BUPATI MALAKA
KEPUTUSAN BUPATI MALAKA NOMOR sAIHK/2014 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANGIJASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA BUPATI MALAKA,
Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 Peraturan Bupati Malaka Nomor 5 Tahun 2074 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barangf Jasa Secara Elektronik Lingkup Pemerintahan Kabupaten Malaka, perlu
dibentuk Tim Pengelola Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Malaka.
Undang-Undang Nomor
17 Tahun
2OO3 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Mengingat
Republik Indonesia Nomor a2S6); 2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO8 /l Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republi{ Indonesia Nomor aSaa\
4.
5.
6.
7.
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4381; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a3); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2073 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2o 13 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO6 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA6 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6oel; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AOT Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor
4l Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\; 10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia Natianal Singte Windou; 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2Ol2 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; t2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 A Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; {/
13.
Peraturan Bupati Malaka Nomor 2 Tahun 2AL4 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Malaka Tahun Anggaran 2Ol4 (Berita
Daerah
Kabupaten Malaka Tahun 2Ol4 Nomor 02);
Memperhatikan
:
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan
BaranglJasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OlO Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU
KEDUA
Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malaka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini; Tim Pengelola Layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut: a. pelaksanaan pen1rusunan program kegiatan pengelolaan E-Proanrement di lin gkungan Kabupaten Malaka; b. pelaksanaan pelatihan/ training kepada PanitialPejabat
PengadaanlULP
dan Penyedia Barang/Jasa untuk
menguasai sistem e-Procurement;
c. pelaksanaan pelayanan kepada d. e.
Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masingmasing wilayah kerjanya; sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi yang PanitialPejabat melayani lhelpdeskJ PengadaanlULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem e-Proanrement. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barangljasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit. pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. g. h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KETIGA
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab) kepada Bupati Malaka;
KEEMPAT
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 01 Januari 2Ol4 dengan Keputusan
ketentuan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya
Ditetapkan di Betun pada tanggal 18 Februari 2OI4 LAKA,
PENJABAT
-B I ULU Tembusan: 1. Kepala Bappeda Kab. Malaka di Betun; 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malaka di Betun;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Malaka di
Betun; 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Malaka di Betun; 5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda. Malaka di Betun; 6. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat.
oa
LAMPIRAN KtrPUTUSAN BUPATI MALAKA NOMOR 3AI}{K/2O14 TANGGAL 18 FEBRUARI 2OI4 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN MALAKA
KEDUDUKAN DALAM TIM Herman Nai Ulu SH.M.Hum
Ors.#atUarias Nahak Donatus Bere, SH
abat Bupati Malaka Plt. Sekretaris Daerah Kab. Malaka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda.
Pembina Pengarah Penanggung Jawab
Kepala Bagian
Drs.Gaudensius Klau
Theodorus Dacosta Mau, ST
Kenny Reginaldus Mau, S.Sos
Yustina Iku They, SE Berry Michael Seran
Aloysius Bau, S.IP Emerenciana Manek
Administrasi Pembangunan Setda. Malaka Pelaksana pada Bagran
Administrasi Pembangunan Setda. Malaka Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Malaka Staf Ba gian Administrasi Pembangunan Setda. Malaka Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Malaka Kasubag Pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Malaka Staf Ba# an Administrasi Pembangunan Setda. Malaka
Koordinator
Ketua PPE
/ Admin
/ Trainer
Administrator Sistim Verivikator Verifrkator Help Desk Help Desk
{
/
rr*roBAr B
IMA
ULU
