dalam Kacamata

Gampong Pusong: Labirin Kumuh Tak Berujung

12

Edisi 07/Tahun XII/Juli 2014

Museum Sanitasi: Mengapa Tidak ?

23

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Permukiman Layak Huni

dan Berkelanjutan

dalam Kacamata 100-0-100

LENSA CK • Pelantikan Pejabat Eselon 2 dan 3 dan Serah Terima Jabatan di lingkungan Ditjen Cipta Karya

daftar isi

Edisi 074Tahun XII4Juli 2014

Berita Utama Layak Huni 4 Permukiman dan Berkelanjutan dalam Kacamata 100-0-100

Akses Air Minum 7 Menuju 100% 9 Indonesia Bebas Kumuh pada 2019

Sanitasi Layak Jadi 11 100% Hak

liputan khusus

4

Pusong: Labirin 12 Gampong Kumuh Tak Berujung

info baru

15

Kementerian PU dan UGM Kerjasama Bangun Air Minum Perdesaan Lewat KKN Tematik

9

Karya Kembali 18 Cipta Berpartisipasi Dalam

Ekspedisi Bhakesra IV 2014

21 26

Groundbreaking TPS 3R 21 Berbasis Masyarakat Kabupaten Tapin

Bangladesh 22 Delegasi Belajar Penanganan Permukiman Kumuh Indonesia

PU Fasilitasi 23 Kementerian Kerjasama CSR PT

23

Semen Padang

inovasi Sanitasi: 24 Museum Mengapa Tidak ? 3R Sampah: 26 Kegiatan Antara Teknis Teknologis dan Sinergitas

Gema PNPM Sapi Sehat 30 Kandang yang Ramah Lingkungan Berkat PLPBK

Jalankan 32 Sumbar Program Penataan Lingkungan

2

30

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Antonius Budiono Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Tri UtomoMochammad Natsir, Dadan Krisnandar, M. Maliki Moersid, Pemimpin RedaksiHadi Sucahyono, Adjar Prajudi, Tamin MZ. Amin, Dian Irawati, Sudarwanto Nugroho Tri Utomo Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Pemimpin Redaksi Bagian Produksi Sri Murni Edi K, Sudarwanto Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Redaksi Chandra RP. Situmorang, Penyunting Fajar Santoso, IlhamBuchori Muhargiady, Bhima Dhananjaya, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Bagian Produksi Djati Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Pidekso Elkana Catur H.,Danang Dian Ariani, Djati Waluyo Widodo Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, Joni SantosoHadi Sucahyono, Dwityo A. Soeranto, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Kontributor RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dwityo Soeranto, R. MulanaSyamsul MP. Sibuea, Respati,A. Joerni Makmoerniati, Hadi, M. Sundoro, Dian Irawati, Nieke Nindyaputri, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Prasetyo, Oloan MS., Hosen Utama, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Aswin G. Sukahar, TM. Hasan, Kusumawardhani, RudiSyaiful A. Arifin, Endang Setyaningrum, Ade Rachman, Aryananda Sihombing, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Dian Suci Hastuti. Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, Alamat Redaksi M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Email Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, [email protected] Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi website http://ciptakarya.pu.go.id Alamat Redaksi

Kemitraan Akan Antarkan Keberhasilan 100-0-100 Kinerja Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dalam membangun infrastruktur permukiman dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-1 tahun 2004-2009 dan RPJMN ke-2 tahun 2010-2014. Dalam RPJMN ke-3 2015-2019, ada tiga output prioritas nasional di bidang Cipta Karya untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, yaitu pelayanan air minum, penanganan kawasan kumuh, dan pelayanan sanitasi. Pemerintah menetapkan target terhadap indikator outcome 2015-2019 antara lain 100% capaian pelayanan akses air minum, 0% proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak (kumuh) di kawasan perkotaan, dan 100% capaian pelayanan akses sanitasi. Terhadap target tinggi RPJMN 2015-2019 tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum menyebutnya dengan Key Performance Indicators 100-0-100 sebagai aktualisasi visi Cipta Karya untuk mewujud kan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan pada lima tahun ke depan. Dalam pencapaian target 100-0-100, Ditjen Cipta Karya akan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, mengingat target yang sangat tinggi dan dibutuhkan dana yang sangat besar. Dirjen Cipta Karya, Imam S. Ernawi, menegaskan kemitraan menjadi kunci penting dalam menjalankan quick win 100-0-100 Cipta Karya dalam mewujudkan cita-cita permukiman layak huni dan berkelanjutan. Resources APBN ditegaskan tidak akan sanggup mendukung target yang ditetapkan. Dari kebutuhan sekitar Rp770 triliun untuk 100-0-100, kemampuan APBN hanya sepertiganya. (Teks : Buchori)

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 twitter Email @ditjenck [email protected]

Cover : Ruang Terbuka Hijau di kawasan permukiman di Kota Banjarmasin (Foto : Buchori)

Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id


3

berita utama

Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan

dalam Kacamata 100-0-100 Lebaran masih menyisakan lantunan lagu lama bernama urbanisasi. Di tengahtengah syair lagu tersebut, lazimnya akan menyinggung kota-kota besar yang harus bersiap dengan kualitas permukiman yang turun akibat makin meluasnya hunian tidak layak yang tercipta oleh kaum urban yang biasanya akan dijuluki kawasan kumuh. SPAM IKK Aceh Besar

4

K

awasan kumuh, baik di atas tanah legal (slum area) maupun di atas tanah illegal (squatter), akan terus berkembang biak apabila tidak dikondisikan. Tantangan di depan mata semakin jelas, pemerintah harus mengelola kawasan kumuh tersebut dengan kebijakan yang tepat program-program yang terukur. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan peran untuk menghilangkan kawasan kumuh tersebut dengan melakukan penataan lingkungan maupun penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-2, pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya diarahkan untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk ter hadap lingkungan permukiman yang berkualitas. Pemerintah

berita utama mengidentifikasikan beberapa isu strategis untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, diantaranya yaitu rendahnya layanan air minum aman, rendahnya layanan sanitasi layak, meluasnya kawasan kumuh, dan pe nanggulangan kemiskinan. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah memberikan fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi, jalan lingkungan dan peningkatan kualitas permukiman serta penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman tersebut juga dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sejak pe rencanaan sampai dengan operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Capaian dan Tantangan Capaian penyediaan akses air minum sampai dengan akhir tahun 2013 telah mencapai 67,7% penduduk. Berdasarkan perkiraan maju hingga tahun 2015, Pemerintah optimistis target Millennium Development Goals (MDGs) untuk sektor air minum sebesar 68,87% dapat tercapai. Sedangkan capaian pelayanan sanitasi meningkat hingga 59,7% dari target MDGs sebesar 62,4% penduduk yang diperkirakan dapat terwujud pada tahun 2015. Sementara menurut data Susenas 2011, luasan kawasan kumuh tersisa sebesar 12,75% atau menurun 8,18% dari kondisi tahun 1993. Setelah hampir dipastikan mencapai target MDGs tahun 2015, tantangan berat Indonesia di bidang infrastruktur permukiman

Pemanfaatan Air Minum di Kab Manokwari

adalah memberikan akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia pada 2019 atau di akhir RPJMN ke-3 tahun 2015-2019. Ditjen Cipta Karya mengidentifikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai targat 100-0-100 tersebut. Di sektor air minum, Indonesia membutuhkan Rp274,8 triliun untuk mencapai akses 100% yang diharapkan dari APBN sebesar Rp90,7 triliun. Untuk menurunkan luasan kawasan permukiman kumuh hingga 0%, Ditjen Cipta Karya memperkirakan kebutuhan pendanaan sekitar Rp200 triliun yang diharapkan dari APBN sebesar Rp65 triliun.

Sedangkan di sektor sanitasi, target akses 100% baru bisa tercapai dengan pendanaan Rp295 triliun yang diharapkan dari APBN sebesar Rp94 triliun. Terhadap target berat pada 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum menyebutnya dengan Key Performance Indicators 100-0-100. ‘Bahasa’ sederhana tersebut merupakan aktualisasi visi Cipta Karya untuk mewujudkan per mukiman yang layak huni dan berkelanjutan pada lima tahun ke depan. Tahun 2015 adalah tahun pertama dari periode pelaksanaan RPJMN ke-3 tahun 2015-2019. Ditjen Cipta Karya bertekad bekerja tidak sekedar as usual, tidak bisa hanya bekerja berbasis output tanpa penyempurnaan perangkat dan melakukan terobosan. Pembenahan yang sedang dijalankan Ditjen Cipta Karya diantaranya adalah meluruskan pendekatan pembangunan yang bersifat entitas yang menjadi payung program keterpaduan bidang Cipta Karya dalam menentukan delivery program. Dalam pendekatan entitas yang terpadu-baik aras spasial permukiman regional, kota, kawasan, maupun lingkungan- Ditjen Cipta Karya sudah mendesain program dan anggaran berdasarkan nilai strategis kawasan dan kelengkapan peraturan yang dimiliki Pemda, yaitu Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perda Bangunan Gedung. Dalam pencapaian target 100-0-100, Ditjen Cipta Karya akan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, mengingat target yang sangat tinggi dan dana yang sangat besar. Khusus untuk penanganan kumuh, akan diprioritaskan pada kawasan-kawasan permukiman kumuh di kawasan strategis kabupaten/kota dan kabupaten/kota KSN yang akan ditangani secara terpadu sehingga dapat menjadi kawasan pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Sedangkan untuk air minum dan sanitasi akan dilaksanakan dengan pendekatan entitas yang diprioritaskan pada kawasan regional dan daerah-daerah rawan air. Kemitraan Dirjen Cipta Karya, Imam S. Ernawi, menegaskan kemitraan menjadi kunci penting dalam menjalankan quick win 100-0-100 Cipta Karya dalam mewujudkan cita-cita permukiman layak huni dan berkelanjutan. Resources APBN ditegaskan tidak akan sanggup mendukung target yang ditetapkan. Dari kebutuhan sekitar Rp770 triliun untuk 100-0-100 , kemampuan APBN hanya sepertiganya. Karena itu, melalui Habitat Agenda Partners Indonesia, Ditjen Cipta Karya sudah menggalang para mitra untuk mendaklarasikan diri dalam kemitraan agenda habitat di Indonesia untuk terus menggalang potensi dan memberikan kontribusi dalam pelak sanaan Agenda Habitat, serta mendorong dan memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sehat, aman, nyaman, produktif, dan sejahtera baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Semambat kemitraan juga digelorakan Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Dengan lantang dia mempromosikan Bandung Juara, termasuk di bidang permukiman yang layak untuk Masya rakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain peraturan dan peren canaan yang kuat, Bandung tidak meremehkan kemitraan dengan para pemangku kepentingan. Di tangannya, kebijakan pro peningkatan kualitas permukiman semakin terlihat dengan meningkatnya nilai alokasi APBD untuk


5

berita utama

Dalam pencapaian target 100-0-100, Ditjen Cipta Karya akan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, mengingat target yang sangat tinggi dan dana yang sangat besar.

pengelolaan perumahan dan permukiman dari Rp14,6 miliar pada 2013 menjadi Rp46,8 miliar pada 2014. Besaran alokasi anggaran memang menjadi variable penting untuk mendukung kebijakan dan program. Kota Bandung yang memiliki dokumen Strategi Pem ba ngunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) untuk pembangunan 13 Kawasan strategis, dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) untuk Revitalisasi Kawasan Cikapundung (percontohan Nasional), dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) menjadi salah satu kota sasaran prioritas penanganan kawasan kumuh. Kota Bandung juga sudah mempunyai Kelompok Kerja (Pokja) Revitalisasi. Tugasnya antara lain melakukan revitalisasi Cikapundung tanpa menggusur, bedah rumah warga miskin, Gerakan Membangun tanpa Menggusur, Rumah Susun untuk warga miskin dan untuk guru buruh/honorer. Kemitraan juga diusung Ridwan untuk menangani kawasan kumuh. Mulai tahun 2014 ini Pembangunan Hunian Vertikal untuk

6

kawasan kumuh miskin, melibatkan masyarakat pemilik lahan dan bangunan sebagai shareholder. Komitmen senada disuarakan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto. “Ketika Tata Ruang sudah kalah oleh masyarakat, urbanisasi, dan kolaborasi penguasa dan pengusaha, we are going no where,” jelasnya di hadapan peserta kuliah umum Direktur Eksekutif UN Habitat, Dr. Joan Clos bertema ‘Sustainable Urbanization for Development’, di Jakarta akhir Juni lalu. Disebutnya, tantangan urbanisasi untuk permukiman per kotaan yang berkelanjutan harus didukung dengan perencanaan, desain, dan pembiayaan, serta kepemimpinan yang kuat. Dengan keempat elemen tersebut, Kota Bogor atau yang dulu dikenal dengan Buitenzorg, bertekad menjadikan Kota Bogor sebagai kota berkelanjutan dengan tulang punggung sosial budaya dan lingkungan. Kota yang menyumbang 600 ribu commuter ke Jakarta (separuh lebih dari total penduduk 1.004.831 jiwa) itu telah mendeklarasikan diri untuk bergabung dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). (Teks : Buchori)

berita utama

Menuju Akses Air Minum 100% Baru saja bernafas lega, tanggung jawab pemerintah untuk mengembangkan pelayanan akses air minum kepada masyarakat Indonesia dihadapkan pada target 2019 yang lebih berat.

L

ega karena komitmen internasional Indonesia un tuk memberikan akses air minum kepada 68,87% masyarakatnya sudah hamper dilewati. Berat karena lima tahun ke depannya (2015-2019) ditarget mem berikan universal acces (100%) untuk air minum dan

sanitasi. Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya, Mochammad Natsir, mengungkapkan kemampuan APBN lima tahun ke depan diharapkan hanya sepertiga dari kebutuhan. Dari perkiraan kebutuhan Rp274,8 triliun untuk memenuhi universal

acces, kantong APBN hanya mampu dirogoh sebanyak Rp90,7 triliun. Sisanya didapat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp24,7 triliun, APBD/CSR/PIP (Pusat Investasi Pemerintah) Rp98,9 triliun, PDAM Rp33 triliun, dan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Rp27,5 triliun. Laju pertumbuhan layanan akses air minum di Indonesia telah tumbuh dengan cepat dalam delapan tahun terakhir. Capaian ini tidak terlepas dari dukungan RI 1 melalui Direktif Presiden untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan (BJP)


7

berita utama

Spam petanu bali 300 liter per detik

terlindungi. Presiden mengharapkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia sudah mendapat akses air minum aman pada 2020. Harapan presiden dijawab dalam Rancangan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga (2015-2019) yang mencanangkan target akses 100% untuk air minum. Natsir mengurai tantangan pencapaian target 2019 yang digolongkan dalam empat tantangan besar. Pertama, kondisi PDAM sehat baru 50%, tarif belum full cost recovery (FCR), kehilangan air rata-rata nasional 33% dan idle capacity 22.000 liter/detik. Kedua, rendahnya komitmen Pemda untuk pendanaan air minum. Ketiga, masih harus ditingkatkannya peran serta masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). Keempat, keterbatasan air baku. Lebih detail Natsir memaparkan tujuh kebijakan dan strategi nasional dalam pemenuhan target akses air minum 100% yang

Pemanfaatan Keran Air Minum dari PAMSIMAS di Sulteng

8

disebut dengan tujuh pilar Jakstranas. Tujuh pilar itu mencakup Peningkatan Akses Air Minum, Peningkatan Kemampuan Pen danaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Pengembangan dan Penerapan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK), Peningkatan Penyediaan Air Baku, Peningkatan Keterlibatan Swasta dan Masyarakat (kemitraan), dan Inovasi Teknologi. Tahun anggaran 2015 nanti dengan dukungan APBN Rp4,7 triliun, kegiatan pembinaan dan pengembangan SPAM akan menyasar SPAM di 261 kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), 237 SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK), 1.622 SPAM perdesaan, 177 SPAM Kawasan Khusus, dan 5 SPAM Regional. Seiring target 100-0-100 Cipta Karya yang terus meng gelinding, prioritas program pengembangan air minum dan sanitasi kemudian diarahkan untuk mendukung pengurangan kawasan permukiman kumuh menjadi 0% pada 2019. Strateginya dukungan SPAM menurut Natsir adalah dengan Pengembangan SPAM di perkoraan melalui PDAM terfasilitasi untuk SPAM di kawasan MBR perkotaan, dan pembangunan SPAM baru berupa SPAM di kawasan khusus dan SPAM perdesaan. Lokasi yang menjadi sasaran pun tidak sembarangan. Saat ini kebijakan delivery program Ditjen Cipta Karya mengarah pada prioritas penanganan kumuh di Klaster A dan B. Klaster A adalah pioritas Kabupaten/Kota Strategis Nasional (KSN) yang termasuk dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Strategis Nasional (KSN), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dan Kawasan Perhatian Investasi (KPI). Kabupaten/kota tersebut juga memiliki Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung. Klaster B adalah kabupaten/kota dengan kriteria yang sama dengan Klaster A dengan hanya memiliki Perda RTRW. Kelima dukungan prioritas program sektor air minum antara lain kegiatan multiyears, regional, dukungan program investasi (pinjaman perbankan, KPS, dll), Bantuan Program Penyehatan PDAM, dan kabupaten/kota yang memiliki Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM). Selain itu, tahun 2015 juga memiliki program unggulan berupa kerjasama peningkatan SPAM Perdesaan melalui pelibatan mahasiswa KKN Tematik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk me ningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif mahasiswa dalam program KKN. Sedangkan tujuannya untuk mewujudkan sistem penyediaan air minum perdesaan yang berkelanjutan, mengingkatkan rasa memiliki masyarakat akan sistem penyediaan air minum yang terbangun, dan mendorong terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum yang baik oleh masyarakat. Salah satunya melalui kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan Berbasis Masyarakat di perdesaan dengan pola Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, pada 10 Juli 2014. Selain melalui KKN Tematik, program unggulan lainnya di tahun 2015 ini adalah pengembangan SPAM Kampus. Rencana Pembangunan SPAM Kampus akan dilaksanakan di Universitas Gajah Mada (UGM) sebagai Pilot Project. SPAM yang akan dibangun meliputi unit pengolahan air, jaringan distribusi hingga fasilitas water tap (air minum) yang berada di lingkungan kampus. Pengelolaan SPAM tersebut akan dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan. (Teks : Buchori)

berita utama

Indonesia Bebas Kumuh pada 2019 Rencana penghapusan kawasan permukiman kumuh menjadi 0% pada 2019 sudah menyebar luas ke tingkat daerah. Reaksi cepat dilakukan Gubernur DKI Jakarta yang bertekad menjadikan Ibu Kota negara ini lebih indah dan tertata.

Peningkatan Kawasan Permukiman di Kota Balikpapan

S

alah satu langkahnya adalah penghapusan wilayah kumuh yang ditargetkan akan bersih pada 2020 nanti, tentunya tanpa penggusuran. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan hal tersebut sangat mungkin dilakukan. Caranya dengan membangun kampung deret, seperti yang telah ia dan Jokowi janjikan saat kampanye Pilkada Jakarta tahun lalu. Berdasarkan hitung-hitungan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta, lanjut Ahok, setidaknya dibutuhkan sekitar Rp40 miliar untuk setiap kampung kumuh. Dana untuk menghapus kawasan kumuh memang besar. Direkorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum telah merilis angka sekitar Rp200 triliun untuk penanganan kawasan kumuh hingga 2019, baik dengan pencegahan maupun peningkatan kualitas. Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi menjelaskan, pencegahan dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian yang menekankan pada kesesuaian terhadap perizinan, standard


9

berita utama

teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundangundangan, serta melibatkan masyarakat dengan pendampingan dan pelayanan informasi. Sedangkan penanganan dengan peningkatan kualitas di lakukan dengan tiga cara. Pertama, pemugaran, yaitu perbaikan dan pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni. Kedua, peremajaan, untuk mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat. Ketiga, pemukiman kembali, yaitu pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia, contohnya dengan penyediaan Rusunawa. Kawasan permukiman kumuh menurut Direktur Pengem bangan Permukiman, Hadi Sucahyono, memiliki indicator yang mencakup enam aspek. Pertama kondisi bangunan hunian dengan kriteria keteraturan, kepadatan, dan kelayakan bangunan hunian. Kedua, kondisi aksesibilitas (jalan lingkungan) dengan kriteria jangkauan dan kualitas jaringan jalan. Ketiga, kondisi drainase yang ditandai dengan kejadian genangan. Keempat, kondisi pelayanan air minum dengan kriteria kualitas sumber air minum dan kecukupan pelayanan air minum. Kelima, kondisi pengelolaan air limbah ditandai dengan prasarana sanitasi lingkungan. Keenam, kondisi pengelolaan persampahan ditandai dengan pengelolaan persampahan lingkungan. Penambahan luas kawasan kumuh banyak disebabkan oleh pesatnya perkembangan perkotaan yang tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur permukiman yang memadai. Kemampuan Pemerintah Kota yang tidak mampu menyediakan layanan perumahan yang memadai serta tingginya angka kemiskinan kemudian menciptakan kantong-kantong kawasan kumuh di kawasan perkotaan. Saat ini Ditjen Cipta Karya tengah memutakhirkan data kawasan kumuh untuk menjadi baseline informasi dalam penanganan kawasan kumuh. Dari sejumlah 511 kabupaten/ kota (termasuk lima kota di DKI Jakarta), 415 kabupaten/kota diantaranya masuk dalam sasaran klaster A, B, C sebagai dasar Ditjen Cipta Karya men-delivery programnya. Ada sekitar 3.088 kawasan permukiman kumuh dengan luas 34.127 Ha tersebar di 415 kabupaten/kota tersebut. Dari 415 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 129 kabupaten/ kota telah menetapkan kawasan permukiman kumuh di

10

wilayahnya dengan surat keputusan Walikota/Bupati sebagai sya rat mendapatkan program Pemerintah (APBN). “Pemerintah memiliki target Rancangan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di bidang Cipta Karya untuk mengurangi kawasan kumuh 0 persen. Saat ini, masih ada 12 persen kawasan kumuh sedangkan pada tahun 2015 lebih dari 33 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di permukiman kumuh,” tutur Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S Ernawi. Imam menjelaskan dua penanganan terhadap kawasan per mukiman kumuh. Pertama, untuk kawasan kumuh di atas tanah legal (slum area) akan dilihat apakah termasuk kumuh ringan, sedang atau berat. Terhadap kawasan kumuh sedang sampai berat akan dilakukan peremajaan kawasan (urban renewal), yaitu dengan perbaikan atau peningkatan kualitas lingkungannya, dan tidak perlu dibangun Rusunawa. “Penanganan kawasan kumuh di atas tanah illegal (Squatter) seperti di bantaran sungai atau pinggiran rel, maka Rusunawa jadi pilihannya,” ujar Imam. Identifikasi tersebut menurut Hadi Sucahyono dilatarbelakangi belum tersedianya data dan informasi yang akurat di setiap daerah, yang dapat menginformasikan luasan kawasan kumuh yang perlu ditangani. Menurutnya, penanganan permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah belum diimbangi dengan kemampuan Pemda dalam hal kapasitas SDM dan pembiayaan. “Selain itu, penanganan permukiman kumuh yang telah berlangsung lama belum memberikan hasil yang optimal, karena penanganan di lapangan belum terintegrasi, multi sektor dan berbasis kawasan,” ungkap Hadi. Terkait dukungan dari daerah, belum lama ini anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, HM. Darlis Pattalongi meminta kepada Pemprov Kaltim dan kepala daerah di wilayahnya untuk tidak malu mengakui kondisi riil atas kekurangan dan kelemahan yang terjadi di daerah, seperti kawasan kumuh. Darlis menyambut baik langkah Ditjen Cipta Karya Kementerian PU yang menetapkan kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Walikota/Bupati sebagai syarat mendapatkan alokasi anggaran untuk menangani kawasan kumuh dari APBN. “Ini merupakan kesempatan yang baik. Tapi kuncinya adalah kita tidak boleh ada rasa malu apalagi kekhawatiran dicap gagal terhadap apa yang menjadi kondisi riil di wilayahnya,” ungkap Darlis kepada Kantor Berita Antara. (Teks : Buchori)

Penataan Kawasan Permukiman di Kabupaten Jeneponto

berita utama

100% Sanitasi Layak Jadi Hak Untuk mencapai universal acces sanitasi pada tahun 2019, masih ada deviasi 40,29% jika diukur dari capaian layanan pada akhir 2013 sebesar 59,71%. Layanan sanitasi terdiri dari pengolahan air limbah, pelayanan persampahan dan saluran drainase. Pada tahun 2004 layanan sanitasi baru mencakup 38,13% penduduk Indonesia.

B

eberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor sanitasi. Pertama, rendahnya kesadaran seluruh stakeholder terhadap peranan penanganan persampahan dan drainase dalam mendukung kualitas lingkungan hidup yang baik. Kedua, masih belum optimalnya prioritas pendanaan Pemerintah Daerah dalam mendukung sektor sanitasi hal ini terlihat dari Laju pertumbuhan anggaran untuk penanganan layanan sanitasi hanya berkisar 1-2 persen per tahun. Ketiga, sulitnya mendapatkan areal yang memadai untuk tempat pembuangan sampah (baik tempat pembuangan sementara maupun tempat pembuangan akhir). Layanan sanitasi membutuhkan dorongan untuk mencapai MDGs. Apabila mengacu kembali pada target MDGs yaitu 62,41 % penduduk yang mendapatkan layanan sanitasi yang layak, maka Pemerintah membutuhkan dukungan agar langkah yang tinggal sedikit lagi untuk mencapai target tersebut dapat di wujudkan. Pemerintah berusaha mencapai target ini baik melalui pembangunan infrastruktur skala besar ataupun melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk target akses 100% baru bisa tercapai dengan pen danaan Rp295 triliun dengan harapan dianggarkan melalui APBN sebesar Rp94 triliun. Kendala pendanaan ini tergambar dari realisasi kebutuhan pendanaan tahun 2015 yang diperkirakan sekitar Rp10,2 triliun menjadi Rp2,3 triliun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dengan modal tersebut, Direktorat Pengembangan Pe nyehatan Lingkungan Permukiman menetapkan rencana ke giatan sesuai RKP yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 43/2014. Diantaranya pembangunan insfrastruktur air limbah di

764 kawasan, infrastruktur drainase perkotaan di 53 kabupaten/ kota, Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di 41 kabupaten/kota dan infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/3R di 127 kawasan. Sinergi Menuju Universal Acces Kemitraan menjadi kunci penting dalam meraup dukungan pendanaan yang membentangkan gap Rp200 triliun. Menurut Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) M. Maliki Moersid, menyebut contoh kemitraan dengan kementerian/lembaga dan Pemda dalam bentuk Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Nasional yang melibatkan Bappenas, Kemendagri, Kemenkes, Kemen LH dan sebagainya, Pokja Provinsi dan Kabupaten/kota. Sinergi juga dapat ditempuh dengan pendayagunaan pe manfaatan Sanitation Partnership Group antara laiun IUWASH (pemicuan, pendampingan, kelembagaan, dan perencanaan), INDII (fasilitasi perencanaan/masterplan air limbah), AUSAID (hibah air limbah), dan BORDA (pemberdayaan sanitasi). Selanjutnya menggali potensi fasilitator dan Duta Sanitasi sebagai agen perubahan yang terdiri dari Duta Sanitasi. Fasilitator provinsi melalui Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) sebanyak 70 orang dan SANIMAS 50 orang. Fasilitator di tingkat kabupaten terdiri dari 400 orang PPSP dan 82 orang SANIMAS, fasilitator kelurahan dengan 2.500 orang dari SANIMAS dan 500 orang dari kegiatan pemberdayaan 3R, ditambah dengan Duta Sanitasi yang berjumlah sekitar 1.014 anak. Langkah sinergi lainnya, yaitu memanfaatkan alternatif sumber pendanaan dari perusahaan nasional dan local melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). (Teks : Buchori)


11

liputan khusus

Gampong Pusong:

Labirin Kumuh Tak Berujung Dody Surya Maulidi*)

Fasilitas air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan yang layak menjadi cerita pengantar tidur bagi warga Gampong Pusong, Kota Lhokseumawe, Aceh. Tidak tersedianya sarana dan prasarana dasar tersebut menambah kompleks masalah permukiman, sehingga kawasan Pusong terlihat kumuh dan kotor.

12

G

ampong (Desa) Pusong terletak di wilayah Kecamatan Banda Sakti di utara pusat Kota Lhokseumawe. Kawasan Gampong Pusong sejak dulu sudah merupakan kawasan permukiman nelayan karena terletak di bibir pantai yang langsung berhadapan dengan Selat Malaka. Setelah dibangun Pusat Pendaratan Ikan (PPI), kawasan tersebut berubah dan ber kembang menjadi sebuah permukiman baru dengan jumlah pen duduk lebih kurang 6.000 jiwa atau 1.500 KK. Proporsi kemampuan ekonomi masyarakat di daerah tersebut 40 persennya merupakan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang mendiami permukiman kumuh tidak layak huni. Berdasarkan informasi dari perangkat desa setempat, 10 persen dari warga Gampong Pusong ini berprofesi sebagai tukang jemur ikan teri dengan produksi per bulan tidak kurang dari 50 ton, 10 persen lainnya berprofesi sebagai penangkap kerang serta 80 persen berprofesi sebagai nelayan tradisional. Saat ini masyarakat Pusong merupakan pemasok utama kebutuhan ikan seluruh warga kota Lhokseumawe. Sudah menjadi fenomena umum, masyarakat kumuh dan miskin selalu kurang beruntung, hal ini juga dialami oleh masyarakat Pusong. Kondisi

liputan khusus mereka dari tahun ke tahun menempati rumah tidak layak huni yang terlihat sangat kontras dibanding dengan warga menengah ke atas. Dengan luas 6 Ha dari total 20 Ha, Pusong selalu terendam air laut kala pasang purnama. Desa tersebut sering terendam oleh laut mulai dari pukul 08.00 pagi hingga pukul 12.00 siang sehingga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman. Informasi yang diperoleh dari Kabid Program dan Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe, Tuti Indriani, melalui program BRR pada tahun 2008, sebanyak 119 KK atau 581 Jiwa pengungsi dari Desa Pusong pernah direlokasi ke Desa Meunasah Blang Crum, Kecamatan Muara Dua. Sebagian dari pengungsi Pusong sudah menempati rumah yang dibangun oleh BRR AcehNias, serta sebagian masih menempati barak. Namun, akibat adanya masalah dengan pelaksanaan proyek pembangunan serta sulitnya akses masyarakat menuju lokasi pekerjaan, me nyebabkan pendapatan yang diperoleh menurun sehingga pe ngungsi Pusong kembali ke tempat asalnya. “Penduduk Pusong beranggapan bahwa mereka adalah nelayan, yang hidupnya akan selalu berada di pesisir pantai dan berdekatan dengan laut, maka mereka enggan untuk direlokasi ke tempat lain selain di pesisir pantai”, ujar Tuti Indriani.

Kondisi Infrastruktur Permukiman Bicara infrastruktur Cipta Karya, fasilitas air bersih dan sanitasi yang layak menjadi cerita pengantar tidur bagi warga Pusong. Tidak tersedianya fasilitas air bersih, sanitasi, drainase dan persampahan menambah kompleks masalah permukiman, sehingga kawasan Pusong terlihat kumuh dan kotor. Tidak adanya pipa distribusi PDAM dan kondisi lahan permukiman tidak dapat membangun

sumur gali dangkal akibat faktor pasang surut laut menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memperoleh air bersih. Sumur bor pada Puskesmas setempat merupakan opsi mereka dalam memperoleh air bersih. Namun untuk mendapatkan air bersih ini cenderung dilakukan secara liar dan illegal dengan menyambung pipa yang dibeli sendiri oleh warga ke sumur bor tersebut. Jarak dari hunian ke Puskesmas lebih kurang 500 - 800 meter, sehingga tampak sambungan-sambungan pipa liar yang tidak teratur dari puskesmas sampai kerumah-rumah warga. “Akibat tidak adanya pipa distribusi PDAM yang melayani kawasan tersebut sehingga untuk memperoleh air warga harus memasang pipa ke sumur bor milik Puskesmas setempat”, ujar seorang warga. Begitu pun dengan masalah drainase, sanitasi dan persam pahan. Tidak adanya saluran pembuangan, banyaknya pe ng gunaan WC cemplung pada rumah-rumah warga, serta tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara, membuat warga menjadi tidak peduli akan kebersihan dan kesehatan lingkungan mereka sendiri. Kondisi ini diperparah dengan pasang surut air laut yang berakibat desa ini setiap saat terendam. Sudah tentu, seluruh air genangan limbah rumah tangga dan sampah akan terperangkap dan bercampur dengan air pasang laut sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadi sumber penyakit bagi warga Pusong. Kondisi-kondisi di atas menambah runyam masalah sanitasi dan kesehatan. Untuk menangani permasalahan di atas, Pemko Lhokseumawe melalui dana APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten) pernah membangun Septink Tank dan WC Komunal, namun fasilitas ini tidak termanfaatkan oleh warga akibat tidak tersedianya sarana air bersih, disamping tidak adanya kesadaran warga sendiri akan kebersihan dan pengelolaan fasilitas yang sudah terbangun.


13

liputan khusus drainase dan persampahan. Dukungan Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) dalam pemba ngunan infastruktur air limbah, drainase dan penyediaan Tem pat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) di lokasi sekitar permukiman bisa menjadi solusi dalam penanganan masalah sanitasi dan penyehatan lingkungan, sehingga kawasan menjadi lebih bersih dan sehat. Adapun Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) dapat merevitalisasi kawasan tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai kawasan bisnis dan pariwisata kuliner. Adanya pengunjung yang datang ke Pusong dapat mengubah kebiasaan buruk dan pola pikir masyarakat Pusong terhadap pentingnya menjaga kesehatan lingkungan sekitar mereka. Pada gilirannya, kawasan mereka yang awalnya terkesan kumuh dan kotor, dapat mejadi lebih bersih dan asri. Selain itu, dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat Pusong sehingga meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarkat Pusong.

Keterpaduan Cipta Karya UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Per mukiman membagi tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/ kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, ling kungan hunian, dan kawasan permukiman. Dengan keterbatasan yang dimiliki kota Lhokseumawe dalam menangani Kawasan Kumuh Pusong ini, Satker Bangkim Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum selaku leading sector penanganan kawasan kumuh melalui sumber dana APBN tahun 2014 sedang melakukan penanganan sebagian kawasan kumuh Pusong. Hal ini sesuai dengan target pemerintah pusat untuk mencapai kawasan bebas kumuh 100 % pada tahun 2019. Seiring dengan target RPJMN 2015-2019 untuk penanganan kawasan kumuh yang diharapkan 0% pada tahun 2020, dimana juga telah didahului dengan pelaksanaan identifikasi kawasan kumuh perkotaan, pada prinsipnya penuntasan kekumuhan tidak lagi dapat dilakukan secara sporadis. Penanganan kekumuhan berbasis kawasan harus dilakukan dengan terintegrasi oleh semua aspek, dimana Kementerian PU adalah penyedia infrastrukturnya, yang diikuti oleh Satker lain dari sisi sosial dan peningkatan perekonomian masyarakat. “Terhadap kawasan kumuh Gampong Pusong ini, sejak awal kami sudah melakukan koordinasi kepada pihak Pemko Lhokseumawe, melalui kepala daerah dan jajarannya, dengan harapan penanganan infrastruktur yang akan kita lakukan pada kawasan ini menjadi merupakan pemicu bagi Pemko untuk melakukan kegiatan lannya,” ujar T. Davis F. Hamid, selaku PPK Satker Bangkim Provinsi Aceh. “Pemko diharapkan menyadari bahwa penanganan kawasan kumuh ini merupakan investasi bagi daerah yang akan berperan meningkatkan pendapatan masyarakat,” tambah Davis. Kompleksnya permasalahan kumuh ini tentu tidak bisa diselesaikan oleh satu satker sektor Bangkim saja, namun harus didukung oleh satker sektoral lainnya. Pemenuhan kebutuhan air bersih harus didukung oleh Satker Peningkatan Kinerja Pe ngelolaan Air Minum (PKPAM) dengan melakukan pemasangan pipa distribusi PDAM, sehingga kawasan tersebut dapat terlayani kebutuhan air bersih. Begitu juga halnya untuk masalah sanitasi,

14

Penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh tidak bisa dilepaskan dari perencanaan yang matang dan diiringi dengan pengendalian yang berkesinambungan agar hasil pelaksanaan didapat sesuai dengan arah dan kebijakan yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah. Disinilah peran Satker Randal sangat strategis sebagai fasilitator pembangunan di daerah. Keberhasilan penanganan kawasan kumuh dapat dicapai apabila ada kemauan, kesadaran, perencanaan yang matang dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah dalam membangun infrastruktur permukiman harus konsisten dan sustainable (berkelanjutan) sehingga hasilnya menjadi tepat guna dan langsung bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat sebagai penerima manfaat dari infrastruktur permukiman tersebut juga harus bisa menjadi lembaga pengelola dari infrastruktur terbangun. Hubungan simbiosis mutualisme harus tumbuh dan terjalin dengan baik, yang menghasilkan sebuah kepercayaan antara masyarakat dan Pemerintah, dimana masyarakat akan tertib dalam menjaga lingkungan yang diwujudkan seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan sambungan liar, dan menggunakan fasilitas MCK yang sudah dibangun. Butuh waktu lama dalam menumbuhkan kepercayaan (trust), namun dalam sekejap dapat hancur jika kita keliru dalam bertindak. Inilah sekelumit dinamika penanganan kawasan kumuh Pusong. *) Asisten Perencanaan Satker Perencanan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Aceh

info baru

Kementerian PU dan UGM Kerjasama Bangun Air Minum Perdesaan Lewat KKN Tematik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menandatangani kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan Berbasis Masyarakat di perdesaan dengan pola Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, di Yogyakarta (10/7).

K

erjasama antar instansi yang terkait dengan program pemerintah ini bertujuan untuk mendukung percepatan penyediaan akses aman air minum 100% pada tahun 2019. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi dan Wakil Rektor UGM Suratman usai menerjunkan mahasiswa KKN-PPM (Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat) UGM di Graha Shaba Pramana UGM. Program KKN Tematik UGM ini diharapkan dapat direplikasi oleh Perguruan Tinggi lain yang menjadi mitra KKN Tematik sebagai pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus penguatan pengelolaan SPAM Per desaan. Imam S. Ernawi mengungkapkan, sinergitas antara Tri Dharma


15

info baru

Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat) dengan pembangunan infrastruktur SPAM perdesaan merupakan formula yang sempurna untuk mewujudkan SPAM Perdesaan berke lanjutan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kerjasama tersebut memiliki tujuh ruang lingkup. Pertama, penguatan manajemen KKN Tematik SPAM perpipaan berbasis masyarakat. Kedua, pembentukan dan penguatan pengelolaan SPAM perpipaan berbasis masyarakat dengan pola KKN Tematik. Ketiga, pelaksanaan replikasi program KKN Tematik kepada perguruan tinggi mitra. Keempat, pelaksanaan workshop kemitraan KKN Tematik. Kelima, pelatihan kepada Perguruan Tinggi Mitra. Keenam, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan KKN Tematik. Ketujuh, pembiayaan kegiatan pembinaan pengelolaan SPAM perpipaan berbasis masyarakat dengan pola KKN Tematik. Imam menambahkan, Kementerian PU melalui Direktorat

16

Jenderal Cipta Karya selalu berupaya mendorong terwujudnya permukiman layak huni dan berkelanjutan di tiap-tiap kota dan kawasan. Kedepannya model pembangunan bidang Cipta Karya akan menonjolkan entitas, melalui sinergitas antar sektornya yang terdiri dari sektor air minum, penyehatan lingkungan permukiman, pengembangan permukiman, serta penataan ba ngunan dan lingkungan. “Program permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dapat disederhanakan konsepnya yaitu sasaran 100-0-100 Post MDGs 2019, yang artinya adalah 100% akses aman air minum, 0% kawasan permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak,” ujar Imam. Di hadapan sekitar 6.663 mahasiswa KKN Tematik, Dirjen Cipta Karya mengajak mereka untuk mewujudkan Desa Lestari di daerah penempatannya. Salah satu persoalan penting di desa adalah akses air minum aman yang membutuhkan pengelolaan yang baik. “Nah adik-adik mahasiswa yang mengikuti KKN tematik air minum perdesaan kiranya bisa membantu masyarakat desa nantinya, bagaimana mereka lebih bisa merasakan me miliki air minum perdesaan yang lebih baik. Mahasiswa bisa membantu dengan perencanaan teknisnya, membantu dalam pengorganisasian kelembagaan, mengatur iuran yang baik agar terjangkau masyarakat. Sehingga semua itu bisa menghidupkan untuk pemeliharaan air minumnya, dan lain-lain”, ungkap Imam. Diakuinya, bila permukiman di pedesaan saat ini masih sangat perlu tingkatkan. Melalui pemberdayaan kemampuan masyarakat desa, mahasiswa mewujudkan permukiman di perdesaan yang lebih lestari atau berkelanjutan. Mereka diharapkan bisa mem bangun desanya, dan salah satu masalah dari permukiman di pedesaan adalah terkait air minum.

info baru

Sumber air pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan menjadi bagian vital untuk diperhatikan kelestariannya.

SPAM Perdesaan ini. Kelima lokasi tersebut akan diprioritaskan untuk daerah-daerah pedesaaan yang sulit mendapatkan air, seperti di Provinsi Nusa Tengagra Barat, Sulawesi Tenggara dan Bali yang pernah menjadi lokasi kegiatan mahasiswa KKN PPM UGM. “Namun kita tetap melibatkan universitas lokal,” ujarnya. Sistem penyediaan air minum yang berbasis masyarakat ini menurut Suratman tidak diarahkan berbentuk badan usaha seperti perusahaan air milik daerah, melainkan dikelola masyarakat setempat lewat lembaga yang keanggotaannya terdiri dari warga

Imam berharap keterlibatan mahasiswa KKN PPM UGM dapat mempercepat pembangunan sarana dan prasarana air minum pedesaan. Tersedianya suplai kebutuhan air minum ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi desa setempat. Dijelaskan, pengembangan SPAM perdesaan mengambil porsi yang cukup signifikan dalam mengejar target 100% pelayanan air minum pada 2019. Sarana dan prasarana air minum di perdesaan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, juga diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi desa setempat. UGM dan Kementerian PU telah menyelenggarakan pendam pingan SPAM Perdesaan yang saat ini menghasilkan lebih dari 647 pengurus SPAM Perdesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

sekitar. “Air dari rakyat untuk rakyat, kita fasilitasi pengetahuan dan teknologinya sedangkan pembangunan fisik sepenuhnya lewat dana Kementerian PU,” katanya. Antusiasme terlihat dari peserta KKN seperti Suci Alamanda, mahasiswi Fakultas Kehutanan yang akan ditempatkan di Sangihe Sulawesi Utara. Dia ingin mengajak masyarakat setempat me manfaatkan sumber air yang ada untuk disalurkan melalui perpipaan ke rumah tangga dengan sistem sederhana yang masyarakat bisa.

“Tantangannya saat ini adalah bagaimana mereplikasi konsep KKN Tematik ini kepada perguruan tinggi di luar DIY,” kata Imam. Imam menegaskan, mahasiswa adalah generasi emas calon pemimpin yang akan menentukan arah bangsa. “Merupakan hal normal jika adik-adik menemukan cinta pada waktu KKN, namun merupakan hal yang luar biasa jika adik-adik dapat memahami fungsi KKN dalam membantu masyarkat,” ujarnya. Sementara Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UGM, Suratman, mengungkapkan ada lima lokasi di luar Jawa yang nantinya menjadi prioritas dari program kerjasama Kementerian PU dan UGM dalam pengembangan

Perhatikan Sumber Air Sumber air pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan menjadi bagian vital untuk diperhatikan kelestariannya. Ditjen Cipta Karya menaruh harapan besar kepada para mahasiswa melalui KKN Tematik Air Minum Perdesaan untuk membantu para pengelolan SPAM perdesaan dari mulai menjaga sumber air hingga pengelolaan manajemen. Hal itu disampaikan Imam S. Ernawi saat berdialog dengan Pengelola Air Bersih Sapta Tirta Manunggal Padukuhan Kepitu Trimulyo Kabupaten Sleman. “Dalam memanfaatkan air bersih, haruslah memperhatikan kelestarian sumber airnya,jangan sampai sumber air tersebut mati,” kata Imam. Imam menambahkan, sumber air yang dalam hal ini adalah sumur harus dijaga kelestariannya agar tidak mati. “Dalam menggali sumur pun harus diperhatikan ketika sudah mencapai lapisan batu dasar, jangan digali lagi karena lapisan batu tersebut merupakan lapisan kedap air, jika dilakukan penggalian terus menembus lapisan batu tersebut maka sumber air akan rusak atau hilang,” jelas Imam. (Teks : Buchori)


17

info baru

Cipta Karya Kembali Berpartisipasi Dalam Ekspedisi Bhakesra IV 2014 Ditjen Cipta Karya Kementerian PU kembali berpartisipasi mensukseskan Ekspedisi Bhakti Kesra Nusantara (Bhakesra) IV tahun 2014 bersama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra). Peserta ekspedisi dilepas langsung dalam upacara pelepasan oleh Menko Kesra, Agung laksono di Dermaga Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta pada Jumat (6/6).

18

S

ekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Dadan Krisnandar ditemui terpisah mengungkapkan ini keempat kalinya Ditjen Cipta Karya mengikuti ekspedisi Bhakti Kesra Nusantara. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan sosial dari berbagai kementerian/lembaga/organisasi, penyuluhan dan pengobatan gratis, serta memecahkan permasalahan pulau-pulau yang dikunjungi. “Dari pelaksanaan tahun 2011 sampai 2013, sudah 27 pulau terluar dan terpencil yang dikunjungi Bhakesra dan untuk tahun 2014 dilaksanakan di 3 pulau, yaitu Pulau Buton di Kabupaten Buton, Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan dan di Raja Ampat,” kata Dadan. Kegiatan yang dilaksanakan selama 22 hari (6-28 Juni 2014) ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja tiga Menteri yaitu Menteri Perekonomian Kesejahteraan Rakyat, Menteri Pertahanan serta Menteri Riset dan Teknologi ke pulau Marampit di Provinsi Sulawesi Utara pada awal 2011 lalu. Dukungan nilai bantuan dari berbagai pihak lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.120 miliar, selain itu jumlah peserta pendukung juga lebih banyak yakni 90 peserta. Pelaksanaan Ekspedisi Bhakti Kesra nusantara ini, merupakan

info baru salah satu kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Kegiatan semacam ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar dan tertinggal khususnya masyarakat. Contohnya di Kota Pasrwajo, Buton, Sulawesi Utara. Pemerintah dan masyarakat Buton mengucapkan selamat datang kepada tim Ekspedisi Bhakesra nusantara tahun 2014 di Kabupaten Buton. Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun saat menyambut kehadiran tim Ekspedisi Bhakesra di kepulaun Buton, Rabu (10/06/2014). Potensi kelautan dan perikanan serta potensi pariwasata (wisata alam, wisata bahari, dan wisata budaya) di Kabupaten Buton secara bertahap telah dan akan terus di kelola untuk kesejahteraan masyarakat, selain itu Pemerintah Daerah memberikan perhatian terhadap peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan bidang pendidikan dan kesejahteraan serta pelayanan sosial. Program ini sejalan dengan program tim Ekspedisi Bhakesra yang menyalurkan bantuan sosial, pasar murah, penyuluhan, pengobatan gratis, dan kegiatan lainnya. Ekspedisi Bhakesra kemudian melanjutkan perjalannya menuju Pulau Obi di Halma hera Selatan dan di Raja Ampat. Kepala Dinas Cipta Karya Raja Ampat Miklas saat menyambut kedatangan Tim Ekspedisi Bhakesra yang menaiki KRI Banjarmasin 592 pada Kamis (19/06/2014) mengungkapkan rasa terima ka sihnya atas bantuan yang diberikan untuk masyarakat. Bantuan tersebut berupa 500 meter pipa HDPE 32 mm, 1000 meter pipa HDPE 25 mm, Hidran Umum 1000 liter 5 unit, 1 unit genset 2000

watt, 1 unit pompa alcon 2 inchi, jerigen lipat 10 liter 500 buah. “Luas wilayah yang ada di Raja Ampat dari utara sampai selatan 80% laut dan 20% daratan. Infrastruktur Cipta Karya banyak terdapat di kampung-kampung, dan proyek yang sudah berjalan adalah air bersih, rumah rakyat dan jalan seminisasi,” ungkap Miklas. Miklas mengharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini tiap tahunnya dapat membantu mendukung program yang dijalankan oleh Dinas PU dalam membangun infrastruktur Permukiman. Dinas PU memilih salah satu kampung yang menjadi prioritas yang akan dibenahi infrastrukturnya, kemudian dilanjutkan dengan kampung yang lain karena terbatasnya anggaran yang ada. Kabupaten Raja Ampat terkenal dengan potensi wisata baha rinya karena memiliki terumbu karang dan biota laut yang terbaik


19

info baru depan pada sektor unggulan yaitu perikanan dan kelautan serta sektor pariwisata bahari. Lebih lanjut, Marcus menyatakan hal tersebut dibuktikan dengan akan diadakannya event besar yaitu “Sail Raja Ampat 2014” sebagai gerbang yang akan mengantarkan Kabupaten Raja Ampat ke percaturan Destinasi Internasional. “Saya harap Bhakesra ini semakin memperkuat serta mengukuhkan Kabupaten Raja Ampat sebagai tujuan wisata dunia, dan semoga rangkaian kegiatan ini berjalan dengan lancar,” harap Marcus. (Teks: Aji)

di dunia, juga kondisi alamnya berupa pulau dan pantai yang masih asri. Hal tersebut diungkapkan Bupati Raja Ampat Marcus Wanma saat menerima kedatangan Tim Bhakti Kesra Nusantara IV (Bhakesra) 2014 di Pulau Waigeo pada Kamis (19/06/2014). “Selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Marcus. Marcus mengungkapkan, kunjungan ini merupakan sebuah penghargaan dan motivasi bagi kami, sebagai kabupaten pe mekaran yang memiliki tekad untuk mengungkapkan jati diri sebagai Kabupaten Bahari, serta menggantungkan harapan masa

20

info baru

Groundbreaking TPS 3R Berbasis Masyarakat Kabupaten Tapin Hardian Wahyudi*)

Bupati Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan Arifin Arpan dan Wakil Bupati Sufian Noor melakukan peletakan batu pertama pembangunan TPS 3R skala kawasan di daerah Kelurahan Rantau Kanan Lingkungan, Pasar Kraton Rantau, Selasa (15/07/2014).

A

rifin mengatakan ini awal dari proses pembangunan TPS 3R berbasis masyarakat yang menggunakan metode swakelola. Swakelola yang benar-benar dikelola oleh masyarakat sehingga di dalam RKA dinamakan Bansos (Bantuan Sosial). “Ini yang per tama dan satu-satunya di Kalsel bahkan di Kalimantan,” ungkap Arifin. Sementara Setyadinnoor, PPK pelaksanaan Satker Penye hatan Lingkungan Permukiman (PLP) Provinsi Kalimantan

Selatan menyampaikan selama ini pembangunan 3R biasanya dilaksanakan oleh pihak ke tiga atau kontraktor, namun di tahun 2014 ini direncanakan dan dibangun serta diawasi oleh masyarakat lewat KSM Bersemi dan tentu tidak lepas dari dukungan yang luar biasa dari pihak Pemkab terutama Bupati dan Kepala Distakober. “Kami berharap ini bisa menjadi contoh di daerah lainnya,” kata Setyadinnoor. Selain itu Ade dari KSM Bersemi berharap pengoperasiannya oleh mereka juga bisa berjalan dengan sukses dan dapat membuat sampah yang selama ini dianggap sepele bisa bernilai ekonomis dan menjadi berkah bagi warga setempat, khususnya warga Rantau Kanan selaku pengguna dapat berperan aktif. Dalam acara peletakan batu pertama tersebut, selain dihadiri oleh Bupati dan Wakilnya juga turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Tapin Rasyid Ali, Kepala Dinas Tata Kota dan Kebersihan Rajudin Noor serta para Kepala SKPD Kabupaten Tapin atau yang mewakilinya, Camat Tapin Utara dan Lurah Rantau Kanan Ketua serta Pengurus KSM Bersemi, Tokoh Masyarakat dari Kelurahan Rantau Kanan. *) Staf Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Kalimantan Selatan


21

info baru

Delegasi Bangladesh Belajar Penanganan Permukiman Kumuh Indonesia Bupati Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan Arifin Arpan dan Wakil Bupati Sufian Noor melakukan peletakan batu pertama pembangunan TPS 3R skala kawasan di daerah Kelurahan Rantau Kanan Lingkungan, Pasar Kraton Rantau, Selasa (15/07/2014).

P

ara delegasi Capital Development Authority, Ministry of Housing and Public Works, Bangladesh, yang tergabung dalam TTT (Training and Technology Transfer)-New Zealand melakukan studi banding ke Rusunawa Jatinegara, Jakarta, Jumat (4/07/2014). Di Rusunawa, mereka mempelajari praktek-praktek terbaik yang dilakukan Indonesia dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh dan program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Nieke Nindyaputri saat mendampingi para delegasi ke Rusunawa. “Ini adalah suatu kehormatan bagi kami untuk menjadi tuan rumah kunjungan studi. Pembangunan Rusunawa merupakan komitmen Ditjen Cipta Karya dalam mengentaskan hingga 0% masalah kumuh di tahun 2019,” ungkap Nike. Setelah dari Rusunawa, delegasi Bangladesh berkunjung ke gedung Kementerian Pekerjaan Umum. Mereka diterima oleh Kasubdit Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Kementerian PU, dan Kasubdit Kebijakan dan Strategi Dit. Bina Program, Ditjen Penataan Ruang, Kementerian PU. Program TTT (Training and Technology Transfer)-New Zealand

22

merupakan konsultan yang bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan badan pemerintahan di New Zealand dalam penyelenggaraan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbentuk training manajemen, baik berupa studi banding, training jangka pendek, maupun penyelenggaraan program S2 dan S3. Kunjungan peserta pelatihan dari Bangladesh ke Kementerian PU telah dilaksanakan sebanyak dua kali pada tahun 2011 dan 2013. Pada tahun 2013, kunjungan berlangsung dalam rangka foreign training/study tour dengan tema Latest Advancement in Housing, Public Works, and City Infrastructure Development. (Teks: Ari Iswanti)

info baru

Kementerian PU Fasilitasi Kerjasama CSR PT Semen Padang Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya memfasilitasi penandatanganan kerja sama program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Semen Padang, untuk penyediaan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang tersebar di Kota Padang. Penandatanganan dilakukan di Kantor Balaikota Padang pada hari Kamis (3/7).

P

erjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh Munadi Arifin selaku Direktur Utama PT. Semen Padang, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Prov Sumatera Barat Soeprapto, Ketua Umum Corporate Forum for Community Development (CFCD) Suwandi, dan Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Antonius Budiono. Dalam sambutannya Antonius Budiono mengungkapkan harapannya melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, program CSR yang dilakukan oleh PT. Semen Padang, pe nyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya dapat lebih terpadu dan berkesinambungan melalui kerjasama multipihak antara perusahaan, masyarakat dengan pemerintah kota, pemerintah Provinsi maupun dukungan dana APBN dari peme rintah pusat. “Ditjen Cipta Karya telah memiliki pedoman bagi perusahaan yang berminat menyalurkan dana CSR nya dalam pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya di kabupaten/kota. Kami juga memiliki pedoman dan petunjuk, serta standar teknis dalam membangun infrastruktur bidang Cipta Karya, dan memiliki pengalaman yang banyak dalam program pemberdayaan ma syarakat. Kami juga memiliki katalog yang memudahkan pe rusahaan untuk memahami infrastruktur bidang Cipta Karya

yang dapat didanai melalui dana CSR,” tutur Antonius. Walikota Padang, Mahyeldi Ansyarullah menyatakan bahwa Kota Padang sangat membutuhkan pembangunan bdang Cipta Karya seperti penyediaan air minum, sanitasi yang layak, penyediaan akses jalan lingkungan dan pengentasan kawasan kumuh karena berkaitan dalam rangka mendukung program MDGs. Dana CSR yang digelontorkan PT. Semen Padang sebesar Rp1 miliar untuk pembangunan Infrastruktur bidang Cipta Karya diharapkan menjadi salah satu solusi pembiayaan. “Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang merupakan daerah Urban, oleh karena itu Pemerintah mesti menyediakan akses infrastruktur dasar yang memadai, kami harapkan melalui bantuan Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PU Provinsi dan pihak swasta melalui dana CSR untuk menye lesaikan permasalahan ini, dan mudah-mudahan program CSR ini terus berlanjut,” imbuh Mahyeldi. Ditjen Cipta Karya selalu mendorong dan berupaya agar infrastruktur permukiman yang dibangun selalu didukung oleh kelembagaan masyarakat yang mantap, yang memiliki ke mampuan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian dan pe meliharaan. Ditjen Cipta Karya sendiri di setiap Provinsi memiliki Satuan Kerja yang siap memberikan bimbingan dan fasilitasi teknis bila diperlukan, sehingga infrastruktur yang dibangun da pat dipertanggungjawabkan secara teknis dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, kerjasama bidang Cipta Karya tersebut akan selalu mengacu pada Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Rencana Terpadu Program Investasi Jangka Menengah (RPI2JM) yang bersifat multi tahun, multi sektor, dan multi sumber pembiayaan. Sebelum PT. Semen Padang, Ditjen Cipta Karya juga telah memfasilitasi kerjasama serupa dengan PT. Adaro Indonesia di Kalimantan Selatan, PT. Pertamina di NTT, PT. Berau Coal di Kalimantan Timur, PT. Bukit Asam Tbk di Muara Enim dan beberapa perusahaan yang tergabung dalam CFCD. (Teks: Ria Juni Putra/Evri Biaktama)


23

inovasi

Museum Sanitasi:

Mengapa Tidak ? Roselina*) & Yustika Aristya Widyasari**)

Ide Museum Sanitasi terinsipirasi dari Museum Lingkungan Hidup di Kota Kitakyushu, Jepang yang menceritakan tentang sejarah lingkungan hidup. Setiap tindakan sekecil apapun yang dilakukan demi perbaikan lingkungan harus dihargai serta ditunjukkan untuk memperlihatkan peningkatan kualitas lingkungan yang lebih baik.

M

anusia dan kehidupannya tidak akan pernah lepas dari limbah yang dihasilkan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkannya. Penyelesaiannya tidak hanya melalui sentuhan teknis-teknologis, namun juga melalui sosialisasi. Kegiatan Jambore Sanitasi yang merupakan salah satu upaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam sektor sanitasi, harus terus didorong dan digalakkan. Hal ini untuk mendorong masyarakat, agar tidak lagi merasa canggung tentang cara menangani limbah yang dihasilkan dari kegiatan permukiman, baik air limbah domestik maupun sampah, termasuk menangani limpasan air hujan.

Mengatasi Pencemaran

Sosialisasi yang Telah Dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Jambore sanitasi merupakan sebuah program edukasi tentang sanitasi dengan mengutamakan anak-anak sebagai sasarannya. Dalam Jambore Sanitasi, diharapkan setiap anak untuk dapat meneruskan dan mengkampanyekan tentang perilaku hidup bersih dan sehat untuk orang tua, teman, dan lingkungannya. Dilakukan juga kegiatan pameran, workshop organisasi pe rempuan, dan lomba lingkungan peduli sanitasi.

24

inovasi bagaimana awal dari revolusi Industri yang terjadi, hingga dampak pencemarannya pada Teluk Dokai. Pada tahun 19601970 dilakukan penanganan dan penandatanganan kesepakatan pengendalian pencemaran, dengan total investasi perbaikan lingkungan mencapai 804,3 Milyar ¥. Tersebutkan pula kisah tentang penanganan pembersihan Teluk Dokai, pengerukan lumpur, dan investasi pengolahan sistem air limbah, hingga kinerja pengelolaan kualitas lingkungan hidup di Kota Kitakyushu dapat menjadi sangat baik pada hari ini. Sejarah ini diharapkan untuk mengingatkan warga agar memperhatikan lingkungan dan tidak mengulang hal yang serupa di kemudian harinya. Museum ini juga dijadikan area untuk edukasi tentang pengelolaan sampah pada masyarakat sekitar Kitakyushu. Selain Jambore sanitasi mulai dilakukan sejak tahun 2008 dan merupakan program andalan untuk menumbuhkan kesadaran sanitasi sejak dini. Program ini dimulai dengan pemilihan duta sanitasi di tiap provinsi, selanjutnya wakil dari tiap provinsi saling menunjukkan kemampuan untuk mengajak teman, keluarga, dan lingkungannya agar hidup bersih dan sehat. Para duta sanitasi cilik ini mengkampanyekan tentang pentingnya sanitasi mulai dari sekolah mereka, bahkan sampai disampaikan kepada temantemen mereka di sekolah lain. Langkah ini dilakukan Kementerian PU karena kesadaran bahwa melakukan pembangunan bukan hanya permasalahan infrastruktur semata, namun juga terkait dengan pembangunan mental dari masyarakat dan lingkungan di sekeliling infrastruktur tersebut. Dalam sosialisasi penanganan limbah dan limpasan air hujan, selayaknya kita harus mempunyai wadah permanen yang menjelaskan tentang sejarah dan langkah apa saja yang telah dilakukan terhadap lingkungan. Museum dapat dijadikan sebagai salah satu tempat edukasi permanen yang dekat dengan masyarakat, juga sebagai langkah nyata sosialisasi pada masyarakat. Sosialisasi Yang Dilakukan di Jepang Di Negeri Sakura, Jepang, terdapat contoh sosialisasi terkait sanitasi di Kota Kitakyushu. Terdapat sebuah Museum Lingkungan Hidup, yang menceritakan tentang sejarah lingkungan hidup di kota tersebut. Museum ini didirikan untuk mengenang dampak pencemaran pada Kota Kitakyushu pada awal tahun 1950. Pencemaran Pabrik Baja dan kepadatan dari kawasan permukiman penduduk, telah menyebabkan Teluk Dokai di sekitar kota tersebut, mengalami kerusakan parah. Banyak terlihat asap pabrik mengepul di udara, yang diibaratkan dengan pelangi 7 warna, debu diatas atap rumah yang tebal, dan warna air Teluk Dokai yang menjadi keruh akibat limbah industri dan limbah domestik. Museum ini berisikan sejarah perubahan dan penghentian pencemaran. Dalam tiap dinding awal museum menceritakan

difungsikan sebagai pusat promosi untuk penggunaan produkproduk ramah lingkungan yang tercipta dari hasil daur ulang, juga terdapat pusat pakaian reuse untuk anak-anak. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa perkembangan anak-anak yang sangat cepat biasanya mereka cenderung memakai pakaian dalam kurun waktu yang pendek, sehingga museum ini bisa menukarkan pakaian bekas anak untuk mendapat kembali pakaian lain dengan usia yang lebih besar. Museum juga berfungsi sebagai tempat pertukaran informasi antara perusahaan, konsumen, dan organisasi masyarakat untuk melakukan pertukaran informasi, kepedulian, dan tindakan lingkungan hidup. Setiap tindakan sekecil apapun yang dilakukan demi perbaikan lingkungan harus dihargai serta ditunjukkan untuk memperlihatkan peningkatan kualitas lingkungan yang lebih baik. Diharapkan dengan semakin digalakkannya sosialisasi peningkatan kinerja penanganan sanitasi, maka akan mempercepat pula terwujudnya permukiman yang layak huni, akses yang tinggi terhadap air bersih, bebas air limbah, bersih dari sampah, dan bebas genangan, sehingga dapat mewujudkan kawasan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Jadi, sosialisasi terkait sanitasi melalui Museum Sanitasi, adalah hal yang sangat mungkin untuk diwujudkan ! *) & **) Staf Subdirektorat Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Kontak dengan penulis : awe. [email protected]


25

inovasi

Kegiatan 3R Sampah:

Antara Teknis Teknologis dan Sinergitas Guntur Irawan*)

Peningkatan timbulan sampah di Indonesia tidak diiringi dengan perbaikan kinerja sistem penanganan sampah, yang saat ini masih cukup jauh dari kondisi ideal. Permasalahan sampah di Indonesia dimulai dari belum efektifnya kinerja pemilahan sampah pada sumbernya, sehingga hal tersebut menyulitkan penanganan sampah pada subsistem selanjutnya.

B

erdasarkan kondisi eksisting penanganan sampah tersebut, diperlukan suatu perubahan pola penanganan, dari prinsip “kumpul-angkut-buang” menjadi pengurangan sampah yang dimulai dari sumbernya atau pada skala komunal/kawasan, dengan penerapan kegiatan 3R (Reduce-Reuse-Recycle). Pelaksanaan program pengurangan kuantitas dan daya cemar sampah sebagai program pada skala nasional, telah sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

26

Kementerian Pekerjaan Umum selaku pembina keteknikan sektor persampahan di tingkat nasional, telah menjabarkannya dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21 Tahun 2006, khususnya Kebijakan 1, yaitu pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. Kegiatan 3R ini juga dipayungi dengan diterbitkannya produk pengaturan yang lebuh operasional, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM ini dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian hingga tahun 2019. SPM bidang Cipta Karya khususnya penyediaan sanitasi mempunyai salah satu indikator yaitu target pengurangan sampah di perkotaan sebesar 20 % sampai tahun 2019. Kegiatan 3R merupakan program yang mendukung upaya pengurangan sampah di perkotaan, dimana untuk memenuhi nilai SPM tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum memfasilitasi pembangunan prasarana dan sarana pengurangan volume sampah berbasis masyarakat yaitu dengan membangun TPS 3R. Untuk mewujudkan Kegiatan 3R ini, salah satu upaya penerapan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum adalah melalui penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) berbasis masyarakat, yang diarahkan kepada konsep Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (daur ulang). Sejak tahun 2007 hingga tahun 2013, Kementerian Pekerjaan Umum telah memfasilitasi pembangunan TPS 3R yang berperan sebagai stimulan di 439 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan tingkat keberfungsian 38 %. Pada tahun 2014 ini, Kementerian Pekerjaan Umum merencanakan akan membangun TPS 3R di 55 lokasi yang tersebar di 19 provinsi di Indonesia. TPS 3R yang telah terbangun mempunyai fungsi untuk mereduksi kuantitas sampah (organik maupun anorganik) untuk kemudian dilakukan kegiatan pengolahan sampah organik baik

inovasi itu secara aerobik dan/atau anaerobik, serta pendaurulangan sampah anorganik. Bahan-bahan yang tidak dapat dilakukan kegiatan pengolahan sampah maupun pendaurulangan dan sudah terpilah, merupakan sampah residu yang kemudian akan diangkut dan diolah di TPA sampah. Dengan pendekatan tersebut, maka kuantitas sampah yang harus ditangani di TPA sampah menjadi semakin kecil, sehingga memperpanjang umur teknis TPA sampah. Seperti diketahui bersama, bahwa keterbatasan lahan di perkotaan dan resistensi masyarakat akan keberadaan sebuah TPA sampah, dapat diatasi dengan penyediaan TPS 3R pada skala komunal. Untuk itulah setiap kabupaten/kota diharapkan mempunyai fasilitas TPS 3R yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kinerjanya, sehingga upaya mereduksi sampah sejak dari sumbernya dapat terlaksana. Pada tahun 2014, pembangunan/penyediaan TPS 3R berbasis masyarakat berbasis pendanaan APBN, dilaksanakan melalui mekanisme penyediaan dana bantuan sosial untuk setiap lokasi sasaran, dimana pada tahun-tahun sebelumnya mekanismenya melalui belanja modal melalui Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman yang berada di tingkat provinsi. Dengan mekanisme dana bantuan sosial ini, diharapkan penerima dana bantuan sosial (dalam hal ini masyarakat di lokasi

sasaran) dapat merencanakan dan melaksanakan pekerjaan fisik, bahkan melakukan pengadaan barang dan/atau jasa secara swakelola. Dalam pelaksanaan pembangunan TPS 3R ini, masyarakat tidak bekerja sendirian, namun tetap akan didampingi dan difasilitasi oleh Tenaga Fasilitator/TFL Teknis dan TFL Pemberdayaan, yang akan mengawal kegiatan 3R ini hingga selesai. Sebelum kedua TFL terjun ke lapangan, terlebih dahulu dibekali pengetahuan teknis dan pemberdayaan melalui pelatihan yang diselenggarakan melalui Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, untuk mendukung kegiatan 3R ini, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyusun suatu Pedoman Umum 3R dengan judul “Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman”, yang memuat tentang tata cara perencanaan, pelaksanaan pembangunan fasilitas, pilihanpilihan teknologi, serta tata cara pengawasan dan pemantauan kinerja TPS 3R. Aspek Teknis-Teknologis Selama ini banyak dari kita hanya mengenal teknologi pengolahan sampah organik di TPS 3R dilakukan secara biologis dengan proses


27

inovasi aerobik, yaitu open window maupun metode Caspary. Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal ini melalui Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada tahun 2011 mulai mengembangkan suatu teknologi pengolahan sampah organik secara anaerobik, yaitu yang kita kenal sekarang dengan nama Modul SIKIPAS (SIstem Komunal Instalasi Pengolahan Anaerobik Sampah). Modul ini merupakan buah pikir putra-putri Indonesia di Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, yang dikembangkan menurut kearifan lokal. Modul SIKIPAS ini dikembangkan untuk menangani masalah sampah komunal, dimana Modul tersebut dirancang untuk dapat melayani sampah dari 400 KK yang dihasilkan perhari atau setara 1 m3/hari. Modul SIKIPAS tersebut tidak hanya menghasilkan kompos padat, tetapi juga menghasilkan kompos cair dan gasbio, dimana pada tanggal 21 Februari 2014 (bertepatan dengan Hari Bumi tahun 2014) telah didapatkan hasil dari pengolahan sampah berupa gas bio. Gas bio yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sumber energi alternatif sebagai substitusi sebagian dari kebutuhan energi berbasis bahan bakar fosil. Selain itu, Modul SIKIPAS menerapkan prinsip penanganan sampah dengan laju alir tinggi dalam waktu detensi yang dipersingkat. Hal ini akan mendorong peran TPS 3R untuk dapat mengolah sampah dengan kuantitas yang signifikan, sehingga kinerja pengurangan sampah yang harus diolah di TPA sampah, dapat dikurangi secara signifikan. Tinggi tumpukan sampah yang dapat dirancang untuk mencapai 2 hingga 6 kali pada Modul SIKIPAS ketimbang pada proses windrow composting, menjadikan

28

jumlah sampah yang dapat ditangani menjadi 2-6 kali lebih tinggi, untuk luas lahan yang sama ketimbang proses windrow composting sebagai proses konvensional yang saat ini diterapkan di banyak TPS 3R. Dengan adanya modul SIKIPAS ini diharapkan dapat me nambah alternatif pilihan teknologi yang akan kita terapkan di TPS 3R. Aspek Kelembagaan, Pendanaan, Peran Serta, dan Pengaturan Beberapa tahapan sebelum TPS 3R yang difasilitasi sebagai stimulan dari Kementerian Pekerjaan Umum, dibangun dengan didahului ketersediaan minat dari Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk diusulkan melalui Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman di tingkat Provinsi, sebelum dibawa ke Pemerintah Pusat untuk dianggarkan. Keterlibatan pemangku kepetingan ini menjadi sangat penting dalam perencanaan awal penyelenggaraan kegiatan 3R. Perlu adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan tersebut, sehingga keberlanjutan TPS 3R yang dibangun menjadi lebih terjamin. Masalah penanganan sampah komunal tidak dapat diselesaikan dengan memperkuat aspek teknis-teknologis saja. Masalah ke lembagaan dan pendanaan, seringkali menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan kegiatan 3R di Indonesia. Pembiayaan dalam hal ini dana untuk pengoperasian-pemeliharaan-perawatan TPS 3R mutlak diperlukan dan ini sangat terkait erat dengan adanya unsur kelembagaan yang berperan mengelola TPS 3R yang ada saat ini. Dana pengoperasian-pemeliharaan-perawatan

inovasi

yang selama ini tersedia, hanya bergantung pada iuran warga dan hasil penjualan dari produk samping pengolahan sampah (seperti kompos padat, kompos cair, dan gas bio). Ketersediaan dana ini masih belum memadai, sehingga tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah setempat, dalam bentuk subsidi. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga swadaya yang terbentuk dari masyarakat pengelola tidak dapat berjalan sendiri, karena perlu memperoleh bantuan dan dukungan dari pemerintah daerah, termasuk bimbingan terkait masalah-masalah teknis di lapangan. Selain dilakukan pendampingan di masyarakat oleh TFL yang sebelumnya telah dibekali dengan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam upaya penerapan kegiatan 3R sebagai batu loncatan untuk mendorong peran serta masyarakat secara lebih tinggi, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyelenggarakan Konsinyasi dan Diseminasi 3R untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam hal penanganan sampah. Harapan yang diinginkan dari pelibatan Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan dalam rangka keberlanjutan Kegiatan 3R ini adalah, pertama, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana untuk membantu pengoperasian-pemeliharaan-perawatan kegiatan 3R ataupun penyediaan peralatan. Kedua, memfasilitasi pengangkutan sam pah residu dari TPS 3R menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Ketiga, perlu untuk membeli produk samping dari pengolahan sampah, seperti kompos padat/kompos cair/gas bio/ produk daur ulang, serta memfasilitasi KSM selaku pengelola, dalam memasarkan hasil atau produk pengolahan sampah.

Oleh karenanya, agar pengurangan kuantitas sampah dapat direduksi dari sumbernya dan terlaksana dengan baik serta berkelanjutan, maka peran teknis-teknologis bukan menjadi aspek tunggal. Namun adanya sinergitas peran serta masyarakat/swasta/ perguruan tinggi, kelembagaan yang mumpuni, pendanaan yang mencukupi, serta penegakan pengaturan secara tegas, yang akan menjadikan keberhasilan infrastruktur TPS 3R yang dibangun. *) Penulis adalah staf Seksi Wilayah II, Subdirektorat Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Kontak dengan penulis : [email protected]


29

Gema PNPM

Kandang Sapi Sehat yang Ramah Lingkungan Berkat PLPBK Sutopo*)

Kelompok peternak sapi Bhakti Manunggal Dusun Kuncen, Desa Delingan merupakan kelompok peternak sapi yang didirikan oleh masyarakat peternak sapi Desa Delingan pada 12 Juli 2009.

P

emilikan ternak 2 - 4 ekor sapi per anggota. Hingga kini jumlah pemilikan ternak sapi mencapai total 83 ekor. Kelompok yang dinamai Bhakti Manunggal ini diketuai oleh Warsito, Sudi sebagai Sekretaris, dan Tukimin sebagai bendahara. Kelompok ini mempunyai tujuan memperdayakan masyarakat dalam beternak sapi guna memperbaiki ekonomi, memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) sekitar, serta menjalin kerjasama sesama peternak sapi. Kelompok ini mempunyai seksi-seksi, yaitu Seksi

30

Pengolahan Limbah Ternak oleh Suparjo dan Sukiyo, Seksi Produksi dan Kesehatan oleh Sukino dan Djimin, Seksi Penataan Kandang oleh Slamet dan Sugimin, serta Seksi Penyuluhan Keterampilan oleh Supardi dan Ismoko. Aktivitas kegiatan kelompok ini yaitu pertemuan rutin setiap 35 hari sekali (selapanan). Rencananya mereka akan mengadakan pengobatan rutin setiap 3 bulan sekali, bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar. Kegiatan kelompok tersebut yaitu pertama Aspek Usaha Agribisnis Hulu meliputi, pembibitan yang berasal dari Bekonang, Karangpandan dan Sragen. Pakan sudah tercukupi dari lahan sendiri dan sekitarnya, sedangkan obat-obatan dibeli secara insidentil, kedua, Aspek Usaha Budidaya dilakukan dengan sistem dan kondisi perkandangan milik individu. Tata cara pemberian pakan diberikan 2 kali sehari berupa hijauan dan konsentrat (bekatul dan singkong) ampas tahu, ampas singkong. Penanganan dan pencegahan penyakit sudah dilakukan dengan cara selalu menjaga kebersihan kandang. Penanganan reproduksi, petugas IB. Ketiga, Aspek Agribisnis Hilir pemanfaatan limbah untuk pembuatan pupuk organik padat dan cair, perencanaan pembuatan biogas, serta untuk pupuk padi di sawah. Serta keempat, Aspek Pendukung yaitu, sumber permodalan yaitu dengan iuran anggota. Manfaat bagi penduduk sekitar, penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan anggota dan peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM). Peningkatan SDM dari anggota kelompok, yaitu dengan mengikuti pelatihan dan kursus, antara lain, Djimin dan Sukino, yang telah mengikuti latihan budidaya sapi potong di Ungaran. Anggota lainnya, Rohmad telah mengikuti pelatihan pengolahan kompos.

Gema PNPM Salah seorang anggota kelompok Tukimin (44) menuturkan, pertama-tama masyarakat Desa Delingan membuat kelompok yang punya ternak sapi lalu diajukan dengan membuat proposal kepada program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) PNPM Mandiri Perkotaan. Alasan masyarakat membuat program ini adalah karena setiap kandang yang dimiliki masyarakat Delingan masih jadi satu rumah. Keadaan ini membuat lingkungan menjadi tidak sehat. Setelah disosialisasikan PLPBK maka mereka mengusulkan agar dibuat kandang sehat. “Ternak sapi ternyata bisa menghasilkan air seni yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah hama dan pupuk cair. Untuk itu, kelompok juga mengumpulkan air seni sapi,” kata pria lulusan Sekolah Dasar (SD) itu. Sedangkan kandang sapi berukuran 4 x 4 meter itu dibangun dengan biaya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program PLPBK, dan swadaya masyarakat. Total biaya pembangunan kandang menghabiskan biaya sekitar Rp 5 juta, terdiri atas Rp 3,5 juta dari BLM dan Rp 1,5 juta swadaya. Proses pembangunan kandang dilakukan selama 7 - 8 hari. Kandang-kandang yang telah selesai dibangun ini kemudian dimanfaatkan untuk memelihara sapi masing-masing anggota kelompok, dengan pemilikan sapi 2-4 ekor sapi per orang. Walaupun musim kemarau, Desa Delingan tidak menemui masalah air untuk kebutuhan rumah tangga, persawahan maupun untuk minum ternak sapinya, karena desa ini memiliki dua sumber mata air yaitu di Umbul Tirto Ngrenak dan Sumber Alam Kuncen. Begitu juga masalah pakannya, mencukupi dari lingkungan Desa Delingan dan sekitarnya.

Pada 3 Juli 2013, Kelompok Ternak Bhakti Manunggal Delingan terpilih untuk menjadi peserta lomba kandang sapi sehat tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sebagai buruh tani di Sentul RT 01 RW 07 Desa Delingan, Tukimin mengaku merasa senang mendapat bantuan kandang sehat dari program PLPBK PNPM Mandiri Perkotaan, sehingga ia bisa menambah ternak sapinya. Kandang yang dibangun berukuran 4 x 6 meter, normalnya bisa berisi 4 ekor sapi. Saat ini masih baru memiliki 2 ekor sapi. Setelah ada program kandang sehat ini, lingkungan Desa Delingan menjadi sehat dan bersih. Serta di tepi jalan ling kungannya sudah tertata rapi dengan adanya 3 jenis tempat sampah, yaitu tempat sampah organik, tempat sampah anorganik, dan tempat sampah B3 (Barang Bekas Berbahaya). Tempat sampah ini disediakan agar masyarakat bisa lebih teratur menjaga lingkungan rapi, bersih, lestari dan terjaga kesehatannya. Sebagai pelengkap penataan lingkungan, di tepi jalan masyarakat berswadaya menanami pohon turi, yang di bina Karang Taruna bekerja sama dengan TPA. Setelah berbunga, bunga pohon turi dipetik setiap hari dan dijual. Hasilnya untuk kegiatan karang taruna dan TPA. Lebih lanjut, warga masyarakat berharap lingkungan tetap terjaga kebersihan dan kesehatannya. Sehingga, selain menambah penghasilan ekonomi, lingkungan juga menjadi ramah, sejuk dan nyaman. *) Fasilitator Sosial (CD). Tim 3313-005 Kabupaten Karanganyar/OSP5 Provinsi Jawa Tengah PNPM Mandiri Perkotaan


31

Gema PNPM

Sumbar Jalankan Program Penataan Lingkungan Nofrizal*)

Tahun 2014 ini banyak program pemerintah masuk ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Antara lain, program Livelihood atau Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK), GDRR (mitigasi gempa), serta Neighborhood Development (ND) atau Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dan setara PAKET di Kota Pariaman.

U

ntuk itu, diharapkan pelaku PNPM Mandiri Per kotaan dapat menyusun rumusan dan strategi penanggulangan kemiskinan agar program bisa menjadi lebih baik dan tepat sasaran. Hal itu diungkapkan Fatma Rosa, mewakili Satker PBL Provinsi Sumbar, dalam acara Lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan di Aula Baitullah Kota Pariaman, beberapa waktu lalu. Kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota (Pemkot) Pariaman itu difasilitasi oleh Bappeda Kota Pariaman. Tujuan lokakarya review tersebut adalah mengevaluasi dan menganalisis lebih jauh upaya-upaya yang telah dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Hadir dalam acara lokakarya review Kota Pariaman dari berbagai unsur, diantaranya Bappeda, dinas-dinas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA BKM), tokoh masyarakat, insan pers, dan lainnya. Tak ketinggalan, dari konsultan Tenaga Ahli (TA) Kebijakan Publik Afriadi, Korkot 5 Pariaman dan Asisten Korkot. Acara dibuka oleh Kepala Bappeda Muhammad Sukri dan Kepala BPM Kota Pariaman. Menurut Sukri, PNPM Mandiri Perkotaan, yang dulunya bernama Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) telah berlangsung di Kota Pariaman sejak tahun 2006 hingga kini. “Keberlanjutan program ke depan adalah sejauhmana sinergi program penanggulangan kemiskinan dengan program-program SKPK dan program lain yang berbasiskan pemberdayaan masyarakat, berupaya membangun komunitas dari sebuah kondisi masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya, mandiri dan madani,” tutur Sukri.

32

Sukri mengatakan, lokakarya review program dilaksanakan guna membangun kesamaan pemahaman substansi, mereview kesamaan persepsi mengenai visi, misi dan strategi juga merancang intervensi lanjutan. Dilakukan demi harmonisasi program penanggulangan kemiskinan secara partisipatif dalam proses perencanaan (bottom-up planning). Selanjutnya, paparan dari TA Sosialisasi Afriadi mengatakan dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan regular yang sudah masuk ke Provinsi Sumbar mulai tahun 2007 hingga 2011 sudah mencapai Rp 83 miliar, sedangkan Kota Pariaman mulai tahun 2006 (P2KP) hingga tahun 2011 PNPM Mandiri Perkotaan, dana BLM APBN dan APBD mencapai Rp 27,825 miliar ditambah sharing dana dari Pemkot Pariaman sebesar Rp8,498 miliar. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi seberapa besar masyarakat miskin sudah tertanggulangi, karena besarnya dana bantuan yang dikucurkan cukup besar. Dalam kegiatan itu, disampaikan hasil diskusi dan kesepakatan lokakarya. Di antaranya, perumusan (review) PJM Pronangkis Kota dan SPKD, siap untuk menyediakan surat kesedian PAKET ke depan, penyiapan dana pendamping PAKET, FKA BKM/LKM akan selalu aktif dalam kegiatan siklus kota dan akan selalu berkoordinasi untuk program ini dan lain-lain. Diharapkan, dengan terealisasinya kegiatan lokakarya ini maka terjalin pula sinergidi antara semua stakeholder yang ada, baik pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli lainnya. *) Asisten CD Kota Pariaman (OC-1 Sumatera Barat)/Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Kota Pariaman

lensa ck

Pelantikan Pejabat Eselon 2 dan 3 dan Serah Terima Jabatan di lingkungan Ditjen Cipta Karya

Foto-foto : Manti dan Aji


33

seputar kita

Rumah Pompa dan Kolam Retensi Kali Semarang Segera Diserahterimakan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) mengadakan Workshop Persiapan Serah Terima Pengelolaan Stasiun Rumah Pompa dan Kolam Retensi Kali Semarang, pekan lalu di Semarang. Direktur PPLP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU M. Maliki Moersid mengungkapkan, masa uji coba kolam retensi dan rumah pompa Kali Semarang akan berakhir pada September mendatang, setelah itu Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang yang akan mengelola fasilitas yang telah dibangun oleh Direktorat Pengembangan PLP Ditjen Cipta Karya Kementerian PU melalui Satker PPLP Provinsi Jawa Tengah. Sementara, Walikota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan Pemkot Semarang siap untuk menjalankan operasional bangunan yang digunakan untuk menangani rob dan banjir di kawasan Semarang Tengah. “Kami sudah menyiapkan dana dan SDM. Untuk dana, tahun ini kami menyiapkan Rp 5 Miliar, sementara untuk SDM, kami tengah melatih beberapa orang untuk memahami operasional kolam retensi dan pompa,” ujar Hendrar. (Tata_Randal Jateng)

Pemanfaatan Sistem Air Limbah Sewerage di Kota Medan Dipercepat Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Pemerintah Kota Medan dan PDAM Tirtanadi Medan mengadakan Talk Show di Deli TV live, Kamis (10/7). Talkshow dalam rangka sosialisasi program percepatan pemanfaatan system air limbah perpipaan terpusat (sewerage) dan komitmen pelaksanaan demi menciptakan ling kungan bersih dan sehat. Hadir sebagai narasumber Suherman (Kabid Penyehatan Lingkungan Dinas Tarukim Sumut/Satker Randal), Syaiful Bahri (Sekda Kota Medan), Rawaluddin Siregar (Kabid Perkim Kota Medan), dan Tansil Lubis (Direktur Perencanaan dan Produksi PDAM Tirtanadi). Suherman memaparkan, sejak tahun 1984, Kota Medan sudah memulai program sanitasi sistem perpipaan dengan PDAM Tirtanadi sebagia institusi pengelola. Namun sampai saat ini masih belum mampu melayani seluruh kecamatan yang ada di Kota Medan. Sampai tahun 2014, baru 2 kecamatan yang terlayani yaitu, Kecamatan Medan Area dan Kecamatan Medan Kota dengan total jumlah pelanggan 13.200 SR. Untuk itu diperlukan usaha percepatan untuk meningkatkan pelayanan sanitasi kepada masyarakat. (Teja_Randal Sumut/bcr)

MSM, Telkom, Vale dan Semen Tonasa Minat Biayai Infrastruktur Cipta Karya Melalui CSR

Menindaklanjuti pelaksanaan FGD di Padang (wilayah Barat) dan Balikpapan (wilayah Tengah) dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) di tahun 2014, Ditjen Cipta

34

Karya, Kementerian PU menyelenggarakan Acara Focus Group Discussion (FGD) lanjutan di Makassar, Rabu (16/07/14). “Focus Group Discussion (FGD) ini merupakan tindak lanjut peminatan dari beberapa perusahaan anggota Corporate Forum for Community Development (CFCD) khususnya di wilayah Sulawesi yang berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya melalui program CSR,“ kata Dwityo A. Soeranto, Kasubdit Kerjasama Luar Negeri (KLN) Ditjen Cipta Karya mewakili Direktur Bina Program. Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, CSR Manager PT. Meares Sopotan Mining, PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Vale Indonesia dan PT Semen Tonasa, perwakilan dari Kabupaten/ Kota (Bappeda dan Dinas PU) Kota Makassar, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Luwu Timur dan Sekjen CFCD. (Jamaluddin_Randal Sulsel)

Karya Poster Belinda Phelia Duta Sanitasi 2014 Provinsi Kalimantan Barat

dalam Kacamata

Recommend Documents