SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa
dalam
rangka
melaksanakan
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online; b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Keputusan Sekretaris Kabinet ini dianggap mampu dan cakap untuk ditunjuk dalam
keanggotaan Tim Asesor PMPRB
di lingkungan Sekretariat Kabinet; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu
ditetapkan
Keputusan
Sekretaris
Kabinet
tentang
Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2013; Mengingat…
- 2 -
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 4 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 7.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Secara Online;
8. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah
diubah
dengan
Peraturan
Sekretaris
Kabinet
Nomor 4 Tahun 2012;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI
LINGKUNGAN
SEKRETARIAT
KABINET
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013. KESATU…
- 3 KESATU
: Membentuk
Tim
Asesor
Penilaian
Mandiri
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2013 untuk selanjutnya disebut Tim. KEDUA
: Susunan keanggotaan Tim Asesor PMPRB terdiri dari: 1.
Dr. Ir. Dipo Alam, M.E.A., Sekretaris Kabinet, sebagai Penanggung jawab Tim;
2.
Ibnu Purna Muchtar, S.E.,M.A., Wakil Sekretaris Kabinet, sebagai Wakil Penanggung jawab Tim;
3.
Bistok Simbolon, S.H.,M.H., Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, sebagai Penanggung jawab Tim Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4.
Ratih Nurdiati, S.H., L.L.M., Deputi Bidang Perekonomian, sebagai Penanggung jawab Tim Bidang Perekonomian;
5.
Siswanto Roesyidi, S.H.,M.H., Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,
sebagai
Penanggung
jawab
Tim
Bidang
Kesejahteraan Rakyat; 6.
Dra. Sipa., Deputi Bidang Persidangan Kabinet, sebagai Penanggung jawab Tim Bidang Persidangan Kabinet;
7.
Drs. Djadmiko, M.Soc.Sc., Deputi Bidang Administrasi, sebagai Penanggung jawab Tim Bidang Administrasi;
8.
Wawan Gunawan, Ak., M.M., Inspektur, pada Inspektorat Sekretariat Kabinet, sebagai Ketua/Koordinator Tim;
9.
Agus Bintoro, S.E. Ak., Kepala Subbagian Tata Usaha, pada Inspektorat Sekretariat Kabinet, sebagai Sekretaris I Tim;
10. Hendri Daud, Ak., M.Si., Auditor Madya pada Inspektorat Sekretariat Kabinet, sebagai Sekretaris II Tim; 11. Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., L.L.M., Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, Aparatur Negara, dan Kominfo, pada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet, sebagai Koordinator Asesor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merangkap anggota Tim; 12. Ida Dwi…
- 4 -
12. Ida Dwi Nilasari, S.H.,M.H., Kepala Bidang Pertahanan Keamanan dan Pertanahan pada Asdep Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, sebagai anggota Tim Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
13. Purnomo Sucipto. S.H., L.L.M., Kepala Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, Aparatur Negara dan Kominfo, Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet, sebagai anggota Tim Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
14. Faisal Amir Masduki, S.H., Kepala Subbidang Kepegawaian pada Bidang Aparatur Negara, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi dan Informatika, Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet, sebagai anggota Tim Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
15. Drs.
Bambang
Irianto,
M.Si.,
Asisten
Deputi
Bidang
Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan pada Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, sebagai Koordinator Asesor Bidang Perekonomian merangkap anggota Tim;
16. Yulyati Kristina, S.Sos.,M.Si., Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Investasi, pada Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan, sebagai anggota Tim Bidang Perekonomian;
17. Abdul Muis, S.Sos., M.P.M., Kepala Bidang Jasa Keuangan dan BUMN pada Asdep Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan
Pangan,
sebagai
anggota
Tim
Bidang
Perekonomian; 18. Aprizal, S.I.P., Analis Kebijakan pada Subbidang UMKM dan Koperasi, Bidang Industri dan UMKM dan Koperasi, sebagai anggota Tim Bidang Perekonomian;
19. Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol., Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya Pemuda dan Olah Raga, pada Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagai Koordinator Asesor Bidang Kesejahteraan Rakyat merangkap anggota Tim;
20. Endang Tri …
- 5 20. Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL, Kepala Bidang Pendidikan Agama,
pada
Asisten
Kesehatan,
Deputi
dan
Bidang
Pendidikan,
Kependudukan,
Deputi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet, sebagai anggota Tim Bidang Kesejahteraan Rakyat;
21. Sofyan
Apendi,
Perlindungan
S.H.,
Kepala
Perempuan
Subbidang
dan
Anak
Peningkatan
pada
Bidang
Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebagai anggota Tim Bidang Kesejahteraan Rakyat;
22. Drs. Wasit Saronto, M.M., Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan pada Deputi Bidang Persidangan Kabinet, sebagai Koordinator Asesor Bidang Persidangan Kabinet merangkap anggota Tim; 23. Heru Priyantono, S.H., Kepala Bidang Penyiapan Materi Kesejahteraan Rakyat pada Asisten Deputi Bidang Materi Persidangan, Sekretariat
Deputi
Bidang
Kabinet,
sebagai
Persidangan anggota
Kabinet
Tim
Bidang
Persidangan Kabinet; 24. Martanto, Kepala Subbidang Fasilitasi Operasional Bidang Persidangan Undangan,
Kabinet Asisten
pada Deputi
Bidang Bidang
Protokoler
dan
Pelaksanaan
dan
Pelaporan Persidangan, Deputi Bidang Persidangan Kabinet Sekretariat
Kabinet,
sebagai
anggota
Tim
Bidang
Persidangan Kabinet; 25. Rahmat Hidayat, A.Md., Tenaga Peliputan pada Sub Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Informasi, Bidang Hubungan Kemasyarakatan,
Asisten
Deputi
Bidang
Hubungan
Kemasyarakatan dan Kelembagaan, sebagai anggota Tim Bidang Persidangan Kabinet; 26. Syafruddin,...
- 6 26. Syafruddin, S.H., M.H., Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, pada Deputi Bidang Administrasi, sebagai Koordinator Asesor Bidang Administrasi merangkap anggota Tim;
27. Ratih Mayangsari, S.E., M.Si., Kepala Bagian Kepegawaian, pada Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, sebagai anggota Tim Bidang Administrasi;
28. Ina Kurniawati, S.E., Kepala Subbagian Akuntabilitas Kinerja, pada Bidang Evaluasi dan Pelaporan, sebagai anggota Tim Bidang Administrasi;
29. Firman Wahyudi, S.A.P., Kepala Subbagian Kepangkatan Kementerian pada Bagian Kepangkatan, Biro Administrasi Aparatur, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet, sebagai anggota Tim Bidang Administrasi; 30. Ari Mudyawatiningsih, S.E., Auditor Muda pada Inspektorat Sekretariat
Kabinet,
sebagai
anggota
Bidang
Tim
Administrasi;
31. Indra Irmawan, A.Md., Pengolah Data pada Subbagian Gaji, Bagian
Kepegawaian,
sebagai
anggota
Bidang
Tim
Administrasi.
KETIGA
: Tim Asesor PMPRB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertugas: 1.
penanggung
jawab
dan
wakil
penanggung
jawab
memberikan arahan dan masukan kepada Tim Asesor PMPRB
mengenai
kebijakan
dalam
rangka
penilaian
mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; 2.
penangung jawab bidang bertanggung jawab terhadap penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai bidangnya masing-masing;
3.
Ketua/Koordinator
bertugas
mengoordinasikan
Asesor
dalam pelaksanaan PMPRB; 4. Sekretaris…
- 7 -
4.
Sekretaris bertugas mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan PMPRB dan memberikan dukungan administrasi kepada Tim Asesor Reformasi Birokrasi;
5.
Anggota bertugas: a. melakukan proses penilaian sesuai dengan ketentuan; b. memberikan nilai sesuai aturan; c. melakukan diskusi dalam group asesor dengan baik untuk mencapai konsensus dalam hal penilaian; d. membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi sesuai standar yang ada/format yang berlaku; e. menyampaikan laporan PMPRB.
KEEMPAT : Kepada
Penanggung
jawab,
Wakil
Penanggung
jawab,
Penanggung jawab Bidang, Ketua, Sekretaris, dan Anggota, diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA
: Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Asesor, dibebankan pada Anggaran Sekretariat Kabinet.
KEENAM
: Masa kerja Tim terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
KETUJUH…
- 8 -
KETUJUH : Keputusan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 5. Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Keuangan dan Biro Administrasi Aparatur dan Inspektorat Sekretariat Kabinet; 6. Para Anggota Tim yang bersangkutan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2013 SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA, ttd. DIPO ALAM
Salinan Sesuai dengan Aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,
DJADMIKO
- 9 -
