PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI SURAKARTA CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT BODY ON CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT ( BPSK ) EXISTENCE AS A CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT BODY ( BPSK ) IN SURAKARTA Josef Purwadi Setiodjati, Bambang Hermoyo Fakultas Hukum Slamet Riyadi Surakarta ABSTRAK Terbentuknya BPSK di daerah Surakarta di harapkan berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan prinsip sederhana, mudah dan cepat, sehingga dapat menegakkan hak-hak konsumen dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen yang dirugikan pelaku usaha atas pemanfaatan/pemakaian barang dan /atau jasa. Disisi lain pelaku usaha dapat bertanggung jawab atas barang dan /atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing. Agar BPSK dapat eksis dengan optimal, tentunya tidak lepas dari Pemerintah Daerah itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah penyebaran informasi perlindungan konsumen dan kelembagaannya yaitu BPSK maupun lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) . Kata Kunci : Konsumen, Pelaku Usaha, Perlindungan Hukum, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). ABSTRACT The formation of BPSK in Surakarta expected to play an active role in resolving consumer disputes with the principle of simple , easy and fast , so that it can enforce the rights of consumers and provide legal certainty for consumers who are disadvantaged businesses on the use / consumption of goods and / or services . On the other hand businesses can be responsible for the goods and / or services produced or merchantability , which in turn can improve competitiveness In order for optimal BPSK may exist , certainly not out of the regional government itself , including the dissemination of consumer protection information and institutions that BPSK and Consumer Protection Governmental agencies ( LPKSM ) . Keywords : Consumer , business communities , Legal Protection , Consumer Dispute Resolution Body ( BPSK ) . telah dilakukan, namun belum didukung
PENDAHULUAN Perlindungan dasarnya
konsumen
menyangkut
pada berbagai
dengan suatu sistem yang baik dan efektif. Mewujudkan
sistem
penyelengaraan
kepentingan, sehingga penyelenggaraannya
perlindungan konsumen yang menjamin
perlu dilakukan secara terkoordinasi dan
diperolehnya hak dan dilaksanakannya
terpadu. Karena itu, meskipun koordinasi Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016
kewajiban konsumen dan pelaku usaha 290
memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan.
Diperlukan
keseriusan
dan
Salah
satu
upaya
menyelenggarakan
perlindungan
itikad yang kuat dari seluruh stake holders
konsumen
sebagaimana
dalam melaksanakan amanat perlindungan
dikehendaki
oleh
konsumen
Nonor
sesuai
dengan
fungsi
dan
kewenangan masing-masing.
8
Di dalam Pasal 29 Undang-Undang
penyelenggaraan
Konsumen, disebutkan bahwa pemerintah
konsumen.
jawab
atas
pembinaan atas
Pembinaan
perlindungan
pemerintah
atas
tentang
Konsumen
adalah
perlindungan
Pemerintah bertanggung jawab
penyelenggaraan perlindungan konsumen. oleh
1999
melalui pembinaan dan pengawasan
No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
bertanggung
yang
Undang-undang
Tahan
Perlindungan
untuk
pembinaan
penyelenggaraan konsumen
yang
penyelengaaraan perlindungan konsumen
menjamin diperolehnya hak konsumen
dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan
dan
selaku
penyelenggaraan
dilaksanakannya kewajiban konsumen
perlindungan konsumen dan/atau menteri
dan pelaku usaha. Pembinaan oleh
teknis
pemerintah
koordinator
terkait.
Tanggung
jawab
atas
pelaku
usaha
atas
serta
penyelenggaraan
pembinaan penyelenggaraan perlindungan
perlindungan konsumen dilaksanakan
konsumen kemudian dituangkan dalam
oleh menteri dan/ atau menteri teknis
kebijakan yang harus dilaksanakan dalam
terkait, yang meliputi upaya untuk:
rumusan masalah yang akan penulis bahas
1) terciptanya
dalam penelitian ini adalah : a. Bagaimana Penyelesaian
iklim
usaha
dan
hubungan yang sehat antara pelaku
eksistensi Sengketa
Badan Konsumen
usaha dan konsumen 2) berkembangnya
lembaga
(BPSK) dalam penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen swadaya
konsumen?
masyarakat
b. Apa
hambatan-hambatan
Penyelesaian
Sengketa
Badan
3) meningkatnya kualitas sumber daya
Konsumen
manusia
(BPSK) dalam penyelesaian sengketa
kegiatan
Konsumen?
pengembangan
Pembinaan
Penyelenggaraan
meningkatnya
penelitian di
dan bidang
perlindungan konsumen
Pengertian Kelembagaan a. Badan
serta
dan
Perlindungan
Konsumen Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016
b. Badan
Perlindungan
Konsumen
Nasional 291
Badan Perlindungan Konsumen
2) bergerak
di
bidang
Perlindungan
Nasional adalah badan yang dibentuk
Konsumen tercantum dalam anggaran
untuk membantu upaya pengembangan
dasarnya.
perlindungan Perlindungan
konsumen.
Badan
Konsumen
Pengertian Pelaku Usaha
Nasional
Pelaku usaha dapat diartikan sebagai
mempunyai fungsi memberikan saran
penghasil produk, baik berupa barang atau
dan pertimbangan kepada pemerintah
jasa yang akan dijual di pasar atau
dalarn
diperdagangkan kepada para konsumen.
upaya
mengembangkan
perlindungan konsumen di Indonesia. c. Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen Badan
Kewajiban
dalam
hubungan dengan konsumen, yaitu antara lain :
penyelesaian
sengketa
a. Pelaku usaha memberikan yang terbaik
konsumen adalah badan yang dibentuk oleh
pengusaha
pemerintah
untuk
penyelesaian
sengketa di luar pengadilan.
Perusahaan berkewajiban
atau
dalam
pengusaha menjalankan
usaha dan produksinya menggunakan
Penyelesaian sengketa konsumen di
bahan baku yang bermutu menurut
luar pengadilan diselenggarakan untuk
ketentuan perundang-undangan yang
mencapai kesepakatan mengenal bentuk
berlaku,
dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai
produksi sesuai dengan persyaratan
tindakan tertentu untuk menjamin tidak
keamanan bagi konsumen, juga tidak
akan terjadi kembali atau tidak, akan
menimbulkan pencemaran. Ketentuan-
terulang kembali kerugian yang diderita
ketentuan seperti itu dapat kita lihat
oleh konsumen.
dalam perundang-undangan kesehatan,
d. Lembaga
Perlindugan
Konsumen
Swadaya Masyarakat Lembaga
yaitu
UU
Produsen
Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdapat dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pemerintah mengakui LPKSM yang
dengan
menjaga
kualitas
No.
23
Tahun
1992.
dan
pengusaha
yang
melakukan distribusi atas suatu barang harus mempunyai izin edar. b. Pelaku
usaha
wajib
memberikan
informasi yang benar Perusahan berkewajiban
atau dalam
pengusaha menjalankan
memenuhi syarat sebagai berikut:
usaha dan pemasaran produksinya,
1) terdaftar
pemerintah
tidak mengelabui konsumen dan tidak
kabupaten/kota Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016
menyesatkan konsumen. Perusahaan 292
pada
atau pengusaha berkewajiban dalam
d. Pelaku usaha wajib memberikan ganti
menjalankan usaha serta pemasaran
rugi atas kesalahannya
produksinya, membuat penjelasan atau
Perusahaan
atau
pengusaha
memasang label pada produk yang
bertanggung jawab terhadap kerugian
dipasarkan,
yang diakibatkan oleh cacat pada
atau
keterangan
yang
diperlukan bagi penggunaan barang itu
orang,
oleh
sebenarnya
konsumen.
pengusaha
Perusahaan
berkewajiban
atau
terlepas
ia
mengetahui,
sepatutnyalah
ia
dapat
dalam
menduga. Keadaan cacat pada barang
menjalankan usaha dan pemasaran
sehingga barang tersebut, atau tidak
produksinya, tidak menentukan syarat-
memenuhi
syarat baku sepihak pada perjanjian
atau
dagang atau penyelenggaraan jasanya
ditentukan
yang bertentangan dengan ketentuan-
undangan yang berlaku, atau yang
ketentuan
diharapkan dari barang tersebut.
peraturan
perundang-
undangan dan atau kepatutan serta kebiasaan. c. Pelaku
syarat-syarat
kemujaraban peraturan
keamanan, sebagaimana perundang-
Tanggung jawab perusahaan atas produk yang dihasilkannya hendaklah
usaha
wajib
memelihara
lingkungan hidup Dalam
telah terumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang
ketentuan
lingkungan
ada, tetapi kenyataannya masih belum
hidup pada Pasal 7 ayat (1) UU
begitu baik terjabarkan. Kita baru
Pengelolaan
Hidup
melihat sedikit terumuskan dalam UU
ditentukan bahwa setiap orang yang
Kesehatan, yaitu pada Pasal 55 ayat
menjalankan suatu bidang usaha wajib
(1), “setiap orang berhak atas ganti rugi
memelihara kelestarian kemampuan
akibat kesalahan atau kelalian yang
lingkungan hidup yang serasi dan
dilakukan tenaga kesehatan” dan ayat
seimbang
menunjang
(2) “Ganti rugi sebagaimana dimaksud
pembangunan yang berkesinambungan.
dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai
Kewajiban
dengan peraturan perundang-undangan
Lingkungan
untuk
ini
memberikan
konsekuensi dengan demikian maka
yang berlaku”.
penyelenggara bidang usaha senantiasa
Pengertian Konsumen
terikat
guna
pelestarian
melakukan
kemampuan
tindakan
Istilah konsumen berasal dan bahasa
lingkungan
Belanda yaitu consument yang artinya
hidup. Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016
pihak pemakai barang dan jasa. Para ahli hukum dalam hal ini bersepakat bahwa 293
konsumen adalah pemakai terakhir dari
pihak lain untuk melakukan atau tidak
barang dan jasa yang diserahkan kepada
melakukan suatu perbuatan. Setiap hak
mereka oleh produsen.
menurut hukum mempunyai title, yaitu
Pengertian
konsumen
yang
suatu peristiwa tertentu. Dengan demikian
dirumuskan dalam UU Pangan adalah
hak-hak konsumen ada bila terjadi pada
konsumen akhir. Pada Pasal 1 angka 2
pihak yang bertindak sebagai pemakai
dirumuskan
terakhir
vang
dimaksud
dengan
konsumen adalah : “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia, dalam
dari
benda,
dan
jasa
yang
diserahkan kepadanya dari pengusaha. Langkah
untuk
meningkatkan
masyarakat, baik bagi kepentingan diri
martabat dan kesadaran konsumen harus
sendiri, keluarga, orang lain maupun
diawali dengan upaya untuk memahami
makhluk hidup lain dan tidak untuk
hak-hak pokok konsumen yang dapat
diperdagangkan.
dijadikan sebagai landasan perjuangan
Menurut
pengertian
undang-undang tersebut lebih ditegaskan
untuk mewujudkan hak-hak tersebut.
bahwa pemakai atau pengguna barang atau
Sehubungan dengan itu di dalam UU
jasa untuk keperluannya dan tidak untuk
tentang Perlindungan Konsumen bahwa
diperdagangkan.
hak-hak konsumen telah diakomodir yang
Hukum
melindungi
kepentingan
terdapat dalam Pasal 4, menyebutkan
seseorang dengan cara mengalokasikan
sebagai berikut
suatu
a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan
kekuasaan
kepadanya
untuk
bertindak dalam rangka kepentingannya
keselamatan dengan
tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini
barang dan/ atau jasa)
dilakukan
secara
terukur
dalam
mengkonsumsi
arti,
b. Hak untuk memilih barang dan/ atau
ditentukan kekuasaan dan kedalamannya.
jasa serta mendapatkan barang dari/
Kekuasaan yang demikian itulah yang
atau jasa tersebut sesuai dengan nilai
disebut sebagai hak dengan unsurnya
tukar dan kondisi serta jaminan yang
berupa perlindungan, kepentingan dan juga
dijanjikan.
kehendak. Keberadaan
c. Hak atas informasi yang benar, jelas hak
sangat
erat
hubungannya dengan kewajiban yang satu
dan
jujur
mengenai
kondisi
dan
jaminan barang dan/ atau jasa;
mencerminkan adanya yang lain. Disinilah
d. Hak untuk didengar pendapat dan
pengakuan hak pada pihak-pihak yang
keluhannya atas barang dan/atau jasa
terkait dalam hubungan kewajiban. Hak
yang digunakan;
yang ada pada seseorang ini mewajibkan Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016
294
e. Hak untuk mendapatkan advokasi,
Perlindungan Konsumen
perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan
konsumen
secara patut
Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 UU tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan :
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.
diskriminatif,
Asas perlindungan konsumen yang
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi,
diatur
dalam
Pasal
2
UU
ganti rugi dan/ atau penggantian,
Perlindungan
apabila barang dan/atau jasa yang
sebagai berikut : “Perlindungan Konsumen
diterima tidak sesuai dengan perjanjian
berasaskan
atau tidak sebagaimana mestinya;
keseimbangan dan keselamatan konsumen
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, Sehubungan
dengan
hak-hak
Konsumen
tentang
menyebutkan
manfaat,
keadilan,
serta kepastian hukum”. Tujuan dari adanya perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 3) UU
tersebut, konsumen juga diberi kewajiban
tentang
yang diatur dalarn Pasal 5 UU tentang
menyebutkan sebagai berikut
Perlindungan
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan
Konsumen
yang
Perlindungan
menyebutkan sebagai berikut:
dan
a. Membaca atau mengikuti petunjuk
melindungi diri,
informasi dan prosedur pemakaian atau
kemandiran
b. Mengangkat
Konsumen
konsumen
harkat
dan
untuk
martabat
pemanfaatan barang dan/ atau jasa,
konsumen
demi keamanan dan keselamatan;
menghindarkannya dari ekses negatif
b. Beritikad
baik
dalam
melakukan
transaksi pembelian barang dan/ atau jasa
cara
pemakaian barang dan/atau jasa; c. Meningkatkan
pemberdayaan
konsumen dalam memilih, menentukan
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
perlindungan
dan
menuntut
hak-haknya
sebagai
konsumen;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa
dengan
konsumen
secara patut. Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016
d. Menciptakan
sistem
perlindungan
konusmen yang mengandung unsur kepastian hukum
dan
keterbukaan 295
informasi
serta
ekses
untuk
mendapatkan informasi
yang
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai
pentingnya
Sedangkan dikatakan analitis, karena data
perlindungan
diperoleh
baik
dari
penelitian
kepustakaan maupun penelitian lapangan, selanjutnya
konsumen sehingga tumbuh sikap yang
menggunakan
jujur dan bertanggung jawab dalam
kualitatif.
berusaha;
akan
dianalisis
metode
dengan
pendekatan
Dengan mengingat bahwa data yang
f. Meningkatkan kualitas barang dan/
diperlukan dalam penelitian ini adalah data
atau jasa yang menjamin kelangsungan
sekunder dan data primer, maka cara yang
usaha produksi barang dan/ atau jasa,
ditempuh dalam penelitian ini adalah
kesehatan, kenyamanan, keamanan dan
sebagai berikut:
keselamatan konsumen.
Data yang akan diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah berupa data sekunder, yang terdiri dari :
METODE PENELITIAN Penelitian dengan judul Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kota
Surakarta
Bahan hukum primer, yang meliputi
dalam
UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
Konsumen
UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan
merupakan penelitian yuridis normatife,
UU
Penyelesaian
Sengketa
yang disebut juga penelitian kepustakaan (Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji,
No.
8
tahun
1999
tentang
Perlindungan Konsumen
2001).
UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Selanjutnya untuk menunjuang dan
melengkapi data sekunder tersebut, maka dilakukan pula penelitian di lapangan. Kemudian hasil dari penelitian ini,
Perlindungan Anak
UU No. 57 tahun 2001 tentang BPKN
PP No. 58 tahun 2011 tentang
akan dirumuskan dalam sebuah laporan
Pembinaan
yang bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif,
karena
dari
penelitian
UU No. 23 tahun 2000 tentang
dan
Penyelenggaraan
ini
Pengawasan Perlindungan
Konsumen
diharapkan diperoleh gambaran secara
PP No. 59 tahun 2011 tentang LPKSM
jelas,
Keppres No. 90 tahun 2011 tentang
rinci
dan
sistematis
mengenai
Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa
Pembentukan BPSK
Konsumen (BPSK) Kota Surakarta dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016
296
Sarana penelitian kepustakaan adalah dengan
menggunakan
sarana
studi
Untuk kelancaran jalannya BPSK telah seringkali dilakukan rapat koordinasi,
dokumen atau bahan pustaka, yaitu dengan
baik yang bersifat rutin maupun dalam
mempelajari bahan-bahan yang merupakan
waktu-eaktu tertentu.
data sekunder. Dari hasil penyelesaian
Dalam rapat koordinasi, dibahas antara
kasus konsumen dan pelaku usaha melalui
lain :
BPSK di Kota Surakarta yang berupa
Pemilihan Ketua BPSK
putusan Data
Telah disepakati bahawa ketua
yang
diperoleh
dari
penelitian
lapangan adalah berupa data primer yang berhubungan
dengan
perlindungan
BPSK dari unsur pemerintah adalah Dra. Sri Wahyuni, MM Penyusunan Program Kerja tahun
konsumen yakni :
2011
a) Keterangan yang diperoleh dari para
keberadaan BPSK yang masih baru
responden b) Berbagai
dan belum dikenal masyarakat, dokumen
yang
erat
sosialisasi
menjadi
prioritas
kaitannya dengan kepedulian untuk
program utama yang diprioritaskan
konsumen
juga adalah penyelesaian sengketa
terhadap
perlindungan
Pembuatan website
konsumen. Penelitian hukum normatif akan
telah terwujud website BPSK yaitu
dilakukan dengan cara mempelajari bahan
www.bpsksolo.com
pustaka yang merupakan data sekunder,
[email protected]
yaitu
berupa
dokumen-
literatur-literatur
Pembahasan kantor BPSK Berhubung BPSK belum memiliki
dengan
kantor dan hingga sekarang masih
kepedulian untuk konsumen terhadap
numpang di Dinas Perindustrian
perlindungan konsumen.
dan
yang
ada
berbagai
email
karya
ilmiah
dan
dokumen,
dan
kaitannya
Perdagangan,
mengusulkan
maka
kepada
Walikota
HASIL PENELITIAN DAN
Surakarta
PEMBAHASAN
mendapatkankantor sendiri
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011
telah
untuk
Pembahasan personil Sekretariat Sambilmenunggu penetapan dan Menteri Perdagangan RI, maka
a. Rapat-rapat Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016
telah
ditetapkan
Sekretariat 297
sementara
untuk
membantu
kelancaran tugas anggota BPSK Pembahasan
Peraturan
Prosedur
Penyelesaian Sengketa Konsumen Hal ini dilakukan karena masih banyak hal yang belum diatur dalam Keputusan Menteri Perindag
Sejak dilantik BPSK dengan sekretariat sementara BPSK telah menangani 16 kasus, dengan hasil sebagai berikut: Diputus dengan cara mediasi .......... 3 kasus Diputus dengan cara arbitrase ......... 4 kasus
nomor 350/MPP/Kep/12/2011 dan
Dalam proses ..................... 3 kasus
berdasarkan pasal 43 keputusan
Selesai sebelum sidang ...... 2 kasus
tersebut.
Tidak dapat diselesaikan .... 3 kasus
Pembahasan kode etik Anggota BPSK
Teradu tidak bersedia diselesaikan
Pembahasan kelengkapan formulir pengaduan
oleh pengadilan Pembahasan
rencana
stakeholder
telah disepakati
apabila
terjadi sengketa akan diselesaikan di pengadilan negeri
kerjasama (khususnya
Pengadilan dan Polres) Pembahasan
di BPSK karena dalam perjanjian Kredit
Pembahasan tentang fiat eksekusi
dengan
- Teradu tidak memenuhi panggilan
penanganan
Data tidak lengkap Dilimpahkan ke polres ....... 1 kasus Sengketa mengandung unsur pidana
kasus
yang berasal dari luar daerah Pembahasan tentang pengawasan klausal baku
(bukan kewenangan BPSK) Sementara BPSK kota Surakarta juga menerima 348 kasus pengaduan dari masyarakat,
Pembahasan perubahan anggaran
dilanjutkan
Pembahasan sosialisasi di wilayah
bukan
kecamatan Pembahasan penyusunan Anggaran 2012 Setiap akhir bulan dilakukan rapat evaluasi. b. Penanganan kasus
namun
tidak
penanganannya
kewenangan
dari
dapat karena BPSK.
Terbanyak kasus-kasus tersebut adalah persoalan kredit macet korban letusan gunung merapi yang berasal dari kabupaten Klaten dan Boyolali yang bersifat action. c. Pengawasan Klausula Baku Berdasarkan
laporan
masyarakat,
BPSK telah menindaklanjuti kaporan Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016
298
tersebut sebanyak 3 laporan, antara lain
- Pemahaman
Rumah Sakit Kasih Ibu, Golden Money Changer dan PT. Telkom. Masing-
kepada
pengelola
parkir 9. Hasil konsultasi dengan Kementrian
masing telah diberi peringatan dan
Perdagangan :
teguran sesuai pelanggaran masing-
- Penetapan Sekretariat Sementara
masing.
BPSK
Hasil yang dicapai 1. Pembentukan
Surakarta
sambil
menunggu dikeluarkannya Surat susunan
keanggotaan
Keputusan
BPSK
Sekretariat
2. Pembentukan Sekretariat Sementara
Pengangkatan Tetap
tata
cara
penyelesaian
sengketa konsumen di BPSK Surakarta 4. Peraturan Kode Etik Anggota BPSK 5. Pembentukan
Majelis
Kehormatan
BPSK
BPSK
Kota
Surakarta. - Penanganan
BPSK 3. Peraturan
Kota
dan
penyelesaian
beberapa kasus Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 a. Rapat-rapat Untuk kelancaran jalannya BPSK telah
6. Penanganan 16 kasus
seringkali dilakukan rapat koordinasi,
7. Pemberian sanksi terhadap 3 pelaku
baik yang bersifat rutin maupun dalam
Usaha
waktu-waktu tertentu. Dalam rapat
8. Hasil koordinasi dengan stakeholder - Dialog
interaktif
dalam
acara
Terang Pagi di TATV - Kesepakatan dengan
kasus
Surakarta,
Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sragen - Pemahaman Pemerintah
kepada melalui
dibahas
antara
lain:
persiapan pelaksanaan dan peningkatan serta perbaikan kegiatan tahun 2012.
penanganan Polres
koordinasi
Yang antara lain dilakukan beberapa kegiatan: - Palayanan
konsultasi
dan
pengaduan; Aparatur Rapat
koordinasi SKPD - Pemahaman kepada masyarakat di
- Sosialisasi
melalui
media
elektronik, cetak dan masyarakat umum - Pengawasan Klausal Baku
wilayah kecamatan, Pasar Kliwon,
- Sidang Majelis
Serengandan Laweyan
- Pembahasan
struktur
susunan
keanggotaan BPSK dengan hasil Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016
299
diadakan perubahan kepemimpinan
dan
yang semula di ketuai oleh Dra. Sri
masing-masing.
Wahyuni, MM sepakat diganti oleh P. Bambang Ary Wibowo, SH
teguran
pelanggaran
d. Menerima kunjungan kerja dari BPSK Magelang,
- Dibahas pula tentang mengenai personil
sesuai
Sebelas
Fakultas Maret
Hukum
dan
UNS
Disperindag
sekretariat, kantor dan lain-lain.
Sukoharjo, Rembang, dan Wonosobo
b. Penanganan kasus
yang berencana mendirikan BPSK
Sepanjang
tahun
2012
BPSK
telah
e. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan
menangani penyelesaian kasus sebanyak
oleh
Dinas
Perindustrian
dan
30 kasus, dengan hasil sebagai berikut :
Perdagangan Propinsi Jawa Tengah
Diputus dengan cara konsiliasi ....... 7
yaitu Forum Dialog Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
kasus Diputus dengan cara mediasi .......... 4
f. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementrian Perdagangan RI,
kasus Diputus dengan cara arbitrase ......... 8
antara lain g. Mengikuti kegiatan yang dilaksankan
kasus Dicabut ................... 5 kasus Lain-lain .................. 5 kasus
oleh lembaga lain h. Melaksanakan
Focus
Group
Dari 30 kasus yang ditangani, diantaranya
Discussion (FGD) tentang perparkiran
2 (dua) kasus Pelaku Usaha mengajukan
dan leasing
keberatan atas Putusan BPSK. Kedua
i. Sosialisasi ke masyarakat di wilayah
kasus yang diajukan keberatannya oleh
kecamatan Jebres dan Banjarsari. Juga
Pelaku Usaha, putusan BPSK dikuatkan
kepada Ibu-ibu PKK dan para pedagang
oleh Pengadilan Negeri dan posisi saat ini
melalui Dinas Pengelolaan Pasar
Pelaku Usaha mengajukan keberatan atas
Hasil yang dicapai
putusan Pengadilan Negeri ke Mahkamah
1. Perubahan Ketua BPSK
Agung
2. Putusan
laporan
BPSK
atas
penyelesaian sengketa konsumen
c. Pengawasan Klausal Baku Berdasarkan
Majelis
masyarakat,
BPSK telah menindak lanjuti laporan tersebut sebanyak 2 laporan, antara lain masalah perparkiran dan PLN. Masing-masing telah diberi peringatan Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016
3. Penanganan terhadap 30 kasus 4. Teguran terhadap pelaku Usaha yang melanggar UUPK 5. Peningkatan
kesadaran
masyarakat
terhadap hak dan kewajiban 300
6. Diknalnya BPSK sebagai lembaga baru oleh masyarakat
dengan
cara
mediasi
........... 4 kasus
7. Konsumen yang bersengketa dengan Pelaku
- Diputuskan
Usaha
mendapatkan
- Diputuskan dengan arbitrasi ....... 6 kasus
penyelesaian dengan mudah, cepat,
- Dicabut ........ 8 kasus
tepat,murah dan jaminan kepastian
- Dalam proses ................ 2 kasus
hukum
- Gantung ...... 1 kasus
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013
- Sepakat untuk tidak sepakat ..... 1 kasus Dari 26 kasus yang ditangani, dintaranya 3
a. Rapat-rapat
(tiga) kasus Pelaku Usaha mengajukan
Tahun 2013 dilaksanakan rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin tiap bulan sekali
tetapi
koordinasi penting
juga
untuk
yang
dilakukan membahas
memerlukan
rapat hal-hal
keputusan
bersama.
yang diajukan keberatannya oleh Pelaku Usaha, putusan BPSK dikuatkan oleh Pengadilan
Negeri.
Oleh
Mahkamah
Agung putusan BPSK dan Pengadilan Negeri dibatalkan karena BPSK dianggap
Rapat tersebut antara lain membahas: Rencana pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun berjalan Bedah
keberatan atas Putusan BPSK. Dua kasus
kasus
diputus karena merupakan
berkaitan
dengan
pengaduan konsumen
termaktub
kasus tersebut
sengketa dalam
seperti
keputusan
bukan yang Menteri
Perindustrian dan Perdagangan RI nomor
Pergantian ketua BPSK Koordinasi
tidak berwenang menangani kasus yang
350/MPP/Kep/12/2001.
dengan instansi
terkait
antara lain dengan Bank Indonesia
c. Pengawasan Klausal Baku Berdasarkan laporan masyarakat, BPSK
Rencana rehab gedung BPSK
telah menindak lanjuti laporan tersebut
Pembahasan anggaran tahun 2014
sebanyak 2 laporan, antara lain masalah
Evaluasi kinerja BPSK
penjualan barang oleh sebuah Hypermart
b. Penanganan kasus
yang sudah tidak layak dikonsumsi dan
Tahun
2013 BPSK telah
menangani
PLN yang memadamkan lampu tanpa
penyelesaian sengketa sebanyak 26 kasus,
pemberitahuan
dengan hasil sebagai berikut :
masing telah diperiksa.
- Diputuskan dengan cara konsiliasi
d. Menerima kunjungan kerja dari BPSK
........ 4 kasus Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016
sebelumnya.
Masing-
baik dari Jawa maupunluar jawa, juga 301
dari
berbagai
mendirikan Boyolali,
daerah
yang
akan
BPSK
diantaranya
Salatiga,
Pemalang,
Evaluasi
Tasikmalaya,
Evaluasi
Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap.
Dinas
dan
memberikan
jaminan
kepastian hukum. dan
program
ke
depan
Selama tahun 2013 masih ditemukan
e. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh
murah
Perindustrian
dan
beberapa kelemahan dan kekurangan, oleh karena perlu dilakukan peningkatan dalam
Perdagangan Propinsi Jawa Tengah
beberapa aspek, antara lain
yaitu Lomba Konsumen Cerdas
1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya
f. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kementrian
Perdagangan
RI,
antara lain
Manusia 2. Kualitas pelayanan 3. Pengawasan
terhadap
pencantuman
- Pelatihan mediasi
klausal baku yang akan memberikan
- Forum Komunikasi Nasional BPSK
kepastian
- Bimbingan
hukum bagi Konsumen dan Pelaku
teknis
penyelesaian
kasus sengketa konsumen lanjutan g. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan
hukum
Usaha 4. Koordinasi dengan stakeholder
Hasil yang dicapai
Program kedepan
1. Perubahan Ketua BPSK
1. Memperkuat
Majelis
BPSK
atas
penyelesaian sengketa konsumen
4. Teguran terhadap Pelaku Usaha yang
masyarakat.
kesadaran
terhadap hak dan kewajiban konsumen 6. Menjadi pilihan untuk tempat/obyek
7. Memberikan kesempatan magang kerja
pemahaman
tengah
dan
pelaksanaan untuk melakukan etika berusaha yang jujur, transparan dan bertanggung jawab bagi semua Pelaku
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya
bagi mahasiswa 8. Konsumen yang bersengketa dengan Usaha
di
Usaha.
penelitian mahasiswa
pelaku
konsumen
2. Meningkatkan masyarakat
dengan
dan memberdayakan pemahaman akan hak-hak
melanggar UUPK
kerjasama
berbagai pihak dalam meningkatkan
3. Penanganan terhadap 26 kasus
5. Peningkatan
kesetaraan
5. Sosialisasi secara terus menerus.
oleh lembaga lain
2. Putusan
serta
mendapatkan
penyelesaian dengan mudah, cepat, Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016
Manusia
melalui
bimbingan teknis dan pelatihan teknis. 302
4. Meningkatkan
kualitas
Oleh karenanya harus ditempatkan
pelayanan dengan penyediaan
orang yang memiliki komitmen dan
sarana
kemampuan
dan
prasarana
yang
memadai.
memadai.
Sengketa
Latar
yang
belakang
Sarjana
Badan
Hukum untuk Kepala Sekretariat dan
Konsumen
Panitera sangat diperlukan. Walaupun
Hambatan-hambatan Penyelesaian
administrasi
(BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa
Sekretariat
BPSK
Kota
Konsumen
hanya dilakukan oleh satu orang yang
a. Sumber Daya Manusia
menjabat
Kepala
Surakarta
Sekretariat
Anggota BPSK
merangkap
Komposisi latar belakang pendidikan
kesekretariatan (konsultasi, Pengaduan,
anggota BPSK yang tidak seimbang
Kepaniteraan dan Ketata Usahaan)
antara sarjana Hukum dan bukan
karena
Sarjana Hukum mempengaruhi dalam
membantu
operasional BPSK terutama dalam
mengoperasikan
menjalankan
sebagai
pertanyaan besar disaat BPSK berseru-
majelis. Begitu pula posisi Ketua yang
seru meminta kepada Pemerintah Kota
diwajibkan dari unsur Pemerintah juga
Surakarta personil untuk sekretariat
mempengaruhi
BPSK.
tidak pernah direspon. Bagaimana
Disaat satu Tim Majelis tidak ada
komitmen Pemerintah Kota Surakarta
anggota yang berlatar belakang Sarjana
dengan
permohonannya
Hukum
Presiden
untuk
fungsinya
operasional
disaat
menyusun
putusan
semua
dan
anugrah
jabatan
Tuhan
anggota
mampu
BPSK
BPSK.
dalam Menjadi
kepada
mendirikan
BPSK
dalam menyusun pertimbangan hukum
karena tanpa sekretariat BPSK akan
akan mengalami kesulitan. Begitu juga
lumpuh.
dalam komposisi ketua majelis harus
Pemerintah Kota Surakarta agar BPSK
dari unsur Pemerintah, disaat unsur
tetap
Pemerintah
sebaliknya
struktural
di
jabat
yang
satu
oleh
pejabat
sisi
harus
menjalankan tugas pokoknya menjadi
Masihkah
eksis
atau
ada
kehendak
mungkin
sebenarnya
justru tidak
menginginkan adanya BPSK. b. Keuangan
kendala bagi proses persidangan.
Sebagai lembaga yang belum lama
Anggota Sekretariat
dibentuk danbelum memiliki saran dan
Sekretariat
sebagai
penopang
prasarana yang memadai, dana menjadi
administrasi dalam operasional BPSK
faktor yang sangat penting dalam
memiliki peranan yang sangat penting. Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016
menunjang operasional BPSK. Untuk 303
meningkatkan
pelayanan
yang
sehingga
dalam
berkualitas BPSK masih memerlukan
menuntut
hal-hal
dana
untuk
rasional. Dalam situasi seperti ini
peningkatan kualitas SDM, penyediaan
pengadu sulit diberi pengertian
sarana dan prasarana termasuk buku-
tentang kedudukan dan tuntutan
buku perpustakaan.
yang
tambahan
diantaranya
c. Sarana dan Prasarana Belum
kantor
yang
sesuai
tidak
peraturan
perundangan yang berlaku.
terpenuhinya
prasarana
rasional
pengaduan
saran
menjadi
dan
4) Pengadu
kendala
telah
provokasi
mendapatkan
dari
pendampingnya
tersendiri dalam menjalankan tugas dan
(misal: LPKSM) sehingga didalam
wewenang BPSK. Dengan pinjaman
pikirannya telah tertanam bahwa
gedung bekas gedung Transito oleh
BPSK dapat membela Pengadu
Pemerintah
tanpa
Kota
Surakarta
sangat
mendukung operasional BPSK, namun masih
diperlukan
penunjangnya
perlengkapan
berupa
pengadu
melakukan
kewajiban yang semestinya. 5) Pengadu tidak menuturkan kejadian
mebelardan
yang
perlengkapan kantor yang lain.
sebenarnya,
menyembunyikan
d. Penanganan Sengketa
bukti
bahkan yang
melemahkan pengadu. Hal lni akan
Hambatan dalam menerima pengaduan
menghambat
Dalam menerima pengaduan sering
penyelesaian sehingga apa yang
ditemukan
diharapkan pengadu tidak tercapai.
permasalahan
atau
hambatan-hambatan diantaranya: 1) Kesulitan
Pengadu
proses
6) Pengadu tidak memiliki bukti yang
mengisi
formulir
dalam
cukup sebagai bukti awal. 7) Pengadu tidak dapat memberikan
2) Kesalahan terhadap
persepsi
Pengadu
alamat Pelaku Usaha yang lengkap
BPSK.
Pengadu
dan jelas sehingga menghambat
sebagai
dalam pemanggilan Pelaku Usaha.
menganggap
BPSK
lembaga perlindungan konsumen
Hambatan dalam pemanggilan Pelaku
yang akan membela Pengadu untuk
Usaha
mengabulkan seluruh tuntutannya.
Pemanggilan kepada Pelaku Usaha tidak
3) Emosi
kemarahan
Pengadu
selamanya lancar. Ada kalanya menemui
terhadap tindakan Pelaku Usaha
hambatan, antara lain:
mengakibatkan
- Alamat Pelaku Usaha tidak jelas
Pengadu
merasa
benardan Pelaku Usaha bersalah Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016
sehingga
panggilan
tidak
sampai 304
tujuan, apalagi kalau domisili Pelaku Usaha di luar kota. - Pelaku
Usaha
3) Pelaku Usaha tidak memenuhi panggilan tanpa alasan dan tanpa
menolak
panggilan
tindakan apapun. Karena BPSK
dengan tidak mau menerima panggilan
tidak memiliki kewenangan untuk
Menurut Undang Undang Perlindungan
memanggil dengan paksa, maka
Konsumen, apabila Pelaku Usah tidak
apabila terjadi masalah semacam
memenuhi panggilan, maka BPSK bisa
ini
meminta
penyelesaian sengketa konsumen.
penyidik
polisi
untuk
tidak
bisa
melanjutkan
memanggil dengan paksa. Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak
Kesimpulan
dapat
Pembahasan dan penelitian yang telah di
dilaksanakan
karena
dari
kepolisian belum ada prosedur tetapnya
lakukan dapat diambil kesimpulan sebagai
tentang hal itu, sehingga polisi tidak
berikut:
bisa menindaklanjuti.
a. Eksistensi
Badan
Penyelesaian
1) Ada beberapa alasan Pelaku Usaha
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota
tidak memenuhi panggilan, antara
Surakarta dalam hal ini adalah sangat
lain
telah
besar karena dengan mengetahui dalam
disepakati bahwa apabila terjadi
penyelesaian kasus dari tahun ke tahun
sengketa
di
meningkat dapat diketahui bahwa sejak
Pengadilan Negeri. Apabila dalam
dilantiknya BPSK dengan sekretariat
perjanjian juga disebutkan adanya
pada 10 Mei 2011 telah menangani 16
penyelesaian dengan musyawarah
kasus. Pada sepanjang tahun 2012
mufakat,
Usaha
BPSK telah menangani penyelesaian
musyawarah
sengketa sebanyak 30 kasus. Tahun
dalam
perjanjian
akan
diselesaikan
Pelaku
menghendaki
dilakukan di kantor Pelaku Usaha
2013
dan bukan di tempat lain (tempat
penyelesaian sengketa sebanyak 26
netral).
kasus. Sebagai badan yang baru dalam
2) Pelaku Usaha tidak memenuhi
BPSK
telah
manangani
penyelesaian sengketa konsumen di
penggilan tetapi langsung bertindak
Kota
menghubungi
menunjukkan kinerja yang eksis dalam
konsumen
untuk
menyelesaikan sengketanya. Pelaku Usaha jenis ini biasanya meminta konsumen
untuk
mencabut
pangaduannya. Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016
Surakarta
BPSK
sudah
kegiatannya. b. Hambatan-hambatan Penyelesaian
Sengketa
Badan Konsumen
(BPSK) dalam penyelesaian sengketa 305
Konsumen antara lain sumber daya manusia dalam anggota BPSK dan anggota sekretariat, keuangan, sarana dan prasarana, penanganan sengketa.
DAFTAR PUSTAKA Brotosusilo, Agus. Instrumen Aspek aspek Perlindungan daam Sistem Hukum di Indonesia, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1997. Faudy, Munir, Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002. Poerwodarminto, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1984. Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara, 2001. Indonesia, Undang-undang Tentang Kesehatan, UU No. 23 Tahun 1992. Indonesia, Undang-undang Tentang Pangan, UU No. 7 LN No. 99 Tahun 1996, TLN No. 3636. Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 LN No. 42 Tahun 1999, TLN NO. 3821.
Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, PP No. 57 Tahun 2001, LN No. 102 Tahun 2001, TLN 4125. Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, PP No. 58 Tahun 2001, LN No. 103 Tahun 2001, TLN 4126. Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Perlindungan KOnsumen Swadaya Masyarakat, PP No. 59 Tahun 2001, LN No. 104 Tahun 2001, TLN 4127. Indonesia, Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengekta Konsumen (BPSK) pada Pemeirntah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Malang, kota Surabaya dan Kota Makasar, Keppres No. 90 Tahun 2001, LN No. 105 Taun 2001. Makalah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan RI mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 LN No. 109 Tahun 2002, TLN NO. 4235.
Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016
306
