SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA PADA UNIT AKUNTANSI INSTANSI SEKRETARIAT KABINET DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Sekretariat Kabinet bertugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem
Akuntansi
dan
Pelaporan
Keuangan
Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
233/PMK.05/2011,
Sekretariat
Kabinet
anggaran
bersumber
dari
yang
Nomor
menggunakan APBN
wajib
menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor
2
Tahun 2012
tentang Sistem Akuntansi Instansi Sekretariat Kabinet, penetapan Pejabat dan Pelaksana Unit Akuntansi Instansi pada Sekretariat Kabinet dengan Keputusan Sekretaris Kabinet; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf
a,
b,
dan
huruf
c,
perlu
menetapkan
Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Penetapan Pejabat Pelaksana
pada
Unit
Akuntansi
Instansi
Sekretariat
Kabinet; Mengingat...
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
-2-
Mengingat
:
1. Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi
Pemerintahan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 3. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet; 4. Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012; 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007
tentang
Sistem
Akuntansi
dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 894); 6. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Instansi Sekretariat Kabinet; 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per55/PB/2012
tentang
Pedoman
Penyusunan
Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
MEMUTUSKAN...
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
-3– MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA PADA UNIT AKUNTANSI INSTANSI SEKRETARIAT KABINET.
KESATU
:
Mengangkat pejabat pelaksana Unit Akuntansi Instansi (UAI) Sekretariat Kabinet, terdiri dari: a. Deputi Bidang Administrasi Sekretaris Kabinet sebagai Pengarah Unit Akuntansi Instansi (UAI); b. Kepala
Biro
Perencanaan
dan
Keuangan
sebagai
Penanggung jawab Bidang Sistem Akuntansi Keuangan pada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA); c. Kepala Biro Umum sebagai Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Unit Akuntansi Pengguna Barang pada Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB); d. Kepala Bagian Keuangan, pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Keuangan
sebagai pada
Unit
Koordinator
Sistem
Akuntansi
Akuntansi
Pengguna
Anggaran
(UAPA); e. Kepala Bagian Rumah Tangga, pada Biro Umum, sebagai Koordinator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Unit Akuntansi Pengguna Barang pada Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB); f. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan, pada Bagian Keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan, sebagai Ketua Sistem Akuntasi Keuangan pada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA); g. Kepala...
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
-4– g. Kepala Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara, pada Bagian Rumah Tangga, Biro Umum, sebagai Ketua Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Unit Akuntansi Pengguna Barang pada Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB).
KEDUA
:
Anggota UAI ditugaskan oleh masing-masing unit organisasi.
KETIGA
:
UAI mempunyai tugas: a. melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi; b. melakukan pembinaan dan monitoring dalam rangka penyusunan laporan keuangan pada instansi Sekretariat Kabinet, secara berjenjang; dan c. membantu melakukan kegiatan akuntansi dan penyiapan pelaporan
keuangan
dan
barang
milik
negara
pada
instansi Sekretariat Kabinet, secara berjenjang.
KEEMPAT
:
UAI dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada: a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:171/PMK.05/2007 tentang
Sistem
Akuntansi
dan
Pelaporan
Keuangan
Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan
171/PMK.05/2011
Republik tentang
Indonesia
Sistem
Akuntansi
Nomor dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan c. Peraturan...
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
-5– c. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Instansi Sekretariat Kabinet.
KELIMA
:
Segala
biaya
yang
diperlukan
untuk
kegiatan
UAI
dibebankan pada DIPA Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2013.
KEENAM
:
Keputusan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Januari 2013 SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA, ttd. DIPO ALAM
Salinan Sesuai Dengan Aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,
DJADMIKO
