I. PENDAHULUAN LAPORAN TAHUNAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SULUT

DAFTAR ISI Daftar Isi ............................................................................................................................................................................................ i Pendahuluan ................................................................................................................................................................................... 1 Kode Etik ........................................................................................................................................................................................... 2 Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Penunjang Pelaksanaan Good Corporate Governance ..................... 6 Self Assessment Penerapan Good Corporate Governance ............................................................................................ 10 Pelaksanaan Good Corporate Governance Selama Tahun 2014 .................................................................................. 19 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris ......................................................................................... 19 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi .............................................................................................. 25 Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2014 ..................................................................................................... 30 Penanganan Benturan Kepentingan ...................................................................................................................................... 38 Penerapan Fungsi Kepatuhan .................................................................................................................................................. 38 Penerapan Fungsi Audit Intern ................................................................................................................................................ 39 Penerapan Fungsi Audit Ekstern .............................................................................................................................................. 40 Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Pengendalian Intern ............................................................................................ 40 Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar ........................................................................................... 43 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Intern .............................................................................................................. 44 Rencana Strategis Bank ............................................................................................................................................................... 50 Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Sulut ................................................................................................................................................................................. 57 Penutup ........................................................................................................................................................................................... 62

LAPORAN TAHUNAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SULUT 2014

i

I. PENDAHULUAN Perkembangan industri perbankan yang pesat ditandai dengan semakin kompleksnya produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan perbankan. Eskalasi peningkatan bisnis dan kegiatan bank, memunculkan dampak terjadinya eksposur risiko bank, baik risiko pasar, risiko likuiditas maupun risiko operasional. Mitigasi terhadap fenomena perkembangan perbankan memerlukan suatu tatanan yang baik untuk mengelola industri perbankan. Tatanan tersebut di kenal dengan nama Good Corporate Governance (GCG), atau tata kelola perusahan, untuk melindungi semua kepentingan termasuk stakeholders dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan. Pelaksanaan Good Corporate Governance berasaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yakni: 1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. 2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolahannya berjalan secara efektif. 3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengolahan bank dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolahan bank yang sehat. 4. Indenpendensi (independency), yaitu pengolahan bank secara profesional tanpa pengaruh/ tekanan dari pihak manapun. 5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna mendukung dan mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di atas, Bank

Sulut berupaya mengimplementasikan pelaksanaannya secara menyeluruh dan

berkesinambungan dalam setiap aktifitas usaha operasional oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yakni seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan sampai pada pegawai tingkatan paling bawah. Penerapan Good Corporate Governance pada tahun 2014 diarahkan pada komitmen terhadap upaya perbaikan penerapan Good Corporate Governance PT. Bank Sulut yang disarankan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencakup upaya pemantapan fungsi Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit, penerapan manajemen risiko serta transparansi kondisi keuangan bank. Diharapkan komitmen tersebut akan semakin memperkuat implementasi GCG dan memperbaiki kualitas komposit GCG

Bank Sulut,

sehingga pada akhirya GCG Bank Sulut menjadi suatu culture GCG, yang berkembang dan dinamis.


1

II. KODE ETIK Dalam rangka menciptakan perilaku bisnis yang etis dan layak maka dibuatlah Kode Etik yang merupakan norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap pengurus dan pegawai bank dalam menjalankan tugasnya. Penerapan kode etik secara konsisten dan berkesinambungan pada semua hubungan, baik pelanggan, mitra, dan pihak lain diluar bank akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi keberhasilan pegawai dan bank. Salah satu upaya pelaksanaan kode etik adalah bank mengikuti dan tunduk pada seluruh Undang-Undang Pemerintah, Peraturan yang berhubungan dengan bisnis. Kode Etik menjadi acuan bagi organ bank dan semua pegawai dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya bank. Setiap bank harus memiliki nilai-nilai bank (corporate values) yang menggambarkan sikap moral bank dalam pelaksanaan usahanya. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, bank harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ bank dan semua pegawai. Pelaksanaan etika bisnis yang konsisten dan berkesinambungan akan membentuk budaya bank yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai bank. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis bank perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan. Nilai-nilai bank merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi bank. Nilai-nilai bank yang universal antara lain adalah terpercaya, adil dan jujur. Tujuan dari Pernyataan etika Bisnis adalah :  Meningkatkan kepedulian dan memberikan panduan bagi manajemen dan pegawai di bank dalam melakukan kegiatan keseharian dan dalam membuat keputusan bisnis.  Memacu kepedulian terhadap isu etika dan aksi perlawanan dalam keseharian aktivitas bisnis dan menjunjung nilai seperti kepercayan, keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap kesepakatan.  Mempromosikan dan menjaga standar etika, patuh pada Undang-Undang, Peraturan, menghormati kebudayaan lokal dan nasional.  Membangun kerangka kerja bagi perilaku profesional dan bertanggung jawab untuk berprestasi untuk semua individu di bank.  Menanamkan kejelasan dan prinsip-prinsip realistis atau nilai yang diberikan kepada manajemen, pimpinan dan pegawai dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kode etik, penghargaan klien dan best practices, membuatnya sebagai bagian dari Budaya Bank. Ruang lingkup pedoman ini meliputi hubungan-hubungan Bank dalam berperilaku terhadap stakeholder dan juga mengatur pedoman etika dan perilaku lingkungan internal dan eksternal.

2


1. ETIKA DAN PERILAKU KOMISARIS Dalam hubungannya dengan penerapan fungsi Kepatuhan, Komisaris harus: a.

Memahami fungsi Kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai.

b.

Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

c.

Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi bank.

2. ETIKA DAN PERILAKU DIREKSI Dalam hubungannya dengan penerapan fungsi kepatuhan, Direksi harus: a.

Memahami fungsi Kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai.

b.

Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

c.

Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Bank.

3. ETIKA DAN PERILAKU PEGAWAI

a. Pegawai dalam Bank: 1) Pegawai harus senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum dan tata nilai bank dalam tugasnya sehari – hari. 2) Pegawai wajib mendahulukan kepentingan bank dari pada kepentingan golongan, pribadi, keluarga, kerabat. 3) Setiap pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik bank. 4) Pegawai wajib bersikap, berperilaku baik dan menjaga kesopanan didalam ataupun di luar Bank. 5) Pegawai wajib menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, rotasi dan mutasi, berdasarkan Perintah/Keputusan Direksi atau Atasan yang berwenang. 6) Pegawai wajib memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan / jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah / pernyataan lisan dari Atasannya. 7) Pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas jabatan yang diserahkan kepadanya. 8) Pegawai wajib mentaati aturan-aturan yang berlaku di bank. 9) Pegawai wajib mematuhi isi Perjanjian Kerja Bersama.


3

10) Pegawai wajib berada di tempat tugas dan melaksanakan tugasnya pada hari dan jam kerja yang ditentukan, kecuali sedang menjalankan tugas Bank di luar tempat tugasnya. b. Hubungan kerja antar pegawai dalam Bank: 1) Pegawai wajib membina kerjasama yang positif dan produktif, saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik. 2) Atasan wajib memberikan panutan, arahan, dan bimbingan atas perilaku dan kinerja pegawai yang berada didalam supervisinya. 3) Pegawai wajib melaporkan kepada atasannya setiap terjadi kecurian atau kehilangan harta milik Bank yang diketahuinya dalam waktu 2 x 24 jam. 4) Saling menghargai, mendorong semangat, dan membina kerjasama dalam tugas dan tanggung jawab masing – masing. 5)

Meningkatkan integritas, keterbukaan, dan hubungan yang harmonis.

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN Semua informasi yang berhubungan dengan Laporan Keuangan, catatan dan laporan lainnya harus dibuat dengan akurat, lengkap dan sejujur-jujurnya sesuai dengan transaksi Bank. Direksi dan pegawai lain yang ikut serta dalam persiapan dokumen-dokumen bank diharuskan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dibuat dengan jelas, lengkap, akurat dan dapat dimengerti oleh pihak lain. Seluruh transaksi bank harus dilakukan otorisasi oleh manajemen dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemusnahan dokumen bank harus sesuai dengan prosedur dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

5. KETERBUKAAN & KERAHASIAAN INFORMASI Keharusan dan larangan dalam hal memelihara Keterbukaan Informasi: a. Pegawai harus menjaga agar informasi Bank selalu memenuhi karakteristik mudah dipahami, relevan, penting serta dapat diandalkan. b. Pegawai harus memperlakukan informasi sesuai dengan klasifikasi informasi. c. Pengungkapan informasi hanya dapat dilakukan melalui media yang telah ditentukan sesuai kebijakan bank dan Bagian Sekretariat/Pejabat yang ditunjuk.

6. BENTURAN KEPENTINGAN a.

Pegawai dalam melakukan aktivitas bisnis Bank harus selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan Bank.

b.

4

Bank harus selalu menghindari tindakan ilegal, persaingan yang berlebihan tanpa landasan


keekonomian serta perilaku yang menyimpang. c.

Bank harus mendukung prinsip – prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

7. WHISTLEBLOWER Pengurus dan pegawai Bank Sulut diharuskan untuk melaporkan langsung kepada Direktur Kepatuhan sesegera mungkin jika terjadi atau ada potensi terjadinya pelanggaran terhadap Budaya Kepatuhan atau melaporkan melalui media anti fraud yang tersedia yaitu: Kotak Pos dan Email Anti Fraud. Pelaporan yang dilaporkan melalui media anti fraud atas terjadinya atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Budaya Kepatuhan harus dilakukan secara tertulis. Laporan tertulis ditujukan langsung kepada Direktur Kepatuhan. Sehubungan dengan pelaporan tersebut, seorang pelapor harus menyebutkan secara jelas identitas pelaku pelanggaran dan tindak pelanggaran yang dilakukan serta menyebutkan secara jelas identitas pelapor. Direksi Bank Sulut menjamin bahwa tidak ada Pengurus dan pegawai Bank Sulut yang akan menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan pelaporan yang dilakukannya. Direksi telah mengeluarkan SK Direksi No: 068/SK-KEP/DIR/VII/2013 tentang Program Perlindungan Bagi Pelapor Fraud. Kerahasiaan pelapor dan laporannya akan dijamin termasuk jika pengungkapan diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan untuk kepentingan Bank Sulut. Pelapor akan mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.


5

III. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PENUNJANG

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan PBI No.8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, bank diwajibkan untuk menyajikan informasi kepada stakeholders tentang pelaksanaan Good Corporate Governance dan kesimpulan umum hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank Sulut maka disusunlah laporan ini. Penerapan Manajemen risiko di Bank Sulut mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan intern Bank antara lain Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Manajemen Risiko dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Profil Risiko. Untuk memastikan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuannya, Bank Sulut telah membentuk organisasi manajemen risiko serta menetapkan tugas dan tanggung jawab atas setiap jenis risiko dan setiap tahapan proses manajemen risiko. Komite Manajemen Risiko (KMK/Komenko) sebagai suatu badan tertinggi dalam sistem manajemen risiko bank yang beranggotaan Direksi dan seluruh Pemimpin Divisi. Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan bersama-sama dengan Risk Taking Unit, bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko secara terpadu, yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.

Proses Manajemen Risiko Berkenaan dengan upaya membangun kesadaran dan budaya manajemen risiko (risk culture) terhadap seluruh jenis risiko, Bank Sulut secara berksinambungan mengembangkan penerapan Risk Self Assessment (RSA) yang mewajibkan setiap unit kerja melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasionalnya. Pengembangan tersebut sebagai upaya mengimbangi perkembangan ketentuan dan kompleksitas usaha bank. Saat ini sedang dimulai langkah penerapan pengukuran kinerja pegawai dan unit kerja secara periodik dengan memperhitungkan faktor-faktor risiko dalam aktivitas pencapaian target kinerjanya.

Manajemen Risiko Kredit Proses indentifikasi, penilaian, pengendalian dan pemantauan terhadap risiko kredit telah dilakukan, bahkan pada tanggal 27 November 2013 telah disusun metode pengukuran risiko kredit melalui Rating Risiko Kredit Usaha sesuai Surat Edaran Direksi No 023./SE-MRi/DIR/XI/2013. Namun dalam perkembanganya, disadari perlunya pembenahan dan perbaikan terhadap metode pengukuran risiko kredit melalui Credit Rating. Pendekatan pengukuran risiko melalui rating yang dimaksud, sejauh ini diakui sebagai Pendekatan pengukuran risiko kredit yang lebih akurat serta sensitivitas risiko (risk sensitive) sebagai hal yang sangat penting dalam memperhitungkan cadangan kerugian, modal (capital risk), pricing, alokasi modal serta

6


manejemen portofolio. Beberapa tujuan manejemen risiko kredit adalah: a. Mengetahui tingkat risiko yang muncul pada debitur dan calon debitur b. Meningkatkan efiesiensi proses manajemen kredit c. Gambaran profil calon debitur d. Sebagai dasar perhitungan beban risiko kredit e. Meningkatkan budaya kredit yang sehat

Manajemen Risiko Pasar Risiko Pasar diukur berdasar dua komponen, yaitu risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar. Strategi Bank dalam membangun dan mengembangkan manajemen risiko pasar, antara lain dengan mengembangkan Asset Liabilities Committee (ALCO). Tugas utamanya, antara lain mengembangkan/mengkaji ulang strategi Asset and Liabilities Management (ALMA) dalam upaya dampak buruk akibat pergerakan negatif dari suku bunga dan nilai tukar, mengevaluasi kebijakan pricing baik asset maupun liabilities, memberikan rekomendasi portofolio penyediaan dana dikaitkan dengan manajemen likuiditas dan peningkatan pendapatan Bank, serta menginformasikan kepada manatjemen setiap perkembangan ketentuan/peraturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

Manajemen Risiko Operasional Pengelolaan

risiko

operasional

terus

melakukan

penyempurnaan

secara

berkesinambungan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Untuk memenuhi kebutuhan ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sistem yang mendukungnya. Untuk penyesuaian dengan pemberlakuan PBI 11/25/2009, tahun 2013 telah dilaksanakan review terhadap Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Manajemen Risiko yang terdiri dari 11 buku sebagai berikut: 1. BPP Kebijakan Manajemen Risiko 2. BPP Pengendalian Risiko Kredit 3. BPP Pengendalian Risiko Pasar 4. BPP Pengendalian Risiko Likuiditas 5. BPP Pengendalian Risiko Operasional 6. BPP Pengendalian Risiko Hukum 7. BPP Pengendalian Risiko Stratejik 8. BPP Pengendalian Risiko Kepatuhan 9. BPP Pengendalian Risiko Reputasi 10. BPP Profil Risiko 11. BPP Limit Risiko


7

Manajemen Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Adapun indikator yang digunakan dalam penilaian risiko intern atas risiko likuiditas adalah : - Komposisi aset, kewajiban dan transaksi rekening administratif; - Konsentrasi aset dan kewajiban; - Kerentanan pada kebutuhan pendanaan; - Akses pada sumber-sumber pendanaan.

Manajemen Risiko Hukum Kejadian risiko hukum yang dapat timbul antara lain adalah adanya kelemahan terhadap beberapa faktor seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati, tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian. Faktor ketiadaan/ perubahan perundang-undangan seperti produk bank yang belum diatur oleh perundangundangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Dalam rangka pengelolaan atas risiko ini manajemen telah menerbitkan suatu pedoman internal dalam bentuk buku pedoman perusahaan.

Manajemen Risiko Stratejik Pengendalian atas risiko stratejik dilakukan demi meminimalisir akibat adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal bank seperti keputusan/kebijakan bisnis, implementasi yang tidak sesuai kebijakan atau karena kurang tanggap terhadap perubahan industri. Penilaian atas risiko ini adalah dengan melihat pencapaian atas strategi tujuan, strategi bisnis yang diterapkan didalam mencapainya, sumber daya yang digunakan dibandingkan pencapaian tujuan serta kualitas implementasinya.

Manajemen Risiko Kepatuhan Pemantauan atas risiko kepatuhan adalah dengan mengatur pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan aturan baik eksternal maupun internal yang berlaku dalam pengelolaan perusahaan seperti kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kebijakan dan prosedur internal, standar/kode etik dan peraturan pemerintah lainnya yang terkait.

Manajemen Risiko Reputasi Kebijakan manajemen dalam memahami dan meminimalisir risiko reputasi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan publik terhadap bank, meningkatkan nilai

8


bank, meningkatkan kredibilitas bank dan menjaga konsistensi kelangsungan usaha bank dalam kondisi yang sehat dan kondusif. Risiko reputasi dapat mengakibatkan kemampuan bank yang mengembangkan jaringan, jasa ataupun melanjutkan pelayanan dari customer yang sudah ada menjadi terganggu, selain itu dapat membawa bank dalam kerugian finansial. Eksposur risiko reputasi bisa timbul di seluruh aktivitas organisasi termasuk tanggung jawab dalam melaksanakan transaksi dengan customer dan masyarakat.


9

IV.

SELF ASSESSMENT PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Rapat Umum Pemegang Saham. Selama tahun 2014, Bank Sulut telah menyelenggarakan satu kali Rapat Umum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan satu kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

A. Rapat Umum Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sulut dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2014 dan hasilnya dituangkan dalam akta Nomor 122 tanggal 30 Juni 2014, serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Agustus 2014 dan hasilnya dituangkan dalam akta Nomor 17,18,19 tanggal 5 September 2014. Keputusan dalam akta Nomor 122 sebagai berikut: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi atas jalannya Perseroan selama tahun buku 2013

dan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2013. 2. Sehubungan dengan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2013: a. Menyetujui dan mensahkan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagaimana ternyata dalam laporannya nomor 034/RAI-BSRT/JKT2/IV/14 tanggal 21 bulan April tahun 2014 (dua ribu empat belas) dan ; b. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasannya selama Tahun Buku 2013, sepanjang tindakan yang dilakukan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit tersebut. 3. Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2013 sebesar Rp. 181.432.466.869 (seratus delapan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), sebagai berikut: a. Sebesar 50% atau sejumlah Rp. 90.716.233.435.- (sembilan puluh miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dibagikan sebagai deviden tunai kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2013, dengan ketentuan apabila terdapat beban pajak yang harus dibayarkan atas deviden tunai berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, maka beban pajak tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pemegang saham yang menerima deviden tunai tersebut dengan cara Perseroan langsung memotong jumlah pajak tersebut dan menyetorkannya ke Kas Negara atas nama wajib pajak bersangkutan. b. Sebesar 11,11% atau sejumlah Rp. 20.162.793.471.- (dua puluh miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) digunakan untuk menset-off biaya yang masih ditangguhkan ex pembagian imbal hasil sesuai dengan Agenda Ketujuh dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

10


Perseroan tanggal 19 Juni tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 137 tanggal 24 bulan Juni tahun 2013. c. Sebesar 4,93% atau sejumlah Rp. 8.946.200.000 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk cadangan umum perseroan. d. Sisa dari laba bersih sebesar 33,96% atau sejumlah Rp. 61.607.239.964.- (enam puluh satu miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) akan digunakan sebagai laba ditahan Perseroan (Retain Earning). 4. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara selaku Pemegang Saham Pengendali untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 dan Kantor Hukum yang akan ditunjuk sebagai Penasihat Hukum Perseroan. 5. Sehubungan dengan kinerja Dewan Komisaris, Direksi, dan para karyawan Perseroan, menyetujui: a. Pemberian jasa produksi untuk para karyawan Perseroan dalam jumlah keseluruhan 7,5% dari laba bersih perseroan tahun buku 2013. b. Pemberian kesejahteraan pegawai untuk para karyawan dan pensiunan perseroan dalam jumlah keseluruhan sebesar 7,5% dari laba bersih perseroan tahun buku 2013. c. Pemberian Tantiem untuk para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam jumlah keseluruhan sebesar 7,5% dari laba bersih perseroan tahun buku 2013, dengan ketentuan bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memegang jabatannya tidak penuh dalam tahun buku 2013, besarnya dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah bulan menjabat; dan d. Perhitungan besaran jasa produksi dan kesejahteraan pegawai bagi masing-masing pihak yang berhak dan pembayarannya akan dilakukan oleh Direksi Perseroan, sedangkan besaran Tantiem bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditentukan oleh Gubernur Daerah Propinsi Sulawesi Utara selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan. 6. a. Sehubungan dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR), menyetujui sebagai berikut: 1.

Penyisihan dana untuk kegiatan CSR sebesar Rp. 15.000.000.000 dan

2.

Dana CSR tersebut diberikan kepada masyarakat melalui Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi selaku Pemegang Saham Perseroan yang dibagi secara proporsional.

b. Selanjutnya sehubungan dengan Rapat tersebut, disetujui untuk: (1)

Menunjuk Bupati Kabupaten Boalemo untuk dan atas nama Daerah Kabupaten Boalemo sebagai wakil Pemegang Saham untuk menandatangani risalah Rapat tersebut bersamasama dengan Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat; dan

(2)

Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak subsitusi kepada tuan Johanis Christianus Salibana selaku Direktur Utama Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan rapat termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas keputusan Rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan rapat tersebut (apabila ada).

LAPORAN TAHUNAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SULUT 2014 11

Keputusan dalam akta Nomor 17 sebagai berikut: 1. a. Menyetujui menegaskan kembali persetujuan masuknya pemegang saham baru perseroan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 137 tanggal 24 Juni 2013, pihak-pihak sebagai berikut: i.

Daerah Provinsi Gorontalo, dengan cara: -

Mengkonversi Dana Setoran Modal yang telah dilakukannya; dan

-

Menerima hibah sebagian saham milik daerah Kabupaten Gorontalo Utara, semua ini sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemindahan Hak (Hibah) atas saham tertanggal 26 April 2013 nomor 88, yang dibuat dihadapan LISA PURNAWATI NENTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Gorontalo;

ii.

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan cara menerima hibah sebagian saham milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, semua ini sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemindahan Hak (Hibah) atas saham tanggal 30 November tahun 2012 nomor 101, yang dibuat dihadapan ACHMAD SYAFRIEL, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Kotamobagu;

iii. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan cara menerima hibah sebagian saham milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, semua ini sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemindahan Hak (Hibah) atas saham tanggal 30 November tahun 2012 nomor 102, yang dibuat dihadapan ACHMAD SYAFRIEL, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Kotamobagu; iv.

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan cara menerima hibah sebagian saham milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, semua ini sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemindahan Hak (Hibah) atas saham tanggal 30 November tahun 2012 nomor 100, yang dibuat dihadapan ACHMAD SYAFRIEL, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Kotamobagu;

v.

Daerah Kota Kotamobagu, dengan cara menerima hibah sebagian saham milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, semua ini sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemindahan Hak (Hibah) atas saham tanggal 30 November tahun 2012 nomor 99, ACHMAD SYAFRIEL, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Kotamobagu.

b. Berdasarkan Agenda Keempat dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Juni tahun 2013 yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 137 tanggal 24 Juni tahun 2013 yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 137 tanggal 24 Juni tahun 2013, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara bermaksud mengambil saham baru sejumlah 566.037 lembar saham dengan nilai Rp. 90.000.000.000 (sembilan puluh miliar rupiah). Namun, sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2013 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara hanya merealisasi tambahan Modal Disetor sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) untuk mengambil saham baru sejumlah 251.572 lembar saham, dengan rincian:

12

i. sebesar Rp. 25.157.200.000 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh tujuh juta dua


ratus ribu rupiah) dibukukan sebagai nilai nominal saham; dan

ii. sebesar Rp. 14.842.767.296 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dibukukan sebagai agio saham.

Mengingat Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara hanya menambah Modal Disetor sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dan dengan memperhatikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara harus tetap menjadi Pemegang Saham Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan, maka PT. MEGA CORPORA cukup mengambil saham baru sejumlah 221.069 lembar saham dengan penambahan modal disetor sebesar Rp. 35.149.971.000.- (tiga puluh lima miliar seratu empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk mempertahankan kepemilikan sebesar 24,99% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan rincian: i. sebesar Rp. 22.106.900.000 (dua puluh dua miliar seratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dibukukan sebagai nilai nominal saham; dan ii. sebesar Rp. 13.043.071.000 (tiga belas miliar empat puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dibukukan sebagai agio saham. Oleh karenanya, menyusun kembali diktum keempat huruf (a) dan (b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 137 tanggal 24 Juni tahun 2013, menjadi dan harus dibaca sebagai berikut: Diktum Keempat huruf (a) : Menyetujui penambahan Modal Disetor oleh PT. MEGA CORPORA sehingga kepemilikan saham PT. MEGA CORPORA menjadi sebesar 24,99% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; Diktum Keempat huruf (b) : Menyetujui penambahan Modal Disetor oleh Daerah Provinsi Sulawesi Utara setiap waktu (sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas) guna mempertahankan posisinya sebagai Pemegang Saham Utama sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali.

2. Menyetujui kapitalisasi seluruh Agio Saham yang dimiliki Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 61.857.845.000.- (enam puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk dibagikan sebagai saham bonus kepada para Pemegang Saham, dengan ketentuan: a. Saham bonus yang berasal dari agio saham tersebut dibagikan berdasarkan harga nominal saham Perseroan yaitu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk satu saham; b. Pembagian saham bonus kepada para Pemegang Saham dilakukan secara proporsional sesuai dengan prosentase kepemilikan saham mereka masing-masing; c. Setiap jumlah sisa hasil pembagian saham bonus masing-masing Pemegang Saham yang bukan merupakan kelipatan harga nominal saham tersebut, dikembalikan kepada Perseroan sebagai sisa agio saham; d. Pembagian saham bonus yang berasal dari agio saham tersebut, diberikan kepada para


Pemegang Saham yang namanya tertera dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Desember tahun 2013. 3. Menyetujui konversi Laba Ditahan sebesar Rp. 61.607.239.964.- (enam puluh satu miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) sesuai keputusan dalam RUPS Tahunan tanggal 17 Juni tahun 2014, menjadi deviden saham untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pembagian deviden saham tersebut diberikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tertera dalam Daftar Pemegang Perseroan pada tanggal 31 Desember tahun 2013; b. Pembagian deviden saham kepada para Pemegang Saham dilakukan secara proporsional sesuai dengan prosentase kepemilikan saham mereka masing-masing, dengan ketentuan apabila terdapat beban pajak yang harus dibayarkan atas deviden saham berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, maka beban pajak tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pemegang Saham yang menerima deviden saham tersebut dengan cara Perseroan langsung memotong jumlah pajak tersebut dan menyetorkannya ke Kas Negara atas nama wajib pajak yang bersangkutan; c. Pembagian deviden saham kepada para Pemegang Saham tersebut berdasarkan harga pasar yang berlaku sebagaimana diputuskan pada RUPS Luar Biasa tanggal 23 November tahun 2011 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 69 tanggal 14 Desember tahun 2011, yaitu sebesar Rp.159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dibukukan sebagai agio saham. Dengan rincian sebagai berikut: Rp. 100.000.- (sebagai nilai nominal saham) Rp. 59.000,- (sebagai agio saham) d. Setiap jumlah sisa hasil pembagian deviden saham masing-masing Pemegang Saham yang bukan merupakan kelipatan harga nominal saham tersebut, dikembalikan kepada Perseroan untuk dibukukan sebagai Laba Ditahan. 4. Menyetujui perubahan Struktur Modal berkenaan dengan Pembagian Saham Bonus ex. Agio dan Pembagian deviden saham dari Laba Ditahan (Retained Earnings) tersebut, maka menyusun kembali rincian Para Pemegang Saham, jumlah saham dan nilai masing-masing saham yang ditempatkan dan disetor oleh para Pemegang Saham menjadi sebagai berikut: a. Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sebanyak 1.715.649 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 171.564.900.000.- (seratus tujuh puluh satu miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah); b. Daerah Kabupaten Minahasa, sebanyak 182.279 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 18.227.900.000.- (delapan belas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah); c. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebanyak 124.016 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.401.600.000.- (dua belas miliar empat ratus satu juta enam ratus ribu rupiah); d. Daerah Kabupaten Gorontalo, sebanyak 209.598 saham dengan nilai nominal seluruhnya

14


sebesar Rp. 20.959.800.000.- (dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah); e. Daerah Kabupaten Sangihe, sebanyak 88.230 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 8.823.000.000.- (delapan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah); f.

Daerah Kota Manado, sebanyak 116.718 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 11.671.800.000.- (sebelas miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

g. Daerah Kota Gorontalo; sebanyak 109.008 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 10.900.800.000.- (sepuluh miliar sembilan ratus juta delapan ratus ribu rupiah); h. Daerah Kota Bitung, sebanyak 152.683 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 15.268.300.000.- (lima belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah); i.

Daerah Kabupaten Boalemo, sebanyak 363.835 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 36.383.500.000.- (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

j.

Daerah Kota Tomohon, sebanyak 37.729 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.772.900.000.- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

k. Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sebanyak 18.529 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.852.900.000.- (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah); l. Daerah Kabupaten Pohuwato, sebanyak 121.228 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.122.800.000.- (dua belas miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah); m. Daerah Kabupaten Minahasa Utara, sebanyak 35.579 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.557.900.000.- (tiga miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah); n. Daerah Kabupaten Bone Bolango, sebanyak 23.359 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.335.900.000.- (dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah); o. Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, sebanyak 52.730 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.273.000.000.- (lima miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah); p. Daerah Kabupaten Talaud, sebanyak 2.133 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 213.300.000.- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah); q. Daerah Kabupaten Siau Tangulandang Biaro (SITARO), sebanyak 15.852 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.585.200.000.- (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); r. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebanyak 10 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah); s. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebanyak 10 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah); t. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebanyak 10 saham dengan nilai nominal


seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah); u. Daerah Kota Kotamobagu, sebanyak 10 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.00.- (satu juta rupiah); v. Daerah Provinsi Gorontalo, sebanyak 164.760 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.476.000.000.- (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah); w. Koperasi Karyawan Bank Sulut, sebanyak 281.670 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 28.167.000.000.- (dua puluh delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta rupiah); x. PT. MEGA CORPORA, sebanyak 1.271.103 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 127.110.300.000.- (seratus dua puluh tujuh miliar seratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah); Sehingga seluruhnya berjumlah 5.086.728 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 508.672.800.000.- (lima ratus delapan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah); 5. Sehubungan dengan rapat tersebut, menyetujui untuk: a. Menunjuk Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai wakil Pemegang Saham untuk menandatangani Risalah Rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat; b. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada tuan JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan rapat tersebut termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas keputusan Rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan Rapat tersebut (apabila ada). Keputusan dalam akta Nomor 18 sebagai berikut: 1. Menyetujui menegaskan kembali perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 137 tanggal 24 Juni 2014, dengan menerima pengunduran diri saudara JEFFERSON RICHARD LUNGKANG sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat saudara ALEXIUS LEMBONG sebagai Komisaris Independen Perseroan, demikian sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nama Drs. Robby Mamuaja Effendy Manoppo Mustamir Bakri Alexius Lembong

Jabatan Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen

2. Sehubungan dengan rapat ini, menyetujui untuk: a. Menunjuk Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai wakil Pemegang Saham untuk menandatangani Risalah Rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat. b. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada JOHANIS CHRISTIANUS

16


SALIBANA untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan rapat ini termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas keputusan rapat ini, termasuk setiap penegasan atas keputusan rapat ini. (apabila ada) Keputusan dalam akta Nomor 19 sebagai berikut: 1. Menyetujui menegaskan kembali persetujuan atas Pelaksanaan Emisi Obligasi V, Pemberian Imbal Hasil Atas Dana Setoran Modal, Pembangunan Kantor Pusat Yang Baru Di Tanah Milik Perseroan Yang Berada Di Kompleks Marina Plaza, dan Penyisihan Dana Untuk Kegiatan CSR, sebagaimana dimaksud dalam diktum Keenam, diktum Ketujuh, diktum Kedelapan, dan diktum Kesembilan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 137 tanggal 24 Juni tahun 2013. 2.

Penambahan penyertaan modal PT. Bank Sulut di PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana akan diputuskan kemudian, menunggu hasil pelasksanaan audit untuk mengetahui kondisi keuangan termasuk hutang atau kewajiban PT. Bank Prisma Dana kepada pihak ketiga dengan hasil yang baik dan memuaskan.

3.

Mengenai kebutuhan modal PT. Bank Sulut dalam rangka mencapai BPD Regional Champion, akan dibahas lebih lanjut dalam RUPS berikut dikaitkan dengan mekanisme pengeluaran saham berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

4. a. Menyetujui perpanjangan batas usia pensiun Pegawai PT. Bank Sulut menjadi 58 thn.

b. Menugaskan kepada Direksi untuk segera menindaklanjuti keputusan RUPS ini dengan melakukan penyesuaian atas ketentuan kepegawaian PT. Bank Sulut yang berlaku. 5. Menegaskan kembali persetujuan terhadap Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai calon Pemegang Saham Baru PT. Bank Sulut sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 66 tanggal 12 Juni tahun 2009. 6. Menyetujui untuk perubahan nama PT. Bank Sulut menunggu waktu yang tepat. 7. Sehubungan dengan Rapat ini, menyetujui untuk: a. Menunjuk Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai wakil Pemegang Saham untuk menandatangani Risalah Rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat. b. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada JOHANIS CHRISTIANUS SALIBANA untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan rapat ini termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas keputusan rapat ini, termasuk setiap penegasan atas keputusan Rapat ini (apabila ada).


18


V. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SELAMA TAHUN 2014 Sesuai ketentuan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang disempuranakan dengan PBI Nomor. 8/14/ PBI/2006 Surat Edaran BI No.15/15/DPNP perihal Good Corporate Governance bagi Bank Umum, diwajibkan untuk melakukan Self Assessment penerapan Good Corporate Governance pada masing-masing Bank. Self Assessment dilakukan terhadap 11 faktor yaitu: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 4. Penanganan Benturan kepentingan. 5. Penerapan fungsi kepatuhan 6. Penerapan fungsi audit intern 7. Penerapan fungsi audit ekstern 8. Fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern 9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar 10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan intern 11. Rencana strategis Bank Pemeringkatan aspek-aspek tersebut di atas didasarkan pada kinerja penerapan GCG terhadap kriteria minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS. Jumlah Dewan Komisaris Berdasar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Saham Tahunan tanggal 19 Juni 2013, yang dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat No.137 tanggal 24 Juni 2013 telah menyetujui komposisi Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang dengan susunan sebagai berikut: Nama Drs. Robby Mamuaja Effendy Manoppo Mustamir Bakri Alexius Lembong

Jabatan Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen

Domosili Manado Manado Jakarta Manado

Mulai 10/02/2012 10/02/2012 10/09/2012 30/09/2013

Berakhir 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016


Komposisi Dewan Komisaris tersebut diatas telah memenuhi ketentuan : -

Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

-

Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

-

Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

-

Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan atau Direksi tidak terdapat hubungan kekerabatan sehingga dijamin independensinya.

-

Seluruh Anggota Dewan Komisaris, telah lulus Fit & Proper Test.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris : -

Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

-

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung maupun melalui surat, namun tidak terlibat dalam pengambilan kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana dan penerimaan dana kepada dan dari pihak terkait.

-

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

-

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau / hasil pengawasan otoritas lainnya.

-

Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

-

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen.

-

Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang tertuang dalam SK Komisaris No.2 Tahun 2012, tgl. 20 Desember 2012.

-

Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

-

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

-

Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

-

Seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.

-

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepentingan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.

20


Dewan Komisaris

Mustamir Bakri - Alexius Lembong - Drs. Robby Mamuaja - Effendy Manoppo


Penyelenggaraan Rapat Frekuensi rapat Komite Audit selang tahun 2014, meliputi rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit sebanyak 25 kali. -

Rapat Dewan Komisaris Dengan Komite Audit :

No.

T ANGGAL

1

03 Januari 2014

2

6

06 Januari 2014 03 Februari 2014 19 Februari 2014 27 Februari 2014 10 Maret 2014

7

11 Maret 2014

8 9 10 11 12 13 14

23 April 2014 25 April 2014 19 Mei 2014 28 Mei 2014 19 Juni 2014 01 Juli 2014 17 Juli 2014 06 Oktober 2014 13 Oktober 2014 17 Oktober 2014

3 4 5

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

NO

22

M ATERI -

Imbal Hasil dan Neraca Desember2013

-

Imbal Hasil

Pembah Persiapan RUPS bulan Juni 2014 Persiapan RUPS 2014 Revisi Rencana Bisnis Bank Memastikan tindak lanjut aud Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III 2014 Evaluasi Rencana Bisnis Triwulan III tahun 2014

-

2014 -

-

2014

2014 2014 2014 08 Desember 2014 18 Desember 2014 23 Desember 2014

-

Rencana bisnis 2015 - 2017 - 2017 Persetujuan kredit pihak terkait cabang Airmadidi dan Cabang Tondano

-

Tindak lanjut hasil pertemuan Pengurus Bank dan OJK

TANGGAL

MATERI


1

15 Januari 2014

2 3

13 Februari 2014 14 Februari 2014

-

Laporan pengawasan Rencana Bisnis Semester II tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit tahun 2013

23 24 25 -

08 Desember 2014 18 Desember 2014 23 Desember 2014

-

Persetujuan kredit pihak terkait cabang Airmadidi dan Cabang Tondano

-

Tindak lanjut hasil pertemuan Pengurus Bank dan OJK

Rapat Intern Komite Audit / Rekomendasi komite sebanyak 22 kali

NO

TANGGAL

1

15 Januari 2014

2 3

13 Februari 2014 14 Februari 2014

4

21 Februari 2014

5 6 7

05 Maret 2014 10 April 2014 02 Juni 2014

8

05 Juni 2014

9 10

09 Juli 2014 25 Juli 2014

11

27 Agustus 2014

12

22 September 2014

13

03 Oktober 2014

14 15

06 Oktober 2014 15 Oktober 2014

16

20 Oktober 2014

17

24 Oktober 2014

MATERI -

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Evaluasi kinerja keuangan Triwulan 1 tahun 2014 -2016 ekstern tahun 2013 dan posisi april 2014

-

Laporan Pengawasan Renbis Semester 1 tahun 2014 Audit Restru

-

kepada pegawai yang lalai -

ltje Polii September 2014

-

18

19 20 21 22

Laporan pengawasan Rencana Bisnis Semester II tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit tahun 2013

Evaluasi tugas komite Audit Revisi piagam komite audit Evaluasi

-

11 Desember 2014 15 Desember 2014

Rencana bisnis Bank periode tahun 2015- 2017 Sulut

Hasil pertemuan Dewan Komisaris dengan Komite Audit maupun Rekomendasi Komite ditindak lanjuti Dewan Komisaris dengan surat kepada Direksi dan atau pembahasan secara langsung melalui Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Sulut.

No

TANGGAL

CABANG

1

26 – 28 Februari 2013

Kotamobagu

2

15 – 17 Juli 2013

Tilamuta

3

17 – 19 Juli 2013

Marisa

PERIHAL

Komersial pada


Dewan Komisaris mengadakan rapat menyangkut kebijakan Bank secara berkala sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi antar anggota Dewan Komisaris. Disamping itu melakukan rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membicarakan perkembangan Bank. Disamping itu juga menghadiri beberapa rapat eksternal dengan Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, pertemuan Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPDSI dan lain-lain. Dewan Komisaris secara periodik juga menghadiri rapat evaluasi kinerja Triwulan yang dihadiri oleh seluruh Pemimpin Cabang, Pemimpin Departemen dan Pemimpin Divisi. Para anggota Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugasnya.

Pelatihan Dewan Komisaris Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas komisaris, anggotaanggota komisaris ikut serta dalam berbagai program pelatihan, lokakarya, konferensi, seminar selang tahun 2014, antara lain:

No

NAMA

1

Robby Mamuaja

NAMA PELAKSANAAN Komisaris

Seminar BPDSI

Nasional

09 Oktober s/d 10 Oktober 2014

Jakarta

30 Desember 2014

Manado

07 Februari s/d 08 Februari 2014

Jakarta

Pemeliharaan Manajemen

Risiko

Workshop 2

3

4

24

ALEXIUS LEMBONG

Manoppo

Mustamir Bakri

Komisaris

K omisaris

Komisaris

Dewan Komisaris Yang Komprehensif Dan Efektif Seminar BPDSI

Nasional

Seminar BPDSI

Nasional

09 Oktober s/d 10 Oktober 2014 09 Oktober s/d 10 Oktober 2014

Sosialisasi Penanganan Dugaan 22 Oktober Tindak Pidana 2014 Perbankan 09 Oktober Seminar Nasional s/d BPDSI 10 Oktober 2014


Jakarta

Jakarta

Jakarta

Jakarta

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi anggota Direksi Melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 September 2012 yang dinyatakan dalam akta pernyataan keputusan rapat nomor 6 (enam) tanggal 1 (satu) Oktober 2012 susunan Direksi sebagai berikut:

Nama Johanis Christianus Salibana Direktur Pemasaran Direktur Umum

Felming Harun

Direktur Operasional

Domisili Manado Manado Manado Manado Manado

Mulai 10/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 28/09/2012 28/09/2012

10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016

Komposisi Direksi tersebut diatas telah memenuhi ketentuan : -

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan kesehatan fisik serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku sebagaimana akta pendirian bank dan keputusan RUPS-LB maupun keputusan Komisaris.

-

Jumlah anggota direksi paling kurang 3 (tiga) orang.

-

Seluruh anggota direksi wajib berdomisili di Indonesia.

-

Seluruh direksi bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Bank Indonesia dan semua telah lulus Fit & Proper Test dari Bank Indonesia.

-

Direksi bank tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

-

Direktur Utama bank berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali, sesama anggota direksi, antara anggota direksi dan anggota komisaris tidak terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping.

-

Direksi bank tidak ada yang merangkap jabatan sebagai komisaris, anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan dan ataulembaga keuangan lain.

-

Anggota Direksi bank tidak menjadi pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi -

Direksi memiliki peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan tugas/pekerjaan Direksi yang tertuang dalam SK Direksi no. 07/PBS-KEP/DIR/XII/2012.

-

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

-

Direksi sudah menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-

Direksi telah berkomitmen untuk mengembangkan melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate


Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan Bank Indonesia. -

Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan audit intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan hasil/atau hasil pengawasan otoritas lain.

-

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

-

Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris.

-

Direksi melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholder. Kondisi non keuangan dimaksud antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, strategi dan manajemen serta laporan manajemen.

-

Direksi telah memantau serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank dapat dipenuhi.

-

Direksi telah mengumumkan secara publikasi laporan keuangan Bank Sulut per triwulan

pada

media massa.

Penyelenggaraan Rapat. Rapat Direksi (BOD) Rapat direksi menyangkut kebijakan dan operasional Bank Sulut secara berkala dilakukan sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi antar anggota direksi,berikut jumlah rapat direksi dengan rincian pembahasan materi sbb :

No 1

13 Januari 2014

2

10 Februari 2014

3 4

26

M

Yang Mengalami Musibah Banjir 29 September 2014 Perhitungan Masa Kerja 13 Oktober 2014


Dewan Direksi

Judy Koagow -Jeffry Salilo - Johanis Christianus Salibana - Felming Harun - Novi Ventje Berti Kaligis


Pelatihan Untuk Direksi. Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas direksi, anggota direksi ikut serta dalam berbagai program pelatihan, lokakarya, konferensi, seminar selang tahun 2014, antara lain:

No. 1

JABATAN Johanis Christianus Salibana

Direktur

TANGGAL

PELATIHAN Workshop Sosialisasi Go Public Seminar Nasional Pengawasan Industri Jasa Keuangan

TEMPAT PELAKSANAAN

19 Maret 2014

Jakarta

03 Juni 2014

Jakarta

23 Juni 2014

Jakarta

18 Juli s/d 19 Juli 2014

Jakarta

28 Agustus 2014

Jakarta

28 Agustus 2014

Jakarta

Perlindungan Konsumen

Services” Seminar “Peluang

Nasional &

Dalam

Rangka

Regional” Seminar IBEX Dengan Sub Tema: Daerah Mendorong Substitusi Impor” Workshop On Workspace;

An

Comparison Mengenai Keuangan

Literasi

s/d 26

Bali

2014

Pemeliharaan Risiko

30 Desember 2014

Manado

Wokshop Perkreditan

17 April 2014

Manado

05 Juni 2014 Perusahaan Dan Perusahaan Publik LAPORAN TAHUNAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SULUT 2014 Seminar ASEAN Top 09 Oktober Companies 2014 Seminar Nasional

Surabaya

Manajemen 2

28

Direktur Pemasaran

Jakarta

Mengenai Keuangan

Literasi

s/d 26

Bali

2014

Pemeliharaan Risiko

30 Desember 2014

Manado

Wokshop Perkreditan

17 April 2014

Manado

05 Juni 2014

Surabaya

09 Oktober 2014

Jakarta

22 Oktober 2014

Papua

Risiko

30 Desember 2014

Manado

Risiko

30 Desember 2014

Manado

09 Desember s/d 10 Desember 2014

Jakarta

11 Desember 2014

Jakarta

18 Januari s/d 30 Januari 2014

Jerman

11 April 2014

Makasar

07 Oktober 2014

Jakarta

Manajemen Direktur Pemasaran

2

Perusahaan Dan Perusahaan Publik Seminar ASEAN Top Companies Seminar Nasional BPD Champi

Regional

Saing BPD Pemeliharaan Manajemen Pemeliharaan 3

Felming Harun

Direktur Umum

Manajemen

Workshop Capability

Seminar Outlook 2015 “Dampak Pasar Global 2014 & Terhadap Perekonomian Indonesia 4

Judy

Direktur Operasional

World 2014 Sosialisasi Pembayaran Pungutan OJK Pemeliharaan Manajemen

5

Risiko

Direktur

Workshop Koperasi

Nasional

Workshop Perkreditan Workshop MRi

Semin Talent Management

18 Januari s/d 30 Januari 2014 27 Februari s/d 01 Maret 2014 17 April 2014 22 Mei s/d 23 Mei 2014 18 Oktober 2014 30 Oktober 2014

Jerman

Yogyakarta Manado Manado Jakarta Jakarta


3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TAHUN 2014 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI//2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No.8/14/ PBI/2006, dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-komite yang anggotanya dipilih dan diangkat berdasarkan Integritas, Independensi, Kompetensi dan pengalaman kerja. a) Komite Audit. Anggota Komite Audit diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan ditetapkan dengan surat keputusan direksi PT. Bank Sulut. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulut No. 060/SK-SDM/DIR/IX/2012 tanggal 18 September 2012, jumlah anggota Komite Audit sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi keanggotaan terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari pihak independen, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulut No.048c/SK-SDM/DIR/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 menetapkan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut: 1) Mustamir Bakri

: Ketua (Komisaris Independen)

2) Jan F. Mangindaan, SE

: Anggota

3) Adolf F. Mangundap, SH : Anggota Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia, selain Komite Audit diketahui oleh Komisaris Independen, maka seluruh anggotanya terdiri dari pihak independen yang memiliki kompetensi dibidang keuangan dan akuntansi serta pihak independen dibidang hukum dan perbankan. Program Kerja. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, selang tahun 2014 fokus kerja komite audit meliputi kegiatan : 1. Pemantauan dan evaluasai atas perencanaan dan pelaksanaan Audit Intern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit. 2. Memberikan Rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, serta pemantauan terhadap pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik. 3. Evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta penyusunan laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis. 4. Kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hasil keputusan RUPS.

30


Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab komite audit menyusun program kerja tahunan yang dapat memberikan keyakinan bahwa efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional telah berjalan dengan baik, sebagai berikut : 1. Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern 2. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Tindak Lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 3. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik 4. Melakukan penelaan Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Lain-lain: - Evaluasi Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan - Melakukan penelaan atas permohonan Kredit Pihak terkait untuk persetujuan Dewan Komisaris - Melakukan penelaan surat-surat masuk/informasi dari Dewan Komisaris serta memberikan rekomendasi

Frekuensi Rapat Frekuensi rapat Komite Audit selang tahun 2014, meliputi rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit sebanyak 25 kali. Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris :

No. T ANGGAL 1

03 Januari 2014

2

6

06 Januari 2014 03 Februari 2014 19 Februari 2014 27 Februari 2014 10 Maret 2014

7

11 Maret 2014

8 9 10 11 12 13 14

23 April 2014 25 April 2014 19 Mei 2014 28 Mei 2014 19 Juni 2014 01 Juli 2014 17 Juli 2014 06 Oktober 2014 13 Oktober 2014 17 Oktober 2014

3 4 5

15 16 17 18

M ATERI -

Laporan pokok-

-

Imbal Hasil

Persiapan RUPS bulan Juni 2014 Persiapan RUPS 2014 Revisi Rencana Bisnis Bank Memastikan Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III tahun 2014 Evaluasi Rencana Bisnis Triwualn III tahun 2014


-

2014

Imbal Hasil Neraca Desember 2013

9 10 11 12 13 14

25 April 2014 19 Mei 2014 28 Mei 2014 - Persiapan RUPS bulan Juni 2014 19 Juni 2014 - Persiapan RUPS 2014 01 Juli 2014 - Revisi Rencana Bisnis Bank 17 Juli 2014 - Memastikan 06 Oktober - Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III tahun 2014 15 No. T ANGGAL M ATERI 2014 13 Oktober Evaluasi Rencana Bisnis Triwualn III tahun 2014 16 1 03 Januari - Imbal Hasil 2014 2014 - Neraca Desember 2013 17 Oktober 17 2 06 Januari 2014 2014 03 Februari - Laporan pokok3 18 2014 19 Februari 4 19 2014 27 Februari 5 - 2017 20 21 2014 2014 6 10 Maret 2014 - 2017 - 2017 21 22 2014 2014 7 11 Maret 2014 - Imbal Hasil - 2017 08 Desember - Persetujuan kredit pihak terkait Cabang Airmadi & Cabang Tondano 22 23 2014 2014 8 23 2014 - Persetujuan kredit pihak terkait Cabang Airmadi & Cabang Tondano 08 April Desember 18 Desember 23 24 9 25 April 20142014 2014 10 19 Desember Mei 2014 18 23 Desember - Tindak lanjut hasil pertemuan Pengurus Bank dan OJK dan persiapan 24 25 11 28 Mei 2014 - Persiapan RUPS bulan Juni 2014 2014 2014 12 19 Desember Juni 2014 - Persiapan RUPS 2014 Tindak lanjut hasil pertemuan Pengurus Bank dan OJK dan persiapan 23 25 2014 13 01 Juli 2014 - Revisi Rencana Bisnis Bank 14 17 Juli 2014 - Memastikan Audit / Rekomendasi kali 06Komite Oktober - EvaluasiKomite Rencana Bisnis Bank Triwulan III tahun 2014 Rapat Intern Audit / Rekomendasi sebanyak 21 kali 15 Audit / Rekomendasi kali 2014 NO TANGGAL MATERI 13 Oktober - Evaluasi Rencana Bisnis Triwualn III tahun 2014 16 1 15 Januari 2014 NO TANGGAL MATERI 2014 Rencana Bisnis Semester II tahun 2013 17 Oktober - 21 13 2014 - Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit tahun 2013 15Februari Januari 2014 17 Rencana Bisnis Semester II tahun 2013 2014 3 14 Februari 2014 2 13 Februari 2014 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit tahun 2013 4 21 Februari 2014 18 3 14 Februari 2014 2014 5 05 Maret 2014 4 21 Februari 2014 - 6 10 April 2014 2014 19 2014 2014 5 05 Maret 7 02 Juni 2014 - Revisi Rencana Bisnis Bank periode tahun 2014 - 2016 - 6 10 April 2014 2014 20 2014 87 05 02 Juni 2014 - Revisi Rencana Bisnis Bank periode tahun 2014 - 2016 ekstern tahun 2013 98 09 Juni Juli 2014 05 2014 ekstern tahun 2013 10 25 Juli 2014 - Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I tahun 2014 9 09 Juli 2014 11 2725 Agustus 2014 10 Juli 2014 - Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I tahun 2014 Audit 12 22 September 2014 11 27 Agustus 2014 Audit 13 03September Oktober 2014 12 22 2014 pegawai yang lalai 14 06 - Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III tahun 2014 13 03 Oktober 2014 pegawai yang lalai 15 15 Oktober 2014 14 06 Oktober 2014 - Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III tahun 2014 sisi 16 20 15 15 Oktober 2014 September 2014 sisi 17 24 16 20 Oktober 2014 September 2014 - Evaluasi tugas Komite Audit 18 17 24 Oktober 2014 - Revisi piagam Komite Audit - Evaluasi tugas Komite Audit 18 - Revisi piagam Komite Audit 32


25

2014 23 Desember 2014

-

Tindak lanjut hasil pertemuan Pengurus Bank dan OJK dan persiapan

Audit / Rekomendasi NO

TANGGAL

1

15 Januari 2014

2 19 3 4 20 5 21 6 7

13 Februari 2014 14 Februari 2014 21 Februari 2014 1105 Desember 2014 Maret 2014 1510 Desember 2014 April 2014 02 Juni 2014

kali MATERI

-

Rencana Bisnis Semester II tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit tahun 2013

Rencana Bisnis Bank PT. Bank Sulut periode tahun 2015 - 2017 2014 Revisi Rencana Bisnis Bank periode tahun 2014 - 2016

8 Hasil pertemuan 05 Juni 2014 Dewan Komisarisekstern dengantahun Komite Audit maupun Rekomendasi Komite ditindaklanjuti 2013 Dewan Direksi dan atau pembahasan secara langsung melalui Rapat Dewan 9 Komisaris 09 Julidengan 2014 surat kepada 10 25 Juli 2014 - Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I tahun 2014 Komisaris dan Direksi PT. Bank Sulut. b) 11Komite Pemantau 27 Agustus 2014 Risiko Audit Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Februari 2012 yang dituangkan 12 22 September 2014 dalam Surat Keputusan Direksi - No.060/SK-SDM/DIR/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang 13 03 Oktober 2014 pegawai yang lalai Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite 14 06 Oktober 2014 - Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III tahun 2014 Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulut, jumlah anggota Komite Pemantau Risiko sebanyak 3 (tiga) 15 15 Oktober 2014 orang dengan komposisi keanggotaan pada akhir 2012 terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sisi 16 20 Oktober 2014 sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua ) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak September 2014 17Independen, 24 Oktober 2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulut No. 089a/SK/SDM/DIR/X/2013 - Evaluasi tugas Komite Audit 18tanggal 29 Oktober 2013 tentang Perubahan atas SK Direksi No. 048c/SK-SDM/DIR/VI/2013 tanggal - Revisi piagam Komite Audit 18 Juni 2013 tentang perubahan atas SK Direksi No.060/SK-SDM/DIR/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulut, dengan susunan sebagai berikut : 1. Alexius Lembong

: Ketua (Komisaris Independen)

2. Supit P.Mamahit

: Anggota

3. Franklin A.A.Montolalu

: Anggota

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (direksi beserta jajarannya) dalam area penerapan Manajemen Risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan system pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko antara lain melakukan : 1. Pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko,dan 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Management Risiko, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.


Selain itu Komite Pemantau Risiko juga membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tata Kelola yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Untuk memperkuat kondisi internal serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris,antara lain meliputi rekomendasi terhadap hal-hal sebagai berikut :

NO 1 2 3

17 Maret 2014

4

21 Maret 2014

5

25 April 2014

6

02 Juni 2014 08 Agustus 2014 01 September 2014 08 September 2014 18 September 2014 17 Oktober 2014 23 Oktober 2014 24 Oktober 2014 27 Oktober 2014

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34

TANGGAL 23 Januari 2014 03 Maret 2014

2014 2014 11 Desember 2014

pengelolaan keuangan daerah b -

Pelaksanaan buy back obligasi IV nominal Rp. 19 miliar

Risiko Bulan April 2014

-

Perkreditan dan Permohonan Persetujuan Komisaris

-

Triwulan Persetujuan Resume BPP Manajemen Risiko Resume Perubahan BPP Manajemen Risiko Pelaksanaan Tug 2014

-


Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugasnya berdasarkan Buku Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko Dalam menjalankan tugasnya Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan unit kerja terkait dan Komite Audit.

Laporan Program Kerja dan Realisasi Fokus program kerja Komite Pemantau Risiko pada tahun 2014 meliputi antara lain : 1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan management risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Management Risiko dan Satuan Kerja Management Risiko. 3. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulan Bank untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut sehingga Dewan Komisaris dapat memberikan masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi apabila diperlukan.

Rapat Komite Pemantau Risiko Selama tahun 2014 Komite Pemantau Risiko melakukan sebanyak 17 (tujuh belas) kali Rapat Internal Komite dan Rapat bersama Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali dimana setiap kali pelaksanaan rapat digabung bersama-sama dengan Komite Audit dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota komite. Rapat Internal Komite Pemantau Risiko

NO 1

TANGGAL 23 Januari 2014

NO 7

2

03 Maret 2014

8

3

17 Maret 2014

9

4

21 Maret 2014

10

5

25 April 2014

11

6

02 Juni 2014

12

TANGGAL 08 Agustus 2014 01 September 2014 08 September 2014 18 September 2014 17 Oktober 2014 23 Oktober 2014

NO 13

TANGGAL 24 Oktober 2014

14

27 Oktober 2014

15 16 17

11 Desember 2014


Rapat Bersama Dewan Komisaris

NO 1

WAKTU PELAKSANAAN 03 Januari 2014

Cabang Tilamuta

2

19 Februari 2014

pemeriksaa

3

27 Februari 2014

-

4

11 Maret 2014

-

PT. Mega Corpora Persetujuan kelompok khusus bencana alam

5 6

23 April 20 14 17 Juli 2014

-

DOI Rencana pelaksanaan RUPS Tindak Lanjut pemeriksaan BI, 2013

7

06 Oktober 2014

Triwulan III tahun 2014

8

23 Desember 2014

tanggal11 Desember 2014

Hasil keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan keputusan rapat bersifat mengikat untuk seluruh anggota komite.

c) Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2014 Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Oktober 2013 yang dituangkan dalam surat keputusan direksi no. 089a/SK-SDM/DIR/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua atas SK Direksi No. 048c/SK-SDM/DIR/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 Tentang Perubahan atas SK Direksi No.060/SK-SDM/DIR/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulut, maka susunan anggota komite remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

36

1.

Ketua

: Alexius Lembong

2.

Anggota

: Robby J. Mamuaja

3.

Anggota

: Deetje Tumober (Ex Officio)


Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan tanggung jawab komite remunerasi dan nominasi adalah mendukung efektifitas dan tanggung jawab dewan komisaris khususnya menyangkut kebijakan-kebijakan umum antara lain: a. Membantu dewan komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Anggota Dewan Komisaris. b. Membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada calon-calon pengurus Bank yang diusulkan oleh Pemegang Saham. c. Membantu Anggota Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. d. Mengevaluasi secara periodik jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. e. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai system remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. f. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun system kompensasi bagi pejabat eksekutif perusahaan. g. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan penilaian terhadap sistem pensiun dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.

LAPORAN PROGRAM KERJA Program kerja yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah mengenai: 1. Penyusunan Pedoman Sistem dan Prosedur Pemilihan/Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi 2. Rencana Kenaikkan gaji, uang makan dan honor pegawai dan tenaga kontrak

RAPAT YANG DILAKSANAKAN Rapat Komite remunerasi dan Nominasi yang dilaksanakan selama tahun 2014 sebanyak 2 (dua) kali, yang merupakan rapat secara internal Komite dan rapat bersama Dewan Komisaris. Hal-hal yang dibahas dalam Rapat Remunerasi dan Nominasi tahun 2014 yaitu :

No 1

Pembahasan saris dan Direksi

2 makan dan honor pegawai PT. Bank Sulut Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai rekomendasi.


4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Penanganan benturan kepentingan pada Bank Sulut diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sesuai surat peraturan Direksi No.02/PBSMRK/DIR/VI/2008. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan dimaksud antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun pejabat eksekutif Bank dan atau pihak terkait dengan Bank, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank. Selain ketentuan yang di atur dalam peraturan Direksi No.02/PBS-MRK/DIR/VI/2008, benturan kepentingan telah diatur secara khusus dalam Peraturan Direksi No.01/PBS-MRK/DIR/I/2010 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan. Sepanjang tahun 2014 tidak terdapat transaksi dan kegiatan aktifitas operasional yang mengandung benturan kepentingan.

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN Sepanjang tahun 2014 Bank telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta pemenuhan komitmen yang disepakati kepada pihak internal maupun eksternal. Pelaksanaan fungsi kepatuhan selama tahun 2014 dilaksanakan sesuai PBI No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Dalam melaksanakan tugas Direktur Kepatuhan berusaha mencegah Direksi Bank, Pemimpin kantor Cabang dan Cabang Pembantu agar tidak menempuh kebijakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan melakukan kajian atas setiap kebijakan maupun Surat Keputusan yang ada. Walaupun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut kelemahan dan disiplin karyawan serta sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktek-praktek prinsip GCG dan praktek kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari. Dalam penerapan fungsi kepatuhan terutama mengenai pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang, maka Direktur Kepatuhan setiap bulannya melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, sedangkan setiap 6 (enam) bulan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang isinya antara lain memuat penyelesaian komitmen dengan otoritas yang berwenang dan monitoring permasalahan yang belum terselesaikan. Beberapa rasio posisi 31 Desember 2014 berikut secara umum dapat menggambarkan tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku.

38


-

R AT I O CAR KAP KAP Kredit Intracomptable KAP Total Kredit (Inclusive AYDA) N P L Gross R OA R OE NIM LDR BO/PO

R E A L IS A S I 31 Des 2013 31 Des 2014 17,27% 14,26% 0,55% 0,46% 1,07%

+/(3,01%) 0,61%

0,46%

1,07%

0,61%

0,54% 0,75% 3,48% 36,92% 11,17% 112,94% 75,56%

1,29% 0,45% 2,16% 23,16% 9,72% 90,10% 83,76%

0,75% (0,30%) (1,32%) (13,76%) (1,45% ) (22,84%) 8,2%

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN Fungsi ini dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan misi mendukung terlaksananya proses manejemen risiko, internal kontrol dan tata kelola perusahaan yang memadai. Pelaksanaan audit menggunakan metode risk based yang memprioritaskan pada unit kerja yang memiliki inherent risk yang lebih besar, menggunakan metode pemeriksaan secara on-site dan pemantauan secara off-site dan Auditee telah memberikan komitmen untuk melakukan perbaikan dengan batas waktu tertentu atas temuan hasil audit. Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah menunjukan hasil cukup memadai meskipun masih perlu ditingkatkan lagi. Bank terus berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien, dan prosedur pengawasan dilaksanakan dengan tanpa pengecualian, serta mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern. Kasuskasus penyimpangan yang terjadi selama tahun 2014 umumnya timbul karena kurang memadainya fungsi pengawasan melekat dari pejabat pada unit kerja operasional, serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya konsistensi dalam mengimplementasikan prinsip kepatuhan pada pedoman kerja perusahaan dan sistem prosedur. Guna lebih meningkatkan kompetensi serta objektivitas hasil audit, Unit SKAI mengikutkan auditornya pada program pelatihan baik ekstern maupun intern, seminar/workshop serta mempersiapkan auditorauditor untuk mengikuti program sertifikasi profesi berkelanjutan auditor internal.


7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan bank, bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia. Penunjukan dilakukan oleh RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris, sesuai keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Juni 2014 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris M.S.E Pangemanan,SH Nomor: 122 tanggal 30 Juni 2014. Dalam memberikan jasa audit Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit dan tidak memberikan jasa lain kepada Bank Sulut, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit.

8. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN Sistim Informasi Manajemen Risiko yang ada cukup membantu guna memberikan penilaian terhadap risiko yang dihadapi bank. Kriteria penilaian mengacu pada ketentuan Bank Indonesia menyangkut penilaian profil risiko bank. Pengendalian intern cukup rutin dilakukan baik secara on site maupun off site oleh Divisi Manajemen Risiko di bawah supervisi langsung Direktur Kepatuhan. Bank Sulut dalam melakukan pengelolaan risiko termasuk dalam kategori bank dengan kompleksitas usaha tinggi sehingga wajib menerapkan 8 (delapan) jenis risiko yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Stratejik. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan road map Basel dan ketentuan Bank Indonesia. Kualitas pelaksanaan manajemen risiko sangat ditentukan oleh pemahaman serta pengetahuan potensial risiko yang dimiliki para karyawan/ti. Sehubungan dengan itu dan dalam rangka mematuhi ketentuan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/ PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, maka Bank Sulut telah berkali-kali mengirim para karyawan/ti, pejabat dan pengurus bank untuk mengikuti pendidikan dan uji kompetensi tentang manajemen risiko, sehingga sampai pada akhir tahun 2014 pengurus dan pejabat Bank yang ada telah mengikuti ujian sertifikasi dari GARP (Global Associations of Risk Professional) dan BSMR. Manajemen risiko Bank Sulut terdiri dari 2 fungsi utama, yaitu: A. Fungsi Pengendalian Risiko Membantu manajemen melalui Komite Manajemen Risiko dalam hal memberikan rekomendasi mengenai hasil pemantauan dari rambu-rambu risiko yang tertuang dalam kebijakan risiko, yang harus senantiasa diperhatikan, dijaga dan dilaksanakan oleh bank (khususnya unit bisnis), termasuk mitigasi risiko sesuai materialitas risiko yang dihadapi bank, sehingga bank dapat senantiasa melaksanakan aktivitas dan/atau transaksinya dengan berbasis kinerja dan berbasis risiko secara seimbang, serta mampu mengendalikan eksposur risiko, sesuai batas kemampuan bank. B. Menyusun dan mengkinikan kebijakan risiko yang disampaikan kepada manajemen melalui Komite Manajemen Risiko, agar senantiasa lengkap (up to date) dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan/atau perkembangan regulasi Basel terkini serta kebutuhan/ perkembangan usaha bank.

40


Proses manajemen risiko Bank Sulut diarahkan guna mencapai keseimbangan antara pencapaian profit dan tingkat risiko usaha potensial yang optimal melalui alokasi pengelolaan portofolio bisnis serta meningkatkan shareholders value Bank Sulut. Sasaran kebijakan adalah untuk mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank, dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan yang dapat diterima oleh semua stakeholders Bank Sulut, serta memberikan tanda peringatan dini terhadap seluruh posisi (exposure) risiko usaha dan penetapan pengendalian risiko yang diperlukan secara sistematis juga pelaksanaan built in control minimal oleh setiap unti kerja. Ruang lingkup manajemen risiko Bank Sulut meliputi:  Pengawasan aktif  Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko  Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko  Sistem pengendalian intern yang menyeluruh Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank Sulut memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisa yaitu: a. Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha baik yang eksisting maupun yang baru  Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan: a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi b. Penyempurnaan sistem pengukuran risiko  Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan: a. Evaluasi terhadap eksposur risiko b. Penyempurnaan proses pelaporan kegiatan usaha  Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Stratejik. Berikut adalah rekapitulasi komposisi pengurus dan pejabat Bank Sulut pemegang sertifikasi manajemen risiko sebagai berikut:


No No 1 1 2 2 3 3

KOMISARIS KOMISARIS DIREKSI DIREKSI GROUP HEAD GROUP HEAD

4 4

PEMIMPIN DIVISI PEMIMPIN DIVISI

5 5 6 6 7 7 8 8

PEMIMPIN DIVISI PEMIMPIN DIVISI PEMIMPIN PEMIMPIN DEPA RTEMEN DEPA RTEMEN STAF AHLI STAF AHLI PEMIMPIN PEMIMPIN DEPARTEMEN DEPARTEMEN

9 9

PEMIMPIN PEMIMPIN CABANG CABANG

10

WAKIL PEMIMPIN CABANG PEMIMPIN CABANG

11

WAKIL PEMIMPIN CABANG

12 12

PEMIMPIN PEMIMPIN CABANG CABANG PEMBANTU PEMBANTU

13 13

KONTROL KONTROL INTERN INTERN

14 14

42

WAKIL PEMIMPIN WAKIL DIVISI PEMIMPIN DIVISI STAFF AHLI STAFF AHLI

MRI MRI

Job Jumlah Job Jumlah Group Group 4 -4 5 5 J-15 2 J-15 2 J-12 J-12Js/d 14 s/d J14 14 14 J-12 3 J-12 3 J-12 J-12 s/d J1 s/d J1 14 14 J-11 33 J-11 33 J-11 J-11 J-09 J-09 s/d s/d J-11 J-11 J-09 J-09 s/d J-11 J-09 s/d J-11 J-08 J-08 s/d s/d J-09 J-09 J-08 J-08 s/d s/d J-09 J-09 J-08 J-08 s/d s/d J-09 J-09

1 1 4 4 5 5 2 2

2 2 3 3 5 5 2 2

3 3 1 1 4 4 2 2

4 455 2 2

5 511-

14 14

14 14

14 14

1 1

-

3 3

3 3

2 2

-

-

1 1

1 1

1 1

-

-

33 33

31 31

12 12

-

-

1 1

1 1

1 1

--

--

--

21 21

21 21

20 20

11 11

--

--

2

2

2

1

-

-

2

2

2

1

-

-

23 23

22 22

17 17

4 4

--

--

24 24

24 24

10 10

--

--

--

18 18

18 18

5 5

-

-

-


No 1 2 3

15

KOMISARIS DIREKSI GROUP HEAD

SR. ANALIS KP

16

4

PEMIMPIN DIVISI

5

WAKIL PEMIMPIN DIVISI

17

AN ALIS AHLI KP/JR. STAFF ANALIS/ASS.OPS KP/STAFF AHLI

6

PEMIMPIN DIVISI

7 8

9

18

PEMIMPIN DEPA RTEMEN STAF AHLI PEMIMPIN DEPARTEMEN PEMIMPIN SEKSI, ANALIS CABANG, JR. PEMIMPIN CABANG ANALIS, KOORD KK, CABANG

10

WAKIL PEMIMPIN CABANG PEMIMPIN CABANG Jumlah

Job Jumlah Group J-08 4 s/d 17 5 J-09 J-15 2 J-08 J-12 s/d 3 J-09 s/d J14 14

1 4 15 5 2

2 3 7 5 2

3 1 42

4 5 2

5 1 -

3

-

-

-

-

14

14

14

1

-

J-12

3

3

3

2

-

-

J-12 J-05 s/dJs/d J-08 14

35 1

31 1

2 1

1-

-

-

J-11

33

33

31

12

-

-

J-11

1

1

1

-

-

-

160

21

106

21

20 5

11 -

-

-

-

2

2

2

1

-

-

368

307

130

53

8

1

J-09

J-05 s/d s/d JJ-11 07

J-09 s/d J-11

-

J-09 WAKIL PEMIMPIN 11 s/d 2 2 2 1 CABANG 9. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN DEBITUR BESAR J-11 J-08 PEMIMPIN Secara bulananCABANG Divisi Kredit membuat laporan BMPK yang ditujukan kepada Bank Indonesia yang 12 s/d 23 22 17 4 PEMBANTU ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan J-09 dana besar kepada debitur/group per posisi 31 Desember 2013 sebagaimana tabel dibawah ini: J-08 KONTROL INTERN 13 s/d 24 24 10 Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar Kredit Komersial J-09 J-08 MRI 14 s/d 18 18 5 J-09


No 1 2

Kepada Pihak Terkait up)

No 1 2

Kepada Pihak Terkait

Debitur 11 13

Jumlah Baki Debet Rp. 6.287.093.827.146.365.094.527.-

Debitur 86 25

Jumlah Baki Debet Rp. 27.034.658.207.19.130.006.449.-

10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERN. a) Sistem Informasi Manajemen Bank Pada tahun 2014 Bank Sulut telah mempublikasikan neraca keuangan tahun 2014 cukup tepat waktu; pelaporan internal telah dimasukkan pada pihak yang berwenang dan tidak

melewati

batas waktu pelaporan. Sedangkan untuk laporan pelaksanaan GCG dimasukan setiap semester untuk self-assessment dan laporan tahunan dilaporkan 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir. b) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Perseroan. Sampai 31 Desember 2014 tidak ada kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Bank Sulut atau Bank lain atau lembaga keuangan bukan Bank atau perusahaan lain dengan komposisi sebesar atau lebih dari 5% dari modal disetor. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang termasuk dalam ketentuan tersebut tidak memiliki saham sesuai ketentuan transparansi dimaksud. Demikian pula anggota Direksi baik secara perorangan maupun kolektif tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. c) Hubungan Ke uangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, masing-masing tidak memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horisontal.

44


d) Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang diterima pada tahun 2014

No. 1 2

No. 1

3

2

4

3

5 64 75 6

87

Keterangan Direksi Gaji (1 tahun) Rp. 6.993.000.000,Tunjangan Rp. 738.000.000.Cuti Keterangan Direksi IPC GajiTriwulan (1 tahun) Rp. 6.993.000.000,Rp. 828.000.000.IV 2013 Tunjangan Rp. 738.000.000.Cuti IPC Triwulan I Rp. 828.000.000.IPC Triwulan 2014 Rp. 828.000.000.IV 2013 Rp. 7.253.333.333.IPC Triwulan I a Rp. 4.533.333.333.Rp. 828.000.000.2014 Tunjangan Rp. Rp.7.253.333.333.828.000.000. Hari Raya a

Tunjangan Biaya Hari Raya

Listrik dan Air Telepon

249.750.000,-

Rp.

374.625.000.-

Dewan komisaris Rp. 2.997.000.000.Rp. Rp.

249.750.000,-

Rp.

374.625.000.-

374.625.000.-

Rp. 1.636.111.111.-

Rp.

374.625.000.-

Rp.Rp. 1.636.111.111.499.500.000. -

Rp. - - Rp.Rp.499.500.000. Rp. 828.000.000. 33.523.010. 85.559.835. -

8

11 12

Rp.

Rp. 4.533.333.333.-

Tunjangan Biaya Rp. 33.523.010. Rp. 460.000.000. Perumahan Tunjangan Tunjangan Rp. - 109 Rp.460.000.000. 105.000.000. Perumahan Pakaian Dinas Tunjangan 1110 Listrik dan Air Rp. Rp.105.000.000. 88.136.371.- Pakaian Dinas 12 Telepon Rp. 87.788.820. 9

Dewan komisaris Rp. 2.997.000.000.-

Rp.

85.559.835. -

-

Rp.

85.000.000. -

3.066.749. Rp.Rp. 85.000.000. Rp.

28.481.216. -

Jumlah

Rp. 88.136.371. Rp. 3.066.749. Rp. 87.788.820. Rp. 28.481.216. Rp . 22.776.114.867.- Rp . 6,333,718,911.-

Jumlah

Rp . 22.776.114.867.-

Rp .

6,333,718,911.-

e) Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam tahun 2014 yang dikelompokan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah remunerasi per orang dalam tahun Jumlah Direksi Jumlah Dewan Komisaris Jumlah remunerasi2013 per orang dalam tahun Jumlah Direksi Jumlah Dewan Komisaris 2013 5 5 4 4 Rp. 500 juta s/d Rp.1 Milyar Rp. 500 juta s/d Rp.1 Milyar Rp. kebawah. Rp.500 500 juta juta kebawah. - -


f) Ratio Gaji Tertinggi dan Terendah Perincian ratio gaji tertinggi dan terendah tahun 2013,dalam skala perbandingan berikut: Perincian ratio gaji tertinggi dan terendah tahun 2013,dalam skala perbandingan berikut: a. Ratio gaji Pegawai tertinggi

: terendah

16.22

b. Ratio gaji Direksi tertinggi

: terendah

1.11

c. Ratio gaji Komisaris tertinggi

: terendah

1.11

d. Ratio gaji Direksi tertinggi

: pegawai tertinggi 3.70

g. Penyimpangan Internal (internal fraud)

Internal Fraud Internal Fraud Totalfraud fraud Total Telah Telah diselesaikan diselesaikan Dalamproses proses Dalam diupayakan diupayakan

Jumlah kas Jumlah kas Pengurus Pegawai tetap Pengurus Pegawai tetap 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 --11 11

Pegawai tidak tetap Pegawai tidak tetap 2013 2014 2014 2013 - - -

--

--

11

11

- -

- -

--

--

- -

- -

- -

- -

--

--

- -

- -

- -

- -

**Koreksidata dataPenyimpangan Penyimpangan Internal pada laporan GCG tahun 2013 sbb: **Koreksi Internal pada laporan GCG tahun 2013 sbb: tercatat pada tahun 2013 5 kasus dikoreksi menjadi 1 kasus; - - tercatat pada tahun 2013 5 kasus dikoreksi menjadi 1 kasus; tercatat pada tahun 2012 1 kasus dikoreksi menjadi 5 kasus - - tercatat pada tahun 2012 1 kasus dikoreksi menjadi 5 kasus

Permasalahan hukum tahuntahun 2014 2014 Permasalahan hukum g.g.h. Permasalahan hukum tahun 2014

Telahselesai selesai Telah atan atan )) Dalamproses proses Dalam Total Total i.

Jumlah Jumlah

Pidana Pidana

- -

- -

1111

- -

1111

- -

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan Selama tahun 2014 tidak terdapat pemberian kredit kepada pihak afiliasi yang mengandung

benturan kepentingan. Sedangkan untuk kegiatan investasi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi, hutang/modal tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

46


j.

Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank. Pada Tahun 2013 terjadi 2 (dua) transaksi surat berharga yaitu buy back obligasi IV Bank Sulut

dengan nilai Rp.19.000 juta dan pembelian obligasi yang diperdagangkan pada Bursa Efek selama tahun 2013 yaitu Rp.1.050.315 juta. Untuk buy back obligasi IV Bank Sulut membayar harga premium sebesar 104,03% dan untuk pembelian obligasi di Bursa Efek di tahun 2013 terjadi penurunan nilai wajar, namun masih terdapat kemungkinan mengalami koreksi kenaikan nilai wajar pada bursa efek untuk tahun-tahun berikutnya sehubungan dengan adanya fluktuasi harga pada bursa perdagangan obligasi. Transaksi buy back obligasi dan pembelian obligasi tersebut diatas telah disajikan oleh bank dalam publikasi laporan rugi laba komprehensif tahun 2013. k. Agenda Kegiatan Sosial dan Lingkungan tahun 2014 Sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap permasalahan dimasyarakat dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai berikut :

NO .

Pemegang Saham

Jumlah CSR

Pembayaran

1

Rp.7.282.500.000. -

28 Agustus 2014

2

Rp. 699.000.000. -

28 Agustus 2014

3

Rp.774.000.000. -

25 Agustus 2014

4

Rp.526.500.000. -

-

5

Rp.889.500.000. -

22 Agustus 2014

6

Rp.375.000.000. -

-

Rp.495.000.000. -

-

7

8

9

10

11

Kota Manado

Keterangan terealisasi: Rp. 1.355.000. Terealisasi secara keseluruhan Terealisasi secara keseluruhan terealisasi: Rp.526.500.000. Terealisasi secara keseluruhan m terealisasi: Rp.375.000.000. -

terealisasi: Rp.495.000.000. Rp.462.000.000. Terealisasi 15 September secara 2014 keseluruhan Terealisasi 15 September Kota Bitung Rp.648.000.000. secara 2014 keseluruhan 16 Juni 2014 Terealisasi Rp.1.545.000.000. 23 Juni 2014 secara 28 Okt 2014 keseluruhan Terealisasi LAPORAN TAHUNAN GOOD CORPORATE 30 GOVERNANCE Desember BANK SULUT 2014 47 Kota Tomohon Rp. 160.500.000. secara 2014 keseluruhan Terealisasi

9 NO .

Kota Bitung Pemegang Saham

1 10

Rp.648.000.000. Jumlah CSR Rp.7.282.500.000. Rp.1.545.000.000. -

15 September 2014 Pembayaran 16 Juni 2014 28 Agustus 23 Juni 2014 2014 28 Okt 2014

Rp. 160.500.000. 699.000.000.-Rp.

28Desember Agustus 30 2014

3 12

Rp.774.000.000. Rp. 78.000.000.-

25 Agustus 2014

4 13

Rp.526.500.000. Rp. 514.500.000.-

11 Agustus 2014

5 14

Rp.889.500.000. Rp.151.500.000.

22 Agustus 2014

6 15

Rp.375.000.000. Rp. 99.000.000. -

23 Juli- 2014

Rp.495.000.000. Rp.223.500.000.

03 Desember 2014

2 11

7 16

Kota Tomohon

Kota Manado

Rp.462.000.000. Rp.9.000.000. -

8 17

15 September 2014

Rp.67.500.000. -

03 Desember 2014

19

-

-

-

20

-

-

-

-

-

18

21

Sitaro

Kota KotaMobagu Jumlah

Rp. 15.000.000.000.-

**Koreksi data CSR pada laporan GCG tahun 2013 sbb: - Tercatat Jumlah CSR Kota Gorontalo Rp.685.916.410.- seharusnya Rp.356.732.012.-

48

Terealisasi secara Keterangan keseluruhan Terealisasi terealisasi: secara Rp . 1.355.000. keseluruhan Terealisasi secara keseluruhan Terealisasi secara keseluruhan Terealisasi terealisasi: secara Rp.526.500.000. keseluruhan Terealisasi secara terealisasi: keseluruhan Rp.151.500.000. m Terealisasi terealisasi: secara Rp.375.000.000. keseluruhan Terealisasi terealisasi: secara Rp.495.000.000. keseluruhan Terealisasi secara terealisasi: keseluruhan Rp.9.000.000. Terealisasi secara keseluruhan


Wujud Tanggung Jawab Sosial Kepada Masyarakat


11.

RENCANA STRATEGIS BANK Strategi fungsional dilakukan dengan memperhatikan beberapa kebijakan yang dapat mendorong

kinerja bank kearah perkembangan bank yang sehat dan profesional.

A. SASARAN BISNIS JANGKA MENENGAH DAN PANJANG Memenuhi target BPD Regional Champion secara bertahap sampai dengan tahun 2014 1. Modal inti (tier 1) diupayakan terus meningkat dan diharapkan telah mencapai minimal sebesar Rp.1 triliun untuk masuk pada Buku II. Modal inti periode 31 Desember 2014 sebesar Rp.690.238 juta, sehingga masih perlu tambahan Rp.309.762 juta untuk masuk kategori BUKU II. 2. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) berada pada level 78%-92%. a. Target Rasio Return on Assets (ROA) minimal 2,5 %. b. Pertumbuhan kredit sekurang-kurangnya 25% pertahun. c. Portofolio kredit produktif diharapkan menjadi sekurang-kurangnya 40 % pada tahun 2014 dan terus meningkat ditahun-tahun berikutnya. d. Penghimpunan dana masyarakat diluar dana Pemerintah daerah diupayakan setidaknya mencapai 70 %. e. Meningkatkan penyaluran kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui linkage program. f. Meningkatkan pemahaman terhadap produk-produk keuangan melalui edukasi kepada masyarakat dan ini harus dimanfaatkan oleh Bank Sulut seperti dengan memberikan layanan BPD Net Online dan elektronik banking (e-banking). g. Mempermudah akses layanan keuangan seluas-luasnya terutama kepada masyarakat kecil. h. Memiliki kualitas SDM professional yang dapat dicapai melalui berbagai macam pelatihan. a. Memperkenalkan produk unggulan yang dipergunakan secara luas oleh masyarakat. b. Memperluas jaringan layanan kantor hingga tingkat kecamatan. c. Menjadi Bank APEX.

B. TOTAL ASET Total asset setelah kompensasi Rekening Antar Kantor sampai dengan akhir tahun 2012 menjadi Rp.6.548.587 juta, naik sebesar Rp.1.256.875 juta atau bertumbuh

19,19 % menjadi sebesar

Rp.7.805.462,- juta untuk tahun 2013. Pada tahun 2014, total Aset mencapai Rp.10.715.636 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp.2.910.174 juta atau tumbuh 37,28 % dari tahun 2013. Pada tahun 2015,total Aset diproyeksikan sebesar Rp.12.965.211 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.249.575 juta atau tumbuh 20,99 % dari tahun 2014. Pada tahun 2016 total Aset diproyeksikan menjadi sebesar Rp15.824.909 juta atau meningkat sebesar Rp.2.859.698 juta atau tumbuh 22,05 % dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2017 total Aset diproyeksikan menjadi Rp.20.238.073 juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp.4.413.164 juta atau tumbuh 27,88%.

50


TOTAL ASSET 18.000.000.000.000 16.000.000.000.000

15,824,909,000,000

14.000.000.000.000

12,965,211,000,000

12.000.000.000.000

10,715,636,000,000

10.000.000.000.000 8.000.000.000.000

tahun

7,805,462,000,000 6,548,587,000,000

6.000.000.000.000

total asset

4.000.000.000.000 2.000.000.000.000 0

2012

2013

2014

2015

2016

C. AKTIVA PRODUKTIF Aktiva Produktif Bank Sulut terdiri dari penempatan SBI/FASBI di Bank Indonesia, penempatan dana antar bank, kredit yang diberikan, surat-surat berharga dan penyertaan modal bank.Tujuan dari penempatan dalam Aktiva Produktif ini adalah mengoptimalkan dana yang dihimpun agar dapat menghasilkan pendapatan bagi bank. Jumlah Aktiva Produktif pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.5.290.499 juta dan pada tahun 2013 sebesar Rp.6.763.320 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp.1.472.821 juta atau tumbuh 27,84 % dibandingkan dengan akhir tahun 2012. Aktiva Produktif pada tahun 2014, bertumbuh sebesar 31,95% atau bertambah Rp.2.161.096 juta sehingga menjadi Rp.8.924.416 juta Untuk rencana pada tahun 2015 jumlah aktiva produktif menjadi Rp.11.747.925 juta atau bertambah Rp.2.823.509 juta sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 31,63%. Sedangkan pada tahun 2016 aktiva produktif direncanakan mengalami kenaikan sebesar Rp.2.637.899 sehingga menjadi 14.385.824 atau bertumbuh sebesar 22,45%. AKTIVA PRODUKTIF 15.000.000.000.000 14.000.000.000.000

14,385,824,000,000

13.000.000.000.000 12.000.000.000.000

11,747,925,000,000

11.000.000.000.000 10.000.000.000.000 9.000.000.000.000

8,924,416,000,000

8.000.000.000.000 7.000.000.000.000

6,763,320,000,000

6.000.000.000.000 5.000.000.000.000

tahun

aktiva produktif

5,290,499,000,000

4.000.000.000.000 3.000.000.000.000 2.000.000.000.000

2012

2013

2014

2015

2016

D. KREDIT DIBERIKAN

Realisasi baki debet kredit pada Desember tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 30,34%

atau meningkat sebesar Rp.1.722.826 juta, menjadi Rp. 7.399.978 juta dari posisi baki debet Desember 2013 sebesar Rp.5.677.152 juta. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan kredit berasal dari peningkatan dana pihak ketiga. Rencana tahun 2015 ditargetkan realisasi baki debet kredit menjadi Rp.8.774.620 juta atau mengalami peningkatan 1.374.642 juta dari Desember tahun 2014 atau mengalami pertumbuhan 18,57%. Pada proyeksi tahun 2016 ditargetkan realisasi baki debet kredit menjadi Rp.11.024.501 juta atau mengalami peningkatan sejumlah Rp.2.249.881 juta dari proyeksi realisasi baki debet Desember tahun 2015 atau mengalami pertumbuhan 25,64%..

Peningkatan realisasi kredit terjadi pada pembiayaan sektor-sektor produktif khususnya usaha

mikro dan usaha kecil serta pembiayaan kredit pada bidang konstruksi untuk proyek dan rencana kredit sindikasi dengan bank lain karena diharapkan kondisi perekonomian sudah lebih stabil dengan tetap


mengacu pada prinsip Prudential Banking. Selain itu, pembiayaan kredit tetap diarahkan pada sektor konsumtif untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan adanya penambahan pegawai dan kenaikan gaji. KREDIT DIBERIKAN 12.000.000.000.000

11,024,501,000,000 10.000.000.000.000

8,774,620,000,000

8.000.000.000.000

7,399,978,000,000

6.000.000.000.000

tahun

5,677,152,000,000

kredit diberikan

4.000.000.000.000 2.000.000.000.000 0

2013

2014

2015

2016

E. DANA PIHAK KETIGA Pada Desember tahun 2014 dana masyarakat (DPK) mengalami pertumbuhan 63,39% atau naik sebesar Rp.3.186.497 juta menjadi sebesar Rp.8.213.039 juta dibandingkan dengan realisasi akhir Desember 2013 sebesar Rp.5.026.542 juta. Pada tahun 2015 rencana kenaikan dana masyarakat yaitu Rp.561.581 juta atau bertumbuh 6,83% menjadi Rp.8.774.620 jika dibandingkan realisasi akhir tahun 2014. Pada tahun 2016 rencana kenaikan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp.3.336.455 juta atau tumbuh 38,00%, menjadi Rp.12.111.075 juta. Proyeksi pertumbuhan dana masyarakat untuk tahun 2014-2016 menunjukkan pertumbuhan positif, hal tersebut dapat terjadi dengan asumsi antara lain: · Perluasan jaringan pelayanan dan menambah jumlah pengguna kartu ATM · Diversifikasi dan modifikasi produk tabungan · Perubahan pelayanan dan budaya bagi SDM yang ada di Bank Sulut · Peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) serta pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo DANA PIHAK KETIGA 14.000.000.000.000

12,111,075,000,000

12.000.000.000.000 10.000.000.000.000

8,774,620,000,000 8,213,039,000,000

8.000.000.000.000

tahun dana pihak ketiga

6.000.000.000.000

5,026,542,000,000 4.000.000.000.000 2.000.000.000.000 0

2013

2014

2015

2016

F. TOTAL PENDAPATAN Jumlah realisasi pendapatan sampai akhir Desember 2014 sebesar Rp.1.466.466 juta yang terdiri dari pendapatan bunga dari bank lain, bunga pinjaman yang diberikan, provisi dan komisi, pendapatan lainnya serta pendapatan non operasional, totalnya mengalami kenaikan sebesar Rp.282.887 juta atau tumbuh 23,90% dibandingkan dengan realisasi Desember 2013 sebesar Rp.1.183.579 juta. Pada tahun 2015 proyeksi pendapatan menjadi Rp.2.590.509 juta berarti mengalami kenaikan sebesar Rp.1.124.043 juta atau tumbuh 76,65% dari posisi Desember 2014. Demikian juga dengan proyeksi

52


pendapatan tahun 2016 menjadi Rp.3.327.926 juta berarti terjadi peningkatan sebesar Rp.737.417 juta atau tumbuh 28,46% bila dibanding dengan proyeksi akhir tahun 2015. Secara keseluruhan proyeksi pendapatan dari tahun 2014-2016 menunjukkan trend naik. Hal ini disebabkan karena adanya ekspansi kredit yang diikuti dengan kebijakan kehati-hatian dalam rangka menjaga rentabilitas. TOTAL PENDAPATAN 3.500.000.000.000

3,327,926,000,000

3.000.000.000.000

2,590,509,000,000

2.500.000.000.000 2.000.000.000.000

tahun 1.500.000.000.000

1,466,466,000,000 1,183,579,000,000

1.000.000.000.000

total pendapatan

500.000.000.000 0

2013

2014

2015

2016

G. TOTAL BIAYA Realisasi total biaya sampai dengan akhir tahun 2014 berjumlah Rp.1.229.880 juta atau naik sebesar Rp.336.027 juta atau tumbuh 37,59% jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2013 sebesar Rp.893.853 juta. Pada tahun 2015 proyeksi biaya menjadi Rp.2.138.288 juta berarti mengalami kenaikan sebesar Rp.908.408 atau tumbuh 73,86% dari posisi Desember 2014, dengan proyeksi biaya tahun 2016 menjadi Rp.2.770.503 juta berarti terjadi peningkatan sebesar Rp. 632.215 juta atau tumbuh 29,56% bila dibanding dengan proyeksi akhir tahun 2015. Hal tersebut karena adanya kenaikan beban umum. Adapun pertumbuhan biaya dalam rencana tahun 2014-2016 ini dianggap masih wajar seiring dengan pertumbuhan operasional Bank yang semakin meningkat, hal ini didasari oleh komitmen atas penekanan manajemen prinsip prioritas pada semua unit kerja tanpa menciptakan stagnasi operasional Bank. TOTAL BIAYA 3.000.000.000.000

2,770,503,000,000 2.500.000.000.000

2,138,288,000,000

2.000.000.000.000

tahun

1.500.000.000.000

total biaya

1,229,880,000,000 1.000.000.000.000

893,853,000,000

500.000.000.000 0

2013

2014

2015

2016

H. LABA BRUTO Realisasi hasil usaha ( laba/rugi ) bruto pada tahun 2014 sebesar Rp.209.405 juta turun sebesar Rp.58.500 juta atau -21,83% dari realisasi akhir Desember 2013 Rp.267.905 juta. Proyeksi kenaikan tahun 2015 Rp.452.221 juta atau naik sebesar Rp.242.816 juta atau naik sebesar 115,95%. Proyeksi kenaikan tahun 2016 Rp.557.422 juta atau naik sebesar Rp.105.201 juta atau naik sebesar 23.26%, komponen ini terjadi secara wajar pada setiap triwulan, dari tahun 2015 sampai dengan 2016. Proyeksi pertumbuhan laba selang tahun 2014-2016 ini lebih disebabkan adanya efisiensi biaya secara konsisten dan peningkatan usaha yang semakin besar. Kondisi ini tercermin dari trend pertumbuhan pendapatan


operasional dan beban operasional berimbang. LABA BRUTO 6.000.000.000.000

557,422,000,000 5.000.000.000.000

452,221,000,000 4.000.000.000.000 3.000.000.000.000

tahun

267,905,000,000

laba bruto

209,405,000,000

2.000.000.000.000

1.000.000.000.000

0

2013

R AT I O CAR KAP Kredit Intracomptable KAP Total Kredit (Inclusive AYDA) N P L Gross

-

R OA R OE NIM LDR BO/PO

2014

2015

2016

REALISASI 31 Des 201 3 31 Des 2014 17,27% 14,26 0,46% 1,07

+/-3.01 0.61

0,46%

1,07

0.61

0,54% 0,75% 3,48% 36,92% 11,17% 112,94% 75,56%

1,29 0,45 2,16 23,16 9,72 90,10 83,76

0.75 -0.30 -1.32 -13.76 -1.45 -22.84 8.20

12. TARGET JANGKA PENDEK DAN JANGKA MENENGAH 12.1

JANGKA PENDEK Memperhatikan kondisi perekonomian baik secara makro maupun mikro yang berada pada masa transisi paca pemuli yang memerlukan penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan yang baru maka, manajemen Bank Sulut realistis untuk mencapai rencana akhir tahun 2014 . Adapun rencana diakhir tahun 2015 dengan beberapa indikator keuangan antara lain : No

1

2

3

54

Uraian

Realisasai 2014

Total Aset setelah 10,715,636 kompensasi RAK

Yang Diberikan Dana Pihak Ketiga

Rencana Des 2015

Rencana Des 2016

12,965,211 15,824,909

7,399,978

8,774,620

11,024,501

8,213,039

9,686,206

12,111,075


Laba Bruto

209,405

452,221

557,422

5

Laba Setelah Pajak

144,393

339,165

418,066

No

1

2 No

3 1 4 5 2 6 7 8 3 9 10 4 11

Uraian

Realisasai 2014

Total Aset setelah 10,715,636 kompensasi RAK

Yang Uraian Diberikan

Realisasai 7,399,978 2014

Dana Total Pihak Aset 8,213,039 Ketiga setelah 10,715,636 kompensasi RAK Laba Bruto 209,405 Laba Setelah Yang Pajak Diberikan CAR BOPO Dana Pihak ROE Ketiga

Rencana Des 2015

Rencana Des 2016

12,965,211 15,824,909

Rencana 8,774,620 Des 2015

Rencana 11,024,501 Des 2016

9,686,206 12,111,075 12,965,211 15,824,909 452,221

557,422

144,393 7,399,978

339,165 8,774,620

418,066 11,024,501

14.26 83.76 23.16 8,213,039 2.16 90.1 209,405 1.29

21.15 75.28 22.95 9,686,206 3.49 90.59 452,221 1.25

19.14 76.11 22.35 12,111,075 3.52 91.03 557,422 1.25

LDR Laba Bruto NPL Gross Laba 5 Setelah 144,393 339,165 418,066 12 NPL Nett 0.93 0.75 0.75 Pajak 6 CAR 14.26 21.15 19.14 7 BOPO 83.76 75.28 76.11 Dalam target jangka pendek ini, Bank Sulut akan meningkatkan penyaluran kredit menjadi 8 ROE 23.16 22.95 22.35 sebesar Rp.8.774.620 juta pada akhir2.16 tahun 20153.49 atau mengalami 9 3.52 pertumbuhan sebesar 10 LDR 90.1 90.59 91.03

18,57 % dibandingkan dengan posisi Desember 2014. Walaupun posisi kredit konsumsi masih

11 NPL Gross 1.29 produktif1.25 1.25 mendominasi, namun pertumbuhan kredit direncanakan mengalami kenaikan yang

cukup signifikan.12 Rencana dana pihak ketiga NPLpertumbuhan Nett 0.93 0.75 diupayakan 0.75mengalami pertumbuhan sebesar 17,93 % yang didominasi oleh pertumbuhan Giro dan Tabungan.

12.2

RENCANA PENGEMBANGAN DAN PERUBAHAN JARINGAN KANTOR Rencana Perluasan jaringan sebagai berikut: 1. Untuk daerah Sulawesi Utara sebanyak 24 Jaringan yang terdiri dari 3 kantor cabang Pembantu,19 Kantor Kas dan untuk ATM dan CDM didaerah Sulawesi Utara direncanakan pada tahun 2014 sejumlah 43 unit yang terdiri dari 1 Cash Deposit Machine (CDM), serta 42 unit ATM. 2. Untuk Daerah Gorontalo perluasan jaringan direncanakan ditahun 2014 yakni 3 Cabang Pembantu, 3 Kantor Kas, 8 Payment point, 1 CDM dan 15 ATM. 3. Peningkatan status dari Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang sebanyak 8 Kantor dan dari Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu sebanyak 4 Kantor. 4. Peningkatan jaringan diluar daerah Sulut dan Gorontalo juga diadakan di Jakarta dengan penambahan 1 ATM yakni di Bandara Soekarno Hatta. 5. Relokasi jaringan terdiri dari 2 Kantor Cabang, 4 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Kas dan 11 ATM.


12.3 Pada Rencana Bisnis tahun 2014 – 2016 yang mencakup rencana jangka menengah, Bank Sulut sangatlah berpengaruh dari realisasi capaian akhir Desember 2014 selain itu juga faktor eksternal maupun internal bank berdampak besar bagi tercapainya indikator keuangan bank jangka menengah. Dalam Rencana Bisnis tahun 2014 – 2016 Bank Sulut menargetkan peningkatan beberapa indikator keuangan antara lain : Rencana Target Capaian 2014 – 2016

No

1

2

3 56

Uraian

Realisasai 2014

Rencana Des 2015

Total Aset setelah 10,715,636 12,965,211 kompensasi RAK

Yang Diberikan

Pertumbuhan 2014-2015 +/-

2,249,575

7,399,978

8,774,620

1,374,642

Dana Pihak Ketiga

8,213,039

9,686,206

1,473,167

Laba Bruto

209,405


4

Laba

452,221

242,816

+/-

1

Total Aset setelah 10,715,636 12,965,211 kompensasi RAK

2,249,575

No 2

Realisasai 7,399,978 2014

Pertumbuhan 2014-2015 1,374,642 +/-

3 1 4 5 2 6 7 3 8 9 10 4

Uraian Yang Diberikan

Rencana 8,774,620 Des 2015

Dana Total Pihak Aset 8,213,039 9,686,206 Ketiga setelah 10,715,636 12,965,211 kompensasi RAK Laba Bruto 209,405 452,221 Laba Setelah Yang Pajak Diberikan

CAR BOPO Dana Pihak ROE Ketiga LDR Laba Bruto

1,473,167 2,249,575 242,816

144,393 7,399,978

339,165 8,774,620

194,772 1,374,642

14.26 83.76 8,213,039 23.16 2.16 90.10 209,405

21.15 75.28 9,686,206 22.95 3.49 90.59 452,221

6.89 -8.48 1,473,167 -0.21 1.33 0.49 242,816

11 NPLLaba Gross 1.29 1.25 -0.04 5 Setelah 144,393 339,165 194,772 Pajak 12 NPL Nett 0.93 0.75 -0.18 6 CAR 14.26 21.15 6.89 VI. KESIMPULAN SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD 7 UMUM BOPO HASIL 83.76 75.28 -8.48 CORPORATE (GCG) 8 GOVERNANCE ROE 23.16 PT. BANK 22.95SULUT -0.21 9 2.16 3.49 1.33 LDR sedang berupaya 90.10 90.59 0.49 pelaksanaan tugas Saat ini 10 Bank Sulut untuk mengoptimalkan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan melakukan pemantauan secara ketat

11

NPL Gross

1.29

1.25

-0.04

terhadap pemenuhan seluruh komitmen Direksi terhadap OJK, meningkatkan pengawasan terhadap upaya-upaya yang dilakukan prinsip-prinsip 12 NPL Nett 0.93 oleh Direksi 0.75 dalam penerapan -0.18 GCG, memberikan concern lebih terhadap temuan-temuan hasil audit SKAI dan OJK serta pihak ekstern lainnya yang sifatnya strategis dan temuan-temuan berulang, juga meningkatkan kualitas rekomendasi dan arahan kepada Direksi dengan didukung hasil evaluasi terhadap penyelesaian akar permasalahan yang dihadapi oleh bank sekaligus meningkatkan efektifitas pemantauan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Direksi untuk menindaklanjuti rekomendasi dan arahan tersebut. Direksi secara bertahap berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan cara: Melaksanakan seluruh tata tertib dan etika kerja Direksi secara konsisten, menindak lanjuti seluruh rekomendasi atas temuan audit SKAI, hasil pemeriksaan OJK, dan pemeriksaan pihak eksternal lainnya secara efektrif dan tepat waktu sesuai komitmen yang disepakati; Menjalankan peran, fungsi, serta tugas dan tanggung jawabnya Komite Manajemen Risiko secara efektif; Meningkatkan


pelaksanaan peran dan fungsi ALCO secara efektif baik dalam pengelolaan risiko likuiditas maupun risiko pasar; Memastikan bahwa pelaksanaan seluruh aktivitas usaha dan kegiatan operasional bank telah didukung dengan kebijakan dan prosedur yang lengkap dan memadai;Memastikan kecukupan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas pada seluruh satuan kerja dan setiap jenjang organisasi dengan menyusun grand design atau blue print pengembangan SDM yang disesuaikan dengan corporate plan dan RBB, serta mengembangkan program peningkatan kompetensi yang berjenjang, berkelanjutan, dan dikaitkan dengan program pengembangan karir pegawai; Memperbaiki

berbagai

kelemahan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi; Memastikan proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi RBB telah berjalan secara efektif dan dilaksanakan sesuai ketentuan internal dan eksternal. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Dewan Komisaris saat ini dapat diukur dengan cukup optimalnya Komite dalam : Memastikan bahwa program kerja dan tugasnya telah dijalankan sesuai dengan PBI No.8/14/PBI/2006 tentang GCG; Melakukan evaluasi terhadap kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP); Menilai kecukupan kegiatan SKAI dan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh SKAI; serta mengevaluasi efektifitas upaya-upaya yang dilakukan oleh Direksi untuk menindaklanjuti temuan hasil audit SKAI, OJK dan pihak eksternal lainnya. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif yang apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan mengutamakan kepentingan ekonomi Bank serta mengungkapnya dalam setiap keputusan, dilengkapi risalah rapat, diadministrasikan, didokumentasikan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan satuan kerja operasional. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku. SKAI selaku unit yang menjalankan fungsi audit intern Bank terus

mengevaluasi

efektifitas pelaksanaan tugasnya dengan berupaya untuk melakukan penyempurnaan terhadap BPP Risk Based Audit dengan memperhatikan seluruh temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan umum OJK tahun 2014; Merencanakan untuk menyusun risk map secara konsolidasi (bank wide) meliputi seluruh satuan kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang dan akan mengakomodasi hasil penilaian risiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Analisis Risiko di Kantor Cabang dalam proses penyusunan risk map sekaligus akan melakukan pengkinian terhadap risk map secara periodik; Berupaya untuk melengkapi penyusunan laporan persiapan audit dengan risk assessment; Memastikan audit rating dilakukan terhadap seluruh satuan kerja (auditee); Berupaya untuk menyusun laporan

58


kegiatan audit triwulan, semesteran, dan tahunan secara lengkap dan komprehensif sesuai ketentuan yang diatur dalam BPP Risk Based Audit; Akan memastikan bahwa proses distribusi dan penetapan jumlah SDM Kontrol Internal yang ditempatkan pada Kantor Cabang telah disesuaikan dengan besarnya eksposur risiko dan kompleksitas usaha pada masing-masing kantor; Akan menyediakan seorang quality assurance yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai pada struktur organisasi SKAI; Akan merevitalisasi peran dan fungsi Kontrol Internal di Kantor Cabang dengan melakukan evaluasi job fit serta akan secara berksinambungan akan meningkatkan kompetensi dan pemahamannya secara periodik agar dapat dipastikan efektifitas pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan audit oleh akuntan publik dilakukan dengan efektif, independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan serta sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dengan kualitas dan cakupan hasil audit akuntan publik yang baik. Manajemen akan melakukan penyempurnaan terhadap BPP Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur, merumuskan dan menetapkan risk limit, risk appetite, serta risk tolerance yang komprehensif, sesuai dengan kondisi obyektif eksposur risiko bank dan saling selaras; Memastikan Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai sekretaris Komite Manajemen Risiko, dan akan menyesuaikan batas minimum plafond kredit dalam penggunaan rating risiko kredit usaha atau merumuskan standar pengukuran yang berbeda untuk portofolio kredit large exposures dengan kredit UMK, menyempurnakan berbagai kelemahan dalam penetapan parameter penilaian risiko yang dapat mempengaruhi ketepatan hasil self-assessment profil risiko bank sesuai temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan umum OJK tahun 2014, serta akan memperbaiki berbagai kelemahan dalam proses pengukuran risiko di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang dilakukan oleh Analis Manajemen Risiko sekaligus akan menyusun program khusus yang terarah dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Analis Manajemen Risiko. Evaluasi terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposures) masih terus akan ditingkatkan dengan cara: memastikan bahwa seluruh pemberian kredit kepada pihak terkait telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan akan memperbaiki pemberian perlakuan khusus kepada debitur baik dalam proses analisa, pengikatan, realisasi, dan pemantauan kredit yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, meningkatkan eksposur risiko, atau mengurangi potensi keuntungan bank, serta bank akan menyusun kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur secara jelas mengenai ketentuan penyaluran kredit atau penyediaan dana besar (large exposures) dengan cakupan paling kurang terdapat: standar dan kriteria untuk melakukan identifikasi dan penilaian kelayakan Peminjam dan Kelompok Peminjam, standar dan kriteria untuk penetapan batas penyediaan dana, sistem pemantauan terhadap penyediaan dana,


penetapan langkah-langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi penyediaan dana. Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik media surat kabar maupun melalui home page. Informasi keuangan dan non-keuangan tahun 2014 tersedia tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. Produk dan jasa Bank diinformasikan transparan dengan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah cukup efektif, termasuk memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai dan khusus penyampaian informasi mengenai Suku Bunga Dasar Kredit Bank akan terus berupaya untuk mengkinikannya. Laporan pelaksanaan GCG disampaikan kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Manejemen Bank yang terkait sistem pelaporan internal bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan efektif untuk pengambilan keputusan manejemen. Rencana bisnis bank (business plan) disusun cukup realistis apabila dikaitkan dengan visi dan misi Bank maupun Rencana Korporasi (corporate plan) Bank dengan memperhatikan faktor eksternal, prinsip kehati-hatian termasuk asas perbankan yang sehat pelaksanaannya selalu dalam pengawasan Komisaris. Untuk itu dengan ini disampaikan kesimpulan umum hasil self assessment tata kelola perusahaan yang baik PT. Bank Sulut untuk tahun 2014 sbb: “Berdasarkan hasil self-assessment penilaian GCG tahun 2014, PT.Bank Sulut berada pada Komposit 3 (tiga) yaitu “mencerminkan Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.” Ringkasan perhitungan nilai Komposit seperti terlampir.

60


RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE NO -I.Pelaksanaan Tugas Dan

1

-II.Pelaksanaan Tugas Dan

2

3

-III.Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komi

-IV.Penanganan Benturan Kepentingan

4

-V.Penerapan Fungsi

5 6 7

-

(a)

(b)

NILAI (a)x(b)

5.00

3

0,15

5.00

3

0,15

5.00

3

0,15

15.00

3

0,45

15.00

3

0,45

10.00

3

0,30

10.00

3

0,30

10.00

3

0,30

5.00

3

0,15

15.00

3

0,45

5.00

3

0,15

100

3

3,00

CATATAN *)

-VIII.Penerapan Fungsi 8

9 -X.Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, 10 Laporan pelaksanaan GCG dan 11

Nilai Akhir

KRITERIA :

NILAI KOMPOSIT 1.5 <= Nilai Komposit < 2.5

Baik Cukup Baik


I.

PENUTUP Demikianlah laporan pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Sulut tahun 2014 dibuat dengan beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Sulut dapat berjalan baik dalam setiap aktifitas operasional Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Harapan ini didasari oleh kenyataan serta adanya dukungan dari Pemegang Saham, Komisaris dan seluruh jajaran yang ada di Bank Sulut serta kepercayaan masyarakat pengguna jasa keuangan.

Manado, April 2015

62


I. PENDAHULUAN LAPORAN TAHUNAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SULUT

Recommend Documents