EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PEDAGANG KAKI LIMA SIMPANG LIMA SEMARANG Oleh : Christine Gitta Candra Puspita, Margareta Suryaningsih Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http// www.fisip.undip.ac.id email
[email protected]
ABSTRAK
Tingginya
angka
pengangguran
dan
semakin
meningkatnya
urbanisasi
menyebakan semakin besar aktivitas informal yang dilakukan masyarakat Kota Semarang. Aktivitas informal yang dilakukan untuk mencari pendapatan ialah sebagai Pedagang Kaki Lima. Jumalah Pedagang Kaki Lima Kota Semarang dari tahun ke tahun terus meningkat. Sehingga muncul berbagai masalah lingkungan dan tata kota membuat pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pencapaian tujuan Kebijakan Perda Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Simpang Lima Semarang serta untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Perda tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Perda Pengaturan dan Pembinaan PKL di Simpang Lima Semarangt sudah berjalan cukup baik. Masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan PKL dalam aktivitasnya dan belum diberikannya surat ijin atau kartu identitas PKL Simpang Lima dari Aparat Pemerintahan. Perlu adanya peningkatan sosialisasi mengenai Perda Pengaturan dan Pembinaan PKL
1
tersebut kepada PKL Simpang Lima agar tujuan dari Kebijakan Perda tersebut dapat tercapai. Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Perda PKL Kota Semarang
Pendahuluan
Peraturan Daerah Kota Semarang
A. Latar Belakang
Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Pertumbuhan
penduduk
Pengaturan
yang semakin tinggi dengan jumlah
Pedagang
lapangan
Peraturan
kerja
yang
tidak
dan Kaki
Pembinaan Lima.
Daerah
Dalam tersebut
mengalami peningkatan membuat
dijelaskan mengenai pengaturan
masyarakat
tempat
di
melakukan
Indonesia
aktivitas
di
sektor
usaha,
retribusi,
hak,
kewajiban, wewenang, pembinaan,
informal. Masyarakat desa yang
pelaksanaan
melakukan
ketentuan penyidikan, ketentuan
urbanisasi
yaitu
perpindahan dari desa ke kota tidak
pidana, dan sanksi administrasi.
mendapatkan lapangan pekerjaan. Sehingga
sebagian
pengawasan,
Selain
Peraturan
Daerah
besar
Nomor 11 Tahun 2000 tentang
sektor
Pengaturan dan Pembinaan PKL di
informal dengan berjualan. Mereka
Kota Semarang terdapat Peraturan
berjualan di pinggir-pinggir jalan
Walikota Nomor 511.3/16 Tahun
atau disebut dengan Pedagang Kaki
2001 tantang Penetapan Lahan/
Lima. Setiap kota-kota besar dapat
Lokasi Pedagang Kaki Lima di
ditemui PKL di tepi jalan, trotoar,
Wilayah Kota Semarang. Salah
lahan-lahan milik pemerintah dan
satu Lahan/ Lokasi yang dapat
lainnya. Kota Semarang salah satu
dipergunakan
kota yang memiliki pertumbuhan
beraktivitas dan diharapkan terlibat
pedagang kaki lima yang cukup
dalam
tinggi.
pengaturan dan pembinaan PKL
melakukan
aktivitas
di
Meningkatnya pedagang
kaki
Semarang
lima
dengan
di
pelaksanaan
untuk
kebijakan
jumlah
serta mematuhi isi Perda Nomor 11
Kota
Tahun 2000 ialah PKL yang berada
munculnya
berbagai permasalahan terhadap lingkungan dan tata kota membuat pemerintahan
PKL
mengeluarkan
di
wilayah
Simpang
Lima
Semarang. Kebijakan
mengenai
Pengaturan dan Pembinaan PKL 2
Simpang Lima ini sudah bertahun-
KAKI LIMA SIMPANG LIMA
tahun
SEMARANG”
diterapkan.
Banyak
perubahan yang terjadi baik positif maupun negative. Selain itu dengan
B. Perumusan Masalah
ketidaksesuaian antara harapan dari
1. Apakah tujuan dari Kebijakan
kebijakan yang ada di dalam Perda
Perda Kota Semarang Nomor
dengan kenyataan di lapangan serta
11
untuk mengetahui keberhasilan dari
Pengaturan
dan
kebijakan tersebut dalam mencapai
PKL
Simpang
tujuannya
perlu
Semarang sudah tercapai?
evaluasi.
Evaluasi
dilakukannya bertugas
Tahun
di
2000
2. Bagaimana
tentang
Pembinaan Lima
pelaksanaan
menyelidiki hasil-hasil kebijakan
Kebijakan
yang dinamik dan mengungkapkan
Semarang Nomor 11 Tahun
apakah
2000 tentang Pengaturan dan
kebijakan
ini
berjalan
dengan baik atau tidak baik.
secara
dalam
Kebijakan
Lima Semarang?
umum
pelaksanaan serta hal-hal yang terjadi
Kota
Pembinaan PKL di Simpang
Uraian diatas merupakan gambaran
Perda
C. Tujuan Penelitian
pelaksanaan dan
Evaluasi Kebijakan Perda Kota
Pembinaan PKL di Simpang Lima
Semarang Nomor 11 Tahun 2000
Semarang.
demikian,
tentang Pengaturan dan Pembinaan
penelitian ini difokuskan untuk
PKL di Simpang Lima Semarang
mengetahui keberhasilan kebijakan
yaitu :
pengaturan dan pembinaan PKL di
1. Untuk mengetahui pencapaian
Simpang Lima Semarang. Atas
tujuan Kebijakan Perda Kota
dasar tersebut penulis mengambil
Semarang Nomor 11 Tahun
judul “EVALUASI KEBIJAKAN
2000 tentang Pengaturan dan
PERATURAN DAERAH KOTA
Pembinaan PKL di Simpang
SEMARANG
Lima Semarang.
TAHUN
Pengaturan
Tujuan penelitian mengenai
Dengan
2000
PENGATURAN
NOMOR
11
TENTANG DAN
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan
Perda
Kota
PEDAGANG
Semarang Nomor 11 Tahun
KAKI LIMA DI PEDAGANG
2000 tentang Pengaturan dan
PEMBINAAN
3
Pembinaan PKL di Simpang
D.2. Kebijakan Publik
Lima Semarang. Dalam buku Kebijakan Publik (Budi Winarno, 2014: 20) Robert
D. Kerangka Pemikiran Teoritis
Eyestone mengatakan bahwa “secara
D.1. Administrasi Publik
luas”
Konsep Administrasi Publik di
kebijakan
publik
dapat
didefinisikan sebagai “hubungan suatu
Indonesia pada dasarnya bukanlah
unit
konsep yang baru, karena konsep
lingkungannya”.
administrasi publik tersebut sudah ada
diberikan oleh Robert Eyestone ini
sejak dari dulu, hanya para pakar
mengandung pengertian yang sangat
mengganti istilah administrasi publik
luas dan kurang pasti karena apa yang
menjadi administrasi Negara.
dimaksud dengan kebijakan publik dapat
pemerintah
mencakup
dengan
Konsep
banyak
yang
hal.
Herbert A. Simon (1999: 3)
Sedangkan menurut Thomas R. Dye
dalam buku Teori Administrasi Publik
(Budi Winarno, 2014: 20) mengatakan
(Harbani
bahwa
Pasolong,
2011:
2)
“kebijakan
publik
adalah
mendefinisikan Administrasi sebagai
apapun yang dipilih oleh pemerintah
kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama
untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.
untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Definisi kebijakan publik yang
Menurut Harbani Pasolong (2011: 3) Administrasi
adalah
pekerjaan
dianggap lebih tepat menurut Budi
oleh
Winarno (2014: 38) adalah suatu
sekelompok orang dalam bekerjasama
definisi yang menekankan tidak hanya
untuk mencapai tujuan atas dasar
pada apa yang diusulkan pemerintah,
efektif, efisiensi dan rasional.
tetapi mencakup pula arah tindakan
terencana
yang
dilakukan
atau Pengertian Publik menurut Inu
apa
yang
dilakukan
oleh
pemerintah.
Kencana Syafiie (2006: 18) adalah sejumlah
manusia
kebersamaan
yang
berpikir,
memiliki perasaan,
harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.
D.4. Evaluasi Kebijakan Dalam buku Kebijakan Publik (Budi Winarno, 2014: 229) secara umum
evaluasi
dikatakan
sebagai
kebijakan kegiatan
dapat yang 4
menyangkut estimasi atau penilaian
E. Fenomena Penelitian
kebijakan yang mencakup substansi,
Berikut gejala yang diamati
implementasi dan dampak. Dalam hal
berdasarkan indikator penelitian
ini,
yang digunakan :
evaluasi
kebijakan
dipandang
sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya,
evaluasi
kebijakan
tidak
1. Pencapaian Tujuan Kebijakan Pengaturan
dan
hanya dilakukan pada tahap akhir saja,
PKL
Simpang
melainkan dilakukan dalam seluruh
Semarang
proses kebijakan.
di
Untuk
Pembinaan
melihat
Lima
seberapa
besar capaian tujuan kebijakan Menurut Lester dan Stewart (2000: 126) dalam buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik ( Leo Agustino, 2012:
185)
evaluasi
kebijakan
ditujukan untuk melihat sebagiansebagian kegagalan suatu kebijakan dan
untuk
mengetahui
apakah
kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan
dapat
menghasilkan
dampak yang diinginkan.
pengaturan
dan
PKL
Simpang
di
Semarang, kriteria
pembinaan Lima
digunakan evaluasi
tipe
menurut
William N. Dunn yang terakhir ,yaitu
ketepatan
dengan
fenomena sebagai berikut : a. Kesadaran PKL semakin meningkat untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan
D.5. Indikator Evaluasi Kebijakan
menaati
peraturan
yang
berlaku. Secara
umum,
menggambarkan evaluasi
kebijakan
Dunn
kriteria-kriteria publik
sebagai
berikut (Riant Nugroho, 2004: 185186) : 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Perataan 5. Responsivitas 6. Ketepatan
b. Adanya Surat Ijin PKL / Kartu
Identitas
kemudahan
dan
perpanjangan
ijin. c. Meningkatnya
kualitas
Sumber Daya Manusia PKL dengan adanya pembinaan. (kreatifitas,
pemasaran,
keuangan, dan lainnya) 2. Proses Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki
5
Lima
di
Simpang
Lima
mengenai
kebijakan
Semarang
pengaturan
a. Efektivitas dan Efisiensi
pembinaan PKL serta
1) Pelaksanaan Pengaturan dan
Pembinaan
aparat
pelaksanaannya.
PKL
oleh aparat pemerintah 2) Usaha
dan
F. Metode Penelitian
untuk
mengatur dan membina
F.1. Desain Penelitian
PKL
Penelitian ini merupakan
3) Sosialisasi
dan
tipe penelitian penggambaran atau
informasi dari aparat
deskriptif.
terhadap PKL
yang digunakan dalam penelitian
4) Jumlah retribusi yang
Metode
pendekatan
ini adalah pendekatan kualitatif.
ditetapkan oleh aparat F.2. Situs Penelitian
b. Kecukupan 1) Jumlah
lahan
yang
disediakan oleh aparat pemerintah
dengan
jumlah PKL yang ada di Simpang Lima c. Perataan
pemerintah
kepada PKL Simpang Lima
menjadi
penelitian
dan
fokus
kajian
atau
pokok
persoalan yang akan diteliti adalah Evaluasi
Kebijakan
Peraturan
Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ( Studi Kasus Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di
d. Responsivitas
Simpang
1) Dampak
Pengaturan
dan
Pembinaan
Pedagang Kaki Lima bagi
yang
Daerah Kota Semarang Nomor 11
1) Fasilitas yang diberikan aparat
Di dalam penelitian ini
pemerintah,
Lima
Semarang).
Sedangkan yang menjadi lokus atau wilayah dari penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima di Simpang Lima Semarang.
masyarakat dan PKL itu sendiri. 2) Tanggapan pemerintah, masyarakat dan PKL 6
dari hasil proses pengumpulan atau
F.3. Subjek Penelitian Informan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai
catatan lapangan yang dilakukan. F.6. Kualitas Data
berikut :
Triangulasi adalah teknik
a. Kepala
Bidang
Pengelolaan Lima
Pedagang
Dinas
Pasar
Unit
pemeriksaan keabsahan data yang
Kaki
memanfaatkan sesuatu yang lain
Kota
diluar data itu untuk keperluan
Semarang b. Kasi
pengecekan
Trantib
dan
Umum
Teknik
dan Kelurahan Pleburan
digunakan
Paguyuban
Persatuan
Pedagang & Jasa Unit Simpang Lima Pahlawan d. Pedagang
Kaki
Lima
di
sekitar
kawasan
peneliti
mengumpulkan
melalui Studi
Observasi, Dokumentasi
ini, data
Wawancara, dan
lazim
pemeriksaan
melalui sumber lainnya. G. Hasil
Penelitian
dan
Pembahasan
Pengaturan dan Pembinaan PKL di
Untuk melihat seberapa besar
F.4. Teknik Pengumpulan Data penelitian
ialah
yang
Simpang Lima Semarang
Simpang Lima Semarang
Dalam
triangulasi
G.1. Pencapaian Tujuan Kebijakan
Simpang Lima Semarang e. Masyarakat
sebagai
pembanding terhadap data itu.
Kecamatan Semarang Selatan
c. Ketua
atau
Studi
Pustaka.
capaian tujuan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Simpang Lima Semarang, digunakan
tipe kriteria
evaluasi menurut William N. Dunn yang terakhir ,yaitu ketepatan dengan fenomena sebagai berikut :
F.5. Analisis dan Interpretasi Data Penelitian ini menggunakan teknik
analisis
dalam
hal
domain ini
a. Kesadaran
PKL
semakin
meningkat
untuk
menjaga
karena
kebersihan, ketertiban dan menaati
penulis
peraturan yang berlaku.
mengumpulkan dan memilih datadata dari seluruh gambaran umum,
PKL Simpang Lima sudah tertib
terhadap
peraturan
yang
berlaku hanya saja perlu perbaikan 7
dalam hal menjaga kebersihan
surat ijin tersebut dan dapat ikut
karena
ditata dengan baik. Sehingga perlu
masih
ada
PKL
yang
membuang sampah sembarangan
adanya
dan
perijinan
petugas
kebersihan
yang
perbaikan di
dalam
dalam
hal
kebijakan
kurang teratur dalam pengambilan
pengaturan dan pembinaan PKL.
sampah.
terjadi
Pelaksanaan tujuan isi kebijakan
kesenjangan mengenai jam buka
mengenai perijinan baru tercapai
dasaran di PKL Simpang Lima
30%.
yang
Selain
berjualan
itu
diluar
jam
c. Meningkatnya
kualitas
Sumber
operasional yang telah ditentukan
Daya Manusia PKL dengan adanya
sehingga
pembinaan. (kreatifitas, pemasaran,
menimbulkan
kecemburuan bagi PKL Simpang
keuangan, dan lainnya)
Lima yang lain. Hasil penelitian tersebut
menyatakan
persentase
Pembinaan yang diberikan aparat
pemerintahan
mampu
ketepatan dari Perda Pengaturan
meningkatkan
dan Pembinaan tersebut mampu
daya manusia PKL Simpang Lima.
meningkatkan
Sehingga
kesadaran
PKL
kualitas
sumber
dengan
adanya
Simpang Lima Semarang sebesar
pembinaan tersebut tujuan dari
75%
perda
dikarenakan
masih
untuk
meningkatkan
terdapatnya beberapa pelanggaran
kebersihan serta ketertiban dari
yang terjadi.
PKL dapat tercapai. Hingga saat ini
b. Adanya Surat Ijin PKL / Kartu Identitas
dan
kemudahan
perpanjangan ijin. Surat ijin sesuai dengan isi Perda pengaturan dan pembinaan PKL perlu diberikan kepada PKL agar dapat menjadi landasan bila
persentase sumber
peningkatan daya
kualitas
manusia
PKL
Simpang Lima sebesar 75%. G.2. Proses Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Simpang Lima Semarang
terjadi relokasi maupun penertiban
a. Efektivitas dan Efisiensi
kembali sehingga PKL yang sudah
1) Pelaksanaan Pengaturan dan
terdaftar mendapatkan hak mereka
Pembinaan PKL oleh aparat
sesuai denga surat ijin yang telah
Pelaksanaan
pengaturan
mereka miliki dan PKL yang
dan pembinaan belum berjalan
belum terdaftar dapat membuat
secara efektif dan efisien. Hal 8
ini dilihat dari masih adanya pelanggaran
yang
Sosialisasi dan informasi
dilakukan
yang diberikan belum dapat
oleh beberapa PKL Simpang
berjalan dengan efektif dan
Lima Semarang. Pelanggaran
efisien karena masih adanya
terhadap
pelanggaran
aturan
ditetapkan akibat
yang telah
tersebut masih
pemahaman
yang
dilakukan
terjadi
PKL dan kurangnya peran serta
kurangnya
PKL Simpang Lima dalam
PKL
terhadap
mengikuti
sosialisasi.
Kebijakan Perda Pengaturan
adanya
dan Pembinaan PKL. Sehingga
khusus terhadap PKL yang
efektivitas dan efisiensi dari
kurang aktif dalam mengikuti
penyelenggaraan
pengaturan
sosialisasi yang telah diadakan.
dan pembinaan PKL Simpang
Sosialisasi dan himbauan yang
Lima baru tercapai 75%.
dilakukan pemerintah dalam
2) Usaha aparat untuk mengatur dan membina PKL
pelaksanaan pengaturan
Usaha pemerintah dalam menertibkan
komunikasi
Perlu
PKL
Simpang
secara
kebijakan dan
pembinaan
PKL sudah cukup efektif dan efisien
dengan
adanya
Lima sudah cukup efektif dan
perubahan perilaku PKL dalam
efisien
mentaati peraturan yang ada
karena
PKL
dapat
menerima dengan baik apa
dengan
yang disampakian oleh aparat
70%.
pemerintah. Melalui sosialisasi
4) Jumlah
persentase
sebesar
retribusi
yang
dengan sikap yang ramah PKL
ditetapkan oleh aparat kepada
merasa dihargai dan mampu
PKL.
meningkatkan mereka. dalam Simpang tingkat
pertispasi
Usaha
pemerintah
menertibkan Lima efektif
yang
ditetapkan
dengan
PKL
fasilitas yang di dapatkan oleh
mencapai
PKL ini menunjukkan bahwa
dan
efisien
sebesar 80%. 3) Sosialisasi dan informasi oleh aparat terhadap PKL
Kesesuaian antara retribusi
efektivitas dan efisiensi dari pasal yang mengatur tentang retribusi yang terdapat di dalam Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tersebut sudah 9
terlaksana dengan persentase
Sehingga
85%. Hanya permasalah kecil
dalam
yang terjadi akibat dari pihak-
didapatkan
PKL
dengan
pihak
kebijakan
tersebut
sudah
yang
kurang
bertanggungjawab.
kriteria hal
fasilitas
d. Responsivitas
1) Jumlah lahan yang disediakan
1) Dampak
aparat dengan jumlah PKL
Pembinaan
yang ada di Simpang Lima.
Lima
Pelaksanaan
masyarakat
kebijakan dan
pembinaan
di dalam kriteria kecukupan Dunn
yang
dan
Pedagang
Kaki
pemerintah,
dan
PKL
itu
sendiri. Banyak
hasil
Pengaturan
bagi
PKL Simpang Lima Semarang
memiliki
yang
tercapai sebesar 80%.
b. Kecukupan
pengaturan
perataan
kemajuan
yang
didapatkan
baik
dari
pendapatan
maupun
dari
positif dengan persentase 85%.
peningkatan kemampuan dalam
Terbukti
sumber
dengan
pembagian
daya
manusia.
lahan yang cukup untuk seluruh
Sehingga bagi PKL Simpang
PKL Simpang Lima. Hanya
Lima
saja perlu adanya ketegasan
adanya
agar
membawa dampak yang cukup
tidak
terjadi
penyalahgunaan tempat.
mendukung
dengan
penertiban
yang
positif. Dampak negatif yang
c. Perataan
cukup dirasakan adalah kondisi
1) Fasilitas yang diberikan aparat
pembeli memang tidak seramai
kepada PKL Simpang Lima
dulu tapi tetap pendapatan yang
Perataan
mengenai
masuk
stabil
dan
memang
pemberian fasilitas kepada PKL
harga yang diberikan sesuai
dalam
dengan kawasan pusat kota
rangka
kebijakan
pelaksanaan
pengaturan
dan
semarang.
pembinaan PKL sudah cukup
Aparat
pemerintah
juga
baik pada PKL Simpang Lima
mendapatkan dampak dimana
Semarang.
Terlihat
dari
apa yang mereka sampaikan
tanggapan
positif.
pihak
dapat terlaksana dengan baik
pemerintah dan pihak PKL
walaupun belum maksimal.
mengenai fasilitas yang ada. 10
2) Tanggapan
pemerintah,
ketetntuan yang berlaku. Surat ijin
masyarakat dan PKL mengenai
yang menjadi hak PKL Simpang Lima
kebijakan
pengaturan
dan
dan Kewajiban apparat pemerintah
pembinaan
PKL
serta
hanya pada tahap pendataan dan
pelaksanaannya.
hingga saat ini belum didapatkan oleh
Pendapat para PKL dalam pelaksanaan kebijakan aparat pemerintah telah melakukan dengan baik, merka cukup puas dengan
hasil
dengan
kinerja
penertiban
PKL yang
dilakukan. Dapat dilihat juga bahwa hasil dari penertiban memberikan
dampak
positif
bagi PKL, Pemerintah dan masyarakat. Pihak pemerintah juga
berpendapat
melakukan
secara
telah maksimal
dalam pelaksanaan kebijakan untuk menertibkan PKL.
PKL Simpang Lima Semarang. 2. Hasil penelitian mengenai proses pelaksanaan Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di PKL Simpang Lima Semarang dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaannya PKL Simpang Lima belum dapat melaksanakan Perda tersebut dengan maksimal.
Tingkat
efektifitas
dan
efisiensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut
sebesar
77,5%.
Hal
ini
dikarenakan masih terdapat PKL yang belum mengetahui, memahami dan melaksanakan perda tersebut
H. Penutup
H.2. Rekomendasi
H.1. Kesimpulan
1. Rekomendasi yang dapat diberikan
1.
Hasil
pencapaian
penelitian
mengenai
tujuan
Kebijakan
Pengaturan dan Pembinaan PKL di PKL Simpang Lima Semarang dapat disimpulkan
bahwa
persentase
pencapai tujuan dari kebijakan tersebut sebesar 60%. Hal ini dikarenakan ketertiban dalam menjaga kebersihan dan jam opearsional PKL Simpang Lima
belum
terlaksana
sesuai
agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat
tercapai
adalah
dengan
memberikan sosialisasi yang lebih bervariasi untuk menarik minat PKL ikut serta dalam sosialisasi yang diberikan mengenai
terutama
sosialisasi
peraturan-peraturan
pedagang kaki lima. Mengenai surat ijin yang belum diberikan oleh pihak aparat pemerintah, PKL Simpang Lima mengajukan diskusi bersama terhadap 11
aparat
pemerintah
mengenai
hak
mereka tentang perijinan. 2. Rekomendasi yang dapat peneliti berikan sebagai salah satu upaya agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan pengaturan dan pembinaan PKL Simpang Lima yaitu pengawsan dan sanksi yang tegas perlu diterapkan bagi PKL Simpang Lima yang melanggar. Hal ini dapat memberikan efek jera kapada PKL Simpang mendukung
Lima
sehingga
proses
dapat
pelaksanaan
pengaturan dan pembinaan. Selain itu, kegiatan yang dapat membangun suasa keakraban antara pemerintah dan PKL Simpang Lima dapat membuat PKL merasa dihargai dan mau memahami dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Nasution. 2012. Metode Research. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Singarimbum, Masri dan Sofian Effendi. 2008. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES. Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi). Jakarta: PT Rineka Cipta. Wibawa, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik (Teori,Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service). Wirawan. 2012. Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Daftar Pustaka Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Azwar, Saifuddin. 2012. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University. Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
12
