DAFTAR FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
1. RUANG LINGKUP PJK PJK yang wajib menyampaikan LTKL kepada PPATK adalah PJK yang menyediakan jasa TKL kepada Pengguna Jasa. Sesuai UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana diatur bahwa Penyelenggara Transfer Dana (PTD) adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. 2. KARAKTERISTIK TKL Karakteristik TKL yang wajib dilaporkan kepada PPATK yaitu: 1) Didasarkan pada perintah transfer dana, bukan pada aliran dana (flow of fund). 2) Perintah transfer dana diteruskan dari dan ke luar wilayah Indonesia (crossborder). 3) Perintah Transfer Dana diterima dan/atau dikirimkan melalui: a. perintah tertulis; b. secara elektronis termasuk tetapi tidak terbatas pada automated teller machine/ATM, phone banking, internet banking, sms banking; dan/atau 4) Aplikasi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri, yang terdiri dari: a. aplikasi yang diperoleh dari SWIFT; b. aplikasi yang diperoleh melalui kerjasama dengan penyedia jasa transfer dana; dan/atau c. aplikasi lainnya yang digunakan oleh PJK untuk Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri. 3. THRESHOLD LTKL Tidak terdapat batasan jumlah nominal TKL yang wajib dilaporkan kepada PPATK (no threshold). Hal ini berarti bahwa seluruh TKL dalam nominal berapapun wajib dilaporkan kepada PPATK.
4. KETERKAITAN
LTKL
DENGAN
LAPORAN
TRANSAKSI
KEUANGAN
MENCURIGAKAN (LTKM) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI (LTKT) Pelaksanaan
kewajiban
penyampaian
LTKL
tidak
menghilangkan/meniadakan kewajiban pelaporan TKM dan/atau TKT apabila memenuhi salah satu unsur TKM dan/atau unsur TKT. 5. JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LTKL PJK wajib menyampaikan LTKL kepada PPATK paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. Sebagai contoh, Nona Jelita mengirimkan perintah transfer dana ke luar negeri (outgoing transfer) yang ditujukan ke rekening Mrs. Andrew Black di Bank of America melalui ’PT. Bank Adem Ayem’ pada tanggal 10 Juni 2013. Transaksi outgoing transfer tersebut wajib dilaporkan oleh ’PT. Bank Adem Ayem’ kepada PPATK paling lama tanggal 27 Juni 2013, yaitu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Juni 2013. 6. TATA CARA PELAPORAN LTKL 1) PJK wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi Registrasi. 2) PJK
yang
sudah
melakukan
registrasi
Transaksi
Keuangan
Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai tidak perlu melakukan registrasi Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri. 3) PJK yang telah memperoleh username dan password untuk pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai tidak perlu melakukan registrasi kembali untuk pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri. 4) PJK yang pertama kali melaksanakan pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri wajib melakukan Install Aplikasi Pelaporan. 7. CARA PENGISIAN LTKL 1) Pengisian LTKL dilakukan melalui Aplikasi Pelaporan.
2) Pengisian LTKL sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara: a. mengisi (entry) laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri pada Aplikasi Pelaporan; b. mengunggah (upload) file dari sistem informasi PJK Bank ke Aplikasi Pelaporan dalam format XML; atau c. mengunggah (upload) file dari sistem informasi PJK Non Bank ke Aplikasi Pelaporan dalam format Microsoft Excel. 8. SPESIFIKASI PC YANG DIPERLUKAN UNTUK PELAPORAN LTKL. Minimum requirement untuk PC/Server untuk instalasi GRIPS pelaporan LTKL (tidak digabung dengan GRIPS existing) dibagi menjadi dua: 1) Untuk jumlah laporan < 500 a. Processor intel i5 diatas 2.0GHz atau equivalent. b. RAM 3GB. c. Sistem operasi Windows 32bit. 2) Untuk jumlah laporan ≥ 500 a. Processor intel i5 diatas 2.4GHz atau equivalent. b. RAM 6GB. c. Sistem operasi Windows 64bit. PPATK tidak mengeluarkan minimum requirement untuk PC/Server yang ter-install GRIPS LTKL dan GRIPS existing secara bersamaan dengan alasan sebagai berikut: 1) Performa aplikasi tidak berjalan optimal jika kedua aplikasi berjalan dan dioperasikan bersamaan. 2) Ada kemungkinan akan mengganggu kinerja GRIPS existing. 3) Kesulitan
mengindentifikasi
jika
terjadi
error
atau
problem
(troubleshooting) pada salah satu aplikasi. 4) Diperlukan konfigurasi pada mysql engine dan apache tomcat engine (terkait port dan resource memory) yang tergantung pada masingmasing intensitas dan jumlah laporan Bank. 5) Membebani kinerja PC/Server karena data laporan yang diproses semakin banyak dengan penambahan data LTKL yang jumlahnya bisa sampai ribuan per hari.
9. CONTOH-CONTOH PIHAK YANG MELAPORKAN LTKL Bagian ini memuat contoh pihak yang melaporkan LTKL agar dapat memberikan pemahaman bagi PJK dalam menentukan suatu transaksi sebagai LTKL dan pihak yang melaporkan LTKL tersebut. Contoh kasus disusun
dengan
bentuk
pertanyaan
dan/atau
gambar
untuk
memudahkan PJK dalam memahami hal tersebut. 1) Siapakah PJK yang wajib menyampaikan LTKL apabila terdapat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (outgoing transfer)? PJK yang wajib menyampaikan LTKL adalah: a. PJK yang menjadi Penyelenggara Pengirim Asal; dan b. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerus di dalam negeri yang meneruskan Perintah Transfer Dana Ke Luar Negeri. Sebagai contoh, Tuan Slamat memberikan perintah transfer dana kepada ’PT. Bank Sejahtera Bersama’ dengan nilai nominal SGD 5.000 ke rekening Mr. Charlie Brown di Tat Lee Bank Singapore. Selanjutnya ’PT. Bank Sejahtera Bersama’ meneruskan perintah tersebut ke Tat Lee Bank melalui ’PT. Bank Makmur’ (Bank Koresponden).
Yang
menjadi
Pihak
Pelapor
adalah
’PT.
Bank
Sejahtera Bersama’ (sebagai Penyelenggara Pengirim Asal) dan ’PT. Bank Makmur’ (Penyelenggara Penerus yang berada di Indonesia dan meneruskan perintah transfer dana ke bank yang ditunjuk di Singapore). 2) Siapakah PJK yang wajib menyampaikan LTKL apabila terdapat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (incoming transfer)? PJK yang wajib menyampaikan LTKL adalah: a. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerus yang pertama kali menerima Perintah Transfer Dana di wilayah Indonesia, apabila Penyelenggara Penerus bukan merupakan Penyelenggara Penerima Akhir; dan b. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerima Akhir. Sebagai contoh, Nyonya Aqila menerima kiriman uang dari anaknya yang merupakan TKI di Malaysia sebesar RM 4.000 yang dikreditkan ke rekeningnya di ’PT Bank Kilat Membahana’. Perintah transfer dana
tersebut diterima oleh ’PT. Bank Untung Besar’ di Indonesia yang merupakan bank koresponden dari ’PT. Bank Kilat Membahana’. Yang menjadi Pihak Pelapor adalah PT. Bank Untung Besar di Indonesia (Penyelenggara
Penerus
yang
pertama
kali
menerima
Perintah
Transfer Dana di wilayah Indonesia) dan PT. Bank Kilat Membahana (Penyelenggara Penerima Akhir). 3) Menindaklanjuti Pertanyaan Nomor 2 di atas, apabila transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (incoming transfer) yang diterima oleh ’PT. Bank Kilat Membahana’ sesuai contoh di atas diteruskan ke rekening Ibu Aqila di ’PT. Bank Sehat Sekali’ melalui mekanisme Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), siapakah yang menjadi Pihak Pelapor? Yang menjadi Pihak Pelapor adalah ‘PT. Bank Untung Besar’ di Indonesia (Penyelenggara Penerus yang pertama kali menerima Perintah Transfer Dana di wilayah Indonesia) dan ‘PT. Bank Kilat Membahana’ (Penyelenggara Penerima Akhir). Dalam hal ini, ‘PT. Bank Sehat Sekali’ tidak menjadi Pihak Pelapor karena perintah transfer dana diterima melalui mekanisme RTGS/SKNBI. 4) Siapakah yang menjadi Pihak Pelapor apabila transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (incoming transfer) melibatkan Bank dan penyelenggara KUPU (disebut juga Penyelenggara Transfer Dana/PTD)? Contoh 1
Menunjuk gambar di atas, Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan
LTKL adalah: 1. Bank A yang merupakan penyelenggara penerus yang menerima perintah transfer dana pertama kali di Indonesia. 2. Penyelenggara
transfer
dana-KUPU
XYZ
yang
meneruskan
perintah transfer dana kepada penerima akhir masing-masing di Bank D, E, F, dan Kantor Pos. Contoh 2
Menunjuk gambar di atas, Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan LTKL adalah: 1. PTD-KUPU XYZ sebagai penyelenggara penerus, yang menerima perintah transfer dana pertama kali di Indonesia. 2. Bank D, E, F, dan Kantor Pos yang meneruskan perintah transfer dana kepada penerima akhir. 5) Siapakah yang menjadi Pihak Pelapor apabila transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (outgoing transfer) melibatkan Bank dan penyelenggara KUPU (disebut juga dengan Penyelenggara Transfer Dana/PTD). Contoh 1
Menunjuk gambar di atas, Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan LTKL adalah:
1. Bank D, E, dan KUPU KU yang menerima perintah transfer dana dari pengirim asal. 2. Bank
F
sebagai
penyelenggara
penerus
di
Indonesia
yang
meneruskan perintah transfer dana ke luar negeri. Contoh 2
Menunjuk gambar di atas, Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan LTKL adalah: KUPU XYZ yang menerima perintah transfer dana dari pengirim asal, dan sekaligus meneruskan perintah tersebut ke luar negeri. 6) Apakah penyelenggara KUPU (disebut juga dengan PTD) menjadi Penyelenggara Penerus dalam Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri apabila perintah transfer dana dari luar negeri (incoming transfer) diteruskan ke rekening Pengguna Jasa yang ada di bank melalui pemindahbukuan? Tidak, karena: a. Apabila penyelenggara KUPU (yang tidak menyediakan sistem) merupakan pihak yang bekerjasama dengan money remitters di luar negeri maka penyelenggara KUPU tersebut wajib memastikan kelengkapan informasi sesuai ketentuan dan bukan merupakan Penyelenggara Penerus. b. Meskipun penyelenggara KUPU meneruskan perintah transfer dana dari luar negeri (incoming transfer) ke rekening Pengguna Jasa
di
bank
tertentu,
hal
ini
tidak
mengartikan
bahwa
penyelenggara KUPU merupakan Penyelenggara Penerus karena mekanisme penerusan incoming transfer tersebut merupakan transfer domestik, misalnya melalui ATM,
internet banking,
RTGS/SKNBI, dan mekanisme domestic transfer lainnya. Oleh karena itu, KUPU yang menjadi Pihak Pelapor dan sekaligus wajib
memastikan
kelengkapan
dan
kebenaran
informasi
yang
dilaporkan. 7) Bagaimana dengan Money Transfer Operator (MTO) yang menyediakan sistem dan telah digolongkan sebagai Penyelenggara Transfer Dana sesuai UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana?
Dari Gambar di atas diketahui bahwa yang menjadi Pihak Pelapor untuk LTKL adalah: 1. MTO sebagai penyelenggara penerus; dan 2. PJK yang bertindak sebagai Agen (dalam contoh di atas adalah Bank B). Adapun
PJK
menyampaikan
yang
bertindak
LTKL,
sebagai
namun
Sub
Agen
wajib
tidak
mencatat
wajib dan
mendokumentasikan warkat terkait LTKL tersebut. 8) Siapakah yang menjadi pelapor dalam hal PJK memberikan dan/atau menerima perintah TKL kepada dan/atau dari Penyelenggara Transfer Dana (PTD) untuk kepentingan Pengguna Jasa? PJK yang memberikan dan/atau menerima perintah Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri kepada dan/atau dari Penyelenggara Transfer Dana untuk kepentingan Pengguna Jasa wajib mencatat dan mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan Perintah Transfer Dana tersebut. Dalam hal ini misalnya PJK A menjalankan transaksi transfer dana melalui PJK lain (misal dalam hal ini Bank), maka PJK A tidak menyampaikan LTKL. Namun PJK A diminta untuk melakukan penyimpanan dokumen terkait Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri tersebut.
Sebagai
contoh,
Ny.
Amiruddin
menginstruksikan
perusahaan
asuransi ‘PT. Suka Maju’ untuk mentransfer dana hasil pencairan polis asuransinya sebesar USD 10.000 ke rekening Ny. Amiruddin di Citibank New York melalui Citibank Jakarta. Dalam hal ini, ‘PT. Suka Maju’ wajib mencatat dan mengadministrasikan seluruh dokumen terkait perintah transfer dana yang berasal dari Ny. Amiruddin. Yang menjadi Pihak Pelapor adalah Citibank Jakarta.
10. Ketentuan Lain Bagian ini dilengkapi dengan daftar pertanyaan lain terkait LTKL yang diajukan oleh Pihak Pelapor dan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pihak Pelapor lainnya yang memiliki pertanyaan yang sama. 1) Apakah karena PJK mulai menggunakan aplikasi SWIFT, maka otomatis Laporan IFTI tersebut masuk dalam kategori pelaporan tipe SWIFT? Jawaban: Penggunaan aplikasi SWIFT merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan perintah transfer dana dari dan ke luar negeri. Oleh karena itu wajib dilaporkan kepada PPATK apabila untuk kepentingan Pengguna Jasa. 2) Apakah pelaporan Tipe SWIFT ini wajib menggunakan data transaksi dari/melalui aplikasi SWIFT (sebagai hasil dari proses settlement)? Jawaban: Laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (LTKL)
disampaikan
untuk
transfer
dana
luar
negeri
yang
menggunakan baik aplikasi SWIFT maupun bukan SWIFT (misalnya aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh PJK, atau yang diperoleh dari money transfer operator seperti halnya Western Union. Oleh karena itu LTKL tidak terbatas hanya pada yang menggunakan aplikasi SWIFT. 3) Dalam
Desain
Type
Data
Bank
bagian
SWIFT-Outgoing
dan
NonSWIFT-Outgoing pada no. 1.1.D.1 Nasabah (Dapat digunakan
untuk antar KC DN dengan LN apabila dianggap transaksi antar cabang/Internal Bank), apakah itu digunakan hanya untuk bank yang mempunyai cabang diluar negeri dan perintah transfer tersebut untuk nasabah bank tersebut yang mempunyai cabang diluar negeri? Jawaban: Benar. 4) Pada Desain Type Data Bank bagian SWIFT-Outgoing no 1.1.D.2 Non Nasabah (Dapat > 1), apakah itu ditujukan untuk penerima dana nasabah bank lain yang berada diluar negeri? Jawaban: Benar. 5) Bagaimana dengan bank yang tidak mempunyai cabang diluar negeri, apakah bagi bank yang tidak mempunyai cabang diluar negeri untuk kategori penerima hanya bisa menggunakan no 1.1.D.2 Non nasabah sesuai Desain Type Data Bank bagian SWIFTOutgoing? Jawaban: Benar. 6) Apakah sudah ada spesifikasi teknikal dari GRIPS yang baru (misalnya
bahasa/framework
pemrograman,
database
yang
digunakan, dsb.) Apakah GRIPS yang baru menggunakan internet atau leased line untuk koneksinya ke PPATK? Jawaban: Aplikasi GRIPS IFTI untuk PJK dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java, database MySQL, web server Apache Tomcat, Browser yang digunakan adalah Firefox/Chrome yang terbaru untuk Internet Explorer hanya yang IE 10. Koneksi menggunakan jalur internet publik. Namun PPATK memiliki rencana untuk memasang jalur khusus (VPN) kepada beberapa Bank jika memang dibutuhkan kedepannya.
7) Dalam laporan LTKL terdapat beberapa jenis laporan mohon dijelaskan masing-masing apakah definisinya? Jawaban: Dalam laporan LTKL terdapat 4 (empat) jenis laporan sebagai berikut: 1. Laporan
Baru
adalah
laporan
transaksi
baru
yg
dilaporkan. 2. Laporan Koreksi adalah laporan koreksi untuk memperbaiki laporan yang sudah dikirim sebelumnya. 3. Recall merupakan Laporan untuk payments yang bank Recall dan/atau payments yang diRecall oleh bank pengirim. 4. Reject merupakan laporan untuk payments yang bank Reject dan di retur ke bank pengirim atau sebaliknya. 8) Untuk LTKL dengan jenis laporan Reject atau Recall apa saja pengaruhnya pada file data XML LTKL? Jawaban: Pengaruh file data XML LTKL dengan jenis laporan Reject/Recall adalah sebagai berikut: 1. Tag/Field XML yang menjadi mandatory yaitu: a.
= local id baru (bukan local id LTKL yg ingin diReject/Recall). b. <noLtklKoreksi> = Nomor LTKL yg ingin di-Reject/Recall. c. = Alasan kenapa transaksi tersebut di Reject/Recall. 2. Selain tag/field yg disebutkan pada point 1 menjadi optional semua Ketentuan tersebut berlaku untuk SWIFT (incoming/outgoing) dan non-SWIFT (incoming/outgoing). 9) Apakah kriteria nasabah dan Non nasabah pada desain tipe data LTKL? Jawaban:
Nasabah adalah pemilik rekening di Bank. Adapun WIC adalah pengguna jasa yang bertransaksi di Bank namun tidak memiliki rekening di Bank dan tidak menerima instruksi dari pemilik rekening sedangkan Non Nasabah adalah pengguna jasa yang melakukan transaksi keuangan di Bank. 10) Apakah transaksi Trade (L/C dll), Loan (Pinjaman), dan transaksi yg didasari Foreign Exchange yang dilakukan nasabah (baik nasabah yang mempunyai rekening dan yang tidak mempunyai rekening) harus dilaporkan sebagai LTKL? Jawaban: Sepanjang
menggunakan
MT
103
dan
MT
lainnya
untuk
kepentingan Pengguna Jasa, dilaporkan sesuai format yang sama yaitu Desain Tipe Data untuk SWIFT Bank. 11) Untuk informasi Sumber Penggunaan Dana, mohon diberikan petunjuk mengenai definisi bagian ini. Contoh, misalkan PT. A mengirimkan USD ke Axira Berhad di Malaysia, dan PT. A merupakan nasabah kami, maka apakah yang harus diisi dalam “Sumber Penggunaan Dana” bila kami hanya mengetahui bahwa pembayaran PT. A ke Axira Berhad untuk pembayaran Invoice (dimana ini telah masuk dalam bagian tujuan)? Jawaban: Sesuai hasil rapat bersama dengan pilot banks pada tanggal 9 Juli 2013, telah diputuskan bahwa sumber penggunaan dana berisikan informasi sumber penggunaan dana pada saat pembukaan rekening. Namun demikian, hal ini diakomodasi hanya dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya Perka PPATK karena sebenarnya yang diinginkan adalah sumber penggunaan dana untuk transfer ke luar negeri tersebut, bukan yang diambil dari saat pembukaan rekening. Tujuan transaksi diisi dengan informasi yang terdapat pada Berita. 12) Apakah Sumber Penggunaan Dana dapat mengacu kepada bidang usaha masing-masing Pengguna Jasa, sehingga pada masing-masing
client informasi “Sumber Penggunaan Dana” akan spesifik sesuai informasi yang tertera dalam database client kami? Contoh, PT A bergerak di Bidang Usaha: Pertanian, maka “Sumber Penggunaan Dana”: Hasil Penjualan Pertanian adalah contoh untuk kriteria yang mungkin akan kami gunakan pada “Sumber Penggunaan Dana”. Apakah pengertian kami sesuai? Jawaban: Sepanjang
informasi
tersebut
itu
benar
dan
dapat
diambil
informasinya. Namun demikian, hal ini diakomodasi hanya dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya Perka PPATK karena sebenarnya yang diinginkan adalah sumber penggunaan dana untuk transfer ke luar negeri tersebut, bukan yang diambil dari bidang usaha masing-masing Pengguna Jasa. 13) Jika dalam satu XML file ada bagian yang tidak teraplikasi terhadap transaksi yang dilaporkan apakah bisa dihapus? Misalkan untuk transaksi transfer outgoing nasabah, maka bagian untuk bukan nasabah apakah bisa dihapus? Atau hanya sekedar diisi dengan nilai “0” (nol) pada bagian-bagian yang mandatory? Jawaban: Dalam satu file XML ada bagian yang tidak diisi, maka struktur xmlnya harus tetap ditulis. Sehingga struktur xml secara keseluruhan tetap lengkap pada saat di-upload. Perlu diketahui bahwa metode validasi upload XML untuk LTKL berbeda dengan LTKT. 14) Kenapa pada Outgoing dan Incoming XML (SWIFT dan Non SWIFT) tidak ditemukan field/tag name untuk field “No. LTKL” dan “Nama PJK Bank Pelapor” ? Jawaban No. LTKL dan Nama PJK Bank Pelapor memang tidak dimasukkan ke dalam xml karena data tersebut akan di-generate oleh sistem PPATK secara otomatis.
15) Saat ini yang masuk dalam scope pelaporan adalah MT103 sedangkan MT202 belum, pertanyaannya adalah bagaimana dengan transaksi trade (ekspor/impor), dimana incoming/outgoing yang diterima/dikirim dalam bentuk MT202 namun pada akhirnya uangnya akan dikreditkan kepada rekening beneficiary non-bank. Jawaban: Sesuai Perka PPATK berkaitan dengan kewajiban penyampaian LTKL yang dilakukan pada tahun 2014, maka seluruh transaksi yang dilakukan melalui SWIFT MT 103 dan MT lainnya yang dilakukan untuk kepentingan pengguna jasa, wajib dilaporkan kepada PPATK sebagai
LTKL.
Apabila
Bank
dapat
mengidentifikasi
bahwa
transaksi trade tersebut adalah untuk kepentingan Pengguna Jasa, dan mampu mengembangkan aplikasi yang bisa menggabungkan seluruh informasi sesuai yang diwajibkan oleh PPATK (i.e Desain Tipe Data), maka laporan tersebut menjadi laporan yang sangat diharapkan oleh PPATK. 16) Bagaimana penamaan satu file XML dengan local IDnya apakah harus sama? Jawaban: Untuk penamaan file XMLnya harus sesuai dengan standar PPATK yaitu: [localID]-swift/nonswift-incoming/outgoing.xml [localID] merupakan local-id yg ada di dalam XML contoh
nama
file
XML:
16Jul2013S10SRG00187113-swift-
outgoing.xml 17) Pada LTKL [NonSwiftIncoming, NonSwiftOutgoing, SwiftIncoming, SwiftOutgoing] terdapat Data Transaksi. Apakah Transaksi ini dapat lebih dari 1 untuk keempat LTKL? Jawaban: Satu transaksi LTKL (satu XML) hanya untuk satu jenis laporan (NonSwiftIncoming/NonSwiftOutgoing/SwiftIncoming
atau
Swift
Outgoing).
Apabila
terdapat
transaksi
SwiftIncoming
dan
SwiftOutgoing maka akan menjadi 2 laporan LTKL (dua xml). 18) Untuk SwiftIncoming Identitas Penerima Apakah Data Penyelenggara Penerima Akhir dan Penyelenggara Penerus dapatkah terisi keduanya? Jawaban: Dalam hal PJK bertindak sebagai Penyelenggara Penerima Akhir atau Penyelenggara Penerus maka harus diisi salah satunya, dalam satu laporan LTKL (satu xml). 19) Untuk SwiftOutgoing Identitas Penerima. Apakah Identitas Penerima dapat berisi 2 perorangan, 2 korporasi dan 2 non-nasabah? Jawaban: Iya, untuk identitas penerima dapat diisi lebih dari 1 orang penerima 20) Nama Pejabat PJK Bank Pelapor bolehkah diisi dengan kode? Jawaban: Nama Pejabat PJK Bank Pelapor harus diisi dengan nama tidak boleh kode, sesuai dengan keterangan isi field pada desain tipe data maka field nama pejabat PJK bank Pelapor “Diisi dengan nama pejabat Bank yang berdasarkan kewenangannya menyampaikan laporan Transaksi ke Luar Negeri ke PPATK sesuai dengan nama pejabat yang log in ke sistem pelaporan”. 21) Apakah ada batasan ukuran file dan jumlah file pada saat disubmit ke PPATK? Jawaban: Untuk proses upload, PPATK menyarankan file .zip nya dibagi menjadi per 1000 LKTL. Tujuannya supaya proses validasi upload tidak memakan waktu yang lama. Selain itu, untuk proses submit, PPATK menyarankan maksimal per 1000 LTKL (tergantung bandwith
yang dimiliki). Tujuannya meminimalisir kegagalan dalam proses submit. 22) Bagaimana kita mengetahui bahwa XML file yang dikirim sukses diterima di PPATK? Jawaban: Untuk mengetahui yang sukses dikirim ke PPATK, dapat melihat ke Web IFTI dengan alamat https://grips.ppatk.go.id. Untuk IFTI aplikasi bank dan nonbank harus menggunakan windows 7. 23) Bagaimana pengaturan mengenai backup dan archive? Jawaban: Lakukan backup dan archive secara rutin setiap minggu/bulan sekali (tergantung jumlah data). Tujuannya untuk membersihkan database MySQL pada GRIPS LTKL yang sudah besar bebannya. Dalam melakukan archive, mohon tidak memilih tanggal, karena akan mengakibatkan adanya data gantung. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut : a.
Masuk dengan user dan password admin.
b.
Ke menu account setting.
c.
Klik tombol backup.
d.
Klik tombol archive tanpa pemilihan tanggal.
24) Apabila ada permintaan koreksi dari PPATK bagaimana cara PJK melakukan koreksi tersebut? Jawaban Apabila enquiries dari PPATK mengharuskan PJK untuk mengkoreksi laporan, maka PJK wajib menyampaikan dalam waktu 3 hari kerja setelah PJK menerima pemberitahuan dari PPATK. Laporan Koreksi dapat dikirim dalam bentuk XML (dengan pilihan jenis laporan koreksi) ataupun melalui data entry di GRIPS dengan mencantumkan nomor LTKL yang lama.
25) Bagaimana
untuk
PJK
yang
tidak
memiliki/belum
menyelenggarakan transaksi dari dan ke Luar Negeri? Jawaban Menunjuk Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 2010 (UU TPPU), PJK wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri kepada PPATK. Selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Perka PPATK Nomor: PER12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan, disebutkan bahwa PJK yang memberikan dan/atau menerima perintah Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri kepada dan/atau dari Penyelenggara Transfer Dana untuk kepentingan Pengguna Jasa wajib mencatat dan mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan Perintah Transfer Dana tersebut. Dalam hal ini misalnya PJK A menjalankan transaksi transfer dana melalui PJK lain (misal dalam hal ini Bank), maka PJK A tidak menyampaikan LTKL. Namun PJK A wajib untuk melakukan penyimpanan dokumen terkait Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri tersebut. SWIFT – Outgoing 26) Untuk Pengirim Nasabah yang WNA apakah boleh menggunakan alamat surat menyurat apabila tidak tersedia alamat di E-KITASnya? Jawaban: Ya Boleh. 27) Apakah pengertian Beneficial Owner dalam LTKL? Bagaimana contoh transaksi yang menggunakan Beneficial Owner? Jawaban: Beneficial owner (BO) terdapat dalam LTKL outgoing baik SWIFT maupun non SWIFT dimana tidak ada perbedaan definisi Beneficial Owner (BO) dalam LTKL dengan laporan lainnya (LTKM/LTKT) yaitu pihak yang sebenarnya berkepentingan dalam Transaksi Keuangan Transfer Dana Luar Negeri, Misalnya yang datang ke Bank adalah
Judith namun yang merupakan pengirim adalah Nurul maka yang menjadi BO adalah Nurul. 28) Pada identitas Penerima Non Nasabah terdapat field nama bank yang menjadi mandatory apabila ada nomor rekening, tapi pada SWIFT message hanya terdapat Kode Bank bagaimana solusinya? Jawaban: Field ini menjadi mandatory apabila nomor rekening ada (apabila transfer dana ke luar negeri account to account), dan PPATK mengharapkan
kode
bank
yang
di
SWIFT
message
sudah
dimappingkan sesuai nama banknya bukan dalam bentuk kode bank. 29) Pada bagian alamat pengirim terdapat field Negara dimana penerima berada sedangkan pada SWIFT message seringkali tidak tercantum negara penerimanya bagaimana solusinya? Jawaban: Sesuai hasil diskusi dengan 7 pilot bank bahwa nama negara mereka dapatkan dalam field address di SWIFT message yang akan mereka mapping ke kode negara sesuai standar pilihan PPATK. SWIFT - Incoming 30) Apabila Bank bertindak sebagai bank penerus dan Bank tidak memiliki identitas dari penerima akhir sehingga Bank tidak dapat mengidentifikasi apakah nama penerima sesuai dengan bukti identitas, bagaimana solusinya. Jawaban Mengacu pada rekomendasi FATF 16 diisi dengan data yang tersedia.
Transaksi Outgoing/Incoming SWIFT ataupun Non SWIFT 31) Apakah definisi 'tanggal settlement' dan 'tanggal efektif' pada bagian transaksi ?
Jawaban Tanggal settlement adalah tanggal dimana transaksi itu sampai ke rekening atau nasabah penerima sedangkan tanggal efektif adalah tanggal dimana transaksi itu dikirim menggunakan SWIFT atau Non Swift
ke
rekening/nasabah
penerima,
terdapat
kemungkinan
keduanya sama atau berbeda tergantung tanggal penerimaannya di bank penerima akhir. 32) Apakah definisi dari 'mata uang transaksi/yang diterima' dan 'mata uang
yang
diinstuksikan/dikirim'?
Mohon
diberikan
contoh
transaksi yang menggunakan mata uang transaksi/yang diterima dan mata uang yang diinstuksikan/dikirim, yang berbeda. Jawaban: Mata uang yang diterima dan diinstruksikan merupakan standard message yang ada di SWIFT yaitu tag 32A dan 33B, dimana mata uang yang diterima adalah mata uang yang diterima oleh penerima akhir sedangkan mata uang yang diinstruksikan adalah mata uang yang di gunakan pada saat pengirim asal bertransaksi di bank. Contoh : Savitri di Indonesia mengirimkan uang dalam mata uang USD ke Kemas di Belanda dalam bentuk EURO maka mata uang yang diinstruksikan adalah USD sedangkan mata uang transaksi adalah EURO. 33) Pada bagian Nilai Tukar kurs apakah yang akan dipakai, apakah kurs pada saat transaksi atau kurs tengah Bank Indonesia? Jawaban: Kurs yang digunakan sesuai dengan keterangan yang terdapat pada kolom isi field yaitu "Diisi dengan nilai tukar pada saat pengiriman". 34) Mohon petunjuknya perbedaan antara Local ID dengan No LTKL? Apakah bisa di-Set seperti ini : Local ID : Bank Mayora No LTKL: MYROG201308290001 [MYR+OG+Thn+Bulan+Tanggal+Seq[4]] Jawaban:
Perbedaan Local ID dan No LTKL adalah sebagai berikut : a. Local ID merupakan kode unik yang digenerate oleh sistem di PJK sesuai dengan standard PJK dan akan digunakan dalam penamaan file XML yang dikirim ke PPATK. Standar PPATK untuk penamaan file XML file adalah [localID]-swift/nonswiftincoming/outgoing.xml dimana [localID] yang dimaksud adalah local-ID yang ada di dalam XML. b. No LTKL merupakan nomor Unik yang dibuat berdasarkan standar PPATK (terdiri dari 25 digit) dan akan digenerate oleh sistem PPATK ketika PJK berhasil mensubmit laporan LTKL ke PPATK. c. Untuk contoh adalah sebagai berikut: No Local ID sesuai standar bank adalah MYR23082013001 apabila sudah berhasil di submit ke PPATK maka akan mendapat email berisi no LTKL dengan no F1UO1BU021699999915012013. 35) OutGoing [1.1.B.1.2] dan Incoming [1.2.C.2] merupakan pengisian untuk form Penyelenggara Penerus, Jika Mayora hanya sebagai Bank Penyelenggara Penerima asal/akhir dan Bank Penyelenggara Pengirim asal/akhir, apakah tetap harus mengisi form tersebut ? Jawaban: Untuk pertanyaan ke 2 tidak perlu mengisi bagian OutGoing [1.1.B.1.2] dan Incoming [1.2.C.2] apabila Mayora hanya sebagai Bank Penyelenggara Penerima asal/akhir dan Bank Penyelenggara Pengirim asal/akhir. 36) Field Name No. LTKL menggunakan Tag apa? Pada contoh XML yang diberikan tidak terdapat field name tsb. Jawaban: No LTKL merupakan nomor Unik yang dibuat berdasarkan standar PPATK (terdiri dari 25 digit) dan akan digenerate oleh sistem PPATK begitu bank berhasil mensubmit laporan LTKL ke PPATK.
37) Field Name No. LTKL Koreksi apakah position-nya mengikuti contoh XML yang diberikan? Jawaban. No LTKL Koreksi mengikuti contoh XML yang diisi dengan nomor LTKL yang akan dikoreksi/diReject/diRecall dan diisi apabila jenis laporan adalah Koreksi/Reject/Recall. 38) Field Name Nama PJK Bank Pelapor harus menggunakan Tag apa? Jawaban: Nama PJK bank Pelapor bukan merupakan standar message pada SWIFT manapun sehingga tidak ada tagnya. Nama PJK Bank Pelapor akan di-generate oleh sistem PPATK secara otomatis.
