GERAKAN-GERAKAN PENCERAHAN Panorama Sembulan-Sembulan Sejarah Politik Indonesia

GERAKAN-GERAKAN PENCERAHAN Panorama “Sembulan-Sembulan” Sejarah Politik Indonesia Armada Riyanto STFT Widya Sasana, Malang Abstract: In the modern history of politics of Indonesia we find panoramically movements of the enlightenment. The author would call them as movements of Sapere aude Indonesiana. These movements are not systematically constructed and are not continuously interconnected, yet are well exposed as the peak events of the journey of political struggle of the Indonesians. Most of them such as that of 1908, 1928, 1945 or 1957 are initiated by the young protagonists. To perceive the panorama of political movements of Indonesia is necessary as they indicates some political upheavals and can be the very point of reference to the current politics. What we discuss in the current politics cannot be separated from the authoritative reference, i.e., the panoramical history of the struggle of politics witnessed by the Founding Fathers of Indonesia. This article traces chronologically the peak events of political movements of the Sapere aude Indonesiana, exploring the ideas of “sembulan-sembulan” of politics in Indonesia and its relevance to the Indonesian Catholics. Keywords: Sapere aude, gerakan pencerahan, panorama, sejarah politik.

Tulisan ini memiliki asumsi: Perjalanan panoramik politik Indonesia pertama-tama adalah “sembulan-sembulan aneka gerakan pencerahan”. Disebut “sembulan”, karena merupakan peristiwa-peristiwa yang secara khas milik zamannya, lahir dari kreativitas dan pasionitas (rasa cinta yang berkobar-kobar) anak-anak muda negeri ini terhadap bangsanya. Dikatakan “sembulan” karena juga bukan merupakan sebuah seri peristiwa yang berlangsung sistematis. Di suatu waktu muncul dahsyat. Di kesempatan lain, tampil redup. Tetapi peristiwanya menggebrak, mengubah, mencerahkan. Panorama sejarah gerakan politik Indonesia merupakan gerakan pencerahan. Dengan “gerakan yang mencerahkan” dimaksudkan pertamaArmada Riyanto, Gerakan-Gerakan Pencerahan

19

tama bukan gerakan emosional belaka. Artinya, aneka peristiwa politik di negeri ini mengandaikan dan memiliki rasionalitas. Dan, jika disimak secara lebih detil, aneka gerakan para tokoh muda Indonesia pada dekade sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh-an abad yang lalu dalam melawan pemerintahan kolonial memiliki efektivitasnya justru karena gerakan mereka memiliki pondasi rasionalitas dan intelektualitas yang sangat kokoh. Para tokoh perjuangan adalah para pelajar, kaum cendekia, ulama yang membaca buku1, belajar terus-menerus2, dan mengikuti perkembangan zaman. Segala apa yang menjadi hambatan emosional untuk bersatu seperti ideologi, kesukuan, agama, ras, latar belakang pendidikan, bahasa dapat mereka atasi secara mengagumkan. Komitmen intelektual yang mencerahkan dari mereka-lah yang membuat kekuasaan pemerintahan kolonial runtuh. 1.

“Sapere Aude” Indonesiana: Gerakan Pencerahan “Sapere Aude” adalah emblem ungkapan Zaman Pencerahan dalam sejarah peradaban manusia. Di Eropa kronologi Zaman Pencerahan terpatri pada pertengahan abad ke-18. “Pencerahan” dalam bahasa Inggris dipakai istilah “Enlightenment” dan Jerman “Aufklärung”. Pencerahan melanda hampir seluruh Eropa, Inggris, Jerman, Perancis dan Italia. Periode ini

1

Simak bagaimana Tan Malaka selalu tergila-gila dengan buku dan di mana pun dia pergi (keliling dunia) selalu membeli buku-buku sampai-sampai ketika di penjara ia berhasil menulis sebuah buku dengan ketepatan yang nyaris tiada duanya. Tanpa sumber buku di tangan! Tulisan yang luar biasa itu diberinya nama Madilog. Atau, lihatlah Soekarno dan tokoh-tokoh pergerakaan seperti Dokter Tjipto Mangoenkoesoema yang dibuang oleh Pemerintah kolonial dan merasa sedih karena tidak bisa membawa serta buku-buku mereka untuk dibaca. Konon Romo Driyarkara di tahun 1950-60an mengungkapkan betapa semangat membaca Ir Soekarno luar biasa: kerap meminjam buku kepadanya tetapi juga kadangkadang lupa mengembalikannya! Jika kita membaca tulisan-tulisan Soekarno, kita seperti diajak untuk melakukan safari ide-ide filosofis, politis, sosial, kultural, ideologis yang sangat ramai dengan bahasa yang khas menggerakkan, menggoyahkan.

2

Di awal tahun 1920-an, Mohammad Hatta menulis dua artikel perihal kerugian bagi para petani apabila mereka menyewakan tanahnya. Artikel itu berjudul “Kedudukan ekonomi para penyewa tanah orang Indonesia” (De economische positie van den Indonesischen grondverhuurder) dan “Beberapa catatan tentang ordonansi penyewaan tanah di Indonesia” (Eenige aantekeningen betreffende de grondhuur-ordonnantie in Indonesië). Tulisan itu merupakan tulisan kritis. Tetapi, lihatlah “perjuangan” Hatta untuk menulis artikel itu: “Itulah tulisanku pertama dalam Hindia Poetra. Sekalipun pengetahuanku belum banyak tentang ekonomi, aku berusaha sedapat-dapatnya buah tanganku berdasarkan ilmiah […] Lama juga waktu yang kupergunakan untuk mengarang dua karangan itu. Kalau aku tak salah, kira-kira 6 bulan. Sambil belajar aku mengarang dan sedapat-dapatnya membaca pula buku yang dapat aku pergunakan sebagai bahan atau dasar. Lambat-laun itu menjadi kebiasaanku. Aku memperoleh dasar ilmiah bagi buah tanganku dan pengetahuanku bertambah dalam dan luas. ” Simaklah Mohammad Hatta: Memoir sebagaimana dikutip dalam Parakitri Simbolon, Menjadi Indonesia, Jakarta: Kompas, 2006, 647.

20

Studia Philosophica et Theologica, Vol. 9 No. 1, Maret 2009

mengantisipasi sebuah peradaban yang akan mengubah tata sosio-politik Perancis dan dunia, yaitu Revolusi Perancis yang berlangsung konon selama seratusan tahun (1789 dan seterusnya). Terminologi “Sapere Aude”, seperti yang dikatakan oleh filosof Immanuel Kant”, secara persis merujuk pada tindakan (gerakan) yang berani untuk berpikir sendiri. “Berpikir sendiri” maksudnya berani untuk keluar dari inferioritas, ketidakdewasaan, kepicikan sendiri (atau “man’s release from his self-incurred tutelage”).3 Abad Pencerahan (Sapere Aude) di Indonesia memiliki keragaman sembulan. Kita dapat menyebut seperti “Pemberontakan batin dan kesadaran Kartinian (1879-1904) yang tersembunyi dalam surat-suratnya”, “Kisah tragis Saidjah dan Adinda dalam karya Multatuli (atau Eduard Douwes Dekker 1820-1887) yang berjudul Max Havelaar (terbit 1860) yang untuk pertama kalinya mengumumkan kebobrokan sistem kolonial dengan segala kebijakan dagangnya yang menindas rakyat”, “Kreativitas Wahidin Soedirohoesodo dengan terbitan surat kabarnya dalam bahasa Melayu dan Jawa, Retnodhoemilah, lantas dengan penuh semangat mendorong dan terlibat dalam pendirian Boedi Oetomo 1908 yang menjadi cikal-bakal dari “National Awakening”. Tentu saja, pendirian dari Sarekat Islam (atau Sarekat Dagang Islam) pada periode berikutnya juga amat menandai sebuah periode Aufklärung Indonesia.4

3

Kant answers the question quite succinctly in the first sentence of the essay: “Enlightenment is man’s emergence from his self-incurred immaturity.” But the answer itself is so enlightening, that it requires another 2,600 words from Kant to fully develop the concept. He continues that the immaturity is self-inflicted not from a lack of understanding, but from the lack of courage to use one’s reason, intellect, and wisdom without the guidance of another. Our fear of thinking for ourselves. He exclaims that the motto of enlightenment is “Sapere aude”! – Dare to be wise! The German word Unmündigkeit means not having attained age of majority or legal adulthood. It is sometimes also translated as “tutelage” or “nonage” (the condition of “not [being] of age”). Kant, whose moral philosophy is centered around the concept of autonomy, is distinguishing here between a person who is intellectually autonomous and one who keeps him/herself in an intellectually heteronomous, i.e. dependent and immature status. The majority of people are lazy cowards who gladly remain in this immature state for their entire lives. Why? Simply because immaturity is convenient. Why is it convenient? Because “guardians” such as books, doctors, spiritual advisors, and anyone whom we can pay to think for us, does the heavy mental lifting and tells us how to think. Further, these guardians have convinced us that we don’t have to think. For “the largest part of mankind (including the entire fair sex)”, not only is thinking difficult, but it is dangerous. It doesn’t matter that the danger is NOT great. We have been intimidated into thinking that it is and therefore we are fearful of taking that first step into thinking for ourselves. See “Answering the Question: What is Enlightenment?” in http://en.wikipedia.org/wiki/ What_is_Enlightenment%3F (Accessed in May 10, 2009)

4

Ariel Haryanto mempersoalkan “genuitas” Boedi Oetomo sebagai sebuah gerakan nasional, karena menurutnya Boedi Oetomo bersifat aristokrat dan eksklusif kaum terpelajar (identik dengan masyarakat kelas menengah ke atas pada waktu itu). Sementara itu gerakan-gerakan Sarekat Dagang Islam lebih populis dan egaliter, yang karenanya lebih menandai sebuah

Armada Riyanto, Gerakan-Gerakan Pencerahan

21

Karena merupakan sembulan, peristiwa lain yang dapat disebut lagi sebagai komponen periode Pencerahan di Indonesia adalah gerakan “revolusi” pendidikan yang ditawarkan oleh seorang Pastor Katolik, Franciscus Georgius Josephus van Lith SJ atau sering disebut “Romo van Lith” (1863-1926). Van Lith mendirikan sekolah guru di Muntilan tahun 1900, sekolah guru berbahasa Belanda 1904, dan pendidikan para kepala guru 1906. Dari sendirinya Romo van Lith berkebangsaan Belanda. Tetapi, pada pendirian Volksraad tahun 1917 (semacam DPR bentukan Pemerintah kolonial yang usulan awalnya terdiri dari 25 anggota Bumiputera, 30 orang Belanda, sisanya 3 atau 5 dari golongan lain5 ), Romo van Lith justru diusulkan oleh K.H. Agus Salim untuk menjadi anggota Volksraad sebagai wakil dari pribumi! Posisi politik Romo van Lith, seorang misionaris Belanda Katolik, kita ketahui dari tulisannya, “Kedudukan Nederland terhadap Hindia-Belanda” (De positie van Nederland ten opzichte van Nederlandsch-Indië): Pemerintah Belanda menginginkan supaya para misionaris berdiri di pihaknya, dan orang-orang Bumiputra juga mengharapkan hal yang sama. Dalam hal ini para misionaris harus berdiri di pihak anak-anak negeri. Sikap ini mengandung risiko ketika anak-anak negeri terpaksa menggunakan cara-cara yang tidak sejalan dengan hukum. Kalau demikian, apakah yang harus dilakukan oleh para misionaris? Semua orang tahu bahwa kami para misionaris ingin bertindak sebagai pihak perantara. Namun, jika keadaan tidak dapat dikendalikan lagi dan terpaksa terjadi pertentangan yang memaksa kami memilih pihak, maka kami harus berdiri di pihak anak-anak negeri!6

Dengan tulisan yang semacam ini, dalam konteks waktu itu, semestinya Romo van Lith dapat diajukan ke pengadilan. Jelas nadanya adalah “sikap menentang Pemerintahan kolonial”. Tetapi, tulisan semacam ini menjadi semacam inspirasi pembelaan dari empat tokoh pergerakan

gerakan kebangkitan nasional. Lihat Ariel Heryanto, “Questioning the relevance of national awakening today,” The Jakarta Post, 21 May 2008. Archived at http://blogs.arts.unimelb.edu.au/ arielh/2008/ 05/22/on-national-awakening. Menurut saya, kategorisasi yang diajukan oleh Ariel Haryanto tidak plausible. Sebab, karakter-karakter sosiologis yang diberikan terlalu memiliki nuansa kacamata sekarang. Sementara, ketika sebuah gerakan semacam Boedi Oetomo menjadi mungkin pada waktu itu, justru karena para anggotanya mampu merespon bagaimana sebuah pendirian pergerakan didirikan. Sarekat Dagang Islam itu sendiri pada waktu itu tidak lepas dari ideologi keislaman yang egaliter. Sementara Boedi Oetomo menjalankannya dalam konteks pergumulan, kultur Jawa. 5

Lih. Parakitri Simbolon, Menjadi Indonesia, Jakarta: Kompas 2006, 658. Tetapi, dalam Wikipedia, disebutkan awalnya 38 jumlah keseluruhan, diantaranya 15 dari Bumiputera. Sementara itu di tahun 1920-an, mayoritas anggotanya sudah kebanyakan Bumiputera. Lih. http://id.wikipedia.org/wiki/Volksraad (akses 10 Mei 2009).

6

Tulisan ini memiliki tahun penulisan sekitar 1920-an sebagaimana dikutip dari Parakitri Simbolon, Op.cit., 685-686.

22


nasional di Belanda (Hatta, Nazir Pamoentjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdoel Madjid Djojodiningrat) yang ditangkap dan diadili karena tulisantulisannya yang kritis. Tak pernah kita lupakan remarks dari Snouck Hurgranje dalam bukunya, Nederland en Islam, demikian: Camkanlah tuan-tuan yang terhormat, sekalipun tuan-tuan menjatuhkan hukum terberat atas keempat orang ini (Hatta, Ali Sastro, Nazir, Abdoel Madjid), tuantuan tidak akan berhasil menjadikan mereka “penjahat”. Tetapi tuan-tuan akan menjadikan mereka martir yang oleh bangsanya akan dipuja sebagai pahlawanpahlawan kemerdekaan.7

2.

Dekade Duapuluhan: Mengalahkan “Self-incurred Tutelage” Periode dekade dua puluhan dihiasi dengan aneka ragam gerakan pencerahan yang mengerucut pada sebuah deklarasi gemilang, Sumpah Pemuda 1928. Periode pergerakan nasional dekade dua puluhan dari negeri ini kerap hanya dimaknai sejauh peristiwa 1928. Padahalnya, periode ini penuh dengan lobi-lobi tingkat tinggi di antara para pemuda Indonesia untuk mengurai identitas nasionalnya. Kalimat-kalimat Sumpah Pemuda “Bertumpah darah satu, Indonesia; Berbangsa satu, Indonesia; dan Berbahasa satu, Indonesia” merupakan komponen-komponen frase yang tidak sekali jadi. Kalimat-kalimat itu melukiskan pergumulan rasional, politik, kultural sekaligus. Pada dekade ini kita memiliki tokoh-tokoh muda seperti Muhammad Yamin, Soegondo Djojopoespito, Tan Malaka, Marah Soetan, Poernomowoelan (nona), Mangoensarkoro, Ki Hadjar Dewantara, J. Leimena, Sukarno, Agus Salim, dan beberapa tokoh keturunan Cina, dan seterusnya. Mungkin periode ini dapat disebut sebagai dekade paling flourishing dari filsafat politik para tokoh pergerakan Indonesia untuk mengurai paham-paham kesatuan, kebangsaan, ke-Indonesia-an (dalam imaginasi) yang mengatasi sekat-sekat primordial seperti kesukuan, budaya, ideologi, agama, dan – yang paling krusial – bahasa. Peristiwa “Sumpah Pemuda” Oktober 1928 itu sendiri sesungguhnya merupakan rangkaian dari rapat-rapat para pemuda tokoh pergerakan, yang sering kali disebut sebagai Kongres Pemuda II (sementara Kongres Pemuda yang pertama telah berlangsung tanggal 30 April – 2 Mei 1926 untuk mewujudkan persatuan pemuda Indonesia). Sebagai sebuah kongres atau rapat besar, penyelenggaraannya memiliki kepanitiaan yang susunannya sebagai berikut: Soegondo Djojopoespito (ketua) – dari PPPI (Permoefakatan Perhimpunan Pemuda Indonesia) Djoko Marsaid (wakil ketua) – Jong-Java (Pemuda Jawa)

7

Sebagaimana dikutip dari. Ibid., 687.


23

Muhammad Yamin (sekretaris) – Jong-Sumateranen Bond Amir Sjarifuddin (bendahara) – Jong-Batak Djohan Mohammad Tjai (pembantu I – Jong-Islamieten Bond Katjasoengkono (pembantu II) – Pemoeda Indonesia Senduk (pembantu III) – Jong-Celebes J. Leimena (pembantu IV) – Jong-Ambon Rohjani (pembantu V) – Pemoeda Kaoem Betawi Konon, hadir dalam Kongres II di sebanyak 750 orang, yang tidak hanya terdiri dari para pemuda Bumiputera, tetapi juga keturunan Cina dan Belanda. Sidang-sidang utama dijalankan tiga kali di tempat-tempat yang berbeda-beda yang pada waktu itu biasa mereka gunakan. Sidang pertama (Sabtu malam 27 Oktober) berlangsung di Gedung Pemuda Katolik (Katholieke Jongelingen Bond) di Waterlooplein (Jl. Lapangan Banteng), sidang kedua (Minggu pagi 28 Oktober) di gedung bioskop “Oost Java” di Koningsplein Noord (Medan Merdeka Utara), dan sidang ketiga (Minggu Malam 28 Oktober) di Gedung Klup Indonesia (Indonesische Clubgebouw) di Kramat (Jl. Kramat Raya 106).8 Yang menarik untuk disimak di sini adalah partisipasi para Pemuda Katolik. Agak sukar untuk menyebut siapa saja yang ambil bagian dalam perhelatan kaum muda ketika itu. Tetapi, yang pasti para Pemuda Katolik tidak absen, bahkan secara kreatif menjediakan tempat untuk itu. Di akhir sidang ketiga, dibahas bagaimana dikembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air lewat kegiatan kepanduan (padvinderij). Tema ini didahului oleh pidato-pidato yang menunjukkan formasi persatuan: Ramelan yang beragama Islam dari kepanduan Sarekat Islam, Theo Pangemanan yang beragama Kristen dari kepanduan Nasional, dan Mr. Soenarjo sebagai ketua Persaudaraan Antara Pandoe Indonesia. Ketiganya menegaskan bahwa perbedaan agama sama sekali tidak menjadi halangan untuk bersama-sama membicarakan perasaan persatuan dan kebangsaan. Dan, secara mengejutkan di akhir acara ini diperdengarkan alunan lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman, wartawan Sin Po, seorang Kristen dengan biola diiringi piano oleh Dolly Salim (Putri Haji Agoes Salim), seorang Muslimah. Dari segala yang bisa dikatakan tentang dekade dua puluhan-an ialah bahwa para tokoh pergerakan merupakan pribadi-pribadi yang secara idealis mampu mengatasi self-incurred tutelage-nya. Mereka bukan saja telah menampilkan keberanian untuk berpikir sendiri, melepaskan diri dari kungkungan kolonial, melakukan perlawanan rasional. Melainkan, mereka juga telah berani menyeberangi lautan dan gunung penghalang sekat-

8

24

Ibid., 695.


sekat kesukuan, agama, budaya, aneka dorongan primordialnya. Dengan kata lain, para Pemoeda Indonesia dekade dua puluhan telah mengalahkan musuh dan dirinya mereka sendiri. 3.

Dekade Tiga-Empatpuluhan: Kemerdekaan itu Era tiga-puluhan dihiasi dengan tampilnya sebuah keberanian yang menyeruak. Tetapi, belum menampilkan sebuah gerakan efektivitas. Keberanian di era ini, misalnya, hadir dalam dilayangkannya sebuah Petisi kemerdekaan, yang disebut dengan petisi Soetardjo. Petisi yang dilayangkan ke Ratu Wilhelmina tersebut ditandatangani oleh anggota Volksraad tahun 1936, di antaranya juga ditandatangani oleh I.J. Kasimo dan Sam Ratulangi. Dekade empat-puluhan dapat disebut sebagai salah satu puncak pergulatan Periode Pencerahan Politik bangsa Indonesia. Bukan semata pada dekade ini diproklamasikan Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, tetapi juga lantara filsafat politik para Pendiri Negara ini menjadi sebuah pembelajaran yang gemilang. Bahkan, produk dari rasionalitas para Pendiri Negara dapat disebut menjadi rujukan tunggal perjalanan dari bangsa ini. Peristiwa ini menjadi rujukan konsep-konsep filosofis-ideologis negara, sistem hukum, kebersatuan bangsa, dan seterusnya. Kategorisasi politik semacam golongan Islam, golongan Nasionalis memiliki akar di sini, yaitu saat mereka berdiskusi tentang dasar-dasar negara Indonesia merdeka, Konstitusi 1945. Kategorisasi ini makin mengerucut pada sidang Konstituante 1957 dan lantas terbawa-bawa hingga hari ini.

4.

Dekade Limapuluhan: Mendefinisikan Identitas Bangsa Dekade lima puluhan menjadi semacam kelanjutan langsung dari dekade empat puluhan, yaitu politik Indonesia berada dalam ranah kesibukan mendefinisikan identitas ideologis negara dan bangsa. Ketegangan demi ketegangan berlangsung di berbagai tingkat kehidupan masyarakat. Terjadi beberapa konflik berdarah, lantaran pemberontakan fisik. Beberapa kelompok Islam menampilkan radikalismenya. Sementara itu, kelompok-kelompok partisan komunis mengambil sikap-sikap agresif, memicu aneka pertentangan dalam masyarakat. Dekade lima puluhan ramai di dalam dan di luar parlemen. Belum dapat dibayangkan sebuah tata kehidupan yang mengedepankan pembangunan. Maklum, pemindahan kekuasaan dari Pemerintahan kolonial bukan terjadi ketika Proklamai 1945, melainkan pada maraton sidang Perjanjian Meja Bundar 1949. Artinya, Pemerintah Indonesia sesungguhnya baru “terbentuk” ya di tahun ini. Pemindahan kekuasaan bukan perkara sepele, bukan perkara saat ini kekuasaan ada di tangan putera-puteri Indonesia. Pemindahan


25

kekuasaan meminta pula bentuk-bentuk yang kurang lebihnya telah kokoh, seperti identitas ideologis dan bagaimana sistem parlementer/presidensiil mesti dijalankan, di samping sistem hukum-kultur-pendidikan, dan seterusnya. Tidaklah mengherankan bahwa rekaman peristiwa-peristiwa dekade lima puluhan ini menampilkan sebuah dinamika luar biasa. Kita beruntung memiliki seorang indonesianis (ahli yang mengeksplorasi sejarah modern Indonesia), Herbert Feith (1930-2001) yang tekun menghimpun dan menggali dinamisme Indonesia periode ini. 9 Dari Herbert Feith-lah kita memiliki gambaran-gambaran yang kurang lebih persis tentang berbagai perdebatan, kegemilangan Pemilu pertama 1955, dan bahkan beberapa saat menjelang “decline”-nya Indonesia di periode 1960-an. Herbert Feith lahir di Austria dari keluarga Yahudi, lari dari sergapan NAZI ke Australia dan memiliki minat tinggi pada studi tentang Asia Tenggara dan konon juga amat mencintai Indonesia. Dari Hebert Feith, kita memiliki para indonesianis dari Amerika yang juga sangat mencintai Indonesia, di antaranya Daniel S. Lev, Benedict Anderson, Ruth McVey. Herbert Feith mengetik semacam reportase singkat tentang Pemilu 1955 sekalian dengan pembagian kursinya yang lantas diterbitkan oleh Cornell University dengan judul The Indonesian elections of 1955. Buku ini dapat dinikmati dalam situs yang khusus dibaktikan untuk menguak sejarah modern Indonesia oleh Cornell University di http://digital.library.cornell. edu/c/cmip/browse.html, sebuah situs internet yang sungguh penting dan bermutu. Dalam konteks Katolik dan Politik, kita mendapat informasi penting tentang eksistensi Partai Katolik yang mendapatkan suara terbanyak nomor 7. Partai Katolik terlihat eksis dan diperhitungkan. Tokoh paling populer ketika itu adalah I.J. Kasimo, Frans Seda, Ben Mang Say, dan seterusnya. Dalam buku, Republic of Indonesia Cabinets, 1945-1965, garapan Susan Finch and Daniel S. Lev10 , kita disuguhi sebuah panorama politik Indone-

9

After a short break in Australia, Herbert and his new wife, Betty, returned to Indonesia as volunteers under the scheme. As a student of politics it was natural that he should observe closely the Indonesian political scene, and his detailed knowledge brought him to the notice of George McT Kahin a leading American scholar of Indonesia and led to the offer of a graduate scholarship at Cornell University. At Cornell, between 1957 and 1960, he wrote what was to be recognised as the definitive study of Indonesia in the 1950s, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, as well as other monographs published by the Cornell Modern Indonesia Project. His fellow students in the Program included Daniel Lev, Benedict Anderson and Ruth McVey. See http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Feith (accessed in May 10, 2009).

10 Buku ini di-upload oleh Cornell University dan dapat dinikmati di http://digital.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=cmip;cc=cmip;rgn=full%20text;idno= cmip038;didno= cmip038;view=image;seq=3;node=cmip038%3A2 (akses 10 Mei 2009).

26


sia, yang jika kita baca dengan kacamata sekarang terasa dinamis, aneh. Pemerintahan Indonesia mengalami jatuh bangun kabinet (yang dipimpin oleh Perdana Menteri), yang ketika itu Pemerintahan Indonesia berada dalam sistem parlementer dan bukan presidensiil. Pemerintahan ketika itu ada usianya satu tahun, enam bulan, bahkan satu bulan (Kabinet Susanto di Desember 1949-Januari 1950!). Dekade lima puluhan yang paling brilian, menurut saya, adalah saat dijalankannya sidang Konstituante. Sidang Konstituante adalah sidangsidang untuk menyusun Konstitusi Negara. Memang Sidang itu telah dipandang gagal, karena tidak mencapai kata sepakat tentang dasar ideologi negara. Sebuah perdebatan yang secara konkret menjadi emblem ketegangan dari bangsa ini, perdebatan antara kelompok Nasionalis dan kelompok Islam. Yang pertama mengusung Pancasila, sementara yang kedua mengupayakan Syariat Islam. Konstituante yang telah menjalankan sidang-sidangnya sejak 1957 itu lantas dibubarkan oleh Presiden Soekarno dengan dekrit 5 Juli 1959. 5.

“Sapere Aude” Atmodarminto-an Salah satu remark paling berani untuk menggagas penolakan atas Syariat Islam sebagai wujud “Negara Islam” diungkapkan dalam salah satu pidato yang diberikan oleh Atmodarminto dari Partai Gerinda (Gerakan Indonesia Raya) di salah satu sidang Konstituante tahun 1957. Atmodarminto adalah ayah dari Wiyogo Atmodarminto, mantan Gubernur Jakarta. Gerinda adalah partai kecil ketika itu. Keberaniannya mengemukakan argumentasi menentang pendirian “Negara Islam” memunculkan amarah tokoh-tokoh partai Islam, tetapi secara adil dia menunjukkan realitas perjalanan bangsa Indonesia yang sarat akan pertikaian dan pengorbanan. Sejarah bangsa Indonesia bukanlah sejarah Islam atau bukan sejarah yang menuju Keislaman. Sejarah Indonesia, menurut Atmodarminto, adalah sejarah konflik dan pertengkaran sejak Hindu, Budha, dan terlebih ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai menguasai Jawa. Tetapi, di antara Islam sendiri, telah ada perpecahan dan konflik berdarah. Tidak ada kesatuan dalam raja-raja Islam. Atmodarminto adalah seorang Islam. Ia termasuk keluarga kerajaan Yogya atau Solo (?). Berikut ini satu dua kutipannya dari buku yang dihimpun oleh Herbert Feith dan Lance Castles, dengan judul Indonesian Political Thinking 1945-1965 (Ithaca and London: Cornell University, 1970):11

11 Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, Jakarta: LP3ES, 1988. Tentang pidato Atmodarminto, dapat dilihat di halaman 184-188.


27

Pada saat sekarang ini masyarakat kita pada umumnya tidak dapat disebut sebagai masyarakat Islam. Kepercayaan dan adat istiadat tinggal dari kakek moyang seperti percaya kepada jiwa atau rohnya para leluhur, yang dianggap dapat memberi kebahagiaan hidup, masih menjadi pangkal dari masyarakat kita pada umumnya […] Menurut saya agama Islam tidak pernah dapat menguasai jiwa rakyat yang terbesar dari Indonesia. Memang, rakyat yang terbesar suka memeluk agama Islam, tetapi mereka itu memeluk agama Islam dengan paham Islam abangan, ialah Islam dengan jiwa yang masih penuh dengan kepercayaan lain […] Setiap orang tahu bahwa rakyat Indonesia terdiri dari bermacam-macam kelompok kepercayaan dan agama dan diantaranya ada empat agama yang diakui Pemerintah: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu Bali. Dan dalam kelompok agama Islam, masih ada kelompok Islam mutihan dan Islam abangan. Menurut saya, usulan pendirian negara Islam jelas akan ditentang oleh ketiga kelompok lain (yang bukan Islam) dan masih akan ditentang juga oleh kelompok Islam abangan yang perasaan nasionalismenya tinggi […]

Kemudian, Atmodarminto mengemukakan argumentasi yang secara straight to the point menyatakan penolakannya atas dasar negara Islam Karena semenjak revolusi nasional kita yang dimulai dengan Proklamasi hingga sekarang Dasar Negara kita Republik Indonesia belum pernah berganti dan belum pernah mengalami perubahan, maka dasar-dasar kenegaraan lain-lainnya termasuk dasar Islam, belum mempunyai sejarah di dalam negara kita Republik Indonesia, dan karena itu maka pendapat yang memasukkan Islam dijadikan Dasar Negara adalah pendapat baru dan saya anggap sangat ideal dan spekulatif dan bilamana dilaksanakan resikonya mungkin terlalu besar. Yang pasti akan menimbulkan perpecahan di antara kita sama kita, dan mungkin menghebat hingga pecah perang saudara. Pelaksanaan dari pendapat No 2 [dalam sidang Konstituante] atau Islam dijadikan Dasar Negara itu berarti, bahwa hasil dari revolusi nasional kita akan diambil atau dikutup seluruhnya oleh golongan Islam saja, atau bahwa golongan-golongan agama-agama dan kepercayaankepercayaan lain-lainnya, golongan kebatinan akan dijadikan indung tempel atau tlosor saja. Meskipun telah disampaikan bahwa jika Islam dijadikan dasar negara, hal itu tidak akan merugikan kelompok-kelompok agama lain, akan tetapi hal itu hanyalah sekedar alasan dan janji-janji belaka yang saya ragukan dan saya sangsikan […]

Pidato Atmodarminto, menurut saya, memiliki bahasa realis-historis. Pidato itu sendiri sudah barang tentu sangat disputable jika disimak dalam perspektif Islam. Tetapi, pidato Atmodarminto merupakan salah satu cetusan Sapere Aude yang sulit dicari kembarannya dalam sejarah pergerakan politik Indonesia sejak pertama kalinya dijalankan perdebatan tentang ideologi negara sampai saat ini. Mungkin, Pidato Atmodarminto dapat disejajarkan dengan “interupsi” Latuharhary pada pembahasan sidang-sidang BPUPKI tentang UUD 1945. Ketika itu, Latuharhary secara terang-terang menolak dicantumkannya tujuh kata dalam penegasan Syariat Islam sebagai kelanjutan dari Sila Pertama, Ketuhanan Yang Mahaesa. Setelah Latuharhary dan Atmodarminto, bahasa kritis terhadap agama dan diktatorisme agama kurang mengemuka. 28


Episode dinamisme politik Indonesia era dekade lima puluhan demikian kaya hingga seorang indonesianis, Daniel S. Lev berujar bahwa era ini masih menyimpan harta karun untuk terus digali dan dieksplorasi oleh para cendekia Indonesia. Bagi saya, ini merupakan salah satu periode di mana filsafat politik Indonesia dipertaruhkan secara blunt. Bahasa kritis ideologis agamis bertarung satu sama lain, menorehkan hipotesis-hipotesis ilmiah tentang peradaban manusia Indonesia. Jika Anda seorang Katolik, saran saya, janganlah mencari momenmomen yang secara terpisah Anda maksudkan sebagai kontribusi genuine. Kekatolikan campur baur dengan keprihatinan bangsa untuk mendefinisikan ideologi negara. Ideologi bukanlah sebuah ilmu (logos) tentang ide (idee). Ideologi mengungkapkan pula warna, pola, Weltanchauung, horison dan nyaris segalanya tentang perjalanan bangsa ini. Kekatolikan lebur bersama keislaman dan nasionalitas. Maksudnya: kekatolikan adalah juga perjuangan untuk menegakkan kebenaran sebagai pondasi keutuhan bangsa ini. 6.

Dekade Enampuluhan dst.: Kritik-kritik Periode enampuluhan menjadi sebuah sejarah tragis perjalanan bangsa ini. Pemerintahan Orde Baru kerap menulisnya sebagai sebuah kemenangan Pancasila (melawan Komunisme). Tetapi, perspektif pandangan ini masih berada pada orientasi kekuasaan ideologis. De facto, terjadi pembantaian dan pertumpahan darah yang tak terbilang jumlahnya. Dan, lebih tragis lagi, dari nyawa jutaan manusia itu, tak terhitung yang tak berdosa. Artinya, ini adalah periode paling gelap bangsa kita, sejak Kisah Penciptaan! Saya urung menulisnya sebagai salah satu puncak pergerakan Enlightenment bangsa ini. Sementara itu, catatan panoramik saya atas tahun-tahun sesudah enam-puluhan masih seputar kritik-kritik ideologis atas kekuasaan Orde Baru yang bersinar di luar tetapi keropos di dalam. Tetapi, bagaimanapun juga, saya adalah “anak zaman” ini. Saya masih terus berusaha merefleksikannya. Dekade tujuhpuluhan Indonesia berada dalam disposisi kegamangan. Dunia ketika itu hampir sepertiga dikuasai oleh komunisme. Sebagai negara yang bukan komunis, Indonesia tidak mengambil sikap netral terhadap pergolakan politik di Timor Timur. Indonesia masuk dan ikut campur tangan untuk menghantam komunis. Situasi itu untuk sementara dapat dipahami, apalagi juga ketegangan ideologis ditandai dengan perseteruan antara Barat dengan komunisme. Dan, dari sendirinya, Indonesia tidak mengambil sikap kolaboratif dengan negara-negara komunis. Di dalam negeri sampai periode sembilan puluhan, Pemerintahan Orde Baru mempromosikan ideologi pembangunan secara amat gencar. Dengan


29

berbagai cara dan dalam hampir di segala sektor kehidupan, ideologi pembangunan menjadi nada dasar, seolah nafas kehidupan. Tetapi, pemerintahan yang koruptif dan diktator menjadi kanker di tubuh bangsa Indonesia. Puncaknya: krisis hebat tahun 1998 dan sesudahnya. Indonesia babak belur. Konflik berdarah-darah menjadi kabar setiap hari. 7.

Penutup: Katolik dan Politik dalam Skema Kolaboratif Gereja Katolik, khususnya Gereja Indonesia, sering berada dalam disposisi “ragu” melakukan eksplorasi kedalaman spiritual sejarah politiknya. Ingatan dekat dan indah dari orang Katolik kerap terfokus kepada tokoh-tokoh dekade lima atau enam puluhan, seperti I.J. Kasimo atau Mgr. Soegijopranoto. Tetapi, panorama sejarah politik Gereja Katolik tetap saja diselimuti mendung “beban sejarah” masa lalu yang secara spiritual teologis terlanjur jatuh pada adagium, Gereja Katolik tidak berpolitik praktis. Secara umum disposisi ragu ini disebabkan oleh pemahaman yang kurang menyeluruh atas pengalaman historis relasi Katolik dan politik. Ada semacam rasa “terbebani sejarah”. Jika kita menyimak konteks dekat, sejarah kekristenan Indonesia, di sini pun kita mengalami semacam perasaan “inferior” atau disposisi “penyesalan”. Betapa tidak, identifikasi bahwa kekristenan sama dengan “agama penjajah” toh di sana sini tetap kental. Sadar atau tidak, stigma bahwa kekristenan gandeng dengan penjajahan masih menjadi semacam “luka” yang sulit sembuh, padahal tidak tepat. Memandang sejarah membutuhkan perspektif logika yang benar. Jika kekatolikan diidentikkan dengan sejarah keterpisahan iman dan politik atau dirancukan dengan sejarah kekerasan, cara pandang semacam ini jelas tidak tepat. Sejarah pertama-tama adalah ingatan (memoria). Dan, ingatan paling mudah adalah ingatan akan peristiwa spektakuler. Misalnya, orang Belanda (Katolik) lebih kita ingat sebagai penjajah. Tetapi, pernahkah kita menyadari bahwa Almarhum Romo van Lith adalah seorang Katolik yang diusulkan oleh K.H. Agoes Salim, seorang tokoh pergerakan nasional Muslim untuk menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat yang dibentuk tahun 1917)? Atau, siapa yang mengingat bahwa salah satu rapat-rapat penting yang menghasilkan Sumpah Pemuda dijalankan di gedung pemuda Katolik (Katholieke Jongelingen Bond) di Waterlooplein (Jl. Lapangan Banteng) tanggal 27 Oktober 2008?! Atau, terpikirkan-kah kita akan protes dan kritik dari Romo Smets CM, misionaris Belanda yang bertugas di Madiun, kepada Pemerintahan kolonial atas perlakuan diskriminatif kepada para pekerja Bumiputera?! Atau lagi, simaklah bagaimana para misionaris telah berjerih payah mendirikan sekolah-sekolah untuk

30


mencerdaskan anak-anak Jawa, seperti van Megen CM, de Backere CM, Bastiaensen CM, dan para pelanjutnya (contoh sekedar untuk menyebut di wilayah keuskupan Surabaya, belum termasuk di keuskupan-keuskupan lain di Malang dan seluruh Indonesia yang dikerjakan oleh para misionaris lain yang hebat)?! Detil-detil yang mengindikasikan panorama aktivitas masa lampau dari partisipasi orang-orang (juga para pastor) Katolik dalam politik kerap terkubur dari ingatan, dan yang tampak adalah nisan-nisan emblem kegetiran bahwa kekatolikan gandeng dengan penjajahan. Jika demikian, terasa tidak adil kita memandangnya. Jarak waktu yang sangat besar antara hidup kita dengan peristiwa sejarah sebenarnya bukan hanya mengatakan “kelampauan” tetapi juga jurang perspektif. Artinya, ingatan akan sejarah sesungguhnya juga sekaligus mengatakan “pengadilan historis dalam perspektif sendiri” (historical judgment). Kita tidak pernah bisa mengingat peristiwa masa lampau sebagai sebuah peristiwa yang otonom, yang memiliki konteksnya sendiri, yang terjadi dalam zamannya. Yang sering terjadi, peristiwa sejarah adalah sebuah peristiwa masa lalu yang sudah kita nilai, adili, eksplorasi. Akibatnya, dalam sejarah, peristiwanya sendiri lenyap, yang tinggal adalah penilaian kita saat ini. Halnya menjadi kurang adequate ketika penilaian itu diajukan untuk sebuah kepentingan sendiri, kepentingan kita saat ini. Terbebani oleh sejarah sebagai “agama penjajah?” Sebenarnya, konsep yang tepat tentang agama-agama adalah ketika agama “berdatangan” ke Indonesia, masing-masing memiliki sejarah “hitam”-nya sendiri-sendiri yang khas. Tak terkecualikan agama paling awal datang ke Indonesia, seperti Hindu dan Budha. Apalagi Islam (simak, misalnya, pidato Atmodarminto dalam sidang Konstituante tahun 1957, tatkala ia menolak Dasar Negara “Islam” yang hendak dikenakan oleh para eksponen-eksponen politis Muslim ketika itu). Sejarah kehadiran Islam di Indonesia pun gandeng dengan peristiwa-peristiwa perang dan penaklukan. Lihatlah Majapahit yang dihancurkan oleh Kerajaan Islam. Bukan hanya kekuasaan aktual kerajaan Majapahit melainkan hampir seluruh peradaban Hindu dihancurkan. Naskah-naskah Jawa kuna selamat hanya karena beberapa dari mereka dapat lari ke Bali atau Tengger. Dan, tentu saja, tak terkecuali kekristenan di Indonesia. Konsep historisitas kekristenan sebagai agama penjajah semata lebih dipondasikan pada sebuah rivalitas ideologis yang terus dikibas-kibaskan. Repotnya, orang Katolik sendiri berada dalam “kurungan” inferioritas. Orang Katolik memiliki semacam pengalaman “rendah diri” atau “kurang yakin” bahwa kiprahnya nanti akan diterima masyarakat. Armada Riyanto, Gerakan-Gerakan Pencerahan

31

Seyogyanya konsep tentang “agama penjajah” tidak menjadi sebuah keniscayaan, sebab sejarah agama-agama adalah sejarah manusia-manusia yang memiliki konstelasi kekuasaan dengan logika tunggal, ekspansif. Ekspansi senantiasa memiliki indikasi negatif. Sebab, ekspansi merupakan ekspresi dari penolakan eksistensi kelompok lain. Demikianlah logika semacam ini juga dimiliki oleh semua agama yang ada! Islam pun memiliki segala peristiwa dan jejak tinta hitam baik dalam sejarah perkembangannya di dunia maupun di Indonesia (khususnya di Jawa). Tetapi, lagi-lagi, cara pandang terhadap agama sebagai sebuah peristiwa kekacauan dalam sejarah sering kali diajukan hanya untuk memenuhi kepuasan batin yang dangkal. Perspektif semacam ini jelas tidak fair. Kekatolikan tidak identik pun tidak merupakan bagian dari logika kolonialisme di masa lampau. Kekatolikan merupakan sebuah bentuk kesaksian untuk menghadirkan Kerajaan Allah dalam hidup manusia di dunia sehari-hari kita. Dan, itulah sebabnya, kekatolikan merapatkan diri pada pelabuhan tata hidup bersama. Dengan kata lain, Katolik dan politik tidak saling tabrakan, melainkan justru harmoni. Kekatolikan menjadi pondasi pembangunan manusia secara menyeluruh dalam martabatnya yang utuh. Ketika politik mengejar “kebaikan tertinggi” (kebaikan umum atau Bonum commune bagi seluruh warganya), menurut Aristoteles, Katolik menghadirkan sang “Kebaikan Tertinggi” dalam hidup persekutuan umatnya, Gereja. Artinya, ketika politik berada dalam ranah tata dunia, Katolik mewartakan tata baru, tata keselamatan. Ekonomi (tata kelola) kehidupan bersama dan ekonomi penebusan tidak dipisah-pisahkan. Itulah sebabnya Katolik dan politik bukan hanya tidak bertentangan, melainkan justru menampilkan sebuah keterpaduan. Etika politik dan etika Katolik bukan dua hal yang saling bertumbukan, melainkan dua perspektif yang menghadirkan keselarasan. Keselarasan tata keselamatan dalam societas. Maka, skema partisipasi politik kita kini harus lebih mengedepankan skema ambil bagian dalam kolaborasi. Jika di masa lalu, kita akrab dengan kegemilangan tokoh-tokoh Katolik, kini skema gerakan pencerahan kita sebagai orang Katolik harus terwujud dalam upaya-upaya kolaborasi konkret, cerdas dan kreatif. Dengan siapa saja. Bahkan dengan kelompok umat lain yang paling radikal sekalipun! *)

32

Armada Riyanto: Doktor filsafat dari Universitas Gregoriana, Roma; dosen filsafat politik dan ketua STFT Widya Sasana, Malang. Email: [email protected]


BIBLIOGRAFI Anderson, Benedict and Kahin, Audrey, Eds., Interpreting Indonesian politics : thirteen contributions to the debate, Ithaca, N.Y: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1982. Anderson, Benedict R. and Ruth T. McVey, A preliminary analysis of the October 1, 1965, coup in Indonesia (with the assistance of Frederick P. Bunnell), Ithaca, N.Y: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1971. Feith, Herbert, The Indonesian elections of 1955, Ithaca, N.Y: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Dept. of Far Eastern Studies, Cornell University, 1957. _______, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, terjemahan LP3ES, Jakarta: LP3ES, 1988, 184-188. Haryanto, Ariel, “Questioning the relevance of national awakening today,” The Jakarta Post, 21 May 2008. Lev, Daniel S., The transition to guided democracy: Indonesian politics, 19571959, Ithaca, N.Y: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Dept. of Asian Studies, Cornell University, 1966. Simbolon, Parakitri, Menjadi Indonesia, Jakarta: Kompas 2006. Soedjatmoko, An approach to Indonesian history : towards an open future / an address before the Seminar on Indonesian History, Gadjah Mada University, Jogjakarta, Dec. 14, 1957, Ithaca, N.Y: Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Dept. of Far Eastern Studies, Cornell University, 1960. Thung, Yvonne, A guide to Indonesian serials, 1945-1965, Ithaca, New York: Cornell University Library, 1966.


33

GERAKAN-GERAKAN PENCERAHAN Panorama Sembulan-Sembulan Sejarah Politik Indonesia

Recommend Documents