SALINAN DRAFT 25.12.2012 SALINAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2013; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2013;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 6. Peraturan…
- 2 6. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG
SEKRETARIS
TIM
KABINET
REFORMASI
REPUBLIK
BIROKRASI
DI
INDONESIA
LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2013.
Pasal 1
Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2013.
Pasal 2
Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
Pasal 3…
- 3 -
Pasal 3 Susunan keanggotaan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi terdiri dari: 1. Dr. Ir. Dipo Alam, M.E.A., Sekretaris Kabinet, sebagai Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi; 2. Ibnu Purna Muchtar, S.E.,M.A., Wakil Sekretaris Kabinet, sebagai Wakil Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi; 3. Drs.
Djadmiko,
M.Soc.Sc.,
Deputi
Bidang
Administrasi,
sebagai Sekretaris Tim Pengarah Reformasi Birokrasi; 4. Siswanto Roesyidi, S.H.,M.H., Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagai anggota Tim Pengarah Reformasi Birokrasi; 5. Bistok Simbolon, S.H.,M.H., Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, sebagai anggota Anggota Tim Pengarah Reformasi Birokrasi; 6. Dra. Sipa., Deputi Bidang Persidangan Kabinet, sebagai anggota Tim Pengarah Reformasi Birokrasi; 7. Ratih Nurdiati, S.H., L.L.M., Deputi Bidang Perekonomian, sebagai anggota Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.
Pasal 4 Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi terdiri dari : 1. Drs.
Djadmiko,
M.Soc.Sc.,
Deputi
Bidang
Administrasi,
sebagai Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi; 2. Ratih Nurdiati, S.H., L.L.M., Deputi Bidang Perekonomian, sebagai Wakil Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi; 3. Drs. R. Beben Hurmansyah, M.H., Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, sebagai Sekretaris Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi; a. Program Bidang Pola Pikir...
- 4 -
a. Program Bidang Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan) untuk selanjutnya disebut Program Bidang 1 terdiri dari: 1. Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Eng., Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Wilayah Perbatasan, sebagai Koordinator Program Bidang 1; 2. Yulyati Kristina, S.Sos.,M.Si., Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Investasi, pada Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan, sebagai Sekretaris merangkap anggota Program Bidang 1; 3. Drs. M.Y. Raso, M.Si., Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional pada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet, sebagai anggota Program Bidang 1; 4. Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si., Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, sebagai anggota Program Bidang 1; 5. Drs. Temon, M.Si., Kepala Biro Umum, pada Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet, sebagai anggota Program Bidang 1; 6. Sumardi, S.Sos., Kepala Bidang Dukungan Persidangan, pada Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan, sebagai anggota Program Bidang 1; 7. Abdul
Muis,
S.Sos.,
M.P.M.,
Kepala
Bidang
Jasa
Keuangan dan BUMN pada Asdep Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan, sebagai anggota Program Bidang 1; 8. Rahmat Imam Assari, S.Kom., Kepala Bidang Pengelola data dan Sistem Informasi, pada Pusat Data da Informasi Sekretariat Kabinet, sebagai anggota Program Bidang 1; 9. Lisnayni Rochmatu Sakdiyah, S.IP, M.PP., Kepala Sub Bidang Kependudukan pada Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, sebagai anggota Program Bidang 1. b. Program Bidang Penataan...
- 5 -
b. Program Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan untuk selanjutnya disebut Program Bidang 2 terdiri dari: 1. Ir. Retno Pudji Budi Astuti, M.B.A., Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional, sebagai Koordinator Program Bidang 2; 2. Ida Dwi Nilasari, S.H.,M.H., Kepala Bidang Pertahanan Keamanan
dan
Pertanahan
pada
Asdep
Bidang
Perancangan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, sebagai Sekretaris merangkap anggota Program Bidang 2; 3. Yuli
Harsono,
S.H.,
L.L.M.,
Asisten
Deputi
Bidang
Perancangan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagai anggota Program Bidang 2; 4. Hennie Ambar Susilowati, S.H., Kepala Bidang Aparatur Negara
pada
Asisten
Deputi
Bidang
Hukum,
HAM,
Aparatur Negara, dan Kominfo, sebagai anggota Program Bidang 2; 5. Chairul Saleh, S.H., L.L.M., Kepala Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan pada Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian, sebagai anggota Program Bidang 2; 6. Avip Suchron Nur Hakim, S.Sos., M.H., Kepala Subbidang Aparatur Negara, pada Bidang Hukum, Aparatur, dan Kominfo, sebagai anggota Program Bidang 2.
c. Program Bidang Penataan...
- 6 c. Program Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk selanjutnya disebut Program Bidang 3 terdiri dari: 1. Farid Utomo, S.H., M.H. Asisten Deputi Bidang Materi Persidangan pada Deputi Bidang Persidangan Kabinet, sebagai Koordinator Program Bidang 3; 2. Teguh Supriyadi, S.H., L.L.M., Kepala Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan dan Kependudukan pada Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundangundangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagai Sekretaris merangkap anggota Program Bidang 3; 3. Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si., Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan pada Deputi Bidang Persidangan Kabinet Sekretariat Kabinet, sebagai anggota Program Bidang 3; 4. Al Furkon Setiawan, S.H., S.Sos., M.Si., Kepala Pusat Data dan Informasi, pada Sekretariat Kabinet, sebagai anggota Program Bidang 3; 5. Dra. Rahayu Kadarwati, M.Si., Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan dan Kependudukan pada Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet, sebagai anggota Program Bidang 3; 6. Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H., Kepala Bidang Pertahanan dan Keamanan pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan dan Pertanahan, Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet, sebagai anggota Program Bidang 3; 7. Henny Navilah, S.H., L.L.M., Kepala Subbagian Jabatan Struktural Pada Bagian Mutasi Jabatan, sebagai anggota Program Bidang 3; 8. Umi Hasanah, S.H., Kepala Subbagian Organisasi pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana, sebagai anggota Program Bidang 3; 9. Eny Nur’aini, S.AP., Kepala Subbagian Tata Laksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana, sebagai anggota Program Bidang 3; 10. Edi Nurhadiyanto, S.S., Kepala Subbidang Perekaman dan Transkripsi, pada Bidang Peliputan dan Laporan, sebagai anggota Program Bidang 3. d. Program Bidang Penataan Sistem...
- 7 -
d. Program Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur untuk selanjutnya disebut Program Bidang 4 terdiri dari: 1. Syafruddin, Organisasi
S.H., dan
M.H.,
Tata
Kepala
Laksana,
Biro pada
Kepegawaian, Deputi
Bidang
Administrasi, sebagai Koordinator Program Bidang 4; 2. Dra. Suparti, Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan pada Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Deputi Bidang Administrasi, sebagai Sekretaris merangkap anggota Program Bidang 4; 3. Mudari, S.H., Kepala Biro Administrasi Aparatur, pada Deputi Bidang Administrasi, sebagai anggota Program Bidang 4; 4. Ratih
Mayangsari,
S.E.,
M.Si.,
Kepala
Bagian
Kepegawaian, pada Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, sebagai anggota Program Bidang 4; 5. Edy Martha, S.Kom., Kepala Subbidang Pengembangan Teknologi
Informasi,
pada
Bidang
Pengembangan
Teknologi Informasi dan Infrastruktur sebagai anggota Program Bidang 4; 6. Somavita Mariam Ainun, S.IKom., Pengelola Kepegawaian pada Subbagian Pembinaan dan Kinerja Pegawai, pada Bagian Kepegawaian, sebagai anggota Program Bidang 4.
e. Program Bidang Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja untuk selanjutnya disebut Program Bidang 5 terdiri dari: 1. Amperawan, S.E., M.Si., Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan, pada Deputi Bidang Administrasi, sebagai Koordinator Program Bidang 5;
2. Suwanto, S.Kom ….
- 8 -
2. Agus Bintoro, S.E. Ak., Kepala Subbagian Tata Usaha, pada Inspektorat Sekretariat Kabinet, sebagai Sekretaris merangkap anggota Program Bidang 5; 3. Suwanto,
S.Kom.,
Kepala
Bidang
Pengembangan
Teknologi Informasi dan Infrastruktur pada Pusdatin Sekretariat Kabinet, sebagai anggota Program Bidang 5; 4. Ina Kurniawati, S.E., Kepala Subbagian Akuntabilitas Kinerja, pada Bidang Evaluasi dan Pelaporan, sebagai anggota Program Bidang 5; 5. Hendri
Daud,
Inspektorat
Ak.,
M.Si.,
Sekretariat
Auditor
Kabinet,
Madya
sebagai
pada
anggota
Program Bidang 5; 6. Ari
Mudyawatiningsih,
Inspektorat
S.E.,
Sekretariat
Auditor
Kabinet,
Muda
sebagai
pada
anggota
Program Bidang 5.
Pasal 5
Tim Pengarah Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas: 1. memberi
arahan
kepada
Tim
Pelaksana
Reformasi
Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya; 2. mengambil
keputusan
yang
bersifat
strategis
dalam
rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. Pasal 6…
- 9 -
Pasal 6
Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas: 1. menyusun dan merumuskan program yang ditetapkan dan mengambil
langkah-langkah
yang
diperlukan
dalam
rangka melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; 2. melakukan
koordinasi
instansi/lembaga
dan
terkait
kerja dan
sama
dengan
dengan
satuan
organisasi/unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi; 3. melakukan
monitoring
dan
evaluasi
secara
internal
terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; 4. menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet secara berkala kepada Sekretaris Kabinet; 5. tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.
Pasal 7
Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat bekerja sama
dan/atau
mengikutsertakan
instansi
pemerintah
dan/atau pihak lain yang penting, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8…
- 10 -
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi memperhatikan arahan dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.
Pasal 9
Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Sekretaris Kabinet secara berkala dan/atau sewaktuwaktu jika diperlukan.
Pasal 10
Wakil Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempunyai tugas membantu Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Anggota Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
Pasal 11
Sekretaris Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempunyai tugas
memberikan
dukungan
Administrasi
dan
Kesekretariatan kepada Tim Reformasi Birokrasi.
Pasal 12…
- 11 -
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dibantu oleh beberapa orang sebagai anggota, sebagai berikut: 1. Yanuar Agung Anggoro, S.IP., M.P.A., Kepala Subbidang Pengembangan Sumber Daya Pendidikan pada Bidang Pendidikan, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan
dan
Kependudukan,
Deputi
Bidang
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet; 2. Trijaka, S.AP., Pengelola Kepegawaian pada Subbagian Pembinaan
dan
Kinerja
Pegawai,
pada
Bagian
Kepegawaian; 3. Muhamad Abduh Abdullah, S.H., Pengelola Naskah pada Subbidang Perekaman dan Transkripsi, Bidang Peliputan dan Pelaporan; 4. Aprizal, S.I.P., Analis Kebijakan pada Subbidang UMKM dan Koperasi, Bidang Industri dan UMKM dan Koperasi; 5. Indra Irmawan, A.Md., Pengolah Data pada Subbagian Gaji, Bagian Kepegawaian; 6. Mugi Setiono, Pengadministrasi Umum I pada Subbagian Tata Laksana, Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 7. Fransisca Bara, S.AP., Analis Kebijakan pada Sub Bidang Pengembangan
Budaya,
Bidang
Pengembangan
Budaya,
Asisten
Pelestarian Deputi
dan Bidang
Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga, Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Pasal 13
Tim
Reformasi
Pelaksana
Birokrasi
Reformasi
melakukan
Birokrasi
secara
Rapat berkala
Kerja
Tim
dan/atau
sewaktu-waktu jika perlu dan dihadiri oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
Pasal 14…
- 12 -
Pasal 14
Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, dalam Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat mengundang pihak lain yang terkait sesuai dengan topik pembahasan dalam Rapat Kerja.
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kerja Tim Pelaksana Reformasi
Birokrasi
diatur
oleh
Ketua
Tim
Pelaksana
Reformasi Birokrasi.
Pasal 16
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim
Reformasi
Birokrasi
dibebankan
pada
Anggaran
Sekretariat Kabinet.
Pasal 17
Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, dapat mengadakan studi banding,
pelatihan,
dan
kegiatan
lain
yang
dianggap
memberikan kontribusi bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, jika diperlukan.
Pasal 18
Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi terhitung mulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. Pasal 19…
- 13 -
Pasal 19
Keputusan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2013 SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA, ttd. DIPO ALAM
Salinan Sesuai dengan Aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,
DJADMIKO
