1
I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara pada tahun 1997-1998 merupakan akibat dari lemahnya corporate governance dalam suatu negara. Berdasarkan hasil studi Asian Development Bank (ADB) terhadap 5 negara asia, tidak diterapkannya good governance bisa berdampak fatal bagi perekonomian suatu negara bahkan bisa berdampak pula bagi negara sekitarnya. Hasil laporan tersebut menunjukkan lemahnya corporate governance yang merupakan salah satu faktor utama dari krisis ekonomi di Asia Tenggara pada kurun waktu krisis 1997-1998 (Syarifuddin, 2007). Tabel 1 dan 2 berikut memberikan gambaran lebih lengkap sehubungan dengan implementasi corporate governance (CG) di Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara lainnya di Asia-Pasifik. Studi dilakukan oleh Credit Lyonais Asia melalui Corporate Governance Watch dalam buku Bank Indonesia memperlihatkan hal sebagai berikut: Tabel 1. Markets Ranked by Corporate Governance Tahun 2003-2004 CG Country Score
Country
2003
2004
1. Singapore
7,7
7,5
2. Hong Kong
7,3
6,7
3. India
6,6
6,2
4. Malaysia
5,5
6,0
5. Korea
5,5
5,8
6. Taiwan
5,8
5,5
7. Thailand
4,6
5,3
8. Philippines
3,7
5,0
9. China
4,3
4,8
10. Indonesia
3,2
4,0
Sumber: CLSA Asia-Pacific Markets, ACGA (2004)
1
2
Tabel 2. Markets Ranked by Corporate Governance Tahun 2005 dan 2007 CG Country Score Market
Total Score (%)
Total Score (%)
2007
2005
1.
Hong Kong
67
69
2.
Singapore
65
70
3.
India
56
61
4.
Taiwan
54
52
5.
Japan
52
-
6.
Korea
49
50
7.
Malaysia
49
56
8.
Thailand
47
50
9.
China
45
44
10. Philippines
41
46
11. Indonesia
37
37
Sumber: CLSA Asia-Pacific Markets, ACGA (2007)
Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2, capaian implementasi CG Indonesia masih berada dalam tahapan rendah yaitu tahapan yang berhubungan dengan pemahaman terhadap keberadaan terhadap berbagai aspek CG. Penilaian untuk implementasi CG menggunakan pendekatan CLSA (2004), dilakukan dengan memperhatikan 5 aspek variabel makro yang berhubungan dengan tingkat implementasi CG ; rules and regulations (15%), enforcements (25%), political and regulatory environments (20%), IGAAP (20%), dan CG culture (20%). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aset berharga yang dimiliki negara yang memiliki peranan utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai penopang ekonomi negara, diperlukan adanya penerapan Good Corporate Governance (GCG) bagi seluruh BUMN. Penerapan GCG bagi perusahaan-perusahaan yang berada di bawah status kementerian BUMN telah tercantum di dalam misi BUMN yaitu melaksanakan reformasi dalam ruang lingkup budaya kerja, strategi dan pengelolaan usaha untuk mewujudkan profesionalisme dengan berlandaskan pada prinsip GCG dalam
2
3
pengelolaan BUMN. Dan berdasarkan Surat Edaran Meneg BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan Prinsip dan Praktek GCG pada BUMN, maka perusahaan di bawah status kementerian BUMN wajib untuk mengimplementasikan GCG. Dengan diwajibkannya pengimplementasian GCG pada perusahaan BUMN, maka perusahaan-perusahaan tersebut dituntut pula untuk melakukan audit internal perusahaan karena audit internal memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG terutama transparansi dan disclosure diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif, serta penerapan audit internal telah diwajibkan pula berdasarkan Surat Edaran Bapepam No.SE-02/PM/2000 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Sehingga Audit Internal sudah seharusnya menjadi bagian dari struktur suatu perusahaan yang menerapkan GCG. . Penerapan GCG dan audit internal di perusahaan-perusahaan memungkinkan praktik usaha yang transparan dan memiliki akuntabilitas. Penerapan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham serta stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya. Dengan meningkatnya nilai perusahaan, pemegang saham, dan juga stakeholder lainnya, maka perusahaan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan eksistensinya dalam jangka panjang (Ronald, 2004). Salah satu perusahaan yang berada di bawah status kementerian BUMN adalah PT Krakatau Steel (KS). PT KS memiliki beberapa anak perusahaan yang terbagi ke dalam anak perusahaan yang telah menerapkan praktik GCG dan anak perusahaan yang belum menerapkan praktik GCG. Adapun salah satu anak perusahaan PT KS yang telah menerapkan GCG adalah PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana penerapan GCG melalui audit internal terhadap kemajuan perkembangan PT KIEC.
3
4
1.2. Perumusan Masalah Berkembangnya
pengimplementasian
GCG
pada
perusahaan-
perusahaan BUMN didukung oleh Surat Edaran Meneg BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan Prinsip dan Praktek GCG pada BUMN dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP103/MBU/2002 tentang penerapan audit internal. PT KIEC Sebagai perusahaan BUMN yang telah menerapkan GCG sejak tahun 2006 dan audit internal, maka diperlukan adanya pembahasan tentang pengimplementasian GCG dan audit internal untuk mengetahui tingkat efektifitasnya. Dengan menilai penerapan GCG melalui audit internal terhadap kemajuan perkembangan perusahaan, maka dapat diperoleh perumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah audit internal pada PT KIEC telah efektif? 2. Bagaimanakah dampak Good Corporate Governance melalui audit internal terhadap kemajuan perkembangan perusahaan PT KIEC? 1.3. Tujuan Penelitian 1. Menganalisis tingkat efektivitas audit internal yang dilakukan oleh PT KIEC. 2. Menganalisis dampak Good Corporate Governance melalui audit internal terhadap kemajuan perkembangan perusahaan PT KIEC. 1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari penerapan Good Corporate Governance melalui audit internal terhadap kemuajuan perkembangan perusahaan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan mengenai strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengoptimalkan
penerapan
Good
Corporate
Governance
sehingga
perusahaan dapat memaksimalkan nilai perusahaan, para stakeholders serta mampu bersaing ditengah ketatnya persaingan industri saat ini, dan pertimbangan dalam pengajuan sertifikasi GCG oleh IICG melalui CGPI (Corporate Governance Perception Index). Selain itu, manfaat lain dari penelitian ini adalah sebagai gambaran bagi perusahaan BUMN lain yang
4
5
belum mengimplementasikan GCG karena dengan mengimplementasikan GCG maka perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan tersebut. Manfaat penelititan bagi penulis adalah sebagai salah satu sarana dalam menambah wawasan dalam bidang manajemen khususnya mengenai Good Corporate Governance dan Audit Internal dalam suatu perusahaan. Manfaat penelitian ini bagi pihak lain yaitu memberikan informasi dan dapat berkontribusi dalam bidang pendidikan di Indonesia terutama pada kalangan akademis dan masyarakat pada umumnya. 1.5. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini membahas tentang penerapan GCG melalui audit internal terhadap kemajuan perusahaan di bawah status kementerian BUMN dengan studi kasus pada PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Divisi Satuan Pengawasan Intern, Provinsi Banten. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Deskriptif yaitu dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner terhadap karyawan PT Krakatau Industrial Estate Divisi Satuan Pengawasan Intern dan divisi lain.
5
