IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN Penulisan Hukum

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh EKA APRILIAWATI NIM. E1107021

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user


digilib.uns.ac.id PERSETUJUAN PEMBIMBING


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009

Oleh EKA APRILIAWATI NIM. E1107021

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 21 Maret 2011 Dosen Pembimbing

Waluyo, S.H., M.Si. NIP. 196808131994031001

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id PENGESAHAN PENGUJI


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009 Oleh EKA APRILIAWATI NIM. E1107021 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada Hari

:

Tanggal

:

DEWAN PENGUJI:

1. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S. H., M.M :................................................ Ketua 2. Wida Astuti, S.H :……………………………… Sekretaris 3. Waluyo, S.H., M.Si. :............................................... Anggota

Mengetahui Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. NIP. 196109301986011001 commit to user

iii


digilib.uns.ac.id PERNYATAAN

Nama

: Eka Apriliawati

NIM

: E1107021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009 adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 31 Maret 2011 yang membuat pernyataan

Eka Apriliawati NIM. E1107021

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id ABSTRAK

EKA APRILIAWATI. E1107021. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2011 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2009 yaitu implementasi kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten tahun 2009, permasalahan apa yang muncul dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten tahun 2009 dan strategi dan kebijakan apa sajakah yang ditempuh pemerintahan daerah untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal Kabupaten Klaten tahun 2009. Penulisan hukum ini termasuk dalam penulisan hukum hukum sosiologis atau empiris dengan metode kualitatuf. Data yang diperoleh adalah wawancara, studi pustaka, informasi dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten di kantor DPPKAD (Dinas Penglolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) bidang belanja, bidang PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan bidang hukum dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Klaten dan dianalisa sesuai dengan informasi dan teori-teori yang dipilih. Data ini meliputi data iktisar pencapaian kinerja keuanggan tahun anggaran 2009, plafon plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan programprogram preoritas pembangunana Daerah Kabupaten Klaten tahun 2009 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa terdapat perbedaan antara besarnya APBD tahun 2009 yang dianggarkan dengan besarnya APBD tahun 2009 pada realisasinya, Penyebab perbedaan APBD antara yang dianggarkan dengan realisasinya dikarenakan bebera faktor dan Pemerintah Derah kabupaten Klaten telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan penyebab tidak sesuainya ABBD yang dianggarkan dengan APBD pada realisasinya. Pembahasan dalam penelitian ini dibahas mengenai data meliputi data APBD (Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Klaten tahun 2009 tentang iktisar pencapaian kinerja keuanggan tahun anggaran 2009, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program-program preoritas pembangunana Daerah Kabupaten Klaten tahun 2009, apa penyebab terjadinya perbedaan pada APBD yang dianggarkan dengan realisasinya dan bagai mana cara Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mengatasi permasalahan perbedaan antara APBD yang dianggarkan dengan Realisasinya. Kata Kunci: kebijakan Desentralisasi fiskal, pengelolan keuangan daerah Kabupaten Klaten, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

commit to user

v


digilib.uns.ac.id ABSTRACT

Eka Apriliawati. E1107021. The implementation of fiscal decentralization policy about the local financial management of Klaten Regency of 2009. Thesis. Law Faculty of Sebelas Maret University. 2011. This research aims to find out the implementation of financial management of Klaten Regency Local Government of 2009 namely the implementation of fiscal decentralization on the local financial management of Klaten Regency of 2009, the problems emerging in the implementation of fiscal decentralization on the local financial management of Klaten Regency of 2009 and the strategy and policy taken by the Local Government to cope with the problems occurring in the implementation of fiscal decentralization on the local financial management of Klaten Regency of 2009. This study belongs to a sociological or empirical law research using qualitative method. The data obtained was interview, library study, information from Klaten Regency Local Government in expense division, cash and accounting division and PAD (Local Original Income) division and law division of DPPKAD (Local Income, Financial and Asset Management Service) in the Klaten Regency Government scope and analyzed according to the information and selected theory. This data included the data on overview of financial performance gain in 2009 fiscal year, temporarily budget limit based on the public affairs and local development priority programs of Klaten Regency of 2009. Considering the result of research, it can be found that there is a difference between the size of 2009 APBD proposed and that of 2009 APBD realized. It is because of many factors and the Klaten Regency Local Government had conducted a variety of attempts to cope with the problems causing discrepancy between the proposed APBD and the realized APBD. The discussion of research addresses the data including data on APBD (Local Income and Expense Budget) of Klaten Regency of 2009 about the overview of financial performance gain in 2009, temporarily budget limit based on the public affairs and local development priority programs of Klaten Regency of 2009, the cause of such discrepancy and how to cope with those problems. Keywords: fiscal, decentralization, policy, local financial management of Klaten Regency, LIED (Local Income and Expense Budget)

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto Sesungguhnya ALLAH SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila mereka sendiri tidak merubahnya (QS. AR-Ro’ad :11) Orang yang mampu melihat humor dalam setiap keadaan, akan menjadi pribadi yang damai dan tetap berharapan baik mengenai kemungkinan masa depannya (Mario Teguh)

Keyakinan adalah intuisi yang menggairahkan (William Wordsworth)

Jika fakta tidak sesuai dengan teori maka, rubahlah faktanya (Albert Einsten)

Persembahan Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada: ·

ALLAH SWT, yang mengatur serta pemilik skenario hidupku, tempatku mengadu dan meminta.

·

Kedua orang tuaku yang sangat kusayangi.

·

Para pembimbing skripsiku yang telah membimbing dan memberi data.

·

Kekasih hatiku yang kucintai dan selalu memberi dukungan.

·

Sahabat serta Almamaterku.

·

Pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan sembah sujud penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, pemilik segala Dzat dan penentu atas segala hal. Atas ridhoNYA, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini dengan lancar. Tidak lupa, shalawat serta salam kepada Baginda Rasul, Muhammad SAW. Penyusunan penulisan hukum skripsi ini mempunyai tujuan yang utama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisanya, namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi pembacanya. Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada : 1. Bapak Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.Kj., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Waluyo, S.H., M.Si., selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah bersedia menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis. 4. Bapak AR. Inarsoyo (Kepala Bidang Belanja Daerah), Bapak Drs. Andriyanto Har (Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah), Ibu Wahyu Lestari Nurwaruju , S.Ip, M.Si (Kepala Seksi Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain) dan Bapak Agus R, MM (Kepala Bidang Kas dan Akuntansi) selaku interviee yang telah bersedia menyediakan waktu dan pikirannya untuk diwawancarai, memberikan bimbingan, arahan, dan data bagi penulis. 5. Seluruh dosen dan staff di fakultas hukum UNS yang telah ikut berkontribusi dalam pencapaian gelar sarjana penulis. 6. Ibu Diana Tantri Cahyaningsih, SH, selaku pembimbing akademik penulis. 7. Seluruh pimpinan dan staff Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang telah to dan user yang telah banyak memberikan memberikan ijin penelitian kepadacommit penulis data untuk terwujudnya skripsi ini. viii


digilib.uns.ac.id

8. Bapak Sarno, SE. dan Ibu Sri Wahyuni, selaku kedua orang tuaku yang selalu memberikan cinta, kepercayaan, nasehat, dorongan, bantuan dan doa yang tiada henti juga salah satu motivatorku untuk masuk Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 9. Yunik Dwi Hastutik dan Fajar Tri Nugraha selaku adik-adikku yang ku sayangi dan telah memberikan dukungan dalam skripsi ini. 10. Keluarga Bapak Sukino Djunaedi dan Ibu Siti Rukayah selaku keluargaku terimaksih atas nasehat, dorongan dan doanya. 11. Fauzi Hasthi Tarekat selaku kekasihku yang selalu memberikan perhatian padaku dan menjadi motivatorku. 12. Seluruh keluarga besarku beserta saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat padaku untuk cepat lulus. 13. Sahabatku: Riski, Wiwik, Aripin, Angga, Arif, Rika, Rani, Ani, Sudarni, Dita, Tanggeng dan Mas Nasrul. Teman-teman kost Andri 1 : Pipit, ayu bebek, Nanti, Rinda, Andin, Ila, Ipunk, Dila dan Mbak Diah, Mbak Tia. Teman-teman fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. 14. Seluruh mahasiswa fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kita Katakan Dengan Bangga: ”Viva Justisia!” Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu dengan lapang dada penulis ingin mengharapkan segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan hukum ini

Surakarta, Maret 2010

Penulis

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .................................................

iii

PERNYATAAN .......................................................................................

iv

ABSTRAK ................................................................................................

v

ABSTRACT..............................................................................................

vi

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................... vii KATA PENGANTAR .............................................................................. viii DAFTAR ISI.............................................................................................

x

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ........................................................ xii BAB

I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ...................................................

1

B. Perumusan Masalah ..........................................................

5

C. Tujuan Penelitian ..............................................................

6

D. Manfaat Penelitian ............................................................

7

E. Metode Penelitian .............................................................

8

F. Sistematika Penulisan Hukum ..........................................

12

TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori .................................................................

15

1. Tinjauan Tentang Desentralisasi .................................

15

2. Tinjauan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ......

19

3. Tinjauan Tentang Kabupaten Klaten ..........................

22

B. Kerangka Pemikiran .........................................................

28

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009……………………………………………………. . B. Permasalahan

Yang

Muncul

Dalam

32

Implementasi

Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tahun 2009 ........... commitKlaten to user

x

66


digilib.uns.ac.id

C. Strategi Dan Kebijakan Yang Ditempuh Pemerintah Daerah Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Muncul Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kabupaten Klaten Tahun 2009 ........................................ BAB IV

75

PENUTUP A. Kesimpulan .......................................................................

79

B. Saran

........................................................................

81

DAFTAR PUSTAKA

........................................................................

82

LAMPIRAN

........................................................................

85

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

~> Bagan Metode Analisis Interaktif ..........................................

12

~> Bagan Kerangka pemikiran ....................................................

31

~> Skema Proses Penyusunan APBD ......................................... 33 ~> Sekema proses penetapan APBD………………………... .... 36 ~> Tabel Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 ............................................................................

38

~> Table Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan……………………………………………...... 49

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsipprinsip efisiensi, efektivitas, produktif, dan akuntabel melalui upaya-upaya koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan kerjasama antar tingkat pemerintahan dan antara pemerintah daerah. Selain itu undang-undang ini juga mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Artinya pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan dari sumberdaya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan terutama mengenai kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah daerah haruslah menaati peraturan perundangundangan yang berlaku. Agar kebijakan-kebijakan tersebut tidak merugikan penduduk. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu daerah melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Dalam kebijakan fiskal daerah yang dibuat pemerintah daerah untuk mengarahkan keadaan suatu daerah melaluai pengeluaran dan pendapatan, yang mana hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. to user Pengembangan kapabilitascommit diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki

1

2 digilib.uns.ac.id


kemampuan pemerintah daerah menjalankan fungsi dan perannya secara efisisen, sedangkan peningkatan efektifitas diartikan sebagai upaya untuk menyelaraskan kapabilitasnya dengan tuntutan dan kebutuhan publik. Dalam kaitan ini anggaran daerah harus mampu secara optimal difungsikan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, otoritas peneluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotifasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Jones & Pendlebury, 1996; Mardiason:2002; 177). Salah satu fungsi angaran adalah sebagai alat untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu pemerintah daerah yang menunjukkan hubungan input dan atau output. Input dalam angaran dinyatakan dalam bentuk pengeluaran dan belanja untuk menunjukan batas maksimum jumlah uang yang diperkenenkan untuk dikeluarkan pada setiap tingkat kegiatan yang akan dilaksanakan. Output dinyatakan dalam bentuk penerimaan atau pendapatan yang menunjukan jumlah uang yang akan diperoleh dari estimasi hasil minimal yang secara rasional dapat dicapai. Pengendalian atas hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara angaran dengaran realisasinya. Dalam pengeluaran daerah, pengendalian dimaksudkan untuk memastikan jumlah relisasinya peneluaran atau belanja tidak melebihi dari jumlah yang diangarakan serta untuk mengetahui tingkat kegiatan pencatatan realisasi pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dengan angaran dalam aktivitas pengendalian. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, antara lain berisi mengenai : 1. Prinsip kebijakan perimbangan keuangan; 2. Dasar pendanaan pemerintah daerah; 3. Sumber penerimaan daerah; 4. Pendapatan asli daerah; 5. Dana perimbangan; 6. Dana alokasi umum;

commit to user


3 digilib.uns.ac.id

7. Dana alokasi khusus; 8. Lain-lain pendapatan; 9. Pinjaman daerah; 10. Pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi; 11. Pertanggungjawaban; dan 12. Pengawasan dan pemeriksaan. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini pemerintah daerah meliputi berbagai fungsi seperti meliputi fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan angaran serta fungsi pengawasan dan pertanggung jawaban. Dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan maka seorang kepala daerah akan sangat terbebani dalam menetukan segala hal yang terkait mengenai keuangan daerah, oleh karenanya pemeritah daerah haruslah berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada. Untuk melaksanakan segala peraturan yang dibuat maka dibutuhkan suatu pola manajemen yang berkualitas dari seorang kepala daerah sehingga pada akhirnya mampu mencapai tujuan dari pengelolanan keuangan darah. Menuju kearah tercapainya tujuan dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang bagus bukan lah hal yang mudah karena terkait dengan tugas keseharian dari pemerintahan daerah. Kepala daerah dalam hal ini menduduki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan di daerah. Dalam Negara berkembang terdapat tipologi etika pembangunan sebagai mana disampaikan oleh Wahyu Kumortomo. Di negara-negara berkembang, tugas utama birokrasi lebih dititik beratkan untuk memperlancar proses pembangunan. Itu lah sebabnya banyak penulis commit to userberkembang menggunakan istilah menganalisis administrasi negara-negara

4 digilib.uns.ac.id


birokrasi pembangunan. Definisi yang sederhana mengatakan bahwa pembangunaan adalah proses perubahan dari suatu keadaan tertentu kearah keadaan yang lebih baik. Dalam tugas-tugas pembangunan, aparat administrasi diharapkan memiliki komitmen terhadap tinjauan-tinjauan pembangunaan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Dia harus berorientasi kepada kegiatan (bukan hanya terpaku pada aturan-aturan legalistik), maupun memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan tertentu kearah kemajuan. Sinkatnya dia harus mampu menjadi agen-agen perubahan (change agent). Wajarlah apabila para administrator pembangunaan diberi hak-hak untuk mengambil kebijakankebijakan yang diperlukan berdasarkan pertimbangan rasional dan pengalaman yang dimilikinya. Keleluasaan untuk mengambil kebijakan administratif (administrative discretion) ini diberikan supaya pemerintah dapat berjalan secara efektif dan proyek-proyek pembangunan yang kerapkali membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat itu dapat terlaksana dengan lancar. (Wahyudi Kumorotomo, 1992:89) Peningkatan daya kritis masyarakat terhadap kontrol kebijakan dalam hal desentralisasi fiskal mengeniai pengelolaan keuangan daerah menjadikan peran kepala daerah menjadi meteri pokok sistem evaluasi kinerja aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daearh, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

telah

membawa

konsekuensi

harus

dilaksanakannya

pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsipprinsip yang berlaku. Partisipasi masyarakat dalam proses siklus anggaran (meliputi tahap penyusunaan anggaran, tahap pengawasan pelaksanaan angaran serta tahab pertanggung jawaban angaran), akan sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendukung angaran daerah sebagai instrument manajemen ini. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh siklus angaran diharapkan akan mampu mengatasi berbagai permasalahan angaran, seperti kebocoran dan pemborosan commit to user

5 digilib.uns.ac.id


atau penyimpangan pengalokasian angaran yang cenderung lebih berorientasi pada kepentingan birokrasi dan bukan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah

sering

sekali

mengalami

kesulitan-kesulitan

atau

permasalahan-

permasalahan di dalam prakteknya. Hai ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kebijakan yang dikeluarkannya, yang mana kebijakan tersebut harus sesuai dengan perundang-undangan dan kebijakan tersebut harus berpihak pada rakyat. Selain itu tanggungjawab pemerintah sangat diperlukan dalam pelaksana kebijakan desentralisasi fiskal dalam pengelolaan keungan daerah. Dengan memperhatikan unsur tanggung jawab keterbukan informasi maka selayaknya pemerintah daerah memberikan tempat yang seluas-luasnya bagi keinginan masyarakat dalam hal transparasi demi terselenggaranya suatu tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Serta dengan melakukan pertimbangan dan pemikiran yang matang agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat terlaksanakan sesuai tujuan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul,

”IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

DESENTRALISASI FISKAL MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah

implementasi

kebijakan

desentralisasi

fiskal

terhadap

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten tahun 2009? 2. Permasalahan apa yang muncul dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten tahun 2009? commit to user

6 digilib.uns.ac.id


3. Strategi dan kebijakan apa sajakah yang ditempuh pemerintahan daerah untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal Kabupaten Klaten tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilaksanakan agar dengan tujuan dapat memberikan suatu manfaat ini dapat menemukan intisari hukum dari gejala-gejala hukum yang terkandung dari materi atau obyek yang diteliti melalui suatu kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah tersebut dilakukan berdasarkan pada metode-metode, sistimatika dan pemikiran tertentu yang pada akhirnya dapat di tarik kesimpulan mengenai gejala-gejala hukum tersebut dengan cara menganalisa secara seksama. Pemeriksaan terhadap fakta hukum juga dilakukan untuk kemudian diusahakan mengenai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam gejala yang bersangkutan dan juga harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi saat ini. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut; 1. Tujuan Obyektif a.

Mengetahui

pelaksanaan

kebijakan

desentralisasi

fiskal

terhadap

pengelolaan keuangan Kabupaten Klaten tahun 2009. b.

Mengetahui Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten tahun 2009.

c.

Mengetahui Strategi dan kebijakan yang ditempuh pemerintahan daerah untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal Kabupaten Klaten tahun 2009.

commit to user

7 digilib.uns.ac.id


2. Tujuan Subyektif a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Untuk menambah wawasan tentang pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di Kabupaten Klaten tahun 2009. c. Untuk meningkatkan serta mendalami materi kuliah yang diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut; 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya terutama Hukum Administrasi Negara dan Hukum Keuangan Daerah tentang kebijakan desentralisasi fiskal. b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu Fakultas Hukum Unuversitas Sebelas Maret Surakarta. Serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu materi mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti. b. Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami tentang commit to user pengelolan keuangan daerah di Kabupaten Klaten tahun 2009.

8 digilib.uns.ac.id


c. Bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya maupun bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

E. Metode Penelitian Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 35). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terdiri dari penelitan tahap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Maksudnya adalah metode ini mengartikan hukum kepada suatu usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan. Hukum tidak dikonsepsikan secara filosofimoralitas sebagai ius constituendum, dan tidak pula secara positif sebagai ius constitutum, melainkan empiris (Bambang S, 1997: 5). Penelitian yang peneliti lakukan adalah termasuk penelitian deskeptif dan metode kualitatuf. 2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor DPPKAD (Dinas Penglolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) bidang belanja, bidang PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan bidang hukum dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Klaten. 3. Jenis Data Adapun jenis data yang peneliti kumpulkan meliputi: a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan yang commit to user berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari hasil wawancara

9 digilib.uns.ac.id


dengan pejabat Pemerintah Kabupaten Klaten dinas DPPKAD yauitu : AR. Inarsoyo (Kepala Bidang Belanja Daerah), Drs. Andriyanto Har (Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah), Wahyu Lestari Nurwaruju , S.Ip, M.Si (Kepala Seksi Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain), Agus R, MM (Kepala Bidang Kas dan Akuntansi) b. Data Sekunder, yaitu data yang dapat mendukung keterangan data primer. Data ini diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, laporanlaporan, buku-buku, peraturan-peraturan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 4. Sumber Data a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

perundang-undangan

dan

putusan-putusan

hakim

(Peter

Mahmud Marzuki, 2006: 141). Bahan hukum primer adalah menggunakan bahan hukum yang mengikat, maka yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UndangUndang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi izin Di Bidang Kesehatan, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek,. Peraturan Daerah kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Alam. commit to user

Pemakaian Kekayaan

10 digilib.uns.ac.id


b. Bahan Hukum Sekunder 1) Bahan hukum primer Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain : a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. b) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. c) Peraturan Pemerintah Daerah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2) Bahan hukum sekunder Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar, pendapat dari pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini, artikel koran dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dann sekunder, seperti misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang ditelliti.

5. Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data dari sumber yang telah di tentukan diatas penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer yaitu dengan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara (interviewr) yang mengajukan peryataan dan yang diwawancara (interviee) yang memberikan jawaban atas pernyataan itu (Lexy J. Moleong,2001:135) Hasil wawancara tentang dilakukan untuk mendapatkan data primer dilaksanakan dengan menggunakan jenis wawancara dengan susunan commit to user pernyataan yang dikombinasikan dengan pernyataan yang bersifat alamiah



atau sepontanitas, dimana wawancara dilakukan dengan pihak Kepala Daerah dan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk data sekunder digunakan tehnik pengumpulan data studi kepustakaan. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari serta memahami buku-buku, perundang-undangan serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. 6. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini penting agat data–data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah–masalah yang telah ditemukan diatas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatis dengan model interaktif, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 1999 : 8). Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah : a. Reduksi Data. Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data fieldnote. b. Penyajian data. Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel. c. Kesimpulan atau verifikasi. Dalam pengumpulan data penelitian harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan peraturan–peraturan, pencatatan-pencatatan, pola–pola, pertanyaan–pertanyaan, konfigurasicommit to user



konfigurasi, arahan sebab akibat dan berbagai reposisi kesimpulan yang diverifikasi. Adapun skema teknik analisis kualitatif dengan interaksi model adalah sebagai berikut : Pengumpulan Data

Sajian Data

Reduksi Data

Penarikan Kesimpulan Gambar 1 Metode Analisis Interaktif

F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini dapat dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah yang berisi tentang isu hukum APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten), rumusan masalah berisi tentang implementasi kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten tahun 2009, permasalahan dalam implementasi kebijakan desentarlisasi fisikal Kabupaten Klaten tahun 2009, strategi dan kebijakan yang ditempuh commit to user Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan dalam



implementasi kebijakan desentarlisasi fisikal Kabupaten Klaten tahun 2009; tujuan penelitian berisi tujuan obyektif dan subyektif, manfaat penelitian berisi manfaat teoritis dan praktis, metode penelitian berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data; dan sistematika penulisan hukum berisi deskriptif dari skripsi yang dibuat. BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini berisi kerangka teori dan kerangka pemikiran yang diuraikan mengenai kajian pustaka berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan, yaitu tinjauan tentang desentralisasi, tinjauan tentang pengelolaan keuangan, tinjauan tentang keuangan daerah dan tinjauan tentang kabupaten Klaten

BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh yang disertai dengan pembahasan yang dikaitkan dengan permasalahan, kerangka teori, kerangka pemikiran, dengan teknik analis data yang telah ditentukan dalam metode penelitian yaitu, implementasi kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten tahun 2009, program-program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2009, iktisar pencapaian kinerja keuangan tahun anggaran 2009, permasalahan dalam implementasi kebijakan desentarlisasi fisikal Kabupaten Klaten tahun 2009, strategi dan kebijakan yang ditempuh Pemerintah

Daerah

untuk

mengatasi

permasalahan

dalam

implementasi kebijakan desentarlisasi fisikal Kabupaten Klaten tahun 2009 commit to user



BAB IV : PENUTUP Dalam bab ini berisi kesimpulan yang intinya bahwa terdapat perbedaan pada APBD (Angeran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Klaten tahun 2009 antara yang dianggarkan dan realisasinya, hal ini dikarenakan bebera faktor dan Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalan perbedaan pada APBD (Angeran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Klaten tahun 2009 antara yang dianggarkan dan realisasinya. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Tentang Desentralisasi a. Pengertian desentraliasasi Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (power), biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintahan di daerah

untuk

menjalankan unsur-unsur pemerintahan di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 1 ayat (7) desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah azas penyelenggaraan pemerintah yang di pertentangkan

dengan

sentralisasi.

Desentralisasi

menghasilkan

pemerintahan lokal. Adanya pembagian kewenangan serta tersediaanya ruang gerak yang memadai untuk memakanai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah lokal). b. Desentralisasi Dalam Ilmu Administrasi Negara Desentralisasi di dalam sistem pemerintahan menjadi bagian dari studi Ilmu Administrasi Negara. Di dalam Ilmu Administrasi Negara, tema tentang desentralisasi terutama berkenaan dengan fenomena tentang ”delegation of autohority and responsibility” yang dapat diukur dari sejauhmana unut-unit organisasi bawah memiliki wewenang dan tanggung jawab di dalam proses pengambilan keputusan. Secara teoritis, terdapat dua cara melihat desentralisasi ”authority” commit to user dan ”responsibility” itu dapat dibagi (divided), yaitu didasarkan pada 15



function dan didasarkan pada ”area”. Penerapan dari kedua dasar pembagian itu akan bervariasi pada setiap bentuk organisasi, dan biasanya dihadapkan dengan pertentangan-pertentangan kepentingan. Tidak jarang terjadi bahwa kalau unit-unit pada pusat organisasi diberi fungsional yang besar, justru cenderung mengakibatkan lemahnya posisi dan efektvitas pada unit organisasi dibawahnya. Demikian pula sebaliknya. c. Faktor-faktor Utama Penentu Sukses Atau Gagalnya Desentralisasi Ada 4 (empat) faktor utama yang dapat menentukan sukses atau gagalnya desentralisasi yaitu: 1) Besarnya dukungan yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan politik dan birokrat di tingkat pusat terhadap kebijakan desentralisasi melalui nama kewenangan-kewenangan didelegasikan. 2) Sejauhmana kebijakan-kebijakan dan program-program didelegasikan untuk mendukung desentralisasi terutama dalam pengambilan keputusan dan administrasi. 3) Sejauhmana perilaku sikab dan kultur darri birokrasi kondusif terhadap proses desentralisasi terutama dalam pengambilan keputusan administrasi. 4) Sejauhmana adanya dukungan yang memadai dalam bentuk keuangan, tenaga kerja/personel dan sumber-sumber daya lainnya terhadap proses desentralisasi (Rondinell et al, 1984 : 46 – 47) d. Desentralisasi dan Keuangan Daerah Salah satu faktor yang penting mempengaruhi keberhasilan desentralisasi adanya penyerahan sumber dana, sumber daya manusia dan perangkat fisiknya yang memadahi untuk mendukung pelaksanana urusan yang diserahkan ke daerah. Dalam konteks tersebut membutuhkan suatu kebijakan keuangan daerah yang efektif. Kebijakan keuangan daerah sendiri mencakup berbagai aspek yaitu: commit to user



1) Pembiayaan dalam rangka asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 2) Sumber pendapatanAsli Daerah. 3) Pengelolaan Keuangan Daerah dan peningkatan kemampuan aparatur di daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah. Berdasarkan asas desentralisasi, semua urusan pemerintah daerah, baik mengenai pengeluaran belanja pegawai dan operasional daerah dari maupun mengenai proyek-proyek pembangunan daerah harus dibiayai dari APBD. Tidak berarti behwa pemerintah daerah harus mempunyai penerimaan asli daerah (pajak dan retribusi daerah) yang mencukupi untuk segala pengeluaran tersebut, akan tetapi

dapat juga dari penerimaan

daerah berupa subsidi atau bagi hasil dari pusat. Hanya saja jika pusat memberikan subsidi kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas ini, maka subsidi tersebut besifat beban (block Grant), dimana pengunaannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah dalam APBD. e. Pengertian Desentralisasi fiskal Desentralisasi fiskal adalah merupakan kewenangan (authority) dan tanggung jawab (responsibility) dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan

anggaran

daerah

(APBD)

oleh

pemerintah

daerah.

”Desentralisasi Fiskal adalah adalah transfer kewenangan di area tanggung jawab finansial dan pembuatan keputusan termasuk memenuhi keuangan sendiri, ekspansi pendapatan lokal, transfer pendapatan pajak dan otorisasi untuk meminjam dan memobilisasi sumber-sumber pemerintah daerah melalui jaminan peminjaman (Litvac dan Seddon, 1998: 3) dalam Sait Abdullah (2005:64))”. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu daerah melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak dan retribusi) pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Dalam kebijakan fiskal commit to user daerah yang dibuat pemerintah daerah untuk mengarahkan keadaan suatu



daerah melaluai pengeluaran dan pendapatan, yang mana hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Amandemen undang-undang desentralisasi yang dilakukan pada tahun 2004 menitikberatkan kepada mekanisme pemantauan oleh pemerintah pusat, dan perbaikan kepada pertanggungjawaban pengeluaran pemerintah daerah. Disisi fiskal, UU No. 33 tahun 2004 memperbesar basis bagi hasil pajak dari sumber daya alam yang dimiliki daerah, maupun dari pajak tingkat nasional lainnya, dan perluasan total dana yang menjadi sumber DAU. Perubahan kebijakan desentraliasi fiskal itu sendiri merupakan cerminan dari kebutuhan fiskal yang terus membesar di tingkat daerah, praktek soft budget constraint dari sisi pemerintah pusat yang juga disebabkan oleh lambatnyareformasi pajak daerah.(www.grand desigen_desentralisasi fiskal Indonesia.com) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri dari tujuh jenis yaitu; 1) Pajak hotel; 2) Pajak restoran; 3) Pajak hiburan; 4) Pajak reklame; 5) Pajak penerangan jalan; 6) Pajak pengambilan bahan galian; dan 7) Pajak parkir. Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pelayanan yang yang diberikan oleh pemerintah daerah yang lansung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanannya didasarkan peraturan yang berlaku. Kebijakan commitatas to user



desentalisasi fiskal merupakan rangkaian konsep atau proses pembuatan keputusan dan asas yang menjadi pedoman dalam kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yang merupakan bagian dari otonomi daerah mempunyai keharusan untuk mentukan fungsi fiskal yang sebaiknya dilaksanakan oleh daerah dalam rangka mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah Pasal 66 ayat (3) telah menetapkan fungsi alokasi sebagai tanggung jawab daerah. Kedekatan kepala daerah dengan masyarakat merupakan alasan utama penerapan desentralisasi fiskal sebagai tugas daerah. Daerah dianggap lebih mengetahui aspirasi masyarakatnya sehingga kebijakan publik dapat ditetapkan sesuai dengan keinginan masyarakat. 2. Tinjauan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah a. Pengertian Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Sedangkan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam angaran tertentu, artinya bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanana desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalan APBD. Semua pengeluaran dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. commit to user



b. Sistem Pengurusan Keuangan Daerah Dalam pengurusan keuangan negara, dikenal adanya organ atau kewenangan sebagai berikut: 1) Pengurusan administratif (administratif beheer) Pengurus administratif atau dikenal juga sebagai pengurus umum, mengandung unsur hak penguasaan serta memberikan perintah menagih dan perintah membayar. Pelaksanaan pengurusan ini membawa akibat pengeluaran dan/ atau penerimaan daerah. 2) Pengurus khusus (comptabel beheer) Pengurusan khusus atau dikenal dengan bendaharawan mengandung unsur

kewajiban

yaitu

menerima,

menyimpan,

mengeluarkan/membayar uang atau yang disamakan dengan uang dan barang milik daerah dan selanjutnya mempertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. c. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat apa yang disebut sebagai asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu: 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaatuntuk masyarakat (Pasal 4 ayat (1) ). 2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatusistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 4 ayat (2)). 3) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan (Pasal 5 ayat (1)). commit to user



d. Tata Usaha Keuangan Derah Tata

usaha

mengagenda,

umum

memprediksi,

menyangkut

kegiatan

surat-menyurat,

menyimpan

surat-surat

penting

atau

memngarsipkan serta kegiatan dokumentasi lainnya. Sementara tata uasaha keungan intinya adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan

yang

dilakukan

secara

sistematis

dibidang

keuangan

berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar, tertentu serta prosedurprosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual di bidang keuangan. Kegiatan ini dikenal dengan sebutan akuntansi yang sekarang ini telah berkembang sangat pesat baik di bidang akuntansi perusahaan maupun balam bidang akuntansi pemerintahan. Salah satu tujuan dari tata buku (akuntansi) ini adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan akurat sehinga dapat menyediakan

laporan

keuangan

yang

handal,

dapat

dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan serta perencanaan untuk masa yang akan datang. e. Pengeloaan Keuangan Daerah Dalam pengelolaan keuangan daerah beberapa hal yang menjadi pedoman adalah tercantum sebagaimana dalam Pereturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu: 1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (Pasal 5 ayat (1) ). 2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; committentang to userpengelolaan barang daerah; b) menetapkan kebijakan



c) menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; d) menetapkan

bendahara

penerimaan

dan/atau

bendahara

pengeluaran; e) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; f) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; g) menetapkan pejabat yang bertugas melakukanpengelolaan barang milik daerah; dan h) menetapkan pejabat yang bertugas melakukanpengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran (Pasal 5 ayat (2) ). 3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a) Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD (pejabat Pengelola Keuangan Daerah); b) Kepala SKPD (Satuan Kerja Pernagkat Daerah) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah (Pasal 5 ayat (1)). 4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. 5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah berpedoman pada peraturan perundangundangan. 3. Tinjauan Tentang Kabupaten Klaten. a. Georafi Kabupaten Klaten 1) Letak Geografi Kabupaten Klaten terletak secara geografis antara 7º32’19” sampai7º48’33” dan antara 110º26’14” sampai 110º47’51”. Letak Kabupaten Klaten cukup stategis karena berbatasan langsung kota Surakarta, yang merupakan salah satu pusat perdagangan dan Daerah commit to user



Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata. 2) Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah sebesar 65.556 ha, terbagi dalam 26 kecamatan, 401 desa/kelurahan. Dari 65.556 ha luas Kabupaten Klaten, 50,97 persen (33.412 ha) merupakan lahan pertanian dan 39,29 persen (25.760 ha) merupakan lahan bukan pertanian dan yang sisanya 9,74 persen adalah bukan lahan pertanian. Seiring dengan perkembangan keadaan, terjadi perubahan penggunaan dari lahan pertanian ke non pertanian. Hal ini ditunjukan dari luas lahan sawah yang terus mengalami penurunan (tahun 2009; 0,03 persen), sedangkan lahan bukan pertanian mengalami kenaikan (tahun 2009 sebesar 0,03 persen). b. Letak geografis 1) Wilayah Kabupaten Klaten terletak antara : Bujur Timur

:

Lintang Selatan

:

1100 26’ 14” - 1100 47’ 51” 70 32’ 19” - 70 48’ 33”

2) Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan dengan beberapa kabupaten : Sebelah Utara

:

Kabupaten Boyolali;

Sebelah Timur

:

Kabupaten Sukoharjo;

Sebelah Selatan

:

Kabupaten Gunung Kidul (DIYogyakarta);

Sebelah Barat

:

Kabupaten Sleman (DIYogyakarta).

3) Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran : Sebelah Utara :

Dataran Lereng Gunung Merapi;

Sebelah Timur :

Membujur Dataran Rendah;

Sebelah Selatan :

Dataran Gunung Kapur.

4) Jarak Kota Klaten Dengan Kota Lain Se Eksidenan Surakarta : Kota Klaten ke Kota Boyolali

:

38 Km;

Kota Klaten ke Wonogiri

:

67 Km;

Kota Klaten ke Kota Solo to user commit

:

36 Km;



Kota Klaten ke Karanganyar

:

49 Km;

Kota Klaten ke Kota Sukoharjo

:

47 Km;

Kota Klaten ke Sragen

:

63 Km.

c. Keadaan Wilayah 1) Keadaan Wilayah Kabupaten Klaten a) Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung. b) Dataran Rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur. c) Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan kecamatan Bayat dan Cawas. Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial disamping penghasil kapur, batu kali dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi. a) Ketinggian Daerah Kabupaten Klaten: (1) Sekitar 3,72% terletak diantara ketinggian 0 - 100 meter di atas permukaan laut; (2) Terbanyak 83,52% terletak diantara ketinggian 100 – 500 meter diatas permukaan laut; dan (3) Sisanya 12,76% terletak diantara ketinggian 500 – 2.500 meter diatas permukaan laut. b) Klasifikasi Tanah di Kabupaten Klaten Jenis tanah terdiri dari 5 (lima) macam : (1) Litosol : Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah kecamatan Bayat. commit to user



(2) Regosol Kelabu : Bahan induk abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom. (3) Grumusol Kelabu Tua : Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan. (4) Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua :

Bahan induk

berupa batu kapur napal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan. (5) Regosol Coklat Kekelabuan : Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi. Kabupaten klaten terbentang di antara daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta yang melewati jalan raya Yogya-Solo mempunyai peran sangat penting dalam memperlancar segala kegiatan ekonomi. Di samping daerah mediterania antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Surakarta masih terdapat pula beberapa obyek wisata antara lain: Candi : Candi Bubrah, Candi Sewu, Candi Plaosan dan Candi Merak; Makam : Makam Sunan Bayat ( Ki Ageng Pandanaran), makam Pujangga R. Ngabei Ronggo Warsito dan makam Ki Ageng Perwito; Lainnya : Rowo Jombor, Deles Indah, Musium Gula dan Monumen Juang 1945 serta Pemancingan Janti. d. Pemerintahan 1)

Wilayah Administrasi Kabupaten Klaten terbagi dalam 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan.

Seluruh desa yang ada merupakan desa

swasembada. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah commit to user



Cawas sebanyak 20 desa, sedangkan yang paling sedikit kecamatan Kalikotes dan Kebonarum masing-masing 7 desa. 2)

Kepegawaian Tahun 2009 jumlah pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten termasuk guru sebanyak 16.593 orang, mengalami penurunan sebesar 0,25 persen dari tahun 2008. Sedangkan bila dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, lulusan SD sebesar 2,46 persen, lulusan SLTP 4,23 persen, lulusan SLTA 34,74 persen Diploma 28,20 persen, Sarjana dan Pasca Sarjana 30,36 persen

3)

DPRD Hasil pemilu tahun 2009 menghasilkan lima partai dengan suara terbanyak yakni PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa. Selama tahun 2009 belum ada peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan. Sedangkan sidang yang dilakukan dewan mengalami penurunan sebesar 1,66

persen bila dibandingkan

dengan tahun 2008. e. Penduduk 1) Penduduk Kabupaten Klaten Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan, dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya dari seluruh masyarakat Indonesia. Tahun 2009 jumlah penduduk Klaten sebesar 1.303.910 jiwa, kondisi ini menunjukan penambahan

3.416

jiwa

dari

tahun

sebelumnya

dan

pertumbuhannya sebesar 0,26 persen. Pertumbuhan jumlah penduduk seyogyanya diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Secara umum kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten merata untuk semua kecamatan, commit to user



kecuali Kecamatan Kemalang yang paling rendah kepadatannya sebesar 676 jiwa per km2. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Klaten sebesar 95,79, ini berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki. Untuk penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) sebesar 987.676 jiwa, sekitar 75,74 persen dari total penduduk Klaten 2) Tenaga Kerja Tenaga

kerja

adalah

modal

bagi

geraknya

roda

pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Tahun 2009 jumlah pencari kerja sebanyak 16.315 orang mengalami penurunan

sebesar 6,18 persen dibandingkan

dengan tahun 2008. Tingkat pendidikan untuk pencari kerja yang terbanyak adalah SMU/SMK sebesar 9.395 orang. 3) Keluarga Berencana Peserta KB aktif di Kabupaten Klaten tahun 2008 mencapai 162.485 akseptor dan peserta KB baru sebesar 23.652 akseptor. Sedangakan metoda alat kontrasepsi yang banyak digunakan untuk peserta KB baik aktif atau baru adalah suntik. 4) Transmigrasi Salah satu usaha untuk memperluas kesempatan kerja adalah melalui program transmigrasi selain untuk pemerataan penduduk. Pada tahun 2009 jumlah transmigran yang berangkat dari Kabupaten Klaten sebesar 15 KK, kondisi ini mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2008. Adapun tujuan paling

banyak adalah ke Sulawesi. f. Keuangan 1) Keuangan Daerah commit to user



Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2009 terhimpun sekitar 984.534.437.004 rupiah naik sekitar 9,30 persen dibandingkan tahun anggaran 2008. Pajak daerah memberikan kontribusi paling tinggi yaitu sebesar 20.176.815.291 rupiah atau sekitar 37,09 persen dari total pendapatan asli daerah. Sejalan dengan realisasi pendapatan asli daerah, realisasi belanja daerah untuk tahun anggaran 2009 sebesar 981.121.677.296 atau turun sebesar 1,90 persen dibandingkan realisasi belanja daerah tahun 2008. 2) Koperasi dan Perbankan Peranan Koperasi dan perbankan dalam kegiatan perekonomian daerah sangat penting. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro maupun deposito cukup besar, tapi pada tahun 2009 secara umum mengalami kenaikan. Begitu juga jumlah peminjam di koperasi mengalami penurunan sebesar 4,07 persen dibanding tahun 2008, sebanding juga dengan jumlah uang yang dipinjamkan mengalami penurunan sebesar 34,55 persen

B. KERANGKA PEMIKIRAN Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan daerah berdasarkan desentralisasi yang di berikan oleh pemerintah pusat negara kesatuan republik indonesia kepada pemerintah daerah, yang mana desentralisasi tersebut terlaksana pada daerah otonom. Pemerintah daerah memiliki wewenang yang “hampir” penuh atas penggunaan sumber-sumber fiskal. Pemerintah daerah melakukan kontrol terhadap pengeluaran dari seluruh sumber penerimaan. Hal ini meliputi penerimaan daerah dari pajak dan retribusi, pendapatan dari sumber-sumber daya alam, dan dana hibah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah telah membawa banyak perubahan yang mendasar dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Hal tersebut antara lain terlihat dari perbaikan formula pengalokasian commit to user dana-dana yang didaerahkan. Perbaikan juga dilakukan dalam mekanisme



penyaluran Transfer ke Daerah (DAU, DAK, DBH Pajak, dan DBH SDA) yang saat ini sudah dilaksanakan langsung dari Rekening Kas Umum Negara di Bendahara Umum Negara (BUN) ke Rekening Kas Umum Daerah. UndangUndang 33 Tahun 2004 telah meletakkan perubahan yang fundamental dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi, dari yang semula didominasi oleh Pemerintah Pusat kemudian bergeser dengan memberikan keleluasaan yang lebih besar

kepada

Pemerintah

Daerah

dalam

menyelenggarakan

tugas-tugas

pemerintahan di Daerah. Dengan dilaksanakannya sistem desentralisasi tersebut, harapan seluruh komponen bangsa tidak hanya ditujukan pada efisiensi alokasi arus barang publik di Daerah, tetapi juga mendekatkan pada pelayanan kepada masyarakat lokal, mendorong demokratisasi, mengakomodasi aspirasi Daerah dan partisipasi masyarakat, serta merekatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah memiliki dua fungsi dalam halini yaitu sebagai pengawas dan pengatur. Pengawasan yang dilakuakan oleh pemerintah pusat adalah mengenai urusan pemerintahan yang berdasar pada; a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perimbangan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Perintahan Daerah Kabupaten/Kota Sedangkan dalam hal mengatur Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah yang mana peraturan tersebut dijadikan dasar dalam menyusunan APBD. Selain berpedoman pada Peraturan Daerah, penyusunan APBD juga berpedoman pada; 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional to user 5. Undang-Undang Nomor 32 commit Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Tahun

Anggaran2009 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS). Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala/ pimpinan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan kepala/pimpinan SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Setelah penyusunan APBD selesai maka tahab selanjutnya adalah pelaksanaan APBD yang telah di setujui oleh penerintah daerah dan dijalankan pada masingmasing subtansi atau organ-organ pemerintah daerah.

commit to user



KERANGKA PEMIKIRAN NKRI PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH

-Otonomi - Desentralisasi

DPRD

Pemerintah Daerah Mengatur

Mengawasi Urusan Pemerintahan a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Desentraliasi Fiska

PERDA

APBD

Pelaksanaan APBD

Pemerintahan Daerah

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan BAB III Pemerintah Daerah 6. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan commit to user Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal tertuang dalam APBD (angaran pendapaten dan belanja dareah). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Berbeda dengan penganggaran yang merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi pemerintah daerah penganggaran merupakan suatu tahapan yang cukup rumit dengan rentang waktu yang cukup panjang dan mengandung nuansa politik. Proses penganggaran dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategis telah selesai dilakukan. Dalam hal ini anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategis yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah ditetapkan. Anggaran dalam hal ini merupakan pengelolaan perencanaan operasional / managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi ( Badrul Munir, 2003: 26 ). commit to user 32



Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2 Skema Proses Penyusunan APBD

Anggaran

Daerah

dalam

penyelenggaraan

sistem

manajerial

pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting, sehingga mempunyai kedudukan dalam peran dan fungsi anggaran. Arti penting anggaran daerah dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut : 1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas (scarcity of resources). commit to user



Di samping itu anggaran daerah mempunyai peran penting dalam sistem keuangan daerah, peran ini dapat dilihat berdasarkan fungsi utamanya yaitu: 1. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan yang digunakan untuk : a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. c. Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat penapaian strategi. 2. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang digunakan antara lain: a. Mengendalikan efisiensi pengeluaran. b. Membatasi kekuasaan atau kewenangan pemerintah daerah. c. Mencegah adanya kelebihan pengeluaran (overspending) kekurangan pengeluaran (underspending) dan salah sasaran (missappropriation) dalam mengalokasikan anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. d. Memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. e. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian fasilitas, dorongan, dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. f. Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritasprioritas

dan

kebutuhan

keuangan

daerah

terhadap

prioritas

pembangunan. Anggaran sebagai dokumen politik merupakan bentuk komitmen eksekutif (pemerintah daerah) dan pihak legislatif (DPRD) atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik. commit to user Oleh karenanya penyusunan anggaran membutuhkan political skill,



coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan daerah. Kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menurunkan kredibilitas atau bahkan menjatuhkan kepemimpinan eksekutif. g. Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam organisasi pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah. Disamping itu anggaran publik (daerah) juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja. h. Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja. Anggaran pada dasarnya merupakan wujud komitmen pemerintah daerah kepada pemberi wewenang (masyarakat ) untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kinerja pemerintah daerah akan dinilai berdasarkan target anggaran yang dapat direalisasikan. i. Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi manajemen pemerintah daerah agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target kinerja. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achievable. Maksudnya target kinerja hendaknya ditetapkan dalam batas rasional yang dapat dicapai ( tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah ). j. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (public sphere ) dalam arti bahwa proses penyusunan anggaran harus

melibatkan

seluas

mungkin

masyarakat.

Keterlibatan

masyarakat tersebut akan dapat dilakukan melalui proses jaringan aspirasi masyarakat yang hasilnya digunakan sebagai dperumusan arah kebijakan umum anggaran daerah. Kelompok masyarakat yang terkoordinir umumnya akan mencoba mempengaruhi anggaran untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang commit to useraspirasinya melalui proses politik terorganisir akan mempercayakan



yang ada. Jika tidak ada alat aspirasi mereka, maka mereka akan melakukan tindakan-tindakan lain misalnya; tindakan massa (class action), melakukan boikot, vandalisme dan sebagainya. Pemerintah dalam kerangka penyelenggaraan kinerja pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintahan, karena sistem pengelolaan keuangan pemerintahan merupakan subsistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Sebagaimana sistem keuangan negara yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Dasar tahun 1945 bahwa aspek pengelolaan keuangan daerah juga merupakan subsistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 155 sampai Pasal 194, dalam pasal 185 ditetapkan bahwa rancangan APBD perlu mendapatkan persetujuan dari Gubernur. Berikut ini adalah gambaran tentang peran Gubernur dalam pengesehan angaran pendapatan dan belanja daerah :

Gambar 3 Skema Proses penetapan APBD

commit to user



Pengelolaan

sistem

perimbangan

tersebut

diharapkan

terdapat

keseimbangan yang lebih transparan dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang saat ini berkembang. Hal tersebut menjadi konsekuensi logis bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan dan bertanggung jawab. Anggaran daerah dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal/investasi. 1. Anggaran Operasional Anggaran Operasional (operation/recurent budget) digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin (recurrent expenditure) yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset bagi pemerintah, disebut juga anggaran rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang setiap tahun. Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasional dan pemeliharaan. 2. Anggaran Modal/investasi Anggaran

modal

atau

investasi

(capital/investment

budget)

menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset untuk kekayaan pemerintah commit toanggaran user dan selanjutnya akan menambah rutin untuk biaya operasional



dan pemeliharaannya. Pada dasarnya pemerintah tidak mempunyai uang yang dimilikinya sendiri sebab seluruhnya adalah milik publik. Dalam sebuah masyarakat demokratis, rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui proses pemilihan umum. Para wakil rakyat mentranslantasikan mandat tersebut dalam bentuk kebijakan publik dan prigram yang memberi manfaat bagi pemilih yang direfleksikan dalam anggaran. Adanya keterbatasan sumberdaya, menyebabkan anggaran mempunyai tradeoffs, yaitu sebagaian uang tidak dapat dialokasikan untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada bidang yang lain. Pemerintah tidak mungkin memenuhi permintaan seluruh stakeholder-nya secara

simultan,

sehingga

perlu

ada prioritas

pengelolaan.

1. Program-Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Dalam rencana pelaksanaan RAPBD tahun 2009 telah menetapkan beberapa prioritas pembangunan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2009, dimana prioritas pembangunan dimaksud digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang muncul pada tahun anggaran berkenaan, sehingga dalam penganggaran belanja daerah diarahkan untuk membiayai program prioritas pembangunan daerah. Adapun program-program yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2009 secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Prioritas Pembangunan

NO

Prioritas

.

Pembangunan

1.

Sasaran

Peningkatan

Meningkatnya

kualitas

kualitas

SKPD yang melaksanakan 1. Dinas

Pendidkan commit to user

Nama Program 1. Wajib belajar dikdas 9 tahun



pelayanan dan

pelayanan dan

ketersediaan

ketersediaan

sarana dan

sarana dan

prasarana

prasarana

mutu pendidikan

pendidikan

pendidikan

non formal

bagi semua

4. Peningkatan

2. Kantor Arsip & 2. Pendidikan Perpustakaan 4. Bagian Kesra

menengah 3. Peningkatan

mutu pendidik dan tenaga kependidikan 5. Menejemen pelayanan pendidikan 6. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

2.

Peningkatan

Meningkatnya

1. Dinas

1. Obat dan

kualitas

kualitas

Kesehatan

pelayanan dan

pelayanan dan

ketersediaan

ketersediaan

sarana dan

sarana dan

prasarana

prasarana

Kesehatan

kesehatan

kesehatan dan

secara

pemberdayaan

menyeluruh

masyarakat

perbekalan kesehatan 2. Upaya kesehatan masyarakat 3. Promosi

4. Perbaikan Gizi masy. commit to user

5. Pengembangan



lingk sehat

6. Pelayanan kesehatan penduduk miskin

3. Penanggulangan Meningkatnya Kemiskinan

kesejahteraan

1.Dinas Pendidikan 1. Pendidikan 2.Dinas Kesehatan

menengah

penduduk miskin,3.Dinas

(beasiswa anak

sehingga

kel kurang

Sosnaketrans

presentase

4.Bagian

penduduk miskin Pembangunan dapat dicapai 14,11% pada

5.Bagian Pemerintahan

akhir tahun 2009 6.Bagian Kesra

mampu) 2. Pelayanan Kesehatan penduduk miskin 3. Peningkatan koordinasi bidang sosial 4. Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan (bantuan Sarpras dasar pemukiman) 5. Pengembangan wilayah perbatasan 6. Pemberdayaan

commit to user

fakir miskin



4.

Kemandirian

Meningkatnya

1.Badan

desa /kelurahan kwalitas

Pemberdayaan

pengembangan

melalui

pelayanan

masy.

Perangkat Desa

penguatan

pemerintahan

bantuan

desa dan

keuangan dari

kelurahan

2.Bagian pemerintahan 3.D P U

pemkab (ADD) menuju

5

1.Pembinaan dan

2.Peningkatan pemberdayaan masy. Pedesaan 3.Peningkatan

kemandirian

keberdayaan

desa/kelurahan

masy pedesaan

Menjamin

Terwujudnya

1.Dinas pertanian

ketersediaan

Kabupaten

2.Dinas Pariwisata

dan ketahanan

Agropolitan

Pemuda & Olah

pangan dalam

yang didukung 5 Raga

produksi

mewujudkan

pilar;

pertanian

Kabupaten

1.Agropoduksi,

Agropolitan

2.Agrobisnis,3.

produksi hasil

Agroteknologi,

peternakan

3.Kantor Ketahanan Pangan

4.Agroindustri,

1.Peningkatan ketahanan pangan 2.Peningkatan

3.Peningkatan

4.Pengembangan

5.Agrowisata

pemasaran

dan sarpras

pariwisata

pendukungnya

5.Pengembangan destinasi pariwisata

6.

Perluasan

Meningkatnya 1. Disosnaketran

kesempatan

kesempatan

kerja dan

kerja dan

Perindagkop

produktifitas

berusaha

berusaha,

UMKM

tenaga kerja

2. Dinas

1.Peningkatan kualitas dan

ditandai 3. Dinas Pertanian 2.peningkatan commit to user



dengan

kesempatan kerja

menggeliatnya

3.perlindungan dan

UMKM dan

pengembangan

koperasi

lembaga ketenagakerjaan 4.Pengembangan wilayah transmigrasi 5.Peningkatan kesejahteraaan petani 6.Penciptaan usaha kecil, menengah yang kondusif 7.Pengembangan industri kecil dan menengah

7.

Pemberdayaan

Meningkatnya 1. DPU

1.PNPM Perkotaan

Masyarakat

kapasitas

2.PPIP

2. Badan

penduduk

Pemberdayaan

dalam hal

Masy.

memberdayak an diri untuk mengolah SDM, SDA

3. Kantor KB dan PP 4. Bagian Pemerintahan

dan lingkungan serta mengembangk commit to user an nilai-nilai

3.Pemberdayaan Perempuan 4.PNPM Perdesaan 5.Penigkatan keberdayaan masy pedesaan



luhur. 8.

Peningkatan

Meningkatnya 1. Dinas

SDM aparatur

kapasitas SDM aparatur

pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Badan Kepegawaian

1. Standarisasi pelayanan kesehatan 2. Pembinaan dan pengembangan aparatur

Daerah

3. Peningkatan

4. Sekretariat

kapasitas

DPRD

aparatur

5. Bagian

Pemdes

Pemerintahan

4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 5. Peningkatan sumberdaya aparatur

9.

Peningkatan

Meningkatnya 1. Dinas

potensi dan

pengelolaan

kualitas SDA

potensi dan

2. DPU

masyarakat

kualitas SDA

3. Badan

dalam

Kesehatan

untuk

Pemberdayaan

mendukung

masy.

pembangunan yang

4. Badan Perencanaan

berkelanjutan Pembangunan commit to user

1.Peningkatan partisipasi

membangun desa 2.Pengembangan lingkungan sehat 3.Pengendalian pemanfaatan



Daerah 5. Badan

ruang 4.Penataan dan

Lingkungan

Pengelolaan tata

Hidup

Ruang 5.Pembangunan infrastruktur pedesaan/perkota an 6.Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 7.Pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rowo dan jaringan pengairan lainnya. 8.Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air 9.Pengembangan kelembagaan sumberdaya air dan irigasi 10. Pengelolaan

commit to user

ruang terbuka



hijau (RTH) 11. Perlindungan dan konservasi SDA

10.

Sukses

Terlaksananya 1. Badan

Pelaksanaan

Pemilu

Pemilu

Legislatif dan

2. Dinas Dukcapil

pengelolaan

Legislatif dan

Presiden

3. Kantor Satpol

kedinasan KDH/

Presiden

secara demokratis dan LUBER

Kesbanglinmas.

PP 4. Bag. Pemerintahan

1.Peningkatan pelayanan

Wil. 2.Fasilitasi & Koordinasi keamanan dan ketertiban 3.Peningkatan kemampuan perlindungan masyarakat 4.Penataan Administrasi Kependudukan

11.

Peningkatan

Meningkatnya 1. Bappeda

partisipasi

kualitas

masyarakat

partisipasi

Pemberdayaan

keamanan dan

dalam

masyarakat

masy.

ketertiban

perencanaan

dalam

3. Itwilkab

2.Peningkatan

dan pengawasan perencanaan

2. Badan

4. Badan

pembangunan

dan

Kesbanglinmas

untuk

pengawasan 5. Kantor Satpol commit to user

1.Fasilitasi dan Koordinasi

partisipasi masyarakat dalam



mendukung

pembangunan

PP

membangun desa

penegakan

untuk

hukum,

mendukung

sistem

penghormatan

penegakan

pengawasan

HAM dan

hukum,

internal dan

Pemberantasan

penghormatan

pengendalian

KKN

HAM dan

pelaksanaan

Pemberantasan

kebijakan KDH

6. Bagian Hukum 3.Peningkatan

KKN

4.Bantuan Hukum dan HAM 5.Kerjasama Pembangunan 6.Perencanaan Pembangunan daerah 7.Perencanaan tata ruang

Sumber : Kebijakan Umum Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 (DPPKAD Kab. Klaten.) Berdasarkan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 maka sasaran ekonomi pada tahun 2009 sebagai berikut : a. Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin; b. Berkurangnya Jumlah Pengangguran Terbuka; c. Terjaganya Stabilitas Harga; dan d. Tersedianya Investasi untuk Pembiayaan Pembangunan. Sementara itu, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2009 adalah sebagai berikut : commit to user



1. Peningkatan kualitas pelayanan dan ketersediaan sarana prasarana bidang pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat dengan penekanan pada

upaya

pengurangan

beban

masyarakat

terhadap

pembiayaan

pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin, pemenuhan buku-buku ajar, bantuan pembiayaan guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi masyarakat miskin, peningkatan upaya keterkaitan (link and match) antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja, peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah; 2. Peningkatan kualitas pelayanan dan ketersediaan sarana prasarana bidang kesehatan yang merata, adil dan berkualitas bagi seluruh masyarakat dengan penekanan pada upaya terjaminnya kesehatan masyarakat mulai tahap upaya pencegahan

(deteksi

dini),

perawatan

dan

pengobatan

penyakit,

pembangunan/rehab sarana prasarana pelayananan kesehatan (Puskesmas/ Pustu/Pos

Kesehatan

Desa)

dan

peningkatan

kualitas

tenaga

medis/paramedis; 3. Pengembangan kegiatan fungsional perekonomian agropolitan dengan penekanan

pada

upaya

peningkatan

kemampuan

daya

beli

dan

penanggulangan kemiskinan masyarakat melalui peningkatan partisipasi, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat perdesaan maupun perkotaan, pengembangan kelompok ekonomi masyarakat, pengurangan beban belanja keluarga, peningkatan jejaring pemasaran produk, peningkatan penggunaan produk lokal, penjaminan penyaluran kredit usaha bagi UMKM, penjaminan pemasaran produk masyarakat, revitalisasi pasar-pasar tradisional dan Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) berdasarkan pendekatan klaster guna mewujudkan produk-produk unggulan di bidang perindustrian dan pertanian; 4. Peningkatan perencanaan

peran dan

serta

masyarakat

pelaksanaan

desa/kelurahan

pembangunan

dalam

tahap

desa/kelurahan

dalam

pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) yang ditekankan pada upaya-upaya peningkatan kualitas aparatur/lembaga desa/kelurahan, peningkatan sarana commit to user



prasarana pengembangan potensi perekonomian desa/kelurahan, sarana prasarana pertanian/irigasi, perhubungan, pengembangan sosial-budayakeagamaan masyarakat; 5. Peningkatan upaya terjaminnya ketersediaan dan ketahanan pangan masyarakat dalam siklus produksi-distribusi agropolitan dan peningkatan kelangsungan aktifitas perekonomian rakyat di wilayah serta mendukung pusat-pusat wilayah pertumbuhan ; 6. Penciptaan perluasan kesempatan kerja dan berusaha dalam upaya menanggulangi permasalahan pengangguran dengan penekanan pada kemitraan pelatihan dan penyiapan kualitas calon angkatan kerja, peningkatan jejaring lapangan kerja, pengiriman tenaga kerja baik melalui Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) maupun Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN); 7. Peningkatan partisipasi daerah dalam pembiayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri); 8. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan fokus pada pembinaan aparatur daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang didukung dengan peningkatan penggunaan Sistem Teknologi Informasi di Bidang Kependudukan, Keuangan Daerah, Kepegawaian Daerah dan Pelayanan Publik serta pembinaan Kapasitas Pelaku Ekonomi Daerah, Pemuda dan Olah Raga serta Budayawan/Seniman Daerah; 9. Peningkatan potensi dan kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dengan fokus pada upaya peningkatan kesuburan lahan, pelestarian Sumber Daya Air, reboisasi lahan kritis, reklamasi lahan bekas penambangan dan dukungan kepada usaha-usaha pelestarian fauna maupun penangkaran benih/bibit tanaman; 10. Menyukseskan terselenggaranya agenda nasional berupa Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2009; 11. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan

commitdalam to user pengawasan pembangunan daerah rangka menciptakan kondisi daerah



yang kondusif serta upaya penegakan hukum, penghormatan HAM dan pemberantasan KKN.

2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program Kegiatan Belanja Daerah di Kabupaten Klaten diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan

efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan

kualitas

pelayanan

publik.

Kenaikan

Belanja

dan

Daerah

diupayakan untuk membiayai program dan kegiatan yang esensial dan bernilai produktif untuk peningkatan pelayanan publik. RAPBD Kabupaten Klaten

Tahun

2009

secara

keseluruhan

direncanakan

sebesar

Rp.1.007.953.908.000,-, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.797.311.464.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.210.642.444.000,Secara rinci rencana belanja tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut : Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan tahun anggaran 2009 (yang digunakan untuk program dan kegiatan) sebesar Rp.281.200.192.000,- yang digunakan untuk membiayai Urusan Wajib sebesar Rp. 261.441.532.000,-

untuk 57 SKPD, dan digunakan untuk

membiayai urusan Pilihan sebesar Rp.19.758.660.000,- dipergunakan untuk 2 SKPD. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan PLAFON NO.

URUSAN / SKPD

ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

1

2

I

1

3

URUSAN WAJIB

261,441,532,000

DINAS PENDIDIKAN commit to user

69,818,310,000



2 3

DINAS KESEHATAN

19,150,140,000

DINAS PEKERJAAN UMUM

41,333,092,000

PLAFON NO.

ANGGARAN

URUSAN / SKPD

SEMENTARA (Rp.)

1

2

3

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAAN 4

DAERAH

3,7995,680,000

5

DINAS PERHUBUNGAN

1,419,722,000

6

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1,227,627,000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 7

SIPIL

8

KANTOR KELUARGA BERENCANA & PP

3,385,670,000

1,765,900,000

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN 9 10

TRANSMIGRASI

1,369,423,000

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

8,393,417,000

KOPERASI UKM

11

BADAN KESBANGLINMAS

3,120,330,000

12

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

603,150,000

DPRD

-

13

commit to user



NO.

PLAFON

URUSAN / SKPD

ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

1

2

3

14

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

-

15

SEKRETARIAT DAERAH

-

16

KECAMATAN KABUPATEN KLATEN BERJUMLAH 26

4,009,908,000

17

KANTOR PELAYANAN TERPADU

852,975,000

18

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

3,583,686,000

19

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

25,807,632,000

20

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

578,775,000

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN 21

KEUANGAN DAN

6,778,100,000

22

ASET DAERAH (DPPKAD)

23

KANTOR KETAHANAN PANGAN

24

SEKRETARIAT DAERAH

396,000,000 52,947,276,000

KELURAHAN KABUPATEN KLATEN 25

BERJUMLAH 10

850,000,000 commit to user



PLAFON NO.

ANGGARAN

URUSAN / SKPD

SEMENTARA (Rp.)

1 II

2

3

URUSAN PILIHAN

26

19,758,660,000

DINAS PERTANIAN

9,705,160,000

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, 27

PEMUDA DAN

10,053,500,000

OLAH RAGA

JUMLAH TOTAL

281,200,192,000

Sumber : Kebijakan Umum Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 (DPPKAD Kab. Klaten)

3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2009 Dalam rangka memenuhi target yang telah di tetapkan dalam APBD Tahun anggaran 2009 maupun perubahannya, Pemerintah Kabupaten Klaten telah berupaya mengelola memanfaatkan seluruh potensi sumber dayanya berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Meskipun

pencapaian target kinerja ekonomi makro dan keuangan Tahun Anggaran belum dapat memenuhi harapan semua pihak, namun setidaknya telah terjadi peningkatan kondisi ekonomi dan keuangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan Tahun Anggaran 2009, Secara garis besar Realisasi APBD Tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1. Realisasi Pendapatan

Rp 984.534.437.004,00 commit to user 2. Realisasi Belanja dan Transfer Rp 981.121.677.296,00



3. Surplus (Defisit)

Rp 3.412.759.708,00

4. Realisasi Pembiayaan : a. Penerimaan

Rp

57.594.345.860,00

b. Pengeluaran

Rp

497.479.000,00

c. Pembiayaan Neto

Rp 57.096.866.860,00

5. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan

Rp 60.509.626.568,00

Realisasi APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2009 secara keseluruhan adalah sebagai berikut : 1. Realisasi Pendapatan Daerah a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah 1) Target sebesar

Rp 66.073.046.000,00

2) Realisasi sebesar

Rp 46.603.876.930,00

Kurang dari anggaran sebesar

Rp 19.469.169.070,00

Realisasi PAD Tahun 2009 sebesar 70,53 % dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut : 1) Pajak Daerah : a) Target sebesar

Rp 20.464.500.000,00

b) Realisasi sebesar

Rp 18.921.063.434,00


Rp

1.543.436.566,00

Penerimaan pajak daerah sebesar 92,46 % dari anggarannya. Sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 tanggal 20 Desember 2000 disebutkan bahwa yang menjadi Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir. 2) Retribusi Daerah a) Target sebesar

Rp 12.400.488.000,00

b) Realisasi sebesar commit to user

Rp 11.034.755.597,00




Rp

1.365.732.403,00

Penerimaan retribusi daerah sebesar 88,99% dari anggarannya. Pengelolaan pendapatan retribusi dikelola oleh SKPD yang membidangi, dan dari 52 SKPD hanya 10 SKPD yang mengelola pendapatan, antara lain : Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah (Setda), Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah raga, Dinas Perindustrian

Perdagangan

Koperasi

dan

UMKM,

Dinas

Pendidikan. 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan : a) Target sebesar

Rp

5.481.000.000,00


Rp

4.101.047.114,00


Rp

1.379.952.886,00

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 74,82% dari anggarannya. 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah : a) Target sebesar

Rp 27.727.058.000,00


Rp 12.547.010.785,00


Rp 15.180.047.215,00

Penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar 45,25 % dari anggarannya. Rekening ini menampung penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tidak masuk kategori pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Bank, Penerimaan Dana Revolving, dan lain-lain pendapatan.

commit to user



b. Realisasi Pendapatan Transfer Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, adalah sebagai berikut : a) Target sebesar

Rp 892.253.658.000,00


Rp 922.915.374.294,00

Lebih dari anggaran sebesar

Rp

30.661.716.294,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2009 sebesar 103,44 % dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut : 1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan a) Bagi Hasil Pajak : (1) Target sebesar

Rp 40.540.842.000,00

(2) Realisasi sebesar

Rp 38.281.761.514,00


Rp

2.259.080.486,00

Penerimaan bagi hasil pajak sebesar 94,43 % dari anggarannya. Penerimaan ini berasal dari bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh-21) dan Kompensasi/ Retribusi PPh-21. b) Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (SDA) : (1) Target sebesar

Rp

6.193.815.000,00


Rp

4.604.081.220,00


Rp

1.589.733.780,00

Penerimaan bagi hasil bukan pajak/SDA sebesar 74,33 % dari anggarannya. Penerimaan ini berasal dari Pemerintah pusat, pelaksanaannya dilakukan oleh aparat Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Daerah mendapat alokaso bagi hasil. Penerimaan ini meliputi Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan, Bagi Hasil Pertambangan dan Minyak Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Umum, dan lain-lain. commit to user



c) Dana Alokasi Umum (DAU) : (1) Target sebesar

Rp 726.192.262.000,00


Rp 726.192.262.000,00


Rp

0,00

Penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar 100,00 % dari anggarannya. d) Dana Alokasi Khusus (DAK) : (1) Target sebesar

Rp 71.995.000.000,00


Rp 71.995.000.000,00


Rp

0,00

Penerimaan Dana Alokasi Khusus sebesar 100,00 % dari anggarannya. Penerimaan ini merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat yang tujuan penggunaannya untuk membiayai bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang irigasi, jalan dan air bersih, bidang pertanian dan perikanan, bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan. c. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya, adalah sebagai berikut : 1) Target sebesar

Rp

6.950.742.000,00


Rp 36.252.417.000,00


Rp 29.301.675.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2009 sebesar 521,56 % dari anggarannya. Penerimaan ini merupakan alokasi dari Pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian Kabupaten Klaten tidak mendapatkan alokasi dana ini.

commit to user



d. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi, adalah sebagai berikut : 1) Target sebesar

Rp 40.380.997.000,00


Rp 45.589.852.560,00


Rp

5.208.855.560,00

Realisasi Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2009 sebesar 112,90 % dari anggarannya. Penerimaan ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.Kabupaten Klaten memperoleh bagi hasil dari Provinsi terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah/ Air Permukaan (ABT/AP), Retribusi Ijin Dispensasi Jalan, Kelebihan Muatan, Sumbangan Pihak Ketiga Propinsi dan Tera Ulang, serta Bantuan Lainlain dari Provinsi. e. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut : 1) Target sebesar

Rp 14.801.359.000,00


Rp 15.015.185.780,00


Rp

213.826.780,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2009 sebesar 101,44 % dari anggarannya, yang merupakan gabungan antara pendapatan lainnya yang berupa Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah dan Penerimaan Lain-lain. 2. Realisasi Belanja Daerah a. Target sebesar

Rp 1.035.249.426.000,00

b. Realisasi sebesar

Rp

981.121.677.296,00


Rp

54.127.748.704,00

commit to user



Realisasi Belanja Daerah Tahun 2009 sebesar 94,77 % dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut : a. Belanja Operasi : 1) Target sebesar

Rp 958.531.475.000,00


Rp 911.620.049.731,00


Rp

46.911.425.269,00

Realisasi belanja operasi sebesar 95,11 % dari anggarannya, terdiri dari: 1) Belanja Pegawai : a) Target sebesar

Rp 727.981.150.000,00


Rp 693.011.043.538,00


Rp

34.970.106.462,00

Realisasi belanja Pegawai sebesar 95,20 % dari anggarannya. Belanja ini menurut rekening APBD adalah jenis belanja yang terdapat dalam kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Dalam

laporan

keuangan,

belanja

pegawai

ini

merupakan gabungan dari 2 (dua) kelompok belanja tersebut, dengan rincian sebagai berikut : a) Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung : (1) Target sebesar

Rp 712.165.111.000,00


Rp 679.199.053.734,00


Rp

32.966.057.266,00

Realisasi belanja pegawai dari belanja tidak langsung sebesar 95,37 % dari anggarannya. Yang dipergunakan untuk membiayai Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) dan Biaya Pemungutan Pajak.

commit to user



b) Belanja Pegawai dari Belanja Langsung : (1) Target sebesar

Rp 15.816.039.000,00


Rp 13.811.989.804,00


Rp

2.004.049.196,00

Realisasi belanja pegawai dari belanja langsung sebesar 87,33% dari anggarannya, yang dipergunakan untuk membiayai: Honor PNS meliputi Honor Tim, Upah harian dan lain-lain, serta Honorarium Non PNS meliputi Uang Lembur, Beasiswa Pendidikan PNS, Kursus, Pelatihan, Bintek, Sosialisasi dan lain-lain. 2) Belanja Barang dan Jasa : a) Target sebesar

Rp 94.704.076.000,00


Rp 84.987.000.545,00


Rp

9.717.075.455,00

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar 89,74% dari anggarannya. Belanja ini digunakan untuk biaya operasional kantor dan aparat antara lain belanja bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus/hari-hari tertentu, perjalanan dinas, pemulangan pegawai, dan belanja pemeliharaan. Sisa anggaran sebesar Rp 9.717.075.455,00 karena pengeluarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja. 3) Belanja Hibah : a) Target sebesar

Rp 47.271.680.000,00


Rp 47.256.680.000,00


Rp

15.000.000,00

Realisasi belanja hibah sebesar 99,97 % dari anggarannya. commit to user



4) Belanja Bantuan Sosial : a) Target sebesar

Rp 38.978.345.000,00


Rp 38.198.674.348,00


Rp

779.670.652,00

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar 98,00% dari anggarannya. Belanja ini dipergunakan untuk membiayai Bantuan sosial Organisasi kemasyarakatan, Bantuan Parpol, Bantuan Sosial Lanjutan, dan bantuan sosial lainnya. 5) Belanja Bantuan Keuangan : a) Target sebesar

Rp 49.596.224.000,00


Rp 48.166.651.300,00


Rp

Realisasi

belanja

bantuan

keuangan

1.429.572.700,00 sebesar

97.12%

dari

anggarannya, yang dipergunakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada desa. b. Belanja Modal : 1) Target sebesar

Rp 75.194.885.000,00


Rp 68.465.698.155,00


Rp

6.729.186.845,00

Realisasi belanja modal sebesar 91,05 % dari anggarannya, terdiri dari: 1) Belanja Modal Tanah : a) Target sebesar

Rp

0,00


Rp

0,00


Rp

0,00

Realisasi belanja tanah sebesar 0,00 % dari anggarannya. 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin : a) Target sebesar

Rp 13.145.356.000,00


Rp 12.682.026.855,00


Rp

463.329.145,00

Realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar 96,48% dari commit to user anggarannya.



Belanja ini digunakan untuk membiayai pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor, Alat-alat Bengkel, Alat-alat Pengolahan Pertanian & Peternakan, Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor, Komputer, Meubelair, Peralatan Dapur, Penghias Ruangan Rumah Tangga,

Alat-alat

Kedokteran,

Studio,

Alat-alat

Alat-alat

Laboratorium,

Komunikasi, alat-alat

Alat-alat

Persenjataan/

Keamanan. 3) Belanja Gedung dan Bangunan : a) Target sebesar

Rp 25.013.364.000,00


Rp 23.027.727.300,00


Rp

1.985.636.700,00

Realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar 92,06 % dari anggarannya. Belanja ini digunakan untuk pengadaan Gedung Kantor, Gedung Rumah Dinas, Gedung Gudang, Bangunan Bersejarah, Konstruksi PapanReklame/billboard/baliho/pengumuman/bando, Pembelian

Obyek

Wisata,

Konstruksi/pembelian

Konstruksi Bangunan

Pasar/kios/los/ruko, Konstruksi / pembelian Bangunan Taman, Konstruksi / pembelian bangunan gedung / tempat olah raga, konstruksi / pembelian bangunan Laboratorium. 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan : a) Target sebesar

Rp 35.217.259.000,00


Rp 30.970.596.300,00


Rp

4.246.662.700,00

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar 87,94% dari anggarannya. Belanja ini dipergunakan untuk pengadaan Jalan, Jembatan Penyeberangan diatas air, Jaringan Irigasi/ waduk/ bendungan Jaringan air Bersih /air minum, Konstruksi Drainase, Konstruksi Kolam, Lampu Hias Taman, Instalasi Listrik, Jaringan Telepon. commit to user



5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : a) Target sebesar

Rp 1.723.406.000,00


Rp 1.690.397.700,00


Rp

33.008.300,00

Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar 98,08% dari anggarannya.

Belanja

buku/kepustakaan,

ini

pengadaan

digunakan

untuk

pengadaan

barang

bercorak

kesenian,

kebudayaan, pengadaan hewan ternak dan tanaman, sisa anggaran sebesar Rp 33.008.300,00 karena pengeluarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja. 6) Belanja Aset Lainnya : a) Target sebesar

Rp

95.500.000,00


Rp

94.950.000,00


Rp

550.000,00

Realisasi belanja aset lainnya sebesar 99,42 % dari anggarannya. c. Belanja Tak Terduga : 1) Target sebesar

Rp

1.126.114.000,00


Rp

726.801.800,00


Rp

399.312.200,00

Realisasi belanja tak terduga sebesar 64,54% dari anggarannya. d. Belanja Transfer : 1) Target sebesar

Rp

396.952.000,00


Rp

309.127.610,00


Rp

87.824.390,00

Realisasi belanja transfer sebesar 77,88 % dari anggarannya. Dipergunakan untuk belanja bagi hasil ke Kabupaten/Kota/Desa, terdiri dari : 1) Bagi Hasil Retribusi : a) Target sebesar

Rp

396.952.000,00

b) Realisasi sebesar commit to user Kurang dari anggaran sebesar

Rp

309.127.610,00

Rp

87.824.390,00



Realisasi belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 77,88 % dari anggarannya. Realisasi belanja transfer digunakan

untuk bagi hasil retribusi

daerah kepada Pemerintah Desa. 3. Realisasi Pembiayaan Daerah a. Pembiayaan Penerimaan Daerah : 1) Target sebesar

Rp

62.621.363.000,00


Rp

57.594.345.860,00


Rp

5.027.017.140,00

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar 91,97 % dari anggaran, meliputi penggunaan SiLPA dan penerimaan piutang, dengan rincian sebagai berikut : 1) Penggunaan SiLPA Tahun lalu : a) Target sebesar

Rp

37.726.069.000,00


Rp

37.726.069.503,00


Rp

503.000,00

Realisasi penerimaan SiLPA sebesar 100,00% dari anggarannya. 2) Pencairan Dana Cadangan : a) Target sebesar

Rp

0,00


Rp

1.000.000.000,00


Rp

1.000.000.000,00

Realisasi Pencairan Dana Cadangan Bilyet deposito no. 000055 sebesar Rp 1.000.000.000,00 dari Bank Pasar pada tanggal 28 Desember 2009. 3) Penerimaan Pinjaman Daerah : a) Target sebesar

Rp

22.450.000.000,00


Rp

17.464.964.500,00


Rp

4.985.035.500,00

Realisasi penerimaan Pinjaman daerah sebesar 77,79 % dari anggarannya. commit to user



4) Penerimaan Piutang Daerah : a) Target sebesar

Rp

2.445.294.000,00


Rp

1.255.751.857,00


Rp

1.189.542.143,00

Realisasi penerimaan piutang sebesar 51,35 % dari anggarannya. 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah : a) Target sebesar

Rp

0,00


Rp

147.560.000,00


Rp

147.560.000,00

Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar 0,00 % dari anggarannya. b. Pembiayaan Pengeluaran Daerah : 1) Target sebesar

Rp

500.000.000,00


Rp

497.479.000,00

Lebih/Kurang dari anggaran sebesar

Rp

2.521.000,00

Realisasi Pembiayaan Pengeluaran Daerah sebesar 99,50% dari anggarannya, yang merupakan pembayaran pokok utang, dengan perincian sebagai berikut : 1) Pembayaran Pokok Utang : a) Target sebesar

Rp

500.000.000,00


Rp

497.479.000,00

Lebih/Kurang dari anggaran sebesar Rp

2.521.000,00

Realisasi Pembayaran Pokok utang 99,50 % dari anggaran. Merupakan pembayaran pokok utang karena adanya pinalti pada pengadaan konstruksi pasar beras do kecamatan Jatinom. c. Pembiayaan Neto : 1) Target sebesar

Rp

62.121.363.000,00


Rp

57.096.866.860,00


Rp

5.024.496.140,00

commit to user



Realisasi pembiayaan neto sebesar 91,91 % dari anggarannya, yang merupakan selisih dari Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan. 4. Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan a. Target sebesar

Rp

0,00

b. Realisasi sebesar

Rp

60.509.626.568,00


Rp

60.509.626.568,00

Realisasi SiLPA tahun berjalan merupakan hasil penjumlahan dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan netto. 4.

Pelaksanaan Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten Klaten Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa impementasi kebijakan desentralisasi fiskal Kabupaten Klaten tahun 2009 telah sesuai dengan peraaturan yang berlaku. Sebagai mana diatur dalam Pasal 298 ayat (1) dan Pasal 301 Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana berisi tentang rancangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam melaksanakan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan persesujuan bersama terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lama sejak 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan di terima. Hal ini telah tertuang pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2009. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaeten Klaten Tahun 2009, pada hakekatnya merupakan pertanggung jawaban Bupati dengan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan APBD. Laporan pertanggungjawaban tersebut telah mendapat persetujuan dari DPRD dan telah dilakukan pemeriksaan (audit) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2009 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

commit to user



Dalam hal pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban APBD harus diserahkan kepada Gubernur unuk diadakan evaluasi. Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Klaten tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2010 tenteng Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Pelanja Daerah Kabupaten

Klaten

Tahun

Angaran

2009

dan

penjabaran

tentang

pertanggungjawaban tersebut terdapat dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Derah Kabupaten Klaten Tahun angaran 2009.

B.

Permasalahan

Yang

Muncul

Desentralisasi

Fiskal

Terhadap

Dalam

Implementasi

Pengelolaan

Kebijakan

Keuangan

Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2009

1. Permasalahan Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun anggaran 2009 maupun perubahannya, Pemerintah Kabupaten Klaten telah berupaya mengelola memanfaatkan seluruh potensi sumber daya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada kabupaten Klaten untuk mengali dan mengelola keuangannya sendiri, sehingga berdampak pada munculnya berbagai kebijakan yang mengarah pada pada upaya peningkatan penerimaan daerah. commit to user



Namun terdapat permasalahan atau persoalan yang muncul dalam inpementasi kebijakan desentralisasi fiskal Kabupaten Klaten tahun 2009 yaitu tidak sesuainya antara anggaran APBD dengaan realisasinya yaitu Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten selama tahun 2009 direncanakan sebesar Rp. 973.128.063.000,00 realisasinya sebesar Rp. 986.484.856.053,00. akhir

tahun

2009

1.035.249.246.000,00

belanja

daerah

direalisasikan

yang sebesar

direncanakan Rp.

Sampai

sebesar

RP.

981.121.677.296,00.

Penerimaan pembiayaan daerah yang direncanakan Rp. 62.621.363.000.00 realisasinya

Rp

57.594.363.000.00

pengeluaran

pembiayaan

daerah

direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 Realisasinya Rp. 497.479.000,00 dan sisa lebih pembiayaan tahun berjalan yang di anggarkan tidak ada namun realisasinya menjadi Rp 60.509.626.565,00 dan di jadikan sebagai sumber APBD tahun berikutnya yatu tahun 2010 Selain itu besarnya pendapatan daerah yang masih didominasi oleh dana Perimbangan (Transfer) dari Pemerintah Pusat yang mencapai 88 %, dari total pendapatan daerah sedangkan Dana perimbangan dari Provinsi Jawa Tengah menjapai 4,16 %, dan Penerimaan dari Lain-lain pendapatan yang Sah menyumbangkan kontribusi sebesar 1,52 %. Sedangkan peran Pendapatan Asli Daearah terhadap pelaksanaan APBD sebesar 5,39 % dari total pendapaten daerah. Adanya ketidaksesuaian rencana APBD dan realisasi APBD serta masih besarnya dana perimbangan dari pemerintah pusat dan kecil atau sedikitnya Pendapat Asli Daerah disebabkan karena adanya hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

commit to user



2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Klaten Tahun 2009 Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam APBD sering kali mengalami beberapa hambatan yang disebabkan karena beberapa faktor. Pemerintah daerah dalam hal ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang terjadi. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pencapaian target pendapatan dan belanja secara umum antara lain : a. Masih Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Sebagai Penunjang Penarikan Pajak Dan Retribusi Sistem pemungutan pajak dan retribusi yang digunakan di Kabupaten Klaten adalah sistem Jemput Bola, yaitu sistem pemungutan pajak dan retribusi dengan cara petugas pajak yang mendatangi wajib pajak untuk memberikan surat penetapan pajak dan penagihan pajak kepada wajib pajak. Sistem jemput bola telah ditrapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek pada Pasal 10 ayat (1) berisi bahwa retribusi terutang dipungut oleh petugas di wilayah daerah tempat proyek retribusi. Dengan diterapkannya sistem jemput bola tersebut maka pemerintah daerah kabupaten Klaten memerlukan sarana prasarana yang memadahi untuk menujang pemberlakuan sistem jemput bola pada penarikan pajak dan retribusi. Besarnya pajak yang dikenakan adalah sebeser 10% dari pendapatan atau barang yang yang digunakan, misalanya saja seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir sedangkan untuk pajak reklame sebesar 25%. commit to user



Pajak penerangan jalan sebesar 10% pemungutannya diserahkan pada PLN (Pasokan Listrik Negara). Dalam penarikannya pajak penerangan jalan melekat pada rekening listrik wajib pajak. Sedangkan untuk pajak proyaek-proyek galian C yaitu proyek pengambangan atau pengaliaan material berupa pasir di kabupaten klaten terdapat pada daerah Kali Woro yang mana terletak di Desa Ligitan dan Desa Jiwan. Besarnaya peajak 10% dikenakan pada setiap truk yang mengangkut material pasir, biasanya pajak yang di berikan sebesar Rp 10.000,00 pada setiap truk yang telah mengankut pasir. Sedangkan untuk perijinan dari pemasangan iklan atau reklame, perijinan mengenai restoran,hotel dan peggalian golongan C semuanya di urusa dalam satu atap di KPT ( Kantor Pelayanaan Terpadu). Pajak reklame memiliki prosentase yang sangat besar dalam dalam pemungutannya karena pajak reklame di kenkan sebesar 25% dari dari hilai sewa reklame (NSR), hal ini di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame pada Pasal 7. Sitem jemput bola yang diterapkan di Kabupaten Klaten dalam pemungutan pajak dan retribusi menuntut petugas pajak untuk memiliki alat trsansportasi seperti sepeda motor, namun keadannya keberadaan sepeda motor sebagai alat trasportasi petugas pajak untuk memberikan penetapan dan penagihan kepada wajib pajak masih dirasa sangat kurang. Jumlah kendran bermotor yang sedikit sedangkan banyaknya wajib pajak yang harus diberikan surat penetapan pajak dan melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak membuat petugas pajak menjadi kewalahan sehingga menyebabkan terganggunya penagihan dan pemungutan pajak yang berdampak pada tidak tercapainya anggaran PAD. Selain kendaraan bermotor yang dirasa kurang, ketersediaan sarana dan prasarana komputerisasi juga masih kurang. Banyaknya wajib pajak memerlukan pendataan yang akurat dan sistematis, sedangkan pendataan tersebut dilakukan dengan menggunakan komputer. Data yang digunakan commit to user untuk menghitung besarnya pajak yang dikenakan kepada wajib pajak di



olah dengan komputer, namun keadannya komputer yang di gunakan dalam pengolahan data pengelolaan pajak dan retribusi sudah lama dan ketinggalan zaman. Penggunaan komputer yang sudah ketinggalan zaman dan banyak kerusakan kerusaan pada komputer seperti kerusakan pada monitor, server dan printer membuat tidak optimalnya pengelolaan data pada penetapan dan penagihan pajak. Akibat dari tidak optimalnya pengelolaan data mengakibatkan tidak tercapainya anggaran PAD. b. Belum Optimalnya Penanganan Pemungutan Pajak dan Retribusi Pemugutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti peraturan daearah tentang penetapan pemungutan pajak dan retribusi daerah, keputusan Kepala Daerah yang menyangkut pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah. Besar kecilnya beban yang dikenanakan pada wajib pajak telah dihitung dan ditentukan oleh petugas pajak dengan perhitungan yang benar

dan

sesuai

dengan

undang-undang.

Retribusi

dan

pajak

penanganannya ditentukan oleh petugas pajak, misalnya untuk retribusi pemakaian kekayaan alam tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan atau jumlah pemakiaan kekayaan alam dengan cara petugas retribusi menentukan perhitungan retribusi pemakaian kekayaan alam yang harus di bayar, setelah melakukan perhitungan dilakuakan penetapan petribusi kemudian petugas menyampaikan surat penetapan retribusi dan setelah waktu pembayaran tiba maka petugas retribusi akan menagih pembayaran retribusi tersebut kepada wajib retribusi, hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi yang penagihannya diserahkan pada masing-masing kantor atau instansi terkesan belum optimal, hal ini bisa disebabkan kaereana faktor interen dari masing-masing kantor maupun dari faktor eksteren dari kantor tersebut. Selain itu belum optimalnya penanganan pemungutan pajak dan retribusi juga dikarenakan belum optimalnya commit to user



petugas pemungut pajak dan retribusi dalam mengelolan dan memungut pajak dan retribusi. Dalam pengelolannya petugas pajak seringkali kewalahan atau kesulitan dalam menentukan wajib pajak yang dikenai penetapan dan penagihan pajak, karena seringkali ada petugas pajak yang sudah mendapat surat penetapan pajak namun saat penagihannya wajib pajak tidak mau membayarnya. c. Belum Optimalnya Peran Serta Atau Dukungan Masyarakat. Pelasanaan pengelolan keuangan daerah memerlukan partisipasi atau dukungan dari masyarakat. Dalam menentukan kebijakan-kebijak yang ditujukan kepada masyarakat pemerintah daerah harus mengetahui apa keinginan atau tuntutan dari masyarakat, hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat. Utuk itu maka masyarakat harus mendukung pelaksana kebijakan pemerintah, salah satunya dalah pelaksanaan pambayaran pajak dan retribusi. Pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi mejadi sangat penting karena berpengaruh pada pendapatan daerah. Pembayaran pajak yang menggunakan sisten jemput bola mewajibkan petugas pajak utuk mendatangi langsung wajib pajak. belum optimalnya peran serta atau dukungan masyarakat ini terlihat dari adanya wajib pajak yang mau membayar pajak namun harus diperingati berkalikali baru mau membayar, dengan adanya peringatan yang berulang-ulang ini maka petugas pajak harus medatang wajib pajak berulang-ulang hingga wajib pajak tersebut mau membayar pajaknya. Belum optimalnaya peran serta atau dukungan masyarakat ini berakibat pada tidak tercapainya target anggaran pengelolaan keuangan daerah. d. Peran BUMD Dalam Memberikan Kontribusi Terhadap PAD Masih Rendah Banyaknya Badan Usaha Milik daerah (BUMD) yang terdapat di kabupaten Klaten sangat berpengaruh pada pendapatan daerah, baik usaha kecil, usaha menengah atau usaha to besar. commit userBanyaknya kendala yang terdapat



dari interen badan usaha maupun kendala dari eksteren badan usaha mengakibatkan belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi. Kendala iteren atau kendala dari dalam badan usaha itu sendiri misalnya seperti ketersedian modal bagi uasahanya yang masih sangat terbatas sedangkan proses pengembangan badan usaha itu sendiri memerlukan modal yang tidak sedikit. Sistem menejemen pengelolaan BUMD pada masing-masing unit atau tim masih belum pas, hal ini terbukti dengan adanya BUMD yang masuk dalam aneka usaha yang dapat memberikan konstribusi berupa pajak hanyalah percetakan sengkan untuk BUMD aneka industri yang lain seperti usaha usaha kecil atau usaha rumahan belum memberikan kontibusi berupa pajak, hal ini disebabkan karena beberapa faktor salah satu faktornya adalah ketidak sesuaian sisten menejemen dari BUMD aneka industri yang berakiat pada pengembangan BUMD tersebut sehingga tidak dapat atau tidak mampu membayar pajak daerah. Pengelolaan BUMD di kabupaten Klaten yang dikelola pada masing-masing unit atau tim dari badan usaha itu sendiri menuntut pengelolaan yang professional dan sebaik mungkin, namun dalam prakteknya pengelolan yang masih sangat kurang hal ini disebabkan karena sitem managemen yang digunakan masih belum pas, misalnya pada BUMD aneka indusrti, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan Bank Pasar masih menggunakan sistem pengelolaan yang belum optimal. peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD yang masih rendah berdampak pada tidak terpenuhinya target APBD Kabupaten Klaten. e. Lemahnya Sanksi Bagi Wajib Pajak Dan Wajib Retribusi Yang Melanggar Hukum Peraturan daearah tentang penetapan pemungutan pajak dan retribusi daerah, Keputusan Kepala Daerah yang menyangkut pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah merupakan peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat serta hak dan kewajiban commit to user dari pemerintah dalam penetapan dan penagihan pajak. Peraturan



perundang-undangan tersebut memberikan gambran yang jelas mengenai pemungutan dan pengelolaan pajak, dengan demikian diharapkan masyarakat sebagai wajib pajak dan pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah diharap dapat melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Selain mengatur tentang hak dan kewajiaban dari wajib pajak dan pemerintah daerah sebagai pengelola keuanagn daerah peraturan tersebut juga mengatur mengenai sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak mau untuk mematuhinya. Sanksi administrasi maupun sanksi pidana telah jelas dituangkan dalam preturan perundang-undangan,misalnya saja Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi izin Di Bidang Kesehatan pada Pasal 16 dan 18 telah disebutkan bahwa dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulannya dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan tagihan dengan menggunakan STRD (surat tanda retribusi daerah) dan wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam hukuman paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang tertuang. Dalam kenyataanya banyak sekali wajib retribusi yang membayar kurang dari yang sudah ditentukan oleh petugas retribusi, namun tidak ada sanksi yang dilakunakan secara tegas, selain itu sanksi adnistrasi maupun sanksi pidana dirasa masih lemah, sehingga masih banyaknya wajib retribusi maupun wajib pajak yang melanggar perataturan perundang-undangan tersebut. Lemahnya sanksi bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar hukum ini lah merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan tidak tercapainya target anggaran pendapatan dan belanja daerah.

commit to user



f. Masih Rendahnya Tingkat Pendidikan Sehingga Menyebabkan Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Dalam malaksanakan tugasnya untuk mennjalankan pemerintahan, Pemeritah Daerah dibantu oleh beberapa pegawai yang disebut sebagai PNS. Tugas dari PNS ini bermaca-macam sesuai dengan bidang yang dikerjakannya. Profesionalitas dan betanggungjawab merupakan salah satu faktor yang ditutut dari seorang pegawai negri utuk itu tingkat pendidikan dari pegawai negri sipil sangat diperukan. Pemerintahan kabupaten klaten masih banyak menggunakan pegawai dengan pendidian akhir SMA (Sekolah Menengah Atas) sedangkan tuntutan dari pekerjaannya mem,erlukan pegawai dengan pendidikan akhir S1. Masih rendahnya tingkat pendidikan sehingga menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten klaten ini menyebadkan tidak tercapainya target APBD kabupaten klaten. g. Masih Terbatasnya Sumber Daya Aparatur Birokrasi, Khususnya Tenaga Yang Memiliki Keahlian Profesi Di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Maupun Tenaga Yang Dapat Mendukung Pelaksanaan Program-Program Pembangunan Pada Sektor Pelayanan Dasar. Pemerintah Daerah dalam melaksanaka tugasnya dibantu oleh beberapa pegawai negri sipil salah satunya adalah aparatur birokrasi yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan pendidikannya. Dengan masih banyaknya aparatur birokrasi yang memiliki latar belakang pendidikan yang hanya lulusan SMA merupakan salah satu persoalan yang menyebabkan masih terbatasnya sumber daya aparatur birokrasi. Tenaga ahli yang sangat di perlukan di kabupaten klaten adalah tenaga ahli di bidang kesehatan, pendidikan, maupun tenaga yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan dasar, seperti tenaga ahli perpajakan dan tenaga ahli pengukuran tanah. Masih terbatasnya sumber daya aparatur birokrasi, khususnya tenaga yang to kesehatan, user memiliki keahlian profesi commit di bidang pendidikan, maupun tenaga



yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan dasar merupakan salah satu faktor tidak tercapainya anggaran pendapatan dan belanja daerah kabuaten klaten.

C. Strategi Dan Kebijakan Yang Ditempuh Pemerintahan Daerah Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Muncul Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kabupaten Klaten Tahun 2009. Implementasi desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada kabupaten Klaten untuk mengali dan mengelola keuangannya sendiri, yang mana pemeritah daerah harus mengoptimalkan Pendapatan asli daerah. Permasalahan atau persoalan yang muncul dalam inpementasi kebijakan desentralisasi fiskal Kabupaten Klaten tahun 2009 yaitu tidak sesuainya antara APBD dengaan realisasinya. Ketidak sesuaian antara APBD dengan realisasinya ini desebabkan karena beberapa faktor butuh upaya dari pemerintah daerah untuk menangani malah-masalah atau faktor-faktor penghambat tersebut dengan cara : 1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang penarikan pajak dan retribusi yaitu dengan masih terbatasnya kendaran bermotor dan komputerisasi yang ada pada lingkup pemerintahan daerah khususnya pada bagian PAD yang menangani masalah penarikan dan penetapan pajak maupun retribusi dapat dilakukan dengan cara dilakukan pengadaan kendaran bermotor dan komputerisasi utuk APBD tahun berikutnya yaitu tahun 2010. Selain itu dapat dilakukan pemakaian kendaran dari bagianbagian lain maksudnya dalam hal ini kendran bagian selain bagian PAD yang tidak digunakan untuk digunakan petugas PAD khususnya untuk penarikan dan penetapan pajak, sedangkan untuk sarana komputerisasi dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada komputer yang sudah rusak. 2. Belum optimalnya penanganan pemungutan pajak dan retribusi dapat diatasi dengan cara pengoptimalaan penanganan pemungutan pajak dengan lebih mengoptimalkan kinerja petugas pemungut pajak dengan commit dari to user



menyedikan sarana dan prasarana yang memadahi sehingga petugas pajak dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam melakukan penetapan dan pemungan pajak maupun retribusi bagi wajib pajak dan wajib retribusi 3. Belum optimalnya peran serta atau dukungan masyarakat ini dapat di optimalkan dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak selain itu masyarakat harus diajak ikut atau turut serta dalam pengambilan kebijakan atau keputusan keputusan daerah dalam pemerintahan yang menyangkut tentang pajak dan retribusi dengan turut sertanya masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan daerah maka masyarakat dapat menyampaikan sapirasisnya sehingga kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah berpihak pada rakyat, dangan hal ini diharapkan dapat mengatasi masalah tidak tercapainya angaran pendapatan dan belanja daerah. 4. Peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD yang masih rendah merupakan salah satu faktor penghambat dalam tercapainya target APBD utuk mengatasinya maka harus diadakan pembenahan sistem menejemen pada masing-masing unit atau tim dari BUMD menjadi lebih baik, dengan adanya perubahan sistem menejemen dari BUMD yang semula dirasa kurang pas menjadi sistem nenejemen yang bagus dan menguntungkan bagi daerah diharapkan dapat meningkatkan peran peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD. 5. Lemahnya sanksi bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar hukum terlihat dari banyaknya wajib retribusi yang membayar kurang dari yang sudah ditentukan oleh petugas retribusi, namun tidak ada sanksi yang dilakunakan secara tegas, selain itu sanksi admistrasi maupun sanksi pidana dirasa masih lemah, sehingga masih banyaknya wajib retribusi maupun wajib pajak yang melanggar perataturan perundang-undangan tersebut,

utuk itu perlu ditegakannya atau di ubahnya perundangan-

perundangan tersebut menjadi lebih baik yaitu adanya sanksi pidana dan daninistrasi yang tegas sehingga commit toakan user memperkecil kemungkina wajib



pajak atau wajaib retreibusi untuk melakuakn pelanggaran. Selain itu petugas pajak dan petugas retrubusi harus melakuan kerjasama dengan SATPOL PP dan PPSS (Penyidik Pegawai Negri Sipil) utuk melakukan penagihan padawajib pajak dan wajib retribusi yang tidak mau melakukan kewajibannya. Dengan adanya perubahan peraturan daerah dan kerjasama antara petugas pemungut pajak dengan SATPOL PP dan PPNS diharapkan maumpu mengatasi permasalahan perbedaan APBD yang dianggarkan dengan realisasinya. 6. Masih rendahnya tingkat pendidikan sehingga menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten klaten ini terlihat dari masih banyak pegawai dengan pendidian akhir SMA (Sekolah Menengah Atas) sedangkan tuntutan dari pekerjaannya memerlukan pegawai dengan pendidikan akhir S1. Masih rendahnya tingkat pendidikan sehingga menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten klaten. Utuk nengatasi hal tersebut mulai tahun berikutnya yaitu tahun 2010 Perintah Daerah Kabupaten Klaten hanya menerima pegawai dengan pendidikan akhir minimal D3 utuk teknisi computer, dan S1 utuk pekerjaan yang menuntut pendidikakan sesuai dengan profesinya. Dengan adanya peneriman pegawai negri sipil dilingkup kabupaten klaten yang tidak lagi nenerima pegawai dengan lulusan SMA diharapkan dapat meningkatkan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten dan dapat mengatasi permasalahan perbedaan APBD yang dianggarkan dengan realisasinya. 7. Masih terbatasnya sumber daya aparatur birokrasi, khususnya tenaga yang memiliki keahlian profesi di bidang kesehatan, pendidikan, maupun tenaga yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan dasar dapat diatasi dengan penerimaan pegawai negiri sipil dengan pedidikan yang lebih baik yaitu minimal D3 atau S1 di bidang kesehatan,

pendidikan,

maupun tenaga yang dapat mendukung commit to user pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan dasar,



selain itu tahap penseleksian dari ujian masuk pegawai harus dilaksanakan dengan jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan sumber daya aparatur birokrasi, khususnya tenaga yang memiliki keahlian profesi di bidang kesehatan, pendidikan, maupun tenaga yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan dasar.

commit to user



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Dengan mengkaji bab kesatu sampai bab ketiga dan berpijak pada rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan Tahun Anggaran 2009, Secara garis besar Realisasi APBD Tahun 2009 adalah sebagai berikut : a. Realisasi Pendapatan

Rp 984.534.437.004,00

b. Realisasi Belanja dan Transfer

Rp 981.121.677.296,00

c. Surplus (Defisit)

Rp 3.412.759.708,00

d. Realisasi Pembiayaan : 1) Penerimaan

Rp

57.594.345.860,00

2) Pengeluaran

Rp

497.479.000,00

3) Pembiayaan Neto

Rp 57.096.866.860,00

e. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan

Rp 60.509.626.568,00

2. permasalahan atau persoalan yang muncul dalam inpementasi kebijakan desentralisasi fiskal kabupaten Klaten tahun 2009 yaitu tidak sesuainya antara anggaran APBD dengaan realisasinya. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah kabupaten Klaten dalam pencapaian target pendapatan dan belanja secara umum antara lain : a. Masih Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Sebagai Penunjang Penarikan Pajak Dan Retribusi b. Belum Optimalnya Penanganan Pemungutan Pajak Dan Retribusi c. Belum Optimalnya Peran Serta Atau Dukungan Masyarakat. d. Peran BUMD Dalam Memberikan Kontribusi Terhadap PAD Masih Rendah e. Lemahnya Sanksi Bagi Wajib Pajak Dan Wajib Retribusi Yang Melanggar Hukum 79 commit to user



f. Masih Rendahnya Tingkat Pendidikan Sehingga Menyebabkan Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. g. Masih Terbatasnya Sumber Daya Aparatur Birokrasi, Khususnya Tenaga Yang Memiliki Keahlian Profesi Di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Maupun Tenaga Yang Dapat Mendukung Pelaksanaan Program-Program Pembangunan Pada Sektor Pelayanan Dasar. 3. Ketidak sesuaian antara APBD dapat diatasi dengan cara dengan cara : a. Dilakukan pengadaan kendaran bermotor dan komputerisasi utuk APBD tahun berikutnya yaitu tahun 2010. b. Pengoptimalaan penanganan pemungutan pajak. c. Masyarakat harus diajak ikut atau turut setrata dalam pengambialan kebijakan atau keputusan keputusan daerah. d. Pembenahan sistem menejemen pada masing-masing unit atau tim dari BUMD menjadi lebih baik e. Petugas pajak dan petugas retrubusi harus melakuan kerjasama dengan SATPOL PP dan PPSS (Penyidik Pegawai Negri Sipil) f. Penerimaan pegawai dengan pendidikan akhir minimal D3 dan S1. g. Di bidang kesehatan, pendidikan, maupun tenaga yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan dasar di menggunkan pekerja yang mempunyai pendidikan akhir minimal D3 dan S1.

commit to user



B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas dan uraiaan yang telah dijelaskan sebelunya pada bab hasil penelitian dan pembahasan maka ada beberapa saran yang disampaikan penulis antara lain : 1. Sebaiknya Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten lebih berhemat dalam pembelanjaan daerah, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kenaikan belanja daerah yang dilakuan untuk membiayai program dan kegiatan yang esensial dan bernilai produktif untuk peningkatan pelayanan publik. Selain itu pemerintahan daerah kabupaten klaten harus meningkatkan PAD dengan melakukan pengoptimalisasian SDA dan SDM yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten 2. Seharusnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja PNS lebih memperhatikan pada kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak dan lebih penting terlebih dahulu, seperti untuk mencukupi sarana dan presarana kendaran bermotor dan komputerisasi yang layak. 3. Peningkatan SDM dan SDA yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten klaten hendaknya menjadi skala preoritas utama dalam dalam pengembangan PAD karena dengan pengelolan SDA dan SDM yang optimal dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

commit to user

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN Penulisan Hukum

Recommend Documents