EVALUASI DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN ISSUE -ISSUE STRATEGIS DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN

EVALUASI DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN ISSUE -ISSUE STRATEGIS DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2004-2009

Oleh : nama : M. Teguh Darmawan Npm : 0541021038 Jurtusan : Ekonomi Pembangunan konsentrasi : Ekonomi Publik Pembimbing : YOURNI ATMAJA, S.E.

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS LAMPUNG 2011

ABSTRACT EVALUATION OF GENERAL ALLOCATION FUND (DAU) AND ISSUE-ISSUE STRATEGIC INCREASE IN ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROVINCE LAMPUNG FISCAL YEAR 2004-2009 By M. TEGUH DARMAWAN

Development in the area of Lampung Province is directed to explore all the potential that there is good potential for natural resources and human resources based on the vision and mission formulated Lampung province and will be matured with the preparation of strategic plans and priorities of strategic direction and program priorities more sharply in every year budget based on strategic issues in enhancing development in Lampung Province. General Allocation Fund (DAU) is the transfer of funds from central government to local governments that are intended to close the fiscal gap (the fiscal gap), and equalit y between the int er-regional fiscal capabilit y to assist the independence of local governments perform their functions and duties to serve the public. The problem in this paper is: "How Allocation Allocation Fund (DAU) in the Development Budget of Strategic Management Issues in enhancing development in Lampung Province 2004-2009 budget year. " The purpose of this paper is to determine: "How Allocation Allocation Fund (DAU) in the Development Budget of Strategic Management Issues in enhancing development in Lampung Province 2004 -2009 budget year." The analytical tool used was a comparative descriptive analysis method, which displays and compares the data in table form and describe in narrative form and int erpret dn illustrates the adjustment of the facts, theories and laws in force and relating to this article Based on a description and discussion of the allocation of general allocation fund (DAU) in management development expenditure budget expenditures of the fiscal year 2004-2009, then it can concluded matters as follows : 1. General Allocation Fund (DAU) has an important role in enhancing development in the province of Lampung, because it is one source of income Lampung Province who contribute substantial revenue from the

sector compared to other income, the average contribution given by the General Allocation Fund (DAU ) of Lampung Province Budget year 20042009 amounted to 34.41 percent, while average contributions for the General Allocation Fund (DAU) for Development Expenditure in Lampung Province of 2004-2009 amounted to 34.84 percent. 2. Allocation of General Allocation Fund (DAU) contained within the Development Budget of 2004-2009 Lampung Province mainly directed at four areas of development ie public works, education, health, agriculture. In the field of public works an average allocation of development expenditure from the year 2004-2009 was 32.07 percent. In the education sector the average annual allocation of development expenditure amounted to 19.31 percent. In the health sector the average annual allocation of development expenditure amounted to 13.60 percent. As for the agricultural sector the average allocation of development spending was 6.39 percent annually. This was in accordance with strategic issues in Lampung Province which includes the issue of human resources development in education, health, labor. Economic Issues include the development of agriculture, plantations, livestock, fisheries and keluatan, industry and social welfare. Issues include regional infrastructure development in the field of public works and the fields of transportation and also in accordance with the mission of Lampung Province is the first one is a pious Realising human resources, welfare, quality, berakhlaq noble, professional, superior and competitive. Second, build and optimize the potential of agri-based regional economy with a strong and democratic economy, superior and competitive. Third, build and improve the quality of the area of infrastructure that could support optimal regional and national development and compete globally.] 3. Shifting development priorities based on strategic Issues of development of Lampung Province, where the Economic Issues, which is second priority to shift into third priority based on the allocation of development spending in the province of Lampung in the Budget 20042009.

ABSTRAK EVALUASI DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN ISSUE -ISSUE STRATEGIS DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2004-2009 Oleh M. TEGUH DARMAWAN

Pembangunan di daerah Provinsi Lampung diarahkan untuk menggali seluruh potensi yang ada baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia berdasarkan visi dan misi yang dirumuskan provinsi lampung serta akan dimatangkan dengan penyusunan rencana strategis dan prioritas berupa arahan strategi dan program prioritas yang semakin tajam pada setiap tahun anggarannya berdasarkan issue-issue strategis dalam meningkatkan pembangunan di Provinsi Lampung. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap), dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Permasalahan dalam penulisan ini adalah :” Bagaimanakah Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Anggaran Belanja Pembangunan terhadap Penanganan Issue-Issue Strategis dalam meningkatkan pembangunan di Provinsi Lampung tahun anggaran 2004-2009”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui : “Bagaimanakah Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Anggaran Belanja Pembangunan terhadap Penanganan Issue-Issue Strategis dalam meningkatkan pembangunan di Provinsi Lampung tahun anggaran 2004-2009”. Alat analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif komparatif, yaitu menampilkan dan membandingkan data dala m bentuk tabel dan mendeskripsikan dalam bentuk narasi serta menafsirkan dn memberi gambaran kesesuaian antara fakta, teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan tulisan ini

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan mengenai pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) pada anggaran Belanja Belanja Pembangu nan tahun anggaran 2004-2009, maka dapat disimpulakan hal-hal sebagai berikut : 1. Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai peranan penting di dalam meningkatkan pembangunan di Provinsi Lampung, karena merupakan salah satu sumber pendapatan Provinsi Lampung yang memberikan kontribusi cukup besar dibandingkan penerimaan dari sektor pendapatan yang lain, rata – rata Kontribusi yang diberikan oleh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Anggaran Pendapatan Provinsi Lampung tahun 2004-2009 adalah sebesar 34,41 persen, sedangkan rata-rata Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Pembangunan di Provinsi Lampung tahun 2004-2009 adalah sebesar 34,84 persen. 2. Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdapat di dalam Anggaran Belanja Pembangunan Provinsi lampung tahun 2004-2009 sebagian besar diarahkan pada empat bidang pembangunan yaitu bidang pekerjaan umum, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian. Pada bidang pekerjaan umum rata-rata alokasi belanja pembangunan dari tahun 20042009 adalah 32,07 persen. Pada bidang pendidikan rata-rata alokasi belanja pembangunan setiap tahunnya adalah sebesar 19,31 persen. Pada bidang kesehatan rata-rata alokasi belanja pembangunan setiap tahunnya adalah sebesar 13,60 persen. Sedangkan untuk bidang pertanian rata-rata alokasi belanja pembangunan setiap tahunnya adalah 6,39 persen. Hal ini telah sesuai dengan issue-issue strategis di Provinsi Lampung yaitu Issue sumber daya manusia mencakup pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja. Issue ekonomi mencakup pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan keluatan, industri serta kesejahteraan sosial. Issue prasarana wilayah mencakup pembangunan di bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan dan juga telah sesuai dengan misi Provinsi Lampung yaitu yang pertama adalah Mewujudkan sumberdaya manusia yang bertaqwa, sejahtera, berkualitas, berakhlaq mulia, profesional, unggul dan berdayasaing. Kedua, Membangun dan mengoptimalkan potensi perekonomian daerah dengan berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan yang tangguh, unggul dan berdayasaing. Ketiga, Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah yang mampu mendukung secara optimal pembangunan daerah dan nasional serta bersaing secara global. 3. Terjadi pergeseran prioritas pembangunan berdasarkan Issue-Issue strategis pembangunan Provinsi Lampung,dimana Issue Ekonomi yang merupakan Prioritas kedua bergeser menjadi prioritas ketiga berdasarkan dana alokasi umum(DAU) yang terdapat di dalam alokasi belanja pembangunan di Provinsi Lampung tahun Anggaran 2004-2009, sedangkan Issue Prasarana Wilayah yang menjadi prioritas ketiga bergeser naik menjadi prioritas kedua berdasarkan alokasi belanja pembangunan di Provinsi Lampung tahun Anggaran 2004-2009.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 11 Desember 1987, anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Ayahanda H. Azwar Aung dan Ibunda Hj. Yatini. Penulis menyelesaikan Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Azhar Bandar Lampung Tahun 1993, Sekolah Dasar SD Kartika II-2 Bandar Lampung Tahun 1999, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SLTP Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun 2002, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung Tahun 2005. Pada Tahun 2005, Penulis terdaftar sebag ai mahasiswa S1 Non Reguler Fakultas Ekonomi, pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung. Pada Tahun 2010 Penulis mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Bank Indonesia Pusat dan Bank Mandiri pusat di Jakarta sebagai mata kuliah pengganti KKN.

MOTTO

Dir ikanlah sholat dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah ( Al Luqman, 17 ) Untuk menghadapi masalah harus dengan hati yang tenang dan Yakin Pada Allah SWT, mungkin masalah-maslah itu hanya ujian dariNya semua masalah Insya Allah akan ada jalan keluarnya, asalkan kita yakin padaNYa dan jangan lupa sholat dan berdoa. Barang siapa yang berbakti kepada Ibu Bapaknya, maka berbahagialah baginya, semoga Allah memperp anjang umurnya. ( H.R. Muslim ) Jika kecewa dengan pilihan sendiri dan ingin mengulanginya maka sisa kehidupan hanya bisa dilalui dengan kebencian, selamanya tidak akan pernah menjadi lebih baik. Maka jangan pernah menyesali apa yang telah terjadi, apapun itu walaupun berat jalani dengan hati yang tersenyum.

PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur kepada ALLAH SWT kupersembahkan karya sederhana ini untuk : Ayah & Mama Tercint a, Yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materi serta memberikan kekuatan disetiap langkahku dan doa disetiap denyut nadiku, semua hal yang terbaik dalam hidupku serta senantiasa bersabar mendidik dan membesarkanku sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikanku dengan baik. Kakakku yang tercint a dan Adik-adikku yang tersayang Sahabat-sahabatku dan Teman- temanku Semua Pihak yang mendambakan keberhasilanku Almamaterku Tercint a Fakultas Ekonomi Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat Menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman, sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan juga penulis sadari bahwa didalam pembuatan skripsi ini telah mendapatkan bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar -besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Sugeng P. Harianto , M.Si, Selaku Rektor Universitas Lampung. 2. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi. 3. Bapak Dr. I Wayan Suparta S.E.,M.Si, Selaku Pj. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan. 4. Bapak Muhammad Husaini S.E.,M.E.P, Selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan. 5. Bapak Rahmat S.E, Selaku Pembimbing Akademik penulis. 6. Bapak Yourni Atmaja S.E, Selaku Pembimbing utama yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak MA Irsan Dalimunthe S.E, Selaku Dosen Penguji Penulis. 8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis. 9. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi, Khususnya staf akademik Jurusan Ekonomi Pembangunan ( Bu’ Mar, Kyai Herman dan Mas Kus). 10. Bapak Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Provinsi Lampung beserta karyawan. 11. Yang terkasih Ayah dan Mamaku yang telah mengasuh, merawat, mendidik, membesarkan penulis hingga saat ini dan senantiasa memberikan doa’ dan Uni ku yang tercinta Yuli Kurniawati beserta adik-adikku (Fadli, Kiki, Farid, Fatir) yang kusayangi. 12. Untuk Keluargaku Tercinta : Bunda Fatir, Uncu Syafri, Abang Ayi terima kasih atas dukungan serta perhatian yang telah dicurahkan kepadaku. 13. Sahabat Sejatiku : Thabrani Izhar, Hendra, Nopal,Yusuf, Wawan, Dayad, Aam, Agung, Fadli dan Buyung yang telah memberikan dukungan moril. 14. Teman-teman EP seperjuangan angkatan 2005 dan 2006 : Akbar, Aero , Apri, Andi, Andri, Adi, Aan, Ami, Rully, Hendra, Hanif, Ijal, Rudi, Reza, Rizky Dani, Sandy, Teguh, Ucup, Yudhi , Yoga. Terima Kasih Teman atas informasi dan kebersamaanya. 15. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kepada semua pihak tersebut dengan balasan yang lebih besar dan hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Kita semua, Amin.

Bandar Lampung, Maret 2011 Penulis

M. Teguh Darmawan

DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK DAFTAR ISI DAFTAR TABEL I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ......................................................................... B. Permasalahan ........................................................................... C. Tujuan Penulisan ...................................................................... D. Kerangka Pemikiran ................................................................. E. Sistematika Penulisan ...............................................................

II.

TINJAUAN PUSTAKA A. Keuangan Daerah ..................................................................... B. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah ......................................... C. Dana Alokasi Umum (DAU) ........................................................... D. Hubungan Keuangan dan Daerah ..............................................

III.

1 10 11 15 17

18 19 22 24

METODE PENELITIAN A. B. C. D.

Metode Pengumpulan Data ..................................................... Jenis Data dan Sumber Data..................................................... Alat Analisis............................................................. ................ Gambaran Umum Provinsi Lampung ......................................

30 30 31 31

IV. PEMBAHASAN A. Pembahasan dan Analisis Data .................................................. B. Evaluasi Alokasi Dana Alokasi Umum(DAU) di dalam belanja pembangunan di provinsi lampung tahun 2004-2009 .................

34 48

V.

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan………………………………………………………. .. B. Saran……………………………………………………………… ..

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

57 59

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

1. Perkembangan Penerimaan Dana Perimbangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 – 2009..................................

5

2. Perkembangan Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Lampung Tahun Anggaran Tahun 2004- 2009 ...........

6

3. Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Anggaran Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2004-2009..........................

7

4. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah .....

26

5. Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 ............................................

35

6. Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Anggaran Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 .......................

36

7.

Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 .............................

37

8. Pengalokasian Anggaran Belanja Pembangunan pada masing- masing Bidang Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun 2004 .................................................................................

38


39

10. Pengalokasian Anggaran Belanja Pembangunan pada masing- masing Bidang Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun 2006.................................................................................

41

11. Pengalokasian Anggaran Belanja Pembangunan pada masing- masing Bidang Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun 2007.................................................................................

42


44


45

14. Rata-rata Persentase Pengalokasian Anggaran Belanja Pembangunan pada Bidang-bidang Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2009 ................................................................... 47 15. Tabel Rencana Strategis Pembangunan Berdasarkan Issue Sumber Daya Manusia Tahun 2004-2009 ....................................

50

16. Tabel Rencana Strategis Pembangunan Berdasarkan Issue Ekonomi Tahun 2004-2009 .........................................................

52

17. Tabel Rencana Strategis Pembangunan Berdasarkan Issue Prasarana Wilayah Tahun 2004-2009...........................................

54

18. Rata-rata Belanja Pembangunan Terhadap Issue-Issue Strategis Di Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 ......................................

55

I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembangunan merupakan upaya melakukan perubahan sosial untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam melaksanakan pembangunan tentu diperlukan dana yang besar sebagai modal dalam pembiayaan pembangunan. Berbagai sumber penerimaan pemerintah terus digali dan diupayakan guna menunjang pembangunan.

Pembangunan harus dilaksanakan oleh tiap-tiap daerah karena ditujukan untuk kepentingan rakyat serta dapat meningkatkan potensi daerah secara nyata, untuk itu pemerintah daera h dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah terutama dalam memenuhi pengeluaran pembangunan. Pembiayaan pembangunan merupakan kendala yang dihadapi pemerint ah daerah dalam melaksankan pembangunan, untuk mengatasi kendala ini kebijakan yang diambil oleh pemer intah pusat dalam pemberian otonomi yang besar terhadap pemer intah daerah. Adanya otonomi tersebut memberi kebebasan pemerintah daerah untuk menggali, memanfaatkan dan mengelo la sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Jadi otonomi daerah

merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Penyelenggaraan otonomi daerah adalah wewe nang dan kewajiban suatu daerah dalam batas wilayah tertentu sesuai d engan peraturan perundangundangan yang berlaku. Otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, faktor keuangan merupakan faktor yang terpenting karena jika ditunjang dengan keuangan yang tidak baik maka suatu daerah tidak dapat melaksanakan pembangunan dan penyelengaraan pemerintahnya akan terhambat dan jika daerah tidak mampu dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah serta dana yang diberikan oleh pusat jauh lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah sendiri maka daerah tidak akan mampu mandiri dalam menyelengarakan setiap pemerintahannya serta pembangunannya. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut maka sanga t dibutuhkan pengelolaan keuangan daerah yang optimal, baik yang tercermin dalam struktur penerimaan maupun pengeluaran keuangan daerah yang terlihat dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). APBD pada hakekatnya merupakan pencerminan kebijaksanaan dan program kegiatan dalam satu tahun anggaran daerah dalam bentuk uang. Pengelolaan APBD dilaksanakan berdassarkan aturan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD tersebut merupakan motor pengger ak dalam kegiatan otonomi daerah

maupun penunjang bagi pelaksanaan pembangunan sektoral yan g dilaksanakan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah secara penuh di mulai pada Tanggal 1 januari 2001 berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Hal ini menuntut pemerintah daerah agar lebih kreatif dalam menggali dan memanfaatkan potensi dalam rangka meningkatkan sumber penerimaan daerah yang telah ada, karena salah satu dasar dari otonomi daerah itu sendiri ad alah memiliki pendapatan daerah. Di dalam Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Sumber keuangan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Daerah 1. Pajak dan Retribusi Daerah. 2. Keuntungan Perusahaan Yang Dimiliki Oleh Daerah. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 2. Dana Perimbangan 1. Bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber alam. 2. Dana Alokasi Umum, dan 3. Dana Alokasi Khusus. 3. Pinjaman Daerah. 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dari ketiga sumber penerimaan daerah tersebut di atas. Dana Perimbangan adalah merupakan sumber penerimaan dalam bentuk transfer dana dari Pusat terhadap Daerah dengan tujuan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari : 1. Dana Bagi Hasil (termasuk di dalamnya adalah bagi hasil atas Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan, serta dana bagi hasil yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam. 2. Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap), dan pemerataan kemampuan fiskal antar antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari APBN dan di alokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan kepentingan daerah. Penerimaan Dana Perimbangan di provinsi cukup besar pada setiap tahunnya. Besarnya perkembangan penerimaan Dana Perimbangan yang diterima oleh Provinsi Lampung untuk tahun anggaran 2004- 2009 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Dana Perimbangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004- 2009 Tahun

Dana Perimbangan

Pertumbuhan (%)

2004

Rp. 410.775.131.994

-

2005

Rp. 496.245.352.425

20,8

2006

Rp. 662.966.877.137

33,6

2007

Rp. 686.784.795.491

3,6

2008

Rp. 817.632.623.557

19,1

2009

Rp. 829.026.290.924

1,4

Rata-rata

13,08

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Lampung

Pada tabel 1 tersebut terlihat bahwa jumlah Dana Perimbangan Provinsi Lampung dari tahun 2004 - 2008 terus mengalami peningkatan yang baik, Dengan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 662.966.877.137 naik sebesar 33,59 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2007, yaitu sebesar Rp. 686.784.795.491. Rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan Provinsi Lampung dari tahun 2004-2009 sebesar 13,08 persen. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu bentuk dari Dana Perimbangan, adapun alasan adanya DAU ini adalah jika semua biaya diserahkan kepada daerah, dikhawatirkan daerah tidak mampu untuk membiayainya. Selain itu juga agar pemerintah pusat dilibatkan dalam setiap pelaksanaan pembangunan daerah.

Besar kecilnya dana perimbangan atau dana bantuan dari pusat ini bergantung pada pengalokasian dana bantuan ini untuk masing-masing daerah. Dana bantuan ini merupakan dana bantuan umum yang dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah. Untuk pengalokasian dana bantuan umum sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing. Besarnya perkembangan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Provinsi Lampung untuk tahun anggaran 2004-2008 dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Perkembangan Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2009 Tahun

Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Pertumbuhan

2004

Rp. 286.820.000.000

-

2005

Rp. 310.840.000.000

8,37

2006

Rp. 460.898.000.000

48,27

2007

Rp. 509.656.000.000

10,57

2008

Rp. 570.533.930.000

11,94

2009

Rp. 628.505.673.000

10,16

Rata –rata

14,88

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Lampung Pada tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa Perkembangan jumlah penerimaan daerah yang berasal dari DAU selalu mengalami peningkatan yang cukup berarti di setiap tahun anggarannya. Dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tehun 2006 yaitu sebesar Rp. 460.898.000.000 atau naik sebesar 33,59 persen dari tahun

sebelumnya. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 628.505.673.000 atau tumbuh sebesar 10,16 persen daripada tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan penerimaan daerah yang berasal dari DAU untuk tahun anggaran 2004-2009 di provinsi lampung ini adalah sebesar 14,88 persen.

Untuk melihat sumbangan yang diberikan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Angaraan Pendapatan Provinsi Lampung dapat kita lihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3. Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Angaraan Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2004-2009. Tahun


Anggaran Pendapatan Provinsi Lampung

Kontribusi (%)

2004

Rp. 286.820.000.000

Rp.

821.457.219.696

34,91

2005

Rp. 310.840.000.000

Rp. 1.045.903.177.788

29,71

2006

Rp. 460.898.000.000

Rp. 1.294.948.833.025

35,59

2007

Rp. 509.656.000.000

Rp. 1.374.096.049.260

37,09

2008

Rp. 570.533.930.000

Rp. 1.723.036.643.272

33,11

2009

Rp. 628.505.673.000

Rp. 1.742.386.840.641

36,07

Rata- rata

34, 41


Memperhatikan data pada tabel 3 diatas persentase kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Angaraan Pendapatan Provinsi Lampung cenderung meningkat,. Persentase kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2007, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 509.656.000.000 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.374.096.049.260 sehingga kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2007 sebesar 37,09 persen. Sedangkan

persentase kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2005, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 310.840.000.000 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.045.903.177.788 sehingga kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pendapatan daerah pada tahun 2005 sebesar 29,71 persen. Rata-rata perkembangan persentase kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Lampung selama kurun waktu enam tahun adalah sebesar 34,41 persen. Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa `Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu sumber Pendapatan Provinsi Lampung yang memberikan kontribusi yang cukup besar dibandingkan penerimaan dari sektor pendapatan yang lain pada tiap-tiap tahunnya. Sedangkan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan pos anggaran pendapatan daerah Provinsi lampung tersebut diperuntukkan sebagai : 1. Belanja rutin, terdiri atas : a. Belanja pegawai (Gaji Pegawai) b. Belanja Barang c. Belanja Pemeliharaan d. Belanja Perjalanan Dinas e. Bantuan keuangan 2. Belanja Pembangunan, yang dialokasikan pada bidang : a. Pendidikan b. Kesehatan c. Pekerjaan Umum d. Perhubungan e. Lingkungan hidup

f. Sosial g. Tenaga kerja h. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah i. Penanaman Modal j. Kebudayaan dan Pariwisata k. Pemuda dan Olahraga l. Kelautan dan Perikanan m. Perindustrian dan Perdagangan n. Pertanian o. Kehutanan p. Perkebunan q. Pertambangan dan Energi

Visi yang dirumuskan pemer intah Provinsi Lampung adalah terwujudnya masyarakat Lampung yang bertaqwa, sejahtera, aman, harmonis dan demokratis, serta menjadi provinsi unggulan dan berdaya saing di Indonesia. Adapun misi provinsi lampung yaitu yang pertama adalah Mewujudkan sumberdaya manusia yang bertaqwa, sejahtera, berkualitas, berakhlaq mulia, profesional, unggul dan berdayasaing. Kedua, Membangun dan mengoptimalkan potensi perekonomian daerah dengan berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan yang tangguh, unggul dan berdayasaing. Ketiga, Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah yang mampu mendukung secara optimal pembangunan daerah dan nasional serta bersaing secara global.

Pembangunan di daerah Provinsi Lampung diarahkan untuk menggali seluruh potensi yang ada baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia berdasarkan visi dan misi yang dirumuskan provinsi lampung serta akan dimatangkan dengan penyusunan rencana strategis dan prioritas berupa arahan strategi dan program prioritas yang semakin tajam pada setiap tahun anggarannya berdasarkan issue-issue strategis dalam meningkatkan pembangunan di Provinsi Lampung.

Adapun Issue-Issue strategis di provinsi lampung adalah Issue sumber daya manusia, Issue ekonomi dan Issue prasarana wilayah. Issue sumber daya manusia mencakup pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja. Issue ekonomi mencakup pembangunan di bidang ekonomi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan keluatan, industri serta kesejahteraan sosial. Issue prasarana wilayah mencakup pembangunan di bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan B.

Permasalahan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan yang lebih mendalam tentang Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam membantu meningkatkan pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung dengan perumusan masalah :” Bagaimanakah Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Anggaran Belanja Pembangunan

terhadap Penanganan Issue-Issue Strategis dalam meningkatkan pembangunan di Provinsi Lampung tahun anggaran 2004 -2009”.

C.

Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui “Bagaimanakah Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Anggaran Belanja Pembangunan terhadap Penanganan Issue-Issue Strategis dalam meningkatkan pembangunan di Provinsi Lampung tahun anggaran 20042009”.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terjadi akibat kegiatan yang dilaksanakan terus menerus oleh setiap negaraa, baik Negara-negara maju manaupun negara berkembang. Perkembangan ekonomi menunjukkan perubahan- perubahan struktur output maupun alokasi input pada berbagai sector ekonomi. Sehingga proses tersebut selau diikuti oleh adanya pertumbuhan sebagai salah satu indikator ( Sadono Sukirno: 1988:19). Salah satu tolak ukur dari kelancaran penerimaan daerah yaitu semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah akan semakin kecil ketergantungan dengan pembiayaan yang bersumber dari pemerintahan pusat karena sumber penerimaan daerah merupakan pencerminan dari kehidupan pemerintah dalam melaksanakan sebagian dari hak-hak otonom daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dalam rangka memperlancar

tugas-tugas umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, faktor keuangan merupakan faktor yang terpenting karena jika ditunjang dengan keuangan yang tidak baik maka suatu daerah tidak dapat melaksanakan pembangunan dan penyelengaraan pemerintahnya akan terhambat dan jika daerah tidak mampu dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah serta dana yang diberikan oleh pusat jauh lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah sendiri maka daerah tidak akan mampu mandiri dalam menyelengarakan setiap pemerintahannya serta pembangunannya.

Pelaksanaan otonomi daerah secara penuh di mulai pada Tan ggal 1 januari 2001 berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Hal ini menuntut pemerintah daerah agar lebih kreatif dalam menggali dan memanfaatkan potensi dalam rangka meningkatkan sumber penerimaan daerah yang telah ada, karena salah satu dasar dari otonomi daerah itu sendiri adalah memiliki pendapatan daerah. Menurut Musgrave (dalam Guritno Mangkoesobroto, 2000: 2) ada tiga golongan besar peranan pemerintah dalam perekonomian, yaitu : 1. Peran Alokasi, yaitu peran pemerintah untuk mengusahakan agar pengalokasian sumberdaya ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal. 2. Peran distribusi, yaitu peran pemerintah untuk mengusahakan agar distribusi pendapatan (khususnya) merata di tengah masyarakat.

3. Peran

Stabilisasi,

yaitu

peran

pemerintah

untuk

menyelaraskan

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada. (marselina, 1998). Peranan pemerintah yang tercermin dalam perencanaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN). Pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan pendapatan daerah pada berbagai sektor ekonomi yang ada dan selanjutnya pemerintah harus dapat mengalokasikan pendapatan daerah tersebut untuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dana perimbangan merupakan aspek penting dalam system perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaankewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Desentraliasasi fiscal dalam Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 lebih menekankan peranan dari bantuan yang bersifat umu (general purpose grant) yang dikenal sebagai Dana Alokasi Umum (DAU). Dana alokasi umum (DAU) ini dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan yang disesuaikan dengan pengarahan dan petunjuk dari pemerintah pusat. Pengalokasian dana ini sepenu hnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengelolanya dan disesuakian dengan pengarahan yang diberikan oleh pemerint ah pusat. Alokasi dana ini dipergunakan untuk

pelaksaaan pembangunan, pembiayaan dan pengembangan wilayah serta untuk mendanai pelaksanaan roda pemer intahan sehari-hari. Besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) ini biasanya lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebab dana ini merupakan dana yang diperuntukan bagi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai pengeluaraannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang- kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN dialokasikan berdasarkan celah fiscal dan alokasi dasar dari daerah yang bersangkutan. DAU atas dasar celah fiscal untuk suatu daerah sebagaimana yang dimaksud tersebut dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah Provinsi/kabupaten yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah Provinsi/kabupaten yang ada di Indonesia. Pemerint ah pusat merumuskan formula dan perhitungan DAU sebagaimana yang dimaksud pada penjelasan diatas didasarkan pertimbangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Sedangkan untuk penyaluran DAU untuk masing-masing daerah dilaksanakan setiap bulan selama satu tahun anggara n bersangkutan sebesar 1/12 (satu per dua belas) da ri DAU daerah tersebut. Oleh karena itu apabila alokasi dana ini pada APBD pada Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan peruntukannya, maka dengan sendirinya perkembangan desentralisasi dan pembangunan d aerah yang bersangkutan, dalam hal ini Provinsi Lampung dapat berjalan dengan baik. D.

Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari masalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Munculnya hubungan keuangan pusat dan daerah atau perimbangan antara tingkatan pemerintahan yang ada merupakan konsekuensi logis dari luasnya wilayah suatu Negara yang di bagibagi menjadi tingkatan-tingkatan pemerintahan yang lebih kecil dan penerapan otonom di suatu wilayah di dalam Negara. Hal ini menyebabkan diadakan pembagian kegiatan antara berbagai tingkatan pemerintahan yang ada di suatu Negara. Hubungan ini dapat diartikan sebagai suatu system bagaimana sejumlah dana dibagi antar berbagai tingkatan pemerintahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan sektor publik. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu system pembiayaan pemerintah dalam kerangka kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah yang sejalan dengan kewajiban dan pembagian wewenang tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dana perimbangan merupakan aspek penting dalam system perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Hubungan keuangan pusat dan daerah atau perimbangan keuangan pusat dan daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu antara tingkatan- tingkatan pemerintah dan pembagian sumbersumber penerimaan untuk menutupi pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tersebut (Kenneth Davey,1989 ;179). Pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan diteruskan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 84 tahun 2001 tentang perubahan Atas PP No. 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan. Dengan bervariasinya jenis transfer pusat ke daerah di masa lalu, dan sebagian besar merupakan bantuan khusus, maka melaui konsep desentralisasi fiscal dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pendekatan tersebut diubah. Desentralisasi fiscal dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 lebih menekankan peranan dari bantuan yang bersifat umum (general purpose grant) yang dikenal sebagai Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) ini dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan yang diseuaikan dengan pengarahan dan petunjuk dari pemerintah pusat. Pengalokasian dana ini sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengelolanya dan disesuaikan dengan pengarahan yang diberikan pemerintah pusat. Alokasi dana ini dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pembiayaan dan pengembangan wilayah serta untuk mendanai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari.

E.

Sistematika Penulisan

BAB I

: Penulisan yang berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II

: Tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang ditelit i.

BAB III

: Metode penelitian yang menguraikan tentang jenis data dan sumber data, alat analisis, dan gambaran umum tentang obyek penelitian.

BAB IV

:

Hasil dan Pembahasan

BAB V

:

Simpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

II.

TINJAUAN PUSTAKA

B. Keuangan Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah selalu diusahakan agar senantiasa selaras dengan roda pembangunan nasional. Untuk itu diharapkan pemer intah daerah dapat mewujudkan otonomi daerah secara lebih nyata. Pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pelaporan yang standar diperlukan untuk pemantauan posisi suatu keuangan wilayah dengan memperhatikan aspek efesiensi penggunaan keuangan publik. Hal ini mempermudah pemeriksaaan terhadap realisasi hasil pembangunan dengan anggaran yang diserap Kebutuhan dana untuk pembiayaan pembangunan yang meningkat membawa konsekuensi akan perlunya memanfaatkan lebih selektif terhadap sumber dana yang ada dan menggali sumber-sumber dana secara terus menerus guna meningkatkan penerimaan daerah. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tent ang Pemerint ah Daerah. Prinsip - prinsip pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. 2. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. 3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonmi yang terbatas. 4. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. 5.

Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak lagi wilayah administrasi.

B. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Pendapatan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengatur riil kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Pendapatan daerah menyangkut upaya mendapatkan pendapatan maupun membelanjakan untuk memiliki keuangan daerah yang memadai denga n sendirinya daerah membutuhkan. Adanya kewenangan pemerint ah daerah untuk mengenakan sejumlah pajak dan retribusi dalam rangka sumber -sumber keuangan daerah

begitu pula dengan daerah kabupaten dan daerah kota. Pemerint ah kabupaten dan kota memiliki berbagai pemerint ah daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemer intah Pusat dan daerah, sumber -sumber keuangan daerah berasal dari : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah melalui usaha penggalian sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. PAD merupakan salah satu modal dasar pemerint ah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD terdiri dari : a. Pajak Daerah Pajak daerah sebagai sumber penerimaan juga menjadi alat kebijakan untuk mengatur kegiatan perencanaan. Pemer int ah memiliki wewenang untuk mengenakan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat. b. Retribusi daerah Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pember ian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerint ah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah ini maksudnya adalah laba perusahaan yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh karena, pengelolaan perusahaan daerah haruslah bersifat pro fesional dan harus berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yaitu efisiensi. Perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Fungsi sosial adalah memberikan jasa dan kemanfaatan umum, dan fungsi sosial yaitu dengan men dapatkan laba atau keuntungan dari fungsi sosial. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain adalah hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. 2. Dana Perimbangan Dana Perimbangan ini adalah pembagian sumber penerimaan untuk menutupi pengeluaran akibat adanya kegiatan pembangunan. Pembagian dalam hal ini adalah pembagian penerimaan antara pemerint ah pusat dan pemerintah yang tujuannya adalah untuk mencapai perimbangan. adapun dana perimbangan terdiri d ari 3 jenis, yaitu : a. Bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber alam. b. Dana Alokasi Umum, dan c. Dana Aloasi Khusus. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah antara lain adalah hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota lainnya, dan penerimaan ini yang sesuai dengan peraturan perundang -undangan.

C.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa DAU dialokasikan kepada daerah berdasarkan kreteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerint ahan yang formula dan perhitungan DAU – nya ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang selain itu potensi ekonomi dan kebutuhan belanja daerah masing-masing juga turut menjadi pertimbangan dari pengalokasian DAU ini. Jadi daerah yang potensi yang potensinya besar namun kebutuhannya relative kecil akan memperoleh alokasi yang sedikit. Sebaliknya daerah yang potensinya kecil namun kebuthannya besar akan memperoleh alokasi DAU yang besar. Besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya dari 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN, sedangkan yang dimaksud dengan Penerimaan Dalam Negeri Netto adalah penerimaan Negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan Negara yang di bagi hasilkan kepada daerah. DAu ini meupakan seluruh alokasi umum untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota yang ada di Indonesia.

Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU untuk suatu daerah provinsi tertentu ditetapkan be rdasarkan perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah provinsi yang bersangkutan. Porsi daerah provinsi ini merupakan porsi bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhdapa jumlah bobot semua provinsi seluruh Indonesia. DAU untuk suatu daerah kabupataen/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk seluruh kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Porsi daerah kabupaten/ kota merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Adapun bobot daerah tersebut ditetapkan berdasarkan kebutuhan wilayah otonomi daerah yang terdir i atas celah fiscal dan alokasi dasar. Perhitungan DAU berdasarkan rumus tersebut dilakukan oleh Sekertariat Bidang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Hasil perhitungan DAU per provinsi, kabupaten dan kota tersebu t ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Untuk ketentuan teknis lebih lanjut mengenai DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerint ah Nomor 84 tahun 2001 tentan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, kebutuhan otonomi daerah dihitung berdasarkan perkalian dari total pengeluaran daerah rata-rata dengan penjumlahan dari indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks kemiskinan relative, dan indeks kemahalan harga setelah dikalikan dengan bobot masing-asing indeks. Sedangkan DAU untuk suatu daerah kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 ditetapkan dengan melihat celah fiscal dan alokasi dasar suatu daerah.

D.

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

1. Desentralisasi fiskal Pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah dalam lingkup otonomi daerah berupa kebebasan mengelola keuangan daerah secara efesien dan efektif sesuaidengan fungsinya dan dilaksanakan melaluai pendekatan desentralisasi. Menurut Saragih (2003:11) penekatan d esentralisasi mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunaan daerah sebagaian besar merupakan wewenang daerah dan dialaksanakan sendiri oleh daerah (Pemda) secara otonom. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menjelaskan pengertian dari desentralisasi adalah penyerahan wewenang pmerintahan oleh pemerint ahah

kepada daerag otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerint ahan dalam system Negara Kesatuan Repubik Indonesia. Desentralisasi tersebut berupa desentralisasi fiscal yang erat kaitannya dengan keuangan pemerintah daerah. Pengertian desentralisasi fiscal adalah suatu proses distribusi anggaran dar i tingkat pemer intahan yang lebih tinggi kepada pemerint ahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan public sesuai dengan ban yaknya kewenangan bidang pemer intahan yang dilimpahkan. (saragih, 2003:83). Perimbangan keuangan antara pemerintah usat dan pemerint ah daerah adalah suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dala m rangka pendanaaan penyelenggaraan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebuthhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas perbantuan (UU No.32 Tahun 2004). Desentralisasi fiscal tersebut dituangkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan tersebut dapat diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Ketiga komponen dalam dana perimbangan tersebut memiliki fungsi dan kebijakan berbeda, dana bagi hasil lebih berfungsi sebagai penyeimbang fiscal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. Sedangkan

fungsi DAU sebagai pemerataan fiscal antara daerah (fiscal equalization), dan fungsi DAK adalah sebagai kebijakan yang bersifat darurat (emergency). Yang keseluruhannya mempunyai tujuan memberikan pemerataan keuan gan disetiap daerah bagi provinsi maupun kabupaten/kota.

Tabel 4. Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah No. Sumber Pendapatan

Pemerint ahan Pusat %

Pemerint ah Daerah %

A 1.

2.

B.

Dana Bagi Hasil Pajak 1. PBB 2. BPHTB 3. PPh Sumber Daya Alam 1. Kehutanan a. IHPH dan PSDH b. Dana reboisasi 2. Prtambangan Umum 3. Perikanan 4. Prtmbangan Minyak bumi 5. Prtmbangan gas bumi 6. Prtmbangan panas bumi

10 20 80

90 80 20

20 60 20 20 84,25

80 40 80 80 15,5

69,5 20

30,5 80

74

26

Dana Alokasi Umum Sumber : UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tabel 5. Menjelaskan komposisi perimbangan keuangan lebih besar diserahkan kepada daerah (Provinsi/ kabupaten/ kota) sebesar 80 persen dan pmerint ah pusat menerima sekitar 10 – 20 persen dari dana perimbangan tersebut, kecuaia DAU yang diberikan kepada daerah sebesar 26 persen (3,5 persen untuk provinsi dan 22,5 persen untuk Kabupaten/kota) dan sisanya dialokasikan kepada pemer intah pusat. Penggunaan dana perimbangan tersebut diserahkan kepada kebijakan pemerintah daerah setempat sesuai dengan konsep desentralisasi yang tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah memberikan peluang bagi pemerint ah untuk meningkatkan kemandirian dalam membangun daerahnya.

2. Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Pusat Indonesia yang berlandaskan pada paham Negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah menganut asas dese nrtralisasi, dekonentrasi dan tugas pembantuan. Ketiga asas tersebut merupakan dasar hubungan antara pemer intah pusat dan daerah. Hubungan keuangan pemer intah pusat dan daerah yang sering disebut perimbangan keuangan, di Indonesia diatur dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemer intah Pusat dan Daerah dan ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksananya yaitu PP No. 104 tahun 2000 yang kemudian mengalami perubahan menjadi PP No. 84 tahun 2001 tentang Dana Perimbangan. Sebagai konsekuensi dari pelimpahan tugas dan wewenang pemer intah pusat kepada pemerint ah daerah, berdasarkan asas desentralisasi guna mencapai tujuan pembentukan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat maka pemerintah daerah diber i wewenan g-wewenang. salah satu wewenang tersebut adalah dalam bidang keuangan daerah, mencakup kewenangan untuk : 1. pemungutan sumber-sumber keuangan daerah. 2. penyelenggaraan pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. 3. Penetapan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam melakukan proses penyusunan anggaran, masing -masing anggaran antara pemerintah pusat dan pemerint ah daerah memiliki keterkaitan satu sama lain pada beberapa mata anggarannya, baik aspek penerimaan maupun dari aspek pengeluaran pemerintah. menurut Nick Devas (1989), hubungan keuangan antara pusat dengan daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatankegiatan tertentu antara tingkat -tingkat pemerintah dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan itu. tujuan utama hubungan ini adalah mencapai perimbangan antara berbagai pembagian bagaimana antara potensi dan sumber daya masing -masing dapat sesuai. Pada kenyataannya yang terjadi, hubungan fiskal a ntara pemerint ah pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. berkaitan dengan hal tersebut Mudrajad Kuncoro (1995 : 8) berpendapat bahwa indicator desentralisasi fiscal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. Secara konseptual dan perundang -undangan yang berlaku dinyatakan bahwa titik berat otonomi daerah adalah pada Daerah tingkat II. Akan tetapi pada prosesnya masih banyak Daerah Tingkat II yang bergantung pada sumbangan dan bantuan dari pemerint ah pusat. berdasarkan hasil penelitian Mudrajad Kuncoro (1995 : 10 -11) dinyatakan bahwa sebagian besar Daerah Tingkat II di Indonesia memiliki angka persentase PAD terhadap total belanja daerah kurang dari 15 persen. kenyataan ini mengindikasikan bahw a betapa rendahnya kemampuan daerah

dalam menggali sumber pendapatan daerahnya sendiri. jadi dengan demikian dapat dipahami apabila bantuan dan subsidi dari pemerint ah pusat lebih dominan dalam pembiayaan pembangunan daerah dibandingkan dengan PAD daerah itu sendir i. dengan demikian terlihat bahwa berdasakna pertimbangan inilah yang menyebabkan titik berat otonomi daerah diletakkan pada daerah kabupaten/kota, sehingga apa yang menjadi program dan pelaksanaan yang dijalankan akan dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan. untuk itu daerah diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

III. METODE PENELITIAN

A.

Metode Pengumpulan Data

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data, karena data yang diperlukan berupa data sekunder, yakni berbentuk laporan-laporan yang telah disusun oleh instansi terkait da lam lingkungan Pemerint ah Daerah Provinsi Lampung.

B.

Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2004), data dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti melalui orang lain atau dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dar i Biro Keuangan Provinsi Lampung, BPS Provinsi Lampung dan sumber-sumber la in yang relevan. Data yang digunakan adalah data time series antara tahun 2004 sampai tahun 2008. Selain itu juga digunakan bukubuku bacaan referensi yang dapat menunjang penulisan skripsi ini.

C.

Alat Analisis

Menggunakan metode analisis deskriptif komparatif, yaitu menampilkan dan membandingkan data dala m bentuk tabel dan mendeskripsikan dalam bentuk narasi serta menafsirkan dn memberi gambaran kesesuaian antara fakta, teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan tulisan ini.

D.

Gambaran Umum Povinsi Lampung

Daerah Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 Km

2

termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung Tenggara pulau sumatera dengan batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provins i sumatera Selatan dan Bengkulu. b. Sebelah Selatan berbatsan dengan Selat Sunda. c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa. d. Sebelah Barat berbat asan dengan Samudera Indonesia. 0

Secara geografis, Provinsi Lampung terletak pada kedudukan antara 103 40’ 0

0

0

– 105 50’ Bujur Timur dan 6 45’ – 3 45’ lintang Selatan. Pronvinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung yang merupakan gabungan dari kota kembar Bandar Lampung dan teluk Betung memiliki wilayah yang luas dan menyimpan beragam potensi. Pelabuhan utamanya adalah pelabuhan Panjang dan Bakauheni dan memiliki Lapangan Terbang Raden Inten II yang merupakan perubahan dari Branti.

Potensi utama yang dimilki Provinsi Lampung adalah potensi pengembangan lahan dan air. Daerah Lampung dapat dibagidalam 5 unit topogr afi, yaitu: 1. Daerah Topografis berbukit -bergunung dengan kemiringan berkisar 0

25 . 2. Daerah topografis berombak sampai bergelombang dengan kemiringan 0

0

8 – 15 ; (3) Daerah dataran alluvial dengan kemiringan 1 – 3 . 3. Daerah dataran rawa pasang-surut; dan 4. Daerah river Basin. Provinsi Lampung merupakan daerah tropis-humid dangan suhu udara rata0

rata pada siang hari berkisar antara 31,2 – 34,1 C dan pada malam hari antara 0

21,7 – 28,4 C. Curah hujan rata-rata 160,90 mm pada tahun 2004 int ensitas hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember hingga Februari dan terendah pada bulan Juli hingga Oktober. Selang rata-rata kelembapan relatifnya adalah antara 75 sampai 95%. Secara administrasi Provinsi Lampung terdiri dari 14 Kabupaten/Kota yang meliputi : 1. Kabupaten Lampung Barat dengan Ibukota Liwa. 2. Kabupaten Tanggamus dengan Ibukota Kota Agung. 3. Kabupaten Lampung Timur dengan Ibukota Sukadana. 4. Kabupaten Lampung Tengah dengan Ibukota Gunung Sugih. 5. Kabupaten lampung Utara dengan Ibukota Kotabumi. 6. Kabupaten Way Kanan dengan Ibukota Blambangan Umpu. 7. Kabupaten Tulang Bawang dengan Ibukota Menggala.

8. Kota Bandar Lampung. 9. Kota Metro. 10. Kabupaten lampung Selatan dengan Ibukota kalianda. 11. kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedong Tataan. 12. kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Ibukota Panar agan. 13. kabupaten Mesuji dengan Ibukota Mesuji. 14. kabupaten Pringsewu dengan Ibukota Pringsewu.

Jumlah penduduk Provinsi Lampung tercatat sebesar 7.289.767 jiwa pada tahun 2007. selama tahun 1990 - 2000 laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,98% dan pada tahun 2000 – 2006 mengalami penurunan dari 0, 84%

IV.

PEMBAHASAN

A. Pembahasan dan Analisis Data Untuk membahas keterkaitan antara Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Anggaran Belanja Pembangunan Terhadap Issue -issue Strategis dalam meningkatan pembangunan di Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2004-2009, dilihat dari beberapa aspek yang dijadikan fokus penelit ian ini. Pertama, besarnya Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Provinsi Lampung untuk Tahun 2004-2009, kedua adalah Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Angaraan Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2004-2009, ketiga adalah Kontribusi Dana Alokasi Umum (D AU) Terhadap Angaraan Belanja Provinsi Lampung Tahun 2004-2009, keempat adalah Pengalokasian Anggaran Belanja Pembangunan pada masing -masing Bidang Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun anggaran 2004-2009, kelima adalah persentase rata-rata Alokasi Belanja Pembangunan pada masingmasing Bidang Pembangunan di Provinsi Lampung dari Tahun Anggaran 2004-2009, serta yang keenam adalah analisis alokasi Belanja Pembangunan pada bidang-bidang pembangunan dalam kaitannya terhadap penanggulangan issue-issue strategis di provinsi lampung tahun 2004-2009. Untuk lebih jelasnya mengenai keenam hal tersebut dapat dilihat pada uraian selanjutnya.

Tabel 5. Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 -2009 Tahun Anggaran Anggaran Belanja Surplus/Defisit Pendapatan Provinsi Provinsi Lampung (%) Lampung 2004

Rp. 821.457.219.696

Rp.

751.108.750.648

8,56

2005

Rp. 1.045.903.177.788

Rp.

865.194.609.741

17,27

2006

Rp. 1.294.948.833.025

Rp. 1.341.056.664.937

-3,56

2007

Rp. 1.374.096.049.260

Rp. 1.532.401.692.047

-11,52

2008

Rp. 1.723.036.643.272

Rp. 1.711.015.163.523

0,69

2009

Rp. 1.742.386.840.641

Rp. 1.847.107.847.257

-6,01


Pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Lampung mengalami peningkatan pada setiap tahun akan tetapi mengalami fluktuasi kelebihan (Surplus) dan kekurangan (Defisit) anggaran pada setiap tahunnya. Surplus Anggaran terbesar terjadi Pada tahun 2005 yaitu Anggaran Pendapatan Provinsi Lampung sebesar Rp. 1.045.903.177.788 sedangkan Anggaran Belanja sebesar Rp. 865.194.609.741 sehingga terjadi surplus anggaran sebesar 17,27 persen. Sedangkan Defisit terbesar terjadi pada tahun 2007 yaitu Anggaran Pendapatan Provinsi Lampung sebesar Rp. 1.374.096.049.260 sedangkan Anggaran Belanja sebesar Rp. 1.532.401.692.047 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar 11,52 persen. Tabel 6. Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Angaraan Pendapatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2009 Tahun


Anggaran Pendapatan Provinsi Lampung

Kontribusi

(%) 2004

Rp. 286.820.000.000

Rp. 821.457.219.696

34,91

2005

Rp. 310.840.000.000

Rp. 1.045.903.177.788

29,71

2006

Rp. 460.898.000.000

Rp. 1.294.948.833.025

35,59

2007

Rp. 509.656.000.000

Rp. 1.374.096.049.260

37,09

2008

Rp. 570.533.930.000

Rp. 1.723.036.643.272

33,11

2009

Rp. 628.505.673.000

Rp. 1.742.386.840.641

36,07

Rata- rata

34,41


Memperhatikan data pada tabel 2 diatas persentase kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Angaraan Pendapatan Provinsi Lampung cenderung meningkat,. Persentase kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2007, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 509.656.000.000 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.374.096.049.260 sehingga kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2007 sebesar 37,09 persen. Sedangkan persentase kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2005, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 310.840.000.000 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.045.903.177.788 sehingga kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pendapatan daerah pada tahun 2005 sebesar 29,71 persen. Rata-rata perkembangan persentase kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Lampung selama kurun waktu enam tahun adalah sebesar 34,41 persen. Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu sumber Pendapatan Provinsi Lampung yang memberikan kontribusi yang cukup besar dibandingkan penerimaan dari sektor pendapatan yang lain pada tiap-tiap tahunnya.

Tabel 7. Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Angaraan Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2009 Tahun


Anggaran Belanja Provinsi Lampung

Kontribusi (%)

2004

Rp. 286.820.000.000

Rp. 751.108.750.648

38,18

2005

Rp. 310.840.000.000

Rp. 865.194.609.741

35,92

2006

Rp. 460.898.000.000

Rp. 1.341.056.664.937

34,36

2007

Rp. 509.656.000.000

Rp. 1.532.401.692.047

33,25

2008

Rp. 570.533.930.000

Rp. 1.711.015.163.523

33,34

2009

Rp. 628.505.673.000

Rp. 1.847.107.847.257

34,02

Rata- rata

34,84


Memperhatikan data pada tabel 3 diatas persentase kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Angaraan Belanja Provinsi Lampung mengalami fluktuasi dari tahun 2004-2009. Persentase kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2004, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 286.820.000.000 dan Belanja Daerah sebesar Rp. 751.108.750.648 sehingga kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada tahun 2004 sebesar 38,18 persen. Sedangkan persentase kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2007, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 509.656.000.000 dan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.532.401.692.047 sehingga kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada tahun 2007 sebesar 33,25 persen. Rata-rata perkembangan persentase kontribusi DAU terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung selama kurun waktu enam tahun adalah sebesar 34,84 persen. Berdasarkan tabel diatas

dapat kita lihat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Anggaran Belanja Provinsi Lampung tahun 20042009. Tabel 8. Pengalokasian Anggaran Belanja Pembangunan (Berdasarkan DAU dan PAD) pada masing-masing Bidang Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 No Bidang- Bidang 2004 Persentase Pembangunan (Rp) (%) 1 Bidang Pendidikan 71.566.353.329 20,55 2 Bidang Kesehatan 78.866.549.375 22,65 3 Bidang Pekerjaan Umum 106.850.527.523 30,68 4 Bidang Perhubungan 8.856.714.471 2,54 5 Bidang Tenaga Kerja dan Sosial 10.298.084.194 2,95 6 7.000.000.000 2,01 Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Kelautan dan Perikanan 7 3.419.066.063 0,98 Bidang Perindustrian dan 8 15.023.563.488 4,31 Perdagangan Bidang Pertanian 9 18.332.555.286 5,26 10 Bidang Kehutanan dan 17.661.564.572 5,07 Perkebunan 11 Bidang Pertambangan, Energi 10.317.101.417 3,00 dan Lingkungan Hidup Total 348.192.079.718 100 % Sumber : Biro Keuangan Provinsi Lampung

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pengalokasian Belanja Pembangunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 pada bidang-bidang Pembangunan diatas sebagian besar diarahkan pada enam bidang pembangunan yaitu bidang Pekerjaan Umum, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Pertanian, Bidang kehutanan dan Perkebunan serta Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dari total Alokasi Anggaran Belanja Pembangunan di Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp. 348.192.079.718 maka urutan pengalokasiaanya secara berturutturut adalah pada Bidang Pekerjaan Umum yakni sebesar Rp. 106.850.527.523 atau 30,68 persen dari total alokasi belanja pembangunan, kemudian pada Bidang

Kesehatan sebesar Rp. 78.866.549.375 atau sebesar 22,65 persen, Bidang Pendidikan sebesar Rp. 71.566.353.329 atau sebesar 20,55 persen. Bidang Pertanian sebesar Rp. 18.332.555.286 atau sebesar 5,26 persen. Bidang Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp. 17.661.564.572 atau sebesar 5,07 persen dan pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 15.023.563.488 atau sebesar 4,31 persen dari total alokasi belanja pembangunan di Provinsi Lampung pada tahun 2004. Tabel 9. Pengalokasian Anggaran Belanja Pembangunan (Berdasarkan DAU dan PAD) pada masing-masing Bidang Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 No Bidang- Bidang Pembangunan 2005 Persentase (Rp) (%) 1 Bidang Pendidikan 75.821.455.560 19,16 2 Bidang Kesehatan 76.940.672.450 19,44 3 Bidang Pekerjaan Umum 114.700.680.231 28,99 4 9.554.641.287 2,41 Bidang Perhubungan 5 Bidang Sosial 8.506.887.865 2,15 6 Bidang Tenaga Kerja 10.326.861.000 2,61 7 Bidang Koperasi dan UKM 5.455.320.000 1,40 8 12.645.776.254 3,19 Bidang Penanaman Modal 9 Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan 5.300.540.270 1,34 Olahraga 10 Bidang Kelautan dan Perikanan 6.030.100.230 1,52 11 Bidang Perindustrian dan 10.447.000.000 2,64 Perdagangan 12 Bidang Pertanian 24.956.475.850 6,30 13 Bidang Kehutanan dan Perkebunan 18.780.492.275 4,74 Bidang Pertambangan , Energi dan 14 Lingkungan Hidup 16.200.311.000 4,10 Total

395.667.214.272

100 %


Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pengalokasian Belanja Pembangunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada bidang-bidang Pembangunan diatas sebagian besar diarahkan pada enam bidang pembangunan yaitu bidang

Pekerjaan Umum, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Pertanian, Bidang kehutanan dan Perkebunan serta Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dari total Alokasi Anggaran Belanja Pembangunan di Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp. 395.667.214.272 maka urutan pengalokasiaanya secara berturutturut adalah pada Bidang Pekerjaan Umum yaitu sebesar Rp. 114.700.680.231 atau 28,99 persen dari total Alokasi Belanja Pembangunan, kemudian pada Bidang Kesehatan Alokasi Belanja Pembangunan yaitu sebesar Rp. 76.940.672.450 atau sebesar 19,44 persen, Bidang Pendidikan Alokasi Belanja Pembangunan yaitu sebesar Rp. 75.821.455.560 atau sebesar 19,16 persen. Dan pada Bidang Pertanian Alokasi Belanja Pembangunan sebesar Rp. 24.956.475.850 atau sebesar 6,30 persen. Bidang Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp. 18.780.492.275 atau sebesar 4,74 persen dan pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan Alokasi Belanja Pembangunan sebesar Rp. 16.200.311.000 atau sebesar 4,10 persen dari total alokasi belanja pembangunan di Provinsi Lampung pada tahun 2005. Tabel 10. Pengalokasian Anggaran Belanja Pembangunan (Berdasarkan DAU dan PAD) pada masing-masing Bidang Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 No Bidang- Bidang Pembangunan 2006 Persentase (Rp) (%) 1 Bidang Pendidikan 83.540.223.700 18 2 Bidang Kesehatan 62.363.757.022 13,4 3 Bidang Pekerjaan Umum 125.655.864.579 27,1 4 Bidang Perhubungan 12.000.800.000 2,57 Bidang Lingkungan Hidup 5 2.995.321.468 0,65 Bidang Sosial 6 18.986.000.442 4,08 Bidang Tenaga Kerja 7 14.200.520.650 3,05 Bidang Koperasi dan UKM 8 15.645.785.331 3,36 Bidang Penanaman Modal 9 9.271.313.008 2,01 10 Bidang Kebudayaan dan 14.112.254.874 3,03 Pariwisata 11 Bidang Pemuda dan Olah raga 4.953.461.450 1,06 Bidang Kelautan dan Perikanan 12 7.813.000.000 1,67

13 14 15 16 17

Bidang Perindustrian dan Perdagangan Bidang Pertanian Bidang Kehutanan Bidang Perkebunan Bidang Pertambangan dan Energi Total

12.840.960.788

2,76

32.758.030.000 12.590.566.258 16.102.390.264 19.440.992.001

7,04 2,71 3,46 4,18

465.271.241.835

100 %


Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pengalokasian Belanja Pembangunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada bidang-bidang Pembangunan diatas sebagian besar hanya diarahkan pada empat bidang pembangunan yaitu bidang Pekerjaan Umum, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pertanian. Dari total Alokasi Anggaran Belanja Pembangunan di Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp. 493.028.102.025 maka urutan pengalokasiaanya secara berturut-turut adalah pada Bidang Pekerjaan Umum yakni sebesar Rp. 125.655.864.579 atau 27,1 persen dari total alokasi belanja pembangunan, kemudian pada Bidang Pendidikan Alokasi Belanja Pembangunan sebesar Rp. 83.540.223.700 atau sebesar 18 persen. Bidang Kesehatan Alokasi Belanja Pembangunan sebesar Rp. 62.363.757.022 atau sebesar 13,4 persen dan pada Bidang Pertanian Alokasi Belanja Pembangunan sebesar Rp. 32.758.030.000 atau sebesar 7,04 persen dari total Alokasi Belanja Pembangunan di Provinsi Lampung pada tahun 2006. Tabel 11. Pengalokasian Anggaran Belanja Pembangunan (Berdasarkan DAU dan PAD) pada masing-masing Bidang Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 No Bidang- bidang 2007 Persentase Pembangunan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Sosial Bidang Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UKM Bidang Penanaman Modal Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Pemuda dan Olah raga Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Bidang Pertanian Bidang Kehutanan Bidang Perkebunan Bidang Pertambangan dan Energi Total

86.285.614.336 54.296.263.077 138.866.068.214 14.018.505.306 4.864.284.185 21.019.458.968 16.860.295.930 16.977.817.632 10.796.022.245 15.279.651.287

17,50 11,01 28,16 2,84 0,98 4,26 3,41 3,44 2,18 3,09

3.905.400.270 10.796.022.245 13.350.680.674

0,79 2,18 2,70

34.954.154.050 10.951.107.746 17.900.149.963 21.906.605.897

7,08 2,22 3,63 4,44

493.028.102.025

100%


Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pengalokasian Belanja Pembangunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada bidang-bidang Pembangunan diatas sebagian besar diarahkan pada empat bidang pembangunan yaitu bidang Pekerjaan Umum, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pertanian. Dari total Alokasi Anggaran Belanja Pembangunan di Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp. 493.028.102.025 maka urutan pengalokasiaanya secara berturut-turut adalah pada Bidang Pekerjaan Umum yakni sebesar Rp. 138.866.068.214 atau 28,16 persen dari total alokasi belanja pembangunan, kemudian pada Bidang Pendidikan Alokasi Belanja Pembangunan sebesar Rp. 86.285.614.336 atau sebesar 17,50 persen. Bidang Kesehatan Alokasi Belanja Pembangunan sebesar Rp. 54.296.263.077 atau sebesar 11,01 persen dan pada Bidang Pertanian Alokasi

Belanja Pembangunan sebesar Rp. 34.954.154.050 atau sebesar 7,08 persen dari total alokasi belanja pembangunan di Provinsi Lampung pada tahun 2007.

Tabel 12. Pengalokasian Anggaran Belanja Pembangunan (Berdasarkan DAU dan PAD) pada masing-masing Bidang Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 No Bidang- Bidang 2008 Persentase Pembangunan (Rp) (%) 1 Bidang Pendidikan 57.598.351.740 11,22 2 Bidang Kesehatan 46.361.470.759 9,03 3 Bidang Pekerjaan Umum 219.446.571.836 42,77 4 Bidang Perhubungan 11.210.522.636 2,20 5 5.119.501.059 1,00 Bidang Lingkungan Hidup 6 Bidang Sosial 15.587.740.508 3,05 7 Bidang Tenaga Kerja 18.882.000.000 3,68 8 Bidang Koperasi dan UKM 13.055.850.000 2,55 9 Bidang Penanaman Modal 2.020.075.187 0,40 Bidang Kebudayaan dan 10 16.188.261.788 3,15 Pariwisata 11 Bidang Pemuda dan Olah Raga 4.495.391.409 0,87 12 Bidang Kelautan dan 9.739.162.263 1,89 13 Perikanan 15.575.164.040 3,03 Bidang Perindustrian dan 14 Perdagangan 36.104.222.648 7,04 Bidang Pertanian 15 11.531.043.255 2,25 16 Bidang Kehutanan 17.500.412.736 3,41 Bidang Perkebunan 17 12.615.975.245 2,46 Bidang Pertambangan dan Energi

Total

513.031.717.109

100 %


Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pengalokasian Belanja Pembangunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada bidang-bidang Pembangunan diatas sebagian besar diarahkan pada empat bidang pembangunan yaitu bidang Pekerjaan Umum, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pertanian. Dari total Alokasi Anggaran Belanja Pembangunan di Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp. 513.031.717.109 dengan urutan pengalokasiannya secara berturut-turut adalah pada Bidang Pekerjaan Umum yakni sebesar Rp. 219.446.571.836 atau 42,77 persen dari total alokasi belanja pembangunan, kemudian pada Bidang Pendidikan Alokasi Belanja Pembangunan sebesar Rp. 57.598.351.740 atau sebesar 11,22 persen. Bidang Kesehatan Alokasi Belanja Pembangunan sebesar Rp. 46.361.470.759 atau sebesar 9,03 persen, dan pada Bidang Pertanian Alokasi Belanja Pembangunan sebesar Rp. 36.104.222.648 atau sebesar 7,08 persen dari total alokasi belanja pembangunan di Provinsi Lampung pada tahun 2008 . Tabel 13. Pengalokasian Anggaran Belanja Pembangunan (Berdasarkan DAU dan PAD) pada masing-masing Bidang Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 No

Bidang- Bidang Pembangunan

2009 (Rp)

Persentase (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Sosial Bidang Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UKM Bidang Penanaman Modal Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Pemuda dan Olah raga Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Bidang Per tanian Bidang Kehutanan Bidang Perkebunan Bidang Pertambangan dan Energi Total

190.082.386.505 39.805.435.284 227.378.291.794 12.751.281.046 5.299.253.897 13.757.554.574 21.246.586.760 9.499.253.791 7.713.073.146 17.316.909.981

29,05 6,08 34,75 1,94 0,81 2,10 3,25 1,45 1,18 2,65

11.271.492.008 10.132.105.100 12.218.314.352

1,72 1,55 1,86

36.519.445.281 11.367.689.689 17.285.890.370 10.652.179.696

5,60 1,74 2,64 1,63

654.297.143.274

100 %


Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pengalokasian Belanja Pembangunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 telah mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Pada bidang-bidang Pembangunan diatas sebagian besar masih tetap diarahkan pada empat bidang pembangunan yaitu bidang Pekerjaan Umum, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pertanian akan tetapi terjadi peningkatan yang cukup besar pada bidang pendidikan. Dari total Alokasi Anggaran Belanja Pembangunan di Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp. 654.297.143.274 maka urutan pengalokasiaanya secara berturut-turut adalah pada Bidang Pekerjaan Umum yakni sebesar Rp. 227.378.291.794 atau 34,75 persen dari total alokasi belanja pembangunan, kemudian pada Bidang Pendidikan sebesar Rp. 190.082.386.505 atau sebesar 29,05 persen. Bidang Kesehatan sebesar Rp. 39.805.435.284 atau sebesar 6,08 persen, Bidang Pertanian sebesar

Rp. 36.519.445.281 atau sebesar 5,60 persen dari total alokasi belanja pembangunan di Provinsi Lampung pada tahun 2009.

Tabel 14. Rata-rata Persentase Pengalokasian Anggaran Belanja Pembangunan (berdasarkan DAU dan PAD) pada Bidang-bidang Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 RataBidang-bidang No pembangunan Rata 1 Bidang Pendidikan 20,55 19,16 18 17,5 11,22 29,05 19,25 2 Bidang Kesehatan 22,65 19,44 13,4 11,01 9,03 6,08 13,60 3 Bidang Pekerjaan Umum 30,68 29 27,1 28,16 42,77 34,75 32,07 4 Bidang Perhubungan 2,54 2,41 2,57 2,84 2,2 1,94 2,41 Bidang Lingkungan Hidup 5 0,65 0,98 1,00 0,81 0,86 Bidang Sosial 6 1,47 2,15 4,08 4,26 3,05 2,1 2,85 Bidang Tenaga Kerja 7 1,47 2,61 3,05 3,41 3,68 3,25 2,91 Bidang Koperasi dan UKM 8 1,40 3,36 3,44 2,55 1,45 2,44 Bidang Penanaman Modal 9 3,19 2,01 2,18 0,40 1,18 1,8 Bidang Kebudayaan dan 10 2,01 0,67 3,03 3,09 3,15 2,65 2,43 Pariwisata 11 Bidang Pemuda dan Olah 0,67 1,06 0,79 0,87 1,72 1,02 raga 12 Bidang Kelautan dan 0,98 1,52 1,67 2,18 1,89 1,55 1,63 Perikanan 13 Bidang Perindustrian dan 4,31 2,64 2,76 2,7 3,03 1,86 2,88 Perdagangan

14 15 16 17

Bidang Per tanian Bidang Kehutanan Bidang Perkebunan Bidang Pertambangan dan Energi Total

5,26 2,54 2,54 3

6,3 2,37 2,37 4,10

7,04 2,71 3,46 4,18

7,08 2,22 3,63 4,44

7,04 2,25 3,41 2,46

5,6 1,74 2,64 1,63

6,39 2,31 3,01 3,30

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

-

Sumber : berdasarkan data diolah dari Biro Keuangan Provinsi Lampung

Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdapat di dalam Anggaran Belanja Pembangunan Provinsi lampung tahun 2004-2009 sebagian besar diarahkan pada empat bidang pembangunan yaitu bidang pekerjaan umum, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian. Pada bidang pekerjaan umum rata-rata alokasi belanja pembangunan dari tahun 2004-2009 adalah 32,07 persen. Pada bidang pendidikan rata-rata alokasi belanja pembangunan setiap tahunnya adalah sebesar 19,25 persen. Pada bidang kesehatan rata-rata alokasi belanja pembangunan setiap tahunnya adalah sebesar 13,60 persen. Sedangkan untuk bidang pertanian rata-rata alokasi belanja pembangunan setiap tahunnya adalah 6,39 persen. Hal ini telah sesuai dengan issue-issue strategis di provinsi lampung yaitu issue Issue sumber daya manusia, Issue ekonomi dan Issue prasarana wilayah dan juga telah sesuai dengan misi Provinsi Lampung yaitu yang pertama adalah Mewujudkan sumberdaya manusia yang bertaqwa, sejahtera, berkualitas, berakhlaq mulia, profesional, unggul dan berdayasaing. Kedua, Membangun dan mengoptimalkan potensi perekonomian daerah dengan berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan yang tangguh, unggul dan berdayasaing. Ketiga, Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah yang mampu mendukung secara optimal pembangunan daerah dan nasional serta bersaing secara global.

B.

Evaluasi Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) di dalam Belanja Pembangunan dan Issue-Issue Strategis dalam meningkatkan Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun 2004-2009.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 626/ PMK/2004 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2005 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pada dasarnya Dana alokasi Umum (DAU) merupakan bantuan keuangan darai Pemerintah Pusat dan penggunaannya khusus untuk pendanaan belanja pegawai dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di daerah. Pembangunan di Provinsi Lampung diarahkan untuk menggali seluruh potensi yang ada baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia berdasarkan visi dan misi yang dirumuskan Provinsi Lampung serta akan dimatangkan dengan penyusunan rencana strategis dan prioritas berupa arahan strategi dan program prioritas yang semakin tajam pada setiap tahun anggarannya berdasarkan issue-issue strategis dalam meningkatkan pembangunan di Provinsi Lampung.

Adapun issue-issue strategis di provinsi lampung tahun 2004-2009 adalah Issue sumber daya manusia, Issue ekonomi dan Issue prasarana wilayah. Issue sumber daya manusia mencakup pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja. Issue ekonomi mencakup pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan keluatan, industri serta kesejahteraan sosial. Issue

prasarana wilayah mencakup pembangunan di bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan.

Tabel 15. Rencana Strategis Pembangunan Berdasarkan Issue-Issue Sumber Daya Manusia Tahun 2004-2009. Misi Pembangunan Indikator Kinerja Realisasi 1.

Mewujudkan sumberdaya manusia yang bertaqwa,sejahte ra, berkualitas, berakhlaq mulia, professional, unggul dan berdaya saing.

1.

Pendidikan

1.

Penuntasan wajib belajar 9 tahun. 2. Alokasi dana pendidikan meningkat bertahap pada tahun 2009 mencapai 20% dari belanja langsung. 3. Guru SD seluruhnya berdiploma 2. 4. APK dan APM tingkat SD, SLTP, SLTA meningkat. 5. Meningkatnya mutu pendidikan berbasis IMTAQ, budi pekerti dan penguasaan IPTEK. 6. Terbangunnya secara bertahap Kawasan Pendidikan Unggul Berbasis Teknologi (dasar menegah dan Pendidikan Tinggi

1. Rata –rata Alokasi Anggaran Belanja Pembangunan pada Bidang Pendidikan dari tahun 2004-2009 hanya sebesar 19,25 persen.

2.

Kesehatan

Teknologi). 1.

2.

3. 3.

Tenaga Kerja

4.

1.

2.

Meningkatnya kuaslitas pelayanan kesehatan pada RSUAM menjadi Rumah Sakit Rujukan. Meningkatnya pelayanan RSJ dalam penanganan pasien kejiwaan dan narkoba. Meningkatnya angka harapan hidup (AHH) dan menurunnya angka kematian bayi (AKB). Kecamatan bebas rawan gizi. Berkembangn ya BLK sebagai Pusat Pelatihan TKI professional berorientasi pasar (kerjasama Perguruan tinggi/BLK). Meningkatnya kualitas angkatan kerja yang semakin mandiri.

1.

Rata-rata Alokasi Anggaran Belanja Pembangunan pada Bidang Kesehatan dari tahun 20042009 yaitu sebesar 13,60 persen.

1.

Rata-rata Alokasi Anggaran Belanja Pembangunan pada Bidang Tenaga Kerja dari tahun 2004-2009 yaitu sebesar 2,91 persen.

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran belanja pembangunan pada tahun 2004-2009 telah sesuai dengan issue-issue sumber daya manusia di Provinsi Lampung, yaitu terfokus kepada bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang tenaga kerja. Pada bidang pendidikan alokasi belanja pembangunan pada tahun 2009 telah mencapai 29,05 persen akan tetapi rata-rata alokasi belanja pembangunan dari tahun 2004-2009 hanya sebesar 19,25 persen atau menempati urutan kedua terbesar di dalam alokasi

belanja pembangunan. Pada bidang kesehatan terjadi penurunan anggaran alokasi belanja pembangunan dari tahun 2004-2009 dengan rata-rata alokasi belanja pembangunan sebesar 13,60 persen atau menempati urutan terbesar ketiga di dalam alokasi belanja pembangunan. Sedangkan pada bidang tenaga kerja dilihat dari besarnya alokasi anggaran belanja pembangunan dari tahun 2004-2009 menempati urutan ketujuh terbesar dengan rata-rata alokasi belanja pembangunan sebesar 2,91 persen.

Tabel 16. Rencana Strategis Pembangunan Berdasarkan Issue-Issue Ekonomi Tahun 2004-2009 Misi Pembangunan Indikator Kinerja Realisasi

2.

Membangun dan 1. Pertanian mengoptimalkan Tanaman potensi Pangan perekonomian daerah dengan berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan yang tangguh, unggul, dan berdaya saing. 2. Perkebunan

3.

4.

5.

Keunggulan agribisnis dan agroindustri berbasis jagung, ubi kayu serta padi.

Rata –rata Alokasi Anggaran Belanja Pembangunan pada Bidang Pertanian dari tahun 2004-2009 sebesar 6,42 persen.

Berkembangnya sentra produksi dan agribisnis lada dan kopi.

Rata –rata Alokasi Anggaran Belanja pembangunan pada Bidang Perkebunan dari tahun 2004-2009 sebesar 3,02 persen.

Perikanan dan Kelautan

Berkembangnya sentra produksi kerapu dan udang.

Industri

Berkembangnya sentra industri kerajinan.

Kesejahteraan Sosial


Berkembangnya laju pertumbuhan penduduk miskin.

Rata –rata Alokasi Anggaran Belanja Pembangunan pada Bidang Perikanan dan Kelautan dari tahun 2004-2009 sebesar 1,64 persen. Rata –rata Alokasi Anggaran Belanja Pembangunan pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan dari tahun 2004-2009 sebesar 2,91 persen. Rata –rata Alokasi Anggaran Belanja Pembangunan pada Bidang sosial dari tahun 2004-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran belanja pembangunan pada tahun 2004-2009 telah sesuai dengan issue-issue ekonomi di Provinsi Lampung. Dilihat dari besarnya alokasi anggaran, bidang pertanian menempati urutan keempat terbesar di dalam alokasi belanja

pembangunan dari tahun 2004-2009 dengan rata-rata alokasi belanja pembangunan sebesar 6,42 persen. Pada bidang perkebunan menempati urutan ke enam tebesar dengan rata-rata alokasi belanja pembangunan sebesar 3,02 persen. Pada bidang perikanan dan kelautan memiliki rata-rata alokasi belanja pembangunan sebesar 1,64 persen. Pada bidang perindustrian dan perdagangan menempati urutan terbesar ke delapan dengan rata-rata alokasi belanja pembangunan sebesar 2,91 persen. Sedangkan bidang sosial memiliki rata-rata alokasi belanja pembangunan sebesar 2,77 persen.

Tabel 17. Rencana Strategis Pembangunan Berdasarkan Issue-Issue Prasarana Wilayah Tahun 2004-2009. Misi 3.

Membangun dan meningkatnkan kualitas

Pembangunan 1.

Prasana Jalan dan Jembatan.

Indikator Kinerja Pemantapan Fungsi Dan Status Jalan Provinsi.

Realisasi Rata –rata Alokasi Anggaran Belanja Pembangunan

infrastruktur wilayah yang mampu mendukung secara optimal pembangunan daerah dan nasional serta bersaing secara global.

2.

Realisasi Persiapan Pembangunan Jalan Tol dan Terowongan Selat Sunda.

pada Bidang pekerjaan umum dari tahun 20042009 sebesar 32,07 persen.

Meningkatnya fungsi dan pelayanan Bandara Raden Intan II.

Rata –rata Alokasi Anggaran Belanja Pembangunan pada Bidang perhubungan dari tahun 2004-2009 sebesar 2,41 persen.

Perhubungan. a.

Udara

b.

Laut

c.

Kereta Api

d.

Meningktanya fungsi dan kinerja pelayanan Pelabuhan Panjang. Realisasi persiapan pembangunan Jalan Kereta Api TarahanBakauheni.

ASDP

Meningktanya fungsi dan kinerja pelayanan Pelabuhan Bakauheni.


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran belanja pembangunan pada tahun 2004-2009 telah sesuai dengan issue-issue prasarana wilayah di Provinsi Lampung. Alokasi belanja pembangunan terbesar terserap pada bidang pek erjaan umum dengan rata-rata alokasi belanja pembangunan tahun 2004-2009 yaitu sebesar 32,07 persen. Sedangkan bidang perhubungan hanya menempati urutan ke 11 dari 17 bidang pembangunan yang didanai oleh belanja pembangunan dengan rata rata alokasi belanja pembangunan dari tahun 2004-2009 sebesar 2,41 persen. Tabel 18. Rata-rata Belanja Pembangunan Terhadap Issue-Issue Strategis di Provinsi Lampung Tahun 2004-2009. Issue –Issue Strategis

Persentase Anggaran (%)

Prioritas

Pergeseran Prioritas

1. Issue Sumber Daya Manusia

35,76 %

1

1

2

3

3

2

19,25 %

a. Bidang Pendidikan

13,60 %

b. Bidang Kesehatan

2,91 %

c. Bidang Tenaga kerja 2. Issue Ekonomi a. Bidang Pertanian b. Bidang Perkebunan c. Bidang Perikanan dan Kelautan d. Bidang Industri e. Bidang Sosial

16,83 % 6.42 % 3.02 % 1.63 % 2.91 % 2.85 % 34,48 % 32,07 % 2,41 %

3. Issue Prasarana Wilayah a. Bidang Pekerjaan Umum b. Bidang Perhubungan

12,93 %

4 4. Lain-Lainnya Total

100 %

Sumber : Berdasarkan Data Diolah dari Biro Keuangan Provinsi Lampung Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa prioritas Provinsi Lampung yang pertama,kedua dan ketiga mencerminkan orientasi pembangunan Provinsi lampung yang bertumpu kepada penanggulangan issue-issue ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Prioritas yang pertama mencerminkan pembangunan

yang diarahkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui peningkatan anggaran di bidang pendidikan dan bidang kesehatan serta meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui priroritas anggaran di bidang tenaga kerja. Proritas kedua mencerminkan pembangunan yang diarahkan untuk mengoptimalkan potensi perekonomian daerah melalui sektor agribisnis, industri dan sektor perikanan dan kelautan. Sedangkan Prioritas yang ketiga mencerminkan pembangunan prasarana wilayah yang juga sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Hasil uraian dan pembahasan tentang Evaluasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Issue-Issue Strategis dalam meningkatkan pembangunan di Provinsi Lampung tahun Anggaran 2004-2009, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut : A. Simpulan 4. Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai peranan penting di dalam meningkatkan pembangunan di Provinsi Lampung, karena merupakan salah satu sumber pendapatan Provinsi Lampung yang memberikan kontribusi cukup besar dibandingkan penerimaan dari sektor pendapatan yang lain, rata – rata Kontribusi yang diberikan oleh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Anggaran Pendapatan Provinsi Lampung tahun 2004-2009 adalah sebesar 34,41 persen, sedangkan rata-rata Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Pembangunan di Provinsi Lampung tahun 2004-2009 adalah sebesar 34,84 persen. 5. Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdapat di dalam Anggaran Belanja Pembangunan Provinsi lampung tahun 2004-2009 sebagian besar diarahkan pada empat bidang pembangunan yaitu bidang pekerjaan umum, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian. Pada bidang

pekerjaan umum rata-rata alokasi belanja pembangunan dari tahun 2004-2009 adalah 32,07 persen. Pada bidang pendidikan rata-rata alokasi belanja pembangunan setiap tahunnya adalah sebesar 19,25 persen. Pada bidang kesehatan rata-rata alokasi belanja pembangunan setiap tahunnya adalah sebesar 13,60 persen. Sedangkan untuk bidang pertanian rata-rata alokasi belanja pembangunan setiap tahunnya adalah 6,39 persen. Hal ini telah sesuai dengan issue-issue strategis di provinsi lampung yaitu issue Issue sumber daya manusia, Issue ekonomi dan Issue prasarana wilayah dan juga telah sesuai dengan misi Provinsi Lampung yaitu yang pertama adalah Mewujudkan sumberdaya manusia yang bertaqwa, sejahtera, berkualitas, berakhlaq mulia, profesional, unggul dan berdayasaing. Kedua, Membangun dan mengoptimalkan potensi perekonomian daerah dengan berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan yang tangguh, unggul dan berdayasaing. Ketiga, Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah yang mampu mendukung secara optimal pembangunan daerah dan nasional serta bersaing secara global. 6. Terjadi pergeseran prioritas pembangunan berdasarkan Issue-Issue strategis pembangunan Provinsi Lampung,dimana Issue Ekonomi yang merupakan Prioritas kedua bergeser menjadi prioritas ketiga berdasarkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdapat didalam alokasi belanja pembangunan di Provinsi Lampung tahun Anggaran 2004-2009, sedangkan Issue Prasarana Wilayah yang menjadi prioritas ketiga bergeser naik menjadi prioritas kedua berdasarkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdapat didalam alokasi belanja pembangunan di Provinsi Lampung tahun Anggaran 20042009.

B. Saran

1. Pemerintah Provinsi Lampung sebaiknya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih besar pada belanja pembangunan dan mengurangi tingkat belanja rutin tiap tahunnya sehingga tujuan pembangunan di Provinsi Lampung dapat tercapai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Pemerintah Provinsi Lampung perlu mengembangkan issue-issue strategis lain dengan memanfaatkan sistem keterkaitan antara masing-masing issueissue strategis yang sudah ada. Sebagai contoh issue terhadap lingkungan hidup diterapkan dengan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis lingkungan. 3. Issue-Issue strategis di provinsi lampung selalu berubah setiap tahunnya, sebaiknya Pemerintah Provinsi Lampung tidak terfokus kepada penyusunan Arah dan Kebijakan serta Rencana Strategis yang dituangkan ke dalam rencana pembangunan lima tahunan tetapi dapat di sesuaikan dengan perkembangan kondisi nyata daerah yang selalu berubah setiap tahunnya sehingga pembangunan di Provinsi Lampung dapat berjalan dengan baik karena disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang mengalami perkembangan setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. 2010. Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009. Biro Keuangan Provinsi Lampung. 2010. Laporan Realisasi APBD Provinsi Lampung Tahun 2004-2009. Cahyadi Raharjo, Prima. 2004. Analisis Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Dalam Menunjang Pembangunan Daerah di Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2004, Skripsi : Universitas Lampung, Bandar Lampung. Syamsi, Ibnu. 1988. Dasar- Dasar Kebijakan Keuangan Negara. PT.Bina Aksara, Jakarta Davey, Kanneth J, 1989, Pembiayaan Pemerintah Daerah, UI-Pres, Jakarta. Devas, Nick, Dkk. 1988. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia . UI Press, Jakarta Musgrave,Richard A., 1993, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Erlangga, Jakarta. Suparmoko, M., 2000, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, BPFE, Yogyakarta. Syaukani, 2001, Otonomi Daerah dalam Pembangunan, Bina Aksara, Jakarta. Fokus Media, 2004, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemer intah Daerah. Fokus Media, 2004, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerint ah Pusat dan Daerah, Jakarta. Fokus Media, 2004, Undang-Undang Otonomi Daerah 2004, Jakarta.

Nurhidayat. 2005. UU RI No.32 dan 33 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuanga n Antara Pusat dan Daerah. CV. Nuansa Aulia, Bandung Yani, Ahmad, 2002, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Universitas Lampung 2009. Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung. Penerbit Unila.Bandar Lampung. Nazir, Mohammad. 2003. Metodologi Penelitian. PT. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Lampiran 1 Tabel

Perkembangan Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2009

Tahun


Pertumbuhan

2004

Rp. 286.820.000.000

-

2005

Rp. 310.840.000.000

8,37

2006

Rp. 460.898.000.000

48,27

2007

Rp. 509.656.000.000

10,57

2008

Rp. 570.533.930.000

11,94

2009

Rp. 628.505.673.000

10,16

Rata –rata Sumber : Biro Keuangan Provinsi Lampung

Lampiran 2

14,88

Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Angaraan Pendapatan dan Anggaran Belanja Provinsi Lampung Tahun 2004-2009. Tabel

Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Angaraan Pendapatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2009. Tahun Anggaran Dana Alokasi Anggaran Pendapatan Kontribusi Umum (DAU) Provinsi Lampung (%) 2004

Rp. 286.820.000.000

Rp. 821.457.219.696

34,91

2005

Rp. 310.840.000.000

Rp. 1.045.903.177.788

29,71

2006

Rp. 460.898.000.000

Rp. 1.294.948.833.025

35,59

2007

Rp. 509.656.000.000

Rp. 1.374.096.049.260

37,09

2008

Rp. 570.533.930.000

Rp. 1.723.036.643.272

33,11

2009

Rp. 628.505.673.000

Rp. 1.742.386.840.641

36,07

Rata- rata

34,41


Tabel Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Angaraan Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2009. Tahun


Anggaran Belanja Provinsi Lampung

Kontribusi (%)

2004

Rp. 286.820.000.000

Rp. 751.108.750.648

38,18

2005

Rp. 310.840.000.000

Rp. 865.194.609.741

35,92

2006

Rp. 460.898.000.000

Rp. 1.341.056.664.937

34,36

2007

Rp. 509.656.000.000

Rp. 1.532.401.692.047

33,25

2008

Rp. 570.533.930.000

Rp. 1.711.015.163.523

33,34

2009

Rp. 628.505.673.000

Rp. 1.847.107.847.257

34,02

Rata- rata Sumber : Biro Keuangan Provinsi Lampung

Lampiran 3

34,84

Tabel . Rata-rata Persentase Pengalokasian Anggaran Belanja Pembangunan pada Bidang-bidang Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bidang-bidang 2004 pembangunan Bidang Pendidikan 20,55 Bidang Kesehatan 22,65 Bidang Pekerjaan Umum 30,68 Bidang Perhubungan 2,54 Bidang Lingkungan Hidup Bidang Sosial 1,47 Bidang Tenaga Kerja 1,47 Bidang Koperasi dan UKM Bidang Penanaman Modal Bidang Kebudayaan dan 2,01 Pariwisata Bidang Pemuda dan Olah raga Bidang Kelautan dan 0,98 Perikanan Bidang Perindustrian dan 4,31 Perdagangan Bidang Per tanian 5,26 Bidang Kehutanan 2,54 Bidang Perkebunan 2,54 Bidang Pertambangan dan 3 Energi Total 100 %

2005

2006

19,16 19,44 29 2,41 2,15 2,61 1,40 3,19 0,67

18 13,4 27,1 2,57 0,65 4,08 3,05 3,36 2,01 3,03

17,5 11,01 28,16 2,84 0,98 4,26 3,41 3,44 2,18 3,09

11,22 9,03 42,77 2,2 1,00 3,05 3,68 2,55 0,40 3,15

RataRata 29,05 19,25 6,08 13,60 34,75 32,07 1,94 2,41 0,81 0,86 2,1 2,85 3,25 2,91 1,45 2,44 1,18 1,8 2,65 2,43

0,67

1,06

0,79

0,87

1,72

1,02

1,52

1,67

2,18

1,89

1,55

1,63

2,64

2,76

2,7

3,03

1,86

2,88

6,3 2,37 2,37 4,10

7,04 2,71 3,46 4,18

7,08 2,22 3,63 4,44

7,04 2,25 3,41 2,46

5,6 1,74 2,64 1,63

6,39 2,31 3,01 3,30

100%

100%

100%

100%

100%

-

Sumber : data diolah dari Biro Keuangan Provinsi Lampung

2007

2008

2009

EVALUASI DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN ISSUE -ISSUE STRATEGIS DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN

Recommend Documents