BUPATI CILACAP PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang : a.
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Bupati Cilacap Nomor 133 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 1
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8); 17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53). MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Cilacap. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap selaku pengguna anggaran/barang, yang terkait dengan pelayanan hibah dan bantuan sosial. 7. Unit Kerja adalah Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap selaku kuasa pengguna anggaran/barang, yang terkait dengan pelayanan hibah dan bantuan sosial. 8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, yang terkait dengan pelayanan hibah dan bantuan sosial. 9. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap selaku kuasa pengguna anggaran/barang, yang terkait dengan pelayanan hibah dan bantuan sosial. 10. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Pemegang Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam hal ini adalah Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap. 11. Bendahara PPKD adalah Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap. 12. Tim Anggaran Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD. 3
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 14. Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). 15. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, yang terkait dengan pelayanan hibah dan bantuan sosial. 17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA- PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 19. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 20. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang yang direncanakan, dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang prosedur dan mekanismenya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. 22. Penganggaran adalah rencana keuangan untuk belanja hibah atau bantuan sosial yang akan dilaksanakan. 23. Rekomendasi adalah pernyataan persetujuan/mengetahui oleh pejabat unsur Pemerintah setempat atau pejabat unsur Pemerintah yang terkait dengan bidang tugasnya. 24. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan dimana dan oleh siapa dilakukan. 25. Masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non-profesional. BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Pasal 2
Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial terdiri dari: a. Perencanaan Anggaran Belanja Hibah; b. Pencairan Belanja Hibah Berupa Uang; c. Pencairan Belanja Hibah Berupa Barang/Jasa ; d. Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerima Hibah; e. Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial; 4
f. Pencairan Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang; g. Pencairan Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang; h. Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial. BAB III HIBAH Bagian Kesatu Perencanaan Anggaran Belanja Hibah Pasal 3 (1) Usulan hibah disampaikan secara tertulis oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan format usulan yang disyaratkan. (2) SKPD/Unit Kerja menerima dan mencatat usulan hibah. (3) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang dan/atau berupa barang. (4) Usulan permohonan hibah dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan. (5) Kelengkapan persyaratan permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi : a. Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan Permohonan dalam bentuk proposal diusulkan oleh Kelompok masyarakat / Ketua LPPMD / Ketua LPPMK dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah serta Camat setempat serta dilampiri : 1. RAB yang menunjukan volume; 2. gambar teknis/gambar rencana; 3. dokumentasi/foto lokasi (nol persen); 4. fotocopy rekening penerima hibah pada PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah cabang Cilacap untuk hibah berupa uang; 5. mencantumkan alamat lengkap dan nomor telepon/ Hp b.
Bidang Keagamaan 1. Sarana dan Prasarana Peribadatan Permohonan dalam bentuk proposal diusulkan oleh Pengurus/Takmir/ DKM/BKM diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat serta dilampiri : a. susunan Pengurus/Takmir/DKM/BKM; b. RAB; c. dokumentasi/foto lokasi (nol persen); d. mencantumkan alamat lengkap dan nomor telepon/ Hp 2. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren, Raudhatul Athfal, Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah Diniyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Permohonan dalam bentuk proposal diusulkan oleh Pengasuh/Kepala diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat serta dilampiri : a. RAB; b. struktur organisasi; c. izin operasional yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; d. dokumentasi/foto lokasi (nol persen); e. mencantumkan alamat lengkap dan nomor telepon/Hp.
c.
Bidang Sarana dan Prasarana Kesenian, Olahraga, Kepemudaan dan Organisasi Masyarakat. Permohonan dalam bentuk proposal diusulkan oleh organisasi masyarakat kesenian dan olahraga serta Organisasi Masyarakat lainnya diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat serta dilampiri : 5
1. 2. 3.
RAB; susunan Pengurus; mencantumkan alamat lengkap dan nomor telepon/Hp.
d.
Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Permohonan dalam bentuk Proposal diusulkan oleh Kepala Sekolah diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat serta dilampiri : 1. RAB; 2. gambar teknis/gambar rencana untuk pembangunan fisik; 3. Akte Pendirian/Ijin Operasional; 4. dokumentasi/foto lokasi (nol persen); 5. mencantumkan alamat lengkap dan nomor telepon/Hp.
e.
Bidang Kesehatan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Perekonomian dan bidang-bidang lainnya. Permohonan dalam bentuk Proposal diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat serta dilampiri : 1. RAB; 2. gambar teknis/gambar rencana untuk pembangunan fisik; 3. akte Pendirian; 4. dokumentasi/foto lokasi (nol persen) untuk pembangunan fisik; 5. mencantumkan alamat lengkap dan nomor telepon/Hp. Pasal 4
(1) SKPD/Unit Kerja menerima berkas usulan hibah dan mempelajari substansi masing-masing permohonan. (2) Berdasarkan penelitian dan verifikasi atas berkas usulan hibah, Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja membuat rekomendasi terhadap setiap permohonan hibah. (3) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja menyampaikan rekomendasi dan usulan atas usulan hibah kepada Bupati melalui TAPD. Pasal 5 (1) TAPD memberikan pertimbangan berdasarkan rekomendasi dan usulan Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah. (2) TAPD mencantumkan alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. Pasal 6 Berdasarkan rancangan KUA dan PPAS, rencana anggaran hibah berupa uang dicantumkan pada RKA-PPKD dan rencana anggaran bantuan hibah berupa barang dicantumkan pada RKA-SKPD. Pasal 7 Bupati mencantumkan daftar nama penerima hibah, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. Pasal 8 Berdasarkan Penjabaran APBD tentang Hibah, SKPD/Unit Kerja menyiapkan naskah rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah.
6
Pasal 9 Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah. Pasal 10 Format Standar Operasional Prosedur Perencanaan Anggaran Belanja Hibah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Pencairan Belanja Hibah Berupa Uang Pasal 11 (1) SKPD/Unit Kerja menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah. (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan : a. pemberi dan penerima hibah; b. tujuan pemberian hibah; c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; d. hak dan kewajiban; e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; f. tata cara pelaporan hibah. (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah, dengan pendelegasian penandatanganan secara berjenjang sebagai berikut : a. penyaluran hibah di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Bupati; b. penyaluran hibah sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala SKPD. Pasal 12 (1) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja mengajukan berkas permohonan pencairan belanja hibah berupa uang dan kelengkapannya kepada PPKD dengan nota pengantar untuk proses selanjutnya. (2) PPKD menerima berkas permohonan pencairan belanja hibah berupa uang dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. (3) PPKD memberi arahan kepada Bendahara PPKD untuk memproses berkas permohonan pencairan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah. Pasal 13 (1) Bendahara PPKD memeriksa kelengkapan berkas permohonan pencairan belanja hibah berupa uang dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah. (2) Apabila persyaratan telah sesuai ketentuan yang berlaku, Bendahara PPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan DPA-PPKD. Pasal 14 (1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). (2) Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah. Pasal 15 (1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM), Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 7
(2) Kuasa Bendahara Umum Daerah menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara PPKD. Pasal 16 (1) Bendahara PPKD menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). (2) Bendahara PPKD menyiapkan surat permohonan pemindahbukuan yang ditandatangani PPKD untuk disampaikan ke Bank yang ditunjuk guna melaksanakan transfer ke rekening penerima hibah. (3) Bendahara PPKD melaksanakan penatausahaan SP2D belanja hibah dan Bukti transfer belanja hibah berupa uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 Format Pencairan Belanja Hibah Berupa Uang sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Pemberian Hibah Berupa Barang Pasal 18 (1) SKPD/Unit Kerja menerima dan mencatat permohonan hibah berupa barang. (2) Berkas permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa kelengkapan persyaratannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 (1) SKPD/Unit Kerja mempelajari dan memeriksa berkas permohonan hibah berupa barang dan kelengkapannya. (2) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja memberikan arahan kepada Pengurus Barang SKPD untuk menindaklanjuti pemohonan hibah berupa barang. Pasal 20 (1) Pelaksanaan Pengadaan dan penyerahan hibah berupa barang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) SKPD/Unit Kerja melaksanakan pengadaan barang berdasarkan DPA-SKPD. (3) SKPD/Unit Kerja menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah. (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencantumkan : a. pemberi dan penerima hibah; b. tujuan pemberian hibah; c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; d. hak dan kewajiban; e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; f. tata cara pelaporan hibah. (5) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah, dengan pendelegasian penandatanganan secara berjenjang sebagai berikut : c. penyaluran hibah di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Bupati; d. penyaluran hibah sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala SKPD. (6) Pengadministrasi Barang PPKD menyampaikan laporan pengadaan barang kepada Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja. Pasal 21 (1) SKPD/Unit Kerja mengadministrasikan, menyimpan dan menyerahkan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 8
(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca SKPD. Pasal 22 (1) Kepala SKPD menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah bersama-sama dengan penerima hibah. (2) SKPD/Unit Kerja memproses penyerahan barang/jasa kepada penerima hibah disertai Berita Acara Serah Terima Barang. (3) SKPD/Unit Kerja menghapus persedian barang atau jasa yang telah diserahkan kepada penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 Format Pencairan Belanja Hibah Berupa Barang sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Keempat Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerima Hibah Pasal 24 (1) Penerima Hibah berupa uang atau barang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati Cilacap melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD/Unit Kerja terkait. (2) Penerima Hibah berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPD/Kepala Unit Kerja . (3) Laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. (5) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. laporan penggunaan hibah; b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Foto-foto kegiatan. (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pasal 25 (1) Permohonan bantuan sosial disampaikan secara tertulis oleh individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dan lembaga non Pemerintah kepada Bupati.
9
(2) SKPD/Unit Kerja menerima dan mencatat usulan bantuan sosial. (3) Usulan bantuan sosial dapat berupa uang dan/atau berupa barang. (4) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial meliputi : a. memiliki identitas yang jelas yang dibuktikan dengan data dukung yang sah; b. berdomisili di daerah; c. diprioritaskan untuk maksud rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. (5) Usulan bantuan sosial dalam bentuk permohonan yang diusulkan oleh individu/keluarga dan kelompok masyarakat diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat serta dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan meliputi : a. fotocopy KTP/ Identitas lainnya; b. fotocopy Kartu Keluarga; c. surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat; d. RAB; e. mencantumkan alamat lengkap dan/atau nomor telepon/Hp; f. surat keterangan kuliah/belajar dari pejabat yang berwenang bagi pelajar/mahasiswa. (6) Surat permohonan bantuan sosial dari lembaga non pemerintah ditujukan kepada Bupati yang ditandatangani minimal oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain, dibubuhi cap stempel dan dilengkapi dengan: a. proposal yang memuat susunan kepengurusan dan Rincian Anggaran Biaya; b. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa; c. fotocopy tanda pengenal ketua dan sekretaris atau sebutan lain; Pasal 26 (1) SKPD/Unit Kerja menerima berkas usulan dan/atau permohonan bantuan sosial dan mempelajari substansi masing-masing permohonan. (2) Berdasarkan penelitian dan verifikasi atas berkas usulan dan/atau permohonan bantuan sosial, Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja membuat rekomendasi terhadap setiap permohonan hibah dan bantuan sosial. (3) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja menyampaikan rekomendasi dan usulan atas usulan dan/atau permohonan bantuan sosial kepada Bupati melalui TAPD dengan melampirkan berkas usulan dan/atau permohonan. Pasal 27 (1) TAPD memberikan pertimbangan berdasarkan rekomendasi dan usulan Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah. (2) TAPD mencantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. Pasal 28 Berdasarkan rancangan KUA dan PPAS, rencana anggaran bantuan sosial berupa uang dicantumkan pada RKA-PPKD dan rencana anggaran bantuan sosial berupa barang dicantumkan pada RKA-SKPD.
10
Pasal 29 SKPD/Unit Kerja menyiapkan naskah rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial. Pasal 30 Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial. Pasal 31 Format Standar Operasional Prosedur Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Pencairan Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang Pasal 32 (1) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja mengajukan berkas permohonan pencairan belanja bantuan sosial berupa uang dan kelengkapannya kepada PPKD dengan nota pengantar untuk proses selanjutnya. (2) PPKD menerima dan memeriksa berkas permohonan pencairan belanja bantuan sosial berupa uang dan kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) PPKD memberi arahan kepada Bendahara PPKD untuk memproses pencairan belanja bantuan sosial berupa uang sesuai permohonan dan DPA-PPKD. Pasal 33 (1) Bendahara PPKD memeriksa kelengkapan berkas permohonan pencairan belanja bantuan sosial berupa uang. (2) Apabila persyaratan telah sesuai ketentuan yang berlaku, Bendahara PPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan DPA-PPKD. Pasal 34 (1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung ( SPM). (2) Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah. Pasal 35 (1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM), Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kuasa Bendahara Umum Daerah menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara PPKD. Pasal 36 (1) Bendahara PPKD menerima dan memeriksa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
11
(2) Bendahara PPKD melaksanakan pencairan belanja bantuan sosial berupa uang dan mengirim (transfer) kepada rekening masing-masing pemohon belanja bantuan sosial dengan bukti transfer belanja bantuan sosial berupa uang. (3) Bendahara PPKD menatausahakan SP2D belanja bantuan sosial dan Bukti Transfer belanja bantuan sosial berupa uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 Format Standar Operasional Prosedur Pencairan Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Pencairan Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang Pasal 38 (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyerahan bantuan sosial berupa barang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) SKPD/Unit Kerja melaksanakan pengadaan barang berdasarkan DPA-SKPD. (3) SKPD/Unit Kerja menyerahkan barang hasil pengadaan kepada Pengurus Barang. (4) Pengurus Barang SKPD/Unit Kerja menyampaikan laporan pengelolaan barang kepada Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja. Pasal 39 (1) Pengurus Barang mengadministrasikan, menyimpan dan menyerahkan barang kepada penerima bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca SKPD. Pasal 40 Format Pemberian Bantuan Sosial Berupa Barang sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Keempat Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial Pasal 41 (1) (2) (3)
(4) (5)
Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati Cilacap melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD/Unit Kerja terkait. Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD/Kepala Unit Kerja terkait. Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; 12
b
(6)
surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai usulan; c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan. BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 42
(1) (2) (3)
SKPD/Unit Kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala resiko yang terjadi akibat penyimpangan dimaksud dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 43
Hibah dan Bantuan Sosial yang dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 44 Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 28 Pebruari 2014 BUPATI CILACAP, ttd Diundangkan di Cilacap pada tanggal 28 Pebruari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,
TATTO SUWARTO PAMUJI
ttd SUTARJO BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 44 13
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ALUR PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Sekretariat SKPD/Bag. Umum SETDA 3
PELAKSANA Kepala TAPD SKPD/Kabag di SETDA
PPKD
Bupati
6
7
BAKU MUTU Kelengkapan waktu /persyaratan
output
KET
10
11
NO
AKTIVITAS
1
2
1
Menerima dan mencatat permohonan tertulis hibah dan/atau bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
Formulir permohonan dan persyaratan administrasi.
5 hari
Permohonan tercatat.
2
Meneliti kelengkapan persyaratan dan mengevaluasi permohonan hibah dan/atau bantuan sosial sesuai ketentuan berlaku.
Berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan.
3 hari
Hasil evaluasi permohonan hibah dan/atau bantuan sosial.
3
Membuat rekomendasi atas permohonan hibah dan/atau bantuan sosial dan menyampaikan kepada Bupati melalui TAPD.
Berkas 3 bulan permohonan dan hasil evaluasi.
4
5
8
9
Rekomendasi atas permohonan hibah dan/atau bantuan sosial. 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
Pembahasan pada TAPD sampai dengan penetapan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5
Menyiapkan naskah Keputusan Bupati tentang Daftar Calon Penerima Hibah dan Keputusan Bupati Cilacap tentang Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial.
RKA-PPKD dan RKA-SKPD
Menetapkan dan menandatangani Keputusan Bupati tentang Daftar Calon Penerima Hibah dan Keputusan Bupati tentang Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial.
Rancangan 5 hari Keputusan Bupati tentang Daftar Calon Penerima Hibah dan/atau Bantuan Sosial. BUPATI
6
10
11
Sesuai
Peraturan Daerah Per-UUan tentang APBD. ketentuan
5 hari
Rancangan Keputusan Bupati tentang Daftar Calon Penerima Hibah dan/atau Bantuan Sosial. Keputusan Bupati tentang Daftar Calon Penerima Hibah dan/atau Bantuan Sosial. CILACAP,
ttd TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap pada tanggal 28 Pebruari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd SUTARJO BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 44 2
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDOR TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL ALUR PENCAIRAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG PELAKSANA NO
AKTIVITAS
Sekretariat SKPD/Bag. Umum SETDA
1
2
3
Kepala SKPD/ Kabag di SETDA 4
BAKU MUTU
Kepala Bagian Hukum
Bupati
PPKD
Bendahara PPKD
Kuasa BUD
Kelengkapan/ persyaratan
waktu
output
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Meneliti dan memverifikasi berkas permohonan pencairan belanja hibah berupa uang sesuai ketentuan.
Berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5 hari Berkas terverifikasi dalam 1 bulan
2
Menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah berdasarkan permohonan pencairan belanja hibah berupa uang.
Berkas permohonan terverifikasi
5 hari
Rancangan NPHD
3
Meneliti/mengoreksi materi dan format Naskah Perjanjian Hibah Daerah apabila hibah berupa uang senilai dibawah 200 jt
Rancangan NPHD
5 hari
Konsep NPHD terkoreksi
KETERAN GAN 13
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
Meneliti/mengoreksi materi dan format Naskah Perjanjian Hibah Daerah apabila hibah berupa uang senilai diatas 200 jt
Rancangan NPHD
7 hari
Konsep NPHD terkoreksi
5.
Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah bersama-sama dengan pemohon hibah dan meneruskan permohonan pencairan/realisasi belanja hibah berupa uang kepada PPKD
Konsep NPHD terkoreksi
5 hari
NPHD sudah ditandata ngani
6.
Memeriksa berkas permohonan pencairan belanja hibah dan membuat SPP dan diajukan kepada PPKD untuk diterbitkan SPM
Berkas dan 3 hari arahan PPKD
13
SPP
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.
Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku dan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D
SPP
2 hari
SPM
8.
Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai peraturan perundang-undangan dan diserahkan kepada Bendahara PPKD
SPM
2 hari
SP2D dan Cek
9.
Bendahara PPKD melakukan transfer ke rekening masing-masing penerima hibah
SP2D
1 hari
Bukti Transfer Belanja Hibah Berupa Uang
13
BUPATI CILACAP, ttd TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap pada tanggal 28 Pebruari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd SUTARJO BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 44 5
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDOR TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL ALUR PENCAIRAN BELANJA HIBAH BERUPA BARANG Sekretariat SKPD/Bag. Umum SETDA 3
PELAKSANA Kepala Kepala SKPD/Ka Bagian bag di Hukum SETDA 4 5
Bupati
Pengurus Barang SKPD
Kelengkapan /persyaratan
BAKU MUTU waktu output
KETERANGAN
NO
AKTIVITAS
1
2
1
Melaksanakan pengadaan barang berdasarkan DPA-SKPD dan menyerahkannya kepada pengurus barang.
Disposisi/ara 1,5 han Kepala bulan SKPD
Mengadakan barang/jasa, Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan laporan kepada Kepala SKPD
2
Mengadministrasi dan/atau menyimpan barang sesuai ketentuan yang berlaku dan memilah barang yang akan diserahkan kepada pemohon.
Daftar barang/jasa sesuai pengadaan
Barang/jasa tercatat dan terpilah
3
Menyiapkan konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah, serta melaporkan kepada Kepala SKPD.
Konsep 5 hari Naskah Perjanjian Hibah Daerah
6
7
10
11
1 th
12
13
Naskah Perjanjian Hibah Daerah
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
Meneliti/mengoreksi materi dan format Naskah Perjanjian Hibah Daerah apabila hibah berupa barang senilai dibawah 200 jt.
Konsep NPHD
5 hr
NPHD terkoreksi
5
Meneliti/mengoreksi materi dan format Naskah Perjanjian Hibah Daerah apabila hibah berupa barang senilai diatas 200 jt.
Konsep NPHD
7 hr
NPHD terkoreksi
6
Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah bersama-sama dengan pemohon bantuan hibah dan memerintahkan kepada Pengurus Barang untuk proses penyerahan belanja hibah berupa barang.
Naskah Perjanji an Hibah Daerah
5 hari
NPHD
13
7
1 7
2
3
4
5
Menyerahkan hibah berupa barang kepada pemohon dengan bukti penerimaan (Berita Acara Penyerahan Hibah berupa barang).
6
7
8
9
10
11
Berkas 3 hari permohonan pencairan dan arahan/ disposisi Kepala SKPD
12
13
Bukti penyerahan dan tanda terima hibah berupa barang/jasa
BUPATI CILACAP, ttd Diundangkan di Cilacap pada tanggal 28 Pebruari 2014
TATTO SUWARTO PAMUJI
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd SUTARJO BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 44
8
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDOR TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL ALUR PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG Sekretariat SKPD/Bag. Umum SETDA 3
PELAKSANA Kepala PPKD Bendahara SKPD/Ka PPKD bag di SETDA 4 5 6
Kuasa BUD
BAKU MUTU Kelengkapan/ waktu output persyaratan
NO
AKTIVITAS
1
2
1
Meneliti berkas permohonan pencairan belanja bantuan sosial berupa uang sesuai ketentuan
Berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
3 Hari
Berkas terverifikasi
2
Meneruskan permohonan pencairan/realisasi belanja bantuan sosial berupa uang kepada PPKD
Berkas permohonan terverifikasi
5 hari
Nota pengantar berkas permohonan
3
Memeriksa berkas permohonan pencairan belanja bantuan sosial dan membuat SPP dan diajukan kepada PPKD untuk diterbitkan SPM
Berkas dan 3 hari arahan PPKD
7
8
9
10
KETERANGAN
11
SPP
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai ketentuan berlaku dan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D
SPP
2 hari
SPM
5
Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai peraturan perundang-undangan dan diserahkan kepada Bendahara PPKD
SPM
2 hari
SP2D dan Cek
6
Bendahara PPKD melakukan transfer ke rekening masing-masing penerima bantuan sosial
SP2D
1 hari
Bukti transfer belanja bantuan sosial berupa uang
11
BUPATI CILACAP, ttd TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap pada tanggal 28 Pebruari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd SUTARJO BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 44 10
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDOR TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ALUR BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
NO
AKTIVITAS
1
2
1
Sekretariat SKPD/Bag. Umum SETDA 3
PELAKSANA Kepala Pengurus Bendahra SKPD/Kabag Barang wan di SETDA SKPD Barang SKPD 4 5 6
Kelengkapan/ persyaratan
BAKU MUTU waktu output
7
8
9
Mempelajari berkas permohonan, memverifikasi dan memberikan arahan pelaksanaan pengadaan barang berdasarkan permohonan pencairan
Berkas dan kelengkapan permohonan
7 hari
Berkas dan kelengkapan permohonan terverifikasi
2
Melaksanakan pengadaan barang berdasarkan DPA-SKPD dan menyerahkannya kepada Bendaharawan Barang, serta melaporkan kepada Kepala SKPD
Disposisi/arah 15 hari an Kepala SKPD
Mengadakan barang/jasa, Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan laporan kepada Kepala SKPD
3
Mengadministrasikan dan menyimpan barang sesuai ketentuan yang berlaku dan memilah barang/jasa yang akan diserahkan kepada pemohon
Daftar barang/jasa sesuai pengadaan
Barang/jasa tercatat dan terpilah
7 hari
KETERANGAN
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
Memerintahkan kepada Bendahrawan Barang untuk proses penyerahan belanja bantuan sosial berupa barang
Laporan pengadaaan kesiapan barang
5
Menyerahkan Bantuan Sosial berupa barang kepada pemohon dengan bukti penerimaan (Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang)
Berkas 5 hari permohonan pencairan dan arahan/ disposisi Kepala SKPD
3 hari
10
Disposisi penyerahan barang
Bukti penyerahan dan tanda terima bantuan sosial berupa barang/jasa
BUPATI CILACAP, ttd Diundangkan di Cilacap pada tanggal 28 Pebruari 2014
TATTO SUWARTO PAMUJI
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd SUTARJO BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 44
12
