Franchise Kemitraan BMC Kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

LAMPIRAN A.Contoh surat perjanjian waralaba

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Waralaba / Franchise Kemitraan BMC® Kami yang bertanda-tangan dibawah ini : Nama Umur Alamat NIK Disebut sebagai

: ROSADI, A.md.-------------------------------------------------------: 38 thn -------------------------------------------------------------------: BMC Pusat/ ANDA MOTOR YOGYAKARTA-----------------Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo No:1A Yogyakarta 55211-----: 34.7104.110474.0003 ------------------------------------------------: Pihak I (Pihak Pertama/Franchisor/pemilik merk BMC®)

Nama Umur Alamat NIK Disebut sebagai

: Mitra BMC (CONTOH ………) : 00 thn-------------------------------------------------------------------: Jl------------------------------------------------------------------------: 00.0000.000000.0000 -----------------------------------------------: Pihak II (Pihak Kedua/Franchisee), ------------------------------

Pada hari ini tanggal 11 April 2012, antara pihak I (Pihak Pertama ) selaku Franchisor dan Pihak II (Pihak kedua) selaku Franchisee sepakat serta setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk menjalankan usaha /bisnis waralaba (Franchise) untuk pembuatan sebuah bengkel motor umum dan grosir spare part dengan nama BMC® yang berkedudukan di Jl.Pangeran Diponegoro………. Adapun beberapa pasal perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara lain :------------------------------------------------------------------------PASAL 1 ------------------------------------------------------------------------------------SUBJEK PERJANJIAN------------------------------------------Subjek perjanjian ini adalah : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pihak I (Pihak Pertama ) selaku Franchisor adalah satu-satunya pemegang hak intelektual atas program BMC (Bengkel Motor Center) di Indonesia, yang dalam hal ini bertindak selaku Pemberi Lisensi (Licensor) yang telah menjelaskan dan menerangkan dengan sangat jelas kepada Pihak Kedua, tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha lisensi ini, baik tentang keuntungan dan kelebihannya maupun tentang kerugiannya dan kekurangannya, yang selanjutnya Pihak Pertama (pemberi lisensi) memberikan hak dan kewenangan kepada Pihak Kedua, untuk menggunakan, memanfaatkan, serta menjual dan menjalankan program tersebut di wilayah kerja (zone) Pihak Kedua, yang telah disetujui Pihak Pertama. ---------------------------------------------------------------------------------------1. Pihak Kedua adalah pihak pembeli yang merupakan Penerima Lisensi (Licensee) yang menyatakan diri telah mengetahui, telah mengerti dan telah memahami hal-hal yang berkaitan dengan usaha lisensi ini, baik melalui media cetak dan elektronik, buku-buku, serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha lisensi, maupun berdasarkan penjelasan yang telah diberikan oleh Pihak pertama, yang untuk selanjutnya

Universitas Sumatera Utara

Pihak kedua menyatakan sanggup dan bersedia untuk menjalankan dan mengembangkan usaha dengan memanfaatkan dan menggunakan program, milik Pihak Pertama dan menyatakan siap menerima serta menanggung resiko, tanpa membebankan kerugian dan resiko tersebut kepada Pihak Pertama.----------------------------------------------

----------------------------------------------PASAL 2 --------------------------------------------------------------------------------------OBJEK PERJANJIAN---------------------------------------Bahwa yang menjadi objek dari perjanjian ini adalah program bisnis / usaha berlisensi BMC/ Bengkel Motor Center (bengkel motor umum dan grosir spare part) yang diperjualbelikan dengan menggunakan metode Waralaba / Franchise Kemitraan, yang merupakan hak milik dari Pihak Pertama. ---------------------------------------------------------

---------------------------------------------PASAL 3 ------------------------------------------------------------------------------------ BENTUK KERJA SAMA ------------------------------------Bahwa perjanjian ini berbentuk perjanjian kerjasama berlisensi untuk menjalankan dan mengembangkan usaha dengan menggunakan metode Waralaba/Franchise Kemitraan BMC (Bengkel Motor Center) di wilayah / lokasi yang dimohonkan Pihak Kedua, dengan persetujuan Pihak Pertama. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------PASAL 4 -------------------------------------------------------------------------- PENUNJUKAN POSISI DAN KEWENANGAN ---------------------Bahwa dengan adanya kesepakatan ini, maka selanjutnya Pihak Pertama menunjuk dan menetapkan Pihak Kedua sebagai Home Sweet Home Licensing (HSHL), Jl………………………… sesuai dengan peta / zone yang dibuat oleh Pihak Pertama.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Bahwa Pihak Kedua dalam usaha lisensi ini, hanya berwenang untuk menjalankan dan membuka outlet BMC (Bengkel Motor Center) yang telah disetujui oleh Pihak Pertama di alamat tersebut diatas (HSHL), kecuali ada kesepakatan-kesepakatan dikemudian hari yang diatur pula dalam suatu perjanjian tambahan mengenai perluasan jaringan.---------------------

--------------------------------------------PASAL 5 ---------------------------------------------------------------------------------- WILAYAH KERJA (ZONE) -----------------------------------Wilayah kerja (zone) Pihak Kedua Exclusive terbatas pada program Waralaba/Franchise Kemitraan BMC (Bengkel Motor Center) yang mana untuk divisi bengkel motor umum-nya


berada di zona ….… (kota)…saja, sedang untuk market grosir spare part/ suku cadangnya tidak terbatas pada wilayah Propinsi / Kabupaten / Kota / Kecamatan / Kelurahan tetapi dapat menjangkau seluruh Indonesia. ------------------------------------------

-------------------------------------------PASAL 6 ---------------------------------------------------------------------------------- HAK DAN KEWAJIBAN ---------------------------------------Bahwa dengan adanya kesepakatan ini, maka masing-masing pihak, baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua sepakat untuk menentukan dan menetapkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yaitu : ------------------------------------------

I.

----------------------HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA -----------------------

A.

-------------------------------HAK PIHAK KEDUA ----------------------------------------

Bahwa dalam kesepakatan ini, Pihak Kedua memiliki hak, sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan hak sebagai pemegang lisensi Home Sweet Home Licensing BMC (Bengkel Motor Center) dari Pihak Pertama dalam usaha lisensi merk / brand BMC yang merupakan program Waralaba/Franchise Kemitraan BMC (Bengkel Motor Center) sesuai dengan lokasi Pihak Kedua yang berada sesuai dengan Pasal 4 diatas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Pihak Kedua berhak untuk menerima dan mendapatkan support management BMC (Bengkel Motor Center) yaitu Penginstalisasian bengkel, Pendampingan, penetrapan Informasi Tehnologi dan media-media promo, serta merk BMC dari Pihak Pertama selama kontrak berjalan, setelah Pihak Kedua melunasi biaya-biaya yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P ihak Kedua berhak untuk membuka dan menyelenggarakan 1 (satu) tempat usaha diwilayah (zone) yang telah ditunjuk oleh Pihak Pertama dan atau telah disepakati oleh Para Pihak.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P ihak Kedua berhak juga mengajukan kembali serta mendapatkan kemudahan (stimulus) dari Pihak Pertama, Jika dalam perkembangannya dimungkinkan untuk bisa membuka dan menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) tempat usaha lagi, di wilayah (zone) yang berbeda


sesuai pengajuan dari Pihak Kedua dan telah disepakati oleh Para Pihak, --------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P ihak Kedua berhak untuk merekrut dan menerima karyawan diwilayah (zone) yang telah ditunjuk Pihak Pertama untuk 1 (satu) tempat usaha (outlet).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P ihak Kedua berhak mendapatkan pembinaan, pengarahan, bimbingan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengoperasionalan, perawatan dan sistem pengembangan penjualan (marketing) bengkel motor umum berikut grosir spare part/ suku cadang roda dua BMC dari Pihak Pertama, dalam upaya untuk mengembangkan bisnis bengkel motor umum dan memperluas usaha grosir spare part/ suku cadang Pihak Kedua di wilayah kerja Pihak Pertama. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P ihak Kedua berhak mendapatkan materi dan barang-barang promosi seperti spanduk, barner, backlight, brosur, nota dan support link web diawal dan secara berkala, baik dalam skala lokal maupun nasional yang dibuat dan di biayai oleh Pihak Pertama.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P ihak Kedua berhak mengembangkan sistem marketingnya melalui jalur-jalur yang di inovasikan (dikembangkan) oleh Pihak kedua sendiri, dengan meminta pendapat serta persetujuan dari Pihak Pertama terlebih dahulu, guna peningkatan serta pengembangan bisnis bengkel motor umum berikut memperluas usaha grosir spare part/ suku cadang Pihak Kedua.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P ihak Kedua berhak mengembangkan jaringan pengadaan peralatan pendukung perbengkelan dan suku cadang-nya diluar wilayah kerja Pihak Pertama dengan meminta pendapat/saran dari Pihak Pertama terlebih dahulu.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P ihak Kedua berhak untuk mensponsori Pihak Ketiga untuk posisi HSHL serta menerima bonus atas usaha tersebut sesuai ketentuan Pihak Pertama dan keputusan akhir ditangan Pihak Pertama.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P ihak Kedua secara otomatis telah ditunjuk sebagai kepanjangan dari Pihak Pertama untuk kawasan................ (Master of Franchise), yang mana jika kedepan terdapat penunjukan untuk posisi HSHL untuk kawasan …………… lagi, Pihak Kedua untuk setiap penunjukan tersebut berhak menerima kompensasi sebesar 5% (lima prosen) dari nilai kontrak.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Pihak Kedua berhak untuk melakukan dan memberikan teguran dan peringatan, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pihak yang membuka dan menyelenggarakan BMC (membuka outlet) diwilayah kerja Pihak Kedua, yang diketahui dan atau dapat diduga telah melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencemarkan, merugikan dan atau merusak nama baik Pihak Pertama dan atau nama baik Pihak Kedua, dengan membuat laporan tertulis


kepada Pihak Pertama, dengan disertai bukti-bukti pendukung. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Pihak Kedua berhak untuk memindah tangankan dan atau mengalihkan hak licensingnya kepada pihak lain, atas seijin dan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama diantaranya Pihak yang berminat tersebut harus melalui wawancara, penilaian dan presentasi kepada Pihak Pertama. Dan untuk pengalihan dan penjualan hak lisensi tersebut, Pihak Kedua dibebankan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh prosen) dari nilai transaksi Pihak Kedua dengan nilai minimal transaksi yang dilakukan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Pihak Kedua berhak mendapatkan suport tenaga kerja/ karyawan (sdm) yang berkualitas didalam penyelenggaraan/ pengoperasionalan BMC (Bengkel Motor Center).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Pihak Kedua dalam perjalanannya berhak mengembangkan jenis-jenis penjualan yang tetap berhubungan dengan otomotif roda dua (penambahan penjualan asesoris motor dan penjualan motor baru/ second).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA ------------------------------------------------------------

1.

2.

3.

4.

5.

Pihak Kedua wajib dan telah memahami serta mengerti segala hal yang berkaitan dengan usaha lisensi BMC (Bengkel Motor Center) ini, baik sisi kelebihannya maupun sisi kekurangannya. (Telah terlampir dalam proposal penawaran BMC).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pihak Kedua wajib dan telah memahami serta mengerti dengan sungguh-sungguh tentang segala resiko yang kemungkinan akan terjadi terhadap usaha lisensi ini. Antara lain seperti terjadinya kegagalan manajemen karena salah satu pihak tidak menjalankan standart operasinal prosedur / SOP bengkel dan grosir spare part/ suku cadang dengan baik yang berakibat kebangkrutan, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pihak Kedua wajib mengetahui dan mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa program Waralaba/Franchise Kemitraan BMC (Bengkel Motor Center) ini adalah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) milik Pihak Pertama, yang untuk itu untuk penggunaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem dan program ini, Pihak Kedua wajib mendapat ijin dan persetujuan Pihak Pertama.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran Licensing / franchise Fee dan iuran keanggotaan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama tidak diwajibkan mengembalikan segala sesuatu yang telah dibayarkan kepada Pihak Pertama tersebut.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pihak Kedua berkewajiban untuk menjalankan usaha lisensi BMC (Bengkel Motor Center) ini dengan sungguh-sungguh dan dengan sebaik-baiknya serta dengan penuh tanggung jawab.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6.

Pihak Kedua juga wajib menyediakan tenaga pekerja (SDM)/ jika diperlukan, dibutuhkan untuk terselenggaranya BMC (Bengkel Motor Center), diluar pemenuhan oleh pihak pertama. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Pihak Kedua wajib sudah aktif membuka Home Sweet Home Licensing (HSHL) dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak serah terima / launching BMC (Bengkel Motor Center) , dan apabila lewat dari jangka waktu tersebut belum aktif menjalankan HSHL, maka dianggap mengundurkan diri tanpa ada kompensasi apapun dari Pihak Pertama.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Pihak Kedua wajib membayar iuran keanggotaan setiap tahunnya sebesar Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Pihak Pertama dimulai tahun ke-3 sejak BMC diserah terimakan/ launching dari pihak pertama (nilai ini akan dimediasikan dan dinegosiasikan untuk disesuaikan lagi dengan perkembangan jaman serta keadaan realnya). Dan apabila Pihak Kedua dalam 2 tahun berturut-turut lalai dalam melakukan pembayaran iuran keanggotaan yang menjadi kewajiban Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib membayar nilai akumulasi iuran tersebut, ditambah dengan dendanya 20% (duapuluh porsen). Dan apabila di tahun ke-3 belum melakukan pembayaran juga maka akan dicabut hak lisensinya tanpa ada kompensasi apapun dari Pihak Pertama, terkecuali merugi atau ada hal-hal tertentu yang disetujui oleh Pihak Pertama maka akan dirundingkan lagi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Pihak Kedua wajib membuat laporan tertulis kepada Pihak Pertama, secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali, tentang perkembangan dan pemasaran, serta kendalakendala yang dihadapi dalam menjalankan dan mengembangkan usaha BMC.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Pihak Kedua berkewajiban untuk melindungi, melakukan pengawasan dan menjaga nama baik, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang dapat merugikan, mencemarkan dan penyalahgunaan nama baik, Pihak Pertama.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Pihak Kedua sebelum membuka dan menjalankan usaha BMC (Bengkel Motor Center) di wilayah kerjanya (zone), maka Pihak Kedua wajib melengkapi dan memenuhi segala perijinan dan pendaftaran yang ditentukan dan atau yang diwajibkan oleh pemerintah, baik pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundangundangan dan atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat/ Daerah atas biaya Pihak Kedua. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Pihak Kedua wajib menyelesaikan sendiri dan menjadi tanggung jawab penuh Pihak Kedua atas segala persoalan yang berkaitan dengan perpajakan dan segala perijinan yang diperlukan berdasarkan peraturan pemerintah Pusat / Daerah diwilayah kerja (zone) Pihak Kedua.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Pihak Kedua wajib bertanggung jawab dan menyatakan membebaskan Pihak Pertama atas segala akibat dari pungutan-pungutan atau biaya lainnya yang dimunculkan oleh Pihak Kedua selama kontrak berlangsung.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Pihak Kedua berkewajiban untuk mengikuti dan mematuhi semua persyaratan (peraturan) yang ditetapkan dan dibuat oleh Pihak Pertama (SOP), yang pada saat ini


ditentukan, yaitu :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Pihak Kedua dilarang dan selanjutnya Pihak Kedua berjanji tidak akan menggandakan, memperbanyak, mengcopy, menyalin, memindahkan kepada perangkat komputer lainnya, dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, atas segala program BMC (Bengkel Motor Center) yang telah di berikan / dipinjamkan /disalin (dicopy) dari Pihak Pertama, tanpa seijin tertulis dari Pihak Kedua dan apabila hal tersebut dilakukan maka Pihak Kedua bersedia menerima sanksi berupa Pencabutan Kepemilikan Lisensi tanpa ada kompensasi dari Pihak Pertama dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan undang-undang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Pihak Kedua dilarang untuk menjalankan dan / mengelola lisensi franchise yang sejenis di zone/wilayah yang sama, tanpa persetujuan dan seijin Pihak Pertama.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Pihak Kedua dalam menjalankan usaha ini wajib mengikuti Standart Operasinal Prosedur (SOP) yang telah diterapkan eoleh Pihak Pertama selama ini, tetapi tidak menutup kemungkinan dari Pihak Kedua memberikan masukan-masukan, ide, gagasan yang lebih baik demi kemajuan bersama, dan disetujui oleh Pihak Pertama.-------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Pihak Kedua tidak berhak untuk meminta kembali biaya pinalty atas ketidakberhasilan (kegagalan) Pihak Kedua memenuhi kewajiban berdasarkan pasal 6.I.B. 4, yang telah dibayarkan kepada Pihak Pertama.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA -------------------------------------------

A.

HAK PIHAK PERTAMA -------------------------------------------------------------------

1.

Pihak Pertama memiliki hak secara penuh & mutlak atas program BMC (Bengkel Motor Center).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Pihak Pertama berhak untuk menerima pembayaran uang atas pembuatan program BMC (Bengkel Motor Center) yang jumlah dan besarannya telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Pihak Pertama berhak untuk menerima pembayaran Licensing Fee dan iuran keanggotaan (membership fee) dari Pihak Kedua yang membeli dan mengambil Franchise BMC.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Pihak Pertama berhak untuk memeriksa dan meneliti tentang kebenaran dan keabsahan surat-surat, dokumen, data dan keterangan yang diberikan Pihak Kedua untuk


membeli dan mengambil program BMC (Bengkel Motor ) di wilayah kerja (zone) Pihak Kedua.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan evaluasi dan atau memeriksa keberadaan, perkembangan, aktifitas serta pelaksanaan program BMC (Bengkel Motor Center) yang dijalankan Pihak Kedua di wilayah kerja (zone) Pihak Kedua, baik secara terbuka maupun secara tertutup.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA -------------------------------------------------------------

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pihak Pertama berkewajiban untuk menyediakan dan menyiapkan peralatan, perlengkapan, program BMC (Bengkel Motor Center) yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua dalam menjalankan dan mengembangkan usaha tersebut dalam wilayah kerja (zone) Pihak Kedua, sesuai kebutuhan yang telah ditentukan Pihak Pertama.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pihak Pertama berkewajiban menyiapkan/ mengadaan tenaga kerja (SDM) dan memberikan training, pelatihan serta pengarahan kepada tenaga kerja (SDM) yang diberikan / disediakan kepada Pihak Kedua, di tempat Pihak Pertama, / tempat-tempat lain yang ditentukan Pihak pertama, serta transfer knowlegde/pengetahuan dunia perbengkelan kepada Pihak Kedua selama kontrak berlangsung.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pihak Pertama berkewajiban memberikan pengganti atau alternatifnya, jika sewaktuwaktu dalam perjalanan tenaga kerja (SDM) tersebut sebelum masa kontrak kerja selesai sudah mengundurkan diri/ keluar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pihak Pertama berkewajiban memberikan pendampingan dengan jumlah pendamping minimal 1 (satu) orang dengan lamanya pendampingan minimal 2 (dua) sampai 8 (delapan) minggu, terhitung sejak dibukanya/ lounching BMC diwilayah kerja Pihak Kedua. Pihak Pertama juga bertanggung jawab terhadap gaji/ reward dari pendamping ini, selama proses pendampingan berlangsung.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pihak Pertama wajib menerbitkan surat keterangan kepada tenaga kerja (SDM) yang telah mengikuti training, pelatihan dan pengarahan di tempat Pihak Pertama, / yang diselenggarakan di tempat-tempat lain yang ditentukan Pihak Pertama.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pihak Pertama wajib menerbitkan surat keterangan yang mengatur tentang standart aturan kerja, jam kerja, sangsi, kontrak kerja karyawan dan standart gaji setiap karyawan, yang mana untuk beberapa hal serta besarannya akan dimediasikan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pihak Pertama berkewajiban memberikan support sparepart/suku cadang lainya guna mendukung kelancaran operasional BMC (Bengkel Motor Center) sesuai standar baku BMC selama kontrak ini masih berjalan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


8.

Pihak Pertama berkewajiban membantu mempromosikan wilayah kerja (zone) Pihak Kedua melalui kegiatan-kegiatan sosial secara bersama-sama.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Pihak pertama wajib Menjaga keberadaan / posisi/ jarak antara BMC satu dengan BMC yang lainnya, dengan radius ± 3 km2 (Dua kilometers persegi).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------PASAL 7 --------------------------------------------------------------------------------------- BIAYA – BIAYA ------------------------------------------Biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, untuk dapat menyelenggarakan dan menjalankan 1 (satu) tempat usaha BMC (Bengkel Motor Center) bengkel motor umum dan grosir spare part/ suku cadang diwilayah kerja (zone) Pihak Kedua, adalah sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Untuk nilai kontrak pengerjaan BMC (Bengkel Motor Center) tersebut diatas adalah sebesar Rp. 000.000.000,- (…………………………………………. Juta Rupiah), meliputi: ---------------------------------------------------------------------------------------a.

F ranchise Fee (Paket B+C) :……………………………………………………………………………………..… :Rp. 00.000.000,Meliputi : -----------------------------------------------------------------------

-

-

F ranchise fee (cukup sekali saja), --------------------------------------------------2 Set Personal Tools Mekhanik,-----------------------------------------------------(merk Tekiro dan merk tambahan diluar Tekiro), --------------------------------1 Kompresor ( 1 PK), ------------------------------------------------------------1 Adaptor Stroom Accu 20/25 A (multicharge), --------------------------------------2 unit Bikelift motorcycle,-----------------------------------------------------------1 Set Komputer std BMC (cpu, monitor Accer, keibord Genius, ----------------------mouse genius, printer laser, UPS bakterai back up) + Program Kasir master,------Inventory Stock dan Jurnal,-----------------------------------------------------------± 6 Orang Tenaga ahli,-----------------------------------------------------------------( 1 Staf manajemen, 1 Head Mekanik, 4 Asisten Mekhanik+Cuci Motor), -------------


-

Dilkat / Pelatihan ( 1-3 bln ), ---------------

------------------------------------------- Gratis Membership fee 2 tahun, ------------------------------------------------------- Gratis Royalty fee selamanya, -------------------------------------------------------Keterangan lebih lengkap dan detail terlampir. --------------------------------b. Renovasi tambahan Bengkel, Peralatan + Perlengkapan Tambahan Bengkel dan Cuci Motor serta Instalasi2nya………………………………………………………………………….:Rp. 00.000.000,Meliput : -------------------------------------------------------------------------- Tools / Peralatan bengkel tambahan (tool umum & special tools,------------------Bike lift tambahan, Generator listrik)------------------------------------------------ Tools / Peralatan Cuci motor tambahan, berikut 2 unit Hidrolis cuci motor,-------- Perlengkapan2 penunjang (rak2 kayu, rak2 besi, lemari, etalase), ------------------ Instalasi-instalasi Bengkel,------------------------------------------------------------- Seting bengkel, pengecatan + pemasangan keramik tembok cuci motor, pembenahan2 tambahan, ----------------------------------------------------------Keterangan lebih lengkap dan detail terlampir. -----------------------------------c. Pengadaan Suku Cadang Awal…………………………………………………………………..………...….Rp. 00.000.000,Meliputi : ----------------------------------------------------------------------------Berbagai macam jenis suku cadang bermotor roda dua, --------------------------merk: Genuin, Asipra, Indopart, Fed Siver, Ajmp, Tkd, Mpm ----------------------Oli-oli Pertamina dan oli-oli Swasta , ----------------------------------------------Ban, ---------------------------------------------------------------------------------Accu, Baut-baut --------------------------------------------------------------------Keterangan lebih lengkap dan detail terlampir.-----------------------------------TOTAL……………………………………….……………. Rp.000.000.000,1.

Biaya legalisasi surat perjanjian kerjasama ini didepan notaries atau pejabat yang berwenang, jika diperlukan akan dibayarkan atau ditanggung oleh kedua belah Pihak.

----------------------------------------------PASAL 8 ----------------------------------------------------------------------------SISTEM DAN WAKTU PEMBAYARAN ----------------------Pembayaran atas kewajiban Pihak Pertama dapat dilakukan dengan menggunakan sistem transfer bank ataupun melalui pembayaran tunai.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pembayaran franchise dilakukan secara bertahap dalam 3 (tiga) termin, yaitu pembayaran


pada termin I (pertama) sebesar 50% dari total nilai franchise di awal pada saat surat perjanjian kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda jadi / boking fee pembelian franchise, pada termin II (kedua) sebesar

30% dari total nilai franchise

setelah peralatan & perlengkapan masuk serta sudah tersetting sesuai rencana (diikuti persiapan pengisian suku cadang) dan pada termin III (ketiga) terakhir, sebesar 20% pada saat 2 hari menjelang persiapan pembukaan/Lounching, dari pihak II (Pihak Kedua selaku Franchisee) kepada Pihak I (pihak Pertama selaku franchisor). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Pembayaran iuran keanggotaan (membership fee) dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dilakukan dimuka, yaitu selambat-lambatnya setiap tanggal 15 (lima belas ) April sebesar Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/ tahunnya, dan akan dibayarkan setelah masuk tahun ke-3 (ketiga). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASAL 9 ------------------------------------------------

------------------- JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN ----------Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian oleh kedua belah Pihak, sampai dengan kedua belah pihak sepakat menjalankan dan masih menyelengarakan usaha BMC (Bengkel Motor Center) yang akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali, serta kedua belah Pihak tetap menjalankan masing-masing kewajibannya.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Penyimpangan yang dilakukan baik oleh Pihak pertama maupun oleh Pihak kedua dari ketentuan pasal 9 ayat 1 di atas, maka perjanjian ini dapat diakhiri sewaktu-waktu dengan mengaju kepada pasal 10 dibawah ini.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Waktu pelaksanaan pengerjaan BMC adalah maksimal 14 (Empat Belas) hari setelah pendanaan termin 1 (pertama) diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dan memakan waktu kurang lebih (±) 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan, kecuali ada kesepakatan oleh Para Pihak mengenai percepatan pengerjaan dikarenakan suatu hal tertentu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASAL 10 ------------------------------------------------------------------------- SEBAB-SEBAB BERAKHIRNYA PERJANJIAN -------------------Perjanjian ini dapat diakhiri dan atau berakhir, dikarenakan sebab-sebab berikut ini, yaitu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1.

Pihak Pertama Pemberi Lisensi Utama (Licensor Utama/Pemilik Hak Utama BMC) menghentikan/mencabut hak lisensinya dari Pihak Kedua.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Pihak Kedua mengundurkan diri dari perjanjian ini, dengan membuat surat permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Pihak Pertama & Pihak Pertama mengabulkannya.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Pihak Kedua menjual kepada pihak lain hak atas penggunaan dan pemanfaatan program BMC (Bengkel Motor Center) atas persetujuan Pihak Pertama.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan dari Pihak Pertama, dengan lewatnya waktu yang ditentukan Pihak Pertama serta tanpa diperlukan pembuktian terlebih dahulu, Pihak Pertama dapat mengakhiri perjanjian ini, bila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan salah satu kewajibannya berdasarkan ketentuan pasal 6 angka I huruf B diatas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------PASAL 11 -------------------------------------------------------------------------AKIBAT-AKIBAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN --------------Bahwa dengan berakhirnya perjanjian ini, maka : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pihak Kedua tidak berhak dan tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan dan / memanfaatkan segala sesuatu yang berkaitan / berhubungan dengan program BMC (Bengkel Motor Center, khususnya yang berhubungan dengan perangkat lunak, Logo, nota dan sejenisnya.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Bahwa masing-masing pihak, baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, wajib menyelesaikan dan /membayar segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak para pihak, baik haknya Pihak Pertama maupun hak Pihak Kedua yang belum diselesaikan dan / belum dibayarkan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Pihak Kedua wajib mengembalikan kepada Pihak Pertama, segala perangkat lunak komputer yang telah dicopy / diisi (diinstall) dengan program BMC (Bengkel Motor Center) oleh Pihak Pertama, untuk selanjutnya dihapus (didelete) dari perangkat lunak milik Pihak Kedua. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------PASAL 12 -----------------------------------------------


----------------------KEADAAN YANG MEMAKSA (FORCE MAJEURE) --------------Hal-hal yang dapat dianggap sebagai keadaan yang memaksa (force majeure), sehingga dapat menyimpang dari ketentuan tentang kewajiban masing-masing pihak, adalah karena adanya bencana Gempa bumi, bencana angin topan, bencana banjir yang sangat besar, bencana kebakaran yang bukan karena kesengajaan, perang, kerusuhan atau huru hara yang menimbulkan kepanikan dan kerusakan tingkat lokal (Daerah).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Salah satu pihak yang mengalami kejadian dan atau peristiwa tersebut pada pasal 12 ayat 1 diatas, wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pihak lainnya, yang dilengakapi dengan bukti-bukti, dokumen serta surat keterangan resmi yang menerangkan kejadian atau peristiwa yang terjadi, oleh instansi atau pejabat pemerintah yang berwenang. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Dengan adanya keadaan yang memaksa (force majeure) seperti tersebut pada pada pasal 12 ayat 1 diatas, serta dilengkapi dengan bukti, dokumen serta surat ketrangan tersebut pada pasal 12 ayat 2 diatas, maka salah satu pihak yang mengalami kejadian atau peristiwa tersebut, dibebaskan dari kewajibanya karena keadaan memaksa (force majeure).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------PASAL 13 ------------------------------------------------------------------------------ PENYELESAIAN PERSELISIHAN ------------------------------Bahwa perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian ini, sedapat mungkin akan diusahakan untuk diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa apabila setelah melalui upaya yang sungguh-sungguh secara musyawarah dan mufakat tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka para pihak sepakat untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Apabila terjadi pembatalan oleh Pihak Kedua, maka pembayaran yang telah dilakukan tetap menjadi milik Pihak Pertama. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Segala perubahan & hal-hal yang belum sempat diatur di dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan kami atur & tuangkan dalam suatu bentuk surat perjanjian kerjasama tambahan (Khusus) tersendiri lain, namun tetap merupakan satu kesatuan utuh serta tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini, yang mana juga disepakati oleh Para Pihak.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas yang bermaterai cukup, dan kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama, yang disimpan oleh masing-masing pihak, dibuat dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, tanpa


paksaan dari pihak manapun, serta dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak.

Yogyakarta, 11 April 2011

Pihak Pertama

Pihak Kedua

( ROSADI, A.md )

( ………………….. ) Saksi-saksi

Pihak Pertama

Pihak Kedua

( JUMARSONO ) B.Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007

( ……………………)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: bahwa untuk lebih meningkatkan tertib usaha dengan cara Waralaba serta meningkatkan kesempatan usaha nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Waralaba;

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek, Staatblads 1847 Nomor 23); 3. Undang-Undang Penyaluran Perusahaan 1934 (Bedrijfs Reglementerings Ordonantie 1934, Staatblads 1938 Nomor 86);


4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WARALABA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. 2. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba. 3. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perdagangan. Pasal 2 Waralaba dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia.

BAB II KRITERIA Pasal 3 Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki ciri khas usaha; b. terbukti sudah memberikan keuntungan; c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; d. mudah diajarkan dan diaplikasikan; e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. BAB III PERJANJIAN WARALABA Pasal 4


(1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. (2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pasal 5 Perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit : a. nama dan alamat para pihak; b. jenis Hak Kekayaan Intelektual; c. kegiatan usaha; d. hak dan kewajiban para pihak; e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba; f. wilayah usaha; g. jangka waktu perjanjian; h. tata cara pembayaran imbalan; i. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris; j. penyelesaian sengketa; dan k. tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian. Pasal 6 (1) Perjanjian Waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi Penerima Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba lain. (2) Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunjuk Penerima Waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha Waralaba. BAB IV KEWAJIBAN PEMBERI WARALABA Pasal 7 (1) Pemberi Waralaba harus memberikan prospektus penawaran Waralaba kepada calon Penerima Waralaba pada saat melakukan penawaran. (2) Prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit mengenai : a. data identitas Pemberi Waralaba; b. legalitas usaha Pemberi Waralaba; c. sejarah kegiatan usahanya; d. struktur organisasi Pemberi Waralaba; e. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; f. jumlah tempat usaha; g. daftar Penerima Waralaba; dan h. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Pasal 8 Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.


Pasal 9 (1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh Pemberi Waralaba. (2) Pemberi Waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.

BAB V PENDAFTARAN

Pasal 10 (1) Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba. (2) Pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.

Pasal 11 (1) Penerima Waralaba wajib mendaftarkan perjanjian Waralaba. (2) Pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.

Pasal 12 (1) Permohonan pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan dengan melampirkan dokumen : a. fotokopi prospektus penawaran Waralaba; dan b. fotokopi legalitas usaha. (2) Permohonan pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi legalitas usaha; b. fotokopi perjanjian Waralaba; c. fotokopi prospektus penawaran Waralaba; dan d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengurus perusahaan. (3) Permohonan pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Menteri.


(4) Menteri menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba apabila permohonan pendaftaran Waralaba telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (6) Dalam hal perjanjian Waralaba belum berakhir, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (7) Proses permohonan dan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba tidak dikenakan biaya. Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Waralaba diatur dengan Peraturan Menteri. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Waralaba. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemberian : a. pendidikan dan pelatihan Waralaba; b. rekomendasi untuk memanfaatkan sarana perpasaran; c. rekomendasi untuk mengikuti pameran Waralaba baik di dalam negeri dan luar negeri; d. bantuan konsultasi melalui klinik bisnis; e. penghargaan kepada Pemberi Waralaba lokal terbaik; dan/atau f. bantuan perkuatan permodalan.

Pasal 15 (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Waralaba. (2) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII SANKSI


Pasal 16 (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan/atau Pasal 11. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. denda; dan/atau c. pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

Pasal 17 (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.

Pasal 18 (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau Penerima Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Sanksi administratif berupa pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 (1) Perjanjian Waralaba yang dibuat sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini harus didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).


(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 22 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 90


PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA I.

UMUM Dalam rangka meningkatkan pembinaan usaha dengan Waralaba di seluruh Indonesia maka perlu mendorong pengusaha nasional terutama pengusaha kecil dan menengah untuk tumbuh sebagai Pemberi Waralaba nasional yang handal dan mempunyai daya saing di dalam negeri dan luar negeri khususnya dalam rangka memasarkan produk dalam negeri. Pemerintah memandang perlu mengetahui legalitas dan bonafiditas usaha Pemberi Waralaba baik dari luar negeri dan dalam negeri guna menciptakan transparansi informasi usaha yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh usaha nasional dalam memasarkan barang dan/atau jasa dengan Waralaba. Disamping itu, Pemerintah dapat memantau dan menyusun data Waralaba baik jumlah maupun jenis usaha yang diwaralabakan. Untuk itu, Pemberi Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba, harus menyampaikan prospektus penawaran Waralaba kepada Pemerintah dan calon Penerima Waralaba. Disisi lain, apabila terjadi kesepakatan perjanjian Waralaba, Penerima Waralaba harus menyampaikan perjanjian Waralaba tersebut kepada Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dalam memasarkan produknya.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Huruf a Yang dimaksud dengan “ciri khas usaha” adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud. Misalnya, sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba. Huruf b Yang dimaksud dengan “terbukti sudah memberikan keuntungan” adalah menunjuk pada pengalaman Pemberi Waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan.


Huruf c Yang dimaksud dengan “standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis” adalah standar secara tertulis supaya Penerima Waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama (Standard Operational Procedure). Huruf d Yang dimaksud dengan “mudah diajarkan dan diaplikasikan” adalah mudah dilaksanakan sehingga Penerima Waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh Pemberi Waralaba. Huruf e Yang dimaksud dengan “dukungan yang berkesinambungan” adalah dukungan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba secara terus menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi. Huruf f Yang dimaksud dengan “Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar” adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “data identitas” adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha apabila perseorangan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para pemegang saham, komisaris, dan direksi apabila berupa badan usaha. Huruf b Yang dimaksud dengan “legalitas usaha” adalah izin usaha teknis seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Tetap Usaha Pariwisata, Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan. Huruf c Yang dimaksud dengan “sejarah kegiatan usahanya” adalah uraian yang mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f


Yang dimaksud dengan “tempat usaha” adalah outlet atau gerai untuk melaksanakan kegiatan usaha. Huruf g Yang dimaksud dengan “daftar Penerima Waralaba” adalah nama-nama perusahaan dan/atau perseorangan sebagai Penerima Waralaba. Huruf h Cukup jelas. Pasal 8 Pembinaan yang diberikan Pemberi Waralaba dilaksanakan secara berkesinambungan, termasuk melakukan pengendalian mutu dan evaluasi terhadap bisnis yang dilakukan oleh Penerima Waralaba. Pasal 9 Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan tidak menggunakan produk luar negeri sepanjang tersedia produk pengganti dalam negeri dan memenuhi standar mutu produk yang dibutuhkan. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “perkuatan permodalan” adalah antara lain kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dan mendapatkan bunga rendah. Pasal 15 Cukup jelas.


Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Denda ditetapkan oleh pejabat yang menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba atau pejabat yang ditunjuk dan disetor ke Kas Negara menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak. Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas.


Franchise Kemitraan BMC Kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

Recommend Documents