BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BUPATI MADIUN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah,
maka
petunjuk
pelaksanaan
dipandang
pemberian
perlu dan
mengatur
pemanfaatan
insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Mengingat
: 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
sebagaimana
telah
diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara
Pemberian
Pemanfaatan
Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8.
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan tertentu; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN INSENTIF
PEMBERIAN
PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH.
DAN
PAJAK
PEMANFAATAN DAERAH
DAN
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Madiun. 2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun. 3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun. 4. Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
Penghasil,
yang
selanjutnya disebut SKPD Penghasil, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan
pemungutan
pajak
daerah
dan/atau
retribusi daerah. 5. Pihak Lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau
instansi
Perangkat
Daerah
yang
membantu
Penghasil
dalam
Satuan
Kerja
melaksanakan
pemungutan pajak daerah / retribusi daerah. 6. Pajak Daerah
yang selanjutnya disebut Pajak adalah
Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang
Pribadi
atau
Badan
yang
bersifat
memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan
oleh
Pemerintah
kepentingan orang pribadi atau Badan.
Daerah
untuk
4
8.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Obyek dan Subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi
kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta
pengawasan penyetorannya. 9.
Insentif Pemungutan adalah Insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah atau
Retribusi
peningkatan Daerah
Daerah
yang
kesejahteraan
atau
Retribusi
ditujukan
aparat
pemungut
Daerah
dalam
untuk Pajak rangka
meningkatkan penerimaan Pajak dan Retribusi. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 11. Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
SKPD
yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 12. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. BAB II ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 2 (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.
5
(2) Insentif Pemungutan dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan. BAB III PENERIMA INSENTIF Pasal 3 Penerima
insentif
pemungutan
pajak
dan
retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Sekretaris
Daerah
selaku
Koordinator
Pengelolaan
Keuangan Daerah. c. Pejabat dan pegawai pada SKPD Penghasil atau Unit Pelaksana
Pemungutan
sesuai
dengan
tanggung
jawabnya. d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/ kelurahan
dan
kecamatan,
kepala
desa/lurah
atau
sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak. e. Pihak-pihak
lain
yang
membantu
pelaksanaan
pemungutan Pajak dan Retribusi Pasal 4 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB IV PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF Pasal 5 Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
6
berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sesuai dengan besarnya tanggung jawab masing-masing dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. Pasal 6 Pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan: a. kinerja SKPD; b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD; c. pendapatan daerah; d. pelayanan kepada masyarakat. Pasal 7 (1)
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi;
(2)
Besaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(3)
Penerima dan besaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi untuk setiap SKPD Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Ayat ( 2 ) Pasal ini diatur
dengan
Keputusan
Kepala
SKPD
penerima
insentif pemungutan pajak dan retribusi. (4)
Besaran
insentif
Pemungutan
Pajak
Bumi
dan
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini. (5)
Besaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
3
huruf
e
ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari
7
besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini. (6)
Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah. BAB V PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8
(1) Kepala
Dinas
Pendapatan
menyusun
penganggaran
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi. (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam
Belanja
berdasarkan
jenis
Tidak
Langsung
Belanja
Pegawai,
yang
diuraikan
Obyek
Belanja
Insentif Pemungutan Pajak atau Retribusi serta rincian Obyek Belanja Pajak dan Belanja Retribusi. Pasal 9 (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada Aparat Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila mencapai target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan. (2) Pencapaian
target
penerimaan
pajak/retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan berdasarkan DPA SKPD dan dijabarkan secara triwulanan dalam anggaran kas SKPD. (3) Insentif pemungutan pajak dan insentif pemungutan retribusi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(
1
)
dibayarkan secara triwulanan dengan ketentuan sebagai berikut :
8
a. Apabila target kinerja triwulan I tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan II; b. Apabila target kinerja triwulan II tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan III; c. Apabila target kinerja triwulan III tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan IV; d. Apabila target kinerja triwulan IV tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada akhir triwulan IV atau apabila
belum
dapat
dibayarkan
pada
tahun
berkenaan, maka insentif dibayarkan pada awal tahun berikutnya
yang
pelaksanaannya
sesuai
dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Dalam hal target kinerja triwulan I tidak tercapai, insentif untuk triwulan I dibayarkan pada awal triwulan III, apabila
triwulan
I
telah
mencapai
target
kinerja
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat ( 2 ). (5) Dalam hal target kinerja triwulan II tidak tercapai, insentif untuk triwulan II dibayarkan pada awal triwulan IV, apabila
triwulan
II
telah
mencapai
target
kinerja
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat ( 2 ). (6) Dalam hal target kinerja triwulan III tidak tercapai, insentif untuk triwulan III dibayarkan pada akhir triwulan IV, apabila triwulan III telah mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat ( 2 ). (7) Dalam hal target kinerja triwulan IV tidak tercapai maka insentif untuk triwulan IV tidak dapat direalisasi, insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan apabila telah mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat ( 2 ). (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
9
Pasal 10 Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran terlampaui atau penerimaan pajak dan retribusi lebih dari 100 % ( seratus persen ), maka pelampauan target dimaksud diberikan insentif sebagai bentuk apresiasi dengan ketentuan sebagai berikut : a. Apabila realisasi penerimaan pajak dan retribusi tercapai minimal 110 % ( Seratus Sepuluh Persen ) atau lebih dari target yang sudah ditetapkan, maka atas pelampauan realisasi penerimaan tersebut diberikan insentif sebesar 5 %
( lima persen ),
dihitung dari pelampauan realisasi
penerimaan pajak dan retribusi. b. Pembayaran insentif pelampauan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dimaksud pada huruf a, dibayarkan pada awal tahun anggaran berikutnya. c. Apresiasi
sebagaimana
diberikan
kepada
dimaksud
penerima
dalam
insentif
Pasal
10,
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3. d. Apabila realisasi penerimaan pajak dan retribusi kurang dari 110 % ( seratus sepuluh persen ), maka pelampauan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tersebut tidak diberikan insentif. Pasal 11 (1) Proses pencairan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilakukan
apabila
realisasi
penerimaan
pajak
dan
retribusi telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2 ). (2) Bukti
pertanggungjawaban
pembayaran
insentif
pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a s/d d, adalah daftar nominatif penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi atau kuitansi penerimaan insentif pemungutan pajak dan retribusi dan surat setoran pajak penghasilan ( PPh.21).
10
BAB VI KETENTUAN KHUSUS Pasal 12 (1) Pemungutan reribusi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pemberian insentif didasarkan pada perhitungan pendapatan setelah dikurangi jumlah bagi hasil untuk pihak ketiga. (2) Pihak ketiga dalam pemungutan retribusi tidak diberikan insentif. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah dipungut mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan diundangkannya
Peraturan
Bupati
ini,
pemberian
dan
pemanfaatan insentif pemungutan diperhitungkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Madiun
Nomor
Pelaksanaan
22
Tahun
Pemberian
dan
2012
tentang
Pemanfaatan
Petunjuk Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11
Pasal 15 Peraturan
Bupati
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di Madiun pada tanggal 3 Juni 2014 BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM Diundangkan di Madiun pada tanggal 3 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH ttd. Drs. SOEKARDI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19551111 197703 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014 NOMOR 20
SALINAN Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd. WIDODO, SH. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 006
12
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 16 / ........
Sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH
Ir. SUKIMAN, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19571022 198311 1 001
