BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PERPINDAHAN MASUK DAN KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
Menimbang :
a. bahwa perpindahan pegawai baik pindah masuk maupun keluar, dapat berpengaruh terhadap formasi kepegawaian; b. formasi
kepegawaian
yang
menyangkut
jumlah
dan
struktur jabatan yang tepat serta pegawai yang berkualitas merupakan faktor utama penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan; c. bahwa agar perpindahan keluar pegawai tidak mengganggu penyelenggaraan
tugas-tugas
pemerintahan
serta
agar
diperoleh pegawai yang berkualitas dari proses perpindahan masuk, guna menjaga formasi kepegawaian tetap solid sehingga
dapat
menyelenggarakan
tugas-tugas
pemerintahan secara optimal, perlu pengaturan mengenai perpindahan masuk maupun keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Madiun; d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana
telah
diubah
dengan
2004
tentang
Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang
-
Undang
Nomor
32
Tahun
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
-2-
3. Undang
–
Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai
sebagaimana
telah
diubah
menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 7. Peraturan
Pemerintah Nomor 41 tentang Tahun
2007
Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah berkali-kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERPINDAHAN DAN
KELUAR
PEGAWAI
NEGERI
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
SIPIL
MASUK PADA
-3-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun. 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 3. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun adalah perpindahan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil masuk atau keluar Pemerintah Kabupaten Madiun. 4. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. 5. Formasi Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu susunan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam waktu tertentu dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah. 6. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun adalah jumlah dan susunan pangkat serta jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di Kabupaten Madiun. 7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Madiun adalah Bupati Madiun.
BAB II PERPINDAHAN MASUK
Pasal 2 (1) Pegawai Negeri Sipil dari luar Pemerintah Kabupaten Madiun dapat mengajukan Madiun.
permohonan
pindah
masuk
ke
Pemerintah
Kabupaten
-4-
(2) Permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara
tertulis
kepada
Bupati
Madiun
selaku
Pejabat
Pembina
Kepegawaian Kabupaten Madiun. (3) Setiap pemohon pindah masuk ke Pemerintah Kabupaten Madiun harus bersedia mengikuti mekanisme penerimaan pindah masuk Pegawai Negeri Sipil dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.
Pasal 3 Mekanisme penerimaan pindah masuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun meliputi : a. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Madiun; b. mengikuti uji kompetensi;
Pasal 4 Persyaratan administrasi penerimaan pindah masuk Pegawai Negeri Sipil ke Pemerintah Kabupaten Madiun antara lain : a. foto copy Surat Keputusan Calon PNS; b. foto copy Surat Keputusan PNS; c. foto copy Kartu Pegawai; d. foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; e. foto copy ijazah; f. daftar Riwayat Hidup; g. foto copy DP3 atau Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir; h. keterangan dari Pimpinan SKPD asal : 1. Catatan hukuman disiplin yang pernah diterima; 2. Tidak dalam proses penjatuhan hukuman atau sedang menjalani hukuman disiplin; i. pernyataan tertulis sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun; j. pernyataan tertulis tidak menuntut jabatan; k. mendapat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian daerah asal; l. surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah.
-5-
Pasal 5 (1) Persetujuan pindah masuk Pegawai Negeri Sipil ke Pemerintah Kabupaten Madiun diberikan dalam bentuk rekomendasi oleh Bupati Madiun selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun. (2) Rekomendasi diberikan berdasarkan pertimbangan Tim Pertimbangan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun.
Pasal 6 Pertimbangan Tim Pertimbangan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada : a. hasil tes kompetensi sebagaimana Pasal 3; b. kelengkapan dan kajian terhadap persyaratan sebagaimana Pasal 4; c. adanya lowongan / formasi Pegawai Negeri Sipil sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
Pasal 7 Rekomendasi diberikan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.
Pasal 8 (1) Persetujuan pindah oleh Pemerintah Daerah asal menjadi urusan pemohon. (2) Pengurusan perpindahan ke Pejabat Berwenang menjadi urusan pemohon.
Pasal 9 Pegawai Negeri Sipil dinyatakan telah pindah ke Pemerintah Kabupaten Madiun jika telah mendapat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang.
Pasal 10 Segala biaya yang timbul untuk keperluan pemohon menjadi tanggungan pemohon. BAB III PERPINDAHAN KELUAR Pasal 11 (1) Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun dapat mengajukan
permohonan pindah keluar Kabupaten Madiun.
-6-
(2) Permohonan secara
pindah
tertulis
keluar
kepada
sebagaimana
Bupati
Madiun
dimaksud ayat (1) diajukan sebagai
Pejabat
Pembina
Kepegawaian Kabupaten Madiun. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri : a. Foto copy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil; b. Foto copy Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil; c. Foto copy Surat Keputusan Pangkat / Jabatan terakhir; d. Foto copy Kartu Pegawai; e. Daftar Riwayat Hidup; f. Keterangan tentang kediklatan yang pernah diikuti baik dari biaya sendiri, Pemerintah Kabupaten Madiun maupun pihak lain.
Pasal 12 (1) Persetujuan pindah keluar diberikan dalam bentuk rekomendasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun. (2) Rekomendasi sebagaimana ayat (1) dikeluarkan berdasarkan pertimbangan Tim
Pertimbangan
Perpindahan
Pegawai
Negeri
Sipil
Pemerintah
Kabupaten Madiun.
Pasal 13 Pemberian rekomendasi pindah keluar Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Madiun, didasarkan pada : a. telah bekerja di Pemerintah Kabupaten
Madiun selama 10 (sepuluh)
tahun atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dengan alasan yang dapat diterima, yang akan ditetapkan oleh
Tim
Pertimbangan
Perpindahan
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun; b. dalam waktu dekat perpindahan keluar Pegawai Negeri Sipil tidak berakibat
fatal
mengganggu
jalannya
pemerintahan
dan
pelayanan
masyarakat.
Pasal 14 (1) Rekomendasi diberikan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun. (2) Persetujuan pindah oleh Pemerintah Daerah tujuan, menjadi urusan pemohon. (3) Pengurusan
perpindahan
Pegawai
berwenang menjadi urusan pemohon.
Negeri
Sipil ke Pejabat yang
-7-
Pasal 15 Pegawai
Negeri
Sipil
dinyatakan
telah
pindah
keluar dari Pemerintah
Kabupaten Madiun jika telah mendapat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang.
Pasal 16 Setiap
perpindahan
Pegawai
Negeri
Sipil
keluar Pemerintah Kabupaten
Madiun terhitung sejak diangkat menjadi CPNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun wajib mengganti atas biaya rekruitmen, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya yang pernah diikuti atas biaya Pemerintah Kabupaten Madiun yang nilainya akan dihitung dan dituangkan dalam pertimbangan
Tim
Pertimbangan
Perpindahan
Pegawai
Negeri
Sipil
Pemerintah Kabupaten Madiun.
BAB IV TIM PERTIMBANGAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 17 (1) Untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Madiun
atas permohonan
pindah
masuk
maupun keluar Pegawai Negeri Sipil, maka dibentuk Tim Pertimbangan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Madiun. (2) Tim
Pertimbangan
Perpindahan
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. unsur Pembina I adalah Bupati Madiun dan Wakil Bupati Madiun; b. unsur Pembina II adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun; c. unsur Ketua adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun; d. unsur
Sekretaris
adalah
Kepala
Bidang
Mutasi
pada
Badan
Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun; e. anggota terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Pengembangan dan Kepala Bidang Pembinaan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun
Kepegawaian
Daerah,
-8-
Pasal 18 (1) Tim Pertimbangan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil bertugas memberikan pertimbangan kepada
Pejabat
Pembina Kepegawaian atas permohonan
pindah masuk dan keluar Pegawai Negeri Sipil ke dan dari Pemerintah Kabupaten Madiun. (2) Untuk memenuhi tugasnya, Tim Pertimbangan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil melakukan : a. pemeriksaan administrasi atas pemohonan pindah Pegawai Negeri Sipil; b. memberikan pertimbangan apa masih dibutuhkan / tidak adanya perpindahan Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan formasi Pegawai Negeri Sipil yang ada; c. test penguasaan komputer dan wawancara terhadap pemohon pindah masuk ke Pemerintah Kabupaten Madiun; d. koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait sesuai kebutuhan; e. perhitungan
biaya
pengganti
sebagaimana disebutkan dalam pasal
16;
Pasal 19 (1) Pertimbangan Tim Pertimbangan disampaikan kepada Pejabat
Perpindahan
Pembina
secara
Pegawai kolektif
Negeri sesuai
Sipil
jumlah
permohonan pindah yang diproses. (2) Isi pertimbangan
Tim Pertimbangan
Perpindahan
Pegawai Negeri Sipil
adalah permohonan pindah dikabulkan atau ditolak. (3) Jika permohonan dikabulkan, maka dikeluarkan Rekomendasi dan jika permohonan ditolak,
maka
dikeluarkan surat
penolakan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.
Pasal 20 Untuk efektifitas dan efesiensi, Tim Pertimbangan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil memproses permohonan pindah Pegawai Negeri Sipil setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam bentuk rapat atau sidang Tim Pertimbangan Pegawai Negeri Sipil.
-9-
Pasal 21 Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatannya Tim Pertimbangan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Madiun diberikan biaya
operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui rekening Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Tim Pertimbangan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun harus sudah dibentuk 2 (dua) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan. Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di Madiun pada tanggal 1 Nopember 2013 BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM Diundangkan di Madiun pada tanggal 4 Nopember 2013 SEKRETARIS DAERAH ttd Drs. SOEKARDI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19551111 197703 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2013 NOMOR 29 Salinan sesuai dengan aslinya an. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd WIDODO, SH,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 00
