DALAM DUNIA KENOTARIATAN. dibuatkan Nota Keterangan atau lebih dikenal dengan Cover Note oleh notaris

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

DASAR FILOSOFIS KEBERADAAN COVER NOTE NOTARIS/PPAT DALAM DUNIA KENOTARIATAN

1.

Keberadaan Cover Note

Sebagai Bentuk Kepercayaan Masyarakat

Terhadap Notaris/PPAT Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia (rumusan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004), dalam kamus Bank Indonesia pengertian Cover Note Notaris yaitu merupakan surat keterangan yang menyatakan tentang suatu keadaan yang berdasarkan perjanjian tertentu, misalnya perjanjian kredit, dimana sertifikat tanah milik debitor dikuasai oleh Notaris dalam rangka proses balik nama, apabila bank setuju, maka dapat dibuatkan Nota Keterangan atau lebih dikenal dengan Cover Note oleh notaris mengenai hal tersebut. Praktek sekarang ini, Cover Note notaris ini dibuat sebagai pegangan Bank, bahwa benar-benar telah dilakukan penandatanganan semua akta (proses secara notarial) dan untuk itu proses realisasi/pencairan kredit untuk dapat segera dilaksanakan. Cover Note notaris merupakan dasar atas kepercayaannya terhadap kesanggupan notaris untuk memproses semua dokumen, akta-akta dan lain sejenisnya. Di antara akta dan surat yang dibuat oleh notaris/PPAT, yang menarik perhatian penulis adalah surat berupa Cover Note yang sering juga dikeluarkan oleh notaris terutama berkaitan dengan permohonan Pinjaman Kredit pada

Tesis

PENYALAHGUNAAN PENERBITAN .....

SARTIKA DEWI JAOE


lembaga perbankan. Cover Note sesungguhnya merupakan surat keterangan atau sering diistilahkan sebagai catatan penutup yang dibuat oleh notaris. Alasan Notaris/PPAT mengeluarkan Cover Note biasanya karena notaris/PPAT belum menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta otentik. Hanya sebagai contoh saja dalam penelitian ini misalnya dalam permohonan Perjanjian Kredit, apabila persyaratan untuk kelengkapan permohonan Perjanjian Kredit, apabila persayaratan untuk kelengkapan permohonan pengajuan kredit belum lengkap secara keseluruhan, seperti mengenai dokumen penjaminan. Untuk

mengatasi

kekurang

lengkapan

ini

umumnya

Notaris

menyelesaikannya melalui pembuatan Cover Note sebagai pemberitahuan atau keterangan bahwa surat-surat tanah dari nasabah pemohon kredit masih dalam proses pensertifikatan ataupun masih dalam proses Roya, balik nama ataupun proses pemecahan apabila sudah bersertifikat. Kondisi ini disebabkan tanah sebagai objek jaminan belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah, belum didaftarkan sehingga belum bisa dijadikan sebagai objek jaminan dalam bentuk hak tanggungan. Proses pendaftaran hak atas tanah tersebut sedang dilaksanakan pada kantor Notaris/PPAT) yang bersangkutan. Atas persoalan kekurang lengkapan persyaratan tersebut, biasanya notaris/PPAT dapat memberikan keterangan berupa surat atau yang disebut dengan Cover Note kepada pihak Bank berkenaan dengan belum selesainya suratsurat tanah nasabah/Debitur namun semua suratnya sudah berada di tangan Notaris yang bersangkutan untuk diselesaikan.

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


Cover Note sebagai surat keterangan notaris tidak hanya terjadi dalam hukum jaminan berupa hak tanggungan, melainkan juga dalam bentuk jaminan lainnya seperti jaminan baik dalam bentuk gadai, hipotik maupun fidusia. Hanya saja dalam praktek notaris pada peristiwa proses pembebanan hak tanggungan mengingat pencairan kredit oleh Bank dengan jaminan hak tanggungan lebih sering menggunakan Cover Note. Pembuatan SKMHT oleh notaris/PPAT pada prakteknya dilakukan setelah perjanjian kredit sudah ditandatangani oleh kreditur dan debitur, SKMHT tersebut dikuasakan kepada kreditur untuk ditingkatkan menjadi APHT. Adapun yang menjadi faktor penyebab penggunaan SKMHT adalah bahwa objek tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit belum terdaftar atau belum dilakukan roya, ataupun dalam proses pemecahan dan dapat juga karena belum disertifikatkan. Umumnya kreditur dalam menyalurkan dananya tidak menerima jaminan yang tanahnya belum terdaftar, namun dalam prakteknya pencairan sebuah kredit dapat dilaksanakan apabila notaris maupun PPAT telah menyatakan bahwa terhadap tanah yang dijaminkan tersebut sedang dikerjakan di kantor notaris/PPAT dan kemudian diikuti dengan pembuatan catatan khusus atas jaminan hak tanggungan tersebut atau dikenal dengan istilah Cover Note yang menyatakan bahwa tanah tersebut saat ini masih dalam pengurusan oleh Notaris/PPAT di Badan Pertanahan Nasional setempat dimana objek Hak Tanggungan berada. Dalam prakteknya dengan adanya Cover Note berarti jaminan masih belum bisa dijadikan hak tanggungan langsung karena masih dalam proses

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


pengurusan,

oleh

karena

itu

setelah

perjanjian

kredit,

debitur

akan

menandatangani SKMHT dihadapan notaris/PPAT sampai dengan suratnya dapat dipasang hak tanggungannya. Dalam perjanjian kredit dengan adanya Cover Note dari Notaris/PPAT, sebelum Cover Note dikeluarkan oleh notaris/PPAT sebelumnya haruslah melakukan pengecekan kepada badan pertanahan apabila tanahnya sudah bersertifikat atau meminta surat keterangan bahwa tanah yang dijadikan objek hak tanggungan tidak bermasalah dan bersengketa kepada instansi pemerintahan setempat dalam hal ini Lurah maupun Camat dan setelah itu barulah dapat membuat keterangan berupa Cover Note. Tidak ada satu pasal pun baik dalam Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris maupun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yang dapat ditafsirkan sebagai kewenangan notaris atau PPAT untuk mengeluarkan surat keterangan yang disebut sebagai Cover Note. Oleh

karena itu jika dilihat

bagaimana kekuatan mengikatnya, dengan hanya selembar Cover Note yang dikeluarkan oleh notaris/PPAT yang biasa dijadikan sebagai pengganti jaminan oleh Bank maka Cover Note bukanlah akta otentik karena tidak ditegaskan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah perihal kewenangan notaris dan PPAT untuk mengeluarkan Cover Note. Apalagi dalam UUJN tidak pernah ada satu pasal yang mengindikasikan sebagai akta otentik, tetapi hanyalah berupa surat keterangan.

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


Notaris/PPAT dalam mengeluarkan Cover Note tidak sembarang asal memberikan surat keterangan. Tidak ada dasar hukum penerbitan Cover Note, tetapi dalam praktek berdasarkan kebiasaan dan tidak merugikan bagi pihak-pihak yang bersangkutan maka Cover Note bukanlah perikatan yang terlarang atau perikatan yang tidak memenuhi syarat perjanjian. Walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi Cover Note lebih cenderung dikategorikan sebagai perikatan yang lahir karena perjanjian bukan karena undang-undang atau juga dapat dikatakan sebagai perikatan yang lahir dari perjanjian karena berdasarkan hukum kebiasaan. Cover Note muncul hanya dikarenakan kebutuhan praktik yang mendesak oleh karena adanya pihak-pihak tertentu memerlukan Cover Note yaitu dari pihak debitur sebagai pihak yang menginginkan agar kredit yang diajukannya dapat dicairkan oleh pihak bank. Begitu juga dengan pihak bank yang ingin agar kredit yang diajukan debitur lebih cepat dapat dicairkan oleh karena dalam prakteknya bank terjadi persaingan usaha, sehingga apabila proses pencairan kreditnya terlalu lama mereka khawatir debitur akan mencari kreditur yang lainnya. Oleh karena itulah dalam praktek kurang dokumen atau data jaminan yang dimiliki oleh seorang debitur diselesaikan dengan diterbitkannya Cover Note agar kredit dapat segera cair karena seorang notaris/PPAT sebagai pejabat umum yang dipercaya sehingga surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang notaris/PPAT

dianggap

adalah

sudah

benar

adanya

dan

dapat

dipertanggungjawabkan oleh notaris tersebut sehingga para pihak merasa tenang dan aman dan pencairan kredit dapat dilakukan dengan cepat.

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


Cover Note hanya berisi surat keterangan saja dan oleh sebab itu bukanlah produk hukum sebagai bukti agunan seperti SKMHT, APHT, Gadai, Fidusia, Personal Garansi, Borgtocht. Cover Note dapat dikatakan sebagai bentuk kepercayaan dari masyarakat kepada notaris/PPAT yang muncul berdasarkan praktek dan kebutuhan masyarakat untuk mempermudah transaksi serta mengikatnya itu hanya mengikat notaris apabila notaris tersebut tidak menyangkali tanda tangannya. Cover Note hanya menjadi pegangan sementara dari bank hingga diserahkannya seluruh akta dan jaminan yang telah didafarkan melalui jasa notaris/PPAT. Kreditur yang menerima Cover Note untuk mencairkan kredit, dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan kepercayaan maka tidak mungkin bagi debitur yang memiliki objek jaminan yang diikat dengan hak tanggungan tidak akan dikeluarkan sertifikatnya. Istilah Cover Note atau surat keterangan notaris ini berisi pernyataan atau keterangan Notaris yang menyebutkan atau menguraikan bahwa tindakan hukum tertentu para pihak/penghadap untuk akta-akta tertentu telah dilakukan di hadapan Notaris. Syarat pembuatan Cover Note notaris umumnya berisikan sekurangkurangnya keterangan antara lain sebagai berikut: a.

penyebutan identitas notaris/PPAT dan wilayah kerjanya;

b.

keterangan mengenai jenis, tanggal dan nomor akta yang dibuat;

c.

keterangan mengenai pengurusan akta, sertifikat, balik nama atau lain sejenisnya yang masih dalam proses;

d.

Tesis

keterangan mengenai jangka waktu penyelesaian proses;


SARTIKA DEWI JAOE


e.

keterangan mengenai pihak yang berhak menerima apabila proses telah selesai dilakukan;

f.

tempat dan tanggal pembuatan Cover Note, tanda tangan dan stempel notaris.

2.

Asas-asas Penyelenggaraan Tugas Jabatan Notaris Yang Baik Notaris mengemban sebagian dari kekuasaan negara yang memberikan

pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keperdataan. Oleh sebab itu asas-asas umum pemerintahan yang baik juga diterapkan kepada notaris. Dalam asas-asas Pemerintahan yang Baik (AUPB) dikenal asas-asas sebagai berikut:17 a.

Asas persamaan

b.

Asas kepercayaan

c.

Asas kepastian hukum

d.

Asas kecermatan

e.

Asas pemberian alasan

f.

Larangan penyalahgunaan wewenang

g.

Larangan bertindak sewenang-wenang Asas atau prinsip merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas,

dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan sesuatu, mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. 18 Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutantuntutan etis, sehingga ia merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum 17

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal. 270. 18Muhadi, Falsafah Suatu Pengantar, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 119.

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan notaris, ditambah dengan Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas. Asas-asas tersebut dapat diadopsi sebagai asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan notaris, sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris, sebagai berikut: a.

Asas Persamaan Persamaan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada

situasi sama harus diperlakukan dengan sama dan dengan perdebatan, dimana pada situasi berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Keadilan dan persamaan mempunyai hubungan yang sangat erat, begitu eratnya sehingga jika terjadi perlakuan yang tidak sama, hal tersebut merupakan ketidakadilan yang serius. Sehubungan dengan hal tersebut, H.L.A. Hart menyatakan bahwa keadilan tidak lain dari menempatkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya. Mereka berhak mendapatkan posisi yang relatif masing-masing sama atau kalau tidak, masing-masing tidak sama. Jadi, postulatnya adalah perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama.19 Pada awal kehadiran notaris di Indonesia, sekitar tahun 1620 dengan kewenangan yang terbatas dan hanya untuk melayani golongan penduduk tertentu Zamrony, Notaris-PPAT: Kualifikasi Sama, Perlakuan Beda, http://zamrony. Word press.com/2008/09/20/notaris-dan-ppat-kualifikasi-samaperlakuan-beda-2/, diakses pada tanggal 19 November 2012. 19

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


atau untuk melayani mereka yang bertransaksi dengan pihak Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC) dan pada masa pemerintah Hindia Belanda, notaris pernah diberi kewenangan untuk membuat akta peralihan untuk bidang tanah yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan BW, untuk tanah-tanah yang terdaftar dan untuk peralihan haknya harus dilakukan dan didaftar pada pejabat-pejabat yang disebut Pejabat-Pejabat Balik Nama (Overschrijving-ambtenaren) S.1834-27.20 Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu (Pasal 37 UUJN).21

b.

Asas Kepercayaan Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras

dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa, jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya sehingga hal tersebut, antara jabatan notaris dan Pejabatnya (yang 20

Habib Adjie, Buku I, op.cit, hal. 34.

21

Ibid.

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


menjalankan tugas jabatan notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.22 Salah satu bentuk dari notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN). Berkaitan degan pasal tersebut, maka hal itu merupakan kelengkapan kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Kewajiban Ingkar (Verschoningsplicht) notaris.23 Menurut Pitlo, seorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut sekehendaknya mempergunakan hak ingkarnya, karena kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik (een publiekrechtelijke inslag) yang kuat. Sungguhpun pada kenyataannya seorang individu

memperoleh

keuntungan

daripadanya,

akan

tetapi

kewajiban

maerahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum.

24

Hal ini berarti bahwa

seharusnya tidak begitu saja seorang pejabat yang dipercaya seperti notaris mempergunakan hak ingkarnya tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan lain.

22

Ibid., hal. 35.

23

Ibid.

24

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 124.

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


Pelaksanaan notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai notaris. Sumpah atau janji sebagai notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu:25 1.

Notaris wajib bertanggung jawab kepada Tuhan, karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan.

2.

Notaris wajib bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat, artinya negara telah memberi kepercayaan untuk menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa notaris mampu memformulasikan atau mengkonstantir kehendaknya ke dalam bentuk akta notaris dan percaya bahwa notaris mampu menjaga kerahasiaan mengenai segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan notaris.

c.

Asas Kepastian Hukum

25


Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


Indonesia merupakan negara hukum dimana negara hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Menurut Abdullah Choliq, implementasi asas kepasitian hukum ini menuntut dipenuhinya hal-hal sebagai berikut:26 1.

Syarat legalitas dan konstitusionalitas, tindakan pemerintah dan pejabatnya bertumpu pada perundang-undangan dalam kerangka konstitusi.

2.

Syarat undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan.

3.

Syarat perundang-undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak berlaku surut (non-retroaktif).

4.

Asas peradilan bebas terjaminnya obyektifitas, imparsialitas, adil dan manusiawi. Persoalan kepastian hukum bukan lagi semata-mata menjadi tanggung

jawab negara seorang. Kepastian hukum itu harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam sendi kehidupan, di luar peranan negara itu sendiri dalam penerapan hukum legislasi maupun yudikasi. Setiap orang atau pihak tidak diperkenankan untuk bersikap atau bertindak semena-mena. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan 26

Abdullah Choliq, Fungsi Hukum Dan Asas-Asas Dasar Negara Hukum, http://pacilacapkab.go.id/artikel/REFLEKSI-HUKUM.pdf, diakses pada tanggal 30 November 2010.

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi pemasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.27

d.

Asas Kecermatan Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan

didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dala menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.28 Pelaksanaan asas kecermatan ini wajib dilakukan dalam pembuatan akta ini dengan:29 1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris; 2. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya jawab);

27

Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT), P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 185. 28


29

Ibid.

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut; 4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak; 5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta; 6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.

e.

Asas Pemberian Alasan Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris harus mempunyai

alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.30

f.

Larangan Penyalahgunaan Wewenang Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan notaris dalam menjalankan

tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris di luar wewenang yang telah ditentukan. Jika notaris membuat suatu tindakan di luar dari wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang.31

30

Ibid. Ibid, hal. 38.

31

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


Jika tindakan merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

g.

Larangan Bertindak Sewenang-wenang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan tindakan

para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris. Dalam hal ini notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan tertentu dapat dituangkan ke dalam bentuk akta atau tidak dengan memperhatikan dan berlandaskan pada alasan hukum yang jelas untuk dapat diterangkan kepada para pihak.32

h.

Asas Proporsionalitas Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN, Notaris dalam menjalankan

tugas jabatannya wajib bertindak untuk menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dapat menjalankan tugas jabatan notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional

32

Ibid.

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


yang kemudian dapat memberikan rasa keadilan untuk dapat diaplikasikan ke dalam akta notaris.33

i.

Asas Profesionalitas Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat

suatu pekerjaan (profesi) tertentu yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.34 Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (d), notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berdasarkan UUJN dan Kode Etik jabatan notaris. Tindakan professional notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris.35 Menurut Abdul Manan, agar seseorang dapat digolongkan professional harus memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

33

Ibid.

34

Abdul Maman, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 151.

35


Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


1.

Mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang pekerjaan, mahir dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

2.

Mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup memadai, pengalaman yang memadai dan mempunyai kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka dalam membaca situasi, cepat dan cermat dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan organisasi.

3.

Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi segala permasalahan yang terbentang di hadapannya.

4.

Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka untuk menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memiliki hal terbaik bagi perkembangan pribadinya. Profesionalisme

dalam

profesi

notaris

mengutamakan

keahlian

(keilmuan) seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesionalitas notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Dimana notaris tersebut harus didasari atau dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris, sehingga akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris tersebut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UUJN yang

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


mewajibkan seorang notaris untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan UUJN kecuali ada alasan untuk menolaknya. Sampai saat ini tidak ada undang-undang atau peraturan yang dibuat untuk mengatur mengenai Cover Note notaris. Secara tersirat Bank Indonesia mengakui keberadaan Cover Note ini dalam lingkungan perbankan dengan memberikan pengertian dari Cover Note itu sendiri dalam website mereka yang dapat memudahkan untuk dapat diakses oleh masyarakat umum. Beberapa bank dalam memberikan kredit menggunakan Cover Note notaris sebagai salah satu syarat untuk dapat mencairkan kredit tersebut dan begitu pula halnya dengan Notaris dalam membuat Cover Note ini sudah menjadi kebiasaan umum untuk memenuhi kepentingan bank dalam pencairan kredit kepada debitor. Dalam hukum perjanjian dikenal dengan adanya asas konsensualitas sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1320 (1) BW yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sudah dianggap terjadi pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian juga harus dilakukan dengan adanya dasar itikad baik diantara mereka yang melakukan perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 (3) BW. Demikian pula suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang yang hal ini diatur dalam Pasal 1339 BW. Cover Note bukanlah akta otentik, karena bukan produk resmi dari notaris/PPAT dan tidak ditegaskan dalam undang-undang perihak kewenangan

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


notaris/PPAT untuk mengeluarkan Cover Note. Apalagi dalam UUJN tidak pernah ada satu pasal yang mengindikasikan sebagai akta otentik, karena akta otentik syaratnya haruslah bentuknya dibuat sesuai dengan peraturan perundangundangan dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang sedangkan Cover Note tidak memenuhi kriteria akta otentik melainkan hanyalah berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris. Cover Note yang dikeluarkan oleh notaris bukan dijadikan sebagai bukti agunan, tetapi hanya sebuah bentuk perjanjian yang timbul berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat dan dijadikan sebagai sebuah pengantar kepada Bank yang akan mengeluarkan kredit, minimal ada sebuah kepercayaan yang terbangun antara Bank sebagai kreditor dan pemegang hak tanggungan kelak setelah dikeluarkannya sertifikat hak tanggungan dari badan pertanahan. Sehubungan dengan tindakan profesionalitas notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tentunya seorang notaris tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya berdasarkan UUJN. Penyalahgunaan wewenang dalam hal ini mempunyai pengertian yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika notaris membuat suatu tindakan yang di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridorkoridor aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seoranga notaris tidak kebablasan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa ada pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang. Demi sebuah pemerataan, pemerintah membatasi kerja seorang notaris.36

3.

Pengaturan Jabatan dan Kewenangan Notaris/PPAT. Keberadaan notaris sangat penting di tengah-tengah kehidupan

masyarakat. Notaris memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik. Akta otentik ini sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pembuatan akta otentik yang mengandung kebernaran formal ini sangat membutuhkan bantuan dan jasa dari notaris sehingga akta otentik itu akan dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak serta memiliki jaminan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Notaris dalam menjalankan profesinya tersebut, harus benar-benar mampu memberikan jasanya secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, seorang notaris dituntut lebih peka,

36

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Ke Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hal. 46-47.

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


jujur, adil dan transparan dalam pembuatan sebuah akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Notaris yang merupakan suatu profesi tentunya memerlukan suatu aturan etika profesi dalam bentuk kode etik. Kedudukan kode etik bagi notaris sangatlah penting, bukan hanya karena notaris sebagai suatu profesi, melainkan juga karena sifat dan hakikat pekerjaan notaris yang berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut.37 Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali. 38 Menurut Bartens, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompom profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.39 Notaris sebagai profesi memiliki Kode Etik notaris yang dibuat oleh Organisasi Notaris Indonesia atau yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sehubungan dengan pentingnya keberadaan kode etik profesi dalam suatu profesi, maka Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa “Pendidikan keterampilan teknis tanoa disertai pendidikan tanggung jawab professional dan

37

Munir Fuady, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus), P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 133. 38

Suhrawadi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 35.

39

Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 77.

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


etika adalah berbahaya”. 40 Hal ini tentunya tidak dapat dipungkiri, karena jika suatu pendidikan hanya menyangkut keterampilan teknis tanpa disertai tanggung jawab professional dan etika, tentunya akan mengakibatkan penyandang profesi akan menjadi liar karena ia tidak dapat melaksanaka profesinya secara professional. Dimana hal tersebut nantinya akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap penyandang profesi hukum secara keseluruhan. Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan. Kewenangan, kewajiban dan larangan merupakan inti dari praktek kenotariatan. Tanpa adanya ketiga elemen ini, maka profesi dan jabatan notaris menjadi tidak berguna. Dalam Kode Etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah yang haru dipegang oleh Notaris (selain UUJN), di antaranya adalah:41 1.

2.

3.

Kepribadian notaris, hal ini dijabarkan kepada: a. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik. b. Memiliki perilaku professional dan ikut serta dalam pembangunan nasional, terutama sekali dalam bidang hukum. c. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya. Dalam menjalankan tugas, notaris harus: a. Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur dan tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. b. Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan undangundang dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara. c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi. Hubungan notaris dank klien harus berdasarkan: a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerluan jasanya dengan sebaik-baiknya.

40

Suhrawadi K. Lubis, Op.Cit, hal. 37.

41Supriadi,

hal. 52.

Tesis

Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,


SARTIKA DEWI JAOE


4.

b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya. c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu. Notaris dengan sesama rekan Notaris haruslah: a. Hormat-menghormati dalam suasana kekeluargaan. b. Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama. c. Saling menjaga dan membela kehormatan dank korps notaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong-menolong secara konstruktif. Dengan memperhatikan seluruh ketentuan yang tertuang dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Indonesia, notaris tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara dalam bidang keperdataan. Berkaitan dengan Cover Note yang dikeluarkan oleh seorang notaris, itu berarti masyarakat bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya dan adapun konsekuensi dari kepercayaan itu adalah suatu tanggung jawab yang besar dari notaris

dengan

tetap

memperhatikan

segala

kewajiban,

larangan

dan

kewenangannya sesuai dengan UUJN dan Kode Etik notaris Indonesia. Menuntaskan pekerjaan yang menjadi kewajibannya adalah suatu harga mati dari notaris yang bersedia mengeluarkan surat keterangan (Cover Note) agar dapat selesai tepat pada waktunya sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap para pihak yang bersangkutan. Notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat yang dilayaninya. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi yang tinggi, juga adanya integritas dan moralitas

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


yang baik, hal ini merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap notaris. Apabila notaris memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, maka dapat diharapkan notaris akan melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat. Adapun hubungannya dengan tugas pengawasan terhadap pekerjaan notaris ini, Paulus Efendie Lotulung, dalam makalahnya yang disampaikan pada kongres ke-XVII Ikatan Notaris Indonesia, tanggal 25-26 November 1999 di Jakarta dengan judul perlindungan hukum bagi notaris selaku pejabat umum dalam menjalankan tugasnya, mengatakan bahwa sebagai konsekuensi yang logis, maka adanya kepercayaan terhadap notaris memerlukan pengawasan agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasarinya dan agar terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan, dengan demikian tujuan pengawasan adalah agar segala hak dan kewajiban serta kewenangan yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh Peraturan dasarnya senantiasa berada di atas rel, bukan saja rel hukum tetapi juga etika dan moral, demi tetap terjaganya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Adapun pengawasan ini dilakukan baik secara preventif maupun represif. Jabatan notaris dalam proses pembangunan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena itu jasa notaris perlu diatur agar memperoleh perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Karena itu diundangkanlah Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, sehingga peraturanperaturan yang mengatur khusus mengenai notaris terdapat dalam undang-undang

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


ini dan mngenai pengawasan terhadap notaris diatur dalam Bab IX Pasal 67 sampai dengan Pasal 81. Dinyatakan dalam UUJN bahwa yang melakukan pengawasan atas notaris diserahkan kepada Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan pengawasan terhadap notaris, Menteri membentuk majelis pengawas yang bertugas membantu Menteri dalam mengawasi notaris meliputi perilaku dan pelaksanaan dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris apabila terdapat notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Dengan dibentuknya majelis Pengawas secara berjenjang diharapkan agar dapat mempermudah pengawasan notaris mulai dari daerah sampai ke pusat. Substansi pengawasan terhadap notaris tidak hanya dalam pelaksanaan jabatan notaris, akan tetapi perilaku juga harus diawasi majelis pengawas, misalnya melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat notaris. Dengan dibentuknya peraturan-peraturan tersebut, diharapkan majelis pengawas notaris dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan pembinaan dan pengawasan kepada notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris yang dilakukan oleh majelis pengawas, yang didalamnya ada unsur notaris, dengan demikian

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


setidaknya notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia notaris. Adanya anggota majelis pengawas dari kalangan notaris merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama notaris yang memahami dunia notaris luar dalam. Sedangkan unsur lainnya merupakan usnur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan majelis pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang obyektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal. Pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas tidak hanya mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tetapi huga Kode Etik notaris dan tindak-tanduk atau perilaku notaris yang mencederai keluruhan martabat jabatan notaris. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris dengan mengacu pada UUJN, mempunyai maksud agar semua ketentuan UUJN yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris dapat dipatuhi oleh notaris. Wadah tunggal organisasi notaris sebagai pejabat umum diperlukan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh notaris kepada masyarakat, yaitu:42 1.

Menegakkan standar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris selaku anggota organisasi;

Setia Tunggal, Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi dan AD, ART dan Kode Etik Notaris, Havarindo, Jakarta, 2008, hal. 233.

42 Hadi

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


2.

Melakukan sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

3.

Melakukan pengawasan atas ketentuan standar pelayanan jasa notaris;

4.

Adanya suatu kode etik yang harus dihormati oleh setiap notaris dalam menjalankan

tugas

kewenangannya

untuk

menjaga

martabat

dan

kehormatan notaris; 5.

Adanya suatu organisasi yang mengawasi kepatutan serta ketaatan pada kode etik itu serta memberikan sanksi kepada seorang notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Kedua lembaga tersebut berwenang untuk mengawasi notaris sampai

dengan menjatuhkan sanksi bagi notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ada perbedaan kewenangan antara kedua lembaga tersebut dikarenakan keduanya terbentuk dari lembaga yang berbeda, namun keduanya tetap tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi notaris. Mengenai pengaturan tentang PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Tugas pokok dan kewenangan PPAT berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu sebagai berikut: 1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. jual beli; b. tukar-menukar; c. hibah; d. pemasukan dalam perusahaan (inbreng); e. pembagian harta bersama; f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; g. pemberian Hak Tanggungan; h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 tersebut, seorang PPAT mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hakatas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. PPAT khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya. Demikian PPAT hanya berwenang untuk membuat akta-akta PPAT berdasarkan penunjukkannya sebagai PPAT, di suatu wilayah dan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan disebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kewajiban dari PPAT sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sebagai berikut: 1. Menjunjung tinggi Pancasila UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT; 3. Menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Fungsi dan tanggung jawab PPAT serta tanggung jawab pertanahan beranjak dari sistem publikasi negative dan kewajiban menilai dokumen, maka sebaiknya terdapat pembagian fungsi dan tanggung jawab antar PPAT dan petugas pendaftaran PPAT berfungsi dan bertanggung jawab:

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


1. Membuat akta yang dapat dipakai sebagai dasar yang kuat bagi pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak; 2. PPAT bertanggung jawab terhadap terpenuhinya unsur kecakapan dan kewenangan penghadap dalam akta dan keabsahan perbuatan haknya sesyau data dan keterangan yang disampaikan kepada para penghadap yang dikenal atau diperkenalkan; 3. PPAT bertanggung jawab dokumen yang dipakai dasar melakukan tindakan hukum kekuatan dan pembuktiannya telah memenuhi jaminan kepastian untuk ditindaklanjuti dalam akta otentik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. PPAT bertanggung jawab sahnya perbuatan hukum sesuai data keterangan para penghadap serta menjamin otensitas akta dan bertanggung jawab bahwa pebuatannya sesuai prosedur. Melihat pengaturan dan keweangan dari notaris/PPAT maka tidak terdapat pengaturan bahwa seorang notaris yang juga berkapasitas sebagai PPAT berwenang untuk mengeluarkan/menerbitkan surat keterangan (cover note) dalam menjalankan tugas jabatannya di masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemunculan Cover Note itu adalah murni bentuk kepercayaan dan ikatan moral berdasarkan hukum kebiasaan dari masyarakat terhadap notaris/PPAT yang adalah sebagai pejabat umum bersifat netral, mandiri dan tidak memihak dalam membantu masyarakat untuk menunjang

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE


dan menciptakan transaksi bisnis yang efisien seiring kebutuhan dan perkembangan perkeonomian yang penuh persaingan. Adapun kemunculan Cover Note ini tetap memperhatikan semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak akan menimbulkan ketidak adilan bagi masyarakat. Oleh sebab itu notaris/PPAT harus senantiasa memperhatikan asas-asas penyelenggaran tugas jabatan mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Tesis


SARTIKA DEWI JAOE

DALAM DUNIA KENOTARIATAN. dibuatkan Nota Keterangan atau lebih dikenal dengan Cover Note oleh notaris

Recommend Documents