PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.14/MEN/XI/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka keseragaman pembinaan jabatan fungsional perencana, meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi serta peran perencana dalam kegiatan perencanaan, maka perlu ditetapkan pedoman teknis pembinaan jabatan fungsional perencana Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara
www.djpp.depkumham.go.id
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5121); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4332); 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009; 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya; 8. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya; 9. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor KEP.020/M.PPN/12/2001 tentang Pedoman Penentuan Formasi Perencana; 10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor KEP.234/M.PPN/04/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Perencana; 11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor KEP.235/M.PPN/04/2002 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana; 12. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor KEP.266/M.PPN/06/2002 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perencana; 13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/II/2008 tentang Pendelegasian Wewenang yang Berkaitan dengan Mutasi Kepegawaian bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
www.djpp.depkumham.go.id
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional Perencana yang selanjutnya disingkat JFP adalah Perencana, termasuk dalam rumpun manajemen. 2. Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu. 3. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. 4. Rencana adalah produk kegiatan perencanaan berupa rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana kegiatan baik lingkup makro, sektor maupun daerah. 5. Kegiatan perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, methode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana kegiatan serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan. 6. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang perencana dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Perencana. 7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 8. Pejabat Pembina Kepegawaian Perencana adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pejabat yang ditunjuk. 9. Unit Perencanaan adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan fungsi perencanaan. 10. Kementerian adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 11. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pasal 2 Pedoman teknis pembinaan jabatan fungsional perencana ini mengatur: a. organisasi dan tata kerja jabatan fungsional perencana;
www.djpp.depkumham.go.id
b. pengangkatan, kenaikan pangkat dan jabatan, pembebasan sementara serta pemberhentian dalam jabatan fungsional perencana; c. keahlian, penugasan, penempatan dan pengembangan profesi; dan d. sistem penilaian angka kredit fungsional perencana. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan bagi pejabat fungsional perencana dalam melakukan kegiatan perencanaan, dan bagi pejabat dan/atau pimpinan unit kerja yang bersangkutan, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka membina pejabat fungsional perencana secara maksimal. Pasal 4 Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi, terciptanya pemahaman yang sama, serta terwujudnya profesionalisme bagi pejabat fungsional perencana dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pasal 5 Pedoman Teknis Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana Kementerian secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB III TIM PENILAI DAN UNSUR PENILAIAN Bagian Kesatu Tim Penilai Pasal 5 (1) Tim Penilai Angka Kredit dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Perencana. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Tim Penilai Pusat; b. Tim Penilai Bappenas; c. Tim Penilai Instansi; d. Tim Penilai Provinsi;dan e. Tim Penilai Kabupaten/Kota. Bagian Kedua Unsur Penilaian Pasal 6 Kegiatan perencanaan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang.
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 7 Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari: a. unsur pendidikan; b. unsur kegiatan perencanaan; dan c. unsur pengembangan profesi. Pasal 8 Unsur pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijasah, serta pendidikan dan pelatihan kedinasan dibidang perencanaan dan mendapat Sertifikat/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL). Pasal 9 Unsur kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijaksanaan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan penilaian hasil pelaksanaan. Pasal 10 Unsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang perencanaan, menterjemahkan atau menyadur buku bidang perencanaan, berpartisipasi aktif dalam penerbitan buku atau majalah bidang perencanaan, berpartisipasi aktif dalam pemaparan (ekspose) draft atau pedoman atau modul bidang perencanaan, melakukan studi banding bidang perencanaan, serta melakukan kegiatan pengembangan bidang perencanaan. Pasal 11 Unsur penunjang kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi mengajar, atau melatih, atau melakukan bimbingan bidang perencanaan, mengikuti seminar atau lokakarya bidang perencanaan, menjadi pengurus organisasi profesi, menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional, menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perencana, memperoleh gelar kesarjanaan lainnya, serta memperoleh penghargaan atau tanda jasa di bidang perencanaan. BAB IV JENJANG JABATAN Pasal 12 Jenjang jabatan fungsional perencana terdiri dari: a. Perencana Pertama; b. Perencana Muda; c. Perencana Madya; dan d. Perencana Utama.
www.djpp.depkumham.go.id
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2011 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, A. MUHAIMIN ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 708
www.djpp.depkumham.go.id
