-1-
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Instansi pemerintah merupakan salah satu penggerak roda perekonomian dalam suatu negara. Suatu negara tidak dapat menjalankan roda perekonomian tanpa adanya sumber perekonomian. Salah satu sumber perekonomian negara kita adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). APBN/D suatu negara dapat terlihat baik (surplus), apabila pendapatan lebih besar dari pada belanja. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan APBN/D yang baik (surplus) perlu ditunjang dengan adanya penerimaan negara yang cukup memadai. Penerimaan negara tersebut dapat bersumber dari pajak dan non-pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada instansi pemerintahan dapat juga berasal dari setoran pengembalian belanja dan setoran lain-lain akibat adanya kelalaian/kesalahan pembayaran selain pajak yang diperoleh berdasarkan rekomendasi atas hasil laporan audit operasional. Penulis merasa terinspirasi untuk menganalisis hal tersebut dikarenakan adanya pernyataan dari Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) sekaligus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2007, Irjen (Purn) Drs H Taufiequrachman Ruki, SH yang menyatakan dalam Kompas tanggal 8 Juni 2010 sebagai berikut;
-1-
-2-
“beberapa kebocoran dalam penerimaan negara, salah satunya yang bermasalah dalam laporan keuangan 2009 adalah administrasi pencatatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). PNBP masih banyak yang belum disetorkan, kasus Gayus dan pencatatan utang yang tidak dicatatkan dengan benar termasuk soal pembayarannya serta PNBP dari hasil audit tiap APIP pada LHA yang kami terima dari instansi pemerintah terkait. Oleh karena itu, kita ingin menekankan pada pemerintah bahwa soal administrasi pembiayaan dan penerimaan negara harus dilakukan dengan benar. Jadi mencegah kebocoran di hulu." Berdasarkan keterangan sambutan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), Hadi Purnomo, pada tanggal 17 Maret 2010 di Auditorium BPK dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka penyamaan persepsi atas berbagai hal yang dijumpai dalam pelaksanaan audit dan hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan tugas perwakilan, diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian tim litbang BPK, pemerintah hanya terpaku pada penerimaan negara yang berasal dari pajak saja dan melupakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, Penulis merasa perlu untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai jenis penerimaan negara tersebut. Beberapa jenis penerimaan negara bukan pajak adalah: Pendapatan yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Denda akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan Pendapatan belanja Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL). Pada dasarnya, jenis penerimaan negara bukan pajak dapat kita identifikasi dan analisis terhadap pengaruh signifikasinya terhadap peningkatan
-3-
penerimaan negara. Penerimaan negara dapat kita analisis mengenai temuan audit, pendapatan TGR, denda, dan pendapatan TAYL. Adapun teori yang menjadi dasar penelitian ini adalah berasal dari jurnal akuntansi sebagai berikut; 1. Ardja Sadjiarto (2000), dalam jurnalnya yang berjudul “akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan” menyatakan bahwa peningkatan penerimaan negara dapat dilakukan dengan meningkatkan akuntabilitas melalui transparansi dalam laporan keuangan dan laporan hasil audit yang termasuk
didalamnya
adalah
adanya
temuan audit
dan
kinerja
pemerintahan. 2. Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa Pendapatan TGR, pendapatan denda, dan pendapatan TAYL merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka elaborasi reformasi akuntansi sektor publik. Alasan penulis memilih Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut; 1. Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan salah satu instansi pemerintahan sehingga dapat dijadikan tolok ukur bagi instansi pemerintah lainnya ; 2. Penulis dapat dengan mudah memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian pada Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dibandingkan pada kantor instansi pemerintah lainnya;
-4-
Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh temuan audit, pendapatan TGR, denda, dan pendapatan belanja pusat tahun anggaran yang lalu terhadap penerimaan negara, yang akan disusun dalam bentuk skripsi yang diberi judul: “Pengaruh Temuan Audit, Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Denda, dan Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Terhadap Penerimaan Negara (Studi Empiris pada Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)” B. Perumusan Masalah Penulis merumuskan masalah yang dibahas sehubungan dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Apakah temuan audit, pendapatan TGR, denda, dan pendapatan TAYL secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan negara? 2. Apakah temuan audit, pendapatan TGR, denda, dan pendapatan TAYL secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan negara? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Maksud penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh temuan audit, pendapatan TGR, denda, dan pendapatan TAYL secara parsial terhadap penerimaan negara;
-5-
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh temuan audit, pendapatan TGR, denda, dan pendapatan TAYL secara simultan terhadap penerimaan negara; Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi: 1. Penulis Sebagai sarana untuk berimprovisasi diri ditengah pengembaraan ilmu pengetahuan akuntansi, khususnya di bidang Akuntansi Pemerintahan. 2. Instansi pemerintah Penulis berharap dapat memberikan masukan tentang penerimaan negara yang dipengaruhi oleh pendapatan TGR, denda pelaksanaan pekerjaan, dan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu (TAYL), dengan menerapkan audit yang memadai kepada instansi pemerintah lainnya dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government. 3. Ilmu Pengetahuan Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi rekan mahasiswa dan peneliti sebagai tambahan referansi dan kajian di bidang akuntansi pemerintahan dan audit.
