan refrensi bagi

kebingungan tentang apa yang seharusnya

para pelaku kebijakan agar mereka

mereka lakukan dan akhirnya implementor

mengetahui apa yang harus disiapkan

akan

dan lakukan, siapa sasarannya, dan hasil

mempunyai

kebijakan

tersendiri

dalam memandang kebijakan tersebut.

SOP

sebagai

pedoman,

apa yang ingin dicapai dari pelaksana kebijakan tersebut. Selain itu, SOP juga

2.

Tahap

dapat

Pengorganisasian

digunakan

untuk

mencegah

timbulnyaperbedaan dalam bersikap dan

(organization) Tahap pengorganisasian ini lebih

bertindak

ketika

dihadapkan

pada

mengarah pada proses kegiatan pengaturan

permasalahan ketika menjalankanyang

dan

menjadi

dibuat prosedur tetap (Protap) atau

pelaksana kebijakan (penentuan lembaga

prosedur baku berupa standar prosedur

organisasi)

operasi dan atau standar pelayanan

penetapan

siapa

mana

yang

yang

menjadi

melaksanakan dan siapa yang menjadi

menimal.

pelakunya, penetapan anggaran, penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan

3.

Sumber Daya Keuangan dan Peralatan 5


Teori Implementasi kebijakan 1. Interpretasi 2. pengorganisasian 3. Aplikasi O Jones (Widodo, 2012:89)

Mampu mengambarkan dan memahami proses implementasi kebijakan tertib berlalu lintas di Kecamatan Pontianak Timur

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pontianak Timur Fenomena Permasalahan 1. Banyaknya terjadi pelanggaran dalam berlalu lintas di Kecamatan Pontianak Timur. 2. Seringnya terjadi kemacetan khususnya pada jam-jam sibuk di beberapa titik di Kecamatan Pontianak Timur


dengan variabel yaang lain. Berdasarkan

isi dan tujuan kebijakan Undang-Undang

pengertian

Nomor 22 Tahun 2009, berikut merupakan

deskriptif

diatas

peneliti

menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada

penelitian

peneliti

“jika ditanya mengenai pemahaman kami

penelitian

mengenai isi dan tujuan dari UULAJ ini,

kualitatif karena penelitian kualitatif yang

kami selaku aparat Kepolisian dibagian

disebut

Lalu Lintas sudah mengetahui tentang UU

menggunakan

ini,

hasil kutipan wawancara

pendekatan

juga

dengan

filsafat

postpositivisme memandang realitas sosial

No

sebagai sesuatu yang bersifat holistik/utuh,

mengetahui namun menerapkannya”

kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan

gejala

bersifat

22

Tahun

Dari

hasil

2009

bukan

wawancara

hanya

tersebut

interaktif

menunjukkan bahwa Lembaga Kepolisian

Alasan peneliti

khususnya Kepolisian Polsek Pontianak

menggunakan jenis penelitian deskriptif

Timur bidang Lalu Lintas telah memahami

dikarenakan peneliti ingin mencari fakta

isi dan tujuan dari kebijakan yang telah

dari permasalahan tertib berlalu lintas dan

ditetapkan oleh Pemerintah yang mengatur

peneliti ingin menjelaskan kondisi atau

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

fakta-fakta yang terjadi dilapangan, yang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

menurut Sugiyono (2014 : 9) bahwa

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

analisis data yang dilakukan bersifat

merupakan dasar hukum yang menjadi

induktif

landasan

(Sugiyono 2014 : 8).

berdasarkan

ditemukan

fakta-fakta

dilapangan

dan

yang

kemudian

aparat

Kepolisian

penanggung jawab penyelenggaraan fungsi

dikonstruksikan menjadi hipotesis atau

Kepolisian

teori.

keamanan,

ketertiban

penegakan

hukum,

pengayoman

dan

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

sebagai

yang

meliputi

bidang

masyarakat, perlindungan,

pelayanan

kepada

masyarakat. b. Sosialisasi Salah satu yang termasuk pada

1.

Interpretasi

pembahasan yang peneliti lakukan dalam

a. Isi dan tujuan dipahami

penelitian ini adalah mengenai bagaimana

Berdasarkan hasil wawancara yang

dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor

dilakukan dengan Kasat Lantas Polresta

22 Tahun 2009. Sosialisasi merupakan

Pontianak

salah

Kota

yang

menanyakan

bagaimana pemahaman mereka mengenai

satu

memegang

upaya

pelayanan

yang

peranan

penting

dalam 7



meningkatkan

pengetahuan

dan

yang berkaitan dengan peraturan lalu

pemahaman masyarakat akan pengurusan

lintas yang wajib dipatuhi oleh masyarakat

izin dan juga meningkatkan kesadaran

sebagai pengguna kendaraan bermotor”

masyarakat akan pentingnya mematuhi tata tertiib berlalu-lintas.

Dari pernyataan tersebut dapat digambarkan

bahwa

pihak

Kepolisian

Selanjutnya sosialisasi merupakan

Polresta Pontianak Kota yaitu Kasatlantas

salah satu faktor yang mempengaruhi

telah memberi informasi mengenai isi dari

implementasi kebijakan publik, sosialisasi

kebijakan

sangat

Tahun 2009 yaitu peraturan yang wajib

menentukan

pencapaian kebijakan

tujuan publik.

dari

keberhasilan implementasi

Implementasi

dipatuhi

Undang-Undang

oleh

Nomor

masyarakat

22

pengguna

yang

kendaran bermotor. Dan sosialisasi ini

efektif akan terlaksana, jika para pembuat

dilakukan telah Polantas lalukan dengan

keputusan mengetahui para pengambil

berbagai

keputusannya hanya bisa didapat melalui

langsung sehinnga masyarakat mengetahui

komunikasi yang baik dan disosialisasikan

peraturan lalu lintas dengan baik dan

dengan baik pula.

meningkatkan kepatuhan terhadap tata

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

bahwa

sosialisasi

yang

cara

penyampaian

secara

tertib berlalu lintas. c. Dukungan Masyarakat

dimaksud disini dilakukan oleh pihak

Kebijakan yang telah ditetapkan

Polisi Lalu Lintas Polsek Pontianak Timur

oleh pemerintah harus mendapat respon

kepada masyarakat pengguna kendaraan

yang

bermotor di Kecamatan Pontianak Timur.

sasaran kebijakan. Tanpa adanya dukungan

Berdasarkan

dengan

yang baik dari masyarakat maka kebijakan

Kasat Lantas Polresta Pontianak Kota

yang telah dibuatkan mendapat kendala

dengan pertanyaan bagaimana sosialisasi

dan tidak akan dapat di implementasikan

tentang isi kebijakan Undang-Undang

dengan

Nomor 22 Tahun 2009, beliau mengatakan

melakukan wawancara dengan Kepala Unit

bahwa

Lalu Lintas Di Kecamatan Pontianak

“kami selalu melakukan sosialisasi baik

Timur

secara langsung melalui mobil polisi

dukungan masyarakat sebagai pengguna

setiap pagi dan sore hari, melalui spanduk,

kendaraan

dan melakukan seminar di berberapa

Pontianak Timur tentang Implementasi

sekolah menengah dengan Kampus di

Kebijakan

hasil

wawancara

baik

dari

masyarakat

efektif.

dengan

terutama

Selanjutnya

pertanyaan

bermotor

Tertib

di

Berlalu

peneliti

bagaimana

Kecamatan

Lintas

di

Pontianak dan yang di sosialisasikan ialah 8 KARINA SIMANGUNSONG, NIM. E01112022 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


Kecamatan

Pontianak

Timur,

beliau

mengatakan:

depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, dan penghapus kaca.

“mengenai dukungan masyarakat dalam

Rendahnya kesadaran masyarakat

mewujudkan tertib berlalu lintas ini

untuk patuh terhadap tata tertib berlalu

dapat

lintas ini disebabkan bahwa masih banyak

dikatakan

masih

rendah.

Tingginya angka pelanggaran dalam

masyarakat

berlalu lintas telah menunjukkan sejauh

peraturan lalu lintas ini dan dampaknya

mana dukungan masyarakat pengguna

jika

kendaraan bermotor dalam mewujudkan

Sosialisasi yang dilakukan dengan tujuan

ketertiban berlalu lintas”

untuk

Dari dapat

hasil

diketahui

masyarakat

dalam

wawancara bahwa

yang

belum

peraturan

memahami

tersebut

melibatkan

dilanggar.

masyarakat

dalam

tersebut

pelaksanaan kebijakan Undang-Undang

dukungan

Nomor 22 Tahun 2009 ini termasuk untuk

mewujudkan

tertib

mewujudkan

tertib

berlalu

lintas

di

berlalu lintas masih minim. Ini dapat

Kecamatan Pontianak Timur, menjadi

dilihat dari tingginya angka pelanggaran

suatu kewajiban.

lalu lintas di Kecamatan Pontianak Timur

Sosialisasi

ini

bertujuan

untuk

masih tinggi. Perilaku masyarakat dalam

melibatkan antara implementor dengan

berlalu

kelompok sasaran yaitu antara Kepolisian

lintas

merupakan

tolak

ukur

bagaimana dukungan masyarakat dalam

Unit

mewujudkan tertib berlalu lintas ini.

kendaraan

Berdasarkan

saya

Pontianak Timur sehingga terjadinya suatu

dilapangan bahwa masih banyak warga

proses interaksi dua arah yang berlangsung

baik pelajar, mahasiswa dan orang tua di

terus-menerus

Kecamatan Pontianak Timur yang ketika

pengertian masyarakat secara penuh atas

mengendarai sepeda motor banyak yang

suatu proses kegiatan, sehingga bisa

tidak memakai helm, menerobos lampu

terjadinya komunikasi dari pemerintah

merah, tidak melengkapi persyaratan teknis

kepada

yang meliputi kaca spion, klakson, lampu

UULAJ ini (feed forward information) dan

utama, lampu mundur, lampu tanda batas

komunikasi dari masyarakat ke pemerintah

dimensi

atas kebijakan ini (feedback information).

hasil

badan

observasi

kendaraan,

lampu

Lalu

Lintas

dengan

bermotor

di

untuk

masyarakat

pengguna Kecamatan

meningkatkan

tentang

kebijakan

gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca

2.

Tahap Penggorganisasian Organisasi

atau

instansi

pemerintahan adalah institusi yang kuat 9 KARINA SIMANGUNSONG, NIM. E01112022 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


eksistensinya

karena

mempunyai

hukum, perlindungan, pengayoman, dan

kewenangan yang bisa mengatur ketertiban

pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian

dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu

Negara Republik Indonesia Kota Besar

juga merupakan instansi yang dominan

Pontianak

dalam

wilayah kerja yang berkedudukan langsung

Implementasi

Kebijakan Tertib

Berlalu Lintas di Kecamatan Pontianak

berbeda-beda

dalam

setiap

pelaksanaan

utama

di wilayah Polda.

Timur ini yang mempunyai kepentingan yang

adalah

Dengan kata lain bahwa Polresta Pontianak merupakan pelaksanaan dari

hirarkinya. Keberadaan organisasi tidak

Kapolda

dalam

mengawasi

hanya dalam struktur pemerintahan, tetapi

wilayah

yang

ada

juga

Penyusunan struktur organisasi Polresta

ada

swasta,

dalam institusi

organisasi-organisasi

Pontianak.

dan

Pontianak

sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus

Keputusan

tertentu organisasi diciptakan hanya untuk

Kep/14/XII/1993

menjalankan suatu kebijakan tertentu.

organisasi dan prosdur badan-badan pada

Dalam mendalami mengenai masalah

tingkatan Polresta. Dan salah satu bawahan

lembaga/organisasi

penelitian

dari Polresta Pontianak adalah Polsek

implementasi kebijakan tertib berlalu

Pontianak Timur sebagai pelaksana dari

lintas ini, ada beberapa aspek yang akan

Polresta

dibahas

wilayah-wilayah

yaitu,

pendidikan

di

wilayah-

pada

pelaksana

kebijakan,

berpedoman dengan

Nomor

tentang

Pontianak

yang

Kecamatan Pontiana Timur.

dan sumber daya keuangan dan peralatan.

a.

mengawasi

terdapat

di

Pontianak Timur Tugas pokok dan fungsi Polsek Pontianak Timur yaitu memelihara keamanan

3.

Polisi:

Tugas pokok dan fungsi Polsek

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Surat

pokok-pokok

dalam

standart operasional dan prosedur (SOP),

Berikut akan disampaikan gambaran dari

pada

ketertiban

masyarakat,

menegakkan hukum serta melindungi,

Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan

dan

Undang-

mengayomi

dan

melayani

masyarakat

Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa

(sesuai dengan UU No.2 Tahun 2002

Kepala Kepolisian Republik Indonesia

tentang

yang

Indonesia) guna memberikan rasa aman,

merupakan

lembaga

sebagai

penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan

ketertiban

masyarakat,

penegak

Kepolisian

Negara

Republik

tentram dan kepastian hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, SIM merupakan suatu kewajiban yang 10



harus dimiliki oleh setiap warga negara

pandai menggunakan kendaraan ataupun

yang

sudah

sudah

dinyatakan

memenuhi

berpengalaman,

apabila

tidak

persyaratan memiliki SIM. Sejalan dengan

dilengkapi dengan kepemilikan SIM hal

kepemilikan

tersebut sama saja pengendara tersebut

SIM

Pontianak

di

wilayah

terkhususnya

Kota

wilayah

belum

layak

untuk

menggunakan

Kecamatan Pontianak Timur dari hasil

kendaraan di jalan raya.

wawancara saya dengan Kepala Satuan

adalah orang yang dianggap memiliki

Lalu Lintas Pontianak dan Kepala Unit

kompetensi mengemudi dan telah lulus uji.

Lalu Lintas Polsek Pontianak Timur,

b. Sumber

beliau menyatakan: “mengenai

daya

Pemilik SIM

keuangan

dan

peralatan

kelengkapan

surat-surat

Untuk lebih mendalami mengenai

misalkan SIM warga Pontianak khususnya

sumber keuangan kepolisian maka peneliti

warga Pontianak Timur telah banyak yang

akan mewawancarai Kepala Unit Lalu

memiliki SIM, hal ini dapat dilihat dari

Lintas

tingginya

pernyataannya:

minat

mengajukan

masyarakat

pembuatan

SIM

yang maupun

Pontianak

Timur,

berikut

“sumber keuangan yang kami terima

perpanjangan masa SIM. Hanya saja

sebenarnya

harus

semua

operasional dalam pelaksanaan tugas

kendaraan

dalam satu hari adalah kurang lebih 50

bermotor memiliki SIM, hal ini paling

ribu, dengan beban tugas, biaya tersebut

tidak kita temukan pada saat pelaksanaan

dirasakan masih belum memadai. Namun

pemeriksaan

demikian

diakui

bahwa

masyarakat

belum

pengguna

atau

razia

kendaraan

belum

kami

memadai,

tetap

biaya

profesionalisme

bermotor kendaraan bermotor banyak

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan

pengendara baik roda dua maupun roda

motto polisi pelindung, pengayom dan

empat yang tidak memiliki SIM, ada juga

pelayan masyarakat”

yang sudah mati dan tidak diperpanjang Berdasarkan tersebut

hasil

menunjukkan

wawancara

Kanit Lantas Pontianak Timur tersebut

belum

menunjukkan bahwa dukungan terhadap

Kecamatan

operasional bagi petugas masih kurang

Pontianak Timur memilik kesadaran untuk

sesuai dengan beban kerja. Tentu saja akan

memiliki

Kesadaran

berpengaruh terhadap semangat petugas

kepatuhan

dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

masyarakat terhadap aturan berlalu lintas

Aspek penting lainnya berkenaan dengan

seluruhnya

masyarakat

mengindikasikan

bahwa

Keterangan yang disampaikan oleh

di

SIM. bahwa

masih minim. Kendati seseorang sudah 11 KARINA SIMANGUNSONG, NIM. E01112022 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


dukungan anggaran adalah perencanaan

menganggu

kelancaran

lalu

lintas,

manajemen lalu lintas di Pontianak Timur.

keamanan serta ketertiban lalu lintas.

Terkait dengan prasarana lalu lintas

Prasarana lain yang juga sangat penting

yang tersedia di Kota Pontianak khususnya

adalah tersedianya tempat penyebrangan

di wilayah Kota Pontianak, dari hasil

bagi pejalan kaki.

wawancara dengan salah seorang petugas dinas

perhubungan

informasi

Kota

komunikasi

pontianak

dan

4.

Tahap Aplikasi:

diperoleh

a.

Pedoman Program

keterangan sebagai berikut: “jumlah

prasarana

yang

mendalam mengenai mengenai pedoman

terdapat di Kota Pontianak dan sekitarnya

program, peneliti melakukan wawancara

masih kurang memadai. Seperti rambu-

dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta

rambu lalu lintas, dibeberapa sudut jalan

Pontianak, yang mengatakan bahwa:

yang kondisinya sudah tidak memadai

“dalam melaksanakan tugas dan tanggung

karena pengaruh cuaca dan diganggu oleh

jawab sebagai polisi lalu- lintas, pedoman

orang yang tidak bertanggung jawab.

program yang kami laksanakan sesuai

Kendati demikian Dinas Perhubungan

dengan isi UU Nomor 22 Tahun 2009

Komunikasi dan Informasi bekerja sama

yang sudah diatur mengenai segala yang

dengan

berkaitan

instansi

lalu

Untuk mengetahui secara lebih

yang

lintas

terkait

terus

dengan

Lalu

Lintas

dan

berupaya untuk melakukan pembenahan

Angkutan Jalan. Kami tidak mempunyai

dengan menambah jumlah rambu-rambu

petujuk program yang lain selain daripada

lalu lintas”

isi dari UU Nomor 22 Tahun 2009 dalam

Berdasarkan

hasil

wawancara

melayani masyarakat”

tersebut, menunjukkan bahwa prasarana

Dari

pernyataan

dan

gambar

pendukung bagi terciptanya tertib lalu

tersebut jelas mengatakan bahwa Polresta

lintas di Kecamatan Pontianak Timur

Pontianak dalam menjalankan segala tugas

masih belum memadai. Kondisi yang sama

dan tanggungjawabnya mengacu pada isi

juga terlihat dari hasil pengamatan penulis

UU

di beberapa ruas jalan misalkan di

melayani,

mengayomi

dan

perempatan jalan pahlawan, jalan imam

ketertiban

masyarakat.

Melihat

bonjol, jalan tangjungpura sampai jalan

pembahasan tentang pedoman program

sultan

tersebut maka dapat diketahui bahwa

hamid

yang

kondisi

lampu

Nomor

22

dalam menjaga

dengan

digunakan untuk melaksanakan kebijakan

ini

sangat

standar

dari

pedoman

Kondisi

suatu

2009

merahnya (traffic light) tidak berfungsi baik.

adalah

Tahun

yang 12



yang telah dibuat dalam bentuk yang lebih

penerapan yang berbentuk kegiatan atau

operasional lagi seperti mengatur waktu

ativitas

dan hari kerja dalam melaksanakan tugas.

implementasi kebijakan, kegiatan tersebut

b.

harus disusun dan dikelola dengan baik

Pelaksanaan yang bersifat dinamis Pelaksanaan yang bersifat dinamis

ini

merupakan

pelaksanaan

oleh

nyata

Polsek

dalam

suatu

Pontianak

proses

Timur.

Dan

tanggung

berdasarkan hasil penelitian dilapangan

jawab bukan hanya pada saat jam kerja

maka dapat diketahui bahwa pelaksaan

dan di kantor saja, namun adanya pola lain

tugas dan tanggung jawab dari Unit Lalu

yang dilakukan oleh Unit Lalu Lintas

Lintas Polsek Pontianak Timur sudah

Polses

berjalan dengan dinamis

Pontianak

Timur

dalam

mewujudkan tertib berlalu lintas. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan yang bersifat

dinamis,

peneliti

melakukan

wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas

Polresta

Pontianak

E. KESIMPULAN

yang

menyatakan bahwa:

Berdasarkan

hasil

pembahasan

“dalam melaksanakan tugas dan

terhadap masalah yang telah peneliti

tanggung

jawab

kami

sebagai

kemukakan, maka ada beberapa hal yang

polantas,

kami

tidak

hanya

dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan

beroperasi pada saat jam kerja

tersebut, yaitu:

akan tetapi tetap siap siaga jika

1. Interpretasi pada proses implementasi

ada permasalahan lalu lintas kami

kebijakan

langsung

Kecamatan

Pontinak

kejadian”

Pontianak

ini

Dari pernyataan tersebut dapat

permasalahan seperti:

turun

ke

tempat

tertib

berlalu

lintas

Timur,

masih

di

Kota

mengalami

diketahui bahwa dalam melaksanakan

a. Isi dan tujuan kebijakan UU Nomor

tertib berlalu lintas yang bersifat dinamis

22 Tahun 2009 telah dipahami

sudah dilakukan oleh Polsek Pontianak

dengan baik oleh aparat Kepolisin

Timur dalam melaksanakan tugas dan

Lalu

tanggung jawab tidak hanya pada saat jam

maupun Unit Lalu Lintas Polsek

kerja

Pontianak

akan

tetapi

pada

permasalahan

lalu

lintas.

pembahasan

tersebut

jelas

saat Dari

terjadi hasil

dinyatakan

lintas

Polresta

Pontianak

Timur

sebagai

implementor

sedangkan

sebagian

masyarakat

sebagai

sasaran

bahwa tahapan aplikasi adalah tahap 13 KARINA SIMANGUNSONG, NIM. E01112022 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


kebijakan belum mengetahui isi dan

mewujudkan tertib berlalu lintas,

tujuan kebijakan lalu lintas.

selain itu dari segi sumber daya

b. Sosialisasi tentang isi dan tujuan

sarana

dan

prasarana

belum

sudah dilakukan oleh Polisi Unit

memadai. Misalkan traffic light yang

Lalu Lintas Polsek Pontianak Timur

masih

kepada

sehingga menganggu keamanan dan

masyarakat

sebagai

sering

tidak

berfungsi

pengguna kendaraan bermotor di

ketertiban dalam berlalu lintas.

Kecamatan Pontianak Timur, namun

3. Aplikasi proses implementasi tertib

masyarakatnya yang tidak mau tahu

berlalu lintas di Kecamatan Pontianak

dengan peraturan lalu lintas.

Timur, Kota Pontianak adalah:

c. Dukungan masyarakat masih rendah,

a. Pedoman

program

hanya

hal ini dapat dibuktikan dengan

berdasarkan pada UU Nomor 22

tingginya pelanggaran masyarakat

Tahun

terhadap peraturan berlalu lintas.

pedoman

2. Pengorganisasian dalam menjalankan

tertib

di Kecamatan Pontianak Timur Kota

optimal.

tidak

program

ada

tersendiri

berlalu

lintas

belum

b. Pelaksanaan yang bersifat dinamis

a. Sebagai pelaksana kebijakan Polsek Pontianak

Timur

sebagai

penanggung

jawab

terhadap

permasalahan

lalu

lintas

dan

sehingga implementasi kebijakan

proses implementasi tertib berlalu lintas

Pontianak ini menunjukkan bahwa:

2009

yang

sudak

dilakukan

Pontianak

Timur

oleh Unit

Polsek Lalu

Lintasnya. Tidak hanya mengacu pada hari kerja dan jam kerja saja.

dibentuk melalui UU Nomor 22 Tahun

2009

Kepolisian

yang

menyatakan

sebagai

penanggung

F. SARAN

jawab dalam aktivitas berlalu lintas. b. SOP yang digunakan oleh Polsek khususnya

Polisi

Unit

Lalu

Lintasnya yang digunakan beracuan

Saran untuk penelitian ini adalah: 1. Diharapkan adanya sosialisasi yang rutin serta terjadwal dengan baik.

terhadap UU Nomor 22 Tahun 2009

2. Diperlukan usaha yang keras dari pihak

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Kepolisian Sektor Pontianak Timur .

jalan. c. Sumber daya keuangan dinilai belum mencukupi dalam menjalankan tugas

3. Pelaksanaan kebijakan oleh Polantas Polsek Pontianak Timur harus selalu aktif dalam

melayani, mengayomi, 14



mengawas, dan memberikan pendidikan dalam berlalu lintas 4. SOP sudah seharusnya dipermudah

Sugiyono.2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alberta.p ----------------.2014. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D. Bandung : Alfabeta. Sunggono, Bambang.1994. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. Tahir, Arifin.2014. Kebijakan Publik dan Transparansi. Bandung : Alfabeta

G. REFERENSI

Wayne Parson.2005. Pubilc Policy. Jakarta : Kencana.

1.

Widodo, Joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Sidoarjo: Bayumedia Malang.

Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung : AIPI Bandung. ------------------.2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung :Alfabeta. Bungin, Burhan.2007. Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Raja Grafindo : Jakarta Islamy, M. Irfan.2007. Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara.Jakarta : Bumi Aksara. Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik. Jakarta : Komputindo. Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Gorontalo: Alfabeta Subarsono. AG.2010. Analisis Kebijakan Publik ; Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Belajar. ----------------.2011. Analisis Kebijakan Publik :Yogyakarta : Pustaka Belajar.

----------------.2012. Analisis Kebijakan Publik. Sidoarjo : Bayumedia Malang Winarno, Budi .2014. Publik.Yogyakarta : Caps

2.

Kebijakan

Dokumen Resmi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

3.

Skripsi

Utami Ovi (2009) “Implementasi Undang-undang No 14 tahun 1992 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan ( Studi Terhadap Uji Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum ) di Kota Semarang .Skripsi. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.



Didik Darman Putra (2013) “Implementasi No 22 Tahun 2009 Tentag Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pontianak. Skripsi Pontianak. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura.


KEMENTERIAN

RISET TEXNOLOGI DAN PENDIDlKAN UNlVERSIT AS T ANJUNGPURA . FAKUL TAS ILMi: SV:;:.r'..!.. DAN ILMU POLITIK

'-

-

TINGGI

PENGELOLA JURNAL MAHASISW A Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak

Kotak Pos 78124

LEMBAR PERNY AT AAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KAR YA ILMIAH UNTUK JUl~NAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: : ~~\t\e: ?~.~~~~(3ut-\~~ NIM / Periode lulus : J.....?7.. Tanggal Lulus : ?'Q.l~ . Fakultas/ Jurusan : ISIP I E-mail addresIHP:.ro~.\r:Q?~~~f...~5?eI.~lh;.0...~

Nama Lengkap

.w..t.\\~.'h::.J~ {~.~\.. .. .6.t:I.:

. ..

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan .syarat administratif kelulusan mahasiswa (SI), meny~ui untuk memberikan kepada Pengelola Jumal Mahasiswa *) pada Program Studi t.~rt1y. ~.: .. 0.~~~C0 Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :

\M~LEMtNif\si

UU ND J-2__ ,AHUN MJOCj lettTA-N0 CAtU··::.:ll·NrA5..··..···nMVt[·· ..···1JAN·····ilN~;ffilAtr·JAt4}r·····Dl····~ECA·PfAliVN····'f'CYNTrAfV!t\c ..··..··..····················_····· ······ . ............................................................ _ _ . beserta perangkat yang diperlukan (hila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola . Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-ken, mengelolanya dalam bentuk pangkalan. -data (database), mendistribusikannya,

C£f Secara fulltex C!3 content artikel

danmenampilkanl

mempublikasikannya

di Internet atau media lain):

sesuai dengsa standar penulis jumal yang berlaku,

uutuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumk:an nama saya sebagai penuIisl pencipta dan stau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengeloli lumal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak: Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pemyataan ini yang saya boat dengan sebenamya. ~ Dibuat di Pada tanggal

,Plr~r

: . .

d-O lC,

.

'fmu~ ..c..~~.~~ ...... ~~~.g~~.~~S ).

NIM

m.{tt,W~

..

*tulis nama jumal sesuai prodi masing-masing (Publika/Gavernance/. 'Asptrast/Soctodev/Sosiologique) Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini hams di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)

IMPLEMENTASI UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Recommend Documents